Penjabat Kepala Daerah yang ditempatkan jelang pemilihan Kepala Daerah harus netral, tidak berpihak kepada siapa pun yang ikut kontestasi politik,

MATARAM,lombokjournal.com ~ -Pemerintah agar hati-hati menunjuk penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan pada 2023 di NTB.

 Netralitas para Penjabat Kepala Daerah tersebut adalah prioritas utama selain integritas dan rekam jejak mereka.

 Direktur  Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto  mengingatkan itu di kantornya di Mataram, Rabu  (9/2/2022).

“Pejabat yang ditempatkan itu harus yang benar-benar netral. Tidak berpihak kepada siapapun nanti yang ikut dalam kontestasi politik,” katanya.

Pada 19 September 2023, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berakhir masa jabatannya. Mengingat Pilkada berikutnya baru digelar pada 27 November 2024, maka pemerintah akan menunjuk Penjabat Gubernur untuk Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Peringatan HPN 2022, Pers Penting Bagi Kemajuan Daerah

Penjabat ini akan bertugas hingga terpilihnya kepala daerah defenitif berikutnya. Selain di tingkat provinsi, penjabat kepala daerah juga harus disiapkan di Lombok Timur dan juga di Kota Bima. Di kedua daerah ini, bupati dan wali kotanya akan berakhir masa jabatannya pada 26 September 2023.

 “Pemerintah harus selektif. Jangan lupa, penjabat kepala daerah ini memiliki kewenangan yang sama seperti kepala daerah defenitif. Karena itu, sosok yang ditunjuk haruslah yang paham pemerintahan dan punya leadership,” kata Bambang mengingatkan.

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka Penjabat Gubernur akan diajukan Kementerian Dalam Negeri lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara, untuk Penjabat Bupati dan Wali Kota, diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam mekanismenya, akan diajukan tiga nama, dan dari tiga nama tersebut akan ditetapkan satu nama Penjabat Kepala Daerah.

 Penjabat Bupati atau Wali Kota, akan diangkat dari pimpinan tinggi pratama setingkat eselon dua. 

Sedangkan Penjabat Gubernur akan berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya setingkat eselon satu. 

Dalam struktur pemerintahan, jabatan ini setingkat dengan direktur jenderal, sekretaris jenderal, kepala badan, sekretaris menteri, atau staf ahli menteri serta jabatan lainnya yang setara.

Bambang Mei menegaskan, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral akan berimplikasi pada kualitas pemilu mendatang. Sebab, Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral tersebut bisa saja berpihak pada kekuatan politik tertentu.

“Akan menjadi sangat berbahaya kalau misalnya yang ditempatkan itu posisinya tidak netral dan berpihak pada suatu kekuatan politik tertentu,” kata pria yang karib disapa Didu ini.

 Tantangan yang akan dihadapi para Penjabat Kepala Daerah ini juga menurut Didu tidak akan ringan. 

Sebab, tak ada yang dapat memastikan apakah pada 2023 pandemi Covid-19 sudah berakhir atau belum.

 Karena itu kata Didu, mutlak selain netralitas, maka pemahaman Penjabat Kepala Daerah pada pengelolaan pemerintahan dan leadership menjadi sangat penting. Sebab, mereka berpotensi masih akan memimpin dalam situasi krisis.

“Dalam hal ini, integritas dan rekam jejak Penjabat tersebut menjadi sangat penting,” tandas Didu.

BACA JUGA: Jelang MotoGP, Jaga Kamtibmas dan Pengaruh Narkoba

 Mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini juga mengingatkan, meski dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah, program-program strategis di pemerintahan juga harus tetap berjalan.

Karenanya, para pejabat kepala daerah tersebut sudah pasti akan memiliki peran yang sangat sentral.

