Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) mengimbau seluruh umat dan masyarakat agar mewaspadai segala macam bentuk ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

MATARAM.lombokkjournal.com — Imbauan itu merupakan salah satu poin dari sejumlah poin sikap PBNW, mencermati merebaknya berbagai kasus yang menimbulkan kegelisahan ummat Islam di Indonesia, belakangan ini.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Tanfiziyyah PBNW, TGH Muhammad Zainul Majdi dan Sekjen Dewan Tanfiziyyah PBNW, TGH Hasanain Juaini tersebut, PBNW menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) merupakan karya dan sumbangan besar para ulama bangsa Indonesia. Karena itu, wajib dipertahankan selama hayat di kandung badan.

PBNW menyatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah resmi pemersatu ummat lslam dan seluruh organisasi massanya demi menyatukan gerak dan langkah dalam mengisi kemerdekaan agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Al Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis Jam’iyyah Al-Washliyyah, Nahdlatul Wathan dan lain sebagainya adalah organisasi masyarakat yang didirikan oleh para Ulama Bangsa Indonesia yang bertujuan membimbing Ummat lslam Indonesia agar menjadi hamba Allah yang shalih serta warga negara yang dapat memberikan sumbangsihnya bagi bangsa.

Terkait dengan perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh saudara Basuki Tjahaya Punama (Ahok) dan Tim Pembelanya terhadap KH Ma’ruf Amin dalam kapasitas beliau sebagai Saksi persidangan kasus Penistaan Agama, hari Selasa (31/1), adalah penistaan yang berbahaya, mengingat KUL Ma’ruf Amin adalah Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUD dan sekaligus Rais Aam Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

PBNW menyerukan seluruh ummat Islam dimana pun berada untuk  selalu mewaspadai berbagai ancaman terhadap NKRI, Majelis Ulama Indonesia, Ormas-ormas Islam serta para ulamanya.

Berpegang teguh kepada Ajanan Agama, Konstitusi Negara serta para ulama dan memelihara ukhuwwah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Gra

MATARAM – lombokjournal.com

Perkembangan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan Jajaran direksi PT. PLN pada Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, Jumat  (27/1) siang di ruang kerjanya.

Rombongan petinggi perusahaan listrik negara yang terdiri dari Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara (SNT) Machnizon Masri, General Manager (GM) PT. PLN NTB, Karyawan Aji dan GM. PT. PLN UIP Nusra, Djarot Hutabri.  Selain di KSB, rombongan juga melaporkan perkembangan pembangunan kelistrikan di wilayah llainnya di Nusa Tenggara Barat.

Diungkap Machnizon, saat ini pihak PLN mengaku mengalami kendala terkait rencana pengoperasian PLTU berkekuatan 2 x 7 Mw, yang direncanakan beroperasi April tahun ini. Kendalanya,  izin pembangunan dermaga yang merupakan satu kesatuan dengan pembangunan PLTU tersebut belum dikeluarkan Pemkab KSB.

“Padahal keberadaan dermaga tersebut menjadi faktor penentu keberlangsungan suplai batu bara yang akan manjadi bahan baku utama jika PLTU tersebut beroperasi nanti,” kata Machnizon.

Machnizon juga menjelaskan kepada Gubernur, pihak PLN mengaku telah berupaya membuka komunikasi guna mencari solusi permasalahan tersebut. Namun pihak Pemkab memberikan beberapa opsi, di antaranya dengan memanfaatkan dermaga milik pemerintah daerah di Labuhan Lalar.

Namun menurut Machnizon, dengan jarak lebih dari 10 km dari lokasi PLTU, pemanfaatan Labuhan Lalar dianggap tidak efisien,  menyebabkan pembengkakan biaya operasional.

Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H. Musyafirin MM yang saat itu langsung dihubungi Gubernur via telepon selulernya menjelaskan, ada tiga pertimbangan yang mendasari pihaknya hingga kini belum mengeluarkan izin pembangunan dermaga di Desa Kertasari, Taliwang itu.

Yakni pertimbangan sosial masyarakat, aspek tata ruang dan yang ketiga pertimbangan secara teknis yang dikeluarkan pihak syahbandar, tentang pengaruh keselamatan pelayaran yang diduga akan ditimbulkan akibat pembangunan dermaga, yang dinilai kurang baik.

