MATARAM – lombokjournal.com

Menyambut haul ke 48 TGH Abdul Halim, Pendiri Ponpes Al Halimy, Sesela Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, sejak Subuh sampai Magrib hari ini (Sabtu, 22/10), masyarakat Desa Sesela mengaji 30 juz ayat Al Qur’an. Kegiatan ‘Sesela Mengaji’ itu berlangsung di semua masjid dan mushollah yang ada di Desa Sesela.

Kegiatan Sesela Mengaji sudah berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 15 Oktober lalu, hingga acara puncak yang pada hari Minggu (23/10). “Ini sekaligus untuk memperkokoh silaturahmi khususnya para alumni ponpes Al Halimy,” kata Ketua Panitia Haul, Muhammad Husni Anwar.

Menurutnya, dengan kegiatan ini akan membangkitkan ghirah perjuangan dalam bidang dakwah dan pendidikan. Ini merefleksikan perjuangan perintis Ponpes Al Halimy. Sesela Mengaji diikuti seluruh Kadus di Desa Sesela, termasuk juga BPD, Karang Taruna, Babinsa, Staf Desa dan mahasiswa yang sedang KKN.

Kegiatan yang dihajadkan menjadi upaya membumikan al Qur’an itu, merupakan gagasan Kepala Desa Sesela, Asmuni. Sehingga Sesela Mengaji mendapat dukungan penuh dari aparat desa.

Pada puncak ‘Sesela Mengaji’ hari Minggu akan berlangsung pengajian umum yang akan disampaikan oleh Habib Sayed Agil Al Munawar, mantan Menteri Agama. Sayed Agil juga dikenal sebagai Qori’ yang bersuara indah.

Emas Farosy

MATARAM – lombokjournal.com

Upaya meningkatkan peran sebagai  mitra pemerintah,  dalam mensukseskan berbagai program pembangunan,TPPKK (Tim Penggerak PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik minat masyarakat luas melalui program ‘’Kuis Wanita  Serba Bisa Wanita Memang Luar Biasa.’’ Program itu dilaksanakan di Studio Televisi Republik Indonesia  NTB Mataram, Senin (17/10/)

Program kuis yang akan ditayangkan Rabu mendatang itu dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ibu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua I TP PKK NTB Hj. Syamsiah M. Amin. Ini merupakan kuis yang pertama diikuti  TP PKK Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Yang penting kegiatan ini menjalin silahturrahmi, sehingga akan mampu memperkuat rasa persatuan dan persaudaraan diantara anggota  TP PKK Kabupaten/Kota,” katanya.

Selain memasyarakatkan sepuluh program PKK, kuis tersebut dimaksudkan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kader PKK. Tujuannya  agar  lebih mampu melaksanakan tugasnya dalam memasyarakatkan sepuluh program  PKK di daerah masing-masing.Untuk tahun 2017, kegiatan ini melibatkan organisasi selain PKK, seperti  BKOW dan Dharma Wanita.

‘’Kuis Wanita  Serba Bisa Wanita Memang Luar Biasa’’  selain menyambung kata juga diisi dengan menjawab beberapa pertanyaan dari host terkait sepuluh program PKK.  Pertanyaan itu disampaiakan dalam dua sesi, antara lain tentang proritas program POKJA mengenai PAUD, UP2K, Koperasi, pemanfaatan pekarangan dan Hatinya PKK. Lomba pada dua sesi acara ini dimenngkan TP PKK Kota Mataram.

(Biro Humas NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Musim Pilkada serentak jadi musim media memlintir pernyataan sumber beritanya. Gubernur NTB. Dr.TGH.M.Zainul Majdi, kecipratan musim “plintir” yang mendiskreditkannya sebagai ulama. Media Radar Mandalika dalam rubrik “Lombok Ekspres” (Kamis, 13/10) menulis berita berjudul; TGB AJAK “Perangi” AHOK.

Judul berita yang bernada memprovokasi itu dibantah gubernur melalui akun facebook Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB. Bantahan resmi terhadap pemberitaan Radar Mandalika itu diposting hari Jum’at (14’10) malam.

