Wagub; Perawat Ujung Tombak Kesehatan

Selain dokter dan bidan, perawat menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com — Wagub Amin meminta agar momentum hari peringatan PPNI tahun ini harus bisa dijadikan sebagai ajang Introspeksi dan evaluasi bagi PPNI, “Perawat juga ujung tombak kesehatan, terutama di sejumlah unit layanan kesehatan vital seperti puskesmas dan rumah sakit,” katanya, hari Jum’at (17/03)

Wagub mengatakan, salah satu tolak ukur keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat adalah kualitas pelayanan tenaga medis kepada masyarakat. “Termasuk sejauh mana perawat kita memberikan kualitas pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Karena itu, diharapkannya agar seluruh perawat khususnya di wilayah NTB, terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang pelayanan kesehatan.

“Kualitas Pelayanan yang baik ditambah kompetensi yang bagus, menjadi bagian penting bagi perawat dalam rangka meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakat” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Panca Yunita mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung program pemerintah meningkat kualitas dan derajat kesehatan masyarakat di NTB.

“Baik melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga perawat yang ada maupun penyeberangan tenaga medis secara merata terutama darah terpencil dan pedesaan,” katanya.

Dipaparkan, saat ini jumlah perawat di NTB yang tersebardi seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta termasuk klinik di 10 daerah Kota/Kabupaten sewilayah NTB mencapai 104.318 orang perawat.

AYA

Pelebaran Jalan Pemenang Sampai Sembalun, Anggarannya 700 Milyar

Jalan raya penghubung di wilayah Utara pulau Lombok, dari Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, hingga Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, akan diperlebar dengan anggaran Rp700 milyar.

Kepala Biro Humas Setda Pemprov NTB, Yusron Hadi

MATARAM.lombokjournal.comp — Rencana pelebaran jalan di wilayah utara pulau Lombok itu disampaikan Kepala Biro Humas Setda Pemprov NTB, Yusron Hadi, Kamis (23/2), di Mataram.

“Pelebaran jalan sepanjang 80 Km, dari Pemenang, Bayan, sampai Sembalun. Sudah diusulkan dengan anggaran sekitar Rp700 Miliar,” kata Yusron.

Menurutnya, usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas lintas Kementerian yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/2) lalu, di istana negara, Jakarta, yang dihadiri oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Pelebaran jalan di kawasan Utara pulau Lombok itu merupakan bagian upaya percepatan peningkatan infrastruktur di sekitar lokasi rencana pembangunan Global Hub di Lombok Utara.

Gra

KEK Mandalika Juga Menyasar Pengembangan Sekitarnya

Pembangunan KEK Mandalika, tidak semata-mata KEK saja, tapi Pemprov NTB juga mengembangkan kawasan sekitar.

MATARAM.lombokjournal.com – Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Setda Pemprov NTB, Yusron Hadi kepada wartawan, Kamis (23/2) di Mataram. “Mulai dari Sekotong (Lombok Barat) sampai ujung Timur di Lombok Timur.Jalan by pass lingkar Selatan ini sebagai salah satu upaya kita,”katanya.

Saat ini pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah masih dilakukan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola kawasan.

Seiring pembangunan KEK, Pemprov NTB menilai perlu untuk mengembangkan kawasan potensial lain di sekitar KEK, khususnya di wilayah Selatan pulau Lombok.

Yusron mengatakan, pelebaran akses jalan dari Lombok International Airport (LIA) menuju KEK Mandalika, juga masuk dalam pembahasan pada rapat terbatas. Kondisi jalan eksisting dari LIA ke Mandalika saat ini relatif sempit. SehinggaPemprov mengusulkan pelebaran jalan.

“Ada program pelebaran jalan LIA ke kawasan Mandalika, itu panjangnya sekitar 25 Km dengan anggaran mencapai Rp1,75 Triliun,” katanya.

Menurutnya, pelebaran jalan LIA-Mandalika tidak sampai membangun jalan dua ruas, sehingga tidak akan mengganggu keberadaan Dusun Sasak Sade, di Desa Rembitan, Lombok Tengah.