Gubernur menyarankan agar pihak PLN terus membuka komunikasi dengan Pemkab Sumbawa Barat, termasuk mencari second opinion dari pihak yang kompeten di bidangnya. Gubernur berharap, segera ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“ Saya mendukung penuh pembangunan PLTU ini, dan saya harapkan dapat segera beroperasi”, harap Gubernur.

Rr

(Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H Muhammad Amin, menegaskan pentingnya ketulusan dan keihlasan dalam berpolitik.  “Tanpa (ketulusan dan keihlasan) itu arena politik semata-mata jadi ajang rebutan kekuasaan,” kata Wagub Muhammad Amin, saat membuka acara bedah buku ‘Moralitas Republikan’ di Ballroom Hotel Golden Tulip di Mataram, Kamis (26/1).

Buku Moralitas Republikan yang ditulis Willy Aditya, memotret momen-momen penting laku politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.  Buku ini merupakan catatan perjalanan dari proses perjuangan dari tokoh politik nasional penggagas semangat Restorasi  di Indonesia.

Menurut Wagub, buku itu mengungkap kegalauan dan keresahan Surya Paloh  sebagai tokoh politik yang paling getol mempraktikkan politik kebangsaan. Situasi politik di Indonesia saat ini diwarnai munculnya gejala intoleransi yang dilakukan kelompok tertentu.

Wawasan dan pemikiran Surya Paloh bisa diambil karena mengutamakan kesatuan dan persatuan. “Kalau harus memilih, demokrasi atau kesatuan bangsa, maka Pak Surya Paloh akan memilih persatuan dan kesatuan,” kata Wagub.

Dikatakannya, sebagai tokoh politik nasional yang berjiwa nasionalis, buku Moralitas Republikan bisa menjadi syiar politik yang menyebarkan teladan ketulusan dan keihlasan perilaku berpolitik.

Pamflet Politik

Penulis Moralitas Republikan, Willy Aditya, dalam acara bedah buku itu mengatakan,  ia memang mendokumentasikan  pikiran-pikiran Surya Paloh. Salah satu catatan penting, sikap dan keputusan Surya Paloh yang tidak mengedepankan ambisi pribadi dalam momen Pilpres 2014 merupakan anomali dalam politik kekinian di tanah air.

“Setiap zaman punya anak zaman. Surya Paloh yang lahir dari dinamika politik angkatan 66, memiliki pamflet pemikiran politik yang kuat,” kata Aditya.

Willy Aditya telah menulis tiga buku yang mendokumentasikan pikiran-pikiran politik Surya Paloh.  Seperti halnya buku ketiga Moralitas Republikan, dua buku sebelumnya yakni ‘Mari Bung Rebut Kembali’ dan ‘Indonesia di Jalan Reformasi’, tak hanya berisi kisah. Tapi juga menguraikan nukilan sejarah dan teori yang terkait praktik-praktik politik yang dilakukan Surya Paloh.

“Saya berharap, buku yang saya tulis memberi sumbangsih bagi pembangunan politik di Indonesia,” kata Aditya.

Ka-eS

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) daerah pertama di Indonesia yang disambangi Tim Peace Run Tahun 2017, penyelenggaraan event yang menggelorakan semangat perdamaian,  persaudaraan dan mengenal berbagai budaya.

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H.,M.Si menyambut 65 orang Tim Peace Run, penyerahan Obor Perdamaian oleh Executive Director Peace Run International, Salil Wilson, Rabu (24/1). Peace Run merupakan event yang digagas NGO Sri Chinmoy yang berpusat di New York, USA,  dengan anggota dari berbagai Negara. Sebagian besar anggotanya merupakan pecinta olah raga dan atlet.

Daam kesempatan itu, Wagub menyampaikan, Indonesia bagian dunia internasional yang selalu menjaga dan menebar perdamaian. “Saya minta, agar kita semua menjaga perdamaian dan keharmonisan.Kita bagian dari dunia internasional butuh kedamaian,” ungkapWagul.

Diharapkannya, kegiatan semacam itu dapat terus dilaksanakan dan digelorakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkandunia.

