Indeks demokrasi Provinsi NTB dinilai masih rendah, masih berada di urutan ke 20 dari 34 Provinsi di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com —  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D menegaskan, untuk meningkatkan indeks demokrasi di NTB diperlukan keterlibatan dan partisipasi semua pihak..

Penegasan Sekda itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/5) di Hotel Golden Tulip Mataram.

“Indeks demokrasi NTB yang masih menempati urutan 20-an, menunjukkan masih mininimnya tingkat partisipasi publik. Oleh karenanya, semua pihak agar terlibat untuk memikirkan dan mendukung pembangunan daerah, yang merupakan bagian penting yang dibutuhkan pemerintah, sekaligus sebagai wujud tingginya kesadaran berdemokrasi,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam tiap tahap pembangunan merupakan hasil ikhtiar bersama antara masyarakat, LSM, TNI/Polri dengan pemerintah, termasuk meningkatkan indeks demokrasi di NTB.

“Kalau ada masyarakat atau LSM yang terlibat, maka ada teman kita untuk memikirkan daerah kita. Melihat secara kritis yang terjadi di daerah ini,” kata Sekda di hadapan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB.

Dengan pelibatan tersebut, Sekda Rosiady menjelaskan bahwa menjadi tugas semua pihak untuk mendesain dan menjalankan program yang betul-betul dapat menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya meningkatkan indeks demokrasi yang ada di bumi seribu masjid ini.

“Sehingga, pada waktunya kemudian, indeks kita menjadi indeks yang mencerminkan kematangan kita berdemokrasi, kedewasaan kita mengemukakan pendapat, terus meningkat,” katanya.

Sekda berharap dengan desain program yang baik kemudian didukung partisipasi masyarakat dan LSM, kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

AYA

Pemerintah pusat menjanjikan menaikkan Dana Desa (DD) dua kali lipat tahun depan. Jika tahun 2017 ini rata-rata Desa mendapatkan dana Rp800 Juta, maka tahun depan akan meningkat jadi Rp1,6 Miliar.

LOMBOK TIMUR .lombokjournal.com — Tapi semua itu tidak cuma-cuma, Pihak aparat Desa dan kelembagaannya harus bisa memenuhi empat syarat utamanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, Desa yang bakal menerima kenaikan DD dua kali lipat adalah desa yang bisa menunjukan program pembangunan yang fokus, dan juga merealisasikan pembangunan embung untuk keperluan pertanian.

“Tahun depan dana desa akan ditingkatkan dua kali lipat, dari rata-rata Rp800 juta tahun ini akan ditambah Rp800 juta lagi. Tapi dengan catatan, yang tidak bikin embung dan tidak fokus program pembangunannyam entah di sektor pertanian, pariwisata, atau UKMnya, maka dana desa bersangkutan tidak dinaikan,”kata Menteri Eko, Rabu (24/5) di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB.

Menurut Eko, program pembangunan yang fokus akan menumbuhkan pulaskala produksi yang besar, sehingga bisa menggerakan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, sekaligus menekan angka kemiskinan di desa.

“Kenapa di Desa banyak rakyat miskin? Ya karena kurang lapangan pekerjaan. Persoalannya karena skala usahanya kecil-kecil.Karena tidak fokus, sehingga biaya produksi tinggi karena harus melalui mata rantai distribusi yang panjang,”kata Eko.

Selain program pengembangan Desa yang harus fokus, Desa yang ingin Dana Desanya ditingkatkan harus membangun embung air untuk pertanian.

“Atas permintaan Mentan, setiap desa diwajibkan buat embung, pembangunannya bisa gunakan Rp200 juta sampai Rp500 juta dari ADD untuk buat embung air,” katanya.

Menurut Eko, dengan asumsi tiap pembangunan embung senilai Rp100 juta bisa mengairi 50 hektare hingga 100 hektare lahan pertanian, maka produksi pertanian di tiap desa bisa meningkat seiring meningkatnya indeks tanam.

GRA

NKRI merupakan  akad (komitmen) besar  dalam kehidupan sebagai warga negara dan manusia nusantara. Sebagai umat Islam,  republik ini  merupakan warisan ulama.

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  mengatakan itu, saat menghadiri  Do’a Bersama dan Silaturrahmi TNI/Polri, Ulama dan Masyarakat guna Memelihara Kebhinekaan serta Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI, di Masjid Baitussalam, Polda NTB, Selasa (24/05/2017).

