Merger 60 PD (perusahaan daerah) BPR (Bank Prekreditan Rakyat), tujuannya makin menggerakkan sektor riil masyarakat. “Kalau BPR bergerak sendiri-sendiri, selalu kalah menghadapi persaingan,” kata Kepala Biro (Karo) Ekonomi Pemprov NTB, DR H Manggaukang Raba.

Rencananya pada bulan Juni 2016, seluruh PD BPR yang di bawah naungan pemerintah daerah seluruh NTB akan dimerger. Sebanyak 60 Kantor Cabang BPR yang selama ini statusnya masih Perusahaan Daerah (PD) akan dilebur menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Peningkatan target BPR sebagai penggerak ekonomi rakyat, harus dimulai dengan penguatan kelembagaannya sebagai bank prekreditan. Dengan dilakukan merger, aset yang dimiliki seluruh PD BPR yang mendekati Rp1 triliun itu akan lebih optimal berperan membangun ekonomi kerakyatan.

“Itu akan menjadi BPR di NTB yang asetnya paling besar ,” jelas Karo Ekonomi Pemprov NTB, H Manggaukang Raba.

Tahun lalu, target BPR se NTB dalam menggerakkan ekonomi rakyat atau sektor riil, sudah mencapai 60 persen. Untuk tahun 2016, Manggaukang menetapkan target mencapai 75 persen. Bandingkan dengan PT Bank NTB yang hanya mencapai 18 persen.

“Tiap tahun penerimaan daerah dari seluruh BPR baru sekitar Rp12 milyar,” kata Manggaukang. Memang devidennya belum sebesar Bank NTB yang sudah mencapai Rp18 miliar. Namun bedanya, deviden Bank NTB yang lebih besar itu tidak langsung masuk ke kas daerah, melainkan dikembalikan ke Bank NTB dalam bentuk penyertaan modal.

Baik PT Bank NTB maupun PD BPR kepemilikan sahamnya sama, yaitu dari Pemprov dan Pemkab/Pemkot seluruh NTB. Bedanya, yang disasar BPR terutama debitur kecil sampai menengah.

Evaluasi Kinerja BPR

Sejak menduduki pos Karo Umum awal tahun 2015, mengevaluasi kinerja perusahaan milik daerah menjadi sasaran Manggaukang. Salah satunya adalah kinerja BPR yang di seluruh NTB mempekerjakan 600 pegawai.

Dengan menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Mataram, evaluasi pertama yang dilakukannya dengan mengadakan BPR Award. Untuk pertama kalinya, pada ulang tahun NTB, 17 Desember 2015, BPR Award diberikan pada BPR yang kinerjanya terbaik. Dasar penilaian kinerja itu juga hasil pengawasan yang dilakukan pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK).

“Ini untuk memacu masing-masing BPR berlomba meningkatkan kinerja,” ujar Manggaukang. Waktu itu, kinerja yang terbaik diraih BPR Sumbawa, disusul BPR Lombok Tengah, kemudian BPR Lombok Barat.

Selain melibatkan kalangan akademisi, Manggaukang mendapat masukan dari pihak OJK di Mataram. Ditambah tekadnya mengoptimalkan peran BPR dalam menggerakkan sektor riil, maka mulai dipikirkannya terobosan yang selain memperkuat posisi BPR juga akan memperbesar kontribusinya dalam pergerakan ekonomi rakyat.

Manggaukang lantas melakukan studi banding di Jawa Timur. Ternyata PD BPR di seluiruh Jawa Timur (kecuali Malang) setelah dimerger menjadi Bank UMKM, kontribusinya makin optimal. “Pihak OJK setuju merger BPR. Saya mau besarkan BPR agar kontribusinya juga makin besar membangun ekonomi kerakyatan,” kata Manggaukang.

Agunan Usaha

Manggaukang berharap, semua orang punya akses ke BPR. Tapi selama ini masyarakat sering kesulitan terkait syarat penyediaan agunan. Padahal, seharusnya BPR mengembangkan paradigm baru, agunan yang diperlukan yaitu usaha riil debiturnya. “Agunan itu seharusnya usaha riil orang yang akan diberikan kredit. Itu agunan sesungguhnya,” katanya.