Pada kesem[atan itu, Wagub menerima Lukisan Jharnaka dari Tim Peace Run sebagai simbol kedamaiandan kebaragaman anggotanya. SelainWagub, Atlet Juara DUniaPencak Silat asal NTB, menerima medali penghargaan dari tim atas prestasinyas. Penghargaan tersebut diserahkan pada seseorang yang mendedikasi kan hidupnya untuk prestasi dan perdamaian.

Hadir dalam acara itu Sekda Prov NTB, DR H Rosiadi Sayuti, sejumlah Kepala SKPD Pemprov NTB. Acara itu ditandai penanaman Cempaka yang dilakukan Wagub dan Salil Wilson.

Rr

(Biro Humas Setda Pemprov NTB)

Munculnya gagasan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara sebagai Global Hub, sebab Indonesia belum mengoptimalkan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur itu mulai Selat Makassar, Laut Sulawesi, hingga Selat Lombok, sebagai potensi ekonomi yang besar.

MATARAM – lombokjournal.com

Saat ini, pelayaran jalur Selat Malaka sebagai jalur ALKI I makin padat, mulai mengalami pendangkalan. Ke depan,  kapal-kapal dengan tonase besar berteknologi baru mulai mencari alternatif jalur pelayaran baru.

“Ini saatnya menangkap peluang, dan mewujudkan mimpi,” kata Lalu Gita Aryadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPM – PT) NTB kepada Lombok Journal, Jum’at (13/01, di kantornya, menjelaskan seputar prospek pembangunan Bandar Kayangan. .

Mantan Asisten II itu mengatakan, Bandar Kayangan merupakan mimpi masyarakat NTB. Bila terwujud akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, menjadi multiplier effect bagi NTB, khususnya sekitar Kabupaten Lombok Utara.

Presiden Joko Widodo sendiri gencar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainil Majdi minta dukungan presiden, setidaknya Bandar Kayangan bisa dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan salah satu proyek investasi unggulan NTB,  di Jakarta bulan Mei 2015 lalu, mendapat respon positif.

Saat itu Presiden Joko Widodo minta agar gubernur memastikan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bisa menyediakan tanah, memastikan kesiapan investor dan melakukan perencanaan terintegrasi.

“Semua memang dimulai dari mimpi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya faktor-faktor obyektif dan dukungan pemerintah pusat, sekarang bagaimana kita harus tahu cara mewujudkan mimpi itu,” ujar Lalu Gita.

Langkah penting untuk mewujudkan itu, yaitu memastikan rencana Bandar Kayangan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Kalau sudah masuk RPJMN dan merevisi RTRWN, selanjutnya bisa diturunkan jadi program, kemudian diwujudkan menjadi kegiatan. “Dengan demikian, anggaran akan disediakan.Maka jadilah,” ujar Lalu Gita.

Sebagai pejabat yang mengurus investasi di daerah, kosentrasi Gita saat ini memastikan investor yang menangani pembangunan Bandar Kayangan. Gita yang juga Komisaris ITDC wakil NTB, berhasil mengawal dan mengatasi persoalan-persoalan yang membelit Kawasan Mandalika.

“Mimpi tentang Kawasan Mandalika sudah oke. Sekarang giliran mengawal Global hub Bandar Kayangan,” pungkas Gita.

Ka-eS 

MATARAM – lombokjournal.com

 Komisi Informasi (KI) dan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan NTB menguatkan sinergi  dalam pelayanan publik dan informasi publik. “Kami menganggap penting menindaklanjuti MoU (Memorandum of Undestanding,red) tahun 2015,” kata Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, dan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim, dalam pertemuan di Kantor ORI Perwakilan NTB, Kamis (5/1).

Kedua lembaga itu tahun 2015 telah menandatangani kesepahaman dalam pertukaran data dan informasi, sosialisasi, sinergi hasil monitoring dan evaluasi, serta supervisi dalam pelayanan publik dan informasi publik.  Pertemuan hari Kamis  itu untuk menindaklanjuti MoU terkait Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik yang dibuat ORI dan KI Pusat.

Selain bersilaturahmi, kedatangan empat orang komisioner KI Provinsi NTB ke kantor Ombudsman, menegaskan pentingnya sinergi antar kedua lembaga mengingat tugas dan wewenang yang saling melengkapi. Kedua lembaga negara itu akan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim mengatakan dalam kontek pelaksanaan perlu dibuat pedoman yang lebih tehnis agar MoU dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya.

“Saya kira memang banyak hal yang perlu dikoordinasikan tidak hanya soal kelembagaan tetapi juga terkait dengan memberikan penyadaran kepada institusi layanan publik tentang pentingnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang berkualitas”, kata Adhar yang didampingi lima asisten Ombudsman.

Adhar juga mengatakan, akan diadakan pertemuan lanjutan untuk menyusunkerangka tehnis dan pedoman pelaksanaanya. Pertemuan lanjutan itu untuk mematangkan konsep dan kerangka tehnis pelaksanaan MoU. “Agar MoU bisa diimplementasikan dengan baik. Kalau tidak ada pedoman tehnisnya, dikuatirkan terjadi benturan  dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” kata Adhar

Dalam kesempatan sama,  Wakil Ketua KI NTB, Najamudi Amy mengatakan, selain MoU dari proses sharing informasi dan pengalaman antar kedua lembaga,  dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga.  “Banyak temuan KI NTB  sejalan dengan temuan Ombudsman, kata  ,.

Dicontohkannya,  adanya maladministrasi dalam pelayanan informasi. Hasil Monev KI NTB juga menemukan, banyak SKPD yang masuk zona merah atau tidak informatif dalam pelayanan informasi. Hal-hal seperti ini, menurut Najamudi, perlu disampaikan ke Ombudsman untuk diberikan rekomendasi serta supervisi pelayanan informasinya.

Hendriadi, Komisioner Bidang ASE KI NTB mengatakan, perlu dibentuk tim perumus pedoman tehnis MoU.  Ini akan mempermudah proses perumusan pedoman tehnis, agarpelaksanaannya dapat segera di diwujudkan. “Jika diperlukan, tim penyusun dari luar dapat dilibatkan untuk memastikan kualitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Nj

BIMA – lombok journal.com

Banjir di Bima yang menenggelamkan 5 kecamatan dan 32 kelurahan di kota paling ujung di Provinsi NTB, memang telah mereda. Namun penderitaan yang dialami lebih dari 105 ribu pengungsi baik yang terkonsentrasi di 19 titik pengungsian maupun tempat lain, membutuhkan bantuan bahan pokok dan penanganan kesehatan.  

Sejak hari Minggu (25/12), sebagian pengungsi mulai kembali kerumah masing masing untuk membersihkan rumahnya dari sisa material banjir. Warga juga bergotong royong membersihkan lumpur di jalanan. Namun lambatnya dukungan alat-alat berat untuk membantu membersihkan sisa material banjir itu masih mempersulit transportasi kota.

Umumnya listrik di rumah warga belum menyala, dilaporkan hanya rumah-rumah sekitar Kantor Walikota yang mulai mendapat aliran listrik. Pasar-pasar kota juga belum ada aktivitas.

Bencana banjir bandang yang terjadi di Bima tanggal 21 dan 23 Desember akibat hujan deras dan meluapnya sungai Padolo 1, juga menyisahkan kecemasan. Pasalnya, sebagian warga yang ditemui mengaku tak bisa memprediksi apakah hujan berikutnya tidak kembali mendatangkan banjir susulan.

“Musim hujan masih panjang. Sampai sekarang belum ada cara membendung banjir, kalau kembali hujan besar,” kata seorang pengungsi di Penaraga.

Sulitnya Distribusi Bantuan

Menurut sumber Humas Pemkot Bima, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, memimpin pembahasan rencana aksi tanggap darurat banjir, di ruang rapat Walikota, Minggu malam (25/12) sejak pukul 19.30 wita.  Pertemuan itu diikuti Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI Adhy Karyono, Danrem 162/Wirabhakti, Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kepala BPBD Prov. NTB, Plt. Sekda Kota Bima, perwakilan organisasi-organisasi relawan, dan pimpinan SKPD terkait lingkup Pemerintah Kota Bima.

Jumlah pengungsi yang terdata berjumlah 105.753 jiwa, sebagian besar mengungsi di tempat keluarga, sisanya mengungsi di titik pengungsian lebih 7 ribu jiwa yang tersebar di 7 kelurahan.