GRA

Pembangunan Jalan By Pass Lingkar Selatan Mencapai 3,41 Triliun

Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan pembangunan jalan By Pass Lingkar Selatan pulau Lombok, untuk mendukung pengembangan spot strategis di wilayah tersebut.

Karo Humas Setda Pemprov NTB, Yusron Hadi

MATARAM.lombokjoournal.com — Usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas lintas Kementerian yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/2) lalu, di istana negara, Jakarta, yang dihadiri oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Kepada wartawan, Kamis (23/2) di Mataram, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Yusron Hadi menjelaskan, jalan By Pass Lingkar Selatan pulau Lombok sepanjang 177 Km, akan menghubungkan kawasan Lombok bagian Selatan Lombok Barat hingga LOmbok Timur, mulai dari Lembar, Sekotong, Teluk Sepi, Selong Belanak, KEK Mandalika, Teluk Awang, hingga pantai Pink.

“Jalan by pass lingkar Selatan ini sepanjang 117 Km dengan anggaran mencapai Rp3,41 Triliun,” kata Yusron.

Yusron menjelaskan, selain mengusulkan pembangunan jalan by pass lingkar Selatan pulau Lombok, rapat terbatas tersebut juga membahas tentang pengembangan spot-spot potensial yang menjadi kawasan strategis nasional yang ada di NTB.

“Dalam rapat itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa secara geografis, spot-spot ini juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan pengembangan wilayah, pulau Lombok khususnya,” kata Yusron.

Saat ini konstalasi pembangunan pulau Lombok masih terkonsentrasi di bagian Tengah pulau dari Mataram hingga Labuhan Lombok, sedangkan wilayah Selatan dan Utara relatif masih belum berkembang.

Yusron mengatakan, pembangunan jalan by pass lingkar Selatan pulau Lombok merupakan bagian dari upaya pengembangan kawasan Selatan Lombok.

BACA : KEK Mandalika Juga menyasar Pembangunan Sekitarnya

Gra

Ini Jurus PDIP Untuk Menangkan Ahok-Djarot

Setelah Pilgub DKI dipastikan berlangsung dua putaran, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melempar jurus memenangkan Ahok-Djarot melawan pesaingnya Anies-Sandi.

lombokjournal.com

PDIP mulai gencar membuka komunikasi dengan partai politik, khususnya yang sebelumnya mendukung pasangan Agus-Sylvi. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto saat ini di tengah-tengah berkomunikasi dengan beberapa ketua umum partai

Dalam jumpa pers hari Minggu (19/2), politikus PDIP Trimedya Panjaitan mendesak partai-partai koalisi pendukung pemerintahan ikut mendukung Ahok-Djarot memenangkan Pilgub DKI. “Khususnya, bagi partai yang kadernya mendapat kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi),” katanya..

Alasannya, kalau di pemerintahan sama-sama dapat jatah menteri, di pemerintahan DKI juga diharakan juga sama. Jika partai koalisi pendukung pemerintahan bersatu, Trimedya memastikan kursi DKI lebih mudah dimenangkan.

PAN, PKB dan PPP yang pada putaran pertama Pilgub DKI mendukung Agus-Sylvi mendapatkan jatah menteri di Kabinet Kerja. PAN 1 menteri, PKB 3 menteri dan PPP 1 menteri.

“Partai yang tergabung dalam koalisi memiliki massa untuk mendongkrak suara di Pilgub DKI,” katanya.

Kalau partai koalisi punya komitmen sama,seperti parameternya pemilu 2014, maka Ahok-Djarot hanya perlu 3-4 persen. Partai pendukung diyakininya tahu dimana kantung-kantung suara pemilihnya.

Perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilgub DKI 2017 berdasarkan form C1 sudah mencapai 100 persen dari 13.023 TPS di seluruh Jakarta. Hasilnya, pasangan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok-Djarot) unggul dengan perolehan 2.357.587 suara atau 42.91 persen.

Pasangan Anies-Sandi di posisi kedua, meraih 2.200.636 suara atau 40.05 persen. Pasangan Agus-Sylvi di posisi buncit, hanya memperoleh 936.609 suara atau 17.05 persen.

