Kader Partai Golkar yang tak dukung pasangan Suhaili Amin akan kena sangsi sesuai aturan partai

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Keluarga besar Partai Golkar diminta mengamankan, memperjuangkan dan memastikan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTB Periode 2018-2023, TGH Suhaili FT (Ketua DPD Partai Golkar NTB yang juga menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah) dan H Muhammad Amin SH M Si, menang pada Pemilukada Provinsi NTB 2018.

Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meminta kepada seluruh saat acara deklarasi pasangan Suhaili-Amin di Lapangan Muhajirin Praya Lombok Tengah, Kamis (7/12).

Idrus menegaskan, keputusan itu sudah final. Keputusan yang diambil oleh Partai Golkar adalah keputusan institusional kelembagaan, bukan keputusan individual.

“Ini menyangkut adanya isu yang berkembang, ketika ada pergantian kepemimpinan di DPP Partai Golkar.  Tapi keputusan pencalonan ini adalah keputusan kelembagaan, maka ini tidak akan berubah meskipun kepemimpinan itu berubah,” tegas Idrus Marham dalam orasi politiknya.

Idrus Marham menginstruksikan seluruh keluarga besar Partai Golkar, khususnya masyarakat NTB, dapat melaksanakan keputusan tersebut.

“Apabila ada di antara saudara-saudara yang tidak melaksanakan keputusan itu, maka tentu yang berbicara adalah Peraturan Organisasi tentang Disiplin Partai Golkar,” tegasnya.

Ditekankannya, berpartai itu adalah panggilan cita-cita dan ideologi, sehingga dirinya berharap ketika kader Golkar berpartai maka secara otomatis ada kewajban untuk berjuang bersama partai.

“Oleh karena itu bagi seluruh keluarga besar Partai Golkar hanya ada satu kata yakni Amankan dan perjuangkan kebijakan DPP Partai Golkar ini,” tekannya.

DPP Partai Golkar menetapkan pasangan Suhaili-Amin, menurut Idrus, karena DPP Partai Golkar mendengar aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat NTB, melalui lembaga-lembaga survey yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

“Meskipun pasangan ini baru saja berpasangan. Akan tetapi respon masyarakat NTB sangat luar biasa. Partai Golkar berprinsip suara rakyat adalah suara Golkar, maka Partai Golkar merespon aspirasi masyarakat NTB tersebut menetapkan pasangan Suhaili-Amin,” katanya.

Selain itu, penetapan pasangan Suhaili-Amin itu karena kiprah kepemimpinan Suhaili FT sebagai Bupati Loteng sangat cemerlang. Hal itu ditandai dengan kepercayaan masyarakat Loteng kepada Suhaili sehingga bisa terpilih kembali menjadi Bupati Loteng untuk periode kedua.

Begitu juga dengan sosok Amin, sebagai seorang Wagub juga punya prestasi cemerlang.

Idrus memuji kinerja kepemimpinan Suhaili, selama dua periode memimpin Lombok Tengah. Selain pmbangunan infrastruktur Loteng yang baik, masalah pendidikan, masalah tata kelola pemerintahan yang cemerlang, indikasinya lima (5) kali mendapatkan penilaian WTP.

Prestasi yang paling penting lagi yakni tata ruang Loteng mendapatkan predikat nomor satu tingkat Nasional. Adanya KEK Mandalika merupakan prestasi besar Suhaili, tanpa campur tangan Suhaili tidak mungkin bisa dilaksanakan.

“Prestasi-prestasi ini harus kita syukuri dengan cara berikhtiar jadikan Suhaili pemimpin di NTB agar prestasi-prestasinya juga dapat dinikmati oleh masyarakat NTB,” ajaknya.

AYA

Pelibatan kampus sangat tepat untuk memberi masukan akademik bagi pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Nasdem kembali menyambangi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Selasa (5/11).

Kedatangan Fraksi Partai Nasdem kali ini dalam rangkaian program rutin fraksi yaitu Goes To Campus yang mengangkat tema “UU Ormas, Menjaga Persatuan, Mencegah Perpecahan”.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Masdem Zulfan Lindan, Dekan Fakultas Hukum Prof. H. Lalu Husni, Direktur Mi6 Bambamg Mei Finarwanto, serta puluhan peserta dari berbagai unsur, dan media massa.

Prof. H. Lalu Husni, SH., M.Hum., mengapresiasi kegiatan yang melibatkan kampus tersebut. Menurutnya, pelibatan kampus sangat tepat untuk memberi masukan akademik bagi pemerintah.

“Tema ini sangat penting bagi kita semua. Dalam konstitusi kita dijamin untuk berkumpul, dan berserikat. Salah satu wujudnya ialah munculnya ormas yang didirikan dengan berbagai tujuan dan kepentingan,” katanya.

Namun sesuai dengan UU Ormas, dalam menyampaikan pendapat di depan umum harus diatur sesuai dengan koridor demi terwujudnya kemajuan berbangsa dan bernegar, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adul dan makmur.

Selain itu tentu untuk mendekatkan fraksi dengan kelompok masayarakat yang turut memberikan perhatian bersama

Dr. Kaharudin mengatakan, tema ini menarik dalam kondisi kekinian. Dulu jaman orde baru, ormas hampir tidak berkutik dengan kungkungan pemerintah.

Ketika reformasi ormas bebas berekspresi. Tapi kemudian muncul perkembangan baru yaitu PP No2 tahun 2017

Dalam UUD 45 di samping mengatur soal kebebasan itu, diatur juga mengenai pembatasannya. Artinya, kebebasan ormas itu bebas, tapi dibatasu oleh UU

Karena itu, Perppu yang telah disahkan menjadi UU. Banyak yang menolak, banyak pula yang menerima. Pasca jadi UU, ada juga judicial review.

Pro kontranya ialah, yang kontra UU ini mengarah pada otoritar dan refleksi kemunduran demokrasi. Perppu dianggap sebagai upaya merawat pluralisme dan kulturalisme.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi Nasdem Zulfan Lindan, menyebut keberadaan UU Ormas ini untuk menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Tidak ada niat pemerintah selain melindungi negara dan perpecahan

Pemahaman keagamaan yang mainstream dan mayoritas dianut di Indonesia benar-benar Islam yang rahmat lil alamin. Tidak mungkin melahirkan terorisme

Saat ini ada 340 ribu ormas di seluruh Indonesia. Banyak sekali Ormas ini. Sari jumlah itu, puluhan di antaranya terdaftar di Kemenlu.

Dikatakan Zulfan, keberadaan UU Ormas tujuannya salah satu adalah untuk memperluas definisi yang kita sebut dengan paham-paham anti pancasila.

Selain itu Pancasila dengan islam sifatnya paralel dan tidak bertentangan. Pancasila bukan islam, begitupun Islam bukan Pancasila. Tapi keduanya berjalan beriringan.( *)

AYA

Mendapat amanat pimpin Partai Demokrat di KLU, Najmu janji tidak saling meniadakan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Setelah sempat batal dikukuhkan karna terkendala teknis, H. Najmul Akhyar akhirnya dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lombok Utara, masa bakti 2017-2022, Sabtu (1/12).

Usai melantik Najmul, Ketua DPD Demokrat NTB, Mahali Fikri mengatakan, Demokrat punya potensi besar untuk berjaya di KLU. Tidak hanya dari jumlah kursi DPRD, Tapi juga dari prolehan suara.

“Disini Demokrat masih kalah dalam jumlah suara,” kata Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Mahali Fikri dalam sambutannya, seusai melantik orang nomor satu di KLU itu.

Dalam pelantikan yang digelar di lapangan umum Tioq Tata Tunaq, Tanjung itu, Mahali juga mengingatkan seluruh kader Demokrat agar tidak hanya bangga menggunakan jaket biru Demokrat, tapi juga memberikan solusi persoalan sosial.

“Kepada semua wakil rakyat Dari Demokrat, jangan sakiti hati rakyat. Berikan solusi dan yang pasti buat rakyat senang,” sambungnya.

“Kader Demokrat bisa menduduki jabatan gubernur, hingga bupati. Tidak ada yang tidak mungkin, bila semua kita mau bersungguh-sungguh. Ini bukan janji, tapi kita sudah memberikan bukti,” katanya lagi.

Ketua DPC Demokrat terpilih, Najmul Akhayar mengatakan, Partai Demokrat dibangun atas dasar kebersamaan.

“Saya diamanatkan untuk memimpin Demokrat, insyaallah tidak untuk saling meniadakan. Semua proses di hari ini adalah proses dari sebelumnya.” kata Najmul.

Ditambahkannya, Lombok Utara akan maju dengan kekuatan semua pihak (super tim), bukan dengan satu orang saja (super man).

Pengurus DPD lainnya yang Hj. Siti Rohmi Djalilah, yang dipercaya Demokrat maju dalam Pilgub 2018 mendatang, mengatakan Demokrat harus bekerja dalam tim. Ia optimis Demokrat di Lombok Utara, akan berlaku Seperti matarahi yang terang bersama seluruh partai lain berbuat untuk kemajuan KLU.

“Setiap kader Demokrat inshaAllah akan amanah jika diberikan kesempatan memimpin baik itu di eksekutif atau legislatif,” katanya.

Dikatakannya, partai Demokrat memiliki rencana panjang untuk daerah.

“Satu konci untuk kita terus melangkah dan menunjukan grafik yang terus meningkat, adalah membangun dalam kebersamaan,” paparnya.

Walaupun ikut berpolitik, katanya lagi, harus tetap berpegang teguh pada jalan yang diridhoi Allah SWT.

“Sebentar lagi ada kontestasi yang mengharuskan kita bersaing dengan partai-partai lain, dan kita siap untuk melakukan yang terbaik untuk Demokrat,” tutupnya.

Terpilih mendampingi H.Najmul Akhyar, di posisi Sekretaris, H. Burhan M Nur, dan Abdul Kadir Jailani di posisi Bendahara.

DNU

Masyarakat menginginkan figur pemimpin daerah yang bisa melakukan perubahan elementer untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil .

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  DPW Parsindo NTB siap berjuang bersama Sukiman-Rumaksi (SukMa) dalam Pilkada Lombok Timur. Paket SukMa diyakini bisa memenangkan pilkada lombok Timur karena mewakili figur dari utara dan selatan.

Selain itu komitmen SukMa untuk memajukan Lombok Timur dinilai lebih realistis, karena menitikberatkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah lombok timur, khususnya memperkuat perekonomian di wilayah pedesaan.

Demikian diungkapkan Ketua DPW Parsindo NTB, Bung Syamsuddin melalui siaran pers yang disampaikan ke Media, Rabu, (29/11).

Syamsuddin mengatakan, ikhtiar Parsindo berjuang bersama untuk memenