Gubernur Membuka Seminar Anti Korupsi

Bertempat di Hotel Golden Tulip, Kamis (14/4), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memenuhi undangan Partai Demokrat yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM yang ada di NTB dalam rangka membuka seminar Anti Korupsi bertajuk “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. (Humas NTB)

Kunjungan Konsul-Jenderal Australia di Bali

Gubernur NTB, TGH H MM Zainul Majdi menerima Konsul-Jenderal Australia di Bali, Dr Helena Studdert di ruang kerjanya, Kamis, (14/4). Konjen yang baru menjabat Januari lalu ini berkunjung ke NTB untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah NTB.

MATARAM – lombokjournal

Beragamnya organisasi profesi tidak harus selalu menimbulkan perselisihan atau persaingan. Sebaliknya, justru menjaga silaturrahim dan sinergitasnya dengan organisasi sejawat lainnya. “Mari kita buktikan,” ujar Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi kepada pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang bersilaturahim ke ruang kerjanya, Rabu, (13/4).

Sebagai salah satu organisasi profesi, Ikatan Guru Indonesia (IGI) diharap dapat menambah kekuatan konsolidasi guru secara keseluruhan, dan bergandengan tangan dengan organisasi profesi lainnya, seperti PGRI. Harapan itu dilontarkan gubernur kepada Wakil Ketua Umum IGI Pusat, Ernawaty M.Pd, Ernawaty yang didampingi pengurus IGI NTB, yakni Ketua IGI, Ulil Amry ,S.Kom, Wakil Ketua Eka Wahyuningsih dan Sekretaris Halil Subabiono.

Dalam kesempatan sama, Ernawaty mengatakan sebagai organisasi baru, dengan anggota guru-guru muda yang memiliki semangat untuk berinovasi, IGI memiliki berbagai program yang telah dan terus dijalankan. Sejak disahkan oleh Kemenkumham 2009 silam, IGI terus berinovasi dan berbagai program yang mengarah kepada peningkatkan kualitas anggotanya. Seperti program literasi, program guru saudara, dan program guru menulis.

Ketua IGI NTB Ulil Amry ,S.Kom melaporkan, pada Kongres ke-2 IGI di Makassar beberapa waktu lalu, Gubernur NTB ,Dr.TGH.M.Zainul Majdi mendapat penghargaan dari IGI Pusat, atas perannya sebagai Kepala Daerah yang peduli guru. Disampaikannya rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional IGI yang akan berlangsung di Mataram, 20-22 April 2016 mendatang.

“Pesertanya ada 200 orang, berasal dari perwakilan IGI seluruh Indonesia, dan kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir pada pembukaan rakernas nanti,” Harap Ulil.

Gubernur berpesan, untuk pelaksanaan programnya, IGI secara teknis melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas dikpora. Tak kalah pentingnya bagi sebuah organisasi senantiasa mempertahankan solidaritas dan kekuatan internal, untuk menghadapi kekuatan dari luar.

“Sebagai organisasi profesi, sebaiknya harus punya daya tawar terhadap pihak luar, untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk juga bisa menjadi fasilitator anggotanya dengan Pemerintah Daerah,” kata Gubernur.

IGI harus bisa menjadi tempat untuk mengasah kemampuan dan kompetensi anggotanya. “Kalo para guru bisa mengasah profesionalitasnya, menyempurnakan kompetensinya, maka akan berkorelasi langsung terhadap kualitas pendidikan kita,” kata gubernur.

Melalui pengurus IGI, Gubernur juga mengajak guru-guru lebih kreatif, dan memperluas wawasan, jangan hanya terpaku pada rutinitas.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM –  lombokjournal

Pemerintah harus menjamin, seluruh masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana, pasca bencana dan bahkan untuk mengantisipasi secara dini agar bencana tidak terjadi.  NTB seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, memiliki kerentanan terhadap kejadian bencana alam. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana harus terus dijaga dan dikelola baik.  “Kita harus membangun koordinasi dan memaksimalkan potensi masyarakat mengelola keadaan pasca terjadinya bencana,“ kata H Muhammad Nur.  

