Nama-nama yang populer dalam bursa Pilgub 2018 mulai merapat ke NU

LOTENG.lombokjournal.com – Rupanya Nahdlatul Ulama (NU) menjadi daya tarik para kandidat Cagub NTB di Pemilukada 2018. Buktinya, empat nama kandidat calon Gubernur NTB yang namanya sudah populer mendekat ke Sekjen PBNU, KH. Helmi Faizal Zaini.

Salah satunya adalah H. M. Suhaili FT, SH yang saat ini Bupati Lombok Tengah. “Sudah, pak Suhaili sudah merapat ke saya,” kata Helmi Faizal Zainal kepada awak media di Lombok Tengah, kemarin.

Menurut Helmi, memang NU tidak berpolitik namun para kandidat itu menyampaikan aspirasinya. “Nama-Nama lainnya yang akan maju sebagai calon juga sudah merapat ke saya,” katanya.

Nama lainnya yang dimaksudkan selain Bupati Loteng, Suhaili adalah Wali Kota Mataram, TGH. Ahyar Abduh, dan Bupati Lotim, Ali BD Bupati, berikutnya mantan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat  (KSB) KH Zul.

Helmi mengatakan, dari mana pun para kandidat itu juga berhak minta dukungan NU. Namun ia juga menyampaikan pesan dari para nahdliyin.

“Harapan teman-teman kalau memang bisa ya dari NU,” katanya.

Namun diakuinya, berlangsungnya pemilukada itu selalu dinamis. Jadi pihak PBNU menherahkan ke daerah masing-masing.

“Kalau ada aspirasi PKB, diharapkan bisa berkonspirasi dengan PBNU”

Gilang

Kalau Perppu Ormas digunakan pemerintah untuk matikan lawan politik, NU siap jadi terdepan untuk protes

LOTENG.lombokjournal.com – Sekjen PBNU, KH. Helmi Faesal Zaini yang juga anggota  Komisi X DPR RI  mengatakan, kalau terbitnya PERPPU (Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang) semata-mata digunakan untuk membubarkan Ormas yang dianggap pemerintah lawan politik, maka NU akan terdepan memprotesnya.

“NU siap jadi terdepan melakukan protes,” kata Helmi selesai menghadiri acara Safari Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca yang diselenggarakan di Alun-Alun Tastura Lombok Tengah, Jum’at (21/07)

Dikatakannya, PBNU secara tegas mendukung diberlakukannya PERPPU Ormas. Dan PBNU juga sangat mengapresiasi pemerintah atas tindakan tegas mencabut ijin Ormas yang bersimpangan dengan Konstitusi.

“Sejatinya PERPPU ini akan dijadikan payung hukum untuk bisa melakukan langkah tegas terhadap Ormas-Ormas yang secara hukum dinyatakan melenceng dari ketentuan yang berlaku” tambahnya.

Helmi mengajak semua pihak memberi kesempatan pemerintah untuk memberlakukan PERPPU Ormas. Sejauh ini pemerintah masih menunjukkan kebijakan demokratisnya.

“Toh juga baru HTI yang dibubarkan,” katanya pada wartawan yang mencegatnya di halaman depan Bencingah Alun-Alun Tastura Lombok Tengah.

Gilang

Wagub mengingatkan jangan acuh Pemilukada (Pemilihan Umum kepala Daerah), kalau tidak ingin dipimpin orang yang tak memperjuangkan pembangunan daerah

MATARAM.lombokjournal.com – Wagub NTB, H Muhammad Amin, mengingatkan warga NTB jangan mengacuhkan Pemilukada 2018.

Saat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. NTB dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (21/7), Jika warga negara acuh pada momen Pilkada, maka akan mendapatkan pemimpin yang tidak memperjuangkan aspirasinya.

“Dan juga mustahil tidak memperjuangkan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkap Wagub

Menurutnya, Pemilukada bukan sekedar ajang pesta demokrasi biasa. Tapi momentum politik yang menentukan nasib dan arah pembangunan daerah. “Masyarakat yang menjadi pelaku utama pemilihan kepala daerah,” tegasnya.

