MATARAM  – lombokjournal.com

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan potensi  investasi pertanian, perikanan dan kelautan pada PT SBCS Indonesia, anggota dari Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) yang bergerak di bidang konsultasi bisnis. Diharapkanbya, PT SBCS membuka dan memberikan informasi akurat terkait potensi investasi yang ada di NTB.

NTB memiliki potensi yang sedang dikembangkan, yaitu bidang pertanian, termasuk peternakan dan kelautan. “Kami memiliki produksi beras yang dijamin kentinyuitasnya. Di Kawasan Samota, terdapat potensi rumput laut dan perikanan yang besar. Selain itu, kami sedang mengembangkan pariwisata, yang juga memiliki kawasan ekonomi khusus,” ungkap Gubernur saat menerima Presiden Direktur PT SBCS Indonesia, Mr. Satoshi Oaka di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (25/05).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Majdi menyambut baik investor Jepang yang hendak berinvestasi di NTB.  Saat ini NTB menjadi perhatian dunia karena memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan daerah.

Kehadiran Mr. Satoshi Oaka menemui orang nomor satu di NTB tersebut untuk membahas dan mendapatkan gambaran terkait potensi NTB yang dapat dijadikan peluang bagi para investor atau pengusaha dari Jepang.

T SBCS Indonesia selama ini menyediakan layanan bagi investor Jepang baru dan potensial. Selama ini berusaha memberikan informasi dan saran untuk perusahaan Jepang yang mencari peluang bisnis dan ekspansi di Indonesia.  PT. SBCS Indonesia selalu menyediakan informasi terbaru yang berkaitan dengan politik, ekonomi, industri dan regulasi.

Karena itu, Gubernur berharap PT. SBCS dapat membuka dan memberikan informasi akurat terkait potensi investasi di NTB.  “Kami berharap ada investasi besar yang dilakukan para investor jepang, baik individual investment maupun company investment,” harap Gubernur Majdi.

Usai pertemuan, pihak PT. SBCS menjelaskan akan memfasilitasi informasi potensi daerah tersebut kepada para investor jepang. NTB dikenal dengan program Pijar-nya, yaitu, Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Dan investor jepang sekarang banyak yang fokus untuk investasi di bidang agriculture.

“Jadi, kami memang mau lihat di NTB ini bagaimana dan kondisi aktualnya bagaimana. Kami mau lihat langsung di lapangan itu bagaimana,” ungkap Juru Bicara PT. SBCS Indonesia pada wartawan.

Di tempat sama, Kepala BKPM Provinsi NTB, Ridwansyah mengungkapkan langkah-langkah untuk mendorong para investor agar mau berinvestasi di NTB. Di Jepang, NTB dianggap sebagai tujuan investasi yang menarik. “Jepang merupakan negara yang paling besar investasinya di Indonesia. Dan untuk NTB, Jepang termasuk yang berinvestasi di Newmon,” jelasnya.

PT SBCS Indonesia selama ini juga memberi layanan pada investor meliputi konsultasi (strategi bisnis dan studi industri), bisnis yang cocok, dan masalah hukum atau regulasi di tempat tujuan investasi.

Suk

(Sumber : Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

Studi komparasi atau studi banding Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, memang tepat untuk menyerap keberhasilan dari Kabupaten Bantaeng yang ‘fenomenal’  melakukan lompatan besar menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan memompa pertumbuhan ekonomi. “Kepemimpinan, networking, bertumpu pada kekuatan lokal, dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng fokus dalam perencanaan, merupakan kunci keberhasilan Bantaeng,” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB, H Chairul Mahsul kepada lombokjournal.com, Rabu (25/5) sore, yang baru tiba menyertai Wagub  melakukan studi banding di Bantaeng.