Data kerusakan yang terdata meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan (sekolah SD hingga SMA), infrastruktur jalan, jembatan, prasarana air minum, persampahan, areal pertanian dan rumah penduduk termasuk kios-kios usaha warga. Sekitar 91 rumah penduduk hanyut, 47 rusah berat, piluhan lainnya rusak ringan. Estimasi kerugian sementara sebesar Rp. 979,3 Milyar.

“Hingga berita ini ditulis, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kesulitan distribusi bantuan, karena kurangnya tenaga dan sarana,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei

Selain itu, aksi mendesak selain distribusi bantuan, langkah prioritas adalah pembersihan. Sejumlah truk akan didatangkan dari Pemerintah Provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan. Namun sejauh ini alat-alat yang dibutuhkan itu belum ada kabar kapan datangnya.

Memang diakui, sangat sedikit yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana mendatang bila hujan deras kembali mengguyur wilayah Bima. Paling jauh bisa dilakukan adalah antisipasi pengurangan risiko bencana dengan segera melakukan normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang.

Ldt.

MATARAM – lombokjournal.com

Sistem perbankan berbasis non riba ada di semua agama samawi. Basis teologisnya jelas.  Karena itu, lembaga keuangan syariah dapat tumbuh baik di negara-negara non muslim. “Tidak perlu dibahasakan sistem ekonomi syariah hanya untuk umat Islam tapi untuk semua umat. Islam adalah rahmatan lil alamin,” kata Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi.

Gubernur Zainul Majdi menegaskan itu pada grand opening Bank Panin Dubai Syariah, Rabu (21/12), di gedung Bank Panin Dubai Syariah lt. 3 di Jl. Sandubaya No. 18 Mataram.  Grand opening ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur NTB, didamping Dirut PT. Bank Panin Dubai Syariah,

Dikatakan gubernur, ekonomi syariah bukan berbicara orang-perorang atau kelompok tertentu, tapi untuk semua kelompok bahkan lintas agama.  Gubernur NTB yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang menceritakan pengalaman seorang ekonom syariah Safi’I Antonio yang diminta berbicara di Universitas Vatikan. Sistem ekonomi yang mengharamkan riba tidak hanya terdapat pada Al Qur’an, tapi tertulis dalam Babel.

“Tradisi non ribawi juga terdapat dalam tradisi Katolik. Ada harapan bahwa hubungan-hubungan yang terbangun di tengah masyarakat dalam kerangka keuangan itu harus berlandaskan azak keadilan, tidak saling mengeksploitasi,” ujar gubernur.

Lebih lanjur dikatakannya, eksploitasi  masyarakat menyebabkan tingkat Gini Ratio naik. Saat ini Gini ratio di indonesia mencapai 4,1 persen. Berarti terjadi  ketimpangan sosial yang semakin besar di tengah masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu revolusi Mesir saat Husni Mubaraq berkuasa, krena terjadi ketimpangan social yang lebar antara kaum miskin dan kelompok kaya. Saat itu Gini ratio di Mesir mencapai  4,7 %.

Salah satu sumbangsih perbankan dalam mengurangi Gini Ratio di Indonesia, menurutnya, salah satunya dengan memperbaiki sistem perbankan yang berkeadilan melalui sistem ekonomi syariah.

Pembiayaan Syariah Masih Sektor Konsumtif

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank BI, Wahyu menyampaikan LDR industri perbankan di Indonesia saat ini mencapai  89 persen, sementara itu di NTB jumlah dana yang disalurkan mencapai 158,10 % melampau jumlah dana yang dihimpun.

Menurutnya, jika dibandingkan tahun 2015 jumlah aset pihak ketiga di perbankan mengalami peningkatan dari 10 persen tahun 2015 menjadi 22 persen sampai November 2016. Di saat pasar perbankan nasional  hanya tumbuh sebesar 8 persen sampai November 2016, di NTB mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya yaitu sebesar 4,97 persen.

Aset Bank Syariah di NTB juga mengalami kenaikan dari  5 persen persen tahun 2015 telah mencapai  9 persen sampai  November 2016. Pembiayaan bank syariah didominasi oleh tabungan sebesar 68 persen.

