Membangun infrastruktur agar indonesia memenangkan persaingan

JAKARTA.lombokjournal.com —   Presiden JokoWidodo  mengapresiasi  Partai Nasdem yang merespon perubahan-perubahan yang bergerak cepat.

“Saya menyampaikan selamat. Partai Nasdem jalannya cepat. Menentukan kepala daerah sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat, termasuk harapan masyarakat yang sangat cepat, direspon sangat baik oleh Partai Nasdem,” katanya menjelang membuka Rakernas ke IV Partai Nasdem di JI Ekspo Jakarta, Rabu (15/11) .

Menurut jokowi, Partai Nasdem punya visi ke depan, melakukan gerakan perubahan  membangun bangsa dan negara. Indonesia adalah bangsa yang besar, penduduknya 250 juta, punya 17 ribu pulau, ratusan bahasa lokal. Tapi Indonesia sudah ditinggalkan tetangga-tengganya,

“Kita ketinggalan oleh Vietnam, singapur dan Malaysia. Kita ketinggalan etos kerja. produktivitas dan disiplin nasional, dan pola pikir,” kata presiden.

Karena itu, saat ini pemerintah gencar membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur itu untuk bersaing, sebagai modal bersaing. Kenapa dibangun jalan tol, dan infrastruktur lainnya, tujuannya untuk memenangkan persaingan atau kompetisi.

“Kalau mau cepat dalam hitungan ekonomi dan politik, lebih untung kala membangun di Jawa. Tapi saya membangun trans Papua. Harga bensin di Wamena, yang sebelumnya 60 ribu harus bisa sama dengan harga di Jawa. Apakah nunggu Papua lebih dulu tumbuh ekonomi baru membangun papua?” kata Jokowi.

Dikatakannya, membangun daerah yang tertinggal hitungannya bukan untung rugi, tapi yang penting menciptakan keadilan sosial. Kalau infrastruktur dibangun, pertumbuhan suatu daerah bisa cepat bisa juga tidak cepat.

“Membangun pos perbatasan juga menyangkut masalah keadilan sosial. Kita tidak mau kalah. Membangun pos perbatasan itu soal martabat dan harga diri sebagai bangsa. Dulu warga indonesia kalau mau selfi ke pos perbatasan negara tetangga. Sekarang sebaliknya, warga negara tetangg kita kalau mau selfi ke pos perbatasan kita,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo membuka Rakernas IV yang merupakan konsolidasi terbesar Partai Nasdem, dengan peserta mencapai 15 ribu dari seluruh Indonesia. Pemukulan gong menandai dimulainya Rakernas yang berlangsung tanggal 15-17 Nopember di JI Ekspo jakarta.

“Bekerja untuk rakyat itu merupakan kampanye yang baik,” pesan  Jokowi.

Dalam Rakernas IV kali ini, Partai Nasdem mencalonkan Joko Widodo dalam pemilihan presiden tahun 2019. Partai Nasdem menyiapkan diri sebagai benteng untuk memenangkan penaqlonan kembali Joko Widodo.

Ka-es

BACA JUGA: Rakernas IV Partai Nasdem, Mendukung Joko Widodo Jadi presiden Tahun 2019

Presiden Jokowi memberi teladan tentang kepemimpinan yang kata-katanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, atau dengan kata lain satu kata dengan perbuatan.

JAKARTA.lombokjournal.com – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan, partai yang dipimpinnya siap menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang berlangsung serentak tahun 2019.

“Rakernas Partai Nasdem saat ini merupakan tanda kesiapan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemillu Presiden,” ujarnya dalam pidato politik menjelang pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) IV Partai Nasdem yang berlangsung di JI Expo Jakarta, Rabu (15/11).

Dalam pidato politiknya, Surya Paloh, juga menegaskan Partai Nasdem mendukung total Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang. Penegasan itu mendapat sambutan meriah dari sekitar 15 ribu para kader Partai Nasdem yang datang dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, Joko Widodo merupakan pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat. Kepemimpinan Jokowi juga merupakan antitesis dari dari politik pencitraan selama ini.

Presiden Jokowi memberi teladan tentang kepemimpinan yang kata-katanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, atau dengan kata lain satu kata dengan perbuatan.

Selain itu, Jokowi juga presiden yang mengusung mimpi dan cita-cita kerakyatan Bung Karno. Baru pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, harga BBM di jawa dan Papua bisa sama.

