Bupati Lombok Utara Sosialisasi Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan KLU menjawab kebutuhan pelayanan informasi kearsipan yang transparan, efektif dan efesien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH saat membuka Sosialisasi Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan KLU, Selasa (19/10/21)

Kegiatan ini mendorong pemerintah agar mampu memberikan sistem pelayanan administrasi cepat, akurat, objektif, transparan dan berkualitas pada masyarakat.

BACA JUGA:

• Wabup Danny dan Kepala DKPPP Serap Aspirasi Petani Tegalan

• Bupati Djohan Terima Kunker Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid

Dalam sambutannya, Bupati Djohan mengatakan, data base informasi kearsipan daerah sebagai upaya konkrit dalam membangun efektivitas komunikasi dan informasi melalui sistem tata kelola dan pelayanan kearsipan.

“Harapan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan informasi kearsipan yang transparan, efektif dan efesien,” harapanya.

Ikhtiar ini sejalan dengan dengan program Pemda untuk percepatan smart city pemanfaatan teknologi informasi, sehingga kegiatan seperti surat-menyurat bisa dilaksanakan cepat, akurat dan aman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

@ng

Bea Cukai di Provinsi NusaTenggara Barat, bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara melakukan Rakor Pelaksanaan Sosialisasi DBH-CHT

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kasat Pol PP, Totok Surya Saputra,SH,MH, mengatakan saat mengantar acara Rapat Kordinasi (Rakor), bahwa Koordinasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan tugas pokok Bidang Penegakan Hukum, sebagaimana diamanatkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, No.206/PMK.07/2020.

Kegiatan ini dilakukan antara lain oleh Bea Cukai di Provinsi NusaTenggara Barat, bersama Pemda Kabupaten Lombok Utara periode pertengahan Oktober ini.

Kasat Pol PP KLU, Totok Surya Saputra menambahkan, untuk pembentukan kawasan lingkungan KIHT sudah dilakukan kerjasama dengan Unram dalam rangka membuat kajian.

Untuk pendataan rokok ilegal dengan melibatkan linmas Desa di seluruh Desa di setiap Kecamanan di Lombok Utata termasuk pemasangan baliho di 5 kecamatan.

BACA JUGA: Antara Marah dan Ramahnya Ibu Risma

Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi tatap muka yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak-pihak terkait termasuk melalui media online dan lainnya.

Sedangkan untuk operasi bersama barang kena cukai ilegal akan dijadwalkan setelah pendataan objek.

Sosialisai dilaksanakan,dalam operasi Gabungan (OPGAP) melibatkan bea cukai dan aparat penegak hukum lainnya.

Sekali lagi di pertegasan oleh Totok, tupoksi pihaknya dalam rangka penegakan hukum hanya ada 3 hal yaitu, Pertama Pembentukan Kawasan/Lingkungan/sentra Industri hasil tembakau, Kedua, sosialisasi perundang-undangan dibidang cukai tembakau dan Ketiga Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal,tegasnya.

“Mari kita mewujudkan hal baik ini pada forum selanjutnya bersama pihak-pihak yang punya kepentingan untuk membahas langkah berikutnya yang dapat diambil,” ujar Kasat Pol PP KLU,Totok Surya Saputra.

Masih di acara yang sama, Penjabat Sekda KLU, Anding Dwi Cahyadi,S.STP, MM, menyebutkan juga bahwa perolehan dari Bea Cukai tembakau mencapai 9,8 Miliar.

Penjabat Sekda KLU, Anding Dwi Cahyadi, S. STP, MM, yang didampingi Asisten 1, Drs. H Raden Nurjati, mengatakan Cukai rokok menjadi perhatian Pemerintah Pusat hingga ke Daerah.

Kabupaten Lombok Utara kebagian sekitar 9,8 Miliar dalam 2021.

Melalui kesempatan ini juga Anding Cahyadi menyampaikan, kondisi APBD Kabupatrn Lombok Utara anjlok akibat Covid 19.

“Dan itu sama sama kita tau,” ungkapnya.