Pihak Biro Humas menegaskan, “TIDAK BENAR Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi mengajak kita memerangi oknum tertentu dalam pernyataannya kepada awak media sebagaimana tertulis dalam berita yang disampaikan oleh Radar Mandalika pada Rubrik Lombok Exspres di atas.”

Lebih lanjut dijelaskan, Gubernur NTB mengajak umat Islam MENCINTAI AL-QUR’AN. Sebab menurutnya, Al-Quran adalah sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan seorang mukmin.

“Beliau mengajak kita semua untuk jangan ada sekali-sekali ucapan atau ungkapan yang bisa di maknakan menistakan kitab suci,” tulis Humas.  Selanjutnya dikatakan, “ Membela Al-Qur’an itu bukan dengan berteriak-teriak, atau tidak perlu dengan cara anarkis.”

Pembelaan terhadap Al Qur’an, hendaklah dilakukan dengan cara menyiapkan diri sebagai seorang muslim yang kuat ilmunya dan kuat pemahamannya. “Kalau generasi muslim itu kuat pemahamannya terhadap Al-Quran, maka Negara kita insyaAllah akan kuat dimasa-masa yang akan datang,” tulis Humas.

Kecaman pun mengalir di media sosial atas penulisan berita yang bernada provokasi itu. Akun atas nama Giri menulis komentar, “Jurnalis menulis spt ini menyedihkan, dan dibantah resmi dr humas, apa ga malu ya. ….”

Di akun Adam Gottar Para menulis komentar pendek ,”Ya. Kok buat fitnah.”

Re

MATARAM – lombokjournal.com

Di hadapan hampir 1200 pengusaha se-Indonesia yang menghadiri Rakernas  IWAPI XXVI, di Hotel Lombok Raya, Senin (10/10), yang bertema “41 Tahun IWAPI, Satukan Hati, Tingkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk Bangsa Guna Memenangkan Pasar Global”, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh Amin, SH, M. Si berharap IWAPI tingkatkan produk NTB

“Terus tingkatkan produk-produk kita, ini adalah tema yang sangat strategis,” harapnya saat memberi sambutannya di Rakernas IWAPI XXVI itu. Harapannya, Rakernas IWAPI menghasilkan keputusan-keputusan cerdas.

Rakernas IWAPI ini berlangsung tanggal 9-11 Oktober 2016 itu juga dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB, Ketua BKOW Provinsi NTB, Ketua Dharma Wanita Provinsi NTB, Direktur BPJS, Pimpinan Organisasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, General Manager Angkasa Pura I dan para peserta Rakernas Se-Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI NTB, Hj. Baiq Dyah Ratu Ganefi mengatakan, Rakernas kali ini merupakan Rakernas terbesar setelah yang pernah diadakan pada tahun 2001 silam. “IWAPI ini luar biasa sekali, banyak sekali yang ingin bergabung di IWAPI,” ungkap Hj. Baiq Dyah Ratu Ganefi.

Ia berharap, Rakernas ini menghasilkan keputusan atau kesimpulan bagaimana peran aktif wanita pengusaha di seluruh Indonesia. Dyah ratu Ganefi juga menekankan, sudah selayaknya wanita atau para ibu di Indonesia mahir menggunakan IT (Informasi dan Teknologi) guna keperluan bisnis di masa mendatang dan memenangkan pasar global.

RR 

(Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB)

MATARAM – lombokjoournal.com

4000 ton Beras ADA DN 2016 dikirim Perum Bulog Divre NTB ke Divre NTT. Pelepasan pengiriman beras yang dilakukan secara simbolik oleh Asisten II Pemprov NTB, Drs H Lalu Gita Aryadi, M/Si itu berlangsung di Kantor Perum Bulog Divre NTB, Senin (10/10/).