Saat ini masih belum ditentukan suara Agus untuk Ahok atau Anies. Dua kubu mencoba merebut hati Poros Cikeas yakni Demokrat, PAN, PKB dan PPP.

PDI Perjuangan di putaran kedua dipastikan tidak membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Kursi Anggota DPR dan DPRD Dalam Pemilu 2019 Bertambah

Meski mendapat sorotan publik, baik pemerintah maupun DPR akur menambah jumlah kursi DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019

lombokjournal.com

Salah satu isu krusial yang telah disepakati panitia khusus (Pansus) rancangan Undang-undang Pemilu bersama pemerintah yaitu penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD mulai Pemilu 2019, dalam konsinyering yang berlangsung pada 16-17 Februari 2017.

Konsinyering paniti khusus membahas lima isu krusial, yakni sistem pemilu, jumlah kursi DPR dan DPRD, alokasi kursi per daerah pemilihan, ambang batas parlemen, dan presidential threshold.

“Yang telah disepakati adalah penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk,” kata salah satu anggota panitia kerja (Panja) RUU Pemilu, Achmad Baidowi, Minggu (19/2).

Pemerintah diminta membuat simulasi jumlah penambahannya, dan akan dibahas dalam forum Panja. Penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD akan memerhatikan representasi jumlah penduduk dan aspek kewilayahan sehingga kemungkinan juga akan dibarengi penataan daerah pemilihan.

Diperoleh informasi, ada alasan mendesak mengenai penambahan jumlah kursi DPR dan DPRD karena adanya daerah otonomi baru di Kalimantan Utara. Selain itu, beberapa dapil mengalami pertumbuhan penduduk cukup pesat, sehingga representasi keterwakilannya sangat jauh.

SBY Berakhir Pekan ke Tawangmangu

Setelah berbulan-bulan menyiapkan putranya di laga Pilkada DKI, mantan Presiden ke-6 Indonesia berakhir pekan ke Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah.

SOLO.lombokjournal.com – setelah perolehan suara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan tak ikut putara kedua Pilkada DKI, keluarga mantan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pergi rekreasi ke Tawangmangu, Karanganyar.

Saat turun di Stasiun Solo Balapan, Agus Harimurti menolak untuk memberikan komentar kepada wartawan. Tapi SBY sendiri dengan senyum khasnya masih sempat melayani pertanyaan wartawan.

“Ya hanya rekreasi bersama keluarga,” kata SBY sesaat setelah turun dari kereta.

Sabtu (18/2) sore, sekitar pukul 17.30,,calon penumpang Kereta Api Argo Dwipangga agak terkejut saat melihat SBY beserta keluarga besarnya. Mereka spontan mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka.

Dalam rombongan itu, tidak tampak Edi Baskoro atau Ibas, hanya isterinya Aliya Radjasa. Puluhan kendaraan menjemputnya untuk mengantar rombongan keluarga besar SBY ke Tawangmangu, Karanganyar, untuk melewatkan akhir pekan.

Mengapa Agus Kalah

Dalam Pilkada DKI yang berlangsung 15 Februari, perolehan suara pasangan Agus-Sylvi tak sesuai harapan. Agus dengan tabah mengakui kekalahannya dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Meski demikian, saat AHY mengumumkan kekalahannya, para pendukungnya meneriakkan yel-yel “Agus presiden” sebanyak delapan kali.

Saat debat Cagub DKI, Agus tampak kewalahan dan ia limbung dalam pemilihan gubernur Jakarta yang paling sengit dan hanya bisa ditandingi pemilihan presiden 2014 lalu.

Kekalahan Agus sudah mulai ditebak, menjelang kampanye berakhir. Sepanjang Januari 2017, elektabilitas pasangan Agus-Sylvi mengalami penurunan signifikan.

Meski dari survei yang sama sebelumnya, 7-15 Desember 2016, kandidat ini meraup 37,1 persen. Survei Lingkaran Survei Indonesia-nya Denny JA, 17 Januari, pasangan Agus-Sylvi menduduki posisi teratas, 36,70 persen. Hasil survei Poltracking, sebesar 30,25 persen, yang dirilis pada 19 Januari.