Wagub H Muhammad Amin memilih Kabupaten Bantaeng untuk studi komparasi pembangunan karena kabupaten ini progresif memajukan  berbagai sektor. Sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Wagub yang berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara progresif, melirik Bantaeng yang dalam strategi pembangunannya fokus dengan sinergitas dan koordinasi itu, berhasil mengatrol pertumbuhan ekonominya 9,5 persen.

“Bupati Bantaeng bisa memanfaat jaringannya yang luas untuk mempercepat pembangunan daerahnya. Kita bisa belajar yang baik dari mana pun. Karena itu strategi yang baik dari Bantaeng bisa diadopsi di Provinsi NTB. Saya percaya, pemimpin pemerintahan di NTB bisa belajar dari hal-hal yang bermanfaat dari kunjungan ini,” jelas Wagub melalui telpon pada lombokjournal.com, Rabu sore.

Dalam kunjungan ini, Wagub H. Muh. Amin berangkat bersama Wakil Bupati dan beberapa pimpinan SKPD se-NTB bisa menyerap perkembangan pembangunan kabupaten kecil yang merebut perhatian nasional. Para pemimpin pemerintahan di kabupaten se NTB bisa melihat langsung keberhasilan Kabupaten Bantaeng, yang pernah disebut “The Hidden Paradise” di Indonesia, karena letaknya “agak tersembunyi” (membutuhkan perjalanan darat sejauh 120 km dari Kota Makassar, atau sekitar 2,5 jam waktu tempuh dengan mobil).

Tapi sejak tahun 2008, saat Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr. memimpin Bantaeng, predikat kabupaten langganan banjir ini, perlahan-lahan berubah menjadi daerah bebas banjir, bersih, dan indah. Kawasan pantai yang semua kotor dan kumuh, serta penuh semak-belukar, disulap menjadi Pantai Seruni dan Pantai Marina, dengan pusat kuliner, restoran terapung, hotel berbintang dan lapangan yang mewah dan indah, dengan fasilitas pendaratan helikopter (helipad), siap menyambut wisatawan lokal dan mancanegara.

Topografi Bantaeng berupa pegunungan, dataran dan perairan, sampai tahun 2008 memiliki masalah akut, yaitu banjir, kekeringan, dan masalah pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, tingginya angka  kemiskinan dan pengangguran menjadi pekerjaan penting mendesak yang harus diselesaikan.

Dulu saat musim hujan tiba pasti banjir.  Kemudian, Pemkab Bantaeng memutuskan membangun cekdam pengendali banjir dan waduk tunggu. Dengan inovasi tersebut, bukan hanya masalah banjir teratasi,. “Sekaligus menjadi solusi bagi pengairan lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan datangnya musim penghujan,” cerita Prof Nurdin pada tamunya dari NTB.

Keteladanan Pemimpin

Menurut Chairul Mahsul, keteladanan kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah bisa menjadi pembelajaran. “Pak Nurdin hanya hari Senin di kantor, selebihnya turun ke lapangan,” ujarnya.

Selain sederhana dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan warganya, Nurdin Abdullah memang  telah melakukan langkah-langkah  seorang pemimpin yang banyak melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah merubah mindset dan sikap dari aparatur dan masyarakatnya, dalam tempo relatif cepat.

Tentang perubahan mindset aparatur ini bisa diambil contohnya, pembangunan Bantaeng Industrial Park seluas 3.000 Ha, tanpa pungutan sepeser pun untuk penerbitan perijinan yang tak lebih dari satu jam atau Free Licenses within one day one Stop Service. Mega proyek PMA Jepang itu berhasil menarik dana puluhan trilyun rupiah masuk dan berhasil menjadi roda raksasa penggerak perekonomian Bantaeng, dan tentu saja dapat membuka ribuan lapangan kerja baru.

