LOMBOK UTARA – lombokjournal

Kalau Dana Desa dipergunakan sesuai pemanfaatan dan prosedur, akan didukung semua pihak. “Yang dilarang adalah sengaja menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi,” kata Wakil Gubernur (Wagub), H Muhammad Amin, saat melakukan kunjungan kerja terkait penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pamenangan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis, (21/04).

 Kunjungan kerja tersebut merupakan agenda rutin Wagub pada seluruh Kabupaten/Kota se NTB.  Hal ini dilakukan untuk memastikan, penggunaan Dana Desa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  Secara khusus, untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat.

Wagub menegaskan, Kepala Desa jangan ragu dan takut dalam menggunakan Dana Desa. Sebab dana tersebut memang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan itu Wagub yang didampingi Sekretaris Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi NTB, Drs.Fathul Gani, M.Si. dan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH.

Ditekankannya, agar penggunaan Dana Desa mengacu pada aturan yang berlaku, agar terhindar kesalahan dalam penggunaan dana tersebut. “Kalaupun terjadi kesalahan dan kekurangan administrasi terkait pengalokasian dana tersebut, hal itu dapat diperbaiki,” ungkapnya  di hadapan seluruh Kepala Desa dan Pendamping Desa se-Kabupaten Lombok Utara

Orang nomor dua di NTB tersebut mengharapkan pertisipasi seluruh masyarakat dalam membangun desa, mengingat besarnya dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin SH. menyampaikan perlunya sosialisasi dan pembinaan terkait penggunaan dana tersebut.  “Saya ingin menyampaikan agar kepala desa tetap hati-hati menggunakan dana tersebut. Jangan sampai, penggunaan dana tersebut akan berujung pada proses hukum,” jelasnya.

Bagaiana pun, dengan pengalokasian dana itu semangat membangun masyarakat makin meningkat. Sehingga, Wabup minta semua kepala desa mengikuti pembinaan dan sosialisasi dengan serius, agar mendapatkan pemahaman yang utuh.

Memantau Kegiatan Desa

Usai sosialisasi, Wagub H Muhammad Amin bersama Wakil Bupati Syarifuddin beserta rombongan memantau ke Dusun Kakol Karang Bangket Desa Pamenang Timur. Wagub memantau pengerjaan saluran parit di desa tersebut yang sebagai salah satu program Dana Desa tersebut. Kades Pamemang Timur, Maknum menjelaskan kehadiran Dana Desa sangat membantu pembangunan yang ada di desa terbut.

“Banyak sekali yang dapat kami lakukan dengan dana desa ini. Harapan kami, pembinaan dan pendampingan dapat terus dilakukan,” ungkap Maknum.

Kemudian Wagub melanjutkan pemantauan tersebut ke Dusun Montong Bae Desa Pamenang Barat. Saat itu, Wagub dan rombongan disambut Kepala Desa dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan pembangunan desa tersebut.

Hafizdun dan Nurbiatun merupakan dua warga dusun tersebut yang memohon dukungan ke pemerintah terkait dengan fasilitas Pusat Pendidikan dan Diklat masyarakat yang selama ini masih disewa.

Wakil Gubernur menyampaikan pengadaan fasilitas tersebut dapat dilakukan dengan mengalokasikan Dana Desa. “Dari saya juga akan ada bantuan,” pungkas pria kelahiran Sumbawa tersebut.

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

‘Forum Diskusi Road Map Menuju Keadilan Gender di NTB’ yang dibuka Gubernur  NTB, TGH M Zainul Majdi, di Hotel Golden Tulip Mataram, Kamis (21/4), yang diprakarsai Australia Award, memberi sumbangan pikiran tentang gerakan mewujudkan keadilan gender di NTB.  Atun Wardatun, peneliti dan pengajar IAIN Mataram, menegaskan pentingnya mendialogkan isu-isu gender dengan nilai-nilai lokalitas

“Kalau agama kita bisa melakukan interpretasi, kenapa budaya tidak,” kata Atun saat bicara dalam forum diskusi tersebut.

Seperti gagasan yang pernah ditulisnya dalam kata pengantar buku kompilasi tulisan Jejak Jender yang sudah diterbitkan Pusat Studi Wanita IAIN Mataram tahun 2009, Atun kembali menegaskan pentingnya mendialogkan isu gender dengan teks keagamaan maupun nilai-nilai lokalitas.

Memang hingga kini, perjuangan gender masih dihubungkan dengan nilai Barat. Itu berarti dinilai bertentangan dengan agama maupun tradisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB.

Padahal kalau didialogkan akan membuka pemahaman lebih baik. “Islam bukan saja tidak bertentangan dengan isu jender, bahkan hadir sebagai agama yang mensederajatkan perempuan dan laki-laki,” kata Atun yang sempat menyinggung terpilihnya bupati perempuan pertama di Bima, dan yang juga pertama di NTB.

Sayang Atun tak menjelaskan, apakah terpilihnya bupati perempuan di Bima itu ada hubungannya dengan masyarakat mBojo yang mulai terbuka pemahaman agamanya.

Isu Gender dan Akar Budaya

Menurut Atun, melandaskan jender pada agama sudah menjadi pembahasan terbuka berbagai kalangan. Namun mendialogkan gender dengan tradisi masyarakat setempat, masih jarang dilakukan.

“Jender masih dianggap tidak punya akar budaya dalam masyarakat kita,” kata Atun.

Padahal, substansi perjuangan gender untuk menciptakan relasi yang setara dan adil bisa ditelusuri dan digali pada budaya dan tradisi masyarakat kita. “Sebagai upaya transformasi dan konstruksi sosial, perjuangan jender mutlak harus memperhatikan lokalitas,’ tegas Atun.

Dalam buku Jejak Jender termuat tulisan-tuisan yang berupaya menggali dan menelusuri kearifan lokal.   Khususnya tradisi tiga etnis di NTB yang mendukung (in line with) maupun yang bertentangan (contras from) dengan isu kesetaraan jender.

Buku Jejak Jender setidaknya membuat ‘melek’ tentang nilai lokalitas yang kita miliki for best and worst (dalam konteks memuji atau mengkritik). Dan tentu, tulisan-tulisan dalam buku itu bukan satu-satu interpretasi terhadap fakta lokalitas yang terjadi di tiga etnis di NTB.

“Nilai kesetaraan sesungguhnya menjadi jejak sejarah kehidupan di nusantara,” kata Atun.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Bersamaan peringataan Hari Kartini, Australia Award menyelenggarakan ‘Forum Diskusi Road Map Menuju Keadilan Gender di NTB’ yang dibuka Gubernur  NTB, TGH M Zainul Majdi, di Hotel Golden Tulip Mataram, Kamis (21/4) pagi.  “Indonesia merupakan negara beragama dan mayoritas Islam terbesar di dunia dengan tingkat ketimpangan dan perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan masih tinggi,” ujar gubernur.

Gubernur TGH. M. Zainul Majdi mengakui, perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan harus makin gencar dilakukan. “Sebab kesetaraan antara kaum laki – laki dan perempuan dalam berbagai bidang dan sektor di tengah masyarakat, belum sepenuhnya terwujud secara maksimal,” ujarnya.

Sebagian besar peserta forum diskusi itu adalah para aktivis perempuan, dengan pembicara para akademisi yang aktif bergerak dalam pusat studi di kampus-kampus di Mataram. Di antara pembicara lainnya, dua akademisi perempuan yang menjadi pembicara yaitu  Atun Wardatun dan Nikmatullah. Keduannya adalah peneliti dan pengajar di Institut Ilmu Agama Negeri (IAIN) Mataram.

Menurut Gubernur Majdi, mewujudkan budaya berkeadilan gender melalui gerakan kemasyarakatan, dibutuhkan regulasi dan aturan yang jelas.  Gerakan kemasyarakatan itu akan mewujudkan kesetaraan gender.

“Selain melindungi kaum perempuan dan anak dari praktek kekerasan dan eksploitasi, regulasi yang jelas diperlukan sebagai upaya pemda melakukan pemberdayaan,” tegas gubernur yang pagi itu didampinng Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Lalu Gita Aryadi

Sejauh ini, menurut gubernur, Pemprov NTB telah melahirkan peraturan daerah, termasuk Peraturan Gubernur tentang pencegahan usia dini perkawinan. “Ini merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan budaya berkeadilan gender,” pungkasnya.

Forum diskusi ini diharapkan bisa melahirkan banyak gagasan atau masukan dari masyarakat, agar mampu menciptakan rekayasa positif, menciptakan budaya berkekeadilan gender.

Suk.

(Foto: Jhon /Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

KSB – lombokjournal,com

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi mengajak tiap hari menjadi kegiatan gotong royong. “Presiden Joko Widodo mencanangkan bulan bhakti gotong royong, hanya sebulan. Tapi saya lihat di KSB, menjadikan gotong royong tidak hanya sebagai program satu bulan, tetapi setiap hari, setiap saat,” katanya di Aula Kantor Bupati KSB, Rabu (20/4).

Hj Erica mengatakan itu dalam acara pembekalan, agar masyarakat memahami tujuan dilaksanakannya program gotong royong. Penyelenggaraan kegiatan pembekalan yang dilakukan Pemkab KSB itu dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung untuk melaksanakan program daerah dengan sistem gotong royong (PDPGR),

Pemkab. KSB telah memilih masyarakat menjadi tim atau agen hingga di tingkat desa. Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi yang diundang hadir sebagai narasumber, sangat antusias dengan konsep gotong royong dalam pembekalan.

“Karena itu yang bapak-ibu lakukan, agar budaya gotong royong di KSB ini dapat berjalan lancar dan mampu membuat kabupaten ini menjadi kabupaten dengan jiwa gotong royong yang luar biasa,” harapnya.

Erica mengajak seluruh komponen pemerintahan dan tim atau agen PDPGR terpilih mengerjakan pekerjaan secara gotong royong dengan jujur, ikhlas dan sungguh-sungguh.

Sesuai motto KSB yaitu pariri lema bariri, yang artinya semangat saling membangun dan menjaga daerah, saling membantu satu sama lain.

“Bisa kita lihat dari slogan KSB, bahwa daerah ini punya ruh gotong royong. Mari kita bersama  dukung program ini supaya KSB ini jadi kabupaten yang punya jiwa semangat gotong royong yang besar,” pungkasnya.

Suk

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Perusaan properti yang bergerak di bidang perumahan dari Jepang, Arnest One Corporation Japan, mengungkapkan minatnya berinvestasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu diungkapkannya setelah bertemu Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, di ruang kerjanya, Rabu (20/4)

Tadayasu Ogawa, General Manager Arnest One Corporation Japan menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya adalah perusahaan property bidang perumahan rakyat nomor satu, tercepat, terkuat, dan mampu mendirikan rumah sebanyak 100 unit per hari. Arnest One Corporation Japan membaca peluang mmenjanjikan untuk berinvestasi di NTB.

Dalam kesempatan sama, Jal Arakawa selaku President Director dari PT. Indonesia Human Support, yang ikut bersama rombongan yang menemui Wakil Gubernur mengungkapkan misinya membentuk SDM berkualitas para pelajar lulusan SMK.

Rencananya siswa/siswi lulusan SMK atau yang pernah bekerja di Jepang akan dididik agar bisa bekerja di Jepang. “Atau ketika kembali lagi ke daerah asalnya, bisa mengembangkan kembali keahlian selama berada di Jepang. Dengan kata lain, ini untuk membentuk SDM berkualitas,” kata Jal Arakawa.

Menanggapi hal tersebut, Wagub NTB sangat antusias. Hal ini mennjadi faktor pendukung SDM di NTB agar semakin berkualitas.

“Hal ini dapat membuka peluang kerja dan menyerap tenaga kerja. Sebab NTB masih memiliki angkatan kerja yang belum produktif,” ungkap Wagub.

