Pelantikan Penjabat Sekda KLU, Bupati: Dibutuhkan Orang Berintegritas

Dalam pelantikan Penjabat Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Bupati menegaskan bahwa mencermati pembangunan daerah dibutuhkan orang berkomitmen dan punya integritas

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH
mengambil sumpah dan melantik Anding Duwi Cahyadi SSTP MM sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pj Sekda KLU) menggantikan Drs. H Raden Nurjati.

Acara pelantikan itu diawali dengan penandatanganan berita acara pelantikan yang disaksikan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Inspektur Inspektorat KLU H Zulfadli SE.

Bupati dalam pelntikan Pj SekdaDA Bupati dan Wakil Bupati bersama Pj Sekda usai pelantikan

Pelantikan Penjabat Sekertaris Daerah KLU ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 345/302/BKD/2021, di Aula Kantor Bupati setempat (27/09/21).

Tampak hadir para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda KLU,Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda KLU.

Dalam sambutannya Bupati Djohan menyampaikan selamat atas dilantiknya Penjabat Sekda, semoga amanah dan tanggung jawab yang di emban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Mencermati pembangunan daerah begitu banyak dibutuhkannya orang-orang berkomitmen dan berintegritas tinggi profesional, kirerja bagus serta amanah,” tuturnya.

Semangat membangun dengan komitmen bersama dilandasi dengan disiplin waktu, kerja dan disiplin anggaran untuk pelayanan publik harus difokuskan pada pembenahan berbagai bidang untuk menjawab harapan masyarakat.

“Untuk kemajuan daerah segenap jajaran pemda harus memberikan dukungan penuh dan kerjasama yang baik, sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan lancar dan sukses,” harapnya.

Pelantikan bertujuan percepatan kinerja pembangunan daerah.

Oleh karenanya penjabat yang baru saja dilantik untuk menyesuaikan diri, bekerja dengan kesanggupan hati dan bersungguh-sunggh.

“Saya meminta lokomotif birokrasi daerah selalu kompak, utuh dan bersatu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat KLU,” tegas Bupati Djohan.

@ng

Ali Al Khairi Dipastikan Maju ke Pilgub NTB

H Bambang Kristiono (HBK) sudah meniup peluit, memastikan Ali Al Khairi akan maju dalam Pilgub NTB tahun 2024 mendatang

MATARAM.lombokjournal.com ~ Partai Gerindra sudah meniup peluit kontestasi Pilgub NTB, meski Pilgup masih tiga tahun lagi.

Hal tersebut terungkap dalam agenda silaturahim dan makan malam bersama jurnalis yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI H Bambang Kristiono, SE (HBK), Minggu (27/09/21).

“Untuk Pilgub NTB, saya pastikan akan mendukung saudara Ali Al Khairi. Jangan anggap enteng ya, masih ada waktu,” katanya.

Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra ini menegaskan, waktu menuju Pilgub NTB 2024 masih cukup panjang, masih cukup untuk mengenalkan Ali Al Khairi kepada publik.

Ia berkeyakinan, sepanjang membawa gagasan dan cita-cita besar untuk NTB, maka masyarakat akan menerimanya. Partai Gerindra adalah partai besar, semua kader berjuang bersama-sama untuk mendukung Ali.

“Saya terus suntikkan semangat kepada Ali supaya bersungguh-sungguh,” tegasnya.

HBK menyebut, gelaran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2020 lalu menunjukkan kader Partai Gerindra sanggup unjuk gigi.

Dari Pulau Lombok, Lalu Pathul Bahri menjadi Bupati Lombok Tengah, kemudian Danny Karter Febrianto terpilih menjadi Wakil Bupati Lombok Utara, menyusul Wakil Bupati Kabupaten Bima Dahlan M Noer.

“Beberapa kali Pilgub NTB, kami tidak mendukung kader sendiri. Kali ini, Ali kader asli. Darahnya benar-benar Partai Gerindra,” imbuhnya.

HBK menegaskan, perintahnya ini akan diikuti oleh seluruh jajaran partai baik di provinsi maupun kabupaten. Tak boleh ada kader yang mencoba untuk melawan atau bermain dua kaki.