Dengan mengefisienkan pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN), Bantaeng banyak mengurangi tenaga honor. Dan itu membuat anggaran belanja pegawai hanya sekitar 46 persen. “Di kabupaten/kota di NTB umumnya di atas 50 persen,” kata Chairul Mahsul.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan akses jaringan itu membuat Bantaeng banyak mendapat dukungan. “Banyak pembangunan sarana publik tanpa menggunakan APBD,” tuturnya.  Bupati Nurdin Abdullah menamatkan pendidikan Master of Agriculture, dan Doctor of Agriculture dari Kyushu University, Jepang.

Nurdin Abdullah yang dalam Pilkada April 2013 yang lalu meraih 82,71 persen itu juga mendapat hibah puluhan mobil ambulans dan Damkar dari Pemerintahan Jepang.  Sehingga bisa berinovasi memberikan pelayanan kesehatan dengan Brigade Siaga Rencana (BSB), yang melayani masyarakat dimana pun dan kapan pun dengan waktu respon cuma 20 menit.

Masyarakat dan sekitarnya cukup menelpon call center 113 untuk mendapatkan layanan Ambulance gratis 24 jam, dengan fasilitas dokter dan tenaga medis dan peralatan yang berstandar Internasional. Dengan inovasi itu pula, angka kematian ibu melahirkan yang semula 12 ribu per tahun, sekarang ditekan menjadi nol.

Inovasinya termasuk dalam peningkatan produksi rumput laut, jagung dan sektor perikanan kelautan. Kabupaten Bantaeng berhasil menekan angka pengangguran dari 12,21 persen (2008) menjadi hanya 2,4 persen (2015). Penurunan angka kemiskinan, dari 12,12 persen (2008) menjadi 5,89% (2015). Perekonomian daerah juga tumbuh hingga mencapai 9,5 persen (2015), angka itu berarti mengalahkan Tiongkok. Dan dan income per kapita warga Bantaeng pun naik dari sekitar Rp. 5 juta (2008) menjadi Rp. 27 juta (2015).

“Bantaeng fokus dalam perencanaan pembangunan, khususnya ketergantungan di sektor pertanian. Banyak kesamaan karakteristik antara Bantaeng dengan daerah-daerah di NTB. Pemimpin pemerintahan di daerah bisa belajar banyak dari hasil kunjungan ke Bantaeng,” pungkas Chairul Mahsul.

Ka-eS.

LOMBOK UTARA  –  lombokjournal.com

Berkali-kali mengadu tak ada tanggapan, akhirnya petani Kayangan bergerak. Menjelang siang, hari ini (Senin, 23/5), sekitar seribu orang petani dan pemuda dari berbagai desa di Kecamatan Kayangan mendatangi lokasi pembangunan Perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas di Desa Senjajak. Mereka membakar pipa air dan bak penampungan yang belum selesai pengerjaannya.

 Tak ada yang bisa menghalangi aksi petani itu. Mereka bergerak dari Kecamatan Kayangan sekitar pukul 09.00 wita, dengan mengendarai sepeda motor.  Kabarnya, Camat Kayangan, Tresnahadi, sempat menghubungi beberapa orang agar masa bisa diajak berunding untuk menemukan solusi terbaik.  Tapi para petani itu mengaku tak sabar, karena sudah beberapa kali memberi peringatan tapi pihak pemerintah setempat tak merespon.

Waktu tiba di lokasi penumpukan pipa dan pembangunan bak air di Desa Senjajak, mereka langsung mencari sampah dan daun kering.  Setelah mengumpulkan bahan yang mudah terbakar dan menaruh di atas tumpukan pipa paralon dan bak penampungan yang sedang dalam pengerjaan, mereka menyulutnya dengan api.  Di tempat itu memang sejak pagi sudah kelihatan aparat kepolisian berjaga, namun tak bisa mencegah karena petani yang tampak emosi itu jumlahnya banyak.

“Kita sudah memperingatkan baik-baik, supaya proyek tidak diteruskan. Tapi sekarang mereka sengaja membuat petani marah,” kata seseorang yang ikut menyulut api.

