KSB – lombokjournal,com

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi mengajak tiap hari menjadi kegiatan gotong royong. “Presiden Joko Widodo mencanangkan bulan bhakti gotong royong, hanya sebulan. Tapi saya lihat di KSB, menjadikan gotong royong tidak hanya sebagai program satu bulan, tetapi setiap hari, setiap saat,” katanya di Aula Kantor Bupati KSB, Rabu (20/4).

Hj Erica mengatakan itu dalam acara pembekalan, agar masyarakat memahami tujuan dilaksanakannya program gotong royong. Penyelenggaraan kegiatan pembekalan yang dilakukan Pemkab KSB itu dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung untuk melaksanakan program daerah dengan sistem gotong royong (PDPGR),

Pemkab. KSB telah memilih masyarakat menjadi tim atau agen hingga di tingkat desa. Ketua TP.PKK Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi yang diundang hadir sebagai narasumber, sangat antusias dengan konsep gotong royong dalam pembekalan.

“Karena itu yang bapak-ibu lakukan, agar budaya gotong royong di KSB ini dapat berjalan lancar dan mampu membuat kabupaten ini menjadi kabupaten dengan jiwa gotong royong yang luar biasa,” harapnya.

Erica mengajak seluruh komponen pemerintahan dan tim atau agen PDPGR terpilih mengerjakan pekerjaan secara gotong royong dengan jujur, ikhlas dan sungguh-sungguh.

Sesuai motto KSB yaitu pariri lema bariri, yang artinya semangat saling membangun dan menjaga daerah, saling membantu satu sama lain.

“Bisa kita lihat dari slogan KSB, bahwa daerah ini punya ruh gotong royong. Mari kita bersama  dukung program ini supaya KSB ini jadi kabupaten yang punya jiwa semangat gotong royong yang besar,” pungkasnya.

Suk

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Perusaan properti yang bergerak di bidang perumahan dari Jepang, Arnest One Corporation Japan, mengungkapkan minatnya berinvestasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu diungkapkannya setelah bertemu Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, di ruang kerjanya, Rabu (20/4)

Tadayasu Ogawa, General Manager Arnest One Corporation Japan menjelaskan, perusahaan yang dipimpinnya adalah perusahaan property bidang perumahan rakyat nomor satu, tercepat, terkuat, dan mampu mendirikan rumah sebanyak 100 unit per hari. Arnest One Corporation Japan membaca peluang mmenjanjikan untuk berinvestasi di NTB.

Dalam kesempatan sama, Jal Arakawa selaku President Director dari PT. Indonesia Human Support, yang ikut bersama rombongan yang menemui Wakil Gubernur mengungkapkan misinya membentuk SDM berkualitas para pelajar lulusan SMK.

Rencananya siswa/siswi lulusan SMK atau yang pernah bekerja di Jepang akan dididik agar bisa bekerja di Jepang. “Atau ketika kembali lagi ke daerah asalnya, bisa mengembangkan kembali keahlian selama berada di Jepang. Dengan kata lain, ini untuk membentuk SDM berkualitas,” kata Jal Arakawa.

Menanggapi hal tersebut, Wagub NTB sangat antusias. Hal ini mennjadi faktor pendukung SDM di NTB agar semakin berkualitas.

“Hal ini dapat membuka peluang kerja dan menyerap tenaga kerja. Sebab NTB masih memiliki angkatan kerja yang belum produktif,” ungkap Wagub.

Suk

(Biro Humas Pemprov NTB

MATARAM – lombokjournal

Direktur DRK Bank Indonesia Dr.Siti Astiyah dan Manajer BI Ali Sakti bertemu dengan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerja gubernur, Selasa (19/4).  Dalam pertemuan itu, Direktur DRK BI didampingi Kepala Perwakilan BI NTB Prijono, Tazkia Microfinance Center Andi Ihsan di ruang kerjanya,.

Dr.Siti Astiyah mengatakan, tujuan kunjungannya adalah unntuk mencari informasi terkait program yang dimiliki Provinsi NTB dalam mengurangi kemiskinan.

“Kami melihat pengentasan kemiskinan di Provinsi NTB dinilai cukup berhasil. Oleh karena itu, kami ingin mengadopsi program tersebut agar dapat diterapkan ke provinsi lain,” ujarnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur Majdi mengatakan program yang berhasil di terapkan di NTB, tentu juga akan  berhasil juga diterapkan di daerah lain.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur menyampaikan lumbung bersaing yang dilaksanakan oleh Baittutamkin sebagai Program Unggulan di NTB, karena mengandung beberapa unsur, yaitu percepatan dan berkontribusi nyata.

