Tekad anti korupsi sudah ditandatangani Gubernur NTB, bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Peluncuran e-Planning dirangkai sosialisasi pemanfaatan aplikasi Entebe Plan, dimaksudkan memperkokoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan itu saat meresmikan sosialisasi dan lounching e-KUA/PPAS di Ruang Sidang DPRD Provinsi NTB, Jum’at (11/08).

“Sebagai salah satu implementasi dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pemberantasan Korupsi yang terintegrasi,” kata TGB..

Penerapan EnTebe Plan berkontribusi pada ikhtiar melakukan pembenahan perencanaan dan tata kelola keuangan daerah k earah lebih transparan. “Agar terhindar dari praktek-praktek tidak bertanggung jawab atau KKN, “ TGB.

Peluncuran eNTeBe plan tersebut, selain dihadiri Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD,  Wakil Gubernur H. Muh Amin, SH.M.Si bersama seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, juga  dihadiri oleh Kepala Satuan Tugas Unit Korsub  Pencegahan KPK,  Asep Rahmat Suwanda.

Dipaparkannya,  pemberantasan korupsi terintegrasi berjalan baik apabila didukung komitmen pimpinan daerah, baik itu gubernur, bupati/walikota maupun kepala dinas/badan/kantor.  Sistem dan tata kelola keuangan yang baik, seperti e-Planning salah satu komponen yang mendukung program pencegahan korupsi.

“Namun kedua komponen tersebut tidak berjalan baik tanpa disertai integritas pelaksana,” katanya.

Program e-planning terdapat tujuh kondisi yang diharapkan mampu dilaksanakan. Pertama, dokumen perencanaan yang disusun merupakan dokumen yang bersih dari intervensi kepentingan berbagai pihak.  Kedua, diharapkan konsistensi antara dokumen yang disusun.

Ketiga, perencanaan yang dilakukan harus berorientasi pada sasaran.  Keempat, bahwa dalam penyusunan perencanaan tersebut tidak ditemukan duplikasi program kegiatan. Kelima adanya kejelasan struktur kinerja. Dan keenam  tidak terdapat kesalahan penganggaran.

“Yang ketujuh, APIP mampu melakukan pengawasan dari tahapan perencanaan,” jelasnya.

Peluncuran aplikasi Entebe Plan sejatinya merupakan salah satu tindak lanjut penandatangan  komitmen bersama program pemberantasan korupsi teriintegrasi.

Komitmen tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang bersama pimpinan DPRD dan seluruh bupati/waliota bersama Ketua DPRD kab/kota se-NTB pada tanggal 9 Mei 2017 yang lalu, atas prakarsa KPK RI.

AYA/Hms

—

Banyak provinsi minta, hanya NTB yang dilirik sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menunjuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II. Pendidikan dan pelatihan ini memberi pelatihan bagi pejabat setara eselon II, seperti Kepala Dinas, Badan dan Kepala Instansi lainnya.

Pemerintah Provinsi NTB di bawah Kepemimpinan TGB – Amin dinilai memiliki kelebihan dan kesungguhan dibanding daerah lainnya. “Banyak provinsi lain kami tolak,” kata Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M. Si. saat membuka Pelaksanaan Diklatpim Tingkat II angkatan ke-43 Tahun 2017, di Wisma Tambora BPSD Provinsi NTB, Rabu (9/8).

“Provinsi NTB memiliki kelebihan dan menunjukkan kesungguhan, maka kami pilih sebagai lokasi pelaksanaan Diklatpim II,” tegasnya. Diiharapkan Diklatpim II menghasilkan lulusan yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi memiliki jiwa perubahan yang berintegritas.

Pejabat lulusan Diklatpim II  diharapkan berperan maksimal memberikan pelayanan publik kepada dan menciptakan sistem birokrasi yang prosedurnya mudah dan cepat.  Selama ini birokrasi di Indonesia terkenal sangat membingungkan seperti komedi putar.

Suryanto menegaskan, proyek perubahan yang menjadi tugas para peserta Diklatpim II terus dilaksanakan walaupun diklat telah selesai.

“Proyek perubahan harus terus dilaksanakan pasca  diklat dan dijadikan sebagai proyek jangka menengah bahkan jangka panjang,” ujarnya.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh. Amin, SH, M. Si mengapresiasi terpilihnya Provinsi NTB sebagai lokasi pelaksanaan diklat kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II angkatan ke-43.

“Ini yang pertama kali dilaksanakan oleh Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB. Sebelumnya Diklatpim II dilaksanakan di Kampus Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional di Jatinangor,” ujarnya.

Wagub sempat menyinggung peringkat pertama Indonesia dalam ketaatan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ini adalah suatu kebanggaan dan tantangan bagi kita. Artinya masyarakat semakin kritis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah,” ujarnya.

ASN terus diupayakan dapat meningkatkan kualitas ASN, terutama dalam jabatan eselon II. Para pejabat diharapkan memiliki manajemen kerja dan kepemimpinan, yang tidak hanya mampu menyukseskan agenda reformasi birokrasi. Tapi juga siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala BPSDM Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim selaku melaporkan pelatihan kepemimpinan II angkatan ke-43 kelas K diikuti oleh 60 orang.  Terdiri dari  8 orang dari instansi pusat/kementerian negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), 10 orang dari pemerintah provinsi, 13 orang dari pemerintah kota, dan 29 orang dari pemerintah kabupaten.

“Jadi, dengan Diklatpim II ini kita dapat mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin perubahan,” ujarnya.

Pada kesempatan  itu, Wagub dan Kepala LAN menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Lembaga Administrasi Negara, tentang penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi NTB melalui penyelenggaraan kegiatan, kajian, kebijakan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, inovasi administrasi negara serta pendidikan tinggi, yang disaksikan oleh Sekda Prov. NTB Ir.H. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D

AYA

Gubernur menandatangani penjualan saham perusahaan tambang di daerah, karena 60 persen saham KSB dan Sumbawa lebih dulu setuju menjual saham

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur NTB, M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), hari Rabu (09/08), menyampaikan penjelasan tentang salah paham penjualan saham aset daerah, setelah sebelumnya Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, mengkritisi kepemimpinan M Zainul Majdi – H Muhammad Amin yang dinilainya gagal.

Rahmat menilai, di periode kedua kepemimpinannya TGB  telah melakukan kesalahan karena mengatasnamakan Pemprov NTB telah melakukan penjualan saham sebanyak 6 persen yang dimiliki daerah  dengan mekanisme tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga disebut Rahmat tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura.

Selain itu Rahmat juga menyebut tentang aset yang berada di Bandara Internasional Lombok yang digunakan PT Angkasa Pura (AP), yang dijual dengan perhitungan sepihak oleh Angkasa Pura. Semua aset potensial, tapi tak mempertimbangkan kepentingan ke depan.

Yang paling parah, menurut Rahmat, penjualan aset provinsi seluas 1.175 hektar yang sebelumnya dikuasai Bali Tourism Developmen Coorporation (BTDC) yang jelas-jelas memiliki hak pengelolaan (HPL) diserahkan kepada BUMN yang saat ini dikelola ITDC tanpa ada usah mengambilnya kembali.

Atas kritik tersebut TGB menjelaskan, penjualan saham daerah tersebut 40 persennya milik Pemerintah Provinsi, 40 persen milik Pemerintah Daerah KSB dan 20 persennya lagi milik Sumbawa. Penjualan saham dilakukan karena 60 persen saham yang dimiliki oleh KSB dan Sumbawa sudah disetujui untuk dijual.

“Sebelum saya tanda tangan, saya sudah lihat tanda tangan dari kedua Bupati, artinya sudah ada persetujuan. Kalau tidak ada, tidak mungkin saya tanda tangani,” jelasnya.

Ditegaskannya, penjualan saham dilakukan atas kesepakatan bersama dari Pemprov, KSB dan Sumbawa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut Pemerintah Provinsi, KSB dan Sumbawa lebih maslahat untuk menjual itu.