Ditegaskannya, tak ada kata lain dalam konsep Islam terhadap sesuatu yang baik yang kita warisi, kecuali manjaga dan marawatnya.

Gubernur menguraikan,  Al Qur.an di Surah Al-Maidah ayat 1 diperintahkan orang-orang beriman menunaikan akad-akad. “Tunaikan itu, penuhilah. Komitmen itulah yang dimaksud akad,” jelasnya di hadapan Kaploda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si, Danrem 162/WB, Farid Ma’ruf, Danlanal Mataram.

Akad atau komitmen itu tidak hanya menyangkut akad laki-laki dengan seorang perempuan dalam lembaga pernikahan, atau akad antara seorang pembeli dengan seorang penjual dalam suatu transaksi bisnis. Tetapi sebagai warga negara, salah satu yang akad yang utama adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dengan seluruh peraturannya.

“Kalau kita mengaku orang beriman, maka tidak ada kata lain, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu tunaikan akad-akad itu,” ungkap TGB.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si menyampaikan, silaturahmi digelar dalam rangka memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan.  Kapolda mengingatkan, banyak hal dapat mengusik idiologi yang disepakati.

Masih ada masyarakat yang mengembangkan ideologi baru selain Pancasila. “Saya pikir, sangatlah  tepat kita mengadakan acara ini. Yaitu memelihara kebhinekaan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam wadah NKRI,” jelasnya

Acara tersebut juga digelar sebagai wadah silaturrahim menjelang bulan puasa. Menjadi momentum menguatkan persaudaraan sebagai bangsa.  Harus disyukuri hidup di Indonesia, dengan beragam suku dan agama.

“Ini adalah kekuatan bangsa. Dan ini bukan keinginan kita, namun kehendak ALLAH SWT,” pungkasnya.

AYA/HMS

Pola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi konsep pengelolaan wilayah hutan yang menarik bagi negara-negara ASEAN.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu terungkap dalam pertemuan Kerjasama Pengelolaan Hutan ASEAN ke 13, atau 13th ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM), yang dibuka  Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Selasa (23/5) di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat.

Dalam forum tersebut, para delegasi dari negara-negara ASEAN yang terdiri dari para ahli kebijakan kehutanan internasional  menyoroti  pola pengelolaan hutan  NTB melalui  Kesatuan Pengelolaan  Hutan (KPH), yang dinilai sangat berhasil.

Wagub Amin menjelaskan, KPH adalah upaya membangun hutan negara dengan konsep pengelolaan berbasis teritorial atau kawasan berbasis administratif agribisnis atau berbasis komoditas.

“Pola ini dinilai mampu memberi ruang dan kesempatan bagi para pemangku kepentingan agar dapat memperoleh manfaat secara optimal dari hutan dengan tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

Dipaparkan, Provinsi NTB saat ini telah membentuk 11 unit KPH yang mencakup kawasan hutan seluas 898.087,43 Hektare.

Luas total kawasan hutan itu terdiri dari 449.141,35 Ha hutan lindung dan 448.946.08 Ha hutan produksi.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337 tahun 2009. Selain itu, ada juga hutan konservasi dalam bentuk Taman Nasional dan KPH Konservasi, dengan seluas 173.636,40 Ha, total kawasan hutan di Provinsi NTB sekitar 1.071.722,83 Ha.

“NTB merupakan yang terdepan dan maju dalam pengelolaan KPH di Indonesia,” kaga Wagub Amin.

Menurutnya, pengelolaan hutan dengan pola KPH memiliki beberapa kelebihan, karena lebih fokus dan menjurus ke urusan inti hutan.

“KPH di NTB mampu dijalankan dengan baik, melibatkan pemangku kepentingan hutan, penegakan hukum dalam memberantas pembalakan liar, penyelesaian konflik tenurial, membangun kemitraan produktif dengan masyarakat yang telah diinternalisasi ke dalam program pengelolaan KPH”, kata Wagub.

Wagub mengakui, sektor kehutanan adalah sektor yang cukup rumit, terdapat banyak pemangku kepentingan dan kebijakan.

Sementara cakupannya sangat luas dan tersebar sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan sinergitas dalam pengelolaan hutan.

Untuk itu, Wagub menaruh harapan besar dengan dipilihnya Provinsi NTB sebagai tempat pelaksanaan 13th Asean Working Group on Forest Management, akan mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru dari para ahli kehutanan internasional khususnya regulasi yang berkaitan dengan reformasi tata kelola hutan di wilayah ASEAN.

