Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengajak masyarakat NTB menjaga harmoni dan kerukunan yang sangat baik selama ini.

MATARAM.lombokjournal.com —  Masyarakat NTB diminta hindari isu-isu primordial atau  isu SARA yang memecah belah masyarakat. “Kita dengan susah payah membangun daerah yang sudah mulai menampakkan hasil,” ungkap Gubernur usai melepas peserta balap sepeda Tour de Lombok Mandalika, Kamis,(13/04/2017).

TGB menegaskan, kerukunan dan harmoni kehidupan masyarakat NTB yang terajut sangat indah saat ini, dambaan semua pihak. Banyak daerah yang datang ke NTB untuk belajar tentang toleransi dan kerukunan itu.

“Kemarin (Rabu, 12/4-2017) saya menerima pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB yang minta ijin memperpanjang SK kepengurusannya,” ungkap TGB.

Saai itu ia mendapatkan laporan, banyak daerah daerah lain di Indonesia yang memiliki problem toleransi, berkunjung untuk mencontoh upaya-upaya Pemda menciptakan harmoni di tengah  masyarakatnya.

Menurutnya, dengan kondisi yang baik pemerintah dan masyarakat bisa melaksanakan program program pembangunan dan agenda-agenda membangun NTB.  Pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata dan lainnya, bila kondusifitas daerah tidak terjaga dengan baik, maka akan sangat mahal akibatnya.

Gubernur mengingatkan, jangan ada gerakan yang merusak keharmonisan itu, sehingga akan menghambat laju pembangunan yang telah diperjuangkan dengan susah paya.

“Jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih konstruktif, santun dan bermartabat, lebih mengedepankan semangat persatuan dan NKRI,” tegasnya.

Mengenai momentum Pilkada ke depan, TGB menghimbau semua pihak, utamanya para figur yang akan maju, lebih mengedepankan mengadu kekuatan program-program dan menghindari penggunaan isu-isu primordial, apalagi isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan.

Rr

Mantan Danrem 162 Wirabhakti/Mataram, Kolonel TNI Lalu Rudi Irham Srigede, serius untuk maju dalam ajang Pilkada Gubernur NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Keseriusan itu ditunjukan dengan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur NTB ke DPW Partai Amanat Nasional (PAN) NTB di Mataram, Sabtu (15/4).

Lalu Rudy didampingi timnya  mengembalikan formulir pendaftaran dan diterima langsung oleh Tim Pilkada PAN NTB.

“Ini bukti sebagai komitmen kami untuk maju dalam Pilkada NTB 2018 dengan mengembalikan formulir pendaftaran,” kata Lalu Rudi, kepada wartawan.

Rudy menegaskan, setelah pengembalian formulir di PAN, ia juga akan mengikuti mekanisme pendaftaran di partai lainnya yang tergabung dalam poros tengah. Partai itu antara lain PPP, Hanura, PKB.

“Kami akan terus mengikuti segala bentuk proses yang diberlakukan oleh partai dalam menjaring calon atau kandidat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Pilkada PAN NTB, Syaiful Islam mengatakan, bahwa saat ini baru satu bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran.

“Hari ini jadwal pengembalian formulir pendaftaran, baru Lalu Rudy yang mengembalikan formulir,” katanya.

Menurutnya, PAN akan mendukung calon yang memiliki elektabilitas tinggi.

“Sekali pun ketua DPW kalau elektabilitasnya rendah maka tidak akan dipilih,” tegasnya.

Karena itu, Syaiful menghimbau kepada semua bakal calon yang mendaftar lewat DPW PAN NTB untuk turun ke masyarakat guna mensosialisasikan visi dan misinya agar elektabikitasnya bisa tinggi.

Ia menambahkan, PAN akan menetapkan siapa calon yang akan diusung dalam Pilkada 2018 mendatang pada bulan September 2017 ini, setelah adanya hasil survei elektabilitas dari bakal calon.

