Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hj. Megawati Soekarno Putri bertandang ke Provinsi NTB.

MATARAM.lombokjurnal.com — Mantan Presiden Republik Indonesia ke 5 itu disambut penuh hangat oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB dan seluruh jajaran dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di Provinsi NTB, di Ruang VIP Lombok Internasional Airpot (LIA), Rabu, (10/5).

Putri Bung Karno tersebut tiba di BIL pukul 12.30 dengan menumpangi pesawat khusus milik maskapai Lion Air. Kunjungan Megawati menambah maraknya kunjungan mantan presiden ke daerah yang dijuluki Bumi Seribu Masjid ini. Kedatangan Megawati tepat saat mantan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakiri kunjungannya di NTB.

Kunjungan Megawati untuk kepentingan internal PDI Perjuangan. Selama di Mataram, Megawati  dijadwalkan meresmikan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP NTB, di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Megawati direncankan berada di NTB selama dua hari untuk kegiatan internal PDIP.

Rr/Humas NTB

Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku senang dan berbangga hati karena disambut hangat masyarakat NTB. Mantan Presiden  ke 6 itu menyebut kunjungannya merupakan pelepas rindu

MATARAM.lombokjournal.com –  Mengakhiri kunjungannya di Provinsi NTB, bersilaturrahim dengan para tokoh masyarakat NTB di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (09/05) malam .

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa TGB mendampingi SBY dalam acara silaturahmi dengan jajaran pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif serta TNI dan Polri, yang juga dihadiri para ulama, pemuda, wanita dan para  tokoh dari lintas agama.

Selama menjadi presiden, SBY sering berkunjung NTB karena NTB disebutnya memiliki keunggulan besar, khususnya di bidang pariwisata. SBY beserta jajaran pemerintahannya saat itu merasa memiliki kewajiban mendukung pembangunan NTB

Bagi  masyarakat NTB, selama menjabat presiden selama dua periode, SBY memiliki kenangan tersendiri, karena selama 10 tahun kepemimpinannya banyak pembangunan monumental yang dirasakan NTB. Misalnya, pembangunan Bendungan Pandanduri, DAM Pela Parado, Bandara Internasional Lombok dan sejumlah infrastruktur wilayah lainnya.

Karena itulah, masyarakat NTB menyambut presiden ke-6 tersebut dengan hangat. Berbalut batik elegan, SBY menyapa dan memberi salam kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang hadir.

“Dan yang lebih penting adalah masyarakatnya religious,” kata SBY yang hadir bersama Ibu Ani Yudhoyono.

SBY menyampaikan penghargaan kepada masyarakat NTB yang mendukung dengan tulus serta menjaga pembangunan negara dan daerah selama dia menjabat presiden. Menurutnya, dukungan masyarakat NTB bagi pembangunan sangat penting, agar visi dan misi pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Rr/Humas NTB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh Kepala Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) di NTB, menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemberantasan korupsi terintegrasi, Selasa (9/5), di Gedung Graha Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Penandatanganan MoU dirangkai dengan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dipimpin Komisioner KPK, Basariah Panjaitan.  Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Wagub NTB Muhammad Amin hadir bersama seluruh Bupati dan Walikota di 10 daerah Kabupaten dan Kota di NTB, serta jajaran Forkopinda di NTB.

Basariah Panjaitan mengatakan, komitmen pemberantasan korupsi terintegritasi itu penting dilakukan, terutama dalam upaya pencegahan praktik korupsi di daerah.

“Hari ini nota kesepahaman sudah ditandatangai oleh kami dari KPK dan semua Kepala Daerah di NTB, Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada komitment bersama untuk pemeberantasan korupsi, dan kita utamakan adalah pencegahan,” kata Basariah.

Dijelaskan, upaya pencegahan korupsi terintegrasi akan dilakukan dengan cara melakukan transparansi kinerja pembangunan pemerintahan di tiap tingkatan dengan menggunakan aplikasi IT, mulai dari perencanaan (E-Planning), penganggaran (E-Budgeting),dan tata laksana pemerintahan (E-Governance).