Suk

(Biro Humas Pemprov NTB

MATARAM – lombokjournal

Direktur DRK Bank Indonesia Dr.Siti Astiyah dan Manajer BI Ali Sakti bertemu dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerja gubernur, Selasa (19/4).  Dalam pertemuan itu, Direktur DRK BI didampingi Kepala Perwakilan BI NTB Prijono, Tazkia Microfinance Center Andi Ihsan di ruang kerjanya,.

Dr.Siti Astiyah mengatakan, tujuan kunjungannya adalah unntuk mencari informasi terkait program yang dimiliki Provinsi NTB dalam mengurangi kemiskinan.

“Kami melihat pengentasan kemiskinan di Provinsi NTB dinilai cukup berhasil. Oleh karena itu, kami ingin mengadopsi program tersebut agar dapat diterapkan ke provinsi lain,” ujarnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur Majdi mengatakan program yang berhasil di terapkan di NTB, tentu juga akan  berhasil juga diterapkan di daerah lain.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur menyampaikan lumbung bersaing yang dilaksanakan oleh Baittutamkin sebagai Program Unggulan di NTB, karena mengandung beberapa unsur, yaitu percepatan dan berkontribusi nyata.

“Kedepannya, kami ingin mengeluarkan kebijakan agar dapat mengkonversi lembaga keuangan yang dimiliki oleh daerah menjadi lembaga keuangan berbasis syariah. Untuk mendukung hal tersebut, kita akan bangun pusat pendidikan ekonomi syariah,” pungkas gubernur.

(Biro Humas Pemprov NTB)

Peringatan HUT ke-66 Satpol PP dan HUT ke-54 Satlinmas Tingkat Provinsi NTB

MATARAM – lombokjournal

Peringatan HUT ke-66 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan HUT ke-54 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi NTB, digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, Selasa (19/4).

Dalam peringatan HUT kali ini mengusung tema “Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja Ke-66 dan Hut Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas Yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin., SH, M.Si mengatakan bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat, Satpol PP

dan Satlinmas harus memiliki grade yang ideal dengan pola sikap dan pola tindak yang mencakup unsur Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas.

(Biro Humas Pemprov NTB)

Rapat Pimpinan Pemprov NTB

Suasana Rapat Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dengan Kepala SKPD) Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (18/4).

Rapat Pimpinan (Rapim) dilaksanakan sebulan sekali dalam rangka Evaluasi Pimpinan terhadap Kinerja dan Program Strategis SKPD. Rapim biasanya menegangkan bagi Kepala SKPD yang kinerjanya belum maksimal, karena di dalam forum, Pimpinan akan meminta pertanggungjawaban kinerjanya.

Rapim kali ini, Gubernur menyampaikan beberapa arahan, diantaranya: tingkatkan realisasi anggaran dan terus berinovasi dalam memaksimalkan pelayanan publik

Kunjungan Penasihat Lembaga Pendidikan Islam

Penasihat Lembaga Pendidikan Islam Internasional Cabang Indonesia, Syeikh Khalid Ibn Abdullah Al-Hamodi, mengunjungi Gubernur NTB Dr TGH.M.Zainul Majdi, di ruang kerjanya, Senin (18/4).

Selain bersilaturrahim dengan Gubernur, kedatangan Syeikh Khalid beserta rombongan, terkait pelaksanaan Pertemuan Ulama dan Dai se Asia Tenggara, yang rencananya akan dilaksakan di Mataram, akhir Juli hingga awal Agustus mendatang.

Penasihat Lembaga Pendidikan Islam Internasional Cabang Indonesia, Syeikh Khalid Ibn Abdullah Al-Hamodi,berbincang dengan Gubernur TGH M Zainukl Majdi

MATARAM – lombokjournal

Besarnya peluang korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengusulkan agar program ini distop. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, kurang setuju.  Alasannya, kondisi obyektif masyarakat NTB masih butuh uluran tangan pemerintah.  Sebaliknya, pihak Pemkot Mataram tak keberatan moratorium (penghentian) program Bansos.

Menurut Gubernur Majdi, yang penting sebenarnya bagaimana Bansos benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan, hari Kamis (14/4) pekan lalu. Diakuinya, soal Bansos ini masyarakat tidak langsung merasakan manfaatnya.

Kalau kesejahteraan merata, memang Bansos tidak diperlukan lagi. Faktanya,, komdisi obyektif masyarakat NTB masih banyak yang butuh bantuan pemerintah. Dicontohkannya, kelompok difabel atau kelompok berpenghasilan rendah di masyarakat sering minta bantuan. “Ini harus dipikirkan,” kata Gubernur Majdi.

Menurutnya, dihapus atau tidak, atau diganti dengan nama lain tapi substansi bantuan sosial masih dibutuhkan masyarakat.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, justru senang bila program Bansos dihentikan. “Saya senang dimoratorium,” katanya.

Karena soal Bansos sudah diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005, memungkinkan pemda menyalurkan bantuan ke masyarakat. Tahun 2015 program Bansos di Mataram dianggarkan  Rp24 milyar, tahun 2016 meningkat menjadi Rp30,8 milyar. “Kalau dihentikan, ya tidak kita anggarkan,” kata Yance.

Penyelewengan Bansos

Sebelumnya, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko, mengatakan bahwa KPK pernah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri, terkait penghentian eksekusi anggaran Bansos.  Di daerah, modus korupsi korup yang mencolok masih soal mark up anggaran dan penyelewengan dana Bansos.

“KPK minnta agar Bansos tidak dilanjutkan. Bansos sangat tidak transparan,” kata Sujanarko, di Sesela, Lombok Barat, Rabu (13/4).

Dalam beberapa kasus, menurutnya, kuitansi item pembelanjaan tidak dapat diverifikasi. Sumbangan yang sumber dananya dari Bansor, faktanya sangat kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Suk

lombokjournal

Pembukaan acara Nutrition For Future Investment 

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi membuka sekaligus menjadi keynote speech dalam acara Nutrition For Future Investment (NFFI) Expo, Kamis (14/4). Acara yang berlangsung di Atrium Lombok Epicentrum Mall ini mengangkat tema Better Nutrition For Better Nation dihadiri Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mataram H. Awan Darmawan, S. Pd, M. Kes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg. Eka Junaidi.

Erica menyampaikan investasi yang paling signifikan manfaatnya adalah investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Jika manusianya sakit-sakitan, maka akan menjadi beban bagi Negara.

“Investasi tidak melulu tentang pembangunan infrastruktur tetapi investasi SDM. SDM yang tidak sehat akan menjadi beban bagi negara. Padahal SDM yang sehat dapat berkontribusi pada pembangunan NTB. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan generasi muda NTB yang sadar gizi dan sehat lahir batinnya,” pungkasnya. (Biro Humas Prov NTB)

Bertemu Mantan Deputi Kapolri

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima mantan Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops) Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera ,di ruang kerjanya, Kamis (14/4/2016). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi, ST, M. UM.

Putera Astaman memaparkan, Indonesia termasuk negara dengan penggunaan listrik yang masih rendah, yaitu sekitar 700 kilowatt per kapita. Potensi desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan PLTS, apalagi Indonesia adalah negara khatulistiwa yang sangat mudah untuk menerapkan PLTS.

“Jika 1 desa menghasilkan 0,25 megawatt, maka 600 desa di NTB yang mengelola PLTS akan menghasilkan 120 megawatt. Tentu saja hal ini akan membantu kebutuhan listrik NTB,” tambahnya.

Dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat melakukan berbagai macam usaha, termasuk pengelolaan PLTS, maka akan memaksimalkan potensi desa dan dapat mensejajarkan PLTS Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, Pemda harus memotivasi dan memfasilitasi pengelolaan BUMDES agar dapat bekerja optimal.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur akan mendiskusikan secara internal dengan pihak terkait dan akan melakukan kajian untuk menindaklanjuti usulan tersebut. “Saya akan berkoordinasi dengan Asisten 2 untuk mengkaji usulan tersebut,” pungkas Gubernur. (Biro Humas Prov NTB)