 “Penjabat Kepala Daerah akan menjadi kunci efektivitas dan kesinambungan pemerintahan berikutnya setelah Kepala Daerah defenitif terpilih,” kata Didu.***

 3 Raperda disampaikan Wabup Danny Karter dalam Sidang Paripurna DPRD Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KLU pada sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU, Senin (07/02/22). 

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD H.Burhan M Nur SH sidang paripurna diikuti 29 anggota DPRD.

Raperda yang dibahas yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di KLU, Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah KLU pada Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah. 

Wabup Danny mengatakan, penyelenggaraan sistem drainase merupakan upaya menjawab permasalahan terkait kebutuhan masyarakat akan jaminan kualitas hidup, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. 

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan, dan pihak ketiga merupakan bentuk support terhadap keduanya.

Berdasarkan Perda KLU  No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Tahun 2011-2031, sistem jaringan drainase meliputi pembangunan dan perbaikan drainase primer, drainase sekunder dan drainase tersier di seluruh wilayah KLU.

BACA JUGA: Ketua PKK Lombok Utara Lanik Pengurus PKK Kayangan

“Dalam rangka pengembangan dan penataan kawasan permukiman, serta peningkatan taraf hidup masyarakat penataan drainase merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapatkan penanganan,” jelasnya.

Melihat permasalahan drainase menjadi salah satu urgensi yang membutuhkan sistem perencanaan lebih intensif. Dalam mengimbangi peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk jaringan drainase di wilayah KLU.

Untuk Raperda Penggunaan Tenaga kerja Asing, kehadirannya dapat dikatakan sebagai salah satu pembawa devisa bagi negara, dengan adanya pembayaran kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. 

Pembayaran kompensasi ini dikecualikan pada pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing merupakan instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

“Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu,” tandasnya.

Sedangkan untuk Raperda Penyertaan Modal ke Perseroan Terbatas Bank NTB Syariah, penyertaan modal dari Pemda merupakan bagian dari investasi dalam bentuk pemberian modal.

BACA JUGA: Vaksinasi Booster Digenjot Jelang Event MotoGP

Baik penyertaan modal awal maupun penambahan modal untuk upaya peningkatan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

Modal dapat diartikan sebagai akumulasi dari ketersediaan sumber daya yang berkontribusi pada perputaran barang dan jasa yang lebih luas, dalam waktu tertentu, untuk menyediakan keberlanjutan tingkat konsumsi yang lebih tinggi untuk permintaan yang penting.

“Adapun nantinya penyertaan modal Pemda dapat berasal dari APBD dalam bentuk uang atau barang milik daerah,” jelas Wabup.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua II DPRD H. Burhan M Nur SH,Pj.Sekda Anding Duwi Cahyadi SSTP MM, Direktur Bank NTB Syariah Cabang Tanjung, para Staf Ahli Bupati, Kepala OPD serta undangan lainnya.***

Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis. 

Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi. 

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.

Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya. 

Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 

Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo. 

Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.

Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***

Selama kunker di Dompu, Gubernur Zulkieflimansyah membuka kegiatan funbike dan vaksinasi gratis 

DOMPU.lombokjournal.com ~ Setelah sebelumnya menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga, Gubernur NTB  didampingi Walikota Bima, Bupati Dompu, dan Bupati Bima membuka kegiatan “Funbike” atau sepeda santai dan vaksinasi Gratis di Lapangan Beringin Kantor Bupati Dompu, Sabtu (29 01/22). 

Selain itu, sempat terungkap rencana membangun sirkuit Pacuan Kuda berskala nasional dan internasional di Dompu. 

 “Pagi ini di Dompu Gowes bersama Pak Bupati Dompu, Ibu Bupati Bima, Wali Kota Bima dan banyak lagi yang lain. Selain bersepeda kami juga menyelenggarakan vaksinasi untuk masyarakat. Luar biasa antusiasme masyarakat Dompu untuk acara ini,” puji Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB. 

Usai kegiatan, Gubernur dan para Kepala Daerah tersebut bercengkerama dan berdiskusi dengan hangat. Dari hasil diskusi tersebut direncanakan akan segera dibangun sirkuit pacuan kuda kelas nasional dan internasional. 