AYA

Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mengajak masyarakat NTB tetap menjaga harmoni dan kerukunan yang sangat baik selama ini.

MATARAM.lombokjournal.com —  Masyarakat NTB diminta hindari isu-isu primordial atau  isu SARA yang memecah belah masyarakat. “Kita dengan susah payah membangun daerah yang sudah mulai menampakkan hasil,” ungkap Gubernur usai melepas peserta balap sepeda Tour de Lombok Mandalika, Kamis,(13/04/2017).

TGB menegaskan, kerukunan dan harmoni kehidupan masyarakat NTB yang terajut sangat indah saat ini, dambaan semua pihak. Banyak daerah yang datang ke NTB untuk belajar tentang toleransi dan kerukunan itu.

“Kemarin (Rabu, 12/4-2017) saya menerima pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB yang minta ijin memperpanjang SK kepengurusannya,” ungkap TGB.

Saai itu ia mendapatkan laporan, banyak daerah daerah lain di Indonesia yang memiliki problem toleransi, berkunjung untuk mencontoh upaya-upaya Pemda menciptakan harmoni di tengah  masyarakatnya.

Menurutnya, dengan kondisi yang baik pemerintah dan masyarakat bisa melaksanakan program program pembangunan dan agenda-agenda membangun NTB.  Pembangunan infrastruktur dasar, pertanian, pariwisata dan lainnya, bila kondusifitas daerah tidak terjaga dengan baik, maka akan sangat mahal akibatnya.

Gubernur mengingatkan, jangan ada gerakan yang merusak keharmonisan itu, sehingga akan menghambat laju pembangunan yang telah kita perjuangkan dengan susah paya.

“Jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan cara-cara yang lebih konstruktif, santun dan bermartabat, lebih mengedepankan semangat persatuan dan NKRI,” tegasnya.

Mengenai momentum Pilkada ke depan, TGB menghimbau semua pihak, utamanya para figur yang akan maju, lebih mengedepankan mengadu kekuatan program-program dan menghindari penggunaan isu-isu primordial, apalagi isu-isu yang dapat memecah belah kerukunan.

Rr

Saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB tahun 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi ingatkan Bupati/Walikota agar lebih selektif dan hati-hati mengeluarkan perijinan  Retail Modern.

MATARAM.lombokjournal.com — Jika tanpa pengawasan dan pengaturan izin yang jujur, rentan memicu ketimpangan ekonomi dan sosial. Saat ini ada perubahan pelaku ekonomi, dari masyarakat lokal ke pemilik retail modern.

“Retail modern saat ini telah menjamah pedesaan,” ungkapnya gubernur di Hotel Lombok Raya, Kamis (6/4/2017).

Hal itu diungkapkan Gubernur TGH M Zainul Majdi terkait pesannya, agar menjamin keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Lebih jauh gubernur minta seluruh jajarannya mengidentikasi dan memangkas sejumlah regulasi yang menyulitkan tumbuhnya usaha ekonomi kreatif, industri kecil dan UMKM.

Dalam menjaga keberlangsungan pembangunan NTB, beberapa hal yang dipesankan kepada semua pihak yang terlibat penyusunan RKPD NTB tahun 2018, pertama mencukupkan anggaran pembangunan infrastruktur yang menyentuh aspek kebutuhan dasar, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perhubungan.

Kedua, maksimalkan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, untuk menggerakkan sektor ekonomi rill hingga lapangan kerja bisa tercipta.  Serta menjamin keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah tersebut.

Dan yang ketiga, konsisten mempedomani  tata ruang demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dan terakhir Gubernur meminta agar revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan terus diperkuat.

Berbagai keberhasilan yang telah diraih NTB selama ini, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi  yang tidak pernah di bawah rata-rata nasional disebut Gubernur sebagai buah dari kerja keras dan kontribusi seluruh pihak. Termasuk para bapak/ibu walikota di NTB.