Ia berharap  dengan diadakannya kelompok kerja Asean untuk pengelolaan Hutan (AWG-FM) di Sheraton Senggigi  akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan hutan di NTB dan dunia pada umumnya.

AYA/HMS

Popularitas dan elektabilitas Bupati Lombok Timur, Mochammad Ali bin Dahlan atau populer disebut Ali BD, sangat patut diperhitungkan dalam konstalasi Pilgub NTB 2018.

MATARAM.lombokjournal.com — Dalam rilis hasil survei terbarunya, Media Survei Nasional (Median) menempatkan posisi Ali BD yang bersaing ketat dengan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, pada dua posisi teratas sebagai calon Gubernur NTB terpopuler saat ini.

“Kami melakukan survei sejak 27 April-5 Mei 2017. Survei dilakukan terhadap 800 warga Provinsi NTB yang memiliki hak pilih, dengan margin of error sebesar +/- 3,4 persen pada tingkat Kepercayaan 95 persen. Sampel diambil secara acak dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB,” kata Direktur Eksekutif Media, Rico Marbun, dalam rilis pers yang diterima Lombok Journal, Minggu (21/5) di Mataram.

Menurut Rico, berdasarkan hasil survei, ditemukan delapan nama tokoh yang paling populer di NTB dengan popularitas lebih dari 25 persen.

Delapan tokoh tersebut yaitu, Ali BD (39,5 persen), Suhaili FT (38,0 persen), Farouk Muhammad (37,7 persen), Muhammad Amin (37,5 persen),  Ahyar Abduh (37,0 persen), Lalu Gede Sakti (32,0 persen), Zulkiflimansyah (30,0 persen) dan KH Zulkifli Muhadli (27,5 persen).

Sedangkan sejumlah tokoh lainnya, seperti  Mori Hanafi, TGH Hasanain Djunaini, Johan Rosihan, Hj. Siti Romi Djalilah, Nurdin Ranggabarani, Lalu Ridu Irham Srigede, Syamsil Rizal dan H. Muazim Akbar, angka popularitasnya masih di bawah 17 persen.

“Dari segi elektabilitas, Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT unggul sementara di angka 15,0 persen, disusul Bupati Lombok Timur, H. Ali Bin Dahlan 11,0 persen, dan Anggota DPD RI Farouk Muhammad 9,7 persen,”kata Rico.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh hanya mengantongi elektabilitas 9,6 persen, sementara mantan Bupati Sumbawa Barat  KH Zulkifli Muhadli 5,5 persen, di susul anggota DPR RI Zulkiflimansah 5,0 persen.

Menurut Rico, hasil survei Median menunjukan  bahwa kontestasi antar kandidat dalam Pilgub NTB 2018 masih sangat terbuka.

Hal ini dikarenakan belum ada tokoh yang memiliki popularitas di atas 50 persen. Selain itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan kandidat khususnya untuk menaikkan popularitasnya mengingat popularitas merupakan modal paling dasar yang harus dimiliki oleh para kandidat guna meraih dukungan yang optimal.

Selain popularitas dan elektabilitas kandidat, Median juga menggali masalah prioritas yang menurut publik harus segera di selesaikan di NTB.

“Berdasarkan hasil survei yang kami dapatkan, masalah yang paling penting harus diselesaikan di Provinsi NTB adalah perbaikan dan pelebaran Jalan 20,3 persen,  pembangunan Infrastruktur dan fasilitas umum 9,0 persen, perbaikan gang 5,5 persen, masalah irigasi 5,5 persen, dan kebersihan lingkungan 4,5 persen,” katanya.

Rico mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi PR utama bagi Gubernur NTB ke depan.

Kandidat yang mampu memberikan tawaran solusi dan program pembangunan  dan perbaikan infrastruktur akan memiliki peluang untuk meraih simpati publik.

Bagaimanapun pemimpin dipilih oleh publik untuk menyelesaikan masalah publik dan membangun NTB lebih baik lagi,” tukasnya.

GRA

Wakil Gubernur NTB, H.Muh Amin, SH. M.Si menegaskan pemahaman  Agama dengan baik, merupakan Benteng mencegah dan  menangkal maraknya paham radikal.

MATARAM.lombokjournal.com —  Penegasan itu disampaikan Wagub saat membuka dialog kebangsaan di UIN Mataram, Kamis (18/5). Terorisme dan radikalisme merupakan paham sangat berbahaya. Doktrin paham itu  bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia yang Bhineka tunggal Ika.

