Pilkada NTB 2024 akan Diwarnai Vote Getter Kalangan Milenial
Pilkada NTB 2024 akan menjadi sejarah baru ‘Politik Etis’ Kepemimpinan NTB yang demokratis dan egaliter.
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB, 27 November 2024 akan diwarnai fenomena kemunculan vote getter dari kalangan milenial dan generasi Z Multi Talenta dalam menyemarakan gelaran konstestasi lima tahunan tersebut.
Prediksi itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers, Sabtu (24/09/24).
Hal ini dipicu seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda/ milenial dan generasi Z dalam mengawal dan mengawasi konstestasi Pilkada.
“Kalangan milenial dan Generasi Z yg multi talenta akan menjadi trans setter (kiblat baru) dalam mendulum perolehan pundi suara konstestan Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” kata Bambang Mei.
Lelaki yang akrab disapa Didu ini mengatakan, peningkatan partisipasi pemilih di NTB dari kalangan pemilih pemula/milenial dan generasi Z, dari total 3.753.096 jumlah Pemilih di seluruh Kabupaten/kota di NTB, mencerminkan keberhasilan edukasi civic education DI NTB.
Sekedar ilustrasi, sejumlah survey menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 – 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024.
“Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” tandas Didu.
Didu mengutip data KPU untuk Pemilu 2019, jumlah pemilih muda mencapai 70 – 80 juta juwa dari 193 juta pemilih.
Ini artinya 35 hingga 40 persen jumlah pemilih muda/milenial mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para konstestan.
“Maka tak heran, dalam Pilkada serentak di NTB 2024 mendatang, anak muda/ milenial kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti facebook, instalgram, tik tok dan sejenisnya dalam memback up paslon yang di endors,” ujar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini.
Kombinasi Vote Getter Milenial dan Generasi Lama
Didu menggarisbawahi, keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri. Terutama bagi vote getter generasi lama yang masih mengandalkan daya tawar politik patron klien, karena semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimilikinya.
“Seiring dengan perkembangan jaman dan tehnologi 4.0 tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi votters, dalam meraih dukungan suara dengan metode konvensional yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan tehnologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” ulas Didu.
Didu melanjutkan kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z umumnya lebih mengedepankan pada faktor moral hazard. Yakni mereka lebih mempercayai insting hitam putih dalam menilai paslon, tidak semata-mata Kepentingan Politik atau interest lainnya.
“Disinilah letak pertarungan image sesungguhan antara vote getter milenial/ generasi Z vs Vote Getter lama dlm mendulum perolehan suara yang berbeda ceruknya,” imbuhnya.
Sejarah Baru Politik Etis Pilkada NTB 2024
Didu menambahkan, dalam perspektif politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB 2024, akan menjadi Sejarah Baru Politik Etis Kepala Daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter.
Hal ini terkait suasana psykologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya.
“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah telah Purna Tugas menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” katanya
Terkait Politik Etis , didu menjelaskan Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai.
“Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatlan pejabat bawahannya ( baca : bila diperlukan ) yang Right man on the Right Place merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” Pungkasnya.***
Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani
Para loyalis Puan Maharani membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pilpres 2024
JAKARTA.lombokjournal.com ~ Nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa tengah, dalam kontestasi calon presiden 2024 selalu menempati elektabilitas teratas.
Beberapa lembaga survei nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menjadi tiga tokoh yang difavoritkan masyarakat sebagai calon presiden.
Puan Maharani
Ada survei yang membuat korelasi antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden. Dan nama Ganjar Pranowo menjadi kartu As untuk menguatkan peluang kemenangan PDIP. Dalam survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Agustus 2022. PDIP berpeluang besar menang dalam Pilpres 2024 jika mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Namun di internal PDIP sendiri terjadi persaingan, antara Ganjar Pranowo melawan Puan Maharani. Dari kubu putri Megawati ini, mulai muncul upaya menggeser Ganjar.
Pendukung atau loyalis Puan, yakni beberapa politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI membentuk tim Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ide pembentukan tim itu dicetuskan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.