“Pilihannya, tetap bersama Partai Gerindra atau keluar. Saya ini mantan tantara kalau bilang A ya A, B ya B. Begitu pula sikap, jangan ada kader yang tak tegas,” ucapnya.

Secara khusus HBK memberikan penilaian kepada Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Ali Al Khairi.

Disebutkan, selain kader murni partai, Ali memiliki rekam jejak pergerakan. Mantan aktivis. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Walhi NTB, pengurus Serikat Tani, pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

“Dia juga santri, lulusan Pesantren Nurul Hakim. Selama ini attitude (sikap) juga bagus,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB Ali Al Khairi mengatakan, ia akan patuh dan tunduk terhadap arahan partai. Perintah untuk maju di Pilgub NTB disikapi dengan serius.

“Ini perintah dari Pak HBK, saya akan jalankan,” katanya.

Sebagai orang yang lama di gerakan masyarakat sipil, Ali menyoroti tentang kondisi petani dan nelayan. Dampak pandemi membuat nelayan dan petani ambruk.

Petani dihadapkan pada pupuk yang langka, sarana pertanian yang semakin mahal. Disaat yang sama, harga jual produk pertanian rendah, nilai tukar petani (NTP) terus menurun.

“Hal yang sama pun terjadi pada nelayan. Rata-rata mereka tak melaut, karena sudah dapat ikan yang beli tidak ada,” katanya.

Ali menyebut, ada yang kurang tepat soal konsep industrialisasi yang kerap disampaikan oleh Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah seperti sepeda listrik, pabrik kelor, pabrik pakan ternak dan banyak lagi.

Bagi masyarakat, industrialisasi yang dilakukan kurang menyentuh mereka.

“Galakkan yang sederhana, teknologi tepat guna (TTG). Misalnya buat pengolahan jagung menjadi emping, atau pengolahan kerupuk kulit ataupun rumput laut. Artinya, memberikan sesuatu yang dekat dengan keseharian masyarakat kita,” sambungnya.

Dua periode kepemimpinan TGB HM Zainul Majdi menjadi Gubernur NTB, diakui Ali telah menghadirkan begitu banyak perubahan bagi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Keberlanjutan itu semestinya tinggal dilakukan.

Ada program sapi, jagung, dan rumput laut (Pijar), program pariwisata halal, pengentasan buta aksara, pembukaan lapangan pekerjaan baru, dan banyak lagi.

“Bukankah kita selalu diajarkan, melanjutkan tradisi yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik,” tutupnya.

Ali Al Khairi Sekretaris DPD Gerindra NTB memiliki rekam jejak panjang di NTB. Berikut ini beberapa posisi yang pernah diisinya, Direktur Walhi 2009-2013, Wakil Ketua DPD HKTI NTB 2013-2018, Sekretaris Asosiasi Rekanan Pengusaha Barang dan Jasa (ARDIN) NTB 2013-2018, Koordinator Jaringan Pemuda Merdeka NTB (JPM) 2006-2009.

Selain itu, Ali juga penah menjadi Koordinator Koalisi Massa Rakyat Untuk Demokrasi (KAMRAD) NTB, Deputi pada Ikatan Alumni Unram 2016-sekarang, Pembina pada Asosiasi Pelanggan PDAM (Assopam), Divisi Organisi pada Serikat Petani NTB, Pengurus pada Dewan Santri Prov NTB, Ketua MDMC (Muhamadiah disaster menagement center), Direktur LP3JL (Lembaga Para Pihak Pengelola Jasa Lingkungan), Direktur Pada Pusat Pendidikan Sang Surya NTB.

Me (*)

Pilpres 2024, Siapakah Kandidat Terkuat yang Akan Maju

Muncunya prediksi tentang figur politik yang akan maju di Pilpres 2024 mulai amai jadi perbincangan, dan pasangan Prabowo-Puan muencuat sebagai hasil perkawinan politik PDIP-Gerindra

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Nama-nama figur yang dinilai berpeluang untuk maju dalam Pilpres 2024 sudah menjadi perbincangan publik.

Kemudian masyarakat mulai menengok hasil suvey yang sudah dilakukan beberapa lembaga survey nasional.

