KLU – lombokjournal.com

Puluhan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Kayangan, mendatangi lokasi pembangunan Perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas di air terjun Sekeper, Santong, Kecmaatan Kayangan yang diijinkan Balai Wilayah Sungai , hari Minggu (8/5) siang. Masyarakat anggota P3A (Persatuan Petani Pemakai Air) yang didampingi pengurus P3A dan tokoh masyarakat setempat itu menghentikan buruh yang sedang menyelesaikan pekerjaan penampungan air di Desa Senjajak.

Setelah mengadakan pertemuan di balai dusun di Desa Sesait, rencananya ratusan masyarakat langsung akan beraksi di lokasi proyek. Namun akhirnya disepakati, mereka yang berangkat hanya sekitar 30 orang. Tujuannya, memberitahu pada pekerja agar tak melanjutkan pemasangan pipa dan pekerjaan penampungan air.

“Sebenarnya kami mau menemui bos yang punya proyek tapi tidak ada. Mandor lapangan pun tidak ada di tempat. Jadi kami langsung bicara dengan pekerjanya,” Zainudin alias Adis Jon, setelah memperingatkan pekerja bak penampungan air di Desa Senjajak. Tanpa ketegangan, para pekerja yang berasal dari Gerung, Lombok Barat dan Lombok Tengah berhenti pekerja.

Sepanjang jalan di Senjajak sudah bertumpuk pipa yang mau dipasang.  Tiga bak penampungan air sudah dikerjakan, tinggal penyelesaian. Penanam pipa sebesar kira-kira 20 inci sudah terpasang sepanjang 4 km.

Di Desa Sernjajak hampir terjadi insiden, karena sebagian masyarakat yang datang akan membakar pipa yang sudah bertumpuk, tapi dilarang oleh yang lain. Mereka hanya membawa sampah-sampah kering di atas pipa. “Kalau proyek diteruskan, kita tinggal membakar saja,” kata seorang anggota masyarakat.

Kebetulan, saat masyarakat berkumpul di lokasi penumpukan pipa, ada sebuah truk yang datang  mengangkut pipa. Saat itu pula supir truk itu tidak diperbolehkan menurunkan angkutannya, akhirnya truk itu pergi dan urung menurunkan pipa.

Petani Kekurangan Air

Bagi petani Kayangan, ketersediaan air merupakan kehidupan mereka. Areal persawahan di Kecamatan Kayangan yang terluas di seluruh  Lombok Utara.  Lokok Lempanas yang mempunyai air terjun Sekeper itu merupakan sumber air utama Dam santong. Daerah irigasi Santong mengairi persawahan se Kecamatan Kayangan seluas lebih 2000 ha lebih dari 3000 subak.

Saat ini, keadaan air Dam Santong debit airnya terus menyusut. Kadang debitnya hanya mencapai 400 liter per detik. Padahal untuk mengairi 2000 ha prsawahan  membutuhkan sekitar 3600 liter per detik. Kalau air pengairan kurang, menurut salah seorang petani, sama halnya sengaja membuat keluarga petani Kayangan yang jumlahnya sekitar30 ribu akan kelaparan.

“Dalam keadaan kekurangan seperti ini, justru air mau disalurkan ke tiga gili (Gili Air, Gili meno dan Gili Trawangan yang merupakan daerah pariwisata, red). Saya tidak mengerti pemikiran bapak-bapak pejabat itu,” kata Zainudin.

Menurut keterangan masyarakat, Camat Kayangan pernah mengatakan bahwa  petani sudah setuju hanya mereka perlu sosialisasi. Tapi hal itu dibantah, sebab tak mungkin petani menyetujui air untuk mengairi sawahnya akan diambil. Sedang  pihak Dinas PU Lombok utara mengaku tidak mengetahui dan  tidak pernah dimintai ijin proyek perpipaan itu.

Kondisi kekurangan air itu dijelaskan petani, saat musim tanam polowijo MK3, pihak P3A dan Juru Pengairan harus memaksa subak air untuk mengosongkan (bro) sebagian sawahnya karena keadaan air tidak cukup.

“Bayangkan, saat ini saja keadaan air masih kekurangan. Air yang ada tidak memadai untuk mencakup luas sawah yang ada. Itu sering membuat konflik antar petani,” jelas Zainuddin.