Paradigma itu mulai dicoba di Sumbawa yang menyasar beberapa usaha yang diberikan kredit hingga Rp100 juta. Percobaan itu ternyata hasilnya cukup baik. Demikian juga petani jagung yang membutuhkan biaya produksi pada musim tanam. Kredit hingga Rp7 juta yang diberikan tidak ada yang macet.

Hampir seluruh kabupaten yang mencoba, ternyata hasilnya menggembirakan. Meski tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, paradigma yang menekankan usaha riil itu harus dikembangkan. “Asal tahu siapa orangnya, dan benar-benar nyata usahanya, ” tutur Manggaukan yang pernah menjadi Kabag Humas dan Kabid Perencanaan Sosial Bappeda NTB itu.(Ka-Es)

Lombok Journal
Pengamanan berlangsungya pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota se Nusa Tenggara Barat, Rabu, 17/2, berlangsung ketat. Pemeriksaan dilakukan bagi tamu undangan dan wartawan memasuki area Hotel Lombok Lombok Raya di Mataram, hingga ke ballroom tempat berlangsungnya pelantikan.
Memasuki area hotel, satuan Brimob berjaga-jaga di pintu masuk hotel. Tampak terpasang penghalang dari kawat berduri. Tamu-tamu yang masuk, selain diperiksa id card dan undangan, juga tas atau barang bawaannya. Personil kepolisian, termasuk polwan yang bertugas dalam penerimaan tamu, tampak berjaga di berbagai sudut area lokasi pelantikan.
Ketatnya pengamanan itu, antara lain untuk mengantisipasi kemungkinan kelompok yang kontra pelantikan melakukan provokasi. “Barang bawaan yang hadir diperiksa untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan,” kata Wakapolda NTB, Kombespol Imam Margono, yang ditemui saat memantau situasi di lapangan.
Untuk mengamankan pelantikan tersebut, ada perkiraan bahwa yang hadir rata-rata 150 orang dari masinng-masing 7 kabupaten. Sebagai antisipasi, dikerahkan 600 personil yang dikerahkan dari personil Satpol PP, unsur TNI maupun dari Poldan NTB dan Polres Kota Mataram. Aparat dari kepolisian sedikitnya berjumlah 440 personil.
“Tapi itu fleksibel. Karena kita juga menyiapkan cadangan,” terang Wakapolda
Menurut Wakapolda, sebenarnya pihak keamanan sudah mensterilkan yang hadir di luar radius hotel. “Kita sudah sket, sejak dari luar undangan yang masuk sudah steril,” katanya sambil menambahkan, pihaknya juga memperoleh informasi kemungkinan terjadinya provokasi pihak yang kontra. Tapi informasi yang masuk semua ditampung, dan memakluminya sebagai euphoria masyarakat.
Pihak keamanan bertugas mengamankan sejak kepala daerah datang untuk dilantik. “Tugas kami mengamankan sampai mereka keluar Mataram <’ kata wakapolda.
(rayne)

Lombok Journal
Pemerintah harus menjadi contoh kebaikan. Caranya dengan melaksanakan azas-azas pemerintahan yang baik. Dengan cara itu, pemerintah menjadi contoh kebaikan.
Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi

menyampaikan pesan itu dalam pelantikan Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota hasil Pemilukada Serentak 2015 di kabupaten/kota se NTB. Pelantikan dengan pengamanan ketat itu berlangsung di Hotel Lombok Raya di Mataram, Rabu (17/2).
Diharapkannya, bupati dan walikota yang baru dilantik merangkul seluruh elemen masyarakat. Pemerintah perlu membangun sinergi positif bersama masyarakat untuk mencapai target-target pembangunan. Fokusnya adalah tercapainya target-target pembangunan, untuk mengejar pertumbuhan yang baik.
Kepala daerah harus memastikan tugas-tugas pemerintahan tidak diabaikan bagi kemaslahatan rakyat. “Kita jadi perekat kesatuan bangsa,” pesan gubernur.
Di bagian lain, gubernur mengingatkan para kepala daerah yang baru dilantik menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah, dan tunaikanlah amanah Tuhan sebaik-baiknya. “Pesan itu juga untuk saya,” katanya.
Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang dilantik hasil Pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015 se NTB, sesuai radiogram Mendagri No 005/389/SJ tanggal 5 Pebruari 2016. Disebutkan, pelantikan para kepala daerah/wakilnya yang terpilih itu dilaksanakan tanggal 17 Pebruari 2015, berlangsung di ibukota provinsi dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
Ke tujuh bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang dilantik tersebuk, H Ahyar Abduh/ H Mohan Roliskana (Kota Mataram), H. Moh Suhaili/Lalu Fathul Bahri (Kabupaten Lombok Tengah), H Najmul ahar/Syarifuddin (Kabupaten Lombok Utara), H W Musyafirin/ Fud Syaifuddin (Kabupaten Sumbawa Barat), H M Husni Jibril/Mahmud Abdullah (Kabupaten Sumbawa), H Bambang M Yasin/H Arifuddin (Kabupaten Dompu) dan Hj Indah Dhamayanti Putri/H Dahlan M Noer (Kabupaten Bima).
(Ka-eS/Rayne)

Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Senin (15/2). Kepala Kepala Perwakilan BKKBN NTB yang baru dilantik, Dr. Lalu Makripudin, mengucapkan selamat bergabung dan berkontribusi dalam pembangunan kependudukan warga Bumi Gora.

Lombok Journal.com

Keunggulan perekonomian NTB yang menonjolkan kelautan dan perikanan, muncul dalam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia di Kupang, NTT, Jum’at (12/02),

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muhammad Amin, SH, MH, menyampaikan beberapa dan forum yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI). Rakor itu mengangkat tema “Mempercepat Perbaikan Sistem Logistik untuk Memperkuat Ketahanan Pangan” Gubernur dan Wakil Gubernur serta Para Deputi BI, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) hadir dalam rakor tersebut..

“Kami telah merancang pembangunan bendungan Rababaka dan Bintang Bano,” jelas Wakil Gubernur NTB. Bendungan itu sangat diperlukan untuk menunjang perekonomian masyarakat NTB
Dalam kesempatan itu, wagub menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di NTB. Salah satunya pembangunan bypass Lembar-Padang Bai. “Itu diperlukan untuk kelancaran transportasi perdagangan,” kata Wagub Muhammad Amin.
Di bagian lain, Wagub sempat menyinggung kebijakan pemerintah tentang moratorium penangkapan lobster, Wagub minta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut. Sebab moratorium penangkapan lobster itu menimbulkan dampak negative, khususnya pada masyarakat NTB yang matapencahariannya menangkap lobster.
Sinkronisasi.
Pada akhir rakor, Gubernur BI menyimpulkan beberepa poin penting seperti , sinkronisasi paket kebijakan daerah dan pusat untuk mempercepat infrastruktur di daerah-daerah. Ditekannya pengoptimalan kapal ternak untuk keseimbangan harga daerah. Hal itu dinilai penting membantu petani meningkatkan produksi. Tujuannya agar kebutuhan pangan dapat tercukupi mandiri.
“Kita akan membantu percepatan pembangunan pembangkit listrik di daerah untuk menyuplai listrik di daerah,” kata Gubernur BI. NTB dan NTT mendapat prioritas untuk mendorong ketahanan nasional.
(Ka-eS/Biro Humas)