“Kedepannya, kami ingin mengeluarkan kebijakan agar dapat mengkonversi lembaga keuangan yang dimiliki oleh daerah menjadi lembaga keuangan berbasis syariah. Untuk mendukung hal tersebut, kita akan bangun pusat pendidikan ekonomi syariah,” pungkas gubernur.

(Biro Humas Pemprov NTB)

Peringatan HUT ke-66 Satpol PP dan HUT ke-54 Satlinmas Tingkat Provinsi NTB

MATARAM – lombokjournal

Peringatan HUT ke-66 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan HUT ke-54 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi NTB, digelar di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, Selasa (19/4).

Dalam peringatan HUT kali ini mengusung tema “Dengan Semangat HUT Satuan Polisi Pamong Praja Ke-66 dan Hut Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-54, Kita Wujudkan Polisi Pamong Praja dan Linmas Yang Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas”.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin., SH, M.Si mengatakan bahwa untuk memenuhi harapan masyarakat, Satpol PP

dan Satlinmas harus memiliki grade yang ideal dengan pola sikap dan pola tindak yang mencakup unsur Humanis, Berdedikasi, Disiplin dan Tegas.

(Biro Humas Pemprov NTB)

Rapat Pimpinan Pemprov NTB

Suasana Rapat Pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dengan Kepala SKPD) Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (18/4).

Rapat Pimpinan (Rapim) dilaksanakan sebulan sekali dalam rangka Evaluasi Pimpinan terhadap Kinerja dan Program Strategis SKPD. Rapim biasanya menegangkan bagi Kepala SKPD yang kinerjanya belum maksimal, karena di dalam forum, Pimpinan akan meminta pertanggungjawaban kinerjanya.

Rapim kali ini, Gubernur menyampaikan beberapa arahan, diantaranya: tingkatkan realisasi anggaran dan terus berinovasi dalam memaksimalkan pelayanan publik

Kunjungan Penasihat Lembaga Pendidikan Islam

Penasihat Lembaga Pendidikan Islam Internasional Cabang Indonesia, Syeikh Khalid Ibn Abdullah Al-Hamodi, mengunjungi Gubernur NTB Dr TGH.M.Zainul Majdi, di ruang kerjanya, Senin (18/4).

Selain bersilaturrahim dengan Gubernur, kedatangan Syeikh Khalid beserta rombongan, terkait pelaksanaan Pertemuan Ulama dan Dai se Asia Tenggara, yang rencananya akan dilaksakan di Mataram, akhir Juli hingga awal Agustus mendatang.

Penasihat Lembaga Pendidikan Islam Internasional Cabang Indonesia, Syeikh Khalid Ibn Abdullah Al-Hamodi,berbincang dengan Gubernur TGH M Zainukl Majdi

MATARAM – lombokjournal

Besarnya peluang korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengusulkan agar program ini distop. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, kurang setuju.  Alasannya, kondisi obyektif masyarakat NTB masih butuh uluran tangan pemerintah.  Sebaliknya, pihak Pemkot Mataram tak keberatan moratorium (penghentian) program Bansos.

Menurut Gubernur Majdi, yang penting sebenarnya bagaimana Bansos benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan, hari Kamis (14/4) pekan lalu. Diakuinya, soal Bansos ini masyarakat tidak langsung merasakan manfaatnya.

Kalau kesejahteraan merata, memang Bansos tidak diperlukan lagi. Faktanya,, komdisi obyektif masyarakat NTB masih banyak yang butuh bantuan pemerintah. Dicontohkannya, kelompok difabel atau kelompok berpenghasilan rendah di masyarakat sering minta bantuan. “Ini harus dipikirkan,” kata Gubernur Majdi.

Menurutnya, dihapus atau tidak, atau diganti dengan nama lain tapi substansi bantuan sosial masih dibutuhkan masyarakat.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, justru senang bila program Bansos dihentikan. “Saya senang dimoratorium,” katanya.

Karena soal Bansos sudah diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005, memungkinkan pemda menyalurkan bantuan ke masyarakat. Tahun 2015 program Bansos di Mataram dianggarkan  Rp24 milyar, tahun 2016 meningkat menjadi Rp30,8 milyar. “Kalau dihentikan, ya tidak kita anggarkan,” kata Yance.

Penyelewengan Bansos

Sebelumnya, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Sujanarko, mengatakan bahwa KPK pernah bersurat ke Kementerian Dalam Negeri, terkait penghentian eksekusi anggaran Bansos.  Di daerah, modus korupsi korup yang mencolok masih soal mark up anggaran dan penyelewengan dana Bansos.