Dan yang perlu diinformasikan, air Lokok Lempanas juga dimanfaatkan untuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro).  Itulah sebabnya masyarakat sangat kecewa pada Pihak provinsi NTB yang tidak memahami kebutuhan masyarakat petani.

“Kita sekrang baru memberi peringatan, kalau masih diteruskan, seluruh masyarakat petani Kayangan akan bergerak,” ujar Zainuddin yang dibenarkan masyarakat yang ikut mendatangi lokasi proyek.

Ka-eS

Kunjungan Pemprov Sumatra Utara

MATARAM – lombokjournal.com

Sekda Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, SH,. MH menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (2/5). Senagai pimpinann rombongan, Asisten l Setda. Provinsi Sumatera Utara Hasiholan Silain, SH menyampaikan,  tujuan kunjungannya bersama rombongan  adalah untuk menambah wawasan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Apa yang bagus di NTB, nantinya akan kami terapkan di sumut,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, dalam sambutan penerimaannya, H. Muhammad Nur menyampaikan pentingnya menjalin hubungan baik antar daerah untuk mempererat NKRI.

”NTB dan hampir semua daerah di Indonesia adalah daerah kepulauan, namun sangat disayangkan bangsa kita lebih banyak mengembangkan daratan, Padahal kepulauan menyimpan harta karun yang tiada habisnya,” ungkapnya.

Setelah melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi NTB, rombongan akan melanjutkan kunjungannya ke Pemerinah Kabupaten Lombok Tengah dan Kampus IPDN di Praya

Dirut Bank NTB Melaporkan Prestasinya

MATARAM – lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Bank NTB H. Komari Subakir, yang didampingi Hj. B. Dien Rosana, Febrianto Budi C. di ruang kerjanya, Selasa (3/5).

Kunjungan H. Komari Subakir untuk menyampaikan prestasi yang diraih Bank NTB yang mendapat penghargaan untuk 3 (tiga) katagori di ajang pemilihan TOP BUMN 2016, yaitu Gubernur NTB sebagai TOP Pembina BUMD 2016, Bank NTB sebagai TOP BPD dan TOP BUMD 2016, serta TOP CEO BUMD 2016 yang diraih oleh Direktur Bank NTB.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Bank NTB yang telah menambah pencapaian prestasi dari sebelumnya.

“Alhamdulillah penghargaan ini kita terima dengan penuh syukur. Penghargaan ini bukan sesuatu yang ditargetkan, tetapi bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi Perbankan secara maksimal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kita” ujarnya.

(Biro Humas dan Setda Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), 2 Mei 2016, Provinsi NTB mendeklarasikan sebagai Provinsi Literasi 2016. “Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis,” kata Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin SH. Msi.

Hari Pendidikan dijadikan momentum melaunching Provinsi NTB sebagai Provinsi Literasi 2016.  Wakil Gubernur, H Mhammad Amin yang langsung melaunching, merangkaikan dengan Launching Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Launching Lumbung Canggih.

Launching ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dilakukan wagub didampingi Ketua Tim Literasi NTB, Prof, H. Mahsun dan Kepala Dinas Dinas Dikpora Prov. NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti.

Bertindak selaku Inspektur Upacara Bendera Peringatan Hardiknas tingkat Provinsi, Senin (2/5) di Kantor Dinas Dikpora NTB di Mataram, wagub berharap program literasi di NTB ini dapat menjadikan Pendidikan NTB menjadi lebih maju.

Program itu mendorong pola pikir siswa makin terasah, dengan pendayagunaan segala bentuk media sebagai sumber pelajaran. “Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis. Namun mencakup keterampilan berpikif tingkat tinggi, menggunakan sumber pengetahuan dalam berbagai media,” katanya. Pemerintah Provinsi NTB berusaha menyediakan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan siswa, tegasnya.

Memajukan Peradaban bangsa

Prof. Mahsun melalui keterangan persnya menjelaskan, literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis terkait dengan keberaksaraan menentukan kemajuan peradaban suatu komunitas negara bangsa.