Trimedya Panjaitan, anggota DPR RI Fraksi PDIP yang selama terang-terangan menolak Ganjar, menjadi koordinator tim Dewan Kolonel. Dia menceritakan usulan ini datang dari Johan Budi setelah rapat pengarahan dengan Puan.
“Johan Budi bilang kami loyalis mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kami tunjukkan bahwa kami loyalis mba Puan,” kata Trimedya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, seperti dilansir dari Dkatadata.co.id, Rabu (21/09/22).
Dewan Kolonel dibentuk, menurut Trimedya, untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pemilu 2024. Sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.
Dewan Kolonel ini tidak memiliki struktur resmi, anggotanya tersebar dari setiap Komisi di DPR. “Mungkin lima bulan (sudah terbentuk) ada. Kami merasa kalau bukan trah Sukarno gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar,” ucap Trimedya.
Berikut daftar anggota ‘Dewan Kolonel’yang diisi para loyalis Puan tersebut.
Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo Koordinator ‘Dewan Kolonel’: Trimedya Panjaitan
Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
Komisi II: Junimart Girsang
Komisi III: Trimedya Panjaitan
Komisi IV: Riezky Aprilia
Komisi V: Lasarus
Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
Johan Budi mengatakan pembentukan Dewan Kolonel tak terkait dengan struktur di DPP PDIP. “Sekali lagi enggak ada hubungannya dengan DPP, inisiatif orang per orang, bukan fraksi,” kata Johan.
Dewan Kolonel ini, tambah Johan, merupakan satu langkah persiapan bilamana nantinya Megawati menunjuk Puan sebagai calon presiden yang diusung PDIP untuk 2024 mendatang. ***
Empat Tahun Zul-Rohmi, Ada Apel Pengkhidmatan dan Bazar Murah
Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi memimpin apel pengkhidmatan empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi
MATARAM.lombokjournal.com ~ Apel pengkhidmatan sekaligus kegiatan Bazar Murah serta berbagi sembako sebagai bentuk peduli inflasi, menandai peringatan empat tahun kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, hari Senin (19/09/22).
Peringatan itu dipimpin Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, dan diikuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Provinsi serta jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Miq Gite mengungkapkan, momentum peringatan empat tahun Zul-Rohmi menjadi waktu yang tepat untuk mengapresiasi, mengevaluasi, dan antisipasi proyeksi masa kepemimpinan.
“Setidaknya dua makna, yang pertama adalah momentum untuk melakukan evaluasi sejauh mana empat tahun perjalanan kita mengawal 2018-2023 tertunaikan dengan sebaik baiknya. Kemudian momentum yang kedua, adalah momentum untuk melakukan antisipasi proyeksi setidaknya bagaimana paripurnakan pelaksanaannya,” tutur Miq Gite selaku pembina upacara.
Di tengah Inflasi yang terjadi, Provinsi NTB dikatakan Miq Gite, menjadi salah satu provinsi terbaik dalam mengendalikannya di kawasan Indonesia Timur.
Hal disebutkan Miq Gite merupakan hasil kerjasama semua belah pihak dan kinerja OPD di berbagai instansi yang sangat baik.
“NTB termasuk raih Provinsi terbaik pengendalian inflasi untuk kawasan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,” tutur Miq Gite.
Selepas Upacara, Miq Gite kemudian berkeliling menyaksikan operasi pasar murah yang digelar di halaman Kantor Gubernur NTB.
Bazar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, telur, bumbu dapur, minyak goreng dan berbagai lainnya.
Tak hanya itu, Miq Gite juga turut berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk peduli inflasi.
Selain Bazar, ada juga perpustakaan keliling, samsat keliling, dan Mobil NTB Care yang membuka pelayanan gratis kepada masyarakat. ***
Gubernur NTB Hadiri Kuliah Umum Mantan Sejawatnya di Unram
Hasto Kristiyanto yang memberi kuliah umum di UNRAM, disebut Gubernur NTB sebagai mantan rekan sejawat saat di DPR RI san merupakan narasumber yang bisa bicara apa saja
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. menyambut baik Kuliah Umum yang diberikan oleh Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, MM, Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia kepada mahasiswa Universitas Mataram (Unram) di Ruang sidang Senat Rektorat Unram, Kamis (15/09/22).
Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul sapaan Gubernur meminta kepada para mahasiswa yang hadir untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya.
Doktor Hasto yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diceritakan Gubernur, tak hanya memiliki ilmu di bidang pertahanan, melainkan juga di dunia politik yang lebih luas.
“Jadi, adik-adik tidak hanya memiliki narasumber yang hanya expert di bidang pertahanan saja tetapi juga bisa bicara apa saja,” ungkap Bang Zul.
Dalam sambutannya, Bang Zul menceritakan Doktor Hasto merupakan rekan sejawatnya saat duduk di kursi DPR dan berada di komisi sama.
“Sosok aktivis mahasiswa yang menjadi salah satu bintang di Senayan saat itu,” kenang Gubernur.
Doktor Hasto sendiri membawakan materi kuliah bertajuk “Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negeri”.
Kuliah Umum tersebut diikuti oleh para mahasiswa Unram dan berjalan dengan atraktif.
Rokyal Aeni, mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi Unram, yang menghadiri Kuliah Umum tersebut mengaku cukup antusias.
Ia berharap para expert berbagai bidangterus didatangkan di Universitas Mataram agar mahasiswa bisa semakin kaya akan ilmu pengetahuan.
“Semoga besok-besok bisa menghadirkan pakar yang lebih beragam lagi,” tandasnya.***
Mahasiswa Diajak Siapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan
Kuliah Umum “Pemikiran Geopolitik Soekarno” di Universitas Mataram, Hasto Kristiyanto ingin mahasiswa jadi pemimpin Negarawan yang punya tradisi membaca
MATARAM.lombokjournal.com ~ Doktor Ilmu Pertahanan, Hasto Kristiyanto menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Mataram dalam kunjungannya di Pulau Lombok, Kamis(15/09/22).
Tenaga pengajar Universitas Pertahanan (Unhan) RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, mengajak mahasiswa terlibat aktif berjuang membangun kepemimpinan di segala aspek.
Kuliah Umum dengan tema “Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negeri” tersebut merupakan kuliah umum ke-14 yang disampaikan Hasto. Sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi ternama di tanah air telah lebih dahulu menggelar Kuliah Umum dengan tema yang sama.
“Inti utama Geopolitik Soekarno yang harus terus diperkuat adalah bagaimana rakyat Indonesia, termasuk generasi muda, harus selalu berjuang membangun kepemimpinan di segala aspek kehidupan,” kata tokoh kelahiran Jogjakarta tersebut.
Alumnus Universitas Gadjah Mada ini menekankan, dirinya hadir di Unram bukan untuk kepentingan politik praktis.
“Pemilu masih jauh,” imbuhnya dan disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.
Hasto tiba di Unram didampingi Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat, Pandam IX Udayana Mayjen Sonny Aprianto, dan Danrem 162/WB Brigjen Sudarwo Aris Nurcahyo.
Tak lama kemudian, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah juga tiba di lokasi Kuliah Umum yang digelar di gedung Rektorat Unram dengan dihadiri mahasiswa, para dosen, dan staf akademika perguruan tinggi terbesar di NTB ini.
Sementara dari Jakarta, Hasto didampingi Sekretaris Umum DPP Bamusi sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau karib disapa Gus Falah.
Sebelum Kuliah Umum dimulai, Rektor Universitas Mataram Prof Bambang Hari Kusumo menyampaikan sambutan selamat datang. Disusul dengan sambutan Gubernur Zulkieflimansyah.
Prof Bambang dmemyampaikan ucapan terima kasihnya atas nama seluruh civitas akademika Unram atas keluangan waktu Hasto untuk menghadiri agenda Kuliah Umum di Unram.
Hasto kata Prof Bambang, hadir menyampaikan Kuliah Umum sebagai Dosen Unhan RI.
Dalam kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian tersebut menekankan pentingnya pentingnya mahasiswa tidak melupakan sejarah.
Sebab, sejarah banyak berulang dan banyak negara yang hancur justru karena melupakan sejarah.
Itu sebabnya, pemikiran Bung Karno selalu relevan dengan kondisi saat ini.