Di waktu yang sama, wagub juga menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Prov. NTB dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Kota Bima Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2018

Menurutnya, sharing pembebanan anggaran merupakan cara terbaik untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilukada serentak 2018, di tengah keterbatasan fiskal  yang dimiliki Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kesepakatan sharing anggaran tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa Provinsi NTB telah siap dalam pembiayaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Besaran sharing pendanaan tersebut, dari Pemerintah Prov. NTB sebesar Rp18.628.616.500 untuk KPU dan Rp3.209.632.500 untuk Bawaslu. Kemudian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Rp11.431.500.000 untuk KPU dan Rp2.903.724.000 untuk Bawaslu.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Rp20.180.100.000 untuk KPU, dan Rp4.528.064.000 untuk Bawaslu. Sedangkan Pemerintah Kota Bima sebesar  Rp3.872.950.000 untuk KPU dan Rp1.744.054.000 untuk Bawaslu.

“Nawaitu dan komitmen yang kuat melalui kesepakatan sharing anggaran hari ini,  agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 nanti,” kata wagub.

Kegiatan itu dihadiri Ketua KPU Prov. NTB, Lalu Aksar Anshori, Ketua Bawaslu Prov. NTB, Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH, Wakil Ketua DPRD Prov. NTB, Mori Hanafi, Sekda Prov. NTB Ir. H. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D  Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si, Wakil Walikota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE.

AYA

Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP)  Perwakilan NTB diminta berkoordinasi memberikan supervisi dan bimbingan kepada aparatur pengawas internal pemda

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menekankan pentingnya supervisi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/kota.

“Penting meningkatkan kapasitas pengawas internal pemda, agar menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan program pembangunan daerah secara  profesional dan proporsional,” kata gubernur  saat pengukuhan Dr . Ayi rianto AK, M.Si, sebagai Kepala BPKP Perwakilan NTB yang baru menggantikan Bonardo Hutahuruk, Ak, Kamis (20/7) di Ruang Rrapat Utama Kantor gubernur NTB.

Pengukuhan itu didasarkan atas surat keputusan Kepala BPKP-RI Nomor Kep-170/K/SU/2017 perihal pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural lingkup BPKP.

Gubernur NTB yang akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) itu menyampaikan  apresiasinya atas kinerja dan kerja sama konstuktif dari BPKP yang telah terjalin sangat baik selama ini.

“Tugas kita ke depan adalah bersama-sama  meningkatkan entitas pengawasan internal kita,” ujar TGB.

Seraya mengharapkan kemitraan  yang telah dibangun sangat konstruktifsekana ini, dapat diteruskan oleh kepemimpinan yang baru. “Itu akan lebih  konstruktif lagi,” harap TGB.

Hadir pada pengukuhan itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Perekonomian dan Kemaritiman, Dr. Nurdin Ak., MBA., BPKP RI, Bonardo Hutahuruk, AK sebagai Kepala Perwalilan BPKP yang lama, Forkopimda, Kepala OJK Perwakilan NTB, dan Kepala BI NTB.

AYA

Satgas Saber Pungli (satuan tugas sapu bersih pungutan liar) dibentuk bukan mencari-cari kesalahan aparatur pemerintah, tapi penegakan hukum untuk mencegah pungutan liar dalam proses pelayanan publik.

MATARAM.lombokjournal.com —  Selain itu, Saber Pungli menciptakan lingkugan birokrasi yang bersih dan bebas dari pratek-praktek korupsi, kolusib dan nepotisne.

“Ini merupakan komitmen kami yang ditunjukkan sebagai wujud dari keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemberantasan korupsi seperti pungli di lingkup Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH,. M.Si, saat membuka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas sapu bersih pungutan liar (Saberpungli) di Golden Palace Hotel, Kamis, (20/7/).

Dengan  Perpres 87 tahun 2016 , Wagub mengajak seluruh jajarannya meneguhkan komitmen bersama guna mentaati dan menegakkan peraturan.  Khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintahan, terutama istansi-instansi yang langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Semua pihak harus bersinergi dalam penegakan hukum, dan mencegah terjadi pungutan liar di lingkungan instansi masing masing,” kata wagub.

Saat itu wagub memaparkan, sejak dibentuk  Tim Satgas Saberpungli  NTB telah menangani sampai sekitar 20 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian   ditangani aparat penegak hukum  yang diproses secara justisi.

BACA : Pungli Mengurus Prona Paling Banyak Ditangani

“Ada juga tindakan administratif yakni dengan pembenahan administrasi dan peningkatan pelayanan,” jelasnya.

AYA

Pembangunan konektivitas infrastruktur antar pulau, baik darat, laut maupun udara, perlu diikuti  kebijakan perlindungan dan keberpihakan kepada usaha ekonomi masyarakat ekonomi lemah

lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi yang lebih akrab disapa TGB memberikan tanggapan itu, atas paparan dari 4 narasumber dalam diskusi meja bundar atau round table discusstion (RTD), yang  membahas pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi di Lemhanas RI, Rabu (19/7).

“Agar kemanfaatan fasilitas ekonomi tidak hanya dinikmati pengusaha besar, tapi benar-benar meningkatkan usaha konomi Masyarakat kecil,”  ujarnya.

Infrastruktur menjadi isu utama penyebab masih tingginya disparitas masyakat. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian indonesia yang 81 persen terpusat di  pulau Jawa dan Sumatra serta di wilayah perkotaan, hanya dinikmati para pengusaha besar.

”Ekonomi kerakyatan semakin tergusur,  karena menjamurnya usaha usaha retail modern hingga ke pelosok pelosok desa dan dusun,” tegas TGB.

Menurutnya, kebijakan pembangunan infrastruktur wilayah belum mengurangi kesenjangan. Malah mempertajam kesenjangan ekonomi kelas atas dan UMKM.

Turunnya Kemiskinan di NTB

TGB memaparkan pengalamannya membangun infrastruktur di NTB. Dengan kemampuan fiskal sangat terbatas, pihaknya bersama DPRD merancang kebijakan pembangunan infrastruktur pola tahun jamak.

Hal itu dilakukannya karena menyadari, konektivitas sangat penting membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Berkat kebijakan tersebut, NTB berhasil meraih  kesuksesan munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTB.

Ia mencontohkan angka kemiskinan, tahun 2008 di awal periode pertama masa jabatannya, masih mencapai 23,18 pewrsen dari total penduduk NTB sebanyak 4,5 juta jiwa. “Kini pada bulan Maret 2017, telah dapat diturunkan menjadi 16,02 persen,” katanya.

Selain menurunkan angka kemiskinan, pembenahan infrastruktur juga memberikan pengaruh baik pada pengendalian ratio gini yang ada di NTB. Saat ini, ratio gini di daerah yang dikenal dengan bumi seribu masjid itu berada pada level 0,36 persen.

Pembenahan infrastruktur itu juga memberikan pengaruh postif bagi hilirisasi barang dan jasa.

“Tidak mungkin terbangun suatu industri kecil, apalagi, sedang atau besar, kalau tidak ada kelengkapan konektifitas,” jelasnya di hadapan sejumlah profesor yang hadir.

Senada dengan TGB, Prof. Dr. H. Didin mengingatkan, pembangunan infrastruktur, tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu waktu untuk menyusun tahapan dan menggunakan skala prioritas.

Disamping itu, ia sependapat dengan TGB, pelaksanaan pembenahan infrastruktur itu perlu melihat feedback yang timbul ditengah Masyarakat. Misalnya, retail modern yang menggeser pelaku ekonomi, sehingga perlu ada keberpihakan kepada pelaku ekonomi local dan usaha masyarakat ekonomi lemah.

Prof. Mudrajat Kuncoro Ph.D, Guru Besar Ekonomi UGM yang intens melakukan penelitian terhadap perkembangan diseluruh provinsi dan daerah di Indonesia, mengakui NTB merupakan Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan berkualitas.