“Masyarakat NTB harus menjadi komunitas negara bangsa yang berada pada gerda terdepan dalam memajukan peradaban bangsa melalui kemampuan literasi. Apa lagi bangsa ini memliki peringkat kemampuan literasi yang kurang menggembirakan, ” kata Mahsun.

Lebih jauh dijelaskannya, deklarasi ini bukan hanya formalitas Permen Dikbud: 23 Tahun 2015 yang salah satu poinnya mewajibkan siswa membaca 15 menit sebelum jam pertama di mulai. Tapi ditegaskannya, program literasi NTB lebih terencana, teraarah dan terukur.

“Kegiatan Literasi di NTB kita awali dengan pengembangan bahan literasi dengan melakukan penulisan kembali cerita-cerita lokal, biografi tokoh-tokoh lokal yang dapat memberi inspirasi tentang budi pekerti yang baik serta memberi pengetahun tentang implikasi jika suatu perilaku tertentu diterapkan dalam kehidupan,” pungkasnya.

Suk

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

Kesepahaman Pemprov NTB dan LAPAN

MATARAM – lombokjournal

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jum’at (29/4) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam lingkup Pemanfaatan Teknologi dan data Penginderaan Jauh di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.

Usai penandatanganan, Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin menjelaskan, pemanfaatan penginderaan jauh dapat digunakan untuk tata ruang, deteksi sumber daya alam, misalnya ketika digunakan di zona penangkapan ikan bagi aktivitas nelayan. Jadi nelayan tidak lagi mencari lokasi yang banyak ikannya, jadi sekarang ini seperti di daerah Indramayu. ‘’Mereka melaut untuk menangkap ikan karena sudah tahu lokasi yang banyak ikannya, ” katanya.

Wagub Muhammad Amin menyampaikan terima kasih kepada LAPAN yang telah memilih Provinsi NTB sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan. Dan penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh serta pemanfaatannya, tentunya mendukung kegiatan pembangunan di NTB.

‘’Akan diperoleh data dan informasi geospasial sebagai pelengkap dari data dan informasi non-spasial yang sudah ada saat ini,’’ ucapnya.

suk/Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB

Wagub Terima Rombongan BKKBN

MATARAM – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin., SH, M.Si  menerima Kunjungan Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (ADPIN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM., M.Kes. Rombongan itu didampingi Kepala BKKBN Provinsi NTB, DR. Lalu Makripuddin., M.Si  bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (29/4).

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Pimpinan harus benar-benar menegakkan disiplin dan bisa menjadi teladan bagi bawahannya. “Tanamkan kesadaran, negara memberikan fasilitas, seperti gaji suppaya kita menjalankan kewajiban sebagai ASN yang disiplin,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si.

Wagub memberikan pengarahan itu pada apel disiplin pegawai lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Kamis (28/4). Sebab ia memprihatinkan indisipliner pegawai di lingkup Pemprov NTB, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankannya.

“Mestinya dari hari ke hari harus ada perubahan menjadi lebih baik,’’ kata Wagub.  Menurut wagub, harapan rakyat pada ASN harus bisa ditunaikan. Karena itu diingatkan pada pimpinan SKPD melakukan pendekatan humanis untuk menyadarkan bawahannya.

Diturunkan Pangkat

Dalam kesempatan apel tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ibnu Salim

melaporkan, para pegawai  yang tergolong indisipliner, antara lain berulangkali tidak masuk kerja tanpa keterangan  diberikan hukuman atau sanksi berat. Karena berulang kali diberikan teguran lisan dan tertulis , termasuk penundaan kenaikan pangkat ternyata tidak membuat jera, akhirnya  56 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diberikan sanksi penurunan pangkat.

Pemberian sanksi hukuman itu, menurut Ibnu Salim, melibatkan Tim Penegakan dan Pembinaan Pengawasan Aparatur yang berasal dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satpol PP.  Sanksi penurunan pangkat itu melalui proses dan pertimbangan yang panjang.

Suk

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Muhammad Nur, “ Disiplin adalah sadar akan tanggung jawab dan kewajiban. Perubahan diri tidak dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh Tuhan jika dia sendiri tidak mau merubahnya.”