“Banyak hal bisa selesai dengan berbicara santai dari hati ke hati. Dengan Pak Bupati Dompu dan Wali Kota Bima kita sepakati untuk membangun sirkuit pacuan kuda kelas Nasional dan Internasional di Danau Tanjung Dompu. Sirkuit ini di bangun untuk kuda-kuda kelas F dan Derby dan Putar Kanan!” jelasnya. 

Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi atlet dan penghoby pacuan kuda di NTB.  

Dengan dibangunnya sirkuit pacuan kuda yang lebih representatif, tentunya akan melengkapi Program Sport Tourism di NTB  yang sebelumnya juga sudah dipastikan akan menyelenggarakan berbagai event internasional dan nasional. 

Kegiatan fun bike dan vaksinasi ini sendiri  diinisiasi oleh Bupati Dompu ini dilakukan dalam rangka menyemarakkan Rapat Kerja (Raker) Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Tahun 2022. 

ISSI adalah badan pengatur nasional balap sepeda di Indonesia. 

“Terima Kasih Dompu atas meriahnya Fun Bike dan vaksinasi hari ini..Luar biasa!” Puji Gubernur NTB atas keberhasilan kegiatan tersebut.***

Guna Rayakan HUT PDI Perjuangan ke-49 dan ulang tahun Ketua Umum Hj Megawati Soekarnoputri ke-75, kader partai berlambang banteng itu tanam ribuan pohon

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kader dan seluruh jajaran pengurus PDI Perjuangan NTB serentak menanam ribuan pohon, Minggu (23/01/22). Ini bagian dari gerakan menjaga alam semesta dan merawat ibu pertiwi untuk masa depan.

Penanaman pohon tersebut sebagai bagian dari peringatan HUT PDI Perjuangan ke-49 dan peringatan ulang tahun Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri ke-75 yang jatuh pada 23 Januari.

Untuk NTB penanaman pohon dipusatkan DPD PDI Perjuangan di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

BACA JUGA: Fun Bike Dirgantara, Gubernur Zul Ingatkan Protool Kesehatan

 Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat memimpin langsung penanaman bersama jajaran pengurus, kader, dan simpatisan partai.

“Sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, hari ini seluruh jajaran PDI Perjuangan serentak menanam pohon sebagai bagian dari gerakan menjaga alam semesta dan merawat pertiwi untuk masa depan,” kata Rachmat di sela penanaman.

Dia mengatakan, Gerakan Merawat Pertiwi yang diprakarsai Ibu Mega adalah wujud keprihatinan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut terhadap kerusakan lingkungan yang masih terus terjadi.

Gerakan Merawat Pertiwi ini adalah suatu gerak merawat lingkungan, membersihkan sungai, menanam pohon, dan menjadikan lingkungan hidup semakin asri,” imbuh Rachmat.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menjelaskan, DPD PDIP NTB hari Minggu (23/01) menanam 1.000 bibit pohon tegakan secara serentak. 

Sepuluh DPC kabupaten/kota di NTB juga menanam pohon dalam jumlah yang sama di setiap wilayah masing-masing. Sehingga total di seluruh NTB kemarin, PDIP telah menanam 11.000 pohon.

Dalam empat tahun terakhir kata Rachmat, perayaan HUT PDI Perjuangan selalu konsisten diisi dengan aksi nyata untuk menjaga dan menyelamatkan alam semesta. 

Menurutnya, ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan secara konsisten memiliki komitmen terhadap program lingkungan dan upaya pengelolaan perubahan iklim.

Bersamaan dengan aksi penanaman pohon tersebut, seluruh kader, pengurus, dan simpatisan PDI Perjuangan juga tengah bersuka cita dan penuh rasa syukur atas ulang tahun Ibu Mega yang ke-75. Ibu Mega lahir pada 23 Januari 1947. 