“Dengan adanya aplikasi tersebut sistem ini akan berjalan dengan baik, dimotori dengan orang- orang yang baik yang mempunyai integritas, karena kita tahu kalau sebaik apapun sistemnya kalau orang dibelakangnya tidak baik maka tetap saja sistem ini tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Ia berharap, acara sosialisasi ini tidak hanya seremonial.  Tapi harus benar-benar diimplementaaikan dengan harapan semua dana yang dikelola oleh pemerintah dan sumbernya bisa diterima oleh masyarakat, tersalur dengan baik agar semua masyarakat NTB bisa sejahtera.

“Jadi tujuan utama hari ini adalah membuat semua transparan dan meminta kepada seluruh Kepala Daerah, agar dana yang diberikan pemerintah dikelola dengan baik serta terbuka,” katanya.

Basariah mengatakan, KPK akan mengawasi paling lama tiga bulan setelah penandatanganan dilakukan. KPK akan turun lagi untuk memeriksa sampai dimana perkembangannya.

AYA

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, Demokrat tetap konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com —  SBY memastikan, Partai Demokrat yang dipimpinnya tetap konsisten dukung pemberantasan korupsi, ada atau tidak kader yang terjerat korupsi, Demokrat  tetap konsisten.

“Demokrat menolak dan tidak setuju angket DPR  kepada KPK. Itu berbahaya dan bisa menganggu tugas KPK,” tegas SBY, dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurutnya, masih ada banyak cara melakukan pengawasan pada KPK karena KPK bisa saja salah. Dan DPR bisa memilih cara lain, cara  yang tepat.

“Demokrat tidak ikut bertanggung jawab soal hak angket, dan tidak akan ambil bagian dalam hak angket tersebut,” kata SBY.

SBY juga menyoroti penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat, yang menurut SBY harus dibaca satu nafas dan satu jiwa. Sebab, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan timpang jika ketidakadilan hukum makin subur.

SBY menegaskan, Demokrat mendukung pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, serta penegakan hukum yang adil dan objektif.

AYA

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan negara harus netral dan adil, dalam pelaksanakan Pilkada serentak 2018, dan juga Pemilu Pilpres 2019 mendatang.

MATARAM.lombokjournal.com —  Demokrasi di Indonesia, menurut SBY, akan tercoreng jika aparatur negara tidak netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 nanti.

Dikatakannya, Partai Demokrat sungguh berharap agar negara netral dan adil dalam setiap Pilkada dan Pemilu.

“Sejarah demokrasi akan tercoreng jika perangkat negara termasuk BIN, Polri dan TNI tidak netral dan tidak adil. Ingat sumpahnya kepada tuhan YME,” kata SBY, dalam pidato membuka Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut SBY, demokrasi di Indonesia masih belum sempurna dan harus disempurnakan dari waktu ke waktu.

“Nafas demokrasi adalah kebebasan,  mari jaga kebebasan itu dan jangan dimandulkan. Meskipun demikian, Demokrat sepakat kebebasan tidak boleh kebablasan dan tanpa etika dan tanggung jawab,”katanya.

Demokrasi yang fair play dan netralitas negara, itu menjadi satu dari tiga poin rekomendasi dan harapan Partai Demokrat yang disampaikan dalam pidato SBY. Dua poin lainnya, adalah soal persatuan dan kebhinekaan, dan yang ketiga soal penegakan hukum.

Untuk persatuan, kerukunan, dan kebhinekaan Indonesia, SBY mengatakan, pemerintah dan semua pihak harus menangani secara serius gejala perpecahan yang saat ini terjadi.

“Kami lihat dan ikuti percakapan di ruang publik yang dipicu Pilkada DKI, meskipun setelah berakhir. Para elit maupun akar rumput kelihatan terbelah. Ini tidak baik. Bukan ini yang jadi nilai dan konsensus dasar kita. Ini harus diatasi sangat serius,”katanya.

Ia meminta pemerintah jangan terlalu cepat memvonis pihak mana yang pro atau yang anti kebhinekaan dan NKRI.

“Mari duduk bersama hargai pihak yang ingin berbakti kepada bangsa dan negara meskipun saat ini mereka berada di luar kekuasaan. Tapi yang di luar kekuasaaan mari bantu negara dan pemerintah atasi permasalahan ini bersama. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,” kata SBY.

AYA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat dibuka oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (8/5) di ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, salah satu agenda adalah memenangkan Pilkada 2018

MATARAM.lombokjournal.com –SBY dalam pidatoya mengatakan, ada dua agenda yang akan dibahas. Pertama, meningkatkan kedekatan Demokrat dengan rakyat, berjuang dengan rakyat, peduli masalah rakyat, jangan biarkan rakyat hilang kepercayaan.