Menurut catatan Lombok Journal,  insiden kemarahan petani itu hampir terjadi beberapa waktu sebelumnya. Waktu itu, hari Minggu (8/5) siang, sekitar 30 anggota P3A (Persatuan Petani Pemakai Air) Kecamatan Kayangan yang didampingi pengurus P3A dan tokoh masyarakat setempat itu sempat memperingati buruh agar menghentikan  pekerjaan.  Mereka berusaha menemui bos yang punya proyek tapi tidak ada. Mandor lapangan pun tidak bisa ditemui. Jadi mereka bicara langsung dengan buruh. Waktu itu mereka sempat mengusir sebuah truk yang datang  mengangkut pipa.

Menurut informasi, setelah kejadian itu mereka berusaha menyampaikan ke pemda melalui Wakil Bupati, Sarifuddin, yang juga berasal dari Kecamatan Kayangan.  Namun jawaban yang diterima, proyek itu akan terus berjalan karena merupakan proyek dari pusat.

Dua hari sebelumnya, Sabtu (21/5) para petani berkumpul untuk merundingkan langkah yang akan diambil. Sebab mereka sudah berusaha menemui Camat Kayangan tapi tidak ketemu, dan Sekcam yang menemui mereka tak bisa memberi penjelasan.

Dalam pertemuan itu, yang juga melibatkan kelompok pemuda, disepakati untuk menyampaikan surat pada pemda setempat. Isinya, masyarakat petani pengguna air minta agar proyek perpipaan dihentikan. Tapi Hari Senin, masa bertindak spontan melakukan pembakaran di lokasi proyek di Senjajak.

Debit Air Berkurang

Petani anggota P3A tak bisa menerima proyek perpipaan Air Bersih Lokok Lempanas itu karena merupakan sumber air utama Dam Santong. Daerah irigasi Santong mengairi persawahan dikelola P3A untuk petani se Kecamatan Kayangan seluas lebih 2000 ha lebih dari 3000 subak.

Areal persawahan di Kecamatan Kayangan yang terluas di seluruh  Lombok Utara.  Saat ini petani cemas, karena debit air Dam Santong terus menyusut. Kadang debitnya hanya mencapai 400 liter per detik. Padahal untuk mengairi 2000 ha persawahan  membutuhkan sekitar 3600 liter per detik. Sering terjadi, saat air kurang terjadi konflik antar petani.

Saat musim tanam polowijo MK3, pihak P3A dan Juru Pengairan harus memaksa subak air untuk mengosongkan (bro) sebagian sawahnya karena keadaan air tidak cukup. Dengan adanya proyek perpipaan itu, kekurangan air bagi petani makin parah.

Suk

Pembinaan Pada Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si memberikan pembinaan kepada wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi NTB yang belum menyerahkan LKHPN ke KPK di gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (20/5). Hadir pada saat itu, Kepala SKPD lingkup Provinsi NTB.

Dalam arahannya, Wagub menyampaikan bahwa kewajiban pejabat negara adalah melaporkan kekayaan kepada publik.

“Jangan tunggu dipanggil. Jangan takut punya harta berlebih, yang penting kita bisa klarifikasi dari mana harta tersebut berasal. Daripada diselesaikan di KPK lebih baik segera menyerahkan LKHPN,” himbaunya. Ia juga mengajak kepada pejabat yang hadir untuk selalu menjadi pejabat negara yang taat

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

Rakernas Ikatan Guru Indonesia

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB, H Muh. Amin, SH., M.Si membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Indonesia (IGI) di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat sore (20/5). IGI merupakan organisasi profesi baru, dengan anggota guru-guru muda yang memiliki semangat untuk berinovasi.

Sejak disahkan oleh Kemenkumham 2009 lalu, IGI terus melaksanakan inovasi dan berbagai program yang mengarah kepada peningkatkan kualitas anggotanya. Seperti program literasi, program guru saudara, dan program guru menulis.

