Ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara.  Namun ancaman terbesar yang dihadapi adalah ancaman non militer

MATARAM.lombokjournal.com —– Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si menegaskan, saat ini bangsa Indonesia banyak menghadapi ujian dan potensi ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara.

“Seiring era globalisasi dan kemajuan teknologi, maka ancaman yang lebih punya potensi mengganggu saat ini justru non militer,” kataWagub Amin, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter di Provinsi NTB, Rabu (14/6)  di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

Namun, kata Wagub Amin,  dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh setiap warga negara, apapun persoalan dan ancaman bangsa, akan dapat dicegah dengan baik.

Ia mengajak seluruh elemen  masyarakat, untuk bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman keyakinan politik,  agama, sosial budaya, suku,  dengan baik.

“Alhamdulillah sampai saat ini stabilitas keamanan, politik dan ekonomi termasuk ketersediaan pangan khususnya di NTB bisa kita katakan dalam kondisi aman dan terkendali,” ujarnya.

Menurutnya, pertahanan nirmiliter bisa diwujudkan dengan upaya membangun NTB yang sejahtera, yakni masyarakat yang bahagia cerdas sehat dan memiliki semangat persatuan dan kemandirian.

“Itulah  bentuk nyata dari upaya mewujudkan pertahanan nirmiliter yang tangguh,” terangnya.

Ia menekankan perlunya menanamkan Pancasila sebagai ideologi di dalam hati warga negara Indonesia karena Pancasila merupakan pedoman hidup bernegara yang melindungi warga negaranya dari rasa takut dan menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinan yang dianutnya.

Di tempat sama, Direktur Komponen Pendukung Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Ir. Tristan Soemardjono, M.M., mengungkapkan, masalah pertahanan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk didalamnya peran pemerintah daerah.

Pelaksanaan FGD itu, menurutnya, dilatarbelakangi dinamika Perubahan paradigma ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan Keselamatan bangsa di era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan tekhnologi dan ilmu pengetahuan.

Tristan menjelaskan, ancaman yang semula bersifat konvensional yaitu ancaman militer saat ini lebih didominasi oleh ancaman yang bersifat non militer atau pun kolaborasi dari keduanya dan bersifat multidimensi, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum maupun ancaman berdimensi legislasi.

Menurutnya, hal itu berdampak pada masalah pertahanan bisa menjadi sangat kompleks sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang membidangi pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

“Ancaman bagi negara tidak semata menjadi tanggung jawab militer namun merupakan tanggung jawab semua elemen warga negara,” katanya.

Warga negara sebagai komponen pendukung pertahanan negara harus bisa menyamakan wawasan dan pemahaman serta kesadaran bela negara, dalam rangka membangun sistem pertahanan negara yang tangguh.

AYA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB diminta menggenjot realisasi kegiatan, baik keuangan maupun fisik, agar pembangunan terus begerak

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi minta seluruh Kepala OPD  Provinsi NTB menggenjot realisasi pelaksanaan kegiatan, baik keuangan maupun fisik. Jajaran pimpinan OPD diminta segera atasi kendala yang menghambat eksekusi anggaran. Baik keterlambatan proses lelang  maupun kendala administrasi lainnya.

“Sehingga  program-program yang tidak perlu menunggu perubahan, dapat direalisasikan dengan lebih cepat,” tegas Gubernur TGB, saat memimpin rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan bersama Kepala OPD  di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Selasa (13/6).

Namun di pihak lain, Kepala OPD Pemprov NTB diwanti-wanti melakukan langkah preventif dalam bekerja untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari. Masing-masing Kepala OPD diminta teliti dan hati-hari dalam proses pembayaran. Ini untuk memastikan, segala pembiayaan  benar-benar sesuai sasaran atau clear dan beresiko hukum.

“Kalau ada yang dikhawatirkan dan diragukan dari sisi clear, kewenangan, proses dan sasaran, saya minta jangan direalisasi,” katanya.

Rapat dihadiri juga Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin, Sekda NTB, H Rosiady Sayuti, dan seluruh Kepala Dinas/Instansi OPD di NTB.

