Vokalis Nidji, Giring Ganesha, mengkritik pedas Anies Baswedan yang berambisi maju dalam Pilpres 2024

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Jakarta Anies Baswedan diniai gagal memimpin Jakarta, dan ia bukanlah pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

Penilaian itu disampaikan Giring Ganesha Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam video yang diunggah oleh akun media sosial resmi DPP PSI, Senin (20/09/21).

Pada saat krisis pandemi Covid-19, menurutnya, Anies Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

“Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” ucap Giring.

Pesan Giring tampak lugas saat ia mewanti-wanti, Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan.

“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan,” katanya lugas.

BACA JUGA:

KPK Jelaskan Pemeriksaan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

Giring kemudian menebut tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang dibelanjakan Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024.

Anies Baswedan dikatakan menutup telinga atas penolakan warga Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

Pernyataan Giring Ganesha di akun medsos resmi PSI itu langsung dapat komentar sinis dari netizen. Pernyataan vokalis Nidji itu disebut karena ia stress, lantaran gagal nyalegnya.

“Ude giring jangan berisik, gw kaga bakal milih anies juga ntar, dah nyanyi lg yaaaa,” kata netizen lainnya.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara 

“Stress akibat gagal nyaleg nya makin parah kek nya si @Giring_Ganesha Ini. Yg bohong nya ber- tahun2 malah di jilat2 sama partai mu. Sok meduliin penderitaan rakyat. Ngelawak aja ini anggota sirkus ibu kota,” kata netizen lainnya. ***

Ist

Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 202 mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021, peseta wajib membawa keterangan negatif hasil rapid antigen

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021 lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Natsir, memastikan bahwa penyelenggaraan tes CPNS Provinsi NTB ini dilaksanakan secara jujur dan transparan

Pemprov NTB Sediakan Rapid Tes Gratis, Seleksi CPNS Siap Dilaksanakan memastikan bahwa penyelenggaraan tes CPNS Provinsi NTB ini dilaksanakan secara jujur dan transparan.

Dikatakan Natsir, bahwa seluruh proses seleksi penerimaan CPNS menggunakan sistem digital. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumumannya nanti yang dilakukan secara live melalui akun youtube BKD Provinsi NTB.

“Hingga saat ini kita tidak pernah bertemu secara tatap muka dengan calon CPNS. Besok Kamis tanggal 23 September baru kita bertemu dengan mereka untuk pelaksanaan SKD,” terang Natsir, Senin (20/09/20) di kantornya.

BACA JUGA:

Kesehatan Masyarakat Makin Kompleks, Butuh Sinergi Mahasiswa

Terkait pelaksanaan tes SKD dimasa pandemi ia menjelaskan, penyelenggaraan tes SKD di BKD Provinsi NTB akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Adapun mengenai keterangan negatif hasil rapid antigen yang wajib disertakan oleh peserta tes CPNS, Natsir mengungkapkan bahwa seluruh peserta tes tidak dibebankan biaya (gratis) rapid antigen.

“Jadwal tes dan rapid sudah kami umumkan kepada seluruh peserta. Untuk rapid tes antigen disediakan gratis di Rumah Sakit Mata Provinsi NTB, Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Provinsi NTB, dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma,” jelasnya.

Tes SKD CPNS Provinsi NTB Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021.

Terkait kesiapan pelaksanaan SKD CPNS yang akan dilaksanakan di gedung Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, panitia telah melakukan persiapan sarana dan prasarana dengan sebaik mungkin.

BACA JUGA: Vaksinasi Dipacu, WSBK Melaju

Di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, penyimpanan barang (loker), penyiapan ruang pengarahan dan ruang CAT sesuai standar protokol kesehatan agar pelaksanaan SKD dapat berjalan dengan lancar.

nn

SAat melantik anggota PABPDSI KLU, Bupati Djohan Sjamsu minta anggota BPD harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran yang ada

TANJUNG.lombokjounal.com ~ Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai DP-nya Desa punya peran strategis. Organisasi ini diharapkan lebih kompak dalam menyikapi tiap persoalan di masing-masing desa.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan itu usai melantik dan mengambil sumpah pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Periode 2021-2027,  di Aula Kantor Bupati Tanjung, Senin (20/09/21).

“Saya sangat memahami adanya organisasi ini, semakin banyaknya organisasi maka semakin banyak pula teman kita bekerja,” harapnya.

BACA JUGA: Pemda dan DPRD KLU Tandatangani Nota Kesepakatan

Diterangkannya, Lombok Utara menjadi daerah tertinggal satu-satunya di Provinsi NTB. Status itu menjadi tantangan seluruh perangkat daerah ke depan, termasuk BPD.

Semua pemangku harus berikhtiar supaya bisa keluar dari predikat daerah tertinggal.

“BPD adalah DPR-nya desa, maka harus tahu program desa dalam rangka memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada,” tandas bupati.

Tampak hadir dalam acara itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin, SHI, Ketua Umum PABPDSI NTB Zubair, S.Pd, MH, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Kawit Sasmita, SH, perwakilan Polres Lotara, para Kepala OPD lingkup Pemda KLU, dan Camat se-KLU.

BACA JUGA: Bupati Minta Naskah Kuno Lombok Utara Diperbanyak

Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI Provinsi NTB, Zubair, S.Pd, MH, mengatakan dengan terbentuknya organisasi PABPDSI di KLU, diminta bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah.

Harapannya, amanat Permendagri nomor 113 dan nomor 114 bisa diimplementasikan di desa.

Dijelaskan pula, dalam tata kelola Pemerintahan Desa, BPD harus berperan aktif dalam sejumlah tanggung jawab, bukan hanya pengawasan anggaran tapi juga inovasi-inovasi demi kemajuan desa.

@ng

Pihak Pemda atau eksekutif melakukan pembahasan KUA-PPAS APBDP 2021 yang berangsung alot dan dinamis, meski akhirnya mencapai solusi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD KLU yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU, H. Burhan M. Nur, SH dilanjutkan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, bersama Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH. di Ruang Aula Paripurna, Jum’at (17/09/21).

Dalam paripurna hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Sekwan DPRD KLU Kartady Haris SH. Juga hadir dari unsur Polres Lotara, unsur pimpinan OPD beserta Anggota DPRD KLU.

Pimpinan Rapat Paripurna H. Burhan M.Nur, SH menyatakan, agenda rapat meliputi Laporan Badan Anggaran terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan.

BACA JUGA: NTB Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri 

Selain itu dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara DPRD dengan Kepala daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

DPRD dan Eksekuitf telah melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan perubahan, baik internal maupun bersama eksekutif telah berlangsung alot dan dinamis.

Meski akhirnya pembahasan itu bisa mencapai solusi. Ini semua dilakukan semata-mata demi kesempurnaan dari KUA-PPAS APBDP.

Juru Bicara Banggar DPRD KLU, I Made Kariasa, SH pada laporan yang menyatakan, dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional, dan daerah yang terjadi sejak awal tahun 2020, masih dirasakan sampai saat ini.

Hal itu berdampak pada gambaran KUA-PPAS APBDP di Lombok Utara.

“Tentunya ini menjadi tantangan yang berat, tidak hanya buat Kabupaten Lombok Utara, namun seluruh dunia yang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi pandemi. Dampak perekonomian dan pembangunan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun depan sehingga perlu dilakukan antisipasi guna meminimalkan dampak negatif ekonomi dan keuangan daerah,” urai Made Kariasa.

Dikatakannya, secara umum Kabupaten Lombok Utara mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan program serta kegiatan pembangunan.

Diharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun 2021, diupayakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif sebagai instrumen yang dijadikan acuan dalam menyusun RAPBD perubahan tahun 2021.

Banggar DRD KLU telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA-PPAS yang menghasilkan 13 poin yang menjadi sorotan dan menjadi pembahasan bersama.

Selanjutnya, telah direspons secara tertulis oleh pihak eksekutif serta dilakukan pembahasan bersama, yang menghasilkan berbagai catatan dan kesepakatan.

Di antaranya Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,8 miliar rupiah lebih yang semula diasumsikan sebesar 117 miliar rupiah lebih naik menjadi 121 miliar rupiah lebih.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan asumsi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah. Semula sebesar 59 miliar rupiah lebih menjadi sebesar 84 miliar rupiah lebih, atau naik sebesar 25 miliar rupiah lebih dari asumsi awal.

Di sisi lain, dana perimbangan dan beberapa poin lainnya mengalami penurunan.

Di akhir rapat itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA-PPAS APBDP Tahun Anggaran 2021, antara Pimpinan DPRD KLU dengan Kepala Daerah.

BACA JUGA: PMI KLU Ke-76, Bupati Harap Lahirkan Jiwa Kemanusiaan

Pembahasan selanjutnya, akan dilakukan kembali Rapat Paripurna RAPBDP.

ags/dprdklu

Seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemprov agar aktif merespon aduan masyarakat dengan memanfaatkan akun media sosial.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB),  Zulkieflimansyah telah menandatangani surat yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup pemprov agar aktif merespon aduan masyarakat dengan memanfaatkan akun media sosial. Respon cepat terhadap aduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di era digital ini.

“Surat itu sudah ditandatangani oleh gubernur hari ini. Dan kami di Dinas Kominfotik sudah menerima daftar akun Facebook, Instagram, dan Twiter Bapak/Ibu Kepala OPD, selanjutnya akan kami fasilitasi melalui Admin PPIDnya membuat akun officialnya,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, Jumat (17/9).

Najamuddin mengatakan, surat tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan aparatur negara terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan berkembang di tengah masyarakat. Sehingga diperlukan sinergitas dari seluruh unsur pemprov agar masalah tersebut dapat diatasi dengan cepat, tepat dan tuntas.

Dalam surat itu ada enam penekanan, yang pertama, seluruh pejabat eselon II dan III pada seluruh perangkat daerah agar secara aktif bermedia sosial pada platform Facebook, Instagram dan Twiter. Yang ke-2, setiap perangkat daerah mempublikasikan akun media sosial (Official) seluruh pejabat eselon II dan III pada media publikasi yang dimiliki.

Perintah ke-3, memberikan tanggapan atau respon dan langkah-langkah yang memadai terhadap keluhan dan permasalahan yang disampaikan masyarakat pada akun media sosial masing-masing. Yang ke-4, melakukan sinergitas lintas sektor dalam memberikan solusi dan tindak lanjut pemasalahan yang diadukan atau disampaikan masyarakat.

Ke-5, para kepala perangkat daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara terus menerus terhadap aktifitas media sosial pada jajaran masing-masing. Dan yang terakhir adalah pejabat eselon II dan III melaporkan secara berkala kepada gubernur dan wakilnya melalui dinas kominfotik atas seluruh tindak lanjut yang telah dilakukan.

diskominfotikntb

Provinsi NTB sementara masih menduduki peringkat teratas Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan bahwa semua pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sejak kepemimpinannya bersama Zulkieflimansyah, tantangan pembangunan tak henti mendera, mulai dari gempa bumi hingga pandemi Covid-19. Maka, pembangunan dipercepat dengan inovasi agar dapat mengimbangi ketertinggalan dari daerah lain.

“Dengan inovasi kita bisa berlari mengejar kemajuan pembangunan tidak hanya berjalan”, ujar Sitti Rohmi saat membuka pameran Inovasi Daerah di halaman kantor Bappeda, Jumat (17/9).

Sementara itu Kepala Bappeda, Iswandi, mengatakan, Bappeda adalah laboratorium inovasi, hal ini membuktikan bahwa kerja pemerintah selama ini dapat diketahui  masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan.

Terkait Lomba Inovasi Daerah yang penilaiannya akan ditutup hari ini, ia optimis NTB akan tetap berada di peringkat pertama. Pelajaran berharga adalah ketika pelaporan hasil inovasi belum dikerjakan dengan baik sehingga peringkat NTB berada di posisi paling rendah.

“Ini upaya kita semua untuk daerah kita”, tuturnya.

BACA JUGA: Transportasi Ditata Baik dan Menarik Jelang WSBK November

jm

Penataan dan pembenahan prasarana transportasi harus tepat waktu dan serius, terlebih menyambut World Super Bike (WSBK) November 2021.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Rencana penataan dan pembenahan prasarana perhubungan, seperti Pelabuhan Lembar oleh PT Persero Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Lembar, harus tepat waktu dan serius, terlebih menyambut gelaran World Super Bike (WSBK) November 2021 mendatang.

“Yakinkan semuanya harus sudah siap. November mendatang Pelabuhan Lembar sudah tertata dengan baik dan menarik,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di halaman Kantor ASDP Lembar, Jumat (17/9).

Menurut Sitti Rohmi, perhubungan menjadi satu hal yang strategis dan fungsi yang sangat vital. Terkait dengan itu, dirinya berpesan agar konektivitas sistem, manajemen dan teknologi harus dikedepankan guna menghadirkan transortasi yang aman, bersih dan nyaman.

“Saya bangga terhadap insan Perhubungan NTB yang telah melakukan inovasi-inovasi menjelang dilaksanakannya dua event dunia,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: NTB Masih Peringkat Teratas Lomba Inovasi Daerah Kemendagri

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Mohammad Faozal, mengatakan, rangkaian peringatan Harhubnas dimulai sejak 1 September 2021 hingga 17 September 2021 dengan menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya berupa gerakan bakti sosial seperti pembagian sembako kepada masyarakat, aksi bersih-bersih di simpul-simpul perhubungan dalam mendukung program Zero Waste, dan diresmikannya pengoperasian Bus City Tour Lombok kerjasama Dishub NTB dengan PT. DAMRI dan ASPINDO.