“Kedua, berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019,” kata SBY.

Dalam pidato pembukaan itu, SBY (mantan) Presiden RI ke enam, mengatakan, Rakernas Partai Demokrat tahun ini bertujuan untuk menyatukan serta meningkatkan semangat kekompakan dan kebersamaan serta ikhtiar kerja keras untuk keberhasilan tugas dan perjuangan partai Demokrat dua tahun ke depan.

Dalam kesempatan sama, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, Rakernas dihadiri oleh lebih dari 1500 keder partai, terdiri dari 550 orang pemilik hak suara, jajaran Majelis Tinggi Partai, anggota DPP, DPD, dan DPC, dan perwakilan para anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, dari Partai Demokrat.

“Ini merupakan wadah pertemuan partai paling sedikit diselenggarakan satu kali dalam dua tahun,” katanya.

AYA

Petisi anti hoax yang ditandatangani oleh hampir 10 ribu orang, Minggu (7/5) di jalan Udayana, Kota Mataram, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (Muri), dalam kategori petisi dengan tanda tangan terbanyak.

MATARAM.lombokjournal.com — Petisi anti hoax itu digelar di sela kegiatan jalan santai bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tuan Guru Bajang (TGB), yang diselenggarakan Partai Demokrat.

SBY mengatakan, penggalangan tanda tangan petisi anti hoax di Mataram dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan  hoax juga tidak boleh tebang pilih.

Menurut dia, petisi anti hoax di Mataram agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

“Kami mendukung sikap Presiden (Jokowi) yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Penandatangan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter, menurut catatan Muri merupakan rekor baru yang memecahan rekor sebelumnya di Samarinda.

Total masyarakat yang membubuhkan tanda tangan di petisi anto hoax di Mataram tercatat sebanyak 9.709 tandatangan, sementara di Samarinda hanya sekitar 3 ribu tandatangan.

AYA

Mantan Presiden RI ke Enam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan buku Twitter SBY, Minggu pagi (7/5), di  jalan Udayana Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com –  Peluncuran buku Twitter SBY dilakukan di sela kegiatan jalan sehat bersama SBY dan TGB (Tuan Guru Bajang) sapaan akrab Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, yang diikuti oleh sekitar 10 ribu peserta dari kader Partai Demokrat dan masyarakat umum di Kota Mataram.

Buku Twitter SBY ditulis oleh Putu Swasta setebal 350 halaman, ini berisikan cuitan SBY di medsos selama empat tahun terakhir sejak 2013.

“Buku ini kami tulis selama dua tahun. Mudah-mudahan buku ini bisa memberi inspirasi kekuatan, dan kedewasaan dalam demokrasi kita,” kata penulis buku, Putu Swasta.

Peluncuran buku ditandai denganpenandatanganan buku oleh SBY, yang hadir didampingi Ani Yudhoyono, putranya Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur NTB yang juga Ketua Partai Demokrat NTB, M Zainul Majdi.

Peluncuran buku Twitter SBY juga dirangkai dengan penandatanganan petisi anti hoax di atas baliho sepanjang 40 meter kali 6 meter.

Dalam pidatonya, SBY mengatakan, peluncuran buku dan penggalangan tanda tangan petisi anti hoax itu dilakukan untuk membangun kesadaran bahwa negara ini adalah negara kebenaran, keadilan, etika dan negara hukum, bukan negara kebohongan, fitnah, dan hoax.

“Rakyat harus memerangi hoax ini saya pribadi keluarga SBY sering jadi korban hoax dan fitnah,” katanya.

SBY meminta penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemeberansatas hoax juga tidak boleh tebang pilih.

“Pemerintah, polisi, penegak hukum yang adil dan tidak tebang pilih ini yang jadi tiang kokohnya negara Indonesia. Kita juga mendukung pers yang merdeka. Tetapi juga bertanggung jawab dan adil. Pers tidak boleh terlalu bela pihak tertentu dan hajar pihak lain,” katanya.

Menurut SBY, peluncuran buku dan petisi anti hoax agar bisa dilihat sebagai gerakan nasional dan internasional stop hoax dan fitnah, serta mendukung pers yang merdeka adil dan bertanggung jawab.