Khususnya untuk mengetahui siapa figur yang selalu mendominasi berbagai hasil survei beberapa waktu terakhir dalam kontestasi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024

Nama-nama stok lama masih selalu muncul, misalnya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Namun juga muncul sejumlah nama alternatif yang juga dinilai cukup kuat, seperti ditampilkan dalam Survei Nasional Parameter Politik Peta Politik Nasional menuju Pilpres 2024 yang dirilis bulan Juni 2021.

Nama yang disebut tiga teratas tidak bergeser, yakni Prabowo Subianto 16,5%, Ganjar Pranowo 13,8%, Anies Baswedan 12,1%.

Muncul tambahan empat nama alternatif Capres lainnya.

Jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, dan Presiden Joko Widodo tidak boleh mencalonkan diri lagi, siapakah yang akan dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia?

Hasilnya ada empat nama alternatif selain tiga kandidat terkuat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono 5,6%, Sandiago Uno 4,5%, Ridwan Kamil 4,2%, Tri Rismaharini 3,9%.

Hasil survey itu diungkapkan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno di Jakarta bebeapa waktu lalu.

Masih tak bergeser jauh dari hasil survey tiga teratas, namun lembaga survey nstitute for Democracy and Strategic Studies (Indostrategic) mulai membicarakan pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam menyatakan, Pilpres 2024 diprediksi diikuti 3 sampai 4 pasang calon (Paslon).

Menurutnya, jika diikuti 3 paslon maka simulasi pertama muncul pasangan Prabowo Subianto-Puan Maharani.

Pasangan Prabowo-Puan dikatakan sebagai hasil perkawinan politik PDIP-Gerindra.

“Pengalaman 10 tahun memberikan kesempatan pada Jokowi sebagai figur di luar trah Soekarno dirasa sudah cukup bagi PDIP,” ujar Khoirul Umam, yang diungkapkan bulan Mei lalu.

Pasangan Prabowo-Puan berpotensi memupus peluang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tidak mudah bagi Ganjar untuk mendapatkan restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju lewat PDIP.

Masalahnya, arus politik yang tercipta saat ini tidak sekuat seperti munculnya Jokowi dulu. Meski diketahui Ganjar diakui cukup kuat di Jawa Tengah.

“Karena itu, sebagai kompensasi, maka Prabowo-Puan menjadi pilihan rasional, dengan paket kursi kabinet lebih banyak bagi PDIP saat di pemerintahan,” kata Khoirul.

Kemudian muncul pasangan nama Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pasangan ini dinilai sebagai hasil perkawinan Partai Demokrat, Partai Nasdem dan juga PKS.

Pasangan ini bisa muncul mengingat komunikasi antara Nasdem dengan PDIP tampaknya belum pulih.

Sebab PDIP belum meredakan kekesewaanya atas manuver Nasdem yang dianggap membajak sejumlah kader utama PDIP di daerah.

“Karena itu, Anies bisa menjadi titik temu antara Nasdem dan PDIP, dan selanjutnya dikawinkan dengan AHY sebagai representasi kekuatan Partai Demokrat, yang juga memiliki bekal elektabilitas yang memadai,” ungkap Khoirul.

Kemudian disebut nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berpasangan dengan AHY. Ini hasil perkawinan Golkar dan Demokrat sudah cukup untuk memenuhi syarat Presidential Thershold 20%.

Golkar harus memperjuangkan martabat yang lebih tinggi, dengan mengajukan kadernya di capres, bukan hanya mengedepankan “bandwagoning strategy”, atau strategi mengekor ke kekuatan yang lebih besar.

Jika Golkar dan Demokrat berkoalisi, harus memasukkan unsur kekuatan politik Islam moderat, seperti PKB, PAN, atau PPP untuk mendukungnya. Sehingga basis kekuatan nasionalis-religius tetap kuat.

Menurutnya, nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Eric Tohir, dan lainnya, akan terkendala oleh dukungan partai politik.

“Kecuali jika mereka “membeli” mesin partai seperti yang dilakukan Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu,” kata Khpoirul Umam.