“Kami juga telah mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang mendukung transportasi bersama DAMRI dalam rangka mempercepat konektivitas transportasi di NTB,” ujar Faozal.

her

Bupati Pathun yang kini akan melakukan mutasi di jajaran birokrasinya diharapkan tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintahan Pathul Nursiah di  Lombok Tengah sedang memasuki tahap penguatan struktur birokrasi.

Menurut Bupati Pathul, penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.

Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja ke depan tentu membutuhkan SDM yang dianggap cakap untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.

Mencermari mutasi yang sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi atau popuer disapa Ahmad SH mengingatkan, agar Bupati dan Wakil Bupati tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.

Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Ahmad.

Pemerintahan ini masa menjabatnya pendek, sehingga membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid.

“Pathul Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis, tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).

Ahmad menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini sangat pokok untuk dimiliki pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.

Karena itu, kemampuan atau keahlian di bidangnya sangat dibutuhkan. Ini sangat mendasar sekali.

“Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.

Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.

Ahmad berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik.

Dan tak kalah pentingnya yaitu integritas, orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.

“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.” ujar Ahmad.

Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.

Me

KPID NTB harus memasifkan sosialisasi ASO agar nanti masyarakat paham dan siap menerima perubahan siaran TV dari analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memasifkan sosialisasi tentang migrasi penyiaran dari televisi (TV) analog ke digital, atau disebut Analog Switch-Off (ASO), agar masyarakat paham bahwa migrasi bertujuan ke arah yang lebih berkualitas.

“Masih ada banyak waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersiap menerima perubahan tentang penyiaran digital,” ujar Sitti Rohmi kepada jajaran komisioner KPID NTB, saat berkunjung, di ruang kerja wagub, Kamis (16/9).

Sitti Rohmi berharap migrasi yang diawali dengan ASO serentak, harus dipersiapkan dengan pemetaan daerah yang jelas sebab perubahan frekuensi digital tersebut mengharuskan setiap rumah tangga mengganti piranti penangkap sinyal antena (analog) dengan set top box (digital).

“Oleh karena itu, pemetaan penting dilakukan agar distribusi set top box gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat tepat sasaran karena jumlahnya terbatas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPID, Ajeng Roslinda Motimori, menyatakan, ada persoalan lain yaitu infrastruktur media penyiaran yang ada sekarang harus menyewa tower transmisi digital yang salah satunya disediakan oleh TVRI. Oleh sebab itu, sebaiknya ada penyesuaian tarif sewa tower di semua kabupaten/kota dan tidak terlampau mahal.

BACA JUGA: Mengaji sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Adapun set top box yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk menerima siaran digital, pihaknya bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk program literasi media. Konten literasinya terkait migrasi digital dan konten siaran lokal sehat serta bermanfaat yang akan diproduksi oleh masyarakat. Hal ini karena sistem multimux yang tersedia memungkinkan satu kanal digital diisi hingga 15 frekuensi siaran.

Di sisi lain, lembaga penyiaran publik yang eksis sekarang dapat menyesuaikan operasional siaran mereka. ASO sendiri akan mulai diberlakukan April 2022, NTB masuk pada tahap pertama untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kemudia secara bertahap, kabupaten lain dan pulau Sumbawa akan dimatikan siaran analognya setelah infrastrukturnya siap.

jm

Mengaji sebagai parameter penilaian budaya literasi masyarakat dan ini sejalan dengan NTB yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, mengusulkan hal tersebut, saat membuka Webinar Stakeholder Meeting Provinsi tahun 2021 dengan tema “Membangun Ekosistem Perpustakaan Nasional RI”, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis (16/9).

Menurut Lalu Gita, hal yang mendasari usulan tersebut karena aktivitas mengaji serta membaca Al-quran kerap dilakukan oleh masyarakat hampir setiap harinya, baik dilakukan secara berkelompok maupun secara individu.

“Mengaji itu kan membaca, Iqro’. Kita ada program Magrib Mengaji. Dan masyarakat mayoritas muslim biasa mengaji setiap magrib atau malam. Hal ini bisa didiskusikan, apakah mengaji bisa masuk ke dalam komponen penilaian budaya literasi,” tuturnya.

Lalu Gita juga berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat meningkatkan komitmen bersama dalam membudayakan literasi di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jika membaca telah dibudayakan sejak dini dalam lingkungan keluarga, maka akan mudah menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat.

“Jumlah perpustakaan sudah cukup banyak, tinggal bagaimana membuat masyarakat mau dan gemar membaca,” harapnya.

BACA JUGA: Sosialisasi ASO harus Dimasifkan KPID NTB di Masyarakat

novita@diskominfotikntb