Selama Jokowi menjadi presiden, anak-anak di seluruh pelosok nusantara bisa menikmati kegembiraan bersama presidennya, kata Surya Paloh

“Presiden yang tidak pernah mengeluh dan tidak gampang capek,” tegasnya yang mendapat sambutan meriah dari peserta Rakernas.

Rakernas IV

Rakernas IV Partai Nasdem, yang berlangsung 15-17 Nopember, diselenggarakan berbarengan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke 6, yang jatuh tanggal 11 Nopember 2017.

Dalam Rakernas kali ini diikuti sekitar 15 ribu peserta, baik pengurus provinsi hingga kecamatan, termasuk Komisi Saksi Partai Nasdem. Sebanyak 7100 pengurus DPC (kecamata) mengikuti rakernas tersebut.

Menurut Surya Paloh, penyelenggaraan Rakernas yang diikuti 100 persen fungsionaris partai dari tingkat provinsi hingga kecamatan se Indonesia itu, merupakan denyut nadi Partai Nasdem.

“Mereka sudah siap menghadapi pileg dan pilpres,” tegasnya.

Pada pilkada tahun 2018, kader-kader partai ini berperan menjadi aktor utama dalam 170 pilkada yang berlangsung di seluruh indonesia. Hingga kini partai ini konsisten menjadi partai pengusung yang ‘tanpa mahar’.

Partai Nasdem yang didirikan 11 Nopember 2016, sejak awal disiapkan sebagai rumah pergerakan, tempat berkumpulnya aktivis yang progresif. Nasdem mengusung gerakan politik perubahan restorasi Indonesia. Antitise

“Nasdem mengusung cita-cita kaum pergerakan, seperti cita-cita kaum pergerakan Sukarno, Hatta, Cokroaminoto, yang satu kata dan perbuatan. Apa cita-cita Nasdem sudah tercapai? Msdih jauh. Apalagi kalau cita-cita dari para proklamator,” katanya..

Meski cita-cita belum tercapai, namun ada kemenangan kecil yang sudah dipetiknya. “Saat ini Partai Nasdem mendapat kepercayaan besar dari rakyat,” kata Surya Paloh.

Meski Pemilu tahun 2014 Partai Nasdewm baru mendapat suara 7 persen, saat ini partai Nasdem berjuang merebut posisi tiga besardalam Pemilu Legislatif tahun 2019.

Dalam mengelola partai, Surya Palloh menerapkan managemen partai modern yang mempratikkan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan politisi yang berintegritas. Dalam pemilu tahun 2014, Partai Nasdem merupakan satu-satunya peserta pemilu yang menolak dana saksi.

Ia menekankan, kader-kadernya ditekankan untuk berkompetisi mengedepankan keteladanan, bukan menyebar fitnah, misalnya membesar-besarkan pertemtangan kesukuan dan agama.

Jangan pernah cerai beraikan apa yg suda dipersatukan para bapak bangsa. Saya senagai pemimpin pergerakan, mengajak berjuang agar Indonesia harus baik dari mada ke masa. Kita harus mengimplementasikan arti yang benar tentang demokrasi,” kata Surya paloh.

Ka-eS

BACA JUGA : Rakernas IV Partai Nasdem, Dibuka Presiden Jokowi

Pemberian “Pandu Negeri award 2017” atas kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan

MATARAM.lombokjournal.com – Penghargaan “Pandu Negeri Award 2017” diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Pemberian penghargaan nasional bergengsi yang diraih Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur  Dr.TGH. M. Zainul Majdi tersebut berdasarkan penilaian oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Pelaksanaan anugerah itu dilaksanakan di Financial Hall Graha CIMB NIAGA Jakarta, Jumat (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017.

Keberuntungan sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat NTB, karena sehari sebelumnya, (Kamis, 9/11), bertempat di istana negara, Presiden RI, Joko Widodo secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada seorang putra terbaik NTB, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal sebagai Maulana Syaikh. Maulana Syaikh merupakan kakek dari Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

IIPG merupakan lembaga yang melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh tokoh terkenal,  antara lain Prof. Dr. H. Boediono M.Ec ( mantan Wapres RI), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto MSc, Erry Riyana Hardjapamekas dan beberapa tokoh lainnya.

Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.

Aspek yang menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.

Dalam proses penilaian, IIPG membentuk Dewan Juri, antara lain Prof. Dr. Djisman S. Simanjuntak, Prof. Dr. Sidharta, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Chandra M.Hamzah (mantan pimpinan KPK-RI) dan lain-lain.

Selain Dewan Juri dibentuk juga Komite Penilaian sebanyak 7 orang yg menggali data2 penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mencermati perkembangan empirik di lapangan.

Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai Provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Propinsi NTB bersama Propinsi Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai propinsi berkinerja sangat baik.

6 propinsi lainnya di nilai berkinerja baik yaitu propinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel. Selain Pemprop NTB,  Sumbawa dan Mataram mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori Kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri ini sembari menekankan dan mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mendagri menyampaikan, 6 area korsupgah di daerah termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah. Hal senada disampaikan juga oleh Prof. Dr. H. Boediono yang di daulat sebagai keynote speaker dan Prof. Dr. Eko Prasojo sebagai nara sumber.

Acara penyerahan Anugerah Pandu Negeri 2017 dihadiri Menteri Dalam Negeri-Tjahyo Kumolo, Prof. Dr. H. Boediono M. Ec beserta Majelis pengarah IIPG, Dewan Juri, Komite Penilai, Gubernur, Bupati dan walikota peraih Anugerah Pandu Negeri 2017. Sementara Gubernur NTB diwakili Drs. HL. Gita Ariadi MSi, Kepala DPMPTSP NTB.

AYA/Hms

ASN juga  tegaskan stop pungli  dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubenur NTB, H. Muh. Amin, SH, MSi  minta seluruh jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan pembenahan sektor pelayanan publik.

Diaharapkan jajaran birokrasi memanfaatkan teknologi informasi, sehingga lebih cepat, akurat, transparan serta efektif dan  efisien, guna memangkas alur pelayanan yang berbelit-belit.

Juga ditegaskannya agar ASN menghentikan praktik pungli dan segala bentuk penyalagunaan wewenang dan KKN (Korupsi, Kolusi dan nepotisme)

Wagub  menyampaikan itu saat membuka Rapat Desk dan Peresmian Sekretariat Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik di ruang anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (6/11) di Mataram.

“Masyarakat kita hingga saat ini masih seringkali menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.

Ditegaskannya,  pelayanan publik bukan saja sulit dan  membutuhkan waktu lama serta boros biaya, tetapi juga masih adanya praktek-praktek pungutan liar (pungli) serta KKN.

Pengaduan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran, baik secara langsung kepada atasan unit kerja pemberi layanan maupun media massa, SMS center, medsos serta lembaga negara seperti Ombudsman, kepolisian dan kejaksaan.

“Padahal salah satu misi pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi NTB adalah terwujudnya aparatur birokrasi yang bersih dan melayani,” katanya..

Guna meningkatkan kinerja dan citra birokrasi tersebut, ASN harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ada. Diharapkan dengan perbaikan sistem dan modernisasi pelayanan ini, akan mampu menjawab harapan pelayanan yang sedehana, mudah dan murah, tapi tetap sesuai koridor dan kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan sama, Kepala Biro Organisasi, H. Yusron Hadi melaporkan, Biro Organisasi membuat pembentukan desk terpadu kendali penyelenggaraan pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Banyaknya hal berkenaan dengan informasi pelayanan publik yang belum diketahui masyarakat. Seperti menginisiasi Biro Organisasi dalam menginformasikan seluruh pelayanan publik Pemerintah Provinsi NTB.

“Aduan pelayanan publik serta menilai tingkat kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik yang kesemuanya dilaksanakan  melalui aplikasi handphone. Rencananya akan diluncurkan pada saat HUT NTB tanggal 17 Desember 2017 ini,” paparnya.

AYA/Hms

Lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB mengikuti kegiatan MTQ ke 27

MATARAM.lombokjournal.com — Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-27 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi ditutup Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin, SH, MSi, di halaman Kantor Bupati  Bima, Desa Penapali Kecamatan Woha, Rabu (01/11).

Kegiatan selama kurang lebih seminggu tersebut berlangsung sukses, dan mendapat banyak apresiasi.

Kabupaten Lombok Barat keluar sebagai Juara Umum pada MTQ-27 ini. Lombok Barat berhasil mengoleksi 70 medali dari seluruh cabang lomba yang ada.