Lombok Journal.com
Dari ketiga wilayah Indonesia, yakni bagian barat, tengah dan timur, kondisi terumbu karang paling buruk dan semakin menurun ada di wilayah Indonesia timur. Kondisinya adalah 4,64 persen berstatus sangat baik, 21,45 persen baik, 33,62 persen buruk, dan 40,29 persen jelek,” jelasnya. Kondisi terumbu karang di Indonesia timur cenderung semakin menurun.
Peneliti senior bidang Oseanografi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Suharsono menyampaikan itu, melalui Pusat Penelitian Oseanografi dalam pemaparan status terumbu karang dan padang lamun di Indonesia, Kamis (11/2), di Ruang Seminar Widya Graha LIPI Jakarta. LIPI menjabarkan kondisi terumbu karang Indonesia dari tahun 1993 hingga 2015 yang diambil dari 93 daerah dan 1.259 lokasi.
Dikatakannya, kondisi terumbu karang paling baik, berada di Indonesia bagian tengah dengan 5,48 persen terkategori sangat baik, 29,39 persen baik, 44,38 persen buruk, dan 20,75 persen jelek. Sedang status Indonesia bagian barat, 4,94 persen sangat baik, 28,92 persen baik, 36,68 persen buruk, dan 29,45 persen jelek,” sambung Suharsono.
Dikutip direalese KKP News, Suharsono menjelaskan, kondisi terumbu karang Indonesia secara umum adalah 5 persen berstatus sangat baik, 27,01 persen dalam kondisi baik, 37,97 persen dalam kondisi buruk, dan 30,02 persen dalam kondisi jelek.
Suharsono juga mengatakan, tren kondisi terumbu karang di dunia saat ini sedang mengalami penurunan. Hal itu seperti yang terjadi di Jepang dan Australia. Penyebab kerusakan terumbu karang di antaranya karena pemakaian alat tangkap yang merusak, peningkatan pencemaran, permasalahan global pemicu bleaching (pemutihan, red) karang, serta penyakit karang dan predasi.
Transplantasi Karang
Diharapkannya ke depan agar kerusakan terumbu karang ini bisa dicegah. Mengingat terumbu karang merupakan kekayaan laut yang berpotensi mengangkat pariwisata Indonesia. Tak hanya itu, terumbu karang juga dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Cara mengangkat ekonomi ini dengan pembudidayaan karang lewat kegiatan transplantasi untuk diperdagangkan.
“Selain bernilai ekonomi, budidaya mampu mencegah kerusakan karang oleh masyarakat,” ujar Suharsono.
Untuk transplantasi karang, Suharsono menjamin budidaya ini bersifat ramah lingkungan, zero waste, dan green activities. “Selain itu, budidaya juga diawasi sehingga memenuhi persyaratan dan peraturan internasional,” tandasnya.
Menurutnya, transplantasi karang merupakan satu-satunya kegiatan yang selalu dipantau dan diaudit. Kegiatan ini juga membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran.
“Saat ini, kegiatan transplantasi telah melibatkan 2.000 pekerja dan sebanyak 49 jenis karang telah diperdagangkan secara internasional dan 21 jenis baru dalam taraf uji coba dan akan memasuki pasar internasional,” pungkasnya.
(MD)

Mataram – Deca Warnana
Direct flight (penerbangan langsung) yang melayani Tiongkok ke LIA (Lombok Internasional Airport), disepakati dalam pertemuan antara Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Mr Xie Feng, bersama Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi, di ruang kerja Gubernur, Selasa (09/02).
Pertemuan khusus Duta Besar RRT dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan kunjungan wisatawan tiongkok ke NTB. “Banyak wisatawan Tiongkok berlibut ke NTB setelah berlibur dari Bali,” kata Xie Feng, saat berbincang dengan Gubernur.
Xie Feng memuji potensi sumber daya alam NTB. Ke depan, NTB makin berkembang seiring pencapaian pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia lebih dari 21 persen. Xie Feng juga menyebutkan, kerjasama di berbagai bidang bisa dilakukan antara NTB dengan Tiongkok. Apalagi kemampuan Tiongkok di sektor energi, konstruksi, rail way, tambang, dan penyediaan air bersih sangat memadai.
Gubernur sendiri menyampaikan apresiasi kedatangan Dubes RRT. Hubungan NTB dengan Tiongkok sudah berlangsung baik sejak lama. Masyarakat Tionghoa di NTB tanggal 20 Februari 2016 akan merayakan Imlek Nasional di Mataram, bekerjasama dengan Konsulat Jenderal RRT yang ada di Bali.
Kepada Dubes RRT, Gubernur menyampaikan berbagai project strategis seperti Global Hub di Lombok Utara dengan industrial estate-nya, Mandalika Resort dengan pesona alamnya, dan pengembangan Samota di Sumbawa dengan potensi yang melimpah. Semua akan jadi paket investasi yang menarik bagi investor luar negeri. Sejumlah potensi investasi lainnya juga dijelaskan Gubernur.
Di akhir pertemuan, Gubernur mengajak Dubes RRT menikmati lebih dekat keindahan alam NTB di masa mendatang. Gubernur menceritakan , NTB punya hamparan pulau-pulau kecil yang unik dan mempesona seperti Gili Trawangan, Meno, Air dan Pulau Moyo yang pernah didatangi banyak tokoh terkenal mancanegara. Dubes berjanji akan bertandang menikmati Lombok di lain kesempatan.
(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