“Semua partai politik berhak untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Saya pribadi lebih senang berbicara secara pribadi biar lebih objektif,” tegasnya usai membuka acara bersama BPK di Mataram.

AYA

Dalam sidak di RSUP NTB, Gubernur Majdi masih ingatkan kebersihan ruangan yang tidak diakses umum

MATARAM.lombokjounal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan kondisi Pelayanan kesehatan  di rumah Sakit Umum Provinsi  (RSUP ) NTB sudah memanusiakan pasiennya, namun harus terus dimaksimalkan.

“Alhamdulillah, pelayanannya sudah baik. Pelayanan di RSUP ini telah menunjukkan  pelayanan yang memanusiakan. Namun tetap harus terus dimaksimalkan,” tegasnya.

TGB menyampaikan penilaiannya itu, Senin Siang (07/08) usai melakukan Inspeksi Mendadak (sidak)  dengan mengecek satu persatu kondisi layanan semua poli dan unit/ruang pelayanan rumah sakit.  Ia juga memeriksa kondisi serta kelengkapan sarana prasana dan kebersihan, baik kebersihan di dalam ruangan maupun di lingkungan rumah sakit.

Selama sidak dari ruang satu ke unit layanan lainnya, Gubernur sempat bersalaman dengan sejumlah warga  dan pasien yang tengah antre menunggu giliran  pelayanan medis, sembari  menanyakan  keluhan penyakit yang dirasakannya.

Tenaga medis dan petugas lainnya diminta memaksimalkan koordinasi antar unit layanan, serta meningkatkan skill SDM  maupun keramahtamahannya dalam memberikan pelayanan maksimal.

Satu catatan temuan TGB adalah kebersihan di ruangan tertentu yang tidak diakses masyarakat, seperti di ruang farmasi, masih kotor. Padahal semua area mestinya terjaga dan diperhatikan kebersihannya dengan baik agar sterill dari kuman.

“Artinya menjaga kebersihan harus konprehensif,” ujar Gubernur.

Selain itu, saat mengunjungi ruang perawatan bedah onkologi, Gubernur mendapatkan penjelasan dari dokter specialis bedah, trend penyakit kanker payudara satu semester tahun ini yang ditangani rumah sakit, sama jumlahnya dengan tahun lalu.

Padahal  penyakit itu terkait dengan gaya hidup (lifestyle) yang penanganannya berada di hulu atau bersinergi dengan instasi terkait lainnya, seperti Dinas Kesehatan.

Usai melakukan peninjuan keliling di seluruh area vital rumah sakit terbesar di Provinsi NTB itu, dengan didampingi Direktur RSUP, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, Gubernur TGB mengadakan ramah tamah dengan para medis dan dokter petugas  pendamping Haji asal NTB musim haji tahun 2017 di Aula Pertemuan Rumah Sakit tersebut.

TGB mengapresiasi jajaran rumah sakit, termasuk petugas kebersihan (outsorsing) atas kemajuan pelayanan, termasuk kebersihannya.

Gubernur memuji kemajuan yang dicapai rumah sakit. Terutama pada penyediaan fasilitas pelayanan medis, mulai dari gedung, ruang perawatan, poli, apotik dan peralatan medis yang memadai. Dengan dukungan peralatan ini, maka fungsi pokok rumah sakit ini dapat berjalan cukup baik

Namun TGB mengingatkan, pelayan yang sudah baik, terutama dari aspek tangible (nyata) berupa kecanggihan peralatan, harus diiringi dukungan aspek distangible, yaitu semangat pelayanan dari segenap SDM rumah sakit.

Gubernur menginstruksikan kepada Direktur RSUP agar melakukan evaluasi dan konsolidasi seluruh struktur. Ia mengingatkan pentingnya konsolidasi dan sinkronisai dengan Dinas Kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan.

AYA

Beberapa instansi penyelenggara layanan publik disidak gubernur

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, Senin (07/08).

Instansi layanan tersebut di antaranya Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

Melalui Sidak itu, Gubernur ingin memastikan, pelayanan publik berjalan baik, lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Di RSUP, TGB mengecek semua klinik dan bagian yang ada, seperti Bagian administrasi, Ruang Network Operation Center (NOC), Instalasi JPK, Klinik Jantung, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Dalam, Klinik Anak, Klinik Bedah serta bagian lain yang berhubungan langsung dengan pasien.

Di ruang bedah Onkologi, TGB berbincang dengan paramedis mengenai sejumlah penyakit yang dikeluhkan masyarakat, terutama penyakit kanker. Ditemani Direktur Rumah Sakit, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, Gubernur mendapatkan banyak informasi penyebab munculnya penyakit ganas seperti kanker payudara.

Salah satunya disebabkan oleh gaya hidup. Dari informasi itu, TGB meminta Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan meningkatkan penyuluhan terkait pola hidup sehat.  Sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh agar terhindar dari penyakit tersebut.

Selain berinteraksi dengan petugas kesehatan dan dokter, TGB juga berbincang dengan masyarakat untuk menggali informasi mengenai pelayanan masyarakat di rumah sakit. Termasuk menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat mendapatkan perwatan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan.

Selain pelayanan, TGB mengecek kebersihan di setiap sudut ruangan pelayanan publik dan juga ruang kerja petugas.

Usai Sidak di RSUD, Gubernur kemudian meyambangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Jln. Udayana, Kota Mataram.

Di kantor itu, TGB berbincang dengan sejumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia, Brunai Darussalam dan sejumlah negara lainnya. Sebagian besar Calon TKI yang diajak berbincang TGB saat itu sedang mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), Passpor dan sejumlah administrasi lainnya.

TGB menganjurkan untuk melengkapi semua berkas yang dibutuhkan agar terhindar masalah saat bekerja di luar negeri. Di ruang pelayanan, TGB berdialog dengan petugas untuk menjaring informasi, termasuk jaminan-jaminan dan hak-hak yang diperoleh TKI ketika mendapat masalah di luar negeri. Ia minta suluruh petugas melayani masyarakat dengan baik, tulus serta mengedepankan keramahan.

Dari kantor LTSP, TGB berjalan kaki menuju kantor  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UPTD Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi NTB yang berada disebelah timur tidak jauh dari kantor LTSP-TKI.

Disambut Kepala UPTD, TGB memasuki ruangan pelatihan yang saat itu sedang diselenggarakan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). TGB berdialog terkait kebutuhan dan masalah yang perlu ditangani di desa masing-masing.

BACA : Layanan Rumah Sakit NTB Harus terus Dimaksimalkan

Gubernur mengajak merek memberikan sumbangsih positif bagi desa masing-masing. Sehingga, seluruh program yang ada di desa dapat berjalan lancar dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Sepulang dari pelatihan ini, datangilah orang-orang yang memiliki pengaruh di desa dan lakukan yang terbaik untuk desa anda,” pesan Gubernur.

AYA

Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 di NTB,  akan menghadirkan ribuan tentara dan puluhan kapal perang dari 45 negara

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil gubernur NTB H. Muh Amin SH M.Si berharap, dalam event internasional itu seluruh  stakeholder memanfaatkan untuk mwempromosikan potensi pariwisata

“Tampilkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, seperti budaya, tradisi, kuliner, serta memperkenalkan industri kreatif lainnya,” kata wagub saat rapat koordinasi persiapan MNEK, di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, Kamis (03/08)..

Event akbar itu diperkirakan diikuti sekitar 2000 personil Tentara Nasional Indonesia dan dari mancanegara. Momentum tersebut  sangat cocok untuk mempromosikan  berbagai potensi pariwisata Nusa Tenggara Barat.

“Caranya dengan menyiapkan berbagai macam event yang akan digelar untuk mengisi program multilateral tersebut.” katanya.

Semua pihak diminta berkoordinasi dan bekerjasama menyukseskan kegiatan yang akan menghadirkan puluhan kapal perang dari 45 negara di dunia.

“Libatkan seluruh elemen masyarakat untuk menampilkan segenap potensi dan kemampuan yang dimilikinya,” pinta Wagub.