Dalam acara tersebut, Direktur Pengadaan Perum Bulog Wahyu menyampaikan maksud pengiriman beras ke Divre NTT untuk mengurangi beban penyimpanan beras di NTB. Sebagai informasi, realisasi pengadaan beras sampai hari ini mencapai 116.000 ton dari total realisasi penyerapan beras/gabah Provinsi NTB tahun 2016 sebanyak 150.000 ton.

“Walaupun target penyerapan beras masih kurang 34.000 ton, namun sesuai perhitungan yang dilakukan Perum Bulog Divre NTB, stok beras kita cukup banyak, baik untuk kebutuhan Rastra, Raskin dan cadangan beras pemerintah. Kami masih punya ketahanan stok sampai 8 bulan ke depan,” jelasnya.

Karena itu, Perum Bulog Divre NTB memprogramkan pengalihan stok yang ada di NTB ke daerah yang defisit beras, contohnya ke Divre Provinsi NTT.

“Kami meyakini surplus yang ada di gudang Bulog bukan surplus satu-satunya, karena kami tahu bahwa NTB sebagai salah satu produsen beras terbesar di Indonesia sudah melakukan perpindahan beras ke daerah lain melalui pedagang-pedagang swasta,” tambahnya.

Wahyu memohon bantuan kepada pemerintah dan kepolisian untuk pengawasan dalam distribusi Rastra dan Raskin, serta operasi pasar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan sama, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.NTB Drs. H Lalu. Gita Aryadi, M.Si yang mewakili Gubernur NTB mengatakan, pengiriman beras ke Provinsi NTT secara strategis, politis dan teknis sangat menguntungkan Prov NTB.

“Artinya, NTB baik dalam MP3EI ditugaskan oleh negara sebagai pintu gerbang pariwisata dan penopang pangan nasional dengan pengiriman ini, maka tugas negara sudah kita tunaikan dengan baik.,“ katanya. NTB mampu memproduksi dan mencukupi kebutuhan beras sampai bulan Mei 2017, tambahnya.

NTB sebbagai salah satu dari 7 provinsi yang menjadi lumbung beras nasional, telahh melakukan berbagai upaya memenuhi kebutuhan beras nasional. Salah satu caranya adalah dengan membangun 4 bendungan besar, antara lain bendungan Rababaka kompleks, yakni Bendungan Tanju Dan Mila, bendungan Bintang Bano dan bendungan Mujur yang ditargetkan selesai pada tahun 2018.

“Dengan pembangunan 4 bendungan baru tersebut, akan meningkat produksi beras di daerah baru dan semakin mengukuhkan NTB sebagai lumbung padi nasional,” harap Gita.

Rr

(foto :Biro Humas dan Protokol Setda. Prov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Meski masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mayoritas Islam, namun persentase ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan Syariah masih terbilang rendah.

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, mengatakan itu saat membuka acara Seminar Nasional dan Sosialisasi BBuku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Mataram, Selasa (11/10).

Dikatakannya, Provinsi NTB merupakan daerah dengan tingkat religiusitas penduduknya cukup tinggi. Hampir 90 Persen penduduknya penganut Islam. “Namun  di tengah tingginya tingkat religiusitas tersebut persentase ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan Syariah masih terbilang rendah”, ujar gubernur.

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia hanya 5 Persen, sedangkan di Provinsi NTB di atas 8 persen. Itu pun hanya kalangan Tuan Guru yang paham sistem Perbankan Syariah, sedang masyarakat umumnya kurang paham.

“Seluruh elemen, terutama para Tuan Guru harus mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep-konsep Perbankan Syariah sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik”, ujar Gubernur mengajak peran aktif tuan guru.

Perbankan Syariah masih kalah dalam akselerasinya dengan Perbankan Konvensional. Perbankan Syariah harus memberikan inovasi dalam memberikan pelaayanan dengan bahasa akrab dan ramah.

“Ketidak pahaman masyarakat tersebut bukanlah salah kita, namun itu merupakan kekurangan kita dalam menghadirkan bahasa-bahasa pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat, kelemahan itu harus kita perbaiki secara bersama-sama kedepan. Sehingga masyarakat mulai mengenal dan tertarik untuk melakukan transaksi berbasis syariah”, kata Gubernur.