Sekretaris Daerah NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan itu, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan  Paska Bencana di Hotel Golden Palace Gebang Mataram, Selasa(12/4).  Kegiatan yang diinisiasi dan di dukung  oleh Kementerian PMK RI itu bekerja Sama dengan BPBD NTB. Sebelumdibuka,kegiatan itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rakor merupakan salah satu langkah stategis, wadah untuk menyatukan pandangan, menyamakan langkah bersama membangun sinergi dan koordinasi yang solid antara seluruh pemangku amanah khususnya dalam penanganan pasca bencana.

Maksimalisasi pelaksanaan UU no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi wajib dilaksanakan serta melengkapinya dengan berbagai usaha tambahan.

“Di antaranya dengan membuat draft kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pascabencana, meningkatkan koordinasi dan optimalisasi penanganan bencana dalam menunjang program nawacita ke 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,,“ kata Sekda.

Mensinerjikan Upaya pemerintah

Rakor Penanggulanan Bencana dihadiri Deputi Bidang Koordinasi  Kerawanan Sosial  dan Dampak Bencana yang diwakili Asisten Deputi  Penanganan Paska Bencana Ibu  Dra. Detty Rosita M.Pd  Dra. Detty Rosita M.Pd selaku Ketua Panitia menyampaikan, Rakor Penanggulangan paska bencana ini dihadiri stake holder terkait seperti Kepala SKPD, Unsur Masyrakat, Tokoh Agama.

“Kegiatan rakor untuk mensinergikan upaya Pemerintah dan langkah langkah yang diperlukan dalam perlindungan masyarakat juga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak ,” kata Detty.

Rakor dilaksanakan dalam dua Panel (Sesi) yaitu Panel Pertama akan membahas tentang  Kebijakan  Penanganan  Penilaian Kerusakan  Paska Bencana dan kebijakan Pemberdayaan  MAsyarakat Pedesaan.  Panel Kedua  akan membahas  tentang  Penangan Paska Bencana Berbasis Masyarakat dan Proses penanganan bencana  pada saat terjadinya  Bencana di NTB.

Biro Humas Prov NTB.

MATARAM – lombokjournal

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), terdiri dari H.Parmuji (Ketua Umum), Wisnu Brata (Wakil Ketua), Syafrudin (Sekjend), beserta Ketua APTI NTB, bersilaturrahim dengan Gubernur NTB, Senin (11/4).

Kehadiran Ketua APTI bersama rombongan selain dimaksudkan untuk silaturrahim, pengurus juga memohon dukungan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, yang hingga kini, belum dibahas.

Badan Legislasi DPR masih meminta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu menurut Ketua Umum APTI, H.Parmuji dukungan Gubernur NTB selaku Kepala Daerah sentra penghasil tembakau nomor 3 di Indonesia, sangat penting. Ia berharap, RUU ini secepatnya dapat disahkan sebagai Undang-Undang (UU), agar dapat menjadi pelindung dan berpihak kepada kesejahteraan petani tembakau lokal.

Sementara itu, gubernur yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi menyambut baik dan menghargai segala upaya yang ditempuh APTI, selaku organisasi pertembakauan. “Organisasi ini sangat baik sebagai wadah untuk menyuarakan secara utuh kepentingan para petani tembakau,” tuturnya.

Namun demikian, Ia menyadari masalah tembakau sama halnya dengan masalah produk lainnya yang memerlukan dukungan pemerintah daerah, baik pendanaan maupun regulasi.“Untuk itu kita harus pandai memproteksi diri,” pesan gubernur.