Ia mengklasifikasikan NTB sebagai daerah “pro growth” bersama Provinsi Jatim, Sulteng, Sultra dan Sulbar, Maluku dan Papua. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara progresif. Secara totalitas angka kemiskinan di NTB masih di atas rata-rata nasional.

AYA

TGB diminta masukannya terkait  upaya meningkatkan Konektivitas antar Pulau melalui Poros Maritim dan Kedaulatan Nasional.

lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikenal sebagai TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan gubernur satu satunya yang diundang Lemhanas RI, sebagai pembahas utama dalam acara round table discussion (RTD).

Diskusi di  ruang Kresna,Gedung Astha Graha lantai 4 Lemhanas RI, Rabu (19/7) merupakan kajian jangka menengah, terkait  optimalisasi pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.

Dan diskusi di Lemhanas itu jadi rujukan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai pembahas utama, TGB memberi masukan cara mengatasi permasalahan infrastruktur wilayah dan implikasinya pada ketimpangan kemandirian dan daya saing ekonomi.  Selain itu, TGB  juga menyumbangkan pemikirannya terkait prioritas pembangunan konektivitas antar pulau.

Sebelumnya beberapa narasumber yang menyampaikan kajiannya, antara lain Darmawan  Prasodjo, P.hD, Deputi Bidang Pengendalian Prioritas Nasional dari Kantor Kepresidenan , Peran Serta Swasta Dalam Pembangunan Konektivitas antar Pulau oleh Direktur Pengembangan Bisnis, PT.Pelindo, Saptono R. Irianto.

Diskusi yang dibuka Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo itu dihadiri para pakar dan akademisi terkemuka. Misalnya, Prof. Dr.H. Didin S. Damanhuri, Prof Mudrajat,  Brijen TNI Juwono dan puluhan pakar lainnya. Diskusi menyoroti berbagai upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa.

Rangking daya saing ekonomi indonesia di level internasional saat ini masih menempati posisi ke 41. Padahal indonesia sebagai negara kepulauan berada posisi sangat strategis, . sebagai poros lalulintas perdagangan dunia.

Letak yang strategis itu, kata Prof. Dr. Miyasto, SU, akan menjadi peluang kalau bisa dimanfaatkan.  Tetapi sebaliknya, Tenaga ahli Tim Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI itu, juga mengingatkan adanya ancaman bila tidak dikelola dengan baik. Ditegaskannya, ada beberapa isu strategis nasional yang perlu diwaspadai.

Langkah terbaik adalah  melakukan penguatan internal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan, dalam upaya  meningkatkan kemandirian dan daya saing ekononomi indonesia. Meskipun  magnitude  kesenjangan itu dari tahun ke tahun terus menurun.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, di antaranya masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Kemudian masalah Ketahanan pangan dan energi, rendahnya pelayanan birokrasi, struktur ekonomi serta kualitas SDM dan high cost economi.

Penyebab dominan dari permasalahan di atas,  adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kawasan/ wilayah. Karenanya, konektivitas  antar pulau, perlu terus diupayakan untuk mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

BACA :

TGB; Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Harus Diikuti Kebijakan Yang Berpihak Ekonomi Rakyat

Dalam konteks inilah Lemhanas RI melakukan kajian konfrehensif.  Menggali berbagai masukan dan pendapat dari para pakar tentang strategi meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi.

AYA/Hms

TGB diminta masukannya terkait  upaya meningkatkan Konektivitas antar Pulau melalui Poros Maritim dan Kedaulatan Nasional.

lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dikenal sebagai TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan gubernur satu satunya yang diundang Lemhanas RI, sebagai pembahas utama dalam acara round table discussion (RTD).

Diskusi di  ruang Kresna,Gedung Astha Graha lantai 4 Lemhanas RI, Rabu (19/7) merupakan kajian jangka menengah, terkait  optimalisasi pembangunan konektivitas antar pulau guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.

Dan diskusi di Lemhanas itu jadi rujukan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Sebagai pembahas utama, TGB memberi masukan cara mengatasi permasalahan infrastruktur wilayah dan implikasinya pada ketimpangan kemandirian dan daya saing ekonomi.  Selain itu, TGB  juga menyumbangkan pemikirannya terkait prioritas pembangunan konektivitas antar pulau.