“KPK minnta agar Bansos tidak dilanjutkan. Bansos sangat tidak transparan,” kata Sujanarko, di Sesela, Lombok Barat, Rabu (13/4).

Dalam beberapa kasus, menurutnya, kuitansi item pembelanjaan tidak dapat diverifikasi. Sumbangan yang sumber dananya dari Bansor, faktanya sangat kurang bermanfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Suk

lombokjournal

Pembukaan acara Nutrition For Future Investment 

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB, Hj.Erica Zainul Majdi membuka sekaligus menjadi keynote speech dalam acara Nutrition For Future Investment (NFFI) Expo, Kamis (14/4). Acara yang berlangsung di Atrium Lombok Epicentrum Mall ini mengangkat tema Better Nutrition For Better Nation dihadiri Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mataram H. Awan Darmawan, S. Pd, M. Kes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg. Eka Junaidi.

Erica menyampaikan investasi yang paling signifikan manfaatnya adalah investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Jika manusianya sakit-sakitan, maka akan menjadi beban bagi Negara.

“Investasi tidak melulu tentang pembangunan infrastruktur tetapi investasi SDM. SDM yang tidak sehat akan menjadi beban bagi negara. Padahal SDM yang sehat dapat berkontribusi pada pembangunan NTB. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan generasi muda NTB yang sadar gizi dan sehat lahir batinnya,” pungkasnya. (Biro Humas Prov NTB)

Bertemu Mantan Deputi Kapolri

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima mantan Deputi Kapolri Bidang Operasi (Deops) Mayor Jenderal Polisi (Purnawirawan) I Gusti Made Putera ,di ruang kerjanya, Kamis (14/4/2016). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si dan Kepala Biro Humas dan Protokol H. Yusron Hadi, ST, M. UM.

Putera Astaman memaparkan, Indonesia termasuk negara dengan penggunaan listrik yang masih rendah, yaitu sekitar 700 kilowatt per kapita. Potensi desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan PLTS, apalagi Indonesia adalah negara khatulistiwa yang sangat mudah untuk menerapkan PLTS.

“Jika 1 desa menghasilkan 0,25 megawatt, maka 600 desa di NTB yang mengelola PLTS akan menghasilkan 120 megawatt. Tentu saja hal ini akan membantu kebutuhan listrik NTB,” tambahnya.

Dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat melakukan berbagai macam usaha, termasuk pengelolaan PLTS, maka akan memaksimalkan potensi desa dan dapat mensejajarkan PLTS Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, Pemda harus memotivasi dan memfasilitasi pengelolaan BUMDES agar dapat bekerja optimal.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur akan mendiskusikan secara internal dengan pihak terkait dan akan melakukan kajian untuk menindaklanjuti usulan tersebut. “Saya akan berkoordinasi dengan Asisten 2 untuk mengkaji usulan tersebut,” pungkas Gubernur. (Biro Humas Prov NTB)

Gubernur Membuka Seminar Anti Korupsi

Bertempat di Hotel Golden Tulip, Kamis (14/4), Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memenuhi undangan Partai Demokrat yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LSM yang ada di NTB dalam rangka membuka seminar Anti Korupsi bertajuk “Komitmen Partai Politik dan Lembaga Negara dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. (Humas NTB)

Kunjungan Konsul-Jenderal Australia di Bali

Gubernur NTB, TGH H MM Zainul Majdi menerima Konsul-Jenderal Australia di Bali, Dr Helena Studdert di ruang kerjanya, Kamis, (14/4). Konjen yang baru menjabat Januari lalu ini berkunjung ke NTB untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah NTB.

MATARAM – lombokjournal

Beragamnya organisasi profesi tidak harus selalu menimbulkan perselisihan atau persaingan. Sebaliknya, justru menjaga silaturrahim dan sinergitasnya dengan organisasi sejawat lainnya. “Mari kita buktikan,” ujar Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi kepada pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang bersilaturahim ke ruang kerjanya, Rabu, (13/4).

Sebagai salah satu organisasi profesi, Ikatan Guru Indonesia (IGI) diharap dapat menambah kekuatan konsolidasi guru secara keseluruhan, dan bergandengan tangan dengan organisasi profesi lainnya, seperti PGRI. Harapan itu dilontarkan gubernur kepada Wakil Ketua Umum IGI Pusat, Ernawaty M.Pd, Ernawaty yang didampingi pengurus IGI NTB, yakni Ketua IGI, Ulil Amry ,S.Kom, Wakil Ketua Eka Wahyuningsih dan Sekretaris Halil Subabiono.