”Untuk itu saya berterima kasih kepada bapak ibu bupati/walikota, yang telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan pencapaian yang berhasil di NTB,” ucapnya.

Musrenbang Provinsi NTB dihadiri para anggota DPR RI perwakilan NTB, Ketua DPRD NTB, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.,M.Si, Anggota FKPD NTB, Bupati/Walikota se-NTB, Pimpinan instansi vertikal, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi Kepala Bapeda Kabupaten/Kota, Kepala OPD Provinsi NTB dan seluruh pejabat Administrator lingkup Provinsi NTB.

Rr

Festival Desa Inovatif yang digelar pertama kalinya di NTB,diharapkan menjadi motivasi bagi perkembangan inovasi-inovasi masyarakat desa di wilayah NTB.

MATARAM.lombokjournal — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) NTB, Rusman mengatakan, festival ini yang pertama dgelar di NTB. “Dan diharapkan bisa jadi motivasi desa lain untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi mereka ke depan,” kata Rusman, Kamis (30/3) di lokasi festival desa inovatif di Taman Budaya NTB, di Maaram.

Rusman mengatakan, ke depan festival desa inovatif akan terus digelar setiap tahun sebagai agenda rutin tahunan di NTB.

Dijelaskan, dalam festival kali ini, sejumlah desa dari tujuh Kabupaten di NTB ikut menampilkan inovasi-inovasi mereka.

Tujuh kabupaten itu antara lain Kabupaten Lombok Barat dengan 10 inovasi, Lombok Tengah dengan 7 inovasi, Lombok Timur dengan 3 inovasi, Lombok Utara dengan 3 inovasi, Sumbawa Barat dengan 3 inovasi, Sumbawa dengan 4 inovasi, dan  Dompu dengan 4 inovasi.

Ia mengatakan, selain didkung oleh Kementerian Desa dan PDT, kegiatan juga didukung Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, The Word Bank, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, Millennium Challenge Account Indonesia, dan Program Generasi Sehat dan Cerdas.

“Mudahan dengan acara ini akan memberikan banyak ilmu dan manfaat, terlebih untuk desa- desa yang ada agar bisa berinovasi dan bisa menjadi desa contoh untuk daerah lain,” katanya.

AYA

Festival Desa Inovatif digelar Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Dukcapil) NTB di Taman Budaya NTB di Mataram, Kamis (30/3)

MATARAM .lombokjournal.com — Dalam event yang didukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu, sejumlah desa dari tujuh Kabupaten di NTB menunjukan inovasi-inovasi yang dikembangkan sesuai potensi masing-masing.

Dalam sambutannya saat membuka festival, Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, peran dan inovasi di desa merupakan pendukung utama pembangunan NTB di masa depan.

“Desa Inovatif adalah masa depan NTB. Kemajuan NTB membutuhkan kreativitas-kreativitas dan keberdayaan masyarakat di semua tempat apalagi yang hadir dan tumbuh di desa,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, sebagian besar masyarakat NTB bermukim di desa. Sehingga bila masyarakat desa dalam jumlah yang  besar ini mampu memanfaatkan inovasi dengan sebaik-baiknya, maka desa akan cepat maju dan akan menjadi motor penggerak pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Desa inovatif adalah identik dengan tempat yang indah dan baik, tempat berkontribusi menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan mampu menularkan nilai-nilai baik bagi daerah lainnya,” katanya.

Gubernur Majdi mengatakan, festival desa inovatif juga ditujukanuntuk membuktikan ternyata di desa banyak melahirkan karya-karya inovatif, baik berupa teknologi, sistem maupun tata cara yang memudahkan kehidupan masyarakat setempat.

Selama ini, desa di-stereotipe-kan dengan keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

“Ternyata dibalik itu semua, ada nilai baik, ada karya yang luar biasa, yang orang kota mungkin bisa banyak belajar ke desa,” katanya.

Ditegaskannya, festival ini juga merupakan satu langkah penting dalam membangun marwah desa. Karenanya, pemerintah NTB akan menyelenggarakan festival serupa setiap tahun.