Gubernur Zulkieflimansyah mengemukakan, para mahasiswa dan seluruh civitas akademika Unram begitu beruntung dengan hadirnya Hasto dalam Kuliah Umum tersebut.
Orang nomor satu di NTB ini memang bersahabat dengan Hasto. Pertemanan keduanya begitu terentang lama. Dimulai saat keduanya sama-sama duduk di Komisi VI DPR RI di awal karir.
Saat itu, Anggota Komisi VI DPR RI memang banyak diisi oleh politisi muda dan berlatar belakang aktivis mahasiswa.
Hasto sendiri sebelumnya memang tercatat sebagai Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sementara Gubernur Zul tercatat sebagai Ketua Senat Universitas Indonesia.
“Mas Hasto adalah bintang. Adik-adik mahasiswa harus banyak belajar. Beliau ditawari menjadi menteri tapi beliau tidak bersedia. Mudah-mudahan, ini bukan kedatangan Mas Hasto yang terakhir ke NTB,” kata Gubernur Zulkieflimansyah, yang meminta big applause untuk Hasto dari seluruh hadirin yang hadir.
Dalam Kuliah Umum ini, Hasto memaparkan hasil temuan risetnya yang menjadi disertasi doktoralnya di Unhan RI mengenai teori geopolitik Soekarno.
Termasuk bagaimana perbedaan geopolitik Soekarno yang menjadi antitesa dari geopolitik ala Barat.
Geopolitik Soekarno berorientasi membebaskan bangsa di dunia dari penjajahan dan menuju perdamaian abadi, sementara geopolitik ala Barat orientasinya ekspansi dan cenderung menjajah.
Ditegaskannya, pemikiran Geopolitik Soekarno didasarkan pada ideologi Pancasila. Tujuannya adalah untuk membangun tata dunia baru berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imprerialisme dan kolonialisme.
Geopolitik Soekarno juga menekankan betapa pentingnya solidaritas bangsa berdasarkan koeksistensi damai (peaceful co existence) dan berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat, dan berkeadilan.
“Kekuatan pertahanan negara dibangun untuk menjaga perdamaian dan sebagai benteng bagi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” kata Hasto menekankan.
Dengan segala keterbatasan pada masa memimpin Indonesia, Geopolitik Politik Soekarno telah mampu menghadirkan kepemimpinan Indonesia di tengah dunia.
Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno telah melampaui cara pandang geopolitik. Misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung yang luar biasa.
“Bung Karno mengalahkan konspirasi kolonialisme Belanda dalam pembebasan Irian Barat. Modalnya hanya merancang Konferensi Asia Afrika,” katanya.
Untuk melakukan hal tersebut, Indonesia tak menunggu menjadi negara yang memiliki sumberdaya melimpah. Modal Bung Karno untuk menggelar Konfrensi Asia Afrika hanya ide, imajinasi geopolitik, semangat juang, dan hospitality.
Memadukan intelektualitas dengan berbagai faktor sumber daya yang ada seperti demografi, teritori, politik, dan lainnya sehingga menjadikan seluruh variabel geopolitik sebagai instrument of national power.
“Hotel disediakan, makanannya disediakan khas kuliner nusantara. Kesemuanya ditampilkan penuh kebanggaan. Namun hasilnya adalah deklarasi Dasa Sila Bandung yang luar biasa,” urai Hasto.
Ia kemudian menjelaskan, bagaimana para mahasiswa dan mahasiswa terlibat sangat aktif selama berlangsungnya konfrensi yang dihadiri delegasi negara-negara Asia Afrika tersebut.
Hasto pun menampilkan secara khusus, foto-foto bersejarah yang memperlihatkan keterlibatan para mahasiswa Indonesia kala konferensi tersebut.
Aktualisasi di NTB
Bagaimana aktualisasi Geopolitik Soekarno untuk NTB di masa kini?
Hasto menekankan bagaimana NTB merupakan provinsi yang memiliki sumber daya yang besar.
Hasto menyebut potensi perkebunan jagung di NTB yang mencapai 270 ribu hektare. NTB juga merupakan daerah yang memiliki potensi sektor peternakan yang besar.