Dialog dengan tema ‘Cegah Paham Radikalisme Upaya Merawat NKRI dan Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Mahasiswa’ itu, dihadiri pula Ketua pengurus wilayah NU NTB, TGH H.Taqiuddin Mansyur, dan mahasiswa mahasiswi UIN Mataram.

Dikatakan Wagub, bangsa Indonesia beragam suku, agama,  ras, dan golongan serta budaya. Dan kehidupan berbangsa dan bernegara telah menemukan konsensus Nasional, Pancasila menjadi landasan bernegara.

Di dalam Pancasila terkandung kulminasi dari nilai-nilai semua Agama, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan  Yang Maha Esa.

“Jadi di dalam bermasyarakat dan bernegara, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Agama masing-masing secara baik, akan menjadi landasan terwujudnya NKRI yang kuat,” terang Wagub.

Menurut Wagub, dengan memahami dan menjalankan ajaran agama masing-masing secara baik dan benar akan menjadi penangkal ampuh radikalisme. Sebab diyakininya, tidak ada  satu agama pun yang mengajarkan dan membenarkan perbuatan keji terorisme.

“Kandungan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar Negara, sila pertama adalah nilai tertinggi dari Agama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Wagub mengajak mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi komitmen membangun bangsa.

AYA

Dubes AS, Joseph R. Donovan, Jr dan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) berdialog dengan masyarakat penerima hibah Compact, program kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat.

MAtARAM.lombokjournal.com — Usai jamuan sarapan pagi di Paviliun Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Rabu, (16/05), berjalan kaki menuju Hotel Santika, Kota Mataram, yang jaraknya sekitar 200 meter.  Di hotel itu, Dubes AS yang didampingi istri, Mei Chou Wu dan Gubernur TGB didampingi istri, Hj. Erica Zainul Majdi mengadakan dialog masyarakat penerima hibah Compact.

Sebelumnya, keduanya yang didampingi istri  masing-masing meninjau pameran berbagai produk penerima hibah compact, dan sempat membeli langsung produknya.

Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) adalah lembaga wali amanat yang dibentuk Pemerintah Indonesia sebagai pelaksana program Compact. Program Compact adalah hibah besar selama lima tahun untuk negara-negara yang sudah lolos kualifikasi Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat (MCC-AS).

Resident Director MCC, Troy Wray  menyatakan, MCC Indonesia merupakan agency terbesar di seluruh dunia. Tahun 2011, MCC Indonesia menandatangani persetujuan 3 projek besar dengan Pemerintah Indonesia, yaitu kemakmuran hijau, stunting dan modernisasi pengadaan.

Dikatakannya, semua proyek merupakan gagasan yang bersumber dari masyarakat dan Pemerintah Indonesia. “Kami sangat senang tiga proyek ini dilaksanakan di NTB,” tegas Troy sambil menambahkan, berkat dukungan kuat Gubernur  NTB, tiga proyek itu makin kuat.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Dr. TGH.M.Zainul Majdi  menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada duta besar AS berserta istri, juga  Konjen AS beserta seluruh jajarannya, atas kunjungan persahabatan yang berkesan dan hangat.

Menurut Gubernur TGB,  MCC adalah satu bagian dari kerjasama, dan bukan awal atau akhir. “Dalam kehidupan ini,  kita semua membutuhkan kerja sama karena kita hidup dalam satu dunia,” kata gubernur.

Ditegaskannya, proyek MCC Indonesia merupakan kerjasamanya yang formulasinya berdasarkan kepentingan serta kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Walaupun program ini 10 bulan lagi akan selesai, Gubernur TGB memastikan akan tetap berlanjut.

“Saya dapat yakinkan kepada kita semua bahwa apa yang diinisiatifkan dan digagas dalam MCC hari ini, Insya Allah akan berlanjut terus di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.

Pewmprov NTB akan terus mensupport  dan mengembangkan yang sudah dimulai dengan program ini, karena  merupakan kebutuhan masyarakat NTB.

Dubes AS Joseph R. Donovan, menyatakan  sangat senang  bisa berkunjung bersama  istri di NTB dan berkesempatan mencicipi produk-produk yang  lesat. Dubes negara adidaya itu berterima kasih kepada Gubernur NTB beserta istri dan seluruh masyarakat NTB  yang  menyambutnya dengan ramah. Pemerintah Amerika Serikat sangat bangga bisa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Millennium challenge yang dilakukan di Indonesia.