Namun elektabilitas Agus-Sylvi, Siti Zuhro peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, merosot sejak ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono mencuit di Twitter. Merosotnya elektabilitas pasangan itu dikatakan “faktor Yudhoyono”.

Pasangan Agus-Sylvi sebenarnya memiliki potensi menang, tapi pengaruh Yudhoyono tak bisa dilepaskan dari turunnya suara Agus. “Pengaruh (cuitan) dari SBY, kemungkinan suaranya jadi mengecil,” ujar Zuhro.

Dishub Kota Jalin Komunikasi Melalui Coffee Meeting

Dinas Perhubungan (dishub) Kota Mataram akan menjalin komunikasi bersama kalangan pers melalui acara coffee meeting, guna memaparkan program-program terkait pelayanan mayarakat.

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala Dishub Kota Mataram, dRS. H Khalid mengatakan, Selasa (14/2), pihaknya merancang acara coffe meeting secara berkala. Kegiatan itu dimaksudkan sebagai kemasan komunikasi antara kalangan pers bersama unsur pimpinan Dishub Kota Mataram.

Diharapkan Khalid, dari kegiatan tersebut semua lini di Dishub Kota Mataram bisa memaparkan program-programnya. “Khususnya program yang memiliki kaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang perizinan perhubungan, kebijakan kelalulintasan, perparkiran maupun pengujian kendaraan bermotor,” ujar Khalid di kantornya.

Kegiatan coffe meeting, menurutnya, merupakan bagian membangun harmonisasi program maupun kebersamaan staf yang dimulai dari komitmen pimpinan untuk contoh di lingkungan kerjanya masing-masing. Acara tersebut bisa berlangsung di lingkungan kantor atau di luar kantor.

Dikatakan Khalid, Coffee Meeting merupakan gagasan untuk mengejawantahkan kebijakan Walikota maupun Wakil Walikota, agar terus terbangun interaksi dan sinergi semua elemen yang ada di Dishub Kota Mataram melalui program kerjanya bersama kalangan media.

“Interaksi dengan kalangan pers membantu tersosialisasinya program-program yang dilaksanakan pihak Dinas Perhubungan Kota Mataram,” tegas Khalid.

Lebih jauh, pihak Dishub Kota Mataram bukan hanya transparan memaparkan program terkait pelayanan masyarakat. Diharapkan dengan dialog bersama pers, sekaligus menjaring masukan masyarakat.

Giliran MUI NTB Menyoal Ahok

Minta Pemerintah Bersikap Netral

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah RI agar bersikap netral terhadap kasus Penistaan Agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

MATARAMlombokjournal purchase viagra online in usa.com – Rekomendasi MUI NTB itu dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama organisasi massa Islam se wilayah NTB, Senin (6/2) di Sekretariat MUI NTB di Mataram. Point itu menjadi bagian dari beberapa point Rekomendasi yang dihasilkan dari rakor.

“Pemerintah RI agar bersikap netral dan tidak berpihak dalam kasus penistaan agama yang dilakukan saudara Ahok,” kata Ketua MUI NTB, Prof H Saiful Muslim, kepada wartawan usai rapat.

Rekomendasi itu senada dengan pernyataan sikap Pengurus Besar NW baru-baru ini, agar mewasdai ancaman pemecah belah NKRI. Selain itu juga menyoal sikap Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan pembelanya yang dinilai melecehkan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin dalam persidangan kasus penistaan agama, Selasa (31/1).

Rakor MUIT yang dipimpin Prof H Saiful Muslim, itu dihadiri oleh pengurus wilayah Nahdathul Wathan (PWNW) H Mustaminudin Ibrahim dan H Alidah Nur, PW NU H Muhammad Harfin Zuhdi, PW Muslimat NU Hj Dewi Yani, PW Muhammadiyah H Isfanani, dan PW Pemuda Muhamadiyah Fathur Rijal.

Beberapa point yang disepakati bersama dalam rapat, antara lain mengecam tindakan Ahok yang dinilai melecehkan Ulama, dalam sidang penistaan agama yang melibatkannya sebagai terdakwa dengan saksi Ketua MUI H Ma’ruf Amin.