Sebelumnya beberapa narasumber yang menyampaikan kajiannya, antara lain Darmawan  Prasodjo, P.hD, Deputi Bidang Pengendalian Prioritas Nasional dari Kantor Kepresidenan , Peran Serta Swasta Dalam Pembangunan Konektivitas antar Pulau oleh Direktur Pengembangan Bisnis, PT.Pelindo, Saptono R. Irianto.

Diskusi yang dibuka Gubernur Lemhanas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjoyo itu dihadiri para pakar dan akademisi terkemuka. Misalnya, Prof. Dr.H. Didin S. Damanhuri, Prof Mudrajat,  Brijen TNI Juwono dan puluhan pakar lainnya. Diskusi menyoroti berbagai upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa.

Rangking daya saing ekonomi indonesia di level internasional saat ini masih menempati posisi ke 41. Padahal indonesia sebagai negara kepulauan berada posisi sangat strategis, . sebagai poros lalulintas perdagangan dunia.

Letak yang strategis itu, kata Prof. Dr. Miyasto, SU, akan menjadi peluang kalau bisa dimanfaatkan.  Tetapi sebaliknya, Tenaga ahli Tim Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI itu, juga mengingatkan adanya ancaman bila tidak dikelola dengan baik. Ditegaskannya, ada beberapa isu strategis nasional yang perlu diwaspadai.

Langkah terbaik adalah  melakukan penguatan internal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan, dalam upaya  meningkatkan kemandirian dan daya saing ekononomi indonesia. Meskipun  magnitude  kesenjangan itu dari tahun ke tahun terus menurun.

Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, di antaranya masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Kemudian masalah Ketahanan pangan dan energi, rendahnya pelayanan birokrasi, struktur ekonomi serta kualitas SDM dan high cost economi.

Penyebab dominan dari permasalahan di atas,  adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kawasan/wilayah. Karenanya, konektivitas  antar pulau, perlu terus diupayakan untuk mengurangi kesenjangan sekaligus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa.

Dalam konteks inilah Lemhanas RI melakukan kajian konfrehensif.  Menggali berbagai masukan dan pendapat dari para pakar tentang strategi meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi.

AYA/Hms

Dalam kunjungan ke Kabupaten Timika, Papua, TGB melaunching gerakan sholah Subuh berjamaah

PAPUA.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam kunjungannya di Provinsi Papua, Sabtu (15/07), semmpat melauncing Gerakan Gemar Shalat Subuh berjemaah di Masjid Al-Multazam, Kabupaten Timika.

Saat melaunching Program yang digagas MUI dan Takmir Masjid Al Multazam tersebut,  TGB-pun Mengingatkan  3  (tiga) hal yang  perlu diperkuat agar Gerakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus berkelanjutan.

Pertama adalah kesadaran.  karena kesadaran merupakan pokok dari segala ikhtiar yang dikerjakan. “Waktu Subuh adalah kunci dari kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat,” terangnya.

Sesungguhnya Gemar sholat subuh bukanlah untuk Allah, tapi manfaatnya akan dirasakan oleh  manusia, jelas TGB.

Kemudian kedua, memupuk semangat kebersamaan. Tidakl mungkin suatu gerakan akan berhasil bila hanya  dilaksanakan satu atau dua orang saja.

“Tetapi yang diperlukan adalah  kolektivitas,’ ujarnyaseraya mengingatkan,  perintah Allah kepada manusia untuk mengerjakan kebaikan secara bersama-sama sangatlah jelas dan mutlak.

Ketiga, suatu gerakan  akan berhasil bila ada kesiapan  semua pihak untuk berkorban. Pengorbanan yang berat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah terletak kepada individu-individu untuk ikhlas berjalan ke masjid di pagi buta yang dingin, meninggalkan tempat tidurnya yang empuk dan selimut yang hangat.