Menurut gubernur, posisi pemerintah harus berpihak kepada petani tembakau dan industri turunannya. Untuk itu, terhadap RUU tembakau, gubernur sangat mendukung agar RUU pertembakauan ini segera dituntaskan guna menjamin kesejahteraan para petani tembakau lokal dan tentu mengajak seluruh pihak untuk mengamankan serta mengawal agar prosesnya bisa berjalan lancar, karena sangat sesuai dengan kondisi pertembakauan di tanah air.

Sebagai bentuk dukungannya atas RUU ini, gubernur juga menugaskan Kepala Dinas Perkebunan Budi Subagio yang saat itu hadir, untuk segera bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU pertembakauan.

Dan yang kedua, gubernur juga akan bersurat ke Menteri Keuangan terkait dengan pengenaan tarif cukai tembakau impor untuk melindungi produk tembakau lokal. Pada bagian lain, gubernur juga berharap agar alokasi dana cukai tembakau yang diterima daerah selama ini agar makin tahun makin teralokasikan lebih besar ke petani tembakau, untuk peningkatan produksi dan kualitas produk tembakau.

Intinya, Gubernur berharap semua masalah bisa diselesaikan dengan substansi yang memihak kepada petani.”Dibalik masalah ini, ada masa depan para petani yang harus diperjuangkan untuk dapat menghidupi keluarganya, pungkas gubernur

Biro Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongan di Pendopo Timur Gubernur NTB, Selasa (12/4/2016). Bonaria menyampaikan beberapa kegiatan utama MCA-I di NTB sepanjang 2 tahun terakhir.

Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. NTB H. Yusron Hadi, ST, M. Um menjelaskan hal utama yang disampaikan antara lain: Unit Layanan Pengaduan (ULP) NTB masuk ke dalam 5 besar dari total 29 Provinsi yang ikut ke dalam program MCA-I.

Tahun 2016 ini, MCA-I akan mulai memperkenalkan metode-metode procurement sesuai dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo yang ingin mendorong infrastructure development melalui pendekatan Public Private Partnership (PPP).

NTB adalah salah satu provinsi yang melaksanakan 3 Project Compact MCA-I, yaitu kesehatan, modernisasi pengadaan, dan kemakmuran hijau. Modernisasi pengadaan akan dilaksanakan di tingkat provinsi, sedangkan kesehatan dan gizi adalah program untuk mengurangi pertumbuhan terhambat pada anak-anak.

“Project Stunting (tinggi badan di bawah rata-rata) dilaksanakan di 11 provinsi, salah satunya di Provinsi NTB dan untuk di Provinsi NTB akan dilaksanakan di 8 Kabupaten,” jelas Bona.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan akan mendukung penuh hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I. “Mudah-mudahan program yang dirancang oleh MCA-I berhasil dilaksanakan di NTB,” harapnya.

Jika MCA-I bekerja nantinya dapat menghasilkan data yang bisa digunakan dan memantau setiap proyek agar lebih efektif. “Jangan sampai proyek yang dilakukan oleh MCA-I mengganggu sistem yang telah ada di masyarakat. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem di masyarakat harus diberikan kompensasi agar tidak menimbulkan masalah sosial,” pungkasnya.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Perbincangan “alot” guna menyelesaikan sengketa tanah di Pulau Kalong wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Selasa pagi (12/04/2016). Perbincangan berlangsung sebagai upaya mendapatkan solusi komprehensif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti diketahui, Pulau Kalong adalah pulau yang terletak di sebelah utara Desa Poto Tano. Asal mula diberi nama Pulau Kalong karena banyak terdapat Kalong (kelelawar). Luas Pulau Kalong kurang lebih 196,8 ha dengan panjang pantai 5,28 km dan jarak terdekat dari daratan adalah 2,38 km.

Wagub menyiratkan harus ada keputusan atas sengketa tersebut, apakah akan diselesaikan di tingkat Provinsi atau akan dibawa ke level Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, apapun hasil akhir dari keputusan tersebut, diharapkan dapat memberi solusi yang tidak akan merugikan pihak terkait baik warga, pemangku kepentingan dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa M. Husni Djibril B. Sc yang datang beserta stafnya. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M beserta staf,

Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Kasus raibnya Dirut RSUD NTB, dr Mawardi Hamry, dihangatkan oleh kalangan DPRD NTB. Ketua Komisi I,  H Ali Ahmat, akan memanggil Kapolda NTB, sebab pihak kepolisian dinilainya lamban menangani raibnya pejabat publik.

“Saya hanya ingin memastikan, keamanan masyarakat terjamin. Kalau ada orang hilang, dan polisi tidak becus kerjanya, ini menjadi tanda tanya masyarakat,” kala Ali Ahmat seperti dikutip harian Suara NTB, Sabtu (9//4). Komisi I menangani bidang hukum dan keamanan.

Hingga lebih dua pekan sejak pihak keluarga Mawardi Hamry. Jejak yang bersangkutan seperti hilang ditelan bumi. Muncul berbagai asumsi atau spekulasi, namun sama sekali tak menjelaskan keberadaan yang bersangkutan.

Bahkan Tim Cyber Crime Mabes Polri ikut membantu Polda NTB untuk melacak Dirut RSUD itu. Hasilnya tetap nihil. Jangan heran, kalau kasus hilangnya Mawardi yang dikenal sebagai “salah satu tokoh penting di Pemprov NTB” jadi obrolan warung kopi.

“Kalau polisi gagal mengendus keberadaan Mawardi Hamry, berarti ada jaringan lebih canggih dari kelompok teroris, yang mampu melindungi jejaknya dari endusan polisi,” kata seseorang di sebuah kedai kopi di Jalan Langko, Mataram.

Polisi jaman sekarang tidak seperti jaman orde lama yang hanya mengandalkan informan. Tapi sudah menggunakan tehnologi canggih. “Seandainya hilangnya seseorang itu karena penculikan, yang menimbulkan korban, polisi justru lebih cepat menemukan. Kemungkinan besar, beliau aman-aman saja. Jadi ada kemungkinan yang bersangkutan bukan hilang tapi “disembunyikan” di lingkungannya sendiri,” kata penikmat kopi lainnya berspekulasi. Tentu, di warung kopi antara fakta dan imajinasi bisa campur baur.

Memang, di media sosial mempertanyakan kerja tim cyberdari mabes Polri. Terkait sinyal terakhir yang tertangkap, mengapa tidak melacak sinyal sebelumnya. Bukankah sistem pada GPS memiliki terminal induk yang merekam sinyal secara sistematis (sebelum sinyal terakhir/ sinyal awal). Komentator kinerja pemerintah di media sosial terkesan menyampingi kasus ini

Setelah Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) tidak berani memberikan aliran rekening Mawardi Hamry, dengan alasan kelak bisa mendapat gugatan dari yang bersangkutan. Tinggal ditunggu bagaimana penjelasan Kapolda NTB bila pihak Komisi I DPRD NTB jadi memanggilnya.

Suk

MATARAM- lombokjournal

Kunjungan Kerja (Kunker)Wagub NTB, H Muhammad Amin,SH, MSi  ke Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk mengevaluasi alokasi Dana Desa. Selain menyerap aspirasi, Wagub sekaligus ingin mengetahui permaslahan dan kendala yang di hadapi Aparatur Desa dalam membelanjakan Dana Desa, (Kamis, 7/4)

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Propinsi NTB dengan jumlah desa sebanyak 995 desa, tahun 2015 menggelontorkan Dana Desa berjumalah Rp301 miliar lebih. Tahun 2016, Dana Desa yang turun meningkat menjadi Rp667 miliar lebih.