Menurutnya, pelibatan itu akan memotivasi masyarakat berkreasi dan berpartisipasi menyukseskan dalam event yang akan digelar. Masyarakat juga akan meraih manfaat  dan multiflayer effect dari event tersebut.

Ketua Tim Satuan Tugas MNEK, Kolonel Laut Antonius Wdyio Utomo sebelumnya melaporkan, kegiatan Naval Exercise Komodo (MNEK) rencananya berlangsung tanggal 4-8 Mei 2018.

Disamping ajang latihan perang,  event dua tahunan itu juga diisi berbagai kegiatan seperti Kirab Budaya, Baksos, city tour, pameran ekonomi bisnis, olahraga serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung berkembangnya pariwisata NTB.

Pelabuhan Lembar dinilai sebagai lokasi yang pas untuk event tersebut. Sebanyak 2000 peserta dari berbagai pasukan di 45 negara di dunia itu akan mengikuti kegiatan tersebut.

Selain kapal perang, berbagai kapal komersial dan tradisional asal Indonesia juga akan turut ambil bagian pada event MNEKke-3 itu.

AYA

Pesan dan ajakan membangun keluarga mandiri disamaikan Bupati Lombok Tengah HM Suhaili FT, SH

LOTENG.lombokjournal.com – Masyarakat Lombok Tengah (Loteng) diajak berpikir ke depan, dengan saling mengasihi dalam keluarga untuk menguatkan fondasi asas kekeluargaan.

“Masyarakat harus mengedepankan konsep keluarga mandiri, dan jika keutuhan keluarga terjalin, maka apa yang dicita-citakan akan terwujud,” kata Suhaili saat merayakan Pencangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBRGM) Ke-14, Jambore Posyadu dan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke- 24 Lombok Tengah, Sabtu (29/7) di Alun-Alun Tastura Loteng.

Menurut Suhaili, keluarga mandiri menjadi modal kita dalam menghadapi segala rintangan yang makin nyata tersaji di hadapan kita.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan menggelar apel peringatan Bulan Bhakti bersama seluruh SKPD se-Kabupaten Lombok Tengah dan seluruh Kader Posyadu, Seluruh Camat dan Kepala Desa.

Acara tersebut dibuka dengan pagelaran Derama Pebundaan Usia Pernikahan (PUP) oleh Siswa SMAN 4 Praya.  Pembukaan ditandai dengan pemukulan Gong di Aula Bencingah Adiguna dan pelepasan Balon di Aun-Alun Tastura, Loteng.

Acara itu dibumbui acara tambahan yaitu pemberian hadiah kepada beberapa Desa dan kader berprestasi.  Penyerahan hadiah untuk beberpa mata lomba di antaranya, Lomba Desa, Lomba P2WK TK Loteng 2017

Bupati berharap kepada seluruh kader bisa jadi garda terdepan dalam membangun generasi muda dan masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif.

GILANG

Pendidikan pranikah dimaksudkan agar pernikahan dilakukan di atas usia 21 tahun, salah satunya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

MATARAM.lombokjournal.com – Saat ini pemerintah NTB fokus pada pendidikan pranikah sebagai upaya struktural dan edukasi pendewasaan usia pernikahan. Sudah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur,  menghimbau masyarakat atau remaja agar menikah diatas 21 tahun.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M. Si mengungkapkannya di tengah-tengah penandatanganan berita acara serah terima Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dirangkaikan review program KKBPK Semester I Tahun 2017, di Hotel Grand Legi Mataram, Rabu (26/7).

Tujuannya, mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan kasus KDRT (kekerasan dalam rumahtangga) yang biasa berakhir perceraian. Pekerjaan ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah.

“Mengatasi masalah kependudukan tidak bisa sendiri, dibutuhkan banyak elemen termasuk organisasi-organisasi wanita, LSM dan lain-lain,” katanya.

Terkait pengalihan status kepegawaian tenaga PKB/PLKB menjadi pegawai pusat,  seiring berlakukanya  UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menegaskan, para penyuluh  menjadi urusan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, Wagub menegaskan bahwa dengan dilaksanakannya penandatanganan berita acara serah terima personel dan dokumen PKB/PLKB ini, maka secara resmi semua tenaga PKB/PLKB di Provinsi NTB telah beralih status dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.

“Apa pun status kepegawaiannya, yang terpenting adalah pengabdiannya,” ujar Wagub.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN NTB DR. Lalu Makripudin, M.Si melaporkan, tiap kesempatan Wagub NTB menekankan, tidak ada artinya kemajuan yang dicapai sektor lain bila program pengendalian penduduk tidak baik.

Harapannya, momentum ini dapat menjadi ‘trigger’ untuk mensukseskan program KKBPK di daerah guna mewujudkan generasi emas NTB 2025 yang berbudaya dan berdaya saing.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Bupati/Walikota dan Kepala BKKBN, serta disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua DPRD.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Keluaga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dr. Ir. Dwi Listiawardani, Kepala BKN RI Ahmad Yusad.

Tercatat jumlah penyuluh KB yang akan dialihkan untuk NTB sebanyak 458 orang. Kota Mataram 27 orang, Lombok Barat 57 orang, Lombok Tengah 52 orang, Lombok Timur 138 orang, Lombok Utara 7 orang, Sumbawa Barat 19 orang,Sumbawa 54 orang, Dompu 20 orang, Bima 61 orang, dan kota bima 23 orang.

AYA/Hms

Siti Rahmi Djalillah sudah siap-siap sosialisasi

LOTENG.lombokjournal.com — DR. Ir. Hj. Siti Rahmi Djalillah MPd makin mantab untuk melangkah dalam Pilgub 2018. Setelah bersosialisasi dengan kalangan NW, ia bersiap-siap melakukan sosialisasi ke semua penjuru.

“Ya saya sudah siap maju menjadi nomor satu, “ ujar Rahmi saat dikonfirmasi usai silaturrahmi dengan Keluarga Ponpes Darul Mahmudien NW Montonggamang Lombok Tengah di halaman parkir Madrasah Aliyah Montonggamang, Rabu (26/7).

Bersama tim pemenangannya, Ia sudah melakukan konsolidasi untuk dalam waktu dekat mengadakan sosialisi baik di Lombok maupun Sumbawa.

Diungkapkannya, sejauh ini sudah banyak calon yang mulai meminangnya untuk berdampingan dalam  Pilgub mendatang, namun ia tidak menyebutkan nama-namanya. “Semua calon kuat dan pasti baik,” katanya.

Saat diminta tanggapannya kemungkinan Ia disandingkan dengan H. M. Suhaili FT. SH, dengan santai Rahmi mewnjelaskan pada wartawan. “Aspirasi orang kan sah-sah saja, Mau Suhaili atau yang lainnya boleh, tapi pada intinya saya siap jadi NTB-1,” katanya.

Giang

Dipastikan anggota DPR RI dari Sumbawa, Fahri Hamzah, tak maju dalam bursa Pilgub NTB 2018

LOTENG.lombokjournal.com – Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE dipastikan tidak maju meramaikan Pilgub NTB 2018.  Wakil rakyat di DPR RI yang mewakili masyarakat NTB itu, sejak awal ia tak berencana maju.

“Tidak, saya tidak maju,” katanya pada Lombok Journal di Praya, Selasa (25/7) usai menjadi pembicara sosialisasi UUD 45 di SMK Anak Bangsa, Praya, Loteng.

Selain hanya berniat di legislatif dan juga mau jadi Duta NTB di Jakarta, ia merasa sudah banyak jago yang maju.

“Saya tidak mau berkompetisi di Pilgub NTB. Sudah banhyak jago yang bermuncula dan siap berkompetisi,” katanya.

Tentang jgo yang akan didukung dalam pilgub mendatang, ia mengaku tak perlu dibukanya sekarang. Meski didesak ia menolak bicara tentang siapa yang akan didukungnya.

“Jangan paksa saya karena itu adalah rahasia saya.” katanya.

Gilang