Ist

Sandiaga Uno Bisa Jadi Diusung Gerindra di Pilpres 2024

Selama periode Mei-Agustus 2021, hasil survey di beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa Sandiaga Uno masuk lima teratas

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melejit setelah diangkat Presiden Jokowi menduduki jabatan menteri.

Karena itu, bukan tidak mungkin kalau Sandiaga akan diusung Gerindra sebagai kandidat dalam Pilpres 2024.

Itu dikatakan Direktur Eksekutif, PARTY Watch (Parwa) Institute, Jusrianto menyebut elektabilitas Sandiaga Uno selalu masuk lima teratas dalam beberapa hasil survei selama periode Mei-Agustus 2021.

Jusrianto menyebut beberapa lembaga survey, di antaranya Indonesia Political Opinion (IPO), yang dalam surveinya pada 15 Agustus menempatkan Sandiaga di urutan ketiga dengan nilai 13,5 persen.

Sedangkan SMRC, 14 Juni menempatkan Sandiaga di urutan keempat dengan presentasi 6,9 persen. Sementara itu, Indikator, 5 Mei menunjukkan Sandiaga di urutan kelima dengan nilai 11,1 persen,” kata Jusrianto yang dikutip Media Indonesia, Sabtu (25/09/21).

Kinerja Sandiaga Uno sebagai menteri juga dinilai cukup mengesankan.

Terbukti dari hasil tiga lembaga survei yang menempatkan kinerja Sandiaga masuk tiga besar.

“Bahkan Puspoll Indonesia, 20-29 April menunjukkan bahwa Sandiaga menempati urutan teratas kinerja terbaik dengan 11,3 persen merespon sangat baik, 68,5 persen menilai cukup baik,” ucap Jusrianto.

Menurutnya karir politik Sandiaga dalam perpolitikan nasional sukar diprediksi, ia disebut penuh kejutan.

Jusrianto mencontohkan, misalnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Waktu Sandiaga Sandiaga maju dalam kontestasi, bisa mendongkrak suara dan memenangkan pertarungan bersama Anies Baswedan.

“Selanjutnya, Sandiaga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta melaju ke Cawapres Prabowo di Pilpres 2019,” kata Jusrianto.

Dan Gerindra mempercayakan Sandiaga menduduki kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jadi nyatanya, Sandiaga Uno memiliki sederet modal yang cukup sebagai seorang politisi. Mulai dari intellectual capital, social capital, economy capital, leadership capital, dan seterusnya.

“Pilpres 2024 bisa jadi miracle terulang bagi Sandiaga, misalnya Gerindra mengusung Sandiaga apakah sebagai Capres atau Cawapres, sedangkan Prabowo jadi King Maker. It may highly be possible to rise at the moment,” kata Jusrianto pada Media Indonesia.

Ist

Bupati Lombok Utara Safari Jum’at di Dusun Munder

Selain melakukan silaturahmi dalam Safari Jum’at, Bupati Djohan juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melakukan Safari jum’at di Masjid Nurul Jannah Dusun Munder, Desa Mumbul Sari, Jum’at (24/09/21).

Hadir pula dalam kegiatan itu, Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi SAg, Kepala OPD, Camat Bayan Denda Peniwarni SE,serta lainnya

Bupati Djohan usai melaksanakan sholat Jum’at menyampaikan, Safari Jum’at ini kegiatan rutin dilakukan dengan tujuan untuk silaturahmi dengan masyarakat.

Lebih lanjut kata Bupati Djohan, Pemerintahan yang dipimpinnya saat ini baru berjalan beberapa bulan, tentu belum banyak hal yang bisa di lakukan untuk masyarakat, terlebih saat ini masih mengerjakan program pemerintah sebelumnya.

Dikatakan, saat ini kewajiban semua warga KLU untuk membangun kembali daerah pasca bencana gempa. Masih banyak RTG belum terbangun, disusul dengan pandemi Covid 19 masih melanda.

Bencana gempa bumi dan pandemi Covid-19 mengakibatkan laju pembangunan terhambat, namun harus tetap optimis menuju KLU ke depan lebih baik.

“Saat ini trend pasien positif Covid-19 kian menurun, namun kita tidak boleh lengah dan tetap mematuhi Prokes,” ungkapnya.

