MATARAM – lombokjournal

Dua Pengawas dan Pencacah Sensus Ekonomi, Sri Wijihayati, S.Si.,ME dan Yunita Pratiwi, ST melakukan Sensus Ekonomi di Pandopo Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH.M.Si. Kedua petugas sensus tersebut menyambangi Pendopo Wagub, Selasa (11/05) sekitar pukul 19.30 untuk mendata hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota keluarga Wakil Gubernur tersebut.

Saat itu, Wakil Gubernur beserta Istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin menerima langsung kedua petugas tersebut yang didampingi Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Pusat, Sentot Bangun Yudoyono. Hadir juga saat itu Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyuddin, SE, Kepal BPS Kota Mataram beserta beberapa staf.

Sensus Ekonomi 2016 itu sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali merupakan salah satu agenda besar yang diselenggarakan pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

Saat itu, Wagub beserta istri hanya menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah anggota keluarga yang menempati kediaman wagub tersebut.  “Di sini tidak ada yang memiliki usaha atau bisnis,” ungkap wagub ketika ditanya soal kegiatan usaha produktif yang dilakukan anggota keluarga Wagub.

Karena tidak ada usaha produktif yang dijalankan, maka pencacah hanya mencatat jumlah anggota keluarga yang tinggal di pendopo tersebut.

Diwawancarai terpisah, Sentot Bangun Yudoyono menyampaikan pentingnya pendataan usaha produktif masyarakat di luar pertanian. Menurutnya, terdapat beberapa tujuan khusus sensus ekonomi 2016, yaitu memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi.

“Insya Allah, bulan Agustus kita akan umumkan  dan Presiden Jokowi sendiri yang akan menyampaikannya. Analisisnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelasnya.

(Biro Humas dan Protrokol Setda NTB)

MATARAM — lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati dan Walikota Se-NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (12/5).  Dalam rakor tersebut, semua Bupati dan Wakilota Se-Provinsi NTB, termasuk Gubernur NTB,  sepakat dan memiliki komitmen yang sama menyatakan perang terhadap narkoba.  

Dalam hal rehabilitasi, Provinsi NTB adalah provinsi pertama yang merespon BNN terkait pusat rehabilitasi tidak hanya di Lido tetapi di beberapa tempat di Indonesia. Karena itu, NTB menghibahkan tanah seluas 5 hektar di Lombok Timur untuk membangun pusat rehabilitasi.

“Kami ingin NTB menyumbang sesuatu hal yang penting untuk pemberantasan narkoba di Indonesia,” ucap Gubernur NTB.

Dalam rakor tersebut, hadir Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Bupati Dompu Drs. H.Bambang.M.Yasin, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, Wakil Walikota Bima H.A Rahman H. Abidin,

Di kalangan birokrasi tampak hadir Sekda Lombok Tengah Drs. H. Lalu Supardan, M.M, SE, Asisten 1 Tata Praja dan Aparatur Dr. Ir H. Abdul Hakim, MM, Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Asisten 3 Drs. H. Lalu Syafi’i, FKPD dan Pimpinan SKPD Lingkup Provinsi NTB.

(Biro Humas dan Protokol Setda provinsi NTB)

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi menyampikan Pancasila merupakan harga mati bagi kedaulatan bangsa. Tidak ada kompromi dan negosiasi. “Saat ini muncul gerakan-gerakan yang berusaha merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat mengancam kedaulatan bangsa,” kata Gubernur

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel Infantri Farid Makruf, MA, di Pendopo Gubernur, Kamis (12/05). “Kita harus tetap waspada. Kejadian-kejadian seperti itu tidak muncul secara kebetulan. Pancasila sudah harga mati, tidak ada lagi negosiasi,” tegasnya.

Kolonel Infantri Farid Makruf, MA bertugas di NTB menggantikan Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST, Msi yang dipromosikan ke Irdam IX Udayana, yang beberapa hari lalu telah dilakukan serah terima jabatan. Putra kelahiran Madura tersebut sebelumnya bertugas di Kasrem/ABW Pontianak

Saat ini, menurut gubernur, cara-cara yang ditempuh gerakan yang mengancam kedaulatan bangsa itu makin kreatif, yaitu dengan melibatkan diri beberapa industri kreatif anak muda. Doktor alumni Mesir tersebut minta TNI bersama-sama memerangi Narkoba, yang saat ini semakin mengancam masyarakat, terutama generasi muda.