Dalam kesempatan sama, Ernawaty mengatakan sebagai organisasi baru, dengan anggota guru-guru muda yang memiliki semangat untuk berinovasi, IGI memiliki berbagai program yang telah dan terus dijalankan. Sejak disahkan oleh Kemenkumham 2009 silam, IGI terus berinovasi dan berbagai program yang mengarah kepada peningkatkan kualitas anggotanya. Seperti program literasi, program guru saudara, dan program guru menulis.

Ketua IGI NTB Ulil Amry ,S.Kom melaporkan, pada Kongres ke-2 IGI di Makassar beberapa waktu lalu, Gubernur NTB ,Dr.TGH.M.Zainul Majdi mendapat penghargaan dari IGI Pusat, atas perannya sebagai Kepala Daerah yang peduli guru. Disampaikannya rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional IGI yang akan berlangsung di Mataram, 20-22 April 2016 mendatang.

“Pesertanya ada 200 orang, berasal dari perwakilan IGI seluruh Indonesia, dan kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir pada pembukaan rakernas nanti,” Harap Ulil.

Gubernur berpesan, untuk pelaksanaan programnya, IGI secara teknis melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas dikpora. Tak kalah pentingnya bagi sebuah organisasi senantiasa mempertahankan solidaritas dan kekuatan internal, untuk menghadapi kekuatan dari luar.

“Sebagai organisasi profesi, sebaiknya harus punya daya tawar terhadap pihak luar, untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk juga bisa menjadi fasilitator anggotanya dengan Pemerintah Daerah,” kata Gubernur.

IGI harus bisa menjadi tempat untuk mengasah kemampuan dan kompetensi anggotanya. “Kalo para guru bisa mengasah profesionalitasnya, menyempurnakan kompetensinya, maka akan berkorelasi langsung terhadap kualitas pendidikan kita,” kata gubernur.

Melalui pengurus IGI, Gubernur juga mengajak guru-guru lebih kreatif, dan memperluas wawasan, jangan hanya terpaku pada rutinitas.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM –  lombokjournal

Pemerintah harus menjamin, seluruh masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana, pasca bencana dan bahkan untuk mengantisipasi secara dini agar bencana tidak terjadi.  NTB seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, memiliki kerentanan terhadap kejadian bencana alam. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana harus terus dijaga dan dikelola baik.  “Kita harus membangun koordinasi dan memaksimalkan potensi masyarakat mengelola keadaan pasca terjadinya bencana,“ kata H Muhammad Nur.  

Sekretaris Daerah NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan itu, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan  Paska Bencana di Hotel Golden Palace Gebang Mataram, Selasa(12/4).  Kegiatan yang diinisiasi dan di dukung  oleh Kementerian PMK RI itu bekerja Sama dengan BPBD NTB. Sebelumdibuka,kegiatan itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rakor merupakan salah satu langkah stategis, wadah untuk menyatukan pandangan, menyamakan langkah bersama membangun sinergi dan koordinasi yang solid antara seluruh pemangku amanah khususnya dalam penanganan pasca bencana.

Maksimalisasi pelaksanaan UU no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi wajib dilaksanakan serta melengkapinya dengan berbagai usaha tambahan.

“Di antaranya dengan membuat draft kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pascabencana, meningkatkan koordinasi dan optimalisasi penanganan bencana dalam menunjang program nawacita ke 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,,“ kata Sekda.

Mensinerjikan Upaya pemerintah

Rakor Penanggulanan Bencana dihadiri Deputi Bidang Koordinasi  Kerawanan Sosial  dan Dampak Bencana yang diwakili Asisten Deputi  Penanganan Paska Bencana Ibu  Dra. Detty Rosita M.Pd  Dra. Detty Rosita M.Pd selaku Ketua Panitia menyampaikan, Rakor Penanggulangan paska bencana ini dihadiri stake holder terkait seperti Kepala SKPD, Unsur Masyrakat, Tokoh Agama.

“Kegiatan rakor untuk mensinergikan upaya Pemerintah dan langkah langkah yang diperlukan dalam perlindungan masyarakat juga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak ,” kata Detty.

Rakor dilaksanakan dalam dua Panel (Sesi) yaitu Panel Pertama akan membahas tentang  Kebijakan  Penanganan  Penilaian Kerusakan  Paska Bencana dan kebijakan Pemberdayaan  MAsyarakat Pedesaan.  Panel Kedua  akan membahas  tentang  Penangan Paska Bencana Berbasis Masyarakat dan Proses penanganan bencana  pada saat terjadinya  Bencana di NTB.

Biro Humas Prov NTB.