Ia  percaya semua program MCC bisa berperan dalam meningkatkan sistem komunitas pedesaan dan juga pertumbuhan ekonomi.

“Pada tahun 2011 lalu kita telah menyetujui proyek ini akan tuntas dalam waktu 5 tahun, yakni pada tahun 2018 mendatang,”ungkapnya. Namun, berkat kepemimpinan Gubernur NTB, dipastikan program ini akan terus berlanjut.

Dubes juga yakin NTB mendapatkan banyak  manfaat dari proyek-proyek Compact. Misalnya, proyek kemakmuran hijau yang penerima hibahnya hadir, proyek di bidang nutrisi dan gizi, juga pengadaan modernisasi. NTB kini menjadi pusat percontohan pengadaan modernisasi di Indonesia, ungkap dubes.

AYA/Humas NTB

Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Josep R Donovan menilai Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan contoh yang baik bagi kehidupan masyarakat yang damai dan toleran.

MATARAM.lombokjournal.com — Kekaguman terhadap NTB diungkapkan Donovan, Selasa (16/5), usai mengunjungi Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, dalam rangkaian kunjungan kerjanya di NTB.

Josep R. Donovan yang didampingi istri dan sejumlah staf Kedutaan dan Konjen AS,  Islamic Center dan disambut oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan istri, Hj Erica Zainul Majdi.

Donovan mengatakan, meski sudah beberapa hari berada di Lombok dan sudah mengunjungi beberapa tempat wisata, seperti pantai bagian selatan, Senggigi, Gili Trawangan, namun yang paling berkesan menurutnya adalah saat mengunjungi Islamic Center.

“Saya sudah dengar banyak mengenai Islamic Center dari Bapak Gubernur sendiri, dan saya berkeinginan untuk belajar lebih banyak peran keagamaan di Indonesia dan peran Islam di Lombok,” katanya.

Dia menegaskan, Islamic Center merupakan simbol kedamaian dan toleransi bagi kehidupan umat beragama.

Selain itu, ia juga mengaku terkesan dengan keindahan alam di Lombok, khususnya keindahan pantai dan kejernihan airnya.

“Masyarakat NTB juga sangat ramah dan bersahabat terhadap tamu,” katanya.

Kunjungan Dubes Donovan antara lain ngin mempelajari lebih mendalam tentang ke-Indonesiaan, seperti adat istiadat, budaya, agama serta masyarakatnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki beragam budaya dan adat istiadat yang unik yang perlu dipelajari dan diperkenalkan di negara Amerika.

Alasan kedua, ia ingin memperkenalkan dan berbagi kebudayaan Amerika di Indonesia, khususnya di Lombok.

Selain kebudayaan, Amerika juga telah menjalin beberapa kerja sama, di antaranya program pendidikan dengan Universitas Mataram, program dana hibah serta program-program lain terkait penanaman investasi.

“Berdasarkan kunjungan saya beberapa hari ini, banyak sekali peluang di Nusa Tenggara Barat, terutama untuk membangun hotel di kawasan Senggigi,” jelasnya.

Karena keindahan alam Senggigi, banyak sekali wisatawan Amerika yang berkunjung ke Lombok.

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang menerima kunjungan tersebut menyampaikan kunjungan Dubes Amerika merupakan bentuk kepercayaan negara Amerika terhadap Nusa Tenggara Barat.

Kepercayaan tersebut menurut Gubernur terkait dengan keamanan dan kondusifitas daerah yang sejak lama sudah terjaga di NTB.

“Ini menunjukkan Lombok itu aman dan kondusif. Karena tidak mungkin Dubes Amerika mengunjungi daerah yang dianggap tidak aman dan kondusif,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, NTB merupakan daerah yang ramah dan bersahabat bisa mengembangkan satu pola bersmasyarakat dalam kemajemukan dan juga harmoni.

“Ini juga merupakan satu apresiasi bahwa berkat kerja keras dan kerjasama semua pihak, kita semua memiliki sahabat sebagai modal yang dibutuhkan untuk membangun NTB,” katanya.

Gubernur yang akrab dipanggil TGB ini, juga mengatakan kunjungan Dubes Amerika ke IC  merupakan bentuk penghormatan terhadap tradisi keagamaan di NTB. Ini juga merupakan pengakuan bahwa Islam adalah elemen utama dalam merajut ke-Indonesiaan.