Mataram – Deca Warnana

Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi minta pemerintah menambah kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2016. NTB memperoleh kuota Rp 1 Triliun untuk KUR. Padahal, memasuki dua bulan pertama tahun ini, realisasi kredit sudah mencapai 20 persen. Kuota itu akan habis sebelum tengah tahun.
Permintaan itu disampaikan Gubernur saat memberi sambutan di depan Presiden RI Joko Widodo, saat puncak Hari Pers Nasional di Pantai Kuta Lombok Tengah (9/2). “Kami minta kuota KUR NTB bisa ditambah,” kata Gubernur
Sebelumnya diberitakan, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) serius mendorong penyaluran KUR kepada pelaku usaha di Indonesia. Sejalan dengan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2016, BNI menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) untuk penyaluran KUR. Khsususnya para alumni pelatihan kewirausahaan yang dilakukan Kementerian UMKM.
Dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM bersama PWI menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan yang terbuka kepada insan pers. Khususnya para pensiunan wartawan dan keluarganya, calon debitur bank, serta masyarakat umum. Para alumni pelatihan yang memenuhi syarat, difasilitasi BNI bersama dua bank BUMN penyalur KUR.
Dukungan media dalam membantu penyebaran informasi KUR BNI merupakan katalis pendistribusiannya. Khususnya bagi pelaku usaha berskala kecil, termasuk informasi tentang suku bunga KUR yang ringan yaitu 9 persen per tahun. Selain itu syaratnya mudah serta proses relatif lebih cepat.
Penyaluran KUR di NTB
Seremoni penyaluran KUR BNI di NTB dilaksanakan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dengan Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Resort, NTB, Selasa (9/2/2016). Penandatanganan itu disaksikan Presiden RI Joko Widodo.
Baiquni optimis, penyaluran KUR tahun 2016 semakin meningkat dengan suku bunga semakin ringan. Pengalaman penyaluran KUR tahun 2015 yang relatif singkat, menjadi modal percepatan penyaluran KUR tahun ini. Tahun lalu, BNI menyalurkan KUR (Agustus-Desember 2015) dengan realisasi lebih dari Rp3 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari 70 persen dibanding penyaluran pada tahun 2014.
Khusus NTB, yang dikelola Kantor BNI Wilayah Denpasar, penyaluran KUR tahun 2015 mencapai di atas Rp 43 miliar. Terdistribusi pada hampir 200 debitur, baik debitur KUR Mikro, Ritel, dan KUR. Penyaluran KUR NTB mengalir pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja atau sektor produktif, yaitu industri kreatif, kemaritiman dan pertanian, serta perdagangan.
(Humas Setda dan Protokol Setda NTB)

Mataram – Deca Warnana
Makin meningkatnya penyelenggaraan even berskala nasional maupun internasional di Lombok, membutuhkan penambahan rute maupun jadwal penerbangan di Lombok International Airport (LIA). Tahun 2016, sedikitnya sudah 18 agenda nasional akan digelar di NTB. Agenda yang cukup padat itu harus didukung kelancaran transportasi.

Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan penerbangan itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Tujuannya untuk mendesak pihak kementerian untuk mengkaji rute penerbangan langsung ke luar negeri dari dan menuju LIA di Lombok Tengah.
Sebenarnya desakan pada kementerian perhubungan itu bukan semata-mata even yang akan diselenggarakan di Lombok. Saat ini minat kunjungan ke Lombok terus meningkat. Kecenderungan membaik itu harus segera mendapat respon positif dari pemda.
Selain 18 event yang sudah ditetapkan, banyak pula rencana dari luar yang sudah terdaftar tapi belum diagendakan. Juga agenda spontanitas lainnya, tentu mendorong pemda segera mempersiapkan sarana yang diperlukan. Salah satu masalah transportasi.
“Makin beragam keperluan yang harus dilayani penerbangan. Bukan hanya TKI saja,” kata wagub, di Mataram Kamis (11/02).
Beberapa luar negeri yang rencananya segera dikaji adalah Malaysia, Singapura, China, Jepang, Australia dan Korea Selatan. “Sekarang dari luar ngeri yang masuk ke Lombok baru dari Malaysia dan Singapura,” kata wagub.
TKI
Memang harus diakui, penerbangan selama ini dari dan menuju NTB lebih banyak diisi oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) khususnya baik yang datang maupun yang pergi ke Singapura dan Malaysia. Dari Penerbangan AirAsia untuk rute Kuala Lumpur-Lombok ada 10 penerbangan tiap minggu.
Namun saat ini, hampir setengahnya adalah wisatawan asing yang berlibur ke Nusa Tenggara Barat. Untuk menduku dibukanya rute dari dan ke Lombok. Saat ini sudah ada dana khusus insentif sebesar 1,6 miliar bagi maskapai yang membuka jalur langsung, khususnya ke Australia. Negeri Kanguru merupakan salah satu penyumbang wisatawan terbanyak ke Lombok.
Peningkatan wisatawan yang berkunjung ke Lombok memang menjadi pertimbangan perlunya pengkajian pembukaan rute baru penerbangan. Saat ini, sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar ketiga penyumbang PDB Nusa Tenggara Barat, setelah tambang dan pertanian, pariwisata menjadi
(Ka-Es)

Mataram – Deca Warnana
Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membangun lembaga pendidikan, yang melatih tenaga kerja Perhotelan dan Tata Boga handal. Jurusan itu disesuaikan kebutuhan pasar di NTB.
Koordinator Pendidikan Vokasional Berkelanjutan (PVB), Hanifah Ferry Mursidan Baldan, merencanakan akan membuat lembaga pendidikan tingkat Diploma II. Jurusannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” jelas Hanifah.
Hal itu diungkapkannya usai bertemu Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi di ruang kerja Gubernur setempat, Kamis (11/2). Dalam pertemuan itu, selain beserta rombongan juga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj Erica Zainul Majdi, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs H Lalu Syafi’i, dan Kepala Biro Humas dan Protokol, H Yusron Hadi.
Metode pembelajaran akademi komunitas ini 40 persen di kelas dan 60 persen di lapangan. Dipilihnya jurusan Perhotelan dan Jasa Boga, karena dua jurusan ini jadi favorit dan diinginkan user (pengguna tenaga kerja), “Pariwisata adalah bidang yang diminati saat ini,” ujar istri Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursydan Baldan, ini.

Akademi tersebut tidak hanya mengajarkan keterampilan tapi juga menanamkan nilai (value), seperti tauhid dan nilai kebangsaan. Lulusannya tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi didukung juga kepribadian yang baik, bekerja professional dengan tetap mengamalkan nilai-nilai agama dan kebangsaan. “Seperti seorang diplomat yang bekerja di luar negeri,” kata Hanifah.
Gubernur NTB Dr TGH M Zainul Majdi menyambut baik rencana pembangunan akademi tersebut. Itu sesuai dengan visi misi NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera. Lembaga pendidikan tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia di NTB, sehingga dapat bersaing dengan SDM dari luar daerah maupun luar negeri.
“Syukur alhamdulillah, ibu Hanifah memilih Provinsi NTB untuk membangun sekolah tersebut,” kata Gubernur.
Masyarakat NTB memiliki semangat tinggi bekerja di luar negeri. “Adanya akademi ini, masyarakat Lombok yang bekerja di luar negeri memiliki daya tawar. Sehingga tidak diremehkan di negara orang,” harap Gubernur,.
(lia/timred Biro Humas)