Presiden Akui  Masih Adanya inefisiensi Besar-besaran pada APBN Maupun APBBD

JAKARTA.lombokjournal.com —   Di tengah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi menerima Plakat Penghargaan atas OPINI WTP 6 tahun berturut turut dari Kementerian Keuangan RI, Kamis, (14/09).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Kepemimpinan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB (Tuan guru bajang) berhasil meraih predikat Opini WTP (wajar tapan perkecualian) selama 6 kali berturut turut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,  sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Rakernas dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” itu, Presiden Joko Widodo  menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen.

Presiden  Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah menunjukkan  progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Presiden mengingatkan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Menurut Presiden, perubahan harus segera dilakukan, sebab masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” ucapnya.

Dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

“Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur,” tegas Presiden mengingatkan  pentingnya penyederhanaan Laporan Keuangan.

AYA

Strategi dan program pengentasan kemiskinan dari desa tersebut, dibahas dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017

MATARAM.lombokjournal.com – Strategi dan program pengentasan kemiskinan dari desa tersebut, dibahas dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017, yang dihadiri para Wakil Bupati/Walikota se-NTB,  para tokoh masyarakat, akademisi dan pakar dari perguruan tinggi serta  kalangan dunia usaha, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (5/8).

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si saat membuka Rakor menegaskan, pihaknya kini berkomitmen menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah ke depan.

Komitmen tersebut  diwujudkan dalam politik anggaran. “Anggaran program penangulangan kemiskinan diberi porsi terbesar,” tegasnya.

Ia mencontohkan, alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus satu triliun. Persisnya sekitar 1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi 1,7 triliun pada APBD perubahan.

“Ini komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat desa hingga perkotaan,” ujarnya.

Jajaran pemerintahan desa diharapkan memaksimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk  mengelola segenap peluang dan potensi di desa. Dan lebih berorientasi  pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa

Selain itu, dana transfer dari pusat  dan APBD NTB yang  tiap tahun meningkat, dapat diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan.

Wagub mengingatkan, meski sejak 2008 hingga 2016 progres penurunan kemiskinan di NTB terhitung tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57). Jauh lebih baik dibanding kinerja program pengurangan kemiskinan nasional.

Namun angka kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan. Saat ini angka kemiskinan kita masih mencapai 16,07 persen per maret 2017 atau 793,78 ribu orang. Padahal target pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen.

Singkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak sangat mendukung, terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi NTB.

Wagub menyinggung, upaya memudahkan regulasi perizinan investasi di NTB. Iklim investasi yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi para investor.

Rakor Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan seluruh kabupaten/kota se-NTB dan elemen masyarakat NTB,  diharapkan lahir ide-ide cerdas berupa program dalam penurunan angka kemiskinan di NTB.

Ikhtiar penurunan kemiskinan di NTB pada akhir tahun 2018 menjadi 12,25 persen akan tercapai dengan baik.

AYA

Ketua Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat (NTB), H Muhammad Amin mengajak kader partainya terus bersemangat melakukan kerja politik, soal Pilgub NTB 2018 yang makin menghangat Amin masih tenang

SENGGIGI.lombokjournal.com – Ketua DPW Partai Nasdem NTB, H Muhammad Amin yang saat ini masih menjadi wakil gubernur NTB, terus melakukan kalkulasi politik. Meski seluruh kader partainya bulat mendukungnya maju dalam Pilgub NTB 2018, Amin menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan sikapnya.

“Partai Nasdem belum memenuhi persyaratan (perolehan kursinya,pen)untuk mengusung sendiri kadernya sebagai balon pilkada. Perlu menggalang kerjasama dengan partai lain,” kata Amin saat bicara dalam Rakorwilsus Partai Nasdem NTB di Hotel Jayakarta, Senggigi, Selasa (29/8)

Amin terus mengikuti dinamika Pilgub NTB 2018 yang makin menghangat, bahkan para figur-figur yng akan maju mulai gencar memasang baliho sosialisasi. Namun ia memandang proses Pilgub masih cair.

“Saya masih menunaikan kerja sebagai wagub untuk kepentingan publik. Banyak yang tanya saya apa saya mau maju nomor satu atau dua, karena saya selama ini belum menyatakan sikap. Sebab semua pasangan yang dipublikasikan baik di baliho maupun media massa itu masih cair. Bisa bongkar pasang kapan saja,” katanya.

Amin mengatakan, yang perlu dilakukan kadernya adalah terus melakukan kerja politik. Hasil final tentang maju tidaknya dirinya diserahkan pada DPP.

“Saya belum bisa mengatakan,maju nomor satu atau nomor dua. Peluang-peluang yang ada bisa dikalkulasikan. Tapi yang tidak bisa dikalkulasi adalah takdir Allah,” ujarnya sambil menegaskan bahwa ia akan maju kalau DPP Partai Nasdem menugaskannya untuk maju.

Terkait tugasnya sebagai Wakil Gubernur NTB, ia menjelaskan tentang kerjanya bersama Gubernur Zainul Majdi tetap harmonis. Keduanya tepat berkomitmen menjalankan amanat rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan publik.

Namun sebagai ketua Pimpinan Partai di tingkat wilayah, maju tidaknya dirinya dalam Pilgub NTB 2018 tergantung instruksi partai.

“Kalau ditugaskan partai untuk maju, saya siap maju. Untuk menjadi calon tidak sulit.  Tapi untuk menang dalam pertarungan Pilkada butuh perjuangan keras,” tegasnya.

KGS

BACA : Rakorwilsus Partai Nasdem, Sepakat Dukung Amin Maju Dalam Pilgub 2018

Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) Partai Nasdem NTB, bertekad memenangkan Wagub NTB, H Muhammad Amin dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) NTB 2018

SENGGIGI.lombokjournal.com – Seluruh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Nasdem se Nusa Tenggara Barat (NTB),  menyatakan kebulatan tekad mendukung Wagub NTB, H Muhammad Amin yang juga Ketua Wilayah Partai Nasdem NTB, untuk maju berlaga dalam Pilgub NTB 2018.

“Tidak hanya maju sebagai calon, tapi Cagub Partai Nasdem harus menang,” kata Sekretaris DPD Partai Nasdem Lombok Tengah, Ahmad, SH saat menyampaikan pandangan umum dan sikapnya terkait Pilgub NTB 2018 dalam Rakorwilsus di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok Barat, Selasa (29/8).

Ibarat menghidupkan mesin kendaraan, Rakorwilsus Partai Nasdem NTB digelar sebagai pemanasan mesin partai menyongsong beberapa agenda politik di NTB. Baik menyongsong Pilgub tahun 2018 maupun Pemilihan Legislatif tahun 2019.

Rakorwilkus yang berlangsung sejak pagi hingga malam yang diikuti pengurus DPC, DPD serta Ketua Komisi Saksi Nasional (KSN) masing-masing kabupaten/kota itu berlangsung penuh semangat.  Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung yang menyemangati kadernya mengatakan, Partai Nasdem sejak berdiri mengusung cita-cita besar, melakukan restorasi Indonesia.

“Partai yang bercita-cita kecil tidak akan bisa melakukan perubahan,” kata Martin dalam pidato politiknya menjelang pembukaaan Rakorwilsus.

Mantan aktivis angkatan 1998 itu mengingatkan kadernya, cita-cita besar partai untuk melakukan perubahan tidak boleh dibawah kepentingan pribadi atau kelompok. “Target capaian pribadi, tidak boleh mengalahkan target capaian cita-cita partai,” tegasnya.

Menurut martin, menuju capaian cita-cita besar partai tentu banyak halangan. Termasuk tekad mendukung ketua Wilayah Partai Nasdem, H Muhammad Amin maju dalam Pilgub banyak yang tidak senang.