Amanah Undang-undang tersebut mewujudkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan maupun layanan untuk masyarakat, Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa,  agar desa tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin SH, M.Si melaksanakan kunker di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Sedang di Kabupaten Lombok Timur, kunker dilaksanakan di Desa Keruak dan Desa Tempet, Kecamatan Keruak. Sekretaris Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD ) Propinsi NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si ikut mendamping Wagub

Di Desa Mujur Kecamatan Keruak Wagub diterima Camat Praya Timur, H. Muliyardi Yunus, Kapolsek Praya Timur H.L Selamat R, dan Sekretaris BPMPD Kabupaten Lombok Tengah,

Wagub melakukan peninjauan langsung terkait dengan pelayanan E KTP, dan mengunjung SLB (Sekolah Luar Biasa ) yang berada di Komplek Kecamatan Praya Timur. Di SLB itu Wagub berdialog dengan Para Guru dan Kepala sekolah terkait penyelenggaran Belajar Mengajar.

“SLB ini berdiri sejak tahun 2013, memiliki siswa 48 orang dan 6 orang tenaga pendidik,” kata Kepala SLB, Ibu Mariani. Kepada Wagub ia mengutarakan kebutuhan SLB seperti Alat Praga dan buku bacaan.

Usai kunjungan ke SLB, Wagub mendengarkan laporan Camat Praya Timur terkait Progres Capaian Realisasi dan kendala yang dihadap Aparatur Desa di Kecamatan Praya Timur. Camat Praya Timur mengungkapkan, Pelaksanaan Dana Desa berjalan dengan baik walaupun ada kekhawatiran dari aparat desa terkait permaslahan hukum jika terjadi kekeliruan.

Program Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dalam sambutannya. Wagub mengatakan bahwa kehadiranyad di tengah masyarakat Desa Mujur ingin melihat langsung Pelaksanaan dana desa, baik secara fisik maupun progress laporan dari aparat terkait.

“Aparatur Desa hars senantiasa memprogramkan anggran desa sesuai kebutuhan masyarakat, karena program yang baik adalah program yang dapat dirasakan langsung keberadaannya oleh masyrakat,” kata wagub.

Diharapkan,  para Kepala Desa tidak ragu-ragu membelanjakan ADD dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, “Kalaupaun ada kekeliruan secara Administrasi hendaknya itu tidak di jadikan temuan opetugas. Namun kesalahan administrasi harus di perbaiki kedepannya,” kata . Wagub.

Aparur Desa juga diharapkan terus membangun Komunikasi dengan Inspektorat, BPPKP supaya dalam pelaksanaan ADD tidak ditemukan Maladmninstrasi. Pelaksanaan ADD hendaknya di laksanakan dengan transparan, akuntabel dan melibatkan stake holder terkait.

Seusai kunjungan kerja di laksanakan di Mujur Wakil Gubernur melakukan peninjauan langsung ke lapangan, kemudian berlanjut ke desa Keruak dan Desa Tempit Kecamatan Keruak Kabuaten Lombok Timur.

Sebelum bertolak ke Mataram W akil Gubernur NTB H. Muh.Amin sempat mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren yaitu Ponpes Al Ikhlas ”Madrasah TsanawiyahAl-Ihklas” yang ada di Desa Stungkep. Wakil Gubernur Beramah tamah dan berdialog dengan para Guru dan Siswa

(Syamsul btj/Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Workshop Audit Investigatif bagi Auditor Inspektorat di Wilayah se-Provinsi NTB, yang baru Pertama kali dilakulan secara menyeluruh di NTB, berlangsung di Aula Inspektorat NTB, Mataram (Selasa, 5/4), dibuka Gubernur  NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi.

Sebelum membuka acara tersebut Gubernur menghimbau, agar  APIP terus belajar dan menambah wawasan agar makin berkompeten melaksanakan pengawasan internal. Workshop ini dinilai gubernur, merupakan wujud nyata dari upaya bersama menciptakan harmoniasi semua pihak baik pemerintah, auditor dan penegak hukum.

“Peran APIP dan workshop ini sangat penting untuk memastikan perencanaan besar oleh pemerintah pusat mengalir dan terlaksana di daerah dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Gubernur juga menyampaikan komitmen kepada BPKP, pihak Pemprov NTB membuka diri untuk terus bekerjasama dengan BPKP dalam pengembangan kapasitas aparaturnya.

Permintaan Investigasi Meningkat

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BPKP Prov. NTB mengatakan,  kegiatan workshop tersebut untuk meningkatkan  kemampuan  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebab dengan banyaknya bergulirnya dana ke Desa saat ini, permintaan dari kejaksaaan dan kepolisian untuk menginvestigasi pertanggungjawaban keuangan di pemerintah desa semakin meningkat.

Kegiatan tersebut merupakan persiapan diklat bagi APIP untuk memiliki sertifikat audit investigatif.  Dengan demikian, Kajati maupun Kapolda NTB dapat meminta Inspektorat untuk melakukan audit.

“Tentu,  pada awalnya BPKP tetap akan mandampingi,” ungkapnya.

Di tempat sama, Deputi BPKP Bidang PengawasanInvestigasimenyampaikan juga melaporkan, jumlah auditor investigasi BPKP yang ada saat ini belum mamadai. Ini dibandingkan dengan progresivitas pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

“Tidak ada jalan lain selain BPKP harus berusaha keras turut serta membangun kapasisats, kapabilitas dan meningkatkan teman-teman APIP,” ungkapnya.

Dikatakannya, pelatihan ini dilakukan di NTB karena BPKP menilai harmonisasi BPKP dengan penegak hukum serta APIP di Provinsi maupun Kabupaten Kota sudah terjalin baik.

Dilaporkan Kepala Perwakilan BPKP NTB, pelatihan ini diikuti oleh 36 orang dari seluruh kabupaten/kota se NTB.  Tiap kabupaten/kota mengirim satu tim beranggotakan 3-4 orang. Pelatihan itu yang diinisiasi Perwakilan BPKP Prov.NTB itu dilaksanakan selama 3 hari kedepan.

Pembukaan dihadiri oleh DeputiBPKP Bidang Pengawasan Investigasi, Iswan Elmi,  Kepala Perwakilan BPKP Prov.NTB, Bornado Hutauruk, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Martono S.H.,M.H. Irwasada Polda NTB, Inspektur Inspektorat NTB. Kapolres Mataram, Kajari Mataram.

 Suk (foto: Humas NTB)

MATARAM – lombokjournal

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 tingkat Provinsi NTB untuk penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2017, dibuka Gubernur TGH M Zainul Majdi di Hotel Lombok Raya Mataram (Senin, 4/4). “Kita perlu bersinergi, kita punya target-target yang tidak ringan,” kata gubernur.

Gubernur menegaskan, Musrenbang juga menyangkut aspek politik. Karena visi/misi Bupati/Walikota dan Gubernur dipadukan, agar menghasilkan rumasan yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam sambutannnya gubernur menekankan, perencanaan program-program yang efektif dan efisien harus disesuaikan kemampuan fiskal yang ada.  Sebab perlu mengamankan sektor-sektor penting yang dijadikan prioritas, dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan.

“Tidak kalah penting adalah menjaga daya dukung lingkungan yang berkelanjutan untuk keberhasilan sektor pembangunan yang telah kita tetapkan,” kata gubernur mengacu tema musrenbang “Percepatan Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualit as lingkungan untuk mengurangi kemiskinan.”

Secara khusus, gubernur berpesan kepada Bupati/Walikota. Poin penting pesannya, menyangkut, pertama, illegal loging masih marak di NTB. Karena itu ia mengajak Kepala Daerah dan semua stake holder memberikan atensi mengatasi masalah ini.  Lebih dari itu, mengajak kepala daerah merevitalisasi Awiq-awiq atau kearifan lokal di NTB, untuk mengatasi masalah sosial dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.

Kemudian, Bupati/walikota harus membahasakan secara persuasif kepada masyarakat terkait pembentukan kawasan strategis baru untuk menjaga kondusifitas investasi pada kawasan strategis tersebut.

Dan terakir,  penting menjaga lahan pertanian berkelanjutan. Caranya, dengan mengeluarkan regulasi supaya NTB tetap bisa menghasil komuditas pokok untuk masyarakat.

Jangan Cuma Seremoni

Sebelumnya, Kepala Bappeda Prov. NTB H. Chairul Mahsul,SH, MM, dalam laporannya mengatakan.  Musrenbang bertujuan menyelaraskan RKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Khususnya terkait rencana pendanaan program yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan yang akan diusulkan melalui APBN tahun angaran 2017.

Chairul Mahsul mengatakan, indikatif usulan pembiayaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD provinsi terdiri dari 403 Program dan 931 kegiatan.  Proyeksi pagu anggarannya sebesar  Rp.1.279.412.697.006,-, baik dari inisiatif SKPD Provinsi maupun dari Kabupaten/Kota.

Program dan usulan kegiatan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan program Nasional Nawacita, seperti termuat di RPJMN, pengusulan pembiayaannya melalui APBN yang telah terdata dalam aplikasi e-Musrenbang, diusulkan 123 program dan 1.030 kegiatan.

Usulan pembiayaannya sebesar RP13.153.062.780.000, akan dibahas lebih lanjut sebagai baseline dan atau newinitiative dengan kementrian dan lembaga dalam pra-Musrenbang Nasional, direncanakan pertengahan April medatang di Bappenas.

Sekjen Kemendagri yang juga menyampaikan sambutannya menghimbau Musrenbang jangan hanya menjadi acara seremonial saja. “Perumusan RKPD tentu akan diikuti dengan tindak lanjut operasionaliasi di tahun 2017,” ungkapnya.

Dijelaskannya, setelah RKPD akan diteruskan dengan perumusan KUAPPAS agar jangan dibuat lebih makro dari RKPD. Setelah KUAPPS, dilanjutkan dengan meyiapkan Perda APBD yang menterjemahkan kehendak program-kegiatan dibiayai dengan  sumber APBD.

Ia menitipkan dokumen RKPD 2017 harus sudah inklusif terhadap kebijakan untuk stake holder di luar pemerintah daerah, karena forum ini menampung aspirasi masyarakat yang dapat tersalurkan melalui DPRD. “Tidak hanya berbicara tentang SKPD dan programnya tetapi juga bagaimana implikasinya bagi pihak di luar,” pungkasnya.

Penganugerahan Pengripta

Pada pembukaan Musrembang, dilaksanakan penganugrahan Pengripta Provinsi NTB tahun 2016. Penganugerahan itu merupakan penilaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2016 kabupaten/kota se-NTB. Rencana kerja itu yang berlaku secara sah dalam bentuk peraturan Bupati/Walikota atau peraturan Daerah, yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Lombok Utara, terbaik 2 diraih oleh kabupaten Bima, dan terbaik 3 diraih oleh Kabupaten Sumbawa. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur NTB yang diterima langsung oleh Bupati masing-masing daerah pemenang.

Tampak hadir dalam Musrenbang 2016, Anggota DPD RI dapil NTB H. Suhaimi Ismi, Sekjen Kemendagri Dr. Yuswandi A. Tumenggung. M.SC, MA., Deputi Bappenas bidang pengembangan regional, Dr. Arifin Rudiyanto, Deputi Menko Maritim dan SDA bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Dr. Safri Burhanudin, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran. Irjenpol Arief Wachyunadi, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj Erica Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB Mori Hanafi, Forkopimda Provinsi NTB.

Suk (Foto: Humas Provinsi NTB)