Sekda NTB  Rosiady Sayuti menjelaskan,  progres serapan fisik APBD hingga 9 Juni 2017 baru mencapai  33,82 perse. Serapan tersebut masih di bawah angka tahun 2016 lalu  pada tanggal yang sama 9 Juni 2016, mencapai 37,13 persen. Penyebabnya, 5 OPD baru masih dalam pengajuan revisi anggaran.

Namun, Sekda optimis target serapan sebesar 49,89 persen keuangan dan 52,48 persen fisik dapat terealisasi pada akhir Juni mendatang.

“Meskipun berkas revisi hari ini masih dalam pengajuan di Gubernur, target serapan pada bulan Juni ini dapat terealisasi,” katanya.

AYA

Aparatur Sipil Negara (ASN) karena itu harus meningkatkan dedikasi dalam pelaksanaan pembangunan, dan keteladanan menciptakan toleransi

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muh Amin, S.H., M.Si mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  para pemimpin masyarakat  meningkatkan  dedikasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Lebih dari itu, ASN baik di Provinsi maupun di Kabupaten/kota menunjukkan keteladanan menciptakan kerukunan dan toleransi.

Harapan itu disampaikan  Wagub H. Muh Amin saat acara buka puasa bersama dan sholat  taraweh di Kopang, Lombok Tengah, yang merupakan rangkaian Safari Ramadhan Pemprov. NTB di   kabupaten/kota se-NTB, Sabtu (10/6)

“Ini semua demi kesejahteraan seluruh rakyat,” kata wagub.

Wagub Amin didampingi, Hj  Syamsiah dan sejumlah Kepala OPD Provinsi  NTB, menegaskan bulan Suci ini merupakan momen   meningkatkan rasa syukur, seraya terus memperkuat toleransi antar warga.

Konflik perbedaan keyakinan, pandangan politik, Ras  dan  perbedaan lainnya harus dihindari. “Inilah kesyukuran kita  di Indonesia yang berasaskan Pancasila, semua Agama bisa menjalankan aktivitas keagamaanya sesuai dengan Undang-undang,” tegasnya.

Masyarakat dihimbau menjaga stabilitas keamanan dan kesucian bulan Ramadhan di tempat masing-masing. Di pihak instansi terkait diminta pastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sektor Pariwisata

Wagub mengingatkan, sektor pertanian dan sektor pariwisata andalan Kabupaten  Lombok Tengah, hendaknya mendapatkan perhatian serius. Sektor Pertanian telah menyumbangkan 27 Persen PDRB. Artinya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar atau 42 persen.

“Kita tak mungkin berpaling dari sektor pertanian,” kata wagub.

Sektor pariwisata tumbuh 20 persen, dan  kawasan Mandalika di Lombok Tengah  merupakan salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional.

Diharapkan pembangunan kawasan Mandalika harus dikawal. Pemerintah berhasil menyelesaikan sengketa lahan melalui  pola pemberian dana atau  uang kerohiman kepada penggarap tanah negara di sejumlah titik lokasi dikawasan Mandalika. Tugas selanjutnya, memastikan pembangunannya dapat terlaksana dengan baik.

“Agar memberikan multi player efek secara ekonomi, membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran,” kata wagub.

Wagub juga menyerahkan bantuan Pemprov NTB ke Lombok Tengah. Antara lain, bantuan pengembangan NTB BSS senilai Rp. 3.854.500.000. Dana bantuan untuk kelompok usaha bersama sejumlah 25 kelompok, sejumlah Rp500 Juta. Bantuan usaha berketerampilan masing-masing Rp. 45 Juta untuk sepuluh kelompok; dan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk LKSA  sebesar Rp. 1.161.000.000 serta bantuan peralatan lainnya

Dalam kegiatan Safari Ramadhan itu, Bupati  Lombok Tengah, HM. Suhaili FT. menghadirkan Kepala SKPD Lingkup Kabupaten Lombok Tengah dan pejabat dari  seluruh  desa di kecamatan Kopang, Koramil, Polsek, Babinsa dan unsur-unsur lainnya.