“Tapi kita bertekad untuk mendukung Pak Amin, dan berjuang untuk menang dan mewujudkan cita-cita menjadikan Partai Nasdem sebagai partai besar,” ucap Martin yang mendapat sambutan bersemangat.

Rakorwilsus itu selain dihadiri H Muhammad Amin dan Bupati Lobar, Faosan Khalid, juga jajaran DPP diantaranya Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan mantan komisioner KPU, I Gusti Putu Artha yang saat ini bergabung di DPP partai Nasdem, anggota KPU NTB, Suhardi Soud, SE, juga pakar pemasaran politik dan Direktur Lembaga Survey Charta Politica, Yunarto Wijaya.

Yunarto Wijaya dalam Rakorwilsus itu memberi wawasan tentang seluk beluk survey politik, dan pentingnya memahami perilaku pemilih.

“Saat ini masyarakat lebih pintar, masyarakat lebih pragmatis, dan perilaku pemilih sekarang sangat cair,” kata Yunarto yang banyak mengambil contoh pengalaman Pilgub DKI.

KGS

BACA : “Peluang Politik Bisa Dikalkulasi, Tapi takdir Tak Bisa Dikalkulasi,” kata Amin

Mengantisipasi hilangnya hak pilih masyarakat pada Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2018, pemerintah dan DPR melakukan pengawalan  menyongsong agenda politik  lokal tersebut.

MATARAM.lombokjournal.com – kunjungan kerja Komisi II DPR-RI di Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si, agenda utamanya untuk memantau dan mengawal persiapan Pilkada serentak yang dihelat  tahun 2018.

Para wakil rakyat itu mendata jumlah warga yang belum memiliki E-KTP, dan memastikan upaya yang dilakukan KPU NTB untuk mendata masyarakat yang belum memiliki identitas tersebut berjalan baik dan lancar.

“Agar masyarakat yang belum memiliki E-KTP tidak kehilangan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun 2018,” ujar Al Muzzammil saat diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (29/8).

Kepada Gubernur  NTB yang saat itu didampingi Ketua KPU-NTB dan jajarannya, Muzzamil menjelaskan  hasil kunjungan di daerah lain. Di beberapa daerah diketahui pihaknya masih banyak masyarakat yang belum memiliki E-KTP. Jumlahnya mencapai  sekitar 1,6 juta orang.

Mengantisipasi itu,Muzzamimil menjelaskan, sesuai tugas komisi II DPR-RI, pihaknya terus melakukan koordinasi dan pemantauan bersama Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB  telah mulai  melakukan persiapan semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dijelaskannya, pada tahun 2018 mendatang, terdapat 4 daerah otonom yang akan menggelar pemilukada serentak di wilayah Provinsi NTB. Dismaping Pemilukada memilih Gubernur NTB uga pemilukada di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.

“ Alhamdulillah, kami sudah memiliki kesepakatan hibah dengan Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilukada tersebut,” terang TGB.

Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilukada telah menganggarkan alokasi dana untuk pelaksanaan pemilukada, baik di APBD Perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.

Besaran sharing pendanaan tersebut, dari  Pemerintah Prov NTB sebesar Rp. 18.628.616.500 untuk KPU, dan Rp. 3.209.632.500 untuk Bawaslu. Disusul Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Rp.11.431.500.000 untuk KPU, dan Rp. 2.903.724.000 untuk Bawaslu. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Rp20.180.100.000 untuk KPU dan Rp. 4.528.064.000 untuk Bawaslu; dan Pemerintah Kota Bima Rp. 3.872.950.000 untuk KPU dan Rp. 1.744.054.000 untuk Bawaslu.

“Karena ini hajat menyangkut kehidupan demokrasi di  NTB, Insya Allah kami berkomitmen untuk memfasilitasi sesuai dengan kemampuan,” ujarnya.

Gubernur BERsyukur atas sinergi yang baik antara penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) dengan pemerintah daerah.