“Semoga momentum kali ini merupakan langkah nyata perjuangan saudara-saudara dalam membangun organisasi agar tetap eksis sekaligus mampu memberi sumbangsih nyata dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya” ungkap Wagub

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Tampilnya sumber daya manusia yang unggul, semangat kebangkitan Nasional dimulai. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, H. Amin, S.H., M. Si  selaku Inspektur pada upacara bendera dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional ke-108, Jum’at (20/5016).  Saat memimpin upacara di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur itu, Wagub membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara.

“Salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai organisasi modern pada tahun 1908 adalah munculnya sumber daya manusia indonesia yang terdidik, memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan,” katanya.

Dikatakan Wagub, kita menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Munculnya kekerasan dan pornografi, terutama pada generasi yang masih sangat belia, merupakan permasalahan kultural utama bangsa ini. “Ini mengemuka dan memprihatinkan,” katanya..

Teknologi digital berperan penting dalam penyebaran informasi, baik positif maupun negatif, secara cepat dan massif. “Tantangan apa pun yang kita hadapi saat ini harus kita jawab dengan kerja nyata, mandiri dan berkarakter,” ujar Wagub.

Secara singkat disampaikannya sejarah perjuangan Boedi Oetomo yang dipimpin oleh Doktor Wahidin Soedirohoesodo dan Doktor Soetomo yang dilanjutkan kaum muda pada tahun 1928 yang melahirkan Soempah Pemuda.

“Melalui perjuangan yang tak kenal lelah akhirnya kita dapat memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,” tegas Wagub.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2016 itu selain dihadiri pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). dihadiri TNI, Polri, PNS DPRD, Siswa-siswi sekolah yang ada di kota Mataram, dan turut juga di hadiri oleh para veteran pejuang bangsa.

Suk

MATARAM – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, membuka Rapat Penyelarasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Provinsi NTB Tahun 2016, di Hotel Grand Legi, Senin (16/5). “Camat harus memberitahu Kades, jangan takut membelanjakan dana desa,” kata Wagub.

Rapat PATEN diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB ini diikuti 50 peserta, terdiri dari 10 orang Kepala Bagian Pemerintahan dari Kabupaten/Kota Se-NTB dan 40 orang Camat dari Kabupaten/Kota Se-NTB.

Dalam sambutannya, Wagub berharap agar rapat ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta untuk berdiskusi, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk berkontribusi bagi masyarakat.

“Saya senang sekali bisa bertatap muka langsung dengan Camat yang hadirnya sore ini. Saya kira Camat atau kecamatan merupakan wilayah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki peran strategis dalam lingkungan Kecamatan,” ujarnya.

Ditekankan Wagub, sinkronisasi tidak hanya dibutuhkan dalam keselarasan program di semua sektor, tapi juga pentingnya regulasi dan kebijakan dari tingkat pusat ke daerah.

Terkait pengelolaan dana desa, Wagub memberitahu Kepada Camat selaku pembina Kepala Desa agar jangan takut dalam membelanjakan dana desa. Camat diharapkannya bisa memberi motivasi kepada Kepala Desa untuk segera membelanjakan dan merealisasikan dana tersebut.

“Jika dana desa tidak dibelanjakan, maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pembangunan salah satunya bidang infrastruktur,” pungkas Wagub.

ks

MATARAM – lombokjournal.com

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pwersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan DPD PPNI Kota Mataram dilantik Wakil Gubernur, H Muhammad Amin, di Gedung Kantor Sangkareang di komplek Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5). “Saya berharap pengurus baru PPNI meningkatkan kualitas keperawatan,” kata Wagub.

Kualitas keperawatan  agar bisa memberi pelayanan kesehatan profesional. Pembangunan bidang kesehatan dapat diwujudkan dengan keberadaan perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Karena itu, PPNI memiliki peranan dalam meningkatkan sumber daya kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.