“Saya pikir, Pemerintah Amerika ketika mengunjungi sebuah daerah, mereka datang ke tempat keagamaan. Seperti Presiden Amerika yang mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta,” kata TGB.

AYA

Sedikitnya 149 lembaga Koperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibubarkan lantaran dinilai tidak aktif dan tidak beroperasi lagi. 

MATARAM.lombokjournal.com — Kepala Dinas Koperasi NTB Budi subagio mengatakan itu, Jumat (12/5) di Mataram.

Pembubaran koperasi itu dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM setelah melalui proses kajian dan konfirmasi terhadap koperasi bersangkutan dan Dinas Koperasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia.

Banyak koperasi yang yang sudah tidak lagi aktif, membuat Kemenkop UKM mengambil langkah tegas melakukan pembubaran.

“Pembubaran itu berlaku bagi Koperasi yang keberadaan dan operasionalnya tidak jelas. Di NTB tahun ada ada 149 koperasi yang dibubarkan,” kata Budi,

ijelaskan, saat ini di NTB tercatat sekitar 4 ribu lembaga koperasi tersebar di 10 daerah Kabupaten dan Kota. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.700 lembaga koperasi dinilai tidak aktif dan harus mendapatkan pembinaan.

Namun, jika pembinaan pun tidak membuahkan hasil maksimal,maka koperasi ituakan diusulkan dibubarkan.

“Nah dari yang tidak aktif inilah kita katakan harus dibina. Kalau tidak bisa dibina ini terpaksa diusulkan untuk pembubaran,” katanya.

Menurut Budi, sebelum dibubarkan harus dipastikan bahwa koperasi itu sudah tidak bermasalah dalam hal keuangan dengan anggotanya, dan tidak tersangkut hutang piutang.

“Kalau sudah clear baru kita usulkan untuk pembubaran. Jadi tidak sembarangan, karena kalau masih ada piutang itu menjadi tanggung jawab pengurus untuk menyelesaikan. Beda dengan bank  kalau dibubarkan menjadi tanggungan Bank, sementara koperasi, anggota menjadi tanggung jawab pengurus untuk  menyelesaikan keuangannya,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini Dinas Koperasi NTB masih terus melakukan pendataan dan proses verifikasi terhadap keberadaan koperasi di NTB untuk memastikan mana koperasi yang memang pantas dipertahankan dan mana koperasi yang harus dibubarkan.

Kalau memang layak dan ada komitmen dari pengurus koperasi untuk menjalankan aktivitas akan dipertahankan.

“Ini bagian dari amanat Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi total terhadap koperasi, supaya arah koperasi lebih pada kualitas, bukan pada kuantitas,”katanya.

AYA

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarno Putri menegaskan, Sekretariat DPD PDI-P NTB harus jadi rumah pendidikan politik bagi masyarakat, terutama masyarakat di NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Salah satu putri Bung Karno mengatakan itu saat meresmikan kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jalan Dr Soejono, lingkar selatan, Kota Mataram, NTB, Rabu sore (10/5).

Peresmian kantor Sekretariat DPD PDI-P NTB yang dilakukan Megawati dan didampingi Ketua DPD PDI-P NTB, Rachmat Hidayat itu dihadiri ribuan kader PDI-P, termasuk para Ketua DPD PDP-P dari seluruh Provinsi di Indonesia.

“Gedung yang sudah bagus ini harus terpakai dan bermanfaat. Jadi rapat-rapat jangan lagi di rumah ketua DPD atau DPC. Selain untuk rapat pengurus, gedung sekretariat PDI-P juga harus bisa jadi rumah pendidikan politik untuk masyarakat, dan masyarakat yang datang harus diterima baik,” kata Megawati.

Peresmian kantor Sekretariat DPD PDI-P NTB secara simbolis ditandai dengan pemotongan pita, di susul dengan peninjauan ke sejumlah ruangan sekretariat.

Sebelumnya, dalam laporannya Rachmat Hidayat menjelaskan, Sekretariat PDI-P dengan luas total 30 are itu dibangun dengan dana bergotong royong. Ada sumbangsih dana dari para anggota DPRD asal PDI-P, ada dari para anggota dan pengurus DPD PDIP NTB, dan juga bantuan dari DPP.

“Seperti harapan ibu Mega, sekretariat ini juga akan menjadi sekolah politik untuk masyarakat. Kita akan mulai dari usia pra sekolah, mengenalkan anak-anak tentang Pancasila, dan NKRI,” kata Rachmat.

AYA