Suhaili berharap,  Safari Ramadhan yang di hadiri  Pimpinan SKPD tersebut, jadi momentum meningkatkan Koordinasi  antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, unntuk sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

AYA

Setelah bagi-bagi sembako, Partai Perindo Sediakan Bingkisan Takjil di Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — 500 paket takjil dibagikan Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Partai Perindo Kota Mataram,   Sabtu (10/6) sore. Takjil yang dibagikan secara gratis ini berpusat di depan Kantor DPW Partai Perindo jalan Dr Soetomo Karang Baru, Mataram.

Kegiatan bagi-bagi takjil itu dilakukan rutin tiap bulan puasa. Sekertaris DPW Partai Perindo, Muhammad Juaini mengatakan, masyarakat yang melintas di kawasan jalan Dr. Soetomo  akan dibagikan takjil.

Harapannya pembagian takjil itu membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan dan mulai masuk saat berbuka saat adzan Magrib berkumandang, bisa membatalkan puasanya.

“Tiap bulan puasa kita adakan kegiatan ini. Takjil yang dibagikan sore ini berisi Kolak dan kurma, ” kata Muhammad Juaini. Rencananya, program kepedulian Perindo bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa ini dilaksanakan di beberapa titik di kota Mataram.

Selain bagi-bagi takjil, program Partai Perindo di bulan puasa juga bagi-bagi sembako bagi masyarakat tidak mampu. Di bulan puasa ini juga sedang dilakukan pendataan untuk melanjutkan program rehab rumah.

“Kami akan mengadakan berbuka bersama kaum dhuafa. Ini merupakan kegiaran Safari Ramadhan Partai Perindo,” kata Juaini.

AYA

Partai Perindo menggelar kegiatan sosial Perindo Berbagi selama bulan Ramadhan. Yang langsung turun beri santuan adalah  HM. Izzul Islam.

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Ketua DPW Partai Perindo NTB, HM Izzul Islam, Senin (5/6) memberikan santunan kepada masyarakat kurang mampu dan para lanjut usia di sejumlah lokasi di Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

“Ini kegiatan rutin selama bulan Ramadhan. Dengan turun langsung ke masyarakat kita jadi tahu apa yang benar-benar masyarakat butuhkan,” kata Izzul Islam di sela pemberian bantuan.

Izzul Islam  mantan Bupati Lombok Barat ini menegaskan, bantuan bahan makanan dan sejumlah uang juga akan disalurkan ke lokasi lain, hingga menyasar seluruh masyarakat kurang mampu di NTB selama Ramadhan ini.

Partai Perindo mengalokasikan bantuan masing-masing empat sampai lima titik di setiap Kecamatan di NTB. Alokasi anggaran total mencapai Rp2 Miliar.

Menurut Izzul, dengan mengunjungi masyarakat kurang mampu, ia bisa mengetahui masih banyak masyarakat di Lombok Barat khususnya, dan NTB secara umumnya, yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Banyak yang bisa kita serap, apa saja kebutuhan masyarakat. Dari kegiatan ini kita juga jadi tahu bahwa masih banyak masalah rumah tidak layak huni,” katanya.

Izzul berjanji, Partai Perindo akan selalu hadir membantu meringankan beban masyarakat miskin dan para lansia yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

Kepala Desa Batulayar, Fuad Abdurahman , atas aksi santuan Partai Politik yang dudirikan konglomerat Hary Tanoe itu,  menyampaikan apresiasi kepada Partai Perindo atas bantuan yang disalurkan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Batulayar.

“Pemerintah Desa  mengungkapkan banyak terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah membantu masyarakat lewat program Perindo berbagi dengan masyarakat,” kata Fuad

AYA

Mengawali kegiatan Safari Ramadhan 1438 H di Kota Biima, Wakil Gubernur, H Muhammad Amin menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kondusifitas daerah

MATARAM.lombokjournal.com –  Pembangunan tak bisa berjalan tanpa didukung keamanan dan kondusifitas daerah. Inti pesan itu disampaikan  Wagub, Muhammad Amin saat Safari Ramadhan  di masjid At-Taqwa Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana’E Barat, Kota Bima, Minggu (04/06).

Di hadapan ratusan jama’ah tarawih, Wagub menghimbau masyarakat Kota Bima menegaskan, pentingnya menjaga keamanan dan kondusifitas daerah itu diperlukan untuk membangun daerah.

Keamanan dan kondusifitas daerah sebagai modal dasar mewujudkan pembangunan dapat berlangsung tertib dan sukses.

“Kita lihat negara negara lain, yang warganya tidak bisa melaksanakan aktifitas membangun, karena selalu dihantui perang saudara,” jelas Wagub.

Dalam Safari Ramadhan itu, Wagub Muhammad Amin yang hadir bersama istri, Hj. Syamsiah M.Amin menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani.

Bantuan yang diserahkan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi 20 kelompok usaha bersama Fakir Miskin Perkotaan senilai 400 juta.  Selain itu juga diserahkan bantuan hibah lumbung pangan masyarakat berupa 2 ton beras dan uang tunai 20 juta. Diserahkan pula bantuan 3 unit mesin pemipil jagung dan 2 unit mesin penanam jagung dorong.

Selain bantuan untuk petani, wagub juga menyerahkan bantuan uang 15 juta dan kain sarung 100 buah untuk kaum duafah dari PKK dan pemerintah provinsi.

Wagub yang diterima Walikota Bisa, H. M. Quraish H. Abidin saat menilai Kota Bima telah kembali normal pasca banjir bandang Desember tahun lalu. Hal ini berkat kerja keras dan kebersamaan pemerintah kota dengan Pemerintah Provinsi NTB membangun kembali kota tepian air tersebut.

“Alhamdulillah, kota Bima telah normal kembali. Mari kita jaga daerah kita agar terhindar dari berbagai bencana alam,” ungkap Wagub Muhammad Amin.

Bantuan Pemprov NTB untuk Pemkot Bima diberikan untuk pemulihan pasca bencana lalu. Menurut wagub merupakan kewajiban pemerintah provinsi membantu dan membangun daerah kabupaten/kota.

“Yang penting, pemerintah kabupaten/kota terus berkoordinasi dan bersinergi membangun daerah,” katanya.

Walikota Bima, H. M. Quraish H. Abidin mengakui, bantuan pemerintah provinsi telah memulihkan kota Bima.  Menurut walikota, saat ini Kota Bima telah pulih dan kembali normal.

Di depan ratusan jamaah tarawih walikota sempat mengingatkan masyarakat tidak membunyikan petasan selama bulan Ramadhan. Hal ini menjaga kekhususan bulan puasa.

“Kalau ada saudara saudara kita yang membunyikan petasan, datangi dan kasih tau baik baik. Tidak perlu datang dengan massa yang banyak,” ungkapnya.

AYA

“Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua anda Indonesia, semua anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.”

MATARAM.lombokjournal.com — Petikan isi pidato  Presiden RI, Joko Widodo pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017 itu dibaca Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H.Muh Amin, SH.,M.Si saat bertindak selaku inspektur upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/06)

Di hadapan ribuan ASN dan pelajar yang mengikuti  hari lahir Pancasila itu, Wagub menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo yang menegaskan, Pancasila sebagai  kesepakatan yang mencerminkan jiwa besar para founding fathers bersama para ulama dan pejuang kemerdekaan untuk mempersatukan bangsa.

Presiden mengingatkan, saat ini muncul pandangan dan tindakan yang mengancam kebhinekaan dengan mengusung ideologi selain Pancasila. Hal itu diperparah penyalahgunaan media sosial yang manggaungkan hoax alias kabar bohong.

Rakyat Indonesia diajak belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara.

“Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia bisa terhindar dari  perpecahan dan tetap bersatu serta bergotong royong membangun bangsa,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat menjaga, memahami dan mengamalkan Pancasila.

“Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila,” tegas pidato presiden yang dibacakan Wagub NTB.

Hari Lahir Pancasila baru pertama kali diperingati seluruh bangsa Indonesia sepanjang sejarah Republik ini. Peringatan Hari lahir Pancasila ditetapkan berdasarkan Kepres Nomor ; 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila  dan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Dalam pidato itu juga ditegaskan, kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir  Tuhan adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia.