Rombongan BIRU Bertemu Wagub

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur, H. Muh. Amin., SH, M. Si, di ruang kerjanya Rabu (27/4) menerima kunjungan perwakilan rombongan Program Biogas Rumah (BIRU). Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda. HIVOS Regional Office Southeast Asia adalah Perwakilan pihak Belanda, serta SNV sebagai penasihat teknis.

Program Biogas Rumah dimulai di NTB pada Juli 2010 hingga saat ini dan merupakan peluang bisnis bagi para petani dan masyarakat lokal di daerah. Sejak 2013, program BIRU (Biogas Rumah) yang dilaksanakan oleh Institusi lokal bernama YRE (Yayasan Rumah Energi), HIVOS dan SNV sebagai support teknis. Capaian pembangunan program ini hingga Desember 2015 berjumlah 3.365 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTB.

Biro Humas Prov NTB)

Sekda NTB Menerima Komisi IV DPR RI

MATARAM – lombokjournal

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, S.H., M.H menerima kunjungan kerja Drs. H. A. Budiono, M. Ed, Ketua Rombongan Komisi IV DPD RI, di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (26/4),

Kunjungan tersebut dalam rangka memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan BPK. Selain itu, juga menjadi masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara.

(Biro Humas Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Tim Penilai Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2016 menemui Wakil gubernur, H Muhammdi Pendopo Wagub, Selasa (26/04). Tim yang diketuai Drs. H. Abdul Muin, M.Pd, dari Kementerian Agama pusat tersebut minta arahan dan motivasi terkait proses penilaian sekolah di lapangan. “Juara itu hanya predikat,” kata Wagub.

Wagub H. Muh. Amin yang didampingi Kepala Biro Kesra, H. Suhaimi, SH saat menerima Tim tersebut menegaskan,  yang terpenting adalah membentuk budaya sehat anak-anak. “Sehingga ketika besar mereka dapat berperilaku sehat dan menjaga lingkungan mereka,” jelas Wagub.

Dikatakan Wagub, tujuan akhir yang diharapkan atas predikat sekolah sehat adalah terbentuknya perilaku sehat siswa-siswa di sekolah. “Pembentukan karakter anak dapat dilakukan pada usia sekolah,” ujarnya.

Tim penilai tersebut berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, yang akan menilai sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat di semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA.

Di NTB, terdapat lima sekolah hasil penilaian Tim Penilai Provinsi yang akan dinilai tim dari pusat, yaitu, SMAN 2 Mataram untuk SMA/MA/SMK, MTsN Model Lombok Tengah untuk SMP/MTs, SDN Lombok Barat untuk SD/MI dan TK Sandi Putra Sumbawa untuk TK/RA.

“Kami akan menilai pelaksanaan Trias UKS di sekolah-sekolah itu, yang terdiri dari Pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan dan Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat,” ungkap Abdul Muin saat itu.

Terkait itu, Wagub menekankan prestasi juara harus lahir dari penilaian yang benar-benar objektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, Wagub menyampaikan akan melakukan evaluasi bagi sekolah yang belum meraih prestasi terbaik.

“Sumberdaya alam ini semua tidak mungkin dikelola dengan baik tanpa dukungan sumber daya manusia, lewat dunia pendidikan. Pendidikan itu sehat dan memerlukan lingkungan yang sehat, dengan skill dan keterampilan,” ungkap Wagub selaku Ketua Pembina Tim Penilaian Sekolah Sehat Provinsi.

(Biro Humas dan protocol Setda Prov NTB)

Di pusat ribut, di daerah pun tak mau kalah. Ketua DPD Partai Golkar NTB, H Suhaili, mengeluarkan surat Nomor 42/Golkar-NTB/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang pemberhentian dari keanggotaan partai kepada kepada Ketua DPRD, Umar Said, Dan Umar Said pun akan digantikan posisinya oleh Baiq Isvie Rufaida, yang saat ini menjadi Sekretaris DPD partai beringin tersebut.  Bagaimana KPU NTB mensikapinya?

Diperkirakan, langkah pemecatan dan pergantian Ketua DPRD NTB di era kepemimpinan Suhaili itu akan berbuntut panjang. “KPU sudah menerima surat tembusan permintaan pergantian antar waktu Ketua DPRD NTB hari Jum’at lalu. Tapi KPU tidak menindaklanjuti surat tembusan,” kata Ketua NTB, Lalu Aksar Ansori pada lombokjournal.com, Senin (25/4).