Disusul Kabupaten Lombok Tengah sebagai Juara Dua dengan meraih 64 medali dan Kota Bima berada di uratan tiga dengan menggondol 63 medali.

Penetapan juara tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Hakam tentang juara lomba yang dibacakan Ketua Dewan Hakam, Drs. H. Ramli Ahmad, M. Ap. dan Sekretaris DR. H.M. Zaidi Abdad.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.,M.Si. memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan MTQ di Kabupaten Bima tersebut. Kesuksesan ini menurut Wagub merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah,  panitia penyelenggara dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang telah berupaya sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, salah satu indikator kesuksesan MTQ 27 ini adalah terpilihnya qori’ qori’ah, hafizd hafizdah, mufasir dan mufasiroh terbaik yang akan menjadi duta pada MTQ TK. Nasional tahun 2018 mendatang, yang rencananya berlangsung di Propinsi Sumatra Utara.

Wagub berpesan kepada seluruh pemenang lomba untuk senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan.

“Jadilah duta daerah yang mampu berprestasi pada even yang lebih yang lebih tinggi demi harumnya nama baik daerah tercinta Nusa Tenggara Barat,” ungkap Wagub di hadapan ribuan masyarakat yang hadir.

Dikatakan Wagub, suatu kebanggaan bila duta-duta tersebut mampu mencapai perestasi gemilang di ajang MTQ Tingkat Nasional mendatang.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan rasa bangga dan haru setelah Pemerintah Provinsi memberikan kepercayaan daerahnya menjadi tuan rumah MTQ ke-27 tingkat Provinsi NTB tahun 2017.

“Kami seluruh jajaran pemerintah serta masyarakat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi NTB ke-27 kepada kami,” ungkapnya.

MTQ kali ini merupakan yang pertama dihelat di Kecamatan Woha, setelah daerah ini dimekarkan dengan Kota Bima. Ini dianggap sejarah baru bagi masyarakat setempat.

Bupati Bima melaporkan, lebih 500 orang peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB yang mengikuti kegiatan tersebut. Selama berlangsung MTQ ini ribuan masyarakat dari berbagai pelosok desa menyaksikan lomba tersebut.

“Dukungan masyarakat kami sangat luar biasa,” Imbuhnya.

Wagub memberikan hadiah kepada para pemenang lomaba. Tidak lupa Wagub secara khusus memberikan bonus uang saku sejumlah 10 juta kepada peserta favorit hafizdah termuda, 7 tahun dengan jumlah hafalan 20 juz, atas nama Halwa Dhiyaun Najihan dari Kabupaten Dompu.

Hadir pula dalam penutupan tersebut, anggota DPRI DAPIL NTB, Wakil Bupati Bima, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Kab. Bima, Kepala SKPD Lingkup Prop. NTB, FKPD NTB , FKPD Kaupaten Bima, para alim ulama dan sejumlah pejabat teras lingkup Pemerintah Kabupaten Bima

AYA/Hms

Sebaran suara Suhaili dari jamaah Yatofa merata di tiap kabupaten, sedang figur Amin yang dikenal pemersatu berbagai etnik merupakan magnet bagi dukungan warga Pulau Sumbawa

MATARAM.lombokjournal.com – Daya jual ketokohan serta popularitas pasangan Suhaili FT –  Muhammad Amin dinilai memperbesar kans tokoh tersebut untuk menang dalam  Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018.

Prediksi itu disampaikan pegiat sosial dan politik Syamsul Hadi, yang menilai kedua tokoh tersebut sukses memimpin daerah.

Syamsul Hadi

Menurut Syamsul hadi, figur Suhaili sukses memimpin daerah yang berjuluk Tatas Tuhu Trasna selama dua periode. “Itu menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin jempolan, selain itu basis massa kuat dari Yatofa juga menjadi modal kuat Suhaili,” kata Syamsul di Mataram, Rabu (01/11).

Syamsul mengatakan, jika melihat peta politik sebaran suara Suhaili merata di tiap kabupaten/kota di NTB. Khusus untuk jamaah Yatofa, tidak hanya terpusat di Lombok Tengah, namun secara kuantitas tersebar di Lombok Timur.

Massa Yatofa yang berdomisili di Lotim di yakini Syamsul akan memberikan suara penuh ke Suhaili.

“Jadi penyebaran jamaah Yatofa ini tidak hanya di Loteng, di Lotim sendiri jamaah Yatofa sangat banyak. Ini bukti, geopolitik Suhaili memperlihatkan kekuatan massa Suhaili.” bebernya.

Sementara untuk ketokohan Muhammad Amin sendiri, Syamsul mengatakan tidak ada yang perlu di ragukan dari sosok yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB ini.

Selain merupakan politisi senior, Sosok Amin merupakan figur yang mampu mempersatukan berbagai suku. Tokoh yang santun dan kalem ini sebut Syamsul merupakan magnet bagi warga Pulau Sumbawa untuk memberikan dukungan.

Perjalanan panjang di dunia politik dan menjabat sejumlah posisi strategis menunjukan ketokohan Amin patut di perhitungkan dalam pertarungan.

Amin bisa dibilang salah satu tokoh sentral di Tana Samawa, sejumlah posisi penting pernah di duduki, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sampai menjabat Wakil Gubernur.

“Faktta itu mengindikasikan daya jual Amin sangat mumpuni,” tegasnya.

Syamsul pun meyakini pertarungan pada Pilgub NTB 2018 nanti akan memberikan kemenangan kepada paket Suhaili-Amin.

AYA

Saat ini dibutuhkan pemuda yang jujur, pemuda yang lebih berani dan pemuda harus lebih Spontan

MATARAM.lombokjournal.com —  Garda Nasdem NTB mengadakan diskusi dengan kalangan tokoh masyarakat dan Tokoh Pemuda NTB. Kegiatan itu untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh hari Sabtu, 28 Okotober.

Agenda tahunan inni dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari Ketua Garda Pemuda Nasdem selaku tuan rumah,DPD Pemuda Muhamidiyah NTB, perwakilan dari Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) NTB.

Ketua Garda Pemuda Nasdem, Lalu Patahilah Prawiranegara menyatakan, tujuan diskusi ini tidak lain untuk mempertegas, pemuda itu masih bisa berkontribusi positif dan mandiri.

Di era milenia ini diharapkan pemuda menjadi pribadi yang mandiri, terlebih bagi pemuda yang saat ini tidak seperti jaman disaat sumpah pemuda dulu.

Pemuda saat ini harus bisa lebih produktif , seperti yang ia sampaikan pemuda itu terdiri dari tiga yaitu pemuda yang jujur, pemuda yang lebih berani dan pemuda harus lebih Spontan .

“Pemuda itu jangan takut untuk beropini dan berpendapat , Harus berani dan spontan , jangan mudah terprovokasi terlebih menjelang Pemilihan Kepala daerah,” cetusnya.

AYA

NTB memperoleh nilai SAKIP B dari yang sebelumnya selalu CC.

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh. Amin SH. M.Si menegaskan, dalam upaya  meningkatkan kinerja menuju terwujudnya good and clean government, maka Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai  perbaikan akuntabilitas kinerja instansinya.

Sejak tahun 2016 lalu, telah dilakukan perbaikan yang menyangkut keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembangunan daerah, serta capaian indikator kinerja pembangunan.

Ikhtiar itu, kata Wagub, berhasil mengantarkan NTB memperoleh nilai SAKIP B dari yang sebelumnya selalu CC.

“Semoga tahun ini dapat meraih nilai yang lebih baik lagi, dari tahun sebelumnya ya,” harapnya.

Wagub  menyambut baik upaya Kemenpan RB mengawal pembenahan reformasi birokrasi. Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menpan Tahun 2015,  tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sakip,  mewajibkan  instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan, pelaporan dan evaluasi,.

Hal itu merupkan wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang dijalankan, untuk kemudian diinformasikan kepada publik.

Hal itu disampaikan Wagub saat menerima tim dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang mengadakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip/LKJP) Reformasi Birokrasi dan zona Integritas Tahun 2017,  di gedung Graha Bhakti kantor Gubernur NTB, Senin ( 23/10) .

Ia berharap, melalui penerapan e-SAKIP untuk pertama kalinya pada tahun 2017 di seluruh perangkat daerah Provinsi NTB, diharapkan dapat menjamin sinergitas keselarasan dan konsistensi kinerja instansi pemerintah.