Hadir dalam acara tersebut seluruh unsur Perbankan Syariah dan Konvensional di Kota Mataram, Forkominda, Tokoh agama dan mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Kota Mataram.

Rr
(foto : Humas pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Gubernur NTB DR.TGH Zainul Majdi mengatakan, penerapan transparansi informasi publik tergantung komitmen Kepala Desa (Kades).  Kalau Kades punya komitmen, semua informasi itu wajib dibuka. “Informasi publik tidak boleh ditutupi para Kepala Desa,” tegasnya.

Hal itu dikatakan Gubernur Zainul Majdi di hadapan 995 Kepala Desa dan para pejabat terkait di Lingkup Provinsi NTB yang mengikuti Pencanangan Desa Benderang informasi Publik tingkat (DBiP) Provinsi NTB, di Ballroom Hotel Lombok Raya di Mataram (Kamis 6/10).

Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes, (PDT) dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi RI dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gubernur mengharapkan para Kades betul-betul berkomitmen membuka informasi publik. Memang ada pengecualian tapi yang namanya “kecuali” itu jumlahnya sedikit. Kalau ada 100 informasi yang dibuka ke publik yang dikecualikan 99 item, itu bertentangan dengan semangat transparansi. ”Jadi penjabaran informasi publik berpulang pada komitmen para Kades,” kata gubernur.

“Kita harapkan melalui pencanangan desa benderang informasi akan terwujud karena adanya komitmen dari Kades seluruh NTB,” tegas gubernur.

NTB Pertama Menandatangani

NTB merupakan provinsi pertama yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam penerapan Desa Benderang Informasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, dalam pengantarnya.

Ajeng yang bicara sebelum gubernur menegaskan, para komisioner Komisi Informasi berkomitmen membangun keterbukaan informasi dengan memulai dari desa. “Desa harus lebih bercahaya dari sekedarnya, dan lebih berkilau dari sekedarnya,”.katanya

Pencanangan Desa Benderang Informasi merupakan inovasi provinsi NTB, sangat penting kaitannya dengan Tata Kelola Informasi dan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa yang harus diawali dengan keterbukaan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pencanangan ini bukan akhir dari kegiatan, tetapi merupakan awal dari terwujudnya transparansi informasi dari 995 desa yang ada di NTB,” ujarnya

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri usai Pencanangan menekankan, agar Pemerintah Desa memahami praktik keterbukaan informasi publik. Pemerintah Desa diharapkan segera menindaklanjutinya dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap desa dan menyelenggarakan layanan informasi publik secara optimal.

Pengetahuan menyeluruh tentang informasi publik yang berkaitan dengan program pembangunan di desa akan mendorong peningkatan peran masyarakat dalam membangun desa. “Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mengawasi pemerintah desa dengan mengacu kepada informasi yang disampaikan saat secara transparan,” terang Bupati.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilanjutkan dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur, Kapolda NTB, Komisi Informasi, dan seluruh kepala daerah yang hadir.

Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati dan walikota dari delapan kabupaten dan kota. Selain itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi, M.Com, Kapolda NTB, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes & PDT DR. Suprayoga Hadi, Ketua Komisi Informasi RI John Pesley, Unsur FKPD NTB dan Komisioner Komisi Informasi NTB.

(humas 01/foto: Humas NTB)

“Wukuf di Padang Arafah, Momentum Peletakan Batu Pertama Masjid Jamiq Praya”

LOMBOK TENGAH – lombokjournal.com

Saat jutaan manusia melaksanakan  wukuf  di Padang Arafah Mekah Almukarramah, saat yang sama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh Amin, SH. M.Si,  meletakkan batu pertama  pembangunan Masjid Jamiq  Guru Bangkul Praya Lombok Tengah, Jum’at (9/9).  Di hari yang penuh berkah itu, Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT penuh haru menyaksikan peletakan batu pertama itu.