Wewenang KPU NTB hanya memverifikasi calon pengganti antar waktu. “Fokusnya pada penggantinya, memenuhi syarat atau tidak,” kata Aksar.

Lalu Aksar Ansori menjelaskan, mekanisme pergantian antar waktu itu melalui usulan partai yang ditujukan Pimpinan DPRD.  Kalau sudah disetujui, pihak pimpinan DPRD akan bersurat resmi ke KPU untuk segera melakukan verifikasi.  Bila surat itu tanpa menyebut nama pengganti, KPU akan memverifikasi yang peringkat perolehan suaranya di bawah yang akan diganti.

Kalau surat itu menyebut nama, maka verifikasinya menyangkut alasan-alasan yang diajukan. Aturan tentang itu sudah dirinci dalam Peraturan KPU. “Tidak ada tawar menawar.  KPU akan menjalankan sesuai aturan,” kata Lalu aksar.

Jalan Masih Panjang

Seperti diketahui, Ketua DPRD, Umar Said, yang tetap aktif bekerja belum menerima pemecatan diri karena merasa tidak membuat kekeliruan dalam konflik antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bahkan, H Muhammad Amin yang kini Wakil Gubernur NTB yang juga dipecat bersama Umar Said, menganggap pemecatan tanpa klasrifikasi sebelumnya.

“Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera) dipecat masih melalui pertimbangan majelis kehormatan partainya. Pemecatan kami dilakukan dengan cara kurang terhormat,” kata Muhammad Amin yang menyesalkan keputusan tersebut.

Umar belum menerima pemberhentian keanggotaan, karena surat keputusan Kep/98/OPP/Golkar/III/2016 dari DPP Golkar itu menyebutnya merongrong kewibawaan Partai Golkar di Nusa Tenggara Barat. “(Umar dan Amin dianggap) telah melakukan tindak penentangan terhadap keputusan DPP,” tertulis dalam surat keputusan yang dikeluarkan Abu Rizal Bakri..

Umar Said bersama Amin menarik dukungannya pada kepengurusan baru hasil musyawarah, karena musyawarah daerah mestinya menunggu musyawarah nasional. Selain itu, akan melakukan perlawanan melalui jalur hukum di pengadilan dan mahkamah partai.

Menanggapi langkah Ketua DPRD Umar Said yang masih belum menerima pemberhentian itu, Lalu Aksar Anshori menduga prose situ masih akan berbuntut panjang. “Sekarang, apakah Ketua DPRD itu akan bersurat ke KPU untuk memverifikasi dirinya sendiri. Tapi kalau ada surat yang masuk dari pimpinan DPRD NTB (tentang PAW), ya akan kita tindak lanjuti,” kata Aksar.

Aksar mengatakan, semua berpulang pada internal partai beringin. Apalagi Umar Said diberitakan akan bersurat ke DPP, Dewan Pertimbangan dan Mahkamah Partai, untuk mengklarifikasi proses pemberhentian yang dinilainya menyalahi prosedur.

“Bagaimana mekanisme penyelesaian di internal partai itu, kan ada mahkamah partai yang berperan menyelesaikan soal-soal internal,” pungkas Aksar.

Ka-es

MATARAM – lombokjournal

Meski kuliner Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) beragam dan menggoda selera. Namun bagi masyarakat luar ragam kuliner masyarakat mBojo kurang dikenal. Ternyata ada penyebabnya. “Sampai tahun 1980-an, tak ada orang Bima buka warung makan,” itu ditulis Ervyn Kaffah dalam akun facebook, hari Minggu (24/4). Ervyn asli keturunan Bima adalah aktivis anti korupsi yang saat ini menekuni sejarah Bima.