Menurutnya, proses dalam rangka penanganan Covid 19 ini, pemerintah pusat tidak ingin main-main.

Sedangkan anggaran lebih besar itu peruntukannya di bidang Sosial dan Kesehatan yang kaitan dengan insentif tahun ini 2021 di angka 7,9 miliar Terus lagi tenaga vaksinator,1,2 miliar, artinya hampir 9 miliar lebih yang harus disisir dari anggaran seluruh OPD KLU melalui refocusing.

“Luar bisa pengaruhnya terhadap kegiatan yang ada di masing-masing OPD,” ujar Anding.

Padaha, untuk Tahun 2022 saja gaji dan TPP ASN masih kurang, ungkapnya.

Belum lagi terjadi pemekaran OPD, yang berbarengan dengan pemekaran Bidang-bidang. Biasanya di Bidang itu ada 2 Kasi menjadi 3 Kasi, sehingga saat mutasi kemarin khusus untuk jabatan eselon 4, dia layak tidak atau dia bisa dan pintar.

BACA JUGA: Workshop Kajian Resiko Bencana di Lombok Utara

“Asal golongan 3B pasti dapat jabatan, itupun masih ada 30 jabatan yang kosong karena karena kita kekurangan orang,” jelas Anding.

Kalau seandainya dipaksakan harus akomodir atau merekrut tenaga-tenaga guru.

“Kalau ini yang kita lakukan maka habis kita punya guru habis kita punya tenaga medis. Terus siapa yang Mengajar dan siapa yang merawat?” katanya.

Sehingga berani diputuskan untuk dikosongkan dan menunggu sampai dengan tanggal 1 Oktober.

“Pada tanggal 1 Oktober ini beberapa orang itu bisa menduduki golongan 3B,” tukas Anding Dwi Cahyadi saat membuka acara Sosialisai DBH-CHT, hari Senin (18/11/21)

.@ng

Kepala Desa Sambik BangkoL (Samba) terpilih meninggal dunia, dan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kades dilakukan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Permusyawaratan Desa Sambik Bangkol (BPD Samba), Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu (PAW) tahun 2021.

PAW semestinya dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena regulasi di tingkat kabupaten yang belum ada, sehingga baru bisa diselenggarakan tahun ini.

Ketua BPD Samba, Madhan, S.Pd.I mengatakan itu saat rapat pembentukan Panitia Pilkades PAW di Balai Desa setempat, Sabtu (16/10/21).

Rapat dihadiri Penjabat Kades Samba, Sarjono, para anggota BPD, Sekdes Samba Hadianto, Kasi Pemerintahan Samba, Hamzah.

Hadir juga sejumlah Perangkat Desa Samba, Ketua MKD, Ketua LPM, unsur PKK, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Samba.

BACA JUGA: RSUD KLU Sudah Memiiki UPKL dan UKL, Termasuk IPAL

Dalam kesempatan itu, Madhan menerangkan dua sistem Pilkades yaitu sistem reguler dan sistem Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pilkades reguler dilaksanakan periodik enam tahunan, seperti di 13 desa saat ini. Sementara Pilkades PAW itu melanjutkan sisa masa jabatan kepala Desa yang diganti.

PAW diselenggarakan karena (i) Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun; atau (ii) Kepala Desa terpilih meninggal dunia/berhalangan tetap sebelum dilantik.

Dalam konteks Desa Samba, lanjut Madhan, dilakukannya PAW karena Kepala Desa meninggal dunia.

“PAW diadakan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kades yang diganti. Masa jabatan kades yang terpilih lewat PAW ini nanti nyaris kurang lebih 1,5 tahun,” kata Madhan.

Menurutnya, rujukan hukum Pilkades PAW itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BACA JUGA: Selamat Datang Sang Juara 

“Komposisi panitia yang dibentuk terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur tokoh masyarakat,” tutupnya.