Di sela penanaman pohon, para kader partai pun menyiapkan kue ulang tahun, menyampaikan ucapan selamat, dan memanjatkan doa untuk Ibu Mega.

Rachmat menegaskan, saat ini, kerusakan lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Kerusakan tersebut menyebabkan pemanasan global atau global warming. 

Ada pula efek rumah kaca. Ada andil mereka yang tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan tersebut. 

Karena itu, aksi menjaga alam semesta, tidak hanya untuk kepentingan saat ini. Melainkan juga untuk bisa mewariskan masa depan untuk generasi mendatang.

Rachmat memberi contoh, bagaimana aksi-aksi pembalakan liar yang tak bertanggung jawab, kini telah menjadikan 60 persen mata air di NTB kondisinya sudah mengering. 

Belum lagi tingginya alih fungsi lahan, telah menyebabkan daerah-daerah tangkapan air menjadi sangat berkurang. Akibatnya, pada saat musim penghujan, banjir telah menjadi bencana langganan di banyak tempat di NTB.

Semua hal tersebut, kata politisi asal Lombok Timur ini,  akibat terjadinya degradasi lingkungan. Sehingga aksi nyata menyelamatkan dan menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab bersama.

Menanam Mangrove dan Terumbu Karang

Rachmat memastikan, selain menanam pohon di bulan Januari ini, PDIP NTB juga akan menanam pohon mangrove di seluruh garis pantai di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Aksi menanam pohon mangrove tersebut akan mulai dilakukan pada Februari mendatang.

Penanaman mangrove tersebut sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya abrasi dan instrusi air laut ke daratan. 

Rachmat menegaskan, PDI Perjuangan tidak ingin fenomena instrusi air laut yang terjadi di Jakarta, terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebab, jika hal tersebut terjadi, maka pasti menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan kehidupan.

Selain itu, PDIP NTB juga akan melakukan gerakan menanam terumbu karang di bayak titik perairan laut NTB. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga dan memulihkan kembali ekosistem di perairan laut Bumi Gora.

Rachmat menjelaskan, bagaimana para nelayan NTB kini sudah harus melaut ke tempat yang jauh. 

Hal yang menandakan betapa tangkapan ikan di perairan yang lebih dekat dengan NTB kini sudah semakin berkurang sehingga tak lagi bisa diandalkan. 

Dengan menanam terumbu karang buatan tersebut, ekosistem perairan laut NTB diharapkan kembali pulih, sehingga kembali menjadi habitat ikan, dan para nelayan NTB tak harus melaut ke tempat yang sangat jauh.

“Aksi-aksi ini adalah wujud persembahan kami kepada Ibu Pertiwi. Dan juga wujud rasa syukur kami kepada Ibu Megawati untuk seluruh dedikasi dan komitmen beliau dalam menjaga dan merawat lingkungan,” kata Rachmat.***

Setelah mendapat mandat untuk menahkodai Partai Perindo NTB, Lalu Athar  segera melakukan konsolidasi

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Lalu Atharifathullah resmi memimpin Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi NTB, setelah menerima Surat Keputusan dari DPP Partai Perindo.

SK DPP diserahkan oleh Kepala Sekretariat DPP Perindo, Abdul Munawar kepada Lalu Atharifathullah, di Kantor Sekretariat DPP Partai Perindo, Jalan Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Januari 2022.

SK DPP tentang pengesahan Ketua DWP Partai Perindo bernomor : 1748 – SWDPP – PARTAI PERINDO / 1 /2022 itu ditandangani Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq, tertanggal 10 Januari 2022.

BACA  JUGA:  Pemerintah Siap Sukseskan World Halal Tourism Summit NTB 

Hal itu diungkapkan Lalu Athar melalui release media, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2020.