Terkait hal itu, Gubernur minta semua pihak, terutama TNI untuk terus menanam dan mengembangkan nilai-nilai mulia daerah, hal itu dapat menumbuhkan nilai nasionalisme masyarakat bagi bangsa dan negara.

Diungkapkan kebanggaannya atas komitmen TNI mendukung program pembangunan di NTB, terutama hal-hal teknis yang menyangkut kedaulatan bangsa bagi warga negara.

“Selamat datang dan selamat betugas di NTB. Saya yakin TNI sangat mampu melaksanakan tugas-tugas teknis terkait hal-hal kemasyarakatan. Selama ini, TNI sudah sangat peduli dengan pembangunan yang ada di NTB,” jelas Gubernur yang saat itu di dampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi.

Dalam kesempatan sama, Gubernur memberikan gambaran terkait beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan TNI, seperti program mewujudkan ketahanan pangan nasional.  Keterlibatan TNI dalam program tersebut mampu meningkatkan produksi padi setiap tahunnya, katanya.

Sementara itu, Kolonel Infantri Farid Makruf, MA menyampaikan komitmennya mendukung semua agenda pembangunan telah diprogramkan Gubernur. Bagaimanapun, menurutnya TNI harus mampu memberikan keamanan kepada masyarakat.

“Selain mendukung program kesejahteraan masyarakat, kedaulatan bangsa adalah proritas,” ungkapnya saat itu.

Suk (Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

LOBAR – lombokjournal.com

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh Amin, SH., M.Si. memantau dari dekat pelaksaan Ujian Nasional Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kunjungan Wagub untuk memastikan pelaksanaan UN tingkat SLTP berjalan dengan baik dan lancar.

Didampingi  Sekretaris Dinas  Dikpora NTB, Drs. H. Wahibbullah dan Jajaran Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan Kabag Dokpus Biro Humas dan Protokol Setda NTB Danarus Sumandi  S.Sos, Wagub mengunjungi Pondok Pesantren Al- Aziziyah Kapek Lombok Barat, SMPN 1 Gunung Sari dan Sekolah Internasional Nusa Alam di Montong Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, hari Kamis (12/5).

Kunjungan diwali di Pondok Pesanteran Al- Aziziyah Kapek. Wagub diterima Pengurus Pondok TGH Fathul Aziz Umar , MA dan segenap civitas pendidikan di linkungan Ponpes Aziziyah.  Kepala Sekolah MTS AL Azizziyah Kapek menuturkan,  peserta UN tahun 2016 berjumlah 348 siswa, terdiri 154 putri dan 197 Putra. Pada pelaksanaan UN kali ini tidak ada peserta yang berhalangan hadir atau sakit.

Usai di Ponpes Al- Aziziyah, kunjungan berlanjut ke SMPN 1 Gunung Sari. Wakil Gubernur melakukan peninjauan ke beberapa ruang kelas dan berdialog dengan Kepala sekolah. Dalam dialog itu Wagub mempertanyakan model pengawasan yang d laksanakan di SMPN 1 Gunung sari, dan kehadiran peserta didik yang melaksanakan UN di SMPN 1 Gunung sari.

Kepala Sekolah SMPN 1 Gunung Sari menjelaskan, sistem yang digunakan dalam pengawasan ujian  Nasioanal adalah ‘sistem silang’ dan diawasi tenaga pendidik dari sekolah lain.

“Yang mengawasi UN  dari guru sekolah lain,” terang Kepala Sekollah       .

Menanggapi hal itu, Wagub mengingatkan faktor keamanan di sekolah sangat penting. Ini untuk kenyamanan peserta didik dalam melaksanakan Ujian Nasioanal

“Saya harapkan, anak-anak bisa mengikuti UN dengan baik dan tenang. Pelaksanaan berjalan baik dan hasilnya mendapat nilai yang paling baik. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan ke sekolah yang dicita-citakan, demi untuk mencapai cita-citanya,” harap Wagub.

Saat meninjau Unjian Nasional yang sedang berlangsung di Sekolah Nusa Alam Gunung Sari,  Wagub juga berdialog dengan beberapa pengajar yang seluruhnya menggunakan bahasa iInggris Sebab sebagian besar murid Sekolah alama merupakan anak anak yang berasal dari luar negeri, misalnya dari Jerman, Korea, ,Jepang dan Australia. Semua murid itu orang tuanya bekerja di NTB.