Di bidang kelautan dan perikanan, potensi rumput laut NTB mencapai 25 ribu hektare.
Juga potensi mutiara terbaik di dunia, dan bibit lobster di mana Lombok Timur diakui sebagai sentra benih lobster di Indonesia yang diakui sebagai yang terbaik di dunia.
NTB juga punya produksi tembakau virginia dengan kualitas nomor wahid.
Seluruh potensi yang dimiliki NTB tersebut harus dibangun dengan berdasar pemahaman geopolitik. Misalnya NTB, tidak perlu lagi mengirim benih lobster ke Vietnam.
Tetapi dengan mempekerjakan orang-orang Vietnam untuk mengembangkan lobster di NTB sehingga menjadikan NTB sebagai pemain utama pasokan lobster di dunia.
“Dalam hal ini, perguruan tinggi juga bisa mengambil peran besar. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi Menara gading. Tapi perguruan tinggi harus membumi dengan memberi kemanfaatan yang besar untuk masyarakat. Termasuk dalam hal pengolahan sumber daya yang ada di depan mata,” tandas Hasto.
Di sinilah, para mahasiswa dan sleuruh civitas akademika Unram bisa terlibat aktif. Kuncinya tentu saja dengan memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperbanyak riset dan inovasi.
Selain itu, kampus juga harus bisa melakukan kaderisasi kepemimpinan mahasiswa. Perguruan tunggi harus mempersiapkan seluruh aspek kepemimpinan nasional dengan membangun kesadaran cara pandang geopolitik dalam mendayagunakan seluruh potensi instrument of national power bagi ketahanan nasional, kemajuan pembangunan, dan pertahanan negara Indonesia.
Hasto menekankan, pendidikan menjadi faktor terpenting kedua setelah variabel kepentingan nasional, jika Indonesia mau maju.
Dalam hal ini, perguruan tinggi harus menjadi salah satu motor penggerak kemajuan tersebut. Perguruan tinggi menjadi pelopor tindakan yang bersifat progresif revolusioner dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi melalui riset dan inovasi yang berpihak pada kemajuan daerah dan bangsa.
“Kampus bisa menjadi pusat pemikiran yang kritis dan menjadi ujung tombak pembangunan serta kemajuan bangsa Indonesia, dengan perkembangan zaman yang semakin modern,” tandasnya.
Kepada para mahasiswa yang hadir, Hasto meminta mereka menyiapkan diri menjadi generasi muda dengan berorientasi prestasi.
Menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Dan menggembleng diri dari sekarang.
“Jadilah pemimpin negarawan yang punya tradisi membaca. Tiada hari tanpa membaca buku dan berdiskusi,” katanya.
Disambut Kader
Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTB H Rachmat Hidayat mengungkapkan, Hasto menggelar kunjungan dua hari di NTB.
Hasto disambut puluhan kader PDIP semenjak tiba di Bandara Internasional Lombok, dengan penyambutan musik tradisi gendang beleq.
Hasto dan Gus Falah kemudian mendapat pengalungan kain tenun khas Suku Sasak, populasi utama yang mendiami Pulau Lombok.
Selain memberikan Kuliah Umum di Unram, Hasto kata Rachmat melanjutkan kegiatan dengan membuka Rapat Kerja Daerah PDIP NTB di Kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram.
Sementara pada pagi ini, Hasto akan mengikuti senam Sicita di Kantor DPD NTB dan kemudian meresmikan musala yang akan menjadi tempat ibadah bagi masyarakat.
Sebelum betolak ke Jakarta, Hasto menutup kegiatan dengan mengunjungi Desa Sade, salah satu desa adat di Lombok Tengah. (*)
Pengucapan Sumpah PAW Tiga Anggota DPRD Provinsi NTB
Asisiten I Setda Provinsi NTB hadiri pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTB
MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Ir. H. Madani Mukarom, B.Sc. F, M.Si, menghadiri Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Provinsi NTB, Rabu (14/09/22).
Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi NTB dilakukan oleh tiga anggota DPRD, mereka adalah Roi Lasmana, A.Md, (PKB) Adhar (Partai Berkarya) dan Sukrin, S.Pd., M.Pd (PAN).
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. mengucapkan selamat dan terima kasih kepada anggota-anggota DPRD yang telah memberikan pengabdian, serta ucapan bela sungkawa atas meninggalnya H. Makmun, S.Pd.,SH.,M.Kn dan A. Kahar M. Rifai yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.
“Saya ucapkan selamat datang dan bekerja bagi anggota DPRD Provinsi NTB yang hari ini telah dilantik. Tak lupa saya ucapkan bela sungkawa terhadap almarhum sahabat-sahabat kami dan terimakasih atas sumbangsihnya selama ini dalam memajukan Provinsi NTB ini,” ucapnya.
Lanjutnya, ia juga mengajak anggota DPRD yang baru dilantik untuk selalu mengemban amanah masyarakatdemi membawa NTB yang lebih Gemilang.
Untuk informasi, Roi Lasmana, A.Md menggantikan H. Makmun, S.Pd.,SH.,M.Kn yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu, demikian juga Adhar menggantikan A. Kahar M. Rifai yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Dan terakhir Sukrin, S.Pd., M.Pd menggantikan Ady Mahyudi yang telah mengundurkan diri untuk menjadi calon Wakil Bupati Bima pada tahun 2020 lalu. ***
Dua Raperda Prakarsa Disetujui Legislatif NTB
Menambah payung hukum di NTB setelah DPRD NTB menyetujui dua Raperda dalam melaksanakan berbagai tugas pemerintahan
MATARAM.lombokjournal.com ~Untuk mempercepat pembangunan di NTB, sebanyak dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah disetujui untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna ke-IV DPRD Provinsi NTB, Senin (12/09/22).
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang diwakili Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi i menyatakan, dengan disetujuinya dua buah Raperda Prakarsa tersebut, akan menambah payung hukum di NTB.
“Dengan disetujuinya dua buah Raperda prakarsa ini, akan menambah payung hukum bagi kita semua dalam melaksanakan berbagai tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan NTB. Sebagaimana hajat kita bersama untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan terbaik dalam masyarakat serta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah kita tercinta ini,” kata Sekda membacakan sambutan Gubernur di Ruang Rapat Paripurna.
Gubernur menyampaikan penghargaan kepada para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas kerjasama dan komitmennya membangun daerah.
“Melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD atas seluruh komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang baik serta komitmennya dalam ikhtiar membangun NTB,” ungkap Gubernur NTB.
“Besar harapan kita bersama regulasi yang telah dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan perlindungan terhadap masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera,” katanya.
Dua Raperda Prakarsa yang telah disetujui menjadi Perda pada sidang paripurna ke-IV DPRD Provinsi NTB, yaitu dari Pansus IV Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta dari Pansus V Raperda tentang Fasilitasi Pencegahah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Hadir pada sidang paripurna tersebut, yaitu Kepala BNN Provinsi NTB, Forkopimda NTB, serta beberapa Kepala OPD Ruang Lingkup Provinsi NTB. ***
HBK Sosdapil di Lombok, Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan
Hadirkan Tokoh Masyarakat dan Akademisi, HBK sosdapil dengan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan mengahadirkan akademisi sebagai nara sumber
MATARAM.lombokjournal.com ~ Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) di Lombok Timur dan Lombok Tengah digelar Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Sabtu (10/09/22).
Politisi Partai Gerindra ini ingin memastikan, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan secara harmonis dengan menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, yakni PANCASILA, UUD 1945, NKRI, dan BHINEKA TUNGGAL IKA.
Di masing-masing tempat pelaksanaan sosialisasi, total hadir 200 orang peserta. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan.
Hadir pula akademisi-akademisi yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut.
HBK menjelaskan, selain untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terus berjalan secara harmonis, sosialiasi 4 Pilar ini dimaksudkan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mewaspadai terbukanya arus informasi sebagai dampak modernitas dan globalisasi.
Ini sangat mudah membawa ideologi dari luar yang berpotensi mengikis ideologi bangsa.