Terkait pembangunan sarana tempat ibadah khususnya Masjid yang belum banyak terbangun, Pemda terus berupaya bagaimana fasiltas ibadah ini bisa terbangun semuanya di KLU.

Bupati Djohan pada kesempatan itu menyerahkan bantuan dana untuk membangun masjid.

“Manfaatkan dana ini sebaik mungkin untuk membangun masjid, hanya ini yang mampu Pemda berikan,” tuturnya.

Di Desa Mumbul Sari ini ada dua masjid yang mendapatkan bantuan, yaitu Nurul Hikmah sebesar Rp.40 Juta dan Nurul Jannah Rp.20 Juta.

Selain penyerahan dana pembangunan Masjid di tempat yang sama juga diserahkan bantuan berupa kursi roda untuk Disabilitas dan Paket Sembako.

@ng

Yusril Bela Empat Demokrat Yang Dipecat AHY, Demi Demokrasi

Empat kader Demokrat yang pro Moeldoko menggugat AD/ART ke MA didampingi Yusril Ihza Mahendra untuk membangun demokrasi yang sehat

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Gugatan yang diajukan empat kader Partai Demokrat kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) dinilai penting untuk membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.

Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra, dan karena itu mantan Mensegneg era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu bersedia mau menjadi kuasa hukum empat kader Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Diketahui, empat kader Demokrat yang pro Moeldoko menggugat AD/ART ke MA. Menkumham Yasonna Laoly menjadi pihak termohon dalam gugatan uji formil dan uji materiil tersebut.

Empat orang kader yang dimaksud adalah eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga’.

BACA JUGA:

Yusril Bela Empat Kader Demokrat Kubu Moeldoko, Gugat AD/ART ke MA

“Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita,” kata Yusril dalam keterangan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (23/09/21).

Selama ini, banyak parpol yang membuat AD/ART secara suka-suka, sementara Menkumham kerap tidak enak secara mendalam memeriksa AD/ART partai.

Kenapa demikian? Menurut Yusril, Menkumham tidak ingin disebut terlalu jauh mencampuri urusan partai politik.

Dan saat ini tidak ada lembaga yang berwenang memeriksa, menguji hingga mengadili AD/ART partai politik bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Kemudian Yusril memasalahkan, bisakah suatu parpol suka-suka membuat AD/ART padahal peran parpol begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Parpol yang bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator tak bisa dibiarkan. ungkapnya.

“Partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi,” kata Yusril.

Atas argumen itu, Yusril bersedia menjadi kuasa hukum empat kader Demokrat menggungat AD/ART yang disahkan Yasonna Laoly ke MA. Sebab MA punya kewenangan untuk mengadili AD/ART bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

Keempat kader Partai Demokrat itu telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dianggap ikut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum karena hadir dalam Kongres Luar Biasa di Sumut.

Ist

Yusril Bela Empat Kader Demokrat Moeldoko, Gugat AD/ART ke MA

Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat kader Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan judicial review AD/ART Demokrat ke MA

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Partai Demokrat mengisi banyak halaman berita, setelah Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat (mantan) kader yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Keempat orang itu telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dipecat lantaran hadir dalam Kongres Luar Biasa di Sumut yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Pasalnya, keempatnya ikut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum karena hadir dalam Kongres Luar Biasa di Sumut.

“Membenarkan bahwa Yusril dan Yuri mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” jelas Yusril dalam keterangan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (23/09/21).

Dalam keterangannya Yusril menjelaskan, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menkumham Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Demokrat pimpinan AHY pada 2020 lalu.

Menurutnya, AD/ART dibuat parpol atas perintah undang-undang. Tapi sejauh ini tidak ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu parpol bertentangan dengan undang-undang atau UUD 1945.

Diakuinya merupakan hal baru dalam hukum Indonesia upaya untuk menguji formil dan mateiil AD/ART Parpol ke MA. Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Mahkamah partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Bahkan, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara pun tidak berwenang.

Dikatakan, Pengadilan Negeri hanya bisa mengadili perselisihan intenal parpol jika mahkamah partai tak mampu menyelesaikan. Sementara pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Yusril yakin argument yang dipaikainya cukup kuat, apalagi dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr. Fahry Bachmid.