“Ke depan kita berharap dari festival inovasi desa ini lahir pula festival wisata desa, festival budaya desa dan sebagainya. Maju desa kita maju NTB kita,” tukas Gubernur.

AYA

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dijadwalkan membuka kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Kementerian Luar Negeri yang akan diselenggarakan Rabu (29/3) hingga Jumat (31/3) di Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Rakornis akan membahas masalah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan  melibatkan para pemangku kebijakan dari empat Provinsi, antara lain Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Pejabat Fungsional Diplomat Kemenlu, Fahri Sulaiman mengatakan, empat Provinsi ini dinilai paling banyak bermitra dengan Kemenlu dalam menangani permasalahan WNI di luar negeri, khususnya TKI.

“Rencananya ibu Menteri yang akan membuka sekaligus menjadi keynote speaker. Tujuan pertemuan ini lebih pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri dengan pemangku kepentingan di daerah,”  kata Fahri, Selasa (28/3) dalam keterangan pers di hotel Santika Mataram.

Menurut Fahri, salah satu prioritas pemerintah, sebagaimana tercantum dalan Nawa Cita adalah perlindungan WNI di luar negeri.

Prioritas tersebut terefleksi dalam empat pilar kebijakan luar negeri Indonesia yang salah satunya, memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada WNI.

Selain melalui perbaikan pelayanan publik di luar negeri, juga memberikan bantuan kekonsuleran bagi WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Baik masalah pidana, perdata, ketenagakerjaan maupun keimigrasian,” katanya.

Ia memaparkan, sepanjang 2016 lalu, Kemenlu menangani 17.928 kasus WNI di luar negeri.

Dari jumlah itu, sebanyak 12.373 kasus atau 69,01 persen berhasil diselesaikan. Dari angka tersebut, sebanyak 9.450 adalah kasus TKI yang bekerja pada perorangan yakni rumah tangga dan 602 kasus TKI yang bekerja di kapal ikan berbendera asing.

“Ketika menyelesaikan berbagai kasus itu, selain mengandalkan dukungan 142 perwakilan RI di luar negeri, dukungan berbagai pemangku kepentingan di daerah juga sangat penting,” kata Fahri.

 AYA

Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di NTB pada 2018 harus menjadi perhatian.

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Aksar Ansori mengatakan, para pemilih dari penyandang disabilitas dalam peraturan diperkenankan untuk mendapat pendampingan.

“Dalam peraturan ada fasilitas yang diberikan ke disabil itas, ada pendampingan, tapi tidak boleh ada diwakilkan,” ujarnya dalam diskusi di Mataram, NTB, Kamis (23/3) malam.

Menurutnya, proses pendampingan merupakan opsi terakhir. Ia menilai, persiapan matang menjadi kunci dalam hal aksebilitas bagi para pemilih penyandang disabilitas.

KPU NTB mendorong sosialisasi kepada penyandang disabilitas harus dilakukan semaksimal mungkin agar pemahaman para penyandang disabilitas akan tata cara pemilihan, kriteria calon pemimpin, dan prosesi penghitungan suara dapat dipahami dengan baik.

Aksar menjelaskan, masalah mendasar yang kerap menghantui para pemilih penyandang disabilitas yakni persoalan data dan anggaran. Untuk data, KPU NTB akan menggandeng dinas sosial dan juga lembaga yang menaruh perhatian lebih pada penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk anggaran yang diperuntukan sebagai alat bantu seperti kursi roda, nantinya akan meminjam dari wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada.

Kenapa ini penting agar sosialisasi dan alat bantu dapat diketahui berapa berapa jumlahnya, masalah di lapangan banyak disabilitas di kampung yang tidak pernah dapat pendidikan terkait braile hingga bahasa isyarat. Ini penting memberikan pendidikan kepada mereka,” lanjut dia.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan Pilkada, memerlukan perspektif terhadap para penyandang disabilitas.