“Itulah ke-bhineka tunggal ika-an kita. Di tengah kemajemukan itu, kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri, karena Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” kata presiden

Berdasarkan  Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila, pemerintah kembali berkomitmen untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga ini diberi tugas memasyarakat Pancasila yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, yang menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.

AYA

Semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB meraih Opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2016.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu disampaikan anggota VI, BPK RI, Dr. H.Hary Azhar Azis pada acara penyerahan LHP BPK Perwakilan NTB kepada Pemerintah Kabupaten) Kota  se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Gedung BPK Perwakilan NTB, Rabu (31 Mei 2017).

Azhar Azis menyampaikan bahwa, predikat WTP yang diperoleh Kabupaten Kota di NTB, merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang ada di daerah ini.

Pemberian predikat WTP kepada 10 kabupaten kota tersebut, atas dasar penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

“Kami sampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten dan Kota, yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan melakukan pengendalian internal yang memadai agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan, maupun kelalaian,” ujarnya.

Diungkapkannya, NTB merupakan provinsi ketiga di Indonesia Timur sebagai wilayah kewenangan anggota BPK VI, memperoleh prestasi 100 persen WTP dari 11 entitas termasuk Provinsi.  Pertama adalah Provinsi Gorontalo, dan kedua Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap pemerintah Kabupaten dan Kota segera menindaklanjuti rekomendari dari BPK, untuk melakukan perbaikan –perbaikan sesuai dengan perintah Undang-undang selama 60 hari.

“Tahun lalu kami sudah sepakat dengan Bapak Presiden RI bahwa, jangan pemerintah pusat maupun daerah diganggu oleh aparat penegak hukum selama menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi, yang batas waktunya menurut undang-undang adalah 60 hari,” tegasnya.

BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas tata kelola keuangan sehingga bermanfaat untuk kemakmuran rakyat.

Pihaknya mengapresiasi  indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2016 sebesar 65,81 mengalami peningkatan meskipun masih di bawah IPM nasional sebesar 70,18.

Diharapkannya, IPM NTB lebih baik dari rata-rata nasional karena pencapaian opini WTP tidak memiliki makna, jika kesejahteraan rakyat tidak terwujud, pungkasnya.

AYA

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 6 kalinya, harus dijadikan motivasi Pemerintah Provinsi NTB untuk bekerja dan berikhtiar lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com – Itu yang dikatakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB Penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, di Ruang Sidang DPRD NTB, Rabu (31/05). Predikat WPT diserahkan Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis.

“Semua hasil kerja kita insya Allah akan teruji oleh sejarah dan akan bisa menjadi kebaikan untuk tidak hanya generasi sekarang tapi juga mudah-mudahan jadi motivasi bagi generasi generasi akan datang,” ungkap Gubernur di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.

Didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si, Gubernur TGB menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang baik .

Dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas laporan keuangan,  jajaran Pemprov NTB telah melakukan yang terbaik untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai aturan yang ditetapkan. Hal ini menurut Gubernur tidak terlepas dari ikhtiar dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

“Sering kita dengar dari guru-guru kita bahwa Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses,” ungkap Gubernur yang hari ini, yang pada tanggal  31 Mei 2017 genap berusia 45 tahun.

Gubernur meminta semua pihak untuk bekerja lebih baik. Tidak usah terpengaruh dengan apa pun yang terjadi di sekitar, yaitu terkait hal-hal atau berita miring yang beredar di masyarakat, tegasnya.

Menurutnya, berita-berita tersebut tidak perlu mendapatkan respon yang berlebihan. Justru, yang perlu dilakukan adalah tetap konsisten dan fokus pada ukuran-ukurannya yang objektif, norma-norma yang baku, serta standar-standar yang diakui.

“Sehingga semua hasil kerja kita, insya Allah akan mendapat hasil yang terbaik, “ ungkap Gubernur.

Gubernur mengajak apa pun yang terjadi termasuk yang menimpa institusi-institusi negara termasuk entitas pemerintahan daerah baik di NTB maupun di daerah-daerah lain untuk dijadikan pelajaran berharga membangun daerah.