Penjabat Kades Samba, Sarjono, mengungkapkan pentingnya nakhoda desa guna terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakannya, ruang pemerintahan dalam sistem NKRI ada empat yaitu di Pusat dipimpin Presiden, di Provinsi dipimpin Gubernur, di Kabupaten/Kota dipimpin Bupati dan Walikota, serta di tingkat desa (otonomi murni) dinakhodai Kepala Desa.

Ia meminta semua pihak mengawal seluruh tahapan Pilkades PAW hingga dilantiknya Kepala Desa terpilih.

“Saya harap Pilkades sistem PAW ini harus berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Desa kita yang pertama menerapkan sistem Pergantian Antar Waktu ini. Menjadi Pilot Project di KLU, maka harus sukses dan meninggalkan kesan baik. Ini tugas kita bersama,” harap Pj. Kades Samba itu.

Oleh karena itu, demi kelancaran suksesi pimpinan desa setempat, kata Sarjono, panitia yang terbentuk nantinya harus cerdas dan memahami utuh regulasi PAW agar dikemudian hari tidak menimbulkan riak-riak demokrasi. Meskipun riak-riak dalam demokrasi itu, diakuinya, sebagai dinamika menuju masturitas dalam berdemokrasi.

“Kesuksesan Pilkades PAW ini nantinya dilihat dari dua indikator, yaitu sukses penyelenggaraan dan sukses hasil (terpilihnya Kades) yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu memimpin desa ini lebih baik ke depan,” terang Pj Kades yang juga Mantan Ketua IPMLU Yogyakarta itu.

Pj Kades Samba itu lantas berpesan panitia yang terpilih nanti bisa melaksanakan segala aturan perundang-undangan pemilihan, berlaku adil, bekerja secara profesional, netral dan kredibel.

“Ini semua agar kita bisa menciptakan suasana damai dan tentram sehingga siapapun yang terpilih jadi kades Samba bisa diterima masyarakat dengan baik,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu pula, Kasubbag Kompim pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KLU ini mengajak multipihak untuk bersinergi dan bekerja sama satu dengan lainnya. Sebab, tegasnya, tanpa sinergi akan berat sesuatu bisa dilakukan.

“Pada berbagai kesempatan saya kerap sampaikan secerdas apapun orang tidak mungkin bisa melakukan sendiri apa yang diinginkannya tanpa kerjasama dengan orang lain. Kuncinya sinergi dan gotong royong,” pungkasnya.

Rapat pembentukan Panitia PAW itu berlangsung lancar, berkat koordinasi dan komunikasi yang baik, mulai dari acara pembukaan hingga pengambilan sumpah/janji panitia yang terpilih.

@ng

Dalam kujungannya di Kota Mtaram, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi pemberian BTPKLW di NTB, sebagai salah satu provinsi terbaik karena dengan cepat melakukan penyaluran bantuan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pujian menyenangkan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU, yang menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satu terbaik dalam penyaluran bantuan untuk pedagang kaki lima dan warung.

Menteri Hartarto menyampaikan itu saat meninjau dan memberikan langsung Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) kepada pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Taman Sangkareang, Kamis (14/10/21).

Dalam kunjungan itu, Menteri Hartarto didampingi oleh Menteri Perindustrian, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.  dan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah

Seperti diketahui,  Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 9 Oktober 2021 lalu.

“Saya sangat mengapresiasi pemberian BTPKLW di Provinsi NTB, hal ini menjadikan NTB sebagai provinsi terbaik karena dengan cepat melakukan penyaluran bantuan,” ungkap Airlangga.

BACA JUGA: Lombok Utara Jadi Lokus Pertama Launching Ide Inovatif

Sebanyak  8.482 paket bantuan yang direalisasikan melalui Kodim 1606 Mataram sebanyak 1.300 paket bantuan paket  dan Kapolres Mataram sebanyak 7.182 paket bantuan. Setiap paket bantuan senilai Rp. 1.200.000 per paket bantuan.

Airlangga juga menuturkan bahwa program BTPKLW sebagai bentuk bantuan dari pemerintah kepada pedagang kaki lima dan warung yang pada saat PPKM tidak bisa berjualan.

Menurutya, program ini untuk membantu para PKL dan Warung yang saat PPKM dilarang berjualan. BPTKLW tersebut diharapkan mampu membantu usaha para pedagang kaki lima dan pengusaha warung di sekitaran kota Mataram, tambah menteri.

Salah satu pedagang kaki lima, Sahnan yang berjualan di sekitar Taman Sangkareang mengaku berterima kasih kepada pemerintah karena telah berupaya membantu masyarakat untuk bertahan dan bisa berjualan kembali.

Sahnan menuturkan, selama pandemi pendapatannya hany sekitar 15.000. Padahal biasanya  pendapatannnya mencapai 300.000.

BACA JUGA: Sumur Bor Mangkrak di Desa Sokong, Air Irigasi Jauh Lokasinya

“Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, ini bisa jadi modal kami,” kata Sahnan Penjual Jus dan minuman ringan.

Nn

71 ide inovasi dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilahirkan dari Laboratorium Inovasi Program Prioritas Nasional, Pemkab Lombok Utara lokus pertama yang melaunching inovasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Sejarah baru terukir di Kabupaten Lombok Utara, dengan dilaunchingnya Laboratorium Inovasi Program Prioritas Nasional 2021 dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Inovasi, di Aula Bupati Lombok Utara, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/10/21).

Kegiatan itu merupakan wujud kreativitas dan kerja keras dalam melayani masyarakat.

“Sesuatu yang selama ini dirasa sulit menjadi mudah, dan yang selama ini lambat menjadi cepat,” kata Dr. Tri Widodo W. U., MA, Deputi Kajian dan Inovasi Administrasi Ne

gara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dalam acara launching itu.

Menurutnya, melalui inovasi kita berupaya menghadirkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara-cara baru.

Dicontohkan tentang pelayanan Arsip Keliling, mungkin di suatu tempat pelayanan kearsipan hanya bisa dilakukan di kantor arsip.

BACA JUGA: Menakjubkkan, Lahan nonProduktif Disulap Jadi Kebun Sayur

“Namun yang terlihat dari ide inovasi di Kabupaten Lombok Utara adalah dengan turun di lapangan dan membangun kesadaran serta literasi terhadap kearsipan. Itulah sebuah gagasan yang bisa kita sebut sebagai not bussiness as usual,” terang Tri Widodo.

Lebih lanjut Tri Widodo memberikan contoh lain dari inovasi yang digagas oleh Puskesmas Tanjung yaitu Ketupra TB (Ketuk Pintu Rumah Pasien TB) yang dilatar belakangi oleh masalah penyakit TB.

Kalau dibiarkan akan menjadi berbahaya dengan banyaknya pasien yang tidak terdeteksi sehingga muncul cluster keluarga.

Di Puskemas Tanjung, sudah berkomitmen bahwa tidak boleh satupun pasien yang terlewat untuk diketuk pintunya dan dirawat. Ini merupakan bentuk aktualisasi pelayanan publik, yang menghadirkan Negara bukan hanya sebagai semboyan dan tagar.

Bukan hanya itu, menurut Tri, semangat untuk pemberdayaan saya tangkap dari Dinas PU yaitu inovasi Beriuk Merikek Jalan (Perbaikan Jalan dan Jembatan berbasis Peran Serta Masyarakat). Inilah yang dimaskud dengan mobilisasai dan orkestrasi.

“ Saat ini tugas kita sebagai Pemerintah bukan hanya sebagai juru bayar, namun dituntut untuk mampu melakukan mobilisasi dan orkestrasi. Ketika kita terkendala dengan anggaran, maka solusinya kita harus berkolaborasi dengan yang lain, termasuk masyarakat”, tutupnya.

71 ide inovasi

Bupati Lombok Utara, Bapak H. Djohan Sjamsu, S.H., dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan arahan kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanaan 71 ide-ide inovasi tersebut.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mengingkatkan daya saing daerah.

BACA JUGA: Duta Petani Milenial KLU Diskusi Dengan Wabup

“Kabupaten Lombok Utara lahir 13 tahun yang lalu memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi yaitu 43,14%. Dalam 10 tahun terakhir ini telah berubah menjadi 26.9%. Kami meyakini bahwa dengan adanya inovasi-inovasi ini nantinya akan dapat membawa perubahan. Inilah yang menjadi pemicu kami, agar kita secara bersama-sama dapat keluar dari daerah tertinggal”, ungkapnya.

Senada dengan Tri Widodo, Djohan Sjamju menekankan, inovasi bukanlah hal yang tabu, namun suatu keharusan yang mesti dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada LAN yang telah mendampingi segenap OPD kami. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Lombok Utara”, tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Pusat Inovasi Administrasi Negara (PIAN) LAN RI, Dra. Isti Heriani, MBA,.

Ia menyampaikan laporan penyelenggaraan Laboratorium Inovasi Program Prioritas Nasional 2021 dengan tema “Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara beserta jajarannya, terutama kepada Bappeda yang telah bersemangat dan berkomitmen tinggi mengawal tahapan demi tahapan. Harapannya kegiatan ini dapat segera diimplementasikan dan dikawal sehingga dapat meningkatkan indeks inovasi daerah,” katanya.

Laboratorium inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara ini merupakan Program Prioritas Nasional 2021 yang dibiayai oleh APBN bersama 3 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Sorong.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjadi lokus pertama yang melakukan kegiatan launching inovasi.

Total sebanyak 71 ide inovasi dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilahirkan dari Laboratorium Inovasi Program Prioritas Nasional ini.

Dalam perjalanannya, LAN melalui PIAN telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara baik secara virtual dan klasikal sejak awal bulan April 2021.

@ng

Wakil Bupati Lombok Utara, Dani Karter mengunjungi Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, untuk mita saran dan masukan dari kelompok tani

SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Dani Karter Febrianto Ridawan, S.T., M. Eng.  melakukan kunjungan dalam rangka berdiskusi dengan tim Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan (DPM – DPA) KLU, di Dusun Lokoq Tujan Desa Sesait, Senin (11/10/21).

Kunjungan sekaligus diskusi berlokasi di kediaman Ismu Ningrat, Koordinator Daerah DPM-DPA KLU yang telah dikukuhkan dan mendapatkan S.K langsung dari Kementerian Pertanian pada 6 Agustus 2021 lalu.

Ismu Ningrat menjelaskan bahwa agenda tersebut digelar dengan tujuan untuk memperkenalkan tentang Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

“Agenda kami hari ini dalam rangka memperkenalkan diri kepada pihak pemerintah kabupaten Lombok Utara dan juga kami sangat berharap bisa bersinergi dengan pihak Dinas Pertanian di kabupaten Lombok Utara ini.” jelas Ningrat.

BACA JUGA: Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria KLU Dibuka Bupati

Pihak DPM-DPA KLU menjelaskan juga, telah membentuk kelompok-kelompok binaan dari beberapa desa dengan pendanaan pembinaan masih swadaya atau hasil dari iuran masing-masing tim dari Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan (DPM-DPA) KLU.

“Tim kami yang masih berjumlah 7 orang ini rata-rata telah memiliki kelompok-kelompok binaan di wilayah masing-masing dan karena kami ini statusnya relawan jadi pendanaannya swadaya atau iuran,” kata Ningrat

Kemudian pada sesi diskusi, Wabup Dani Karter menjelaskan, pihak pemerintah telah mengupayakan agar pengembangan sektor pertanian di daerah Lombok Utara bisa mendapatkan perhatian dari dinas-dinas terkait maupun pihak lain di luar pemerintahan.

Namun Dani mengungkapkan bahwa pihak pemerintah juga sangat membutuhkan saran atau masukan dari masyarakat maupun kelompok-kelompok tani guna meningkatkan pengembangan pertanian di daerah Kabupaten Lombok Utara pada umumnya.

“Kami juga butuh masukan-masukan dari semua pihak, terkait bagaimana mengembangkan sektor pertanian kita di KLU ini,” kata Dany

Peningkatan dalam bidang pertanian, dijelaskan bahwa perlu juga adanya pendataan setiap aspek yang ada di sektor pertanian tersebut.