Selain itu, MUI NNTB merekomendasikan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditangkap dan ditahan, serta diberhentikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan meminta agar semua bentuk kriminalisasi terhadap Ulama di Indonesia dihentikan.

“Rekomendasi dari rapat ini akan kami kirimkan ke MUI Pusat secepatnya,” kata Saiful.

Gra

Rapim Dishub Kota Mataram, Menyikapi Perubahan Struktur Organisasi

Rapat Pimpinan (Rapim) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram yang berlangsung di Hotel Lombok Garden di Mataram, Sabtu (4/2), selain menyamakan persepsi menyikapi perubahan struktur organisasi, diharapkan juga meningkatkan integritas pejabat

“Supaya tidak terjadi tumpah tindih dalam menjalankan SOP,” kata Kepala Dishub Kota Mataram, Drs H Khalid saat memberi sambutan. Rapim diharapkan menghasilkan rekomendasi bagi aparat agar pelaksanaan tugas jadi lebih baik.

Khalid mengingatkan, apa yang ditandatangani tentang Pakta Integritas secara berjenjang, harus diimplementasikan dalam menjalankan pelaksanaan tugas. “Harus sesuai pakta integritas,” tegasnya sambil menambahkan, membangun Dishub agar mencapai Piala Wahana Tata Nugraha 5 kali membutuhkan anggaran memadai.

Dalam kesempatan sama, Asisten II Pemkot Mataram, Wartan, SH MH mengatakan, perda baru tentang struktur organisasi yang baru mempunyai dampak signifikan useful link. “Perlu penyamaan persepsi sesuai Undang-undang,” ujar Wartan saat membuka Rapim.

Menurut Asisten I Pemkot Mataram, Lalu Martawang, penyelenggaraan rapim yang berlangsung hari Sabtu, menunjukkan keihlasan aparat Pemkot Mataram yang bertekad meningkatkan kinerjanya. “Keihlasan ini harus dicatat,” kata Martawan yang dalam kesempatan itu bicara selaku Wakil Ketua Tim Saber Pungli Kota Mataram.

Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram itu juga menyinggung tentang penilaian kinerja Kota Mataram yang belum mencapai nilai B. “Sebab Mataram belum punya renstra SKPD. Karena itu penyelenggaraan rapim atau saya lebih suka menyebut rapat kerja, itu sangat urgen,” kata Martawang.

Menyinggung soal anggaran, Martawang menganggap penting peningkatan anggaran untuk membangun dan meningkatkan kinerja Dishub. Ia mengingatkan, saat masih menjadi Kepala Bappeda Martawang mengembalikan perolehan PAD kepada SKPD yang bersangkutan. Menurutnya, SKPD yang menghasilkan PAD yang pertama berhak memperolehnya.

“Untuk peningkatan kinerja harus dibarengi dengan peningkatan anggaran,” kata Martawang.

Saber Pungli

Dalam rapim itu, Martawan yang memang menyampaikan materi tentang operasi Saber Pungli, menjelaskan tentang Perpres 16/2017 yang mengamanatkan tentang pentingnya Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar). “Substansinya, pembentukan satgas merupakan tugas spesifik dari pimpinan Negara,” katanya

Dikatakan, untuk menyapu bersih perlu lebih dulu membersihkan sapunya. Setelah itu, diperlukan pemahaman, mana pungutan yang liar dan tidak liar. Dari keseluruhan panjang lebar uraiannya, intinya Martawan mengharapkan SKPD menjalankan mekanisme pencegahan.

“Tiap SKPD harus membentuk tim internal saber pungli,” kata Martawang.

Acara yang dipandu Sekretaris Dishub Kota Mataram, Drs Cukup Wibowo, MMPd itu, juga menghadirkan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar hakim, SH. Adhar menguraikan tentang materi “Peningkatan Pelayanan Publik”. Selain itu, akademisi pakar Tata Kota, Faris Permadi’ juga menyampaikan materi ‘Pengelolaan Transportasi dan Perencanaan Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan”.