Ketua Panitia pembangunan Masjid Jamiq Praya, Ruslan Turmizi, anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah menjelaskan, pembangunan Masjid Jamiq Praya ini didesain 3 lantai dengan luas bangunan 40 x 40 m2. Masjid itu di atas tanah seluas  4.500 m2 yang meliputi tanah wakaf Masjid Jamiq, Jalan Guru Bangkol, dan Eks SD 22 Praya dan sekitarnya di sebelah timur. Perluasan Masjid ini berkat Dukungan Bupati Lombok Tengah yang menghibahkan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada MAsjid Jamiq Praya.

Ruslan juga menjelaskan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang memfasilitasi alat berat guna  lancarnya proses pembangunannya. Ruslan berharap, pemerintah juga mendukung  pembangunan masjid dengan mengalokasikan Dana Hibah yang bersumber dari APBD NTB tahun 2017 .

Di kesempatan sama, Bupati Lombok Tengah  berharap, masjid pertama yang memiliki nilai sejarah  sebagai cagar budaya harus di lestarikan dan di jaga. “Masjid Jamiq kelak menjadi pancaran bias sinar (contoh) bagaimana pengelolaan dan penataan masjid  di seluruh masjid di Lombok Tengah untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan Islam,” katanya.

Bupati Suhaili juga menyampaikan, Lombok Tengah sebagai daerah pariwisata yang akan dikunjungi wisatawan nusantara dan manca Negara,   harus memiliki  imunitas sehingga salah satu cara mempertahankan  ketahanan Iman dan moral kita adalah Keberadaan Masjid sebagai sarana tempat beribadah. “Saya berkomitmen  sebagai pemerintah maupun  sebagai pribadi terus mengawal proses pembangunan  Masjid Jamiq,” tegasnya.

Ikut Mengawal

Wagub NTB, H. Muh. Amin juga menegaskan komitmennya mengawal dan membantu proses pembangun Masjid jamiq Praya Lombok Tengah.  Menurutnya, sebagai daerah pariwisata keberadaan Masjid Jamiq bisa menjadi destinasi unggulan Lombok Tengah, yaitu Wisata  Religi karena memiliki nilai sejarah. Meski sudah ada pemugaran  tidak mengurangi nilai sejarahnya.

“Harus ada bagian-bagian yang di pertahankan, sehingga kelak sebagai pusat peradaban Islam  dapat di akses oleh wisatawan Manca Negara dan wisatawan Lokal,”  kata Wagub. Ia berpesan,  kalaupun masjid direnovasi secara total, panitia dapat  memajang poto-photo bentuk aslinya  beserta riwayat sejarahnya sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui  nilai sejarah yang terkandung  di Masjid Jamiq Praya.

Hadir dalam acara tersebut, anggota DPD Dapil  NTB H.Lalu Suhaimi Ismi dan Bq. Hj. Diah Ratu Ganevi. Hadir Juga  Wakil Bupati Lombok Tengah, Unsur FKPD, Tokoh Masyarakat, Para Tuan Guru dan Alim Ulama   se Kabupaten Lombok Tengah.

Rer

(foto Humas Pemprov NTB)

Lombok Utara — lombokjournal.com

Ratusan tenaga honorer K2 mendatangi Kantor Bupati Lombok Utara. Kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan nasib pengabdiannya selama ini. Pertemuan di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara itu ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Kepala Dikbudpora Suhrawardi Drs. Suhrawardi, M.Pd dan Bagian Kepegawaian, Lalu Masjudin, ME.

Ketua Forum K2 Lombok Utara, Akmaludin menjelaskan, tahun 2011 lalu ada instruksi dari Bagian Kepegawaian kepada UPTD. Bagian Kepegawaian meminta UPTD agar melakukan pemberkasan ulang. Sehingga muncul nama 262 orang K2 yang sudah mengabdi sejak Januari 2005.

“Tak lama kemudian tiba-tiba muncul nama K2 lebih 300 orang. Saat itu kami heran kenapa kok membengkak begitu besar,” ketusnya.