Pendataan dari tingkat desa haruslah benar-benar sesuai dengan keadaan dilapangan agar pihak pemerintah dapat melakukan pembenahan secara tepat sesuai data yang didapatkan.

BACA JUGA: Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Santong

“Sebagai langkah pembenahan, kami juga sangat menghimbau agar pihak-pihak pemerintahan yang bekerja pada lingkup desa untuk memberikan data – data yang valid agar nanti ketika membuat SOP terkait peningkatan pengembangan setiap sektor termasuk juga sektor pertanian bisa tepat sasaran,” tutup Dani.

Han

Penyelenggaraan Musda Asdeksi NTB didasari keinginan menyatukan persepsi segenap Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus ajang silaturrahmi

MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung di Kawasan Senggigi Lombok Barat, Jum.at (01/10/21).

Kegiatan Musda itu merupakan ajang segenap Sekretaris DPRD dan jajaran se-NTB mengadakan pertemuan periodik menyatukan persepsi dan silaturahmi.

Ketua Panitia Musda yang juga Sekretaris DPRD KLU Kartady Haris, SH menyatakan,  Musda didasari keinginan menyatukan persepsi sekaligus sebagai wahana silaturahmi antar aparatur kedewanan di NTB.

“Menindaklanjuti amanat AD/ART, untuk bermusda dan bermufakat sesuai jadwal Musda Asdeksi yang berlangsung hari ini. Selain menyegarkan kembali kepengurusan, setelah ada kebijakan mutasi dari Pemda masing-masing,” tuturnya.

BACA JUGA: Gerakan Literasi Akan Masif, Bunda Niken Jelaskan Strateginya

Pihaknya menjelaskan, nantinya terhadap pengurus yang terpilih, paling tidak tiap enam bulan sekali, ada pertemuan rutin atau secara berkala.

Sekretaris DPRD Kabupaten Lotim, H Ahyan SH MH yang juga sebagai perwakilan Pengurus Asdeksi Pusat menyampaikan keberadaan Asdeksi di NTB sesungguhnya strategis di era desentralisasi.

Munas I DPN Asdeksi justru diinisiasi pula oleh delegasi NTB yang memimpin sidang Munas dan terpilih Ketua Pertama Asdeksi yakni Sekretaris DPRD Dompu, Drs Usman Idris, pada tahun 2001 yang silam.

“Diharapkan Asdeksi DPRD bisa menjadi penyambung kepentingan parpol di legislatif dan kebijakan pemerintah daerah di eksekutif. Termasuk aspirasi dari aparatur DPRD,” urainya.

Untuk pemerataan dan keseimbangan, kegiatan Asdeksi bisa dilaksanakan kegiatannya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Adapun Pimpinan Asdeksi NTB terpilih Periode 2021-2024 yaitu Ketua Edi Taruna, SH (Sekretaris DPRD Kabupaten Bima), sedangkan Sekretaris Asdeksi NTB Kartady Haris, SH (Sekretaris DPRD KLU), serta Bendahara Asdeksi NTB Aisyah Desilina D, S.IP (Sekretaris DPRD Lobar). Kepengurusan selengkapnya akan disusun menyusul.

Ketua Asdeksi NTB terpilih sekaligus Sekretaris DPRD Kabupaten Bima Edi Taruna, SH yang didaulat sebagai Pengurus Asdeksi periode 2021-2024 menyampaikan belum bisa banyak membicarakan program.

BACA JUGA: Rumah Penerima PKH di KLU Dipasangi Stiker

Tapi ditegaskannya, perlu ada keseimbangan dan pemerataan kegiatan yang bermanfaat bagi tugas trifungsi DPRD.

“Pada masa mendatang, Asdeksi berupaya bisa lebih baik lagi, sebagai wadah kita bersama, DPRD Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” kata Edi Taruna.