Wagub mengapresiasi pendiri sekolah, Ibu Ace karena berkontribusi besar dalam membantu pemerintah turut mencerdaskan bangsa. Sekolah yang didirikan tahun 2000 ini menerima murid dari jenjang  pendidikan SD sampai SLTP dan telah memiliki murid sebanyak 170 orang lebih yang berasal dari 14 negara. Tiap tahun jumlah murid Sekolah Alam terus bertambah

(ANN/Samsul/Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

lombokjournal.com

Penghargaan Millenium Development Goals (MGDs) kembali diraih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan meraih meraih juara satu tahun ini, berarti Pemprov NTB sejak tahun 2012 mempunyai laju MGDs terbaik mengungguli provinsi lainnya.

Penghargaan pemenang terbaik pertama Provinsi Dengan Laju MDGs terbaik 2012-2014 itu diserahkan langsung kepada Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam penutupan Musrenbang Nasional tahun 2016, Rabu (11/5) pukul 09.00 WIB.

Musrenbang Nasional Tahun 2016 diselenggarakan untuk penyusunan RKP (rencana kerja pemerintah) tahun 2017, di Istana Negara. Dalam acara tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Kerja/Kepala Lembaga Negara non Departemen, para eselon 1 Kementerian , Gubernur dan Sekda seluruh indonesia.

Selain diberikan penghargaan MDGS, juga diserahkan Pangripta Nusantara Award untuk Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB, H Yusron Hadi, untuk MDGs Award tahun ini merupakan puncak pencapaian program MDGs yang dilaksanakan di Indonesia, Mulai  tahun 2017 program ini akan dilanjutkan dengan program SDGs (Sustainable Development Goals).

Suk

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M.Si membuka acara Sosialisasi MTQ Nasional (MTQN) XXVI Tahun 2016 di Aula Kantor Walikota Mataram, Rabu (11/5). Dalam sambutan tersebut Wagub menegaskan mengatakan bahwa MTQN adalah tanggung jawab seluruh masyarakat NTB.

“Jika sukses dalam penyelenggaraan MTQN, maka momentum ini akan menjustifikasi Kota Mataram sebagai kota favorit penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) di masa-masa yang akan datang,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, H. Ahyar Abdur menyampaikan pentingnya sosialisasi ini dalam rangka persiapan lebih awal menghadapi gelaran MTQN, tidak hanya pada jajaran pemerintah, namun juga masyarakat.

“Kota Mataram telah melakukan persiapan-persiapan sebagai tempat penyelenggaraan, karena kita ingin meraih apa yang menjadi prinsip tentang penyelenggaraan yaitu tiga sukses, antara lain sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan, dan sukses ekonomi,” ujar walikota

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH Asisten 3 Administrasi Umum dan Kesra Drs, H. Lalu Syafi’i, M.M, Pimpinan SKPD Lingkup Provinsi NTB dan Kota Mataram, Camat dan Lurah se-Kota Mataram, Ketua TP. PKK Kota Mataram Hj. Suryani, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

MATARAM – lombokjournal.com

Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB menegaskan, soal pembangunan perpipaan air bersih yang mengambil sumber dari sungai Sekeper hanya memfasilitasi usulan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab KLU).  “Kalau ada masyarakat protes silahkan bersurat, supaya kami koordinasikan dengan bupati dan PDAM,” kata Uzaimi, PPK Penyediaan Air Baku (PAB) I Lombok, pada Lombok Journal, Rabu (11/5) di kantornya.

Hal itu diungkapkan Uzaimi menanggapi protes masyarakat petani di Kecamatan Kayangan. Seperti diberitakan sebelumnya, hari Minggu (8/5) lalu, puluhan petani dari Kecamatan Kayangan mendatangi lokasi proyek di Senjajak dan memaksa buruh proyek menghentikan pekerjaannya (baca: Petani di Kayangan Menghentikan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas, Lombok Utara)

Meski demikian ditegaskan Uzaimi, bahwa protes itu hanya kekhawatiran masyarakat. Secara tehnis, pihak BWS sudah melakukan survey sumber air sungai dari Sekeper itu sejak tahun 2013. Waktu itu pihak PDAM tahun 2013 (saat masih Bupati Johan Samsu) mengajukan proposal perpipaan untuk kebutuhan air baku Tanjung dan tiga gili. “Nantinya pendistribusian air itu ditangani PDAM Lombok Utara,” katanya.

Dikatakannya, sebenarnya dengan adanya proyek perpipaan itu tak mengganggu kebutuhan air untuk pengairan persawahan melalui dam Santong. Secara tehnis, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan air baku Tanjung dan tiga gili hanya 100 liter per detik.