Menurut Wagub, pasca disahkannya Undang -undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan, menjadi angin segar bagi insan perawat demi mendapatkan payung hukum dalam menjalankan tugasnya. ” PPNI  harus mengayomi anggotanya, serta dapat memfasilitasi kendala dan potensi yang ada di PPNI. Dan yang utama mendorong anggotanya dalam upaya meningkatkan kualitas SDM keperawatan,” katanya.

Ditegaskan Wagub, pelayanan yang baik kepada masyarakat berarti turut mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia. “Ppembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting,” uajarnya..

Karena itu, Wagub menghimbau kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk senantiasa menjaga soliditas, keutuhan organisasi dengan mengutamakan kepentingan organisasi, serta loyal terhadap organisasi. PPNI NTB jumlah anggitanya mencapai 16000 orang, tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadilah, menyatakan kesiapan PPNI mendukung program pemerintah, baik dalam peran perawat sebagai pegawai dan bukan pegawai. Ia menginstruksikan seluruh anggotanya untuk menjadi motor penggerak di lingkungan masing masing.

“PPNI harus menjadi pengayom tentang pola hidup yang sehat di masyarakat,” kata Harif Fadilah. Namun, PPNI kini sedang dalam fase adaptasi dan antisipsi berbagai hal baru yang timbul pasca disahkannya  Un-undang Tentang Keperawatan.

Ketua DPW PPNI NTB, Muhir, menyampaikan perlunya Perda Tentang Perawat sebagai tindak lanjut implementasi Undang-undang Keperawatan sehingga ada payung hukum bagi rekan rekan dalam bekerja. “Perawat adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan maka saya mengajak rekan- rekan untuk tetap semangat bekerja dengan loyalitas yang tinggi dan  tunjukkan soliditas serta kebersmaan dalam organisasi kita ini,” ujar Muhir.

Suk

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB).

MATARAM – lombokjournal

Dua Pengawas dan Pencacah Sensus Ekonomi, Sri Wijihayati, S.Si.,ME dan Yunita Pratiwi, ST melakukan Sensus Ekonomi di Pandopo Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH.M.Si. Kedua petugas sensus tersebut menyambangi Pendopo Wagub, Selasa (11/05) sekitar pukul 19.30 untuk mendata hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota keluarga Wakil Gubernur tersebut.

Saat itu, Wakil Gubernur beserta Istri, Hj. Syamsiah Muh. Amin menerima langsung kedua petugas tersebut yang didampingi Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Pusat, Sentot Bangun Yudoyono. Hadir juga saat itu Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyuddin, SE, Kepal BPS Kota Mataram beserta beberapa staf.

Sensus Ekonomi 2016 itu sendiri dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali merupakan salah satu agenda besar yang diselenggarakan pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

Saat itu, Wagub beserta istri hanya menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan jumlah anggota keluarga yang menempati kediaman wagub tersebut.  “Di sini tidak ada yang memiliki usaha atau bisnis,” ungkap wagub ketika ditanya soal kegiatan usaha produktif yang dilakukan anggota keluarga Wagub.

Karena tidak ada usaha produktif yang dijalankan, maka pencacah hanya mencatat jumlah anggota keluarga yang tinggal di pendopo tersebut.

Diwawancarai terpisah, Sentot Bangun Yudoyono menyampaikan pentingnya pendataan usaha produktif masyarakat di luar pertanian. Menurutnya, terdapat beberapa tujuan khusus sensus ekonomi 2016, yaitu memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi.

“Insya Allah, bulan Agustus kita akan umumkan  dan Presiden Jokowi sendiri yang akan menyampaikannya. Analisisnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelasnya.

(Biro Humas dan Protrokol Setda NTB)

MATARAM — lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bupati dan Walikota Se-NTB di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (12/5).  Dalam rakor tersebut, semua Bupati dan Wakilota Se-Provinsi NTB, termasuk Gubernur NTB,  sepakat dan memiliki komitmen yang sama menyatakan perang terhadap narkoba.  