Pada saat pelaksanaan tes CPNS, lanjut Akmal, jumlah K2 meningkat kembali menjadi 432 orang. Tapi pengumuman kelulusan justru hanya diambil 70 persen. “Yang pengkas 30 persen ini siapa ? Kita ini hanya dipilih untuk dipangkas,” tuturnya dengan nada tinggi.

Padahal dari 30 persen yang ‘dipangkas’ ini semuanya memenuhi persyaratan. Diantaranya,  mengabdi mulai 2005 ke bawah, kompeten di bidangnya, dan usia sesuai yang ditentukan. “Heran sekali kami, yang lulus itu justru yang mengabdi tahun 2006 dan 2007. Ada permainan apa ini dan siapa pula pemainnya perlu diungkap,” katanya.

Banyak Pelanggaran

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengakui pada rekrutmen pegawai 2011 lalu disinyalir banyak pelanggaran administrasi maupun teknis. Saat itu ia masih menjadi anggota DPRD Lombok Utara, termasuk salah satu orang yang menginisiasi dibentuknya Pansus K2 untuk melakukan investigasi.

“Verifikasi berkas K2 ini dilakukan pertama oleh daerah dalam hal ini BKD. Database awal yang dimilik BKD jumlahnya 262 orang  dan bertambah menjadi 432 orang,” ungkapnya.

“Temuan kami di Pansus saat itu memang ada kejanggalan. Kejanggalan itu kami buat dalam satu rekomendasi dan disampaikan kepada pemkab maupun pihak lain. Dan saya yakin pada rekrutmen saat itu memang tidak ada kejujuran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardi menjelaskan saat ini K2 yang tersisa adalah 128 orang. “Menpan akan melakukan pendataan lagi yang tidak lulus untuk diseleksi. Ini dari yang kami dengar dulu. Tetapi intinya pemda tetap menyuarakan ini di pusat karena pernah ada kebijakan yang belum lulus ini dipertimbangkan lagi,” tuturnya.

Pihak Bagian Kepegawaian Daerah Setda Lombok Utara menjelaskan data akhir yang diterima jumlah K2 sebanyak 432 orang. Dari jumlah itu yang lulus 304 orang. Sehingga yang tidak lulus berjumlah 128 orang.

”Yang menentukan siapa yang lulus dan tidak adalah Kemenpan RB bukan daerah. Karena mereka yang memeriksa hasil tes,” katanya.

djn

Lombok Utara — lombokjournal.com

Bupati Lombok Utara Dr. H Najmul Akhyar melepas keberangkatan 52 calon haji di Masjid Baiturrahim Tanjung, kemudian akan diterbangkan langsung melalui Embarkasi Lombok ke Bandara King Abdul Aziz Jedah, Saudi Arabia. (Minggu, 04/09)

Bupati Najmul meminta para jamaah tetap menjaga kesehatan dengan baik, mengingat ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat. “Usahakan setiap saat mengonsumsi vitamin dan banyak-banyak minum air putih, karena suhu udara di Saudi Arabia sangat berbeda dengan Indonesia,” pintanya.

Selain itu, para jamaah diminta selama melaksanakan ibadah haji hendaknya selalu bersama-sama, jangan berpisah untuk mengurangi masalah-masalah yang sering menimpa jamaah haji, seperti tersesat dan kecopetan.

Menurut Bupati, segala sesuatu yang memang perlu bantuan agar segera bekoordinasi dengan Ketua Tim Pemdamping Haji (TPHD). Selama di tanah suci Mekkah agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan memperbanyak zikir dan doa pada tempat-tempat dimana diwajibkan harus berzikir.

“Ingat, doakan Kabupaten Lombok Utara tetap aman dan kokoh dalam persatuan dan kesatuan untuk merajut pembangunan di daerah kita ini,” katanya.

Acara pelepasan JCH tersebut dihadiri Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara, Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, Forkompimda dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala badan dan sejumlah serta ratusan keluarga para JCH.

djn