Sedang perhitungan untuk kebutuhan sawah pertanian, membutuhkan 1,7 liter per detik untuk mengairi per ha.  Sedang untuk memenuhi kebutuhan air minum lebih sedikit, tiap seribu orang membutuhkan 1 liter per detik.  Jadi kebutuhan untuk air irigasi tinggal dikalikan berapa ha persawahan di Kecamatan Kayangan.

“Sebenarnya kebutuhannya tidak banyak. Hanya masyarakat khawatir kekurangan air.  Dan sayangnya, PDAM tidak mensosialisasikan untuk masyarakat,” kata Uzaimi sambil menambahkan, daerah irigasi Santong juga dikelola BWS.

PLTMH Santong

Soal sumber air yang dibutuhkan PLTHM Santong, menurut Uzaimi, tidak mempengaruhi volume air untuk irigasi. “PLTHM kan tidak mengurangi air. Setelah air memutar turbin, air tetap mengalir ke dam irigasi,” katanya.

Menurut perhitungan tehnis BWS, untuk kebutuhan PLTMH maupun irigasi dibutuhkan sekitar 1200 liter per detik. Dan itu masih bisa dipenuhi, sebab pada musim penghujan banyak air yang terbuang percuma ke laut.

Pada musim kemarau, sekitar bulan Juli hingga Nopember,  memang debit air menurun dan merupakan saat kritis. Soal itu, bisa diatasi dengan membuka pintu air yang sehingga untuk sementara kebutuhan air baku Tanjung dan tiga gili dikurangi, dan air diarahkan ke irigasi Santong.

“Soal air itu, kita sebenarnya secara tehnis sudah memperhitungkan hari ini, hingga cadangan untuk kebutuhan 5 tahun ke depan,” kata Uzaimi. Terkait sosialisasi, pihak BWS siap kapan pun dibutuhkan untuk memberi penjelasan pada petani. tergantung kapan PDAM siap.

Di tempat terpisah, terkait debit air juru pengairan di Santong menjelaskan, pihak BWS sebenarnya kurang tahu banyak kondisi di lapangan. Memang pada musim penghujan, air melimpah dan banyak yang terbuang.

Namun itu tidak berlangsung lama. Rata-rata air yang masuk ke dam Santong hanya sekitar 400 liter per detik.  Jadi untuk kebutuhan PLTMH dan irigasi persawahan lebih banyak tidak mencukupi, apalagi memasuki bulan kering antara bulan Juli hingga Januari.

“Saya punya datanya,” kata warga Santong, Satriadi, mantan juru pengairan dan pensiunan PU Irigasi yang mengelola Dam Santong lebih dari 20 tahun.

Ka-eS

Utilizing a tonerin dm moisturizer can aid ease these adverse effects.

MATARAM – lombokjournal

 Dubes Arab Saudi untuk Indonesia HE Mustafa Ibrahim Al-Mubarak berharap Provinsi NTB bisa terus meningkatkan hubungan diplomasi yang sudah terjalin dengan Arab Saudi. Hal itu disampaikan Dubes Arab Saudi di Mataram, saat menemui Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi, di ruang kerjanya, Selasa (10/5)

Selain berpamitan pada gubernur karena masa kerjanya sudah habis, Dubes Arab Saudi juga menyampaikan rencana kedatangan Raja Arab Saudi ke Indonesia.

Dikatakannya, kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Arab Saudi yang dengan Raja Arab Saudi beberapa waktu lalu, makin meningkatkan hubungan RI dengan Arab Saudi. “Tidak hanya dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang yang lain,” katanya.

ubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyatakan terima kasih atas kunjungan Dubes Mustafa Ibrahim Al-Mubarak yang menyempatkan diri berkunjung ke NTB.

Gubernur mengatakan, terkait kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, diharapkannya NTB bisa merespons dengan baik untuk menggali potensi hubungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Suk

KLU – lombokjournal.com

Memasuki tahun kedua penyaluran Dana Desa, mestinya gairah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tampak peningkatannya.  Kelompok usaha ekonomi produktif, PKK, petani atau masyarakat miskin serta pemuda, seharusnya bergerak maju. “Disini perubahan yang kelihatan, kadesnya bangun rumah dan punya istri baru,” cerita masyarakat Desa Santong, Kecamatan Kayangan,Kabupaten Lombok Utara, Senin (9/5).

Ini cerita dari Desa Santong, Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, setelah lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014.  Bagaimana Dana Desa tidak mencapai sasaran sesuai amanat Undang-undang.