Wagub hadir didampingi Ketua TAPD, H. Rosyadi H Sayuti.

Lebih lanjut, Wagub menyebut, keseriusan kab/kota yang juga turut menerapkan e sakip, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah secara bersama menghadirkan kinerja instansi yang akuntabel.

Dalam Kesempatan sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 2 Kementerian PAN-RB, Dra Nadimah MBA mewakili anggota tim yang lain, menyebut tujuan timnya melakukan evaluasi bukan untuk mengaudit.

Maksudnya hanya “memotret” tentang kemajuan, progres penerimaan kebijakaan baik yang terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, kinerja instansi dan zona integritas.

“Kehadiran kami Ini menunjukkan  mungkin lebih tepat dikatakan sebagai evaluator bukan auditor,” ujarnya.

Dengan posisi sebagai evaluator maka ada unsur pembinaan, untuk bisa melihat kekurangan, selanjutnya melakukan pendampingan untuk perbaikan yang lebih baik dalam implementasi kedepan.

Dra. Nadimah juga mengungkap, sebagai salah satu pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan Sakip, Provinsi NTB pada tahun 2016 lalu berhasil menunjukkan prestasi yang menggembirakan.

Dengan total 60,64, NTB dapat meraih nilai B, disusul kota mataram dengan total  58,88 pada nilai CC dan Kabupaten Lombok Barat 50,83 nilai CC. Namun keberhasilan ini tentu harus terus ditingkatkan,demi mendukung tercapainya sasaran reformasi birokrasi, yakni mewujudkan pemerntahan yang akuntabel, efektif dan efisien, yang memberikan pelayanan publik yang baik, dan  bersih.

Sebelumnya, Kepala Biro Organisasi H. Yusron Hadi menyampaikan, kegiatan evaluasi akan berlangsung dua hari, yakni , tanggal 23-24 oktober 2017. Dijadwalkan, hari pertama ini akan berlangsung  evaluasi Sakip dan reformasi birokrasi di seluruh OPD lingkup pemprov NTB, dan hari kedua untuk evaluasi zona integritas dengab dua sampel, di RSUD Provinsi dan RSJ Mutiara Sukma.

Yusron melaporkan berbagai upaya dan terobosan dilakukan guna meningkatkan kualitas sakip/lakip di Provinsi NTB, diantaranya melalui penerapan ENTEBEPLAN, yang didalamnya memuat e-RPJMD, e-RKPD, e-KUA/PPAS. Hal ini, untuk memastikan bahwa dalam tataran perencanaan, telah diupayakan keselarasan dan konsistensi kebijakan antar dokumen dan perencanaan.

AYA

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menegaskan, Al-Azhar merupakan institusi besar yang melahirkan orang-orang dengan pemikiran besar.

MATARAM.lombokjournal.com — Jokowi menegaskan itu saat menutup Konferensi Internasional Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar dan Multaqa Nasional  IV Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, di Islamic Center NTB, Kamis (19/10).

Penutupan tersebut ditandai pemukulan Bedug oleh Presiden didampingi Wakil Ketua WOAG yang juga Mantan Menteri Waqaf Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abdul Fadhiel El-Qoushi, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi selaku Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) cabang Indonesia,  Mustasyar, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA dan menteri agama RI, Lukman Hakim Saifudin.

Para ulama dari berbagai negara dan ribuan santri ikut menyaksikan. Hadir juga sejumlah menteri mendampingi kunjungan Presiden di Bumi Seribu Masjid ini.  Presiden  tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 Wita.

“Dengan pemikiran besar itu, menurut Jokowi, alumni-alumni Al-Azhar dapat membangun pemahaman masyarakat tentang moderasi dan toleransi. Karena moderasi dan toleransi merupakan hal penting bagi sebuah bangsa dengan masyarakat yang penuh keberagaman, baik agama, suku maupun bahasa,” kata Jokowi.

Presiden kelahiran Solo, Jawa tengah itu, juga sempat mengisahkan pertemuan-pertemuannya dengan Presiden, Perdana Menteri, atau Kepala Pemerintahan serta tokoh-tokoh dunia pada konferensi dan berbagai summit.

Hal  utama yang diceritakannya, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal kedua yang  disampaikan Presiden Jokowi kepada kepala-kepala negara di dunia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 250 juta jiwa, 17 ribu pulau, dan lebih 1.100 bahasa.

Indonesia yang besar ini menurutnya, tidak banyak diketahui oleh tokoh-tokoh dunia. “Banyak yang terkaget-kaget saya ceritakan ini,” ungkap Jokowi di hadapan sekitar seribu masyarakat dan peserta konferensi yang hadir.

Negara yang besar ini lanjut Jokowi, dengan kamajemukan masyarakatnya seperti perbedaan agama, suku dan bahasa merupakan karunia Allah SWT yang harus disyukuri. Sehingga perlu dirawat dengan sungguh-sungguh dan dikelola dengan baik serta penuh kehati-hatian.

“Ada pesan beliau yang masih saya ingat, kalau ada gesekan kecil segera selesaikan,” ungkap Jokowi ketika menceritakan pesan Presiden Afganistan kepadanya saat bertemu dalam sebuah konferensi.

Karenanya, Jokowi mendukung tema yang diusung dalam konferensi tersebut, yaitu Moderasi Islam: Dimensi dan Orientasi. Terlebih menurut Jokowi, bagaimana membangun dakwah yang merangkul semua, terutama anak-anak muda dengan metode-metode efektif seperti media sosial.

Di era milenia saat ini dakwah di media sosial dapat dikatakan efektif untuk merangkul anak muda. Dengan demikian, moderasi dan toleransi dapat dipahami dan diterima oleh para generasi muda.

“Kewajiban kita bersama ke depan adalah  membangun dakwah-dakwah untuk generasi milenia, agar moderasi Islam dan tolerasi dipahami betul oleh anak-anak muda kita,” kata presiden.

Karena itu, Jokowi mengajak semua untuk membangun ukhawah islamiah, ukhawa wataniah, ukhawa basyariah kita. Karena inilah yang dibutuhkan negara ini dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan Negara-negara lain.

Presiden menutup konferensi dengan harapan hasil-hasil konferensi yang ada dapat bermanfaat untuk membangun moderasi dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

AYA/Hms

—

Didampingi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, Presiden Jokowi memukul gendang beleq tandai penutupan konferensi alumni Al-Azhar

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebagai salah satu Negara Muslim Terbesar di dunia, Indonesia memiiki berbagai jenis keberagaman masyarakat. Sebagian besar merupakan pemeluk Islam, namun di dalamnya juga terdapat dan hidup masyarakat dengan latar agama, suku, bahasa dan budaya berbeda

“Karena itulah, untuk bisa tetap menjaga kerukunan, persaudaraan dan persatuan, maka  toleransi dan saling menghargai merupakan kata kunci yang harus senantiasa dijaga,” kata Presiden Jokowi saat menutup acara konferensi internasional alumni Al-Azhar Indonesia di Islamic Center Mataram, Kamis (19/10)

Ia mengatakan, sebagai institusi pendidikan besar dengan alumni yang memiliki pemikiran besar, dirinya memiliki harapan besar, alumni Al-Azhar bisa terus menularkan ajaran Islam yang moderat, dengan penuh kedamaian dan kesejukan

“Saya berharap Alumni Al-Azhar bisa menularkan ajaran yang penuh kedamaian dimana-mana” tegasnya

Ia menyatakan, dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, betapa toleransi menjadi sangat penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itulah kenapa kemudian kenapa ia hadir di acara konferensi internasional, supaya itu bisa ditularkan di tengah masyarakat

“Kenapa saya hadir disini, karena saya sadar betapa toleransi ini sangatpenting,” tegas presiden.

Dengan keberagaman bangsa Indonesia dalam banyak sisi tersebut, harus bisa tetap dirawat.Sebab kalau tidak akan berpotensi menimbulkan perpecahan dan persatuan. “Itulah, kenapa setiap ada gesekan sekecil apa pun di tengah masyarakat, harus segera diselesaikan,”  kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menambahkan, ke depan dunia global terus berubah.  Sekarang dengan adanya medsos, semuanya sangat dimudahkan, informasi dan dakwah begitu banyak bertebaran, tapi harus hati – hati, kalau tidak di saring bisa mempengaruhi karakter dan perilaku bangsa kita, persatuan serta prilaku anak didik kita.

Penutupan konferensi internasional alumni Al-Azhar Indonesia ditandai pemukulan bedug, yang di dampingi  Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan para tokoh agama lulusan Al- Azhar.

AYA