“Pentingnya berkorban ini, maka Hari raya yg terbesar pun dalam tradisi Islam adalah hari raya qurban. Diawal, yang namanya pengorbanan memang berat, namun yakinlah sesuai janji Allah ujungnya akan berbuah indah dan nikmat,” tegasTGB.

TGB juga mengajak seluruh jama’ah yang hadir untuk senantiasa menghadirkan kebaikan di setiap pertemuan. Pertemuan itu, akan mengandung kebaikan apabila seluruh umat manusia ini mengisinya dengan tiga hal. Pertama, pertemuan yang berisi ajakan untuk bersama-sama berkorban atau bersedekah bagi agama, bangsa dan daerah.

“Membangun apapun termasuk membangun agama, bangsa dan negara perlu ikhtiar yang nyata yang dalam bahasa agama  disebut pengorbanan” ungkap TGB.

Menurutnya  , pertemuan berisi kebaikan bila di dalamnya  ada ajakan berbuat baik secara terus menerus. Dalam bahasa agama disebut amar ma’ruf yaitu mengajak untuk berbuat baik. TGB mangajak ratusan jama’ah itu untuk senantiasa menghiasi aktifitasnya sehari-hari dengan berbuat baik dan mengajak pada kebaikan.

“Dalam konteks  ini, jangan pernah putus asa untuk mengajak sauadara-saudara dan keluarga kita untuk berbuat baik,” ungkap alumnus terbaik Universitas Al-Azhar Kairo itu.

Pertemuan iakan mengandung kebaikan, bila diisi dengan islah atau saling memperbaiki. Memperbaiki manusia bicara tentang hati manusia

“Memperbaiki hati manusia tidaklah mudah. Bahkan Rasul untuk membangun kesadaran umat  memerlukan waktu 13 tahun di mekkah,” jelas Gubernur Hafizd Al-Qur’an itu.

AYA

Warga Nusa Tenggara Barat (NTB) Mimika dan Papua pada umumnya, diminta terus merajut ilmu, menjalin ukhuwah dan merawat toleransi sebagai modal utama membangun Mimika dan Provinsi Papua dengan kebersamaan.

PAPUA.lombokjpurnal.com –  Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyerukan itu pada  Tablik Akbar dan halal bihalal dengan Warga NTB di Gedung Graha Eme Neme Yauware milik Pemerintah Kabupaten Mimika Papua,  Sabtu (15/07).

“Jadilah warga  Kabupaten Mimika  yang memiliki semangat yang sama dengan warga yang lainnya untuk ikut membangun daerah ini, dengan menunjukkan ketauladan dalam kebaikan,” kata TGB.

Warga NTB di tanah Papua, baik berasal dari Bima, Dompu, Sumbawa dan Pulau Lombok,  harus membawa kedamaian dan menjadi motor pembangunan di Mimika.

Tablik Akbar itu diawali pengukuhan Pengurus kerukunan Keluarga  NTB Kabupaten Mimika. tersebut,  Ketua MUI Mimika dan warga Masyarakat sejak pagi hari memadati gedung berkapasitas 2000 oran yang juga dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didampingi sejumlah jajarannya.

“TGB merupakan tokoh muda yang menasional,” kata Bupati Mimika dalam sambutan pengukuhan Keluarga NTB. Ia mengaku bahagia atas kunjungan TGB di papua Khusunya di Kabupaten Mimika.

Selain didiami oleh penduduk asli,  Kabupaten Mimika juga didiami oleh para pendatang yang berasal dari daerah lain termasuk dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat NTB turut andil dan  mewarnai dinamika kehidupan dan pembangunan di Mimika.

“Sehingga dapat mencapai kemajuan seperti sekarang,” ungkap Bupati.

Sambutan hangat Bupati Mimika tersebut diapresiasi TGB.  Khususnya keramah tamahan dan penerimaan baik Pemda dan masyarakat Mimika terhadap kehadiran warga NTB.

TGB sempat menitip warga NTB, agar diberi peran dan kesempatan sama ikut membangun Mimika. Dan pada warga NTB di Papua, TGB berpesan agar memperlakukan masyarakat asli Mimika dan para pendatang adalah saudara.

AYA