Menurut sumber Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Santong, desa yang lokasinya paling atas di Kecamatan Kayangan itu mendapat transfer Dana Desa dari APBN sebesar Rp1,4 m pada  tahun 2015.  Untuk tahun 2016, kabarnya dana yang diterima mencapai hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Jumlah dana besar yang masuk ke desa itu, tahun 2015 memang terlihat ada pengerjaan rabat jalan di salah satu dusun. Tapi selebihnya, penggunaan dana itu mengundang pertanyaan warga desa.  Lemahnya sumberdaya aparat menyebabkan pengelolaan Dana Desa itu tidak dilakukan secara transparan.

Bukankah sesuai Permen Desa No 15 tahun 2015, penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam prioritas belanja Desa harus disepakati dalam Musyawarah Desa?

Nyatanya, proses musyawarah untuk menentukan prioritas belanja desa itu tidak berjalan baik. Hal itu menyebabkan perencanaan program tidak berdasarkan kesepakatan bersama.  Contohnya, Kades yang berasal dari dusun Temposodo, tidak peka aspirasi masyarakat dari dusun lain. Misalnya, program-program yang direalisasikannya paling banyak dilaksanakan di Dusun Temposodo.

“ Kalau menyusun RAPB DeS, Kadesnya hanya mengundang 1-2 dari dusun. Selain itu hanya Kadus dan BPD. Terus terang, kita tak bisa terlalu ikut campur,” kata salah seorang tokoh masyarakat yang sempat ikut musyawarah.

Setelah musyawarah itu, semua dikembalikan pada Kades, Sekretaris Desa dan SPMD (Sarjana Pendamping Masyarakat Desa). Tak heran kalau beberapa waktu lalu, para pemuda desa  sempat protes, karena pembelian perlengkapan olahraga diduga terjadi mark up.

 “Kalau kaos sepak bola yang harganya Rp40 ribu tapi dibilang Rp150 ribu, pasti itu harganya dinaikkan semaunya,” cerita seorang pemuda desa.  Menurutnya, kelompok pemuda desa tak pernah tahu berapa dana yang disiapkan untuk pembinaan mereka.

Hal sama juga disampaikan petani yang diundang mengikuti pelatihan pertanian. Setelah pulang mereka menandatangani uang transport Rp100 ribu, ternyata jumlah yang diterima di amplop hanya Rp50 ribu. “Mau saya tanyakan soal itu, tapi teman-teman malu untuk minta tambahan,” cerita seorang petani.

Anggaran untuk lembaga-lembaga desa, seperti PKK (kelompok wanita), kelompok petani, kelompok ekonomi produktif, atau dukungan untuk PAUD, tidak pernah diketahui berapa alokasi anggarannya.

“Masalahnya BPD tidak dilibatkan. Kami hanya menerima laporan akhir tahun setebal bantal, sengaja huruf laporan itu dikecilkan sehingga sulit membacanya,” cerita anggota BPD.

Dana BUMDes

Saat ini tokoh masyarakat di Desa Santong sedang memasalahkan penyaluran dana untuk BUMDes. Tahun 2015 suntikan dana untuk BUMDes dilaporkan sejumlah Rp100juta. Berdasarkan laporan Desa alokasi anggaran untuk BUMDes itu sudah diberikan, yang dialokasikan untuk pengembangan Waserda di desa.

Untuk operasional waserda itu sudah dibentuk panitia. Malah sudah ada pembagian, siapa yang berjualan dan siapa yang mengelola keuangan.  “Dalam laporan dana Rp100 juta itu sudah disalurkan, tapi disalurkan melalui siapa,” tanya salah seorang Wakil Ketua BPD.

Kalau dana itu diakui sudah disalurkan, kemungkinan besar laporan itu fiktif. Sebab nyatanya, Sekretaris BUMDes , Japri, pernah melaporkan dalam forum rapat desa bahwa sejak tahun 2013 BUMDES sudah mati suri alias tidak aktif melakukan kegiatan apa pun.

Karena itu, bendahara BUMDes yang memang lama tidak aktif, mengaku tidak tahu menahu soal dana itu. Bahkan Ketua BUMDes, Hairil Anwar dari Dusun Waker juga tidak pernah mengetahui tentang pencalran dana Rp100 juta itu.

Waktu rapat desa tiga minggu lalu, pihak BPD menanyakan soal itu tapi tidak mendapat jawaban yang jelas. “dana BUMDes itu sekarang yang  sedang kami telusuri lari kemana,” kata wakil Ketua BUMDes.