Lalu Athar mengaku dapat perintah langsung dari DPP Perindo untuk segera melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur partai bersiap menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Setelah SK DPP ini diterima, maka tugas saya sebagai Ketua DPW Perindo NTB adalah melakukan konsolidasi. Dan segera menyusun dan membentuk kepengurusan DPW Partai PERINDO Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya

Menurut dia, proses penunjukannya sebagai Ketua DPW Partai Perindo NTB sudah dilakukan cukup panjang.

Termasuk tahap fit and proper test yang dilakukan langsung oleh DPP Partai Perindo pada Desember 2021 lalu.

“Dengan begitu roda organisasi Partai Perindo di Provinsi NTB bisa kembali berjalan sesuai dengan semangat Perindo demi kemajuan Indonesia,” katanya.

Pemuda dengan tiga anak itu menyatakan dirinya akan berupaya maksimal menjalankan amanat DPP Partai Perindo.

BACA JUGA: UMKM Lokal Harus Difasilitasi Jual Produknya di Event MotoGP

“ini adalah amanah dari DPP. Sebagai Ketua DPW Perindo NTB tentu saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya”

Ia mengatakan, kepengurusan Partai Perindo di NTB akan berjuang sekuat tenaga dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Insya Allah, kami akan berjuang mendulang suara Perindo di Pemilu 2024, khususnya di wilayah NTB,” tambahnya.

“Para kader Perindo yang selama ini berserak, mari kita berjuang kembali” tutup Athar. (*)

Peaksanaan serah terima jabatau atau sertijab dari Penjabat (Pj) Kades Sarjono ke Kades definitif berlangsung khidmat dan mengharukan

GANGGA,KLU.lombokjournal.com ~ Usai pelantikan Kepala Desa (Kades) Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, pihak Pemerintah Desa menyelenggarakan serah terima jabatan (Sertijab), Kamis (20/01/22).

Kades Samba terpilih melalui pemilihan sistem pergantian antar waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan tahun 2022-2023.  Sertijab  Kades Samba itu dari Penjabat (Pj) Kades Sarjono, S.I.Kom kepada Kades definitif Sajudin, S.Sos.

Dan suasana sertijab di Aula Balai Desa setempat itu berlangsung khidmat dan mengharukan..

Acara sertijab diawali dengan pembacaan Berita Acara (BA) serah terima jabatan oleh Wakil Ketua BPD Samba, dilanjutkan dengan penandatanganan BA sertijab serta penyerahan memori jabatan Kades.

Dalam sertijab tersebut, Pj. Kades Sarjono menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama bertugas mendampingi masyarakat Desa Samba, hingga persiapan transisi pemerintahan yang akan dipimpin kades definitif.

Sarjono berpamitan, menyampaikan kesan, pesan dan amanat perpisahannya, dengan segenap unsur Pemerintah Desa, lembaga desa dan masyarakat desa setempat.

Sajono menyampaikan, warga desa yang pernah dipimpinnya itu dianggap seperti keluarga.

BACA JUGA: Rekor Aksi Donor Darah Terbesar di NTB, Dilakukan INTI NTB

Berdasarkan perundang-undangan, tempo tugas dirinya memangku mandat Penjabat Kades sejak 1 April 2021 dan berakhir pada 20 Januari 2022. Dua agenda utamanya, yaitu melaksanakan roda pemerintahan desa dan mengawal berlangsungnya suksesi Pemilihan Kepala Desa PAW.

Dikatakan, bukan hal yang mudah seperti membalikkan tangan memimpin desa tapi dibutuhkan dukungan dan kebersamaan berbagai segmen masyarakat.

“Memang nyaris singkat, hanya sembilan bulan 20 hari kami berkhidmat mengemban tali mandat sebagai pemimpin desa di Sambik Bangkol ini,” tuturnya.

Dalam waktu yang singkat itu pula, kata Sarjono, telah terukir sekeping gagasan, kebijakan, torehan apresiasi. Serta perjuangan bersama masyarakat Samba, bergaul dan berinteraksi dengan banyak kalangan.

“Kami rasakan sungguh berkesan, memberikan kesejukan impresi persahabatan. Insyaallah akan saya kenang sebagai jalan persaudaraan. Mengabdikan diri pada Samba ini, baik dari dalam maupun luar pemerintahan, saya rasa relatifnya sama indahnya,” kenang Sarjono.

Ia lantas mengajak warga menyatukan tujuan, memadukan harapan dalam membangun Samba agar berkah pada masanya. Desa yang SDM-nya mesti berdaya, aspek perekonomiannya harus maju dan tata infrastrukturnya tidak cukup hanya kokoh tapi harus ramah bencana.

“Bilamana ada hal baik bagi kesejahteraan warga, itu tiada lain murni jerih payah kita bersama. Spirit kebaikan sekaligus inspirasi dari ketulusan kita mengabdi sebagaimana adanya,” jelasnya.

Sarjono mengaku bersyukur, berkat kerja cerdas banyak pihak seluruh rangkaian tahapan pilkades PAW pertama di KLU tersebut telah usai, berlangsung lancar, kondusif dan demokratis.

“Harapan saya semoga Samba akan terus lebih baik dan maju, atau maju dalam keberkahan dan berkah dalam kemajuan sebagaimana tujuan kita berdesa,” harapnya.

BACA JUGA: UMKM Lokal Harus Difasilitasi Jual Produknya  di Event MotoGP

Pada momen perpisahan itu, dirinya berterima kasih dan memberi penghargaan yang tinggi kepada seluruh warga Samba yang telah mendukung pelayanan dan pengabdiannya selama memimpin desa setempat.

“Selama kami menjabat di desa ini tentu belum sepenuhnya agenda berpemerintahan dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Secara pribadi saya meminta maaf ke seluruh masyarakat dan segenap pemerintah desa atas salah dan khilaf selama menjabat di sini,” kata Sarjono.

Ia berpesan kepada Kades baru, agar prestasi status Desa Maju yang diraih Desa Samba 2021 dari Kemendes PDTT dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa-masa mendatang.

Begitu pula sejumlah penghargaan lainnya dapat menjadi motivasi bersama terutama dalam konteks tata kelola Pemerintah Desa.

Mengawal program pembangunan

Kades Samba yang baru, Sajudin, S.Sos, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan amanah memimpin Desa Samba kurang lebih satu setengah tahun kedepan.

Sajudin mengajak masyarakat berpartisipasi mengawal berbagai program pembangunan di Desa Samba.

“Saya mohon do’a dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Samba tanpa terkecuali. Saya mohon bimbingan dari para tokoh termasuk Pak Sarjono. Terima kasih atas kerja keras bapak. Tanpa beliau tidak mungkin saya berdiri di hadapan saudara-saudara saat ini,” terangnya.

Kasi PMD Kecamatan Gangga Samsul Bahri, S.Sos, MM mengapresiasi pelaksanaan Pilkades PAW yang telah memilih Kepala Desa terpilih berjalan dengan aman kondusif serta demokratis.

Mantan Camat Tanjung itu berpesan, kades terpilih segera mengeksekusi program-program kegiatan sesuai penjabaran visi misi.

“Selamat kepada kepala desa definitif. Terima kasih kepada penjabat kades yang telah bertugas mendedikasikan kepemimpinannya selama ini. Ia telah menorehkan prestasi buat Desa Samba. Semoga jasa yang telah didedikasikan selama memimpin desa ini mendapatkan balasan Tuhan yang Maha Kuasa,” kata Samsul Bahri.