Ketua OJK Yusri melaporkan, jumlah Kantor Perbankan Syariah yang ada di NTB saat ini sebanyak 55 buah dan menjadi 56 buah setelah Bank Panin Dubai Syariah. Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan positif di tengah -tengah melemahnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia.  Namun diakuinya, peningkatan jumlah aset maupun dana dari pihak ketiga serta kualitas pembiayaan mengalami penurunan.

Yang menjadi perhatian Ketua OJK, pembiayaan bank syariah masih didominasi pembiayaan sektor konsumsi di banding sektor produktif.  Pembiayaan saat ini kurang memberikan magnetut terhadap pengurangan angka kemiskinan di NTB.  Ia berharap kedepannya perbankan di NTB terutama perbankan syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor produksi.

Pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 9 persen melampau pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya bisa menjadi peluang pasar oleh dunia perbankan. Pertumbuhan pariwisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi kreatif di NTB tumbuh dengan baik, juga menjadi pasar potensial bagi bank syariah untuk menyalurkan sejumlah pembiayaan.

Selain itu, penduduk NTB yang mayoritas muslim serta komitmen NTB menjadi kiblat ekonomi syariah Nasional cukup menjadi modal berkembangnya perbankan sayariah di NTB.

Hadir juga pada grand opening itu, Ketua MUI NTB serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Rr

(Biro Humas Setda NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Delegasi University of Rhode Island (URI) Amerika Serikat, menjajaki kerjasama di bidang Ec-Tourism, Perikanan, Kelautan, Hukum Laut, Manajemen Lingkungan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia.  Kehadiran delegasi tersebut diterima Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di ruang kerjanya, Senin (31/10).

Dalam pertemuan dengan deiegasi tersebut Wagub mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menjadi pusat pengembangan potensi perikanan dan kelautan, khususnya di wilayah Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (SAMOTA). Kelautan menjadi salah satu pilar pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.

“Sebagai akuarium raksasa, Samota menyimpan potensi yang sangat besar, yang mencapai kurang 11 triliun per tahun,” kata Wagub, H Muhammad Amin kepada Perwakilan URI yang terdiri dari Dekan Lingkungan dan Ilmu Pengetahuan, Dr. John Kirby, Ketua Departemen Kelautan, Dr. Robert Thompson dan Perwakilan URI di Indonesia, Mr. Brook Williams Ross. Kerjasama ini juga dilakukan dengan Universitas Mataram.

Dalam kesempatan itu, Dr. Robert Thompson mengungkapkan, pihaknnya sedang menyusun program kerjasama yang produktif, berkelanjutan bersama Pemerintah Provinsi NTB. “Kami sudah bekerjasama dengan Indonesia kurang lebih 45 tahun,” kata Thompson.

Wagub menyambut baik dan menilai kerjasama tersebut merupakan sesuatu yang sangat berharga. Beberapa SKPD terkait diminta Wagub segera mengongkritkan kerjasama tersebut.

“Sumber daya alam kita di NTB ini sangat besar dan melimpah. Tentunya untuk mengekplore semua potensi itu butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Secara teknis, segera ditindaklanjuti secara serius,” jelas wagub di hadapan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Wakil Rektor 4 Universitas Mataram serta beberapa pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB.

Wagub juga minta pihak URI mengembangkan kerjasama di bidang sumber daya manusia, berupa penyediaan beasiswa untuk mahasiswa dan masyarakat NTB.

Fokus Pengembangan SAMOTA

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ridwansyah menjelaskan, ke depan selain mengandal sektor pertanian dan pariwisata, sektor kelautan dan perikanan menjadi pilar pembangunan ekonomi.

“Untuk dimaklumi, di dalam RPJMD kami, bahwa potensi-potensi di 16 kawasan strategis itu tertumpu pada potensi kelautan,” jelasnya.

Ridwansyah berharap, Pemerintah Provinsi lebih fokus dan detail menguatkan komitmen pengembangan Samota. Hal ini berlaku baik investasi, kelembagaan maupun kebutuhan infrastruktur.

“Apa yang sudah kami miliki sekarang, NTB sedang menyusun rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ini kira-kira hampir final untuk dijadikan bahan analisis tim ini dalam mengembangkan kerjasama,” pungkasnya.

Ka-eS