Pangawasan Masyarakat

Memang, pengawasan partisipatif masyarakat itu harusnya dibarengi keberanian melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desanya. Misalnya volume dan kwalitas proyek yang tidak sesuai dari rencana, mark up proyeknya, atau terjadinya kegiatan fiktif.

Menurut salah seorang anggota BPD, memang diakui peran Sekretaris Desa Santong, Mustar, yang sudah berpengelaman dalam administrasi desa, laporannya selalu baik. “Cara Sekdes main karena administrasinya bagus. Tapi realisasinya tidak ada.  Misalnya tentang pembelian material toko dan minta stempel untuk melaporkan banyak kegiatan. Sekdes punya cara-cara khusus,” katanya.

Karena itu, masyarakat santong membutuhkan pemeriksaan eksternal, apakah dari Inspektorat dan kejaksaan, atau lembaga-lembaga pengawasan independen lainnya. “Bila perlu KPK turun tangan,” kata seorang anggota BPD.

Negara memberikan Dana Desa yang dikelola Kepada Desa dan aparat desa lainnya, yang berasal dari APBN dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (PDRD) jumlahnya sangat besar, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Jangan sampai dana besar itu tidak mencapai sasaran, apalagi kalau sampai disalah gunakan oleh aparat desa, khususnya untuk membiayai kepentingan pribadi Kepala Desa. “Masa Kades yang sebelumnya tidak punya pekerjaan jelas, setelah turun Dana Desa tiba-tiba bisa bangun rumah baru dan punya istri baru,” kata tokoh masyarakat.

Agar tidak terjadi fitnah dan penyalahgunaan makin bertambah, baik BPD maupun tokoh masyarakat Desa Santong berharap ada pemeriksaan dari lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan memeriksa Dana Desa.

Suk

KLU – lombokjournal.com

Masyarakat petani akan berkirim surat kepada Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, minta agar orang nomor satu NTB itu segera menghentikan secara permanen pembangunan perpipaan air bersih yang akan menyedot mata air dari Lokok Lempanas. “Kita mohon pada bapak gubernur, ini menyangkut kehidupan petani Kayangan,” ujar Zainuddin atau Adis Jon, hari Senin (8/5).

Hingga hari ini petani Kayangan terus memantau pengerjaan proyek perpipaan air bersih yang akan menyedot sumber air dari Lokok Lempanas, terusan air terjun Sekeper. Sebelumnya puluhan petani mendatangi pengerjaan bak penampungan air di Senjajak, dan minta buruh agar berhenti kerja (baca : Petani di Kayangan Menghentikan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas, Lombok Utara)

Hari Senin siang ini, beberapa orang petani diperintahkan memantau apakah pekerjaan tersebut dilanjutkan. Masyarakat mengancam akan bertindak lebih jauh bila peringatan mereka tidak digubris.

“Proyek perpipaan yang akan mengalirkan sumber air ke tempat lain, itu membunuh ribuan keluarga petani. Kami menolak!” kata Zainuddin di tengah masyarakat yang berkumpul di Sesait, Senin siang.

Karena proyek perpipaan itu merupakan program Balai Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, maka harapan petani pada gubernur. “Kami yakin gubernur mengerti bagaimana nasib petani kalau tidak air,” ujar seorang petani.

Didukung Seluruh Kadus Kayangan

Untuk menguatkan soal pengairan sawah benar-benar menyangkut kehidupan seluruh petani Kayangan, seluruh kadus di desa-desa di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, akan menandatangani surat yang dikirim pada gubernur. “Air yang mengalir ke dam santong itu sumber utama pengairan sawah-sawah para petani di Kayangan,’ ujar Zainuddin yang ditunjuk menjadi juru bicara mewakili masyarakat.

“Bapak gubernur tentu tidak menginginkan terjadi gejolak masyarakat. Masyarakat akan melawan bila proyek itu dilanjutkan,” tegasnya.

Terkait pelaksanaan proyek tersebut, wartawan Lombok Journal berusaha mengkonfirmasi pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) di Narmada, Lombok Barat. Namun tidak berhasil memperoleh keterangan, sebab yang menangani bagian humas, Abdul Hanan, sedang tidak ada di tempat.

Namun salah seorang staf di BWS menjelaskan, terkait proyek itu bisa langsung menghubungi PJPA (Pengembangan Jaringan Penempatan Air) di Jalan Airlangga, Mataram. Namun orang yang bisa memberi penjelasan terkait proyek tersebut juga tidak ada di tempat.

Ka-eS