Menurutnya, harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART.

“Untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak,” tegas Yusri.

Ist

Bupati Lombok Utara Sampaikan Nota Keuangan RAPBDP 2021

Dalam Sidang Paripurna, Bupati Djohan jelaskan, penyusunan RAPBDP merupakan penyesuaian adanya dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 merupakan proses penyesuaian-penyesuaian.

Sidang paripurna endengar penjelasan bupati tentang RAPBDP 2021

Hal itu disampaikan Bupati Djohan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2021.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadiri 21 anggota DPRD, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/09/21).

Selain itu juga tanpak hadir Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Menurut bupati, penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD.

Namun proses dan tahapan perubahan APBD harus konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.

“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi, turut mempengaruhi anggaran APBD KLU.

Pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut bupati, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD. Dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dituturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.

Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah.

Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih. Naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.

“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” kata bupati.

@ng

Ujian SKD CPNS Bisa Dipantau Melalui Livescore Medsos YouTube BKD NTB

BK Provinsi NTB memastikan pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Natsir menjelaskan masyarakat dapat memantau langsung hasil sementara Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui media sosial Badan Kepagawian Daerah Provinsi NTB.

Kepastian masyarakat dapat memantau pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan.

Nasir mengatakan, masyarakat atau keluarga para peserta ujian SKD CPNS 2021 Provinsi NTB, bisa langsung melihat hasil tes melalui akun youtube BKD Provinsi NTB, https://www.youtube.com/watch?v=IFwfw_ochJI.

“Masyarakat dapat melihat hasil tes langsung dari aku youtube BKD Provinsi NTB,” kata Natsir saat meninjau dan memberikan pengarahan pada peserta SKD CPNS Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor BKD Provinsi, Kamis (22/09/21).

Dipastikan, seluruh proses seleksi penerimaan CPNS menggunakan sistem digital. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumumannya nanti yang dilakukan secara live melalui akun youtube BKD Provinsi NTB.

Ia juga memastikan 7.843 peserta seleksi CPNS 2021 Provinsi NTB menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Mulai dari syarat peserta harus mengantongi keterangan negatif hasil rapid antigen dan 3M,”tambah Kepala BKD.

Tes SKD CPNS Provinsi NTB Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021. Setiap hari dibagi 4 sesi. Sesi 1, jam 08.00-09.40 Witta, Sesi 2, jam 10.30-12.30, sesi 3, jam 13.00-14.40 dan sesi 4, jam 15.30-17.10 Witta.

Pelaksanaan SKD CPNS yang dilaksanakan di gedung Computer Assisted Test (CAT) BKD Provinsi NTB, pihak panitia juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, penyimpanan barang (loker), penyiapan ruang pengarahan dan ruang CAT sesuai standar protokol kesehatan (Prokes).

edy

Hari Widyaiswara Nasional, Pesan Gubernur ASN Harus Upgrade

Tema Hari Widyaiswara Nasional adalah Peran Strategis Profesi Widyaiswara Bagi Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh di Masa Pandemi Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hari Peringatan Widyaiswara Nasional dan Hari Ulang Tahun ke- 1 Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, meminta seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) agar meng-upgrade kemampuan dan mampu bersaing baik tingkat lokal maupun nasional.

Hari “Setiap ASN harus mampu memberikan inovasi pelajaran yang profesional sesuai kebutuhan,” pesan Zulkieflimansyah, saat memberi sambutan dalam acara tersebut melalui
Zoom Meeting, di Pendopo Gubernur, Selasa (21/9).

Tema yang diusung dalam perayaan Peringatan Hari Widyaiswara Nasional dan Hari
Ulang Tahun ke- 1 Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia kali ini adalah ”Peran Strategis Profesi Widyaiswara Bagi Indonesia Tangguh – Indonesia Tumbuh di Masa Pandemi Covid-19” dengan tagline Widyaiswara Profesional, ASN Berakhlak.

Diharapkan dengan peningkatan profesionalisme para Widyaiswara dapat mendorong terciptanya ASN berakhlak. Istilah tersebut merupakan core values ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Dan BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

diskominfotikntb