Dalam hal rehabilitasi, Provinsi NTB adalah provinsi pertama yang merespon BNN terkait pusat rehabilitasi tidak hanya di Lido tetapi di beberapa tempat di Indonesia. Karena itu, NTB menghibahkan tanah seluas 5 hektar di Lombok Timur untuk membangun pusat rehabilitasi.

“Kami ingin NTB menyumbang sesuatu hal yang penting untuk pemberantasan narkoba di Indonesia,” ucap Gubernur NTB.

Dalam rakor tersebut, hadir Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH.,MH, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, Bupati Dompu Drs. H.Bambang.M.Yasin, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer, Wakil Walikota Bima H.A Rahman H. Abidin,

Di kalangan birokrasi tampak hadir Sekda Lombok Tengah Drs. H. Lalu Supardan, M.M, SE, Asisten 1 Tata Praja dan Aparatur Dr. Ir H. Abdul Hakim, MM, Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Asisten 3 Drs. H. Lalu Syafi’i, FKPD dan Pimpinan SKPD Lingkup Provinsi NTB.

(Biro Humas dan Protokol Setda provinsi NTB)

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi menyampikan Pancasila merupakan harga mati bagi kedaulatan bangsa. Tidak ada kompromi dan negosiasi. “Saat ini muncul gerakan-gerakan yang berusaha merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan dapat mengancam kedaulatan bangsa,” kata Gubernur

Penegasan itu disampaikan Gubernur saat menerima Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel Infantri Farid Makruf, MA, di Pendopo Gubernur, Kamis (12/05). “Kita harus tetap waspada. Kejadian-kejadian seperti itu tidak muncul secara kebetulan. Pancasila sudah harga mati, tidak ada lagi negosiasi,” tegasnya.

Kolonel Infantri Farid Makruf, MA bertugas di NTB menggantikan Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, ST, Msi yang dipromosikan ke Irdam IX Udayana, yang beberapa hari lalu telah dilakukan serah terima jabatan. Putra kelahiran Madura tersebut sebelumnya bertugas di Kasrem/ABW Pontianak

Saat ini, menurut gubernur, cara-cara yang ditempuh gerakan yang mengancam kedaulatan bangsa itu makin kreatif, yaitu dengan melibatkan diri beberapa industri kreatif anak muda. Doktor alumni Mesir tersebut minta TNI bersama-sama memerangi Narkoba, yang saat ini semakin mengancam masyarakat, terutama generasi muda.

Terkait hal itu, Gubernur minta semua pihak, terutama TNI untuk terus menanam dan mengembangkan nilai-nilai mulia daerah, hal itu dapat menumbuhkan nilai nasionalisme masyarakat bagi bangsa dan negara.

Diungkapkan kebanggaannya atas komitmen TNI mendukung program pembangunan di NTB, terutama hal-hal teknis yang menyangkut kedaulatan bangsa bagi warga negara.

“Selamat datang dan selamat betugas di NTB. Saya yakin TNI sangat mampu melaksanakan tugas-tugas teknis terkait hal-hal kemasyarakatan. Selama ini, TNI sudah sangat peduli dengan pembangunan yang ada di NTB,” jelas Gubernur yang saat itu di dampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi.

Dalam kesempatan sama, Gubernur memberikan gambaran terkait beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan bersama-sama dengan TNI, seperti program mewujudkan ketahanan pangan nasional.  Keterlibatan TNI dalam program tersebut mampu meningkatkan produksi padi setiap tahunnya, katanya.

Sementara itu, Kolonel Infantri Farid Makruf, MA menyampaikan komitmennya mendukung semua agenda pembangunan telah diprogramkan Gubernur. Bagaimanapun, menurutnya TNI harus mampu memberikan keamanan kepada masyarakat.

“Selain mendukung program kesejahteraan masyarakat, kedaulatan bangsa adalah proritas,” ungkapnya saat itu.

Suk (Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)