Kalau kita berkunjung ke Bima, tak perlu meragukan kelezatan kulinernya. Masyarakat Bima yang semula sebagian besar bermatapencaharian di laut, tak heran makanan khasnya banyak berasal dari hasil laut, seperti ikan dan cumi-cumi

Sebenarnya, masakan di Bima terdiri empat bagian. Ada kelompok sayuran, kelompok lauk-pauk, kelompok sambal, dan kelompok makanan kecil atau jajan. Salah satu contoh, di tengah masyarakat Bima  sangat dikenal masakan Uta Palumara Londe (Bandeng Kuah Santan).  Olahan masakan ini berbahan dasar ikan bandeng yang diguyur santan yang di dalamnya terdapat bumbu bawang putih, bawang merah, cabe merah, kunyit, dan tomat. Rasanya manis, asam, pedas dan ada aroma kemanginya sehingga terasa wangi ketika dimakan.

Termasuk dalam kelompok sambal adalah Uta Sepi Tumis. Ini termasuk popular di dan paling disukai orang Bima. Bahan dasarnya adalah udang-udang kecil yang ditumis dengan asam muda, cabe, tomat, dan kemangi.  Tentu masih banyak lagi olahan lainnya.

Menurut Hussain Laodet, penyair Bima, masakan khas Bima sudah mendunia. “Tapi di NTB sendiri kurang dikenal. Ga beken aja….,” katanya.

Contohnya Palumara,sekarang menjadi nama group Band Australia genre reage yang go international, dikomandai Toemy Balukea yang berasal dari Bima. Kemudian ada saronco peke, bae neba, dan yang tak terlupakan kagape (sop telapak kerbau).

Ada yang khas lainnya yaitu penganan atau jajan mina sarua, bahannya ketan hitam/merah denngan racikan bumbu khas Bima. “Masalahnya, semua makanan yang merupakan kearifan lokal itu kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Husain.

Baru Buka Rumah Makan

Menurut Ervyn Kaffah, karena semula memang orang Bima enggan buka warung, yang lebih dikenal justru makanan pendatang yang sudah bermukim lama, sehingga kulinernya bercitarasa Nusantara, seperti masakan Padang, Sulawesi, Jawa, Sumbawa dan Lombok.

“Rasa masakan dan jajanan menggambarkan pergaulan masyarakat, maka saya teringat rasa Mengkasar,” kata Ervyn. Menurutnya, dalam data sensus kerajaan Islam di Bima, tidak ada dicatat suku Bugis atau, Goa, mungkin dianggap masuk kelompok Dou Mbojo.

Ervyn menuturkan, orang Bima memang termasuk jago dagang, Tapi dalam sejarahnya sangat jarang ditemukan orang Bima buka warung makan.

“Salah satu golongan tengah di masa lalu adalah para pengusaha pemilik kapal kayu yang membangun usaha distribusi hasil bumi lintas-pulau,” kata Ervyn.  Jadi belum ada kisah sejarah, ada pengusaha rumah makan asal Bima

Memang hal itu tak ada kaitan karena orang Bima tidak suka masak. Tapi makanan itu lebih banyak untuk ‘kalangan sendiri’. Di NTB sendiri tidak dikenal kuliner masakan Bima, lain halnya di Sumbawa ada Sinyang atau Lombok ada plecing ayam.

Bandar udara Bima cukup lama ada, di sekitarnya area utama tambak bandeng. Dan tidak jauh dari wilayah itu kini banyak ditemukan banyak rumah makan. “Dan promosi kuliner Bima hanya jadi urusan belakangan. Sampai sekarang juga belum banyak promosi destinasi wisata di Pulau Sumbawa,” kata Ervyn.

Suk

Tausyiah Gubernur NTB di Dusun Timbul

LOBAR – lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. Zainul Majdi usai Sholat Jum’at (22/4) di Masjid Baitannur, Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kec. Sekotong Tengah, Lobar, memberikan Tausiyah dan bantuan untuk pembangunan Masjid Baitannur. Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberikan bantuan untuk operasional Yayasan Yayasan Darul IKhsan.

POL PP Menjaga Ketentraman Masyarakat

MATARAM – lombokjournal.com

Atraksi personel Pol PP Provinsi NTB saat upacara peringatan HUT ke-66 Satpol PP & HUT ke-54 Satlinmas Tingkat Provinsi NTB di Lapangan Sangkareang, Selasa (19/4). Dikatakan, sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota – dengan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 255 ayat (1) ;

mengamanatkan Pembentukan Satpol PP untuk; (1) menegakkan Perda dan Perkada; (2) menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; serta (3) menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Semangat terus Pol PP, tugasmu sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.