Jangan sampai apa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh menjadi hilang maknanya,  runtuh kredibilitasnya di depan masyarakat karena ada praktek-praktek dari satu dua oknum yang tidak sesuai dengan semangat membangun pemerintahan.

“Mari kita semua terus-menerus berada dalam semangat untuk memperbaiki diri. Berada dalam semangat untuk meluruskan apa-apa yang kita lakukan agar benar-benar bisa baik di dalam niat, baik di dalam pelaksanaan dan baik juga di dalam hasilnya,” ajak Gubernur.

Pada kesempatan sama Anggota VI, BPK RI, Dr. H. Azhar Azis mengatakan, BPK RI mendorong Pemprov Nusa Tenggara Barat melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan.

Indikator Kesejahteraan

Dikatakannya, BPK ditugaskan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien dan efektif sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data buku Provinsi NTB dalam angka tahun 2016 dan BPS diketahui, ketiga indikator Provinsi NTB lebih baik dibanding indikator kesejahteraan secara nasional.

Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi di NTB triwulan III 2016 mencapai 7,48 persen sementara untuk tingkat nasional hanya 5,04 persen. Tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir selalu menurun dan lebih rendah dari nasional sebesar 5,57 persen sementara nasional 5,94 persen, terakhir 2016 3,94 persen sementara nasional masih 5,61 persen.

Gini Ratio pada periode yang sama selalu lebih rendah dari nasional, pada tahun 2016 gini ratio di NTB 0,365 sementara tingkat nasional 0,394, sama halnya dengan tingkat kemiskinan pun selalu lebih rendah dari tingkat nasional.

“Kami berharap tiga indikator yang sudah baik pencapaiannya di tingkat nasional tersebut, pada tahun 2017 pemerintah provinsi NTB dapat menekan lebih rendah untuk gini ratio dan juga meningkatkan ratio indeks pembangunan manusia,” tegas AzharAziz.

AYA

Pengelolaan anggaran dan  keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), status paling membanggakan dalam penilaian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) RI.

MATARAM.lombokjournal.com — Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016, Rabu (31/5) di gedung DPRD Provinsi NTB di Mataram.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis mengatakan, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pemeriksaan ditujukan pada opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah provinsi NTB tahun 2016.

BPK RI mempertimbangkan kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Alhamdulillah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 dapat kami serahkan anggota VI BPK RI kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tepat waktu,” katanya.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2016 merupakan laporan keuangan kedua yang disusun pemerintah provinsi NTB dengan menggunakan metode basis aktual sebanyak 7 (tujuh) laporan, antara lain laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Azhar menjelaskan, BPK telah memeriksa laporan keuangan tersebut yang meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp3,949 triliun dari anggaran sebesar Rp3,803 triliun,  realisasi belanja dan transfer senilai Rp3,764 triliun dari anggaran sebesar Rp3,953 triliun, total aset bernilai Rp11,890 triliun, serta jumlah kewajiban ditambah equitas Rp11,890 triliun.

BACA JUGA : Menggembirakan, Kabupaten/Kota Se NTB Raih Predikat WTP

“Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,54% dibanding tahun 2015, belanja dan transfer tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 11,87% dibanding tahun 2015,” katanya.

Menurut Azhar, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2016 atas rekomendasi BPK untuk temuan pemeriksaan Tahun Anggaran 2015 dan sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat 1311 rekomendasi senilai Rp91,384 miliar, dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 1155 rekomendasi atau 88,10%.

Hal tersebut menurut Azhar, sudah menjadi kesepakatan di BPK apabila rekomendasi ditindaklanjut di atas 80% maka berarti pengelolaan tindak lanjut rekomendasi oleh pemerintah daerah dianggap sangat baik.

Terdapat 95 rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut yaitu sebesar 7,25% dan sebanyak 38 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu 2,9% serta sebanyak 23 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Usaha-usaha tersebut tentunya mendapat apresiasi atas perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTBatas pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016 yang di sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, sehingga dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BACA JUGA: Mendapat Predikat WTP Ke 6, Ini Pesan Gubernur NTB

“BPK RI juga tetap mendorong pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten sehingga kesejahteraan masyarakat NTB dapat diwujudkan,” katanya.

AYA