AYA

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi memaparkan konsep pembangunan ramah lingkungan di NTB, saat menjadi pembicara dalam International Green Island Forum (IGIF) ke IV, Senin (20/3) di kota Jeju, Provinsi Kepulauan Jeju, Korea Selatan.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB TGB. H.M. Zainul Majdi bersama rombongan hari ini menghadiri Ekspo Electric Vehicle (kendaraan listrik) terbesar di dunia yang diselenggarakan di Jeju Korea Selatan.

“Dalam konferensi IGIF itu,  Gubernur diminta menjadi salah satu pembicara utama untuk membagi pengalaman implementasi konsep pengembangan hijau di NTB,” kata Karo Humas Pemprov NTB, Yusron Hadi, melalui rilis, Senin sore (20/3).

Ia menjelaskan, dalam presentasinya, Gubernur Majdi menyampaikan bahwa pengalaman NTB menunjukkan konsep pembangunan hijau tidak menghambat pertumbuhan bahkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan NTB selama tiga tahun berturut-turut selalu diatas rata-rata nasional dengan indeks makro yang terus membaik.

Pembangunan hijau berkorelasi kuat juga dengan pengembangan halal tourism serta pertanian yg menjadi basis ekonomi NTB.

“Namun Gubernur juga menegaskan bahwa NTB masih berada pada tahap awal implementasi konsep pembangunan hijau sehingga masih sangat banyak hal yang harus dipelajari dan dikembangkan. Termasuk belajar dari Korea Selatan khususnya Provinsi Jeju yang telah berhasil menerapkan konsep pembangunan hijau,” jelasnya.

Dalam forum itu, papar Yusron, Gubernur Majdi juga menyebut Mandalika, Samota dan Global Hub Kayangan sebagai proyek-proyek masa depan NTB yang menyandarkan diri pada konsep pembangunan hijau. Selain kawasan Tiga Gili, Sekotong, Mandalika, teluk Ekas, Samota, Hu’u, Sape, Gili Banta termasuk pengembangan transportasi ramah lingkungan di Mataram.

Tentu saja pengusulan geopark Rinjani dan menjadikan Tambora sebagai geopark nasional adalah satu bentuk komitment nyata Pemerintah daerah membangun NTB yg lebih hijau dan berkelanjutan.

“Kerjasama pembangunan hijau dengan banyak pihak ke depan sangat terbuka di  banyak tempat di NTB,”katanya.

Semua itu merupakan komitmen Pemerintah NTB untuk memastikan pembangunan NTB dapat berkelanjutan  dengan menjaga daya dukung lingkungan secara maksimal.

AYA

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi bertemu dengan Mr Won Hee Ryoung,  Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Senin (20/3) di ibukota Jeju.

MATARAM.lombokjournal.com — Pertemuan di sela acara Korean Electric Vehicle Expo 2017, itu membahas peluang dan implementasi kerjasama dua Provinsi beda negara itu di bidang pariwisata, pembangunan ramah lingkungan, dan juga energi terbarukan.

Gubernur membahas beberapa kerjasama dengan Mr Won Hee Ryoung yang merupakan Gubernur Provinsi Jeju Korsel, di antaranya masalah pariwisata, pembangunan ramah lingkungan dan energi terbarukan,” kata Kepala Biro Humas Pemprov NTB, Yusron Hadi, Senin sore (20/3) melalui rilis resmi.

Yusron mengatakan, dalam pertemuan itu Gubernur Majdi juga mengundang Mr Won Hee Ryoung untuk bisa hadir dalam acara NTB Invesment Forum 2017 yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang di Mataram, NTB.

Kunjungan tersebut diharapkan bisa semakin memantapkan kerjasama di tiga bidang yang dibahas sebelumnya.

BACA : Bicara di IGIF,  Gubernur Paparkan Konsep Pembangunan Ramah Lingkungan di NTB

AYA