“Itu sebabnya, sangat perlu untuk terus mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat agar semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara tetap terjaga,” kata HBK.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menekankan, dengan terus disosialisasikannya 4 Pilar kebangsaan, Indonesia akan menjadi kuat dan tidak mudah terpecah-belah dengan isu-su yang menyesatkan. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.
HBK melanjutkan, walaupun perang terbuka seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan terjadi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun ke depan.
Tapi pada saat ini, Indonesia masih sangat rentan terhadap perang bentuk lain yang kita kenal sebagai perang proxy.
“Jadi, Indonesia harus tetap mewaspada dengan adanya Proxy War atau Perang Proksi ini,” kata tokoh yang mengawali karir sebagai peronel TNI ini.
Perang Proksi sendiri adalah suatu peperangan dimana lawan menggunakan kekuatan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung.
HBK menjelaskan, akan menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, bila para elite kekuasaan, tokoh-tokoh sentral yang sangat didengar, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak memahami bahwa mereka telah digunakan sebagai aktor penting atau pelaku utama dari sebuah Perang Proksi.
Seperti melakukan pengikisan, pelemahan, bahkan penghancuran terhadap nilai-nilai penting dan fundamental dari perjalanan kehidupan Indonesia sebagai bangsa.
Bahkan secara tidak disadari, kata HBK, ada segelintir elite-elite di Indonesia yang diistilahkan HBK telah sanggup berselingkuh dan bahkan menghianati warisan penting dan fundamental dari para pendiri bangsa Indonesia, yaitu 4 Pilar kebangsaan demi kepentingan pribadinya.
Padahal, 4 Pilar kebangsaan telah terbukti mampu menjaga dan mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Menurut saya, isu dan stigmatisasi Caleg Impor adalah salah satu bentuk dari pada Perang Proxy yang telah hadir di tengah-tengah kita,” tandas HBK.
Air Bersih dan Telur Segar untuk Warga KLU
Rannya Agustyra Kristiono salurkan bantuan air bersih di KLU
Sementara itu, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sekretaris Yayasan HBK PEDULI, Rannya Agustyra Kristiono, mewakili HBK sebagai Ketua Yayasan HBK PEDULI, melakukan pendampingan kepada Tim HBK PEDULI KLU untuk menyalurkan bantuan air bersih dan bantuan telur ayam segar.
Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat di Dusun Kertaraharja dan Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, KLU.
Rannya menjelaskan, pendampingan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi bagi perbaikan-perbaikan kegiatan HBK PEDULI ke depan, sehingga bisa berjalan secara efektif.
“Penyaluran bantuan telur ayam segar ini akan menjadi bagian penting dari upaya dan ikhtiar HBK Peduli dalam memerangi kasus stunting di Prov. NTB, khususnya di P. Lombok,” kata Rannya.
Dara yang banyak menginspirasi generasi millenial NTB ini mengaku, sangat miris dan prihatin manakala NTB masih berada di posisi kedua sebagai daerah dengan kasus stunting terburuk dari 34 Provinsi di Indonesia.
“Kita semua harus bangun, tersadar, dan memulai kerja keras membantu Pemerintah Daerah memerangi kasus stunting di tengah-tengah masyarakat kita,” imbuh Rannya.
Pada kegiatan penyaluran bantuan air bersih dan telur ayam segar tersebut, hadir Penasehat HBK PEDULI KLU Sudirsah Sujanto dan Ketua DPC Partai Gerindra KLU yang juga adalah Wakil Bupati KLU, Danny Carter Ridawan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Danny mengemukakan, Pemda KLU sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan dan program-program HBK PEDULI yang terus hadir dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. (*)
Lembaga Mi6 usulkan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah raih rekor MURI sebagai Gubernur paling rajin menyapa masyarakat
MATARAM.lombokjournal.com ~ Usulan ke Museum Rekor Indonesia (MURI) disiapkan Lembaga Mi6 untuk penganugerahan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sebagai Gubernur di Indonesia yang paling rajin turun ke menyapa masyarakat.
Dasar usulan yang dilakukan Mi6, aktivitas kedinasan Gubernur NTB yang tiap hari menyapa masyarakat di berbagai tempat berbeda di Lombok dan Sumbawa.