Terkait buku, SBY menjelaskan, Twitter SBY merupakan kumpukan twit dirinya dan komunikasi dengan rakyat sejak 2013 saat masih menjadi Presiden, hingga kini.

“Sejak 2013 waktu saya masih jadi presiden, mengapa saya masuk sosmed supaya saya bisa bicara langsung, kalau tidak sering dipelintir tidak dimuat utuh,” katanya.

SBY menyatakan mendukubg sikap Presiden Jokowi yang menyatakan akan memerangi hoax. Asalkan pemberantasan hoax harus adil dan tidak tebang pilih.

Kehadiran SBY di Mataram, NTB dalam rangka Rakernas Partai Demokrat yang akan digelar pada Senin (8/5) di Hotel Lombok Raya.

AYA

Sebanyak tiga Kabupaten di Provinsi NusaTenggara Barat (NTB) hingga  kini belum dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 lantaran belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Tiga Kabupaten itu yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Tiga daerah ini syarat yang dibutuhkan belum dilengkapi. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap maka dana desa tersebut segera bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan Dan Catatan Sipil (PMPD-Dukcapil) NTB, Rusman, Kamis (4/5) di Mataram.

Dijelaskan, untuk lima Kabupaten lain yakni Lombok Barat, Dompu, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dana desa sudah mulai dicairkan karena persyaratan sudah dilengkapi.

Ia memaparkan, untuk KLU dari 33 desa yang ada, baru 15 desa yang sudah dicairkan, masih tersisa 18 desa yang belum dicairkan lantaran masih menyelesaikan persyaratan.

Sedangkan untuk Lombok Tengah progresnya sudah direkomendasikan 99 desa untuk segera dicairkan.

Rusman mengatakan, syarat yang diperlukan untuk mencairkan dana desa 2017di antaranya ada Peraturan Daerah tentang APBD 2017, Peraturan Kepala Daerah tentang Penggunaan Anggaran Dana Desa, kemudian laporan kegiatan tahun lalu.

Total total anggaran Dana Desa yang akan dicairkan tahun ini mencapai Rp865 Miliar dimana pencairan terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen.

“Kita mendorong tiga Kabupaten itu segera melengkapi persyaratan yang diperlukan agar dana desanya bisa cair,”katanya.

AYA

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diapresiasi Deputi  Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenkopolhukam Republik Indonesia, Warsono, yang telah melakukan terobosan dan  inovasi membangun daerah.

MATARAM.lombokjournal.com — Apresiasi itu disampaikan Warsono saat bertemu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si di ruang kerja Wagub, Kamis (04/05). “NTB mengembangkan berbagai inovasi yang berkontribusi pada percepatan dan nilai tambah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungannya untuk pemantauan, interpretasi data dan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Warsono bersama rombongannya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pusat tentang tata kelola serta reformasi birokrasi di kabupaten/kotaProvinsi NTB.

Dalam pertemuan itu, Wagub mengatakan, otonomi daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah berinovasi dan berkreasi. Dan melalui inovasi tersebut dapat lahir program-program yang dapat mempercepat pembangunan, khususnya kesejahteraan masyarakat.

“Kami di daerah menyesuaikan dengan regulasi, kebijakan, sinkronisasi, harmonisasi, dari pusat,” ujar Wagub.

Namun, daerah seringkali  mengalami kesulitan karena belum terwujud sinkronisasi peraturan dengan baik. Misalnya antar peraturan menteri dan kelembagaan yang tumpang tindih menyulitkan dan dilematis bagi pemerintah dalam mengeksekusi kebijakannya.

“Sampai hari ini banyak undang-undang yang PP-nya belum terbit,” kata wagub.

Diharapkannya, Pemerintah  mempertimbangkannya secara matang,  sebelum menerbitkan kebijakan baru khususnya oleh kementerian dan lembaga. Sehingga tidak setiap pergantian pemerintahan, selalu diikuti pergantian dan perombakan kebijakan secara fundamental.

“Insyallah kami mempunyai komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui seluruh perangkat dan kebijakan daerah,” tegas Muh. Amin.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Provinsi NTB, Biro Pemerintahan Provinsi NTB, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, Biro Organisasi Provinsi NTB, Disnakertrans Provinsi NTB, DPM & PTSP Provinsi NTB dan BKD Provinsi NTB.

Rr/Humas