Hadir dalam sertijab tersebut, Kasi PMD Kecamatan Gangga Samsul Bahri, S.Sos., MM, Wakil Ketua BPD Agus Sarjono, S.Pd serta segenap anggota BPD Samba. Tampak hadir juga para Perangkat Desa, Babinsa Samba PELTU Zaenal AK, Ketua TP PKK, Ketua LPM Tarsam, Penghulu Desa Samba Adam Abul Basar, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, mahasiswa KKN Unram, dan para tamu undangan.***

Bupati Djohan melantik Kepala Desa hasil Pilkades sebanyak 3 orang, sedang 1 orang hasil Pilkades sistem PAW dengan sisa masa jabatan kurang lebih satu setengah tahun

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH melantik Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) 2021, berlangsung di Aula Segara Anak RSUD KLU, Kamis (20/01/22).

Adapun kepala desa yang dilantik hasil Pilkades serentak sebanyak 13 orang di antaranya Lalu Sapta (Kepala Desa Menggala), Sutiadi (Kepala Desa Sokong), Sutarjo (Kepala Desa Sama Guna), Judin, SH (Kepala Desa Selelos), Ramdan (Kepala Desa Segara Katon), Muliadi (Kepala Desa Rempek Darussalam), Edy Kartono, SE (Kepala Desa Kayangan), M. Abu Agus Salim Tohiruddin (Kepala Desa Pendua), Hermanto (Kepala Desa Santong Mulia), Airman S.Pd (Kepala Desa Pansor), Junaikin, S.Sos (Kepala Desa Gunjan Asri), Megawadi (Kepala Desa Andalan), dan Rismana (Kepala Desa Batu Rakit). 

Sementara Sajudin, S.Sos (Kepala Desa Sambik Bangkol) adalah hasil Pilkades sistem PAW dengan sisa masa jabatan kurang lebih satu setengah tahun.

Pelantikan para Kepala Desa oleh bupati dirangkaikan dengan pengukuhan serta penyematan tanda jabatan Ketua TPPKK Desa oleh Ketua TPPKK KLU Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Gubernur Zul: Industriaisasi NTB Sejalan Dengan Prinsip Ekonomi Islam

Usai seremonial pelantikan Bupati Djohan menyampaikan, pada 21 Desember tahun 2021, telah dilaksanakan pesta demokrasi desa secara serentak di 13 desa dan 1 (satu) desa dengan sistem pemilihan PAW.

“Alhamdulillah, pemilihan kepala desa ini dapat terlaksana dengan lancar, aman, tertib, kondusif, dan demokratis,” tutur Bupati Djohan.

Dikatakan, kelembagaan masyarakat desa haruslah diupayakan dengan maksimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Prosesnya perlu dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, inklusif, dan berkesinambungan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa,” pinta Bupati.

BACA JUGA: Wabup Danny Serah Terimakan Tempat Pengolahan Sampah

Dipaparkan pula, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mesti mampu menstimulasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan peran masyarakat dalam siklus pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik secara terbuka dan berkeadilan.

“Terpilihnya saudara sebagai Kepala Desa adalah cermin dari besarnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tempat saudara memimpin,” pesannya.

Untuk menjalankan nakhoda kepemimpinan desa, kepala desa dituntut lebih visioner, kreatif dan inovatif. Sebab Kepala Desa memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat dituangkan dalam peraturan desa.

Diharapkan, Kepala Desa Dharus harus lebih kreatif mewujudkan harapan masyarakat dengan tidak semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah, melainkan mampu menggali pelbagai potensi aset-aset desa.

“Kami harapkan kepala desa yang dilantik mesti senantiasa memperhatikan beberapa hal dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa,” harap bupati.

 Pada kesempatan yang sama, dikukuhkan penetapan Ketua TP PKK Desa yang baru.

“Harapan kami ketua TP PKK Desa dapat berperan aktif mendukung kinerja kades nantinya,” harapnya.

Menurut bupati, hal itu dapat terwujud jika dilandasi oleh sinergi serasi TPPKK Kecamatan dan Kabupaten, mendorong peningkatan peran gender, terutama memprioritaskan program-program pemberdayaan perempuan

“Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam ajang Pilkades 2021. Hal ini bermakna kesuksesan bagi seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara,” tutup bupati.

Hadir dalam acara pelantikan itu  antara lain Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng., Anggota Forkopimda KLU, Ketua TPPKK KLU. Selain itu hadir dari kalangan organissi wanita, yaitu Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW Yunita Aprilina Danny Karter Febrianto, Ketua DWP Baiq Hurniwati S.Pd, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala OPD, Camat se-KLU serta para undangan.***

Dalam rekomendasi terkait Calon Gubernur NTB, Rakerda rekomendasikan Ali Alkhairi maju di pilkada gubernur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejumlah rekomendasi politik terkait dengan langkah dan setrategi partai dalam menghadapi perhelatan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, muncul dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Gerindra Provinsi NTB yang ditutup Sabtu (15/01/22).

Rekomendasi pertama yakni pengurus dan kader Gerindra NTB bulat menetapkan Ketua Umum DPP partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024.

“Beberapa rekomendasi yang ditelurkan dalam Rakerda ini, khususnya bidang politik, antara lain, mengusulkan bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI,” ujar Ketua DPD Gerindra NTB, L. Pathul Bahri.

Rekomendasi selanjutnya, menetapkan sejumlah kader-kader partai Gerindra NTB yang akan diutus untuk tampil maju bertarung di Pilkada serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB tahun 2024 nanti.

“Rekomendasi kedua yakni menetapkan Sekjen DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Ahim untuk maju sebagai bakal Calon Gubernur Provinsi NTB 2024,” ucap Pathul melanjutkan.

BACA JUGA: Donor Darah Terbesar  di Awal Tahun 2022, INTI NTB Himpun 583 Kantong 

Untuk Pilkada Kabupaten/Kota, Gerindra NTB hanya menetapkan sejumlah kader, yakni Nauvar F Farinduan direkomendasikan untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Lombok Barat, kemudian Danny Carter Febrianto untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Lombok Utara.

Sedangkan Pathul sendiri direkomendasikan tetap maju sebagai Bupati di Lombok Tengah untuk periode kedua.

Kabupaten Sumbawa Barat, Gerindra merekomendasikan Iwan Panji Dinata sebagai calon Bupati dan Pilkada Kabupaten Bima merekomendasikan Dahlan M Noer sebagai calon Bupati.

“Rekomendasi nama-nama calon Kepala Daerah itu akan diusulkan ke DPP, apapun keputusan DPP nanti itulah yang terbaik,” tegasnya. Sedangkan untuk Kota Mataram, Lombok Timur, Sumbawa, Kota Bima dan Dompu, dinyatakan masih kosong.

Ditambahkan Pathul, rekomendasi pencalonan untuk pilkada tersebut dikeluarkan berdasarkan sejumlah kriteria utama. Di antaranya, pertama, kader tersebut dipastikan ber DNA Gerindra.

Kedua, menjadi pimpinan partai di daerahnya, ketiga, memiliki popularitas dan elektabilitas yang memadai.

“Rekomendasi ini saya kira sangat penting dan sangat menentukan kiprah dan keberadaan Gerindra kedepannya. Maka kita wajib mengawal dan mensukseskan kerja besar partai Gerindra 2024 untuk pemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Gerindra, H. Bambang Kristiono dalam pidato penutup Rakerda menyampaikan, kader-kader Gerindra yang direkomendasikan sebagai calon Kepala Daerah tersebut merupakan kader-kader terbaik partai.

BACA JUGA: Wagub NTB Launhing Sekolah Sehat, Tanamkan Cinta Lingkungan

“Setelah semua proses kita lalui, selanjutnya kita Ihtiarkan,” serunya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang akrab disapa HBK itu mengingatkan hasil Rakerda tersebut akan menjadi acuan bagi pengurus dan kader untuk melakukan kerja-kerja politik meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang.

“Saya yakin dan percaya kader Gerindra NTB solid, bisa bekerja sama, gotong royong untuk menjadi partai pemenang pemilu,” pungkasnya. (*)