“Kami saat ini sedang mempersiapkan dan mendiskusikan secara mendalam dengan teman-teman Mi6 untuk mengajukan anugerah Rekor MURI ini,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH didampingi Kepala Litbang Mi6, Zainul Pahmi, M.Pd, Senin (05/09/2022) di Mataram.
Dari penelusuran Mi6 ke berbagai pemangku kepentingan, saat ini belum ada Rekor MURI untuk kategori Gubernur yang paling rajin turun ke bawah menyapa asyarakat.
Beberapa Rekor MURI yang dianugerahkan kepada Gubernur antara lain Rekor MURI Gubernur Termuda atau Rekor Gubernur yang berkomunikasi menggunakan Aplikasi Twitter. Sementara untuk Wakil Kepala Daerah, antara lain ada Rekor MURI untuk Wakil Gubernur dengan gelar akademik terbanyak.
Bambang Mei mengatakan, suka atau tidak dirinya melihat, Gubernur Zulkieflimansyah adalah salah satu pemimpin yang paling rajin turun ke masyarakat.
Aktivitas tersebut pun kata Didu sapaan Bambang Mei, dapat dengan mudah ditracking oleh publik. Aktivitas turun menyapa masyarakat tersebut diunggah oleh Gubernur Zul di akun media sosial resmi miliknya.
Saat tidak sedang melakukan kunjungan kerja di luar daerah, Didu mengatakan, nyaris tiada hari yang dilewatkan Gubernur Zul tanpa menyapa masyarakat secara langsung.
Dan dalam sehari, bukan cuma satu titik yang dikunjungi. Bahkan pernah lebih dari sepuluh titik.
Jarak tempat-tempat yang dikunjungi itu pun bukanlah berdekatan. Kadang bahkan bisa berjauhan.
Semisal, tempat pertama yang dikunjungi harus menyeberang menuju salah satu gili di pesisir barat Pulau Lombok. Sementara tempat kunjungan berikutnya ada di ujung timur Pulau Lombok.
“Dan aktivitas bertemu masyarakat ini bukan hanya dilakukan saat menjadi Gubernur. Sebelum menjadi Gubernur pun, DZ (Zulkieflimansyah) sudah melakukan hal ini,” kata Didu.
Bila aktivitas menyapa masyarakat tersebut bagian dari memoles citra diri atau memiliki tujuan serupa lainnnya, tapi fakta bahwa Gubernur Zul dalam satu hari mengunjungi masyarakat di berbagai tempat adalah hal yang tak terbantahkan.
“Terlepas orang pro dan kontra, DZ sudah mencetak sejarah sebagai satu-satunya Gubernur di NTB yang melakukan hal tersebut,” tandas Didu.
Ia menjelaskan, butuh stamina yang sangat prima untuk bisa melakukan aktivitas kedinasan seperti yang dilakukan Gubernur Zul.
Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, apa yang dilakukan oleh Gubernur Zul tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya.
Tidak hanya di NTB, tapi juga para kepala daerah lain di Indonesia. Terlebih di tengah maraknya bentuk komunikasi para pemimpin yang diistilahkan Didu sebagai “komunikasi pura-pura”.
Sementara itu Kepala Litbang Mi6, Zainul Pahmi menambahkan, di tengah berkembang pesatnya teknologi dan informasi, komunikasi tatap muka secara langsung adalah komunikasi yang tak akan pernah tergantikan.
Dengan datang langsung ke masyarakat, menyapa mereka dari dekat, Gubernur Zul dinilainya akan mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat secara langsung, dan tentu saja menyelesaikan pula masalah tersebut dengan lebih cepat.
“Jelas, model komunikasi yang dilakukan DZ ini adalah gebrakan baru di tengah kemajuan era globalisasi,” tandas pria yang juga Wakil Ketua DPP KNPI .***
Sinergi DPRD dan Pemda KLU, Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD
Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).
Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H.
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya.
Di lain sisi, Banggar DPRD KLU prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen.
“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.
Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan.
Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan berbagai perubahan.
Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD.
“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya.
Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.
Selain itu hadir Penjabat Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***