@ng

Kita sangat berharap kualitas kearsipan di NTB mengalami percepatan, bukan meningkat, sebab kalau meningkat akan seperti biasa-biasa saja.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, berpesan kepada seluruh arsiparis lingkup pemprov agar terus meningkatkan kualitas kearsipan, sehingga mengalami percepatan kemajuan dari berbagai sisi.

“Kita sangat berharap agar kualitas kearsipan di NTB mengalami percepatan. Bukan meningkat. Kalau meningkat akan seperti biasa-biasa saja. Tetapi harus ada percepatan dari seluruh sisi,” pesan Sitti Rohmi saat membuka kegiatan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis Angkatan XXII Provinsi NTB, Senin (27/9).

Sitti Rohmi juga mengingatkan betapa pentingnya peran dan kedudukan arsip dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini bertujuan agar sebuah keputusan yang diambil tidak hanya mengacu kepada satu data tetapi banyak data terdahulu yang telah diarsipkan, sehingga keputusan yang akan diambil menjadi keputusan yang tepat.

“Besar pengaruhnya kearsipan yang baik atau tidak. Dengan kearsipan yang baik maka pengambilan keputusannya pasti akan tepat. Tetapi jika pengarsiapannya kurang baik maka pengambilan keputusan akan kurang tepat,” tegasnya.

Sitti Rohmi menginginkan agar pengarsipan sejarah yang dimiliki kabupaten/kota se-NTB harus diarsipkan dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

“Seluruh kabupaten/kota di NTB yang memiliki ciri, khas, sejarah yang tidak kalah penting dan menarik harus diarsipkan. Harus diketahui anak cucu kita nanti,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Mencari Persamaan dalam Perbedaan, Bukan Sebaliknya

ser

IARMI NTB menjadi organisasi yang moderat dan maslahat, mencari persamaan dalam perbedaan, serta organisasi yang sehat dan mandiri.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Najamudin Amy, berpesan agar para kader mencari persamaan dalam perbedaan dan bukan sebaliknya. IARMI dalam lima tahun ke depan harus menjadi organisasi kader dan organisasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan siapa saja.

“Anggota IARMI juga lebih banyak didominasi oleh anak muda”, ujar Najamudin saat membuka rapat kerja IARMI, di Hotel Astoria, Senin (27/09/21).

Najamudin Amy juga berpesan agar IARMI menjadi organisasi yang moderat dan maslahat, berbagi dan solusi serta organisasi yang sehat dan mandiri. Dalam rapat kerja tersebut, IARMI merumuskan sejumlah program kerja hasil rekomendasi sepuluh biro, mulai dari pembuatan aplikasi IARMI sampai dengan inkubasi bisnis UMKM dan program sosial kemasyarakatan.

BACA JUGA: NTB Banyak Berubah Sejak Dipimpin Gubernur Zulkieflimansyah

jm

Wakil Ketua MPR, Zulkiefli Hasan mengatakan bahwa NTB banyak mengalami perubahan sejak dipimpin Gubernur Zulkieflimansyah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Ketua MPR, Zulkiefli Hasan, mengatakan, perubahan Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah, sangat terlihat. Sebagai kolega di DPR RI, ia mengakui keberhasilan Gubernur Zulkieflimansyah membangun daerahnya.

“Gubernur Zul setelah terpilih membuktikan perubahan di kampung halamannya”, ujar Zulkiefli Hasan saat melantik Dewan Pengurus Propinsi IARMI di Hotel Astoria, Senin (27/9).

Sebagai ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia, sebagai organisasi tugasnya membantu pemerintah, TNI/ Polri dan masyarakat. Terlebih saat pandemi, IARMI diharapkan dapat membantu sekuat tenaga.

BACA JUGA: Inovasi harus Disiapkan IAHN Guna Hadapi Tantangan Zaman

Dalam pelantikan yang dilanjutkan rapat kerja DPP IARMI NTB periode 2022 – 2025, ketua terpilih, Najamudin berpesan agar seluruh anggota IARMI NTB mampu menjadi model dan contoh bagi organisasi lain.

jm