“Berdasarkan laporan dari Bakesbangpoldagri dan Biro Administrasi Pemerintahan, Alhamdulillah sinergi antara Bupati dan Walikota dengan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota berjalan dengan baik,” ungkap Gubernur. Insya Allah hubungan baik seperti ini akan kami jaga terus, karena kekompakan para penyelenggara memberikan pengaruh yang baik juga bagi masyarakat.

Gubernur juga mengapresiasi atas keberhasilan KPU NTB  meraih penghargaan  di bidang keuangan dan sosialisasi. Ia-pun berjanji  akan terus mendorong pelaksanaan governance

“Salah satunya dengan cara penyelenggaraan keuangan yang akuntabel dan transparan,” pungkasnya.

Hadir Sekda Provinsi NTB Ir. H. Rodiady H. Sayuti, Ph. D, Ketua KPU Prov. NTB Lalu Aksar Anshori, Ketua Bawaslu Prov. NTB Muhammad Khuwailid, dan Wakapolda NTB Kombes. Pol. Drs Imam Margono.

AYA

Ombudsman diharapkan tak hanya terima pengaduan masyarakat, tapi juga membuat terobosan yang bisa jadi acuan pelayanan publik

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan kerja tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu dan Okto Iskandar, di ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (26/08).

Gubernur menekankan, agar Ombudsman RI terus menjaga  independensinya, serta komukasi  yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Ombudsman juga dimintanya menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang diperlukan, adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan.

“Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah,” kata Gubernur.

Dengan demikian lembaga pengawas itu tidak hanya menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat saja. Namun juga berperan dalam menyesuaikan perkembangan tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan publik.

Tujuan kunjungan Tim Evaluasi Ombusdmen adalah menyampaikan questioner, sekaligus untuk meminta tanggapan dan masukan terkait kinerja Ombudsman di NTB.

Selain inovasi dan terobosan, Gubernur ahli tafsir Al-Qur’an tersebut juga meminta Ombudsman untuk terus menjaga independensi di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan. Apalagi, NTB saat ini tengah memasuki tahun politik, yang tentunya memiliki resistensi terhadap kinerja yang akan dilakukan.

“Sejauh ini, saya menilai Ombudsman telah melaksanakan tugas dengan baik. Tidak ada tugas yang terhambat. Semua berjalan dengan baik. Kalau ada laporan, ombudsman selalu berkomunikasi dengan pemerintah untuk perbaikan layanan,” jelas TGB saat itu seraya berharap Ombudsman dapat membangun jaringan dengan berbagai komunitas atau lembaga yang ada di daerah.

Perwakilan Ombudsman RI, Ninik Rahayu menjelaskan, evaluasi terhadap kinerja Ombudsman di daerah perlu dilakukan mengingat lembaga ini dibentuk dan diarahkan sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya, evalusai terhadap kinerja Ombudsman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan masyarakat sebagai lembaga yang menerima berbagai aduan terkait layanan publik.

“Ke depan, Ombudsman Perwakilan NTB mampu berjejaring dengan lembaga-lembaga atau komunitas yang ada di daerah ini,” ungkapnya.

Melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah, seperti LBH, PKK, LSM, menurutnya akan mempercepat terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melapor tentang kesulitan saat menerima layanan dari pemerintah.

Turut mendampingi kedua perwakilan Ombudsman RI saat itu, Anggota Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabuddin dan Ikhwan serta Inspektur, Inspektorat NTB, Ibnu Salim.

AYA/Hms

Banyak negara yang bahasanya satu dua, hanya dua-tiga etnis tapi pecah

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, bangsa Indonesia diberi kemewahan dengan keragaman yang membangun negara Indonesia.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) itu menjelaskan, Indonesia memiliki begitu banyak suku, sekurangnya 1.300 suku dengan 1.200 bahasa dari Sabang sampai Merauke.

Keragaman sebanyak ini, lanjut TGB, tidak dijumpai pada negara-negara lain. Banyak negara dengan etnis dan bahasa yang tidak beragam justru mengalami perpecahan.

“(Negara) yang bahasanya hanya satu-dua, dengan dua-tiga etnis bisa pecah. Kita dikasih kemewahan oleh Allah SWT menjadi keluarga besar bernama Indonesia, ini yang harus kita syukuri,” lanjut TGB sebelum memimpin upacara kemerdekaan RI di Kantor Gubernur NTB, Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Kamis (17/8).

TGB mengajak seluruh elemen bangsa mensyukuri karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada Indonesia. “Harus kita syukuri, di tengah keberagaman ini Indonesia (bersatu dan aman) karena karunia Allah SWT,” ujarnya.

TGB mengajak seluruh anak bangsa untuk mengembangkan sikap lapang dada dengan menerima dan saling mengisi segala kelebihan dan kekurangan yang ada

Saling mengokohkan satu sama lain itulah kunci dalam membangun negara kita termasuk di NTB. “Mungkin kedengaran klise. Tapi saya pikir, kalau ada kesadaran bersama saling mengokohkan kita akan menjadi bangsa yang kuat,” tegasTGB.

AYA

ASN diminta kompak, agar pembangunan dan pembinaan masyarakat berjalan baik

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH.,M.Si berharap, kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan baik, dan bagi ASN agar tetap kompak melaksanakan tupoksi masing-masing,

Wagub menyampaikan itu saat melantik dan mengambil sumpah/janji 177 pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/8/17). “Insyallah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus terpelihara dan terjaga,” katanya.

Kata wagub, momen mutasi merupakan bagian dari komitmen, dimana pun ASN  ditempatkan harus dapat diterima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang tetap, pasti ada perubahan.

Saat menyinggung penetapan APBDP, Wagub menegaskan agar seluruh ASN melakukan evaluasi sejauh mana realisasi fisik dan keuangan sampai bulan Agustus. Diharapkannya, bulan November dan Desember tidak ada program kejar tayang

“Lakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, pastikan koordinasi tersebut produktif bagi penyerapan anggaran kita”, tegas Wagub.

Wagub juga mengingatkan, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting. Begitu daerah baik maka Pemerintah Pusat juga pasti akan mengapresiasi. Kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat diminta direspon dengan baik, tidak perlu berlebihan.

“Daerah kuat negara juga akan kuat, pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon”, pungkas Wagub.

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu dihadiri Sekretaris Daerah Prov. NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., P.hd dan Asisten Adm umum dan kesra Drs. Bachruddin, M.Pd ini.

Dari 177 pejabat lingkup Pemprov NTB yang dilantik, rinciannya jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) 5 orang, jabatan administrator (Eselon III) 52 orang dan jabatan pengawas (Eselon IV) 120 orang.

AYA/Hms

ASN yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tidak dilarang, tapi diminta mengedepankan semangat politik yang santun

MATARAM.lombokjournal.com  –  Aparatur Sipil negara (ASN) yang ikut meramaikan bursa Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2018 tidak dilarang. Tapi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atau Tuan guru Bajang (TGB) mengingatkan, agar mengedepankan semangat politik yang santun.

“Kalau ikut politik, juallah gagasan, jangan saling mencari cari kesalahan,” singgung TGB Dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala OPD di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Senin (14/08).

“ASN berada dalam lingkaran sistem yang bekerja mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Bukan justru meraih tujuan dengan cara-cara menyakiti yang pada akhirnya merugikan masyarakat,’ tegas TGB yang saat itu didampingi Wakil Gubernur H. Muh Amin dan Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, P.hD.

Dalam rapat pimpinan itu TGB mengajak seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi NTBterus meningkatkan kinerjanya. Dalam menanggapi kritik masyarakat, agar diterima dengan baik dan direspon dengan menunjukkan  kinerja yang lebih baik.

“Jikapun kritik itu perlu dijawab, maka jawablah dengan cara-cara yang mencerdaskan,” kata gubernur..

Saat itu, TGB melarang dan mengingatkan  jajarannya, agar tidak saling “berbalas pantun” dalam menghadapi kritik dari pihak mana pun. Karena hal itu akan membingungkan masyarakat.

Seluruh Kepala OPD diminta lebih fokus upaya pencapaian  indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018.

“Ini masih ada  sisa waktu setahun untuk memenuhi target –target yang belum tercapai,” ujar TGB, sambil mengingatkan jajarannya mencermati seluruh indikator dalam RPJMD tersebut.

Saat ini berkembang isu, seolah-olah seluruh indikator kinerja RPJMD belum tercapai. Padahal kenyataannya, dari 31 indikator yang ada, sebanyak 20 indikator  sudah mencapai target yang ditetapkan. Hanya menyisakan 11 indikator yang perlu mendapat perhatian dan kerja keras.

Dari 11 indikator tersebut, diminta dalam yang masih tersisa ini agar digenjot pelaksanaannya, sehingga pada akhir RPJMD NTB tahun 2018 nanti seluruh indikator telah tercapai dengan baik.

Kepada OPD teknis, yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja RPJMD  tersebut, agar  meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar sektor.

“Capaian kinerja itu agar mengedepankan aspek kualitas dan kuantitas yang seimbang,” tegas gubernur.

Hal-hal yang selama ini belum tuntas, seperti program pengalihan urusan pemerintahan yang sedang ditangani, misalnya Dinas Kehutanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kelautan, Perijinan dan lain-lain.

“Hal-hal yang belum tuntas, segera selesaikan,” tegas Gubernur.

AYA/Hms

Rakyat Indonesia telah jauh dari nilai luhur Pancasila, dan para elit bangsa pun hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya

MATARAM.lombokjournal.com – Ketua MPR RI, Dr. H. Zulkifli Hasan, SE. MM, menegaskan lunturnya nilai-nilai Pancasila itu  di hadapan ratusan peserta sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kantor Tarbiyah Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Jum’at (11/8).

Lunturnya nilai-nilai Pancasila yang merupakan idiologi bangsa Indonesia itu menimbulkan berbagai permasalah NKRI. Mulai korupsi, keributan-keributan, saling hujat yang tidak berkesudahan, dan demokrasi kita hanya dinilai dengan materi saja.

“Prilaku elit-elit bangsa ini hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya,” tegasnya.

Zulkifli mengajak masyarakat Nusa Tenggara Barat menjaga dan merawat  idiologi Pancasila.

“Saya sebagai ketua MPR RI memiliki kewajiban, untuk merawat empat pilar kebangsaan itu agar terjaga dan berjalan dengan baik dalam prilaku hidup masyarakat Indonesia, khususnya di NTB ini,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan tiga syarat yang harus dimiliki suatu negara bila mau maju.

Rakyatnya  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alamnya,  kemudian adanya kerjasama, rasa aman dan damai. Berikutnya, adanya nilai-nilai luhur bangsa yang dipedomani dan diamalkan bersama secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan menjadi negara maju, kuat dan disegani negara  lain bila kehidupan berbangsa dan bernegaranya sesuai nilai-nilai luhur dari dasar negara kita Pancasila.

“Taat terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya

Mendampingi kunjungan kerja Ketua MPR-RI saat itu Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si bersama Pimpinan Daerah Persatuan Tarbiyah, H. Ahmad Rusni, SE., MM., M.Pd dan pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Indonesia, Drs. H. Basri Bermanda,

Wakil Gubernur NTB dalam sambutannya percaya, adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan akan memberikan manfaat bagi NTB. “Saya yakin dan menjamin masyarakat NTB tetap berpegang teguh kepada pancasila dan NKRI,” katanya.

Dikatakan wagub, NTB yang dikenal daerah seribu masjid, meski mayoritas penduduknya 90 persen muslim, namun kerukunan antar umat beragama terjaga.

Diharapkannya, beragaman sebagai modal besar membangun negara. Terpeliharanya kerukunan merupakan potensi besar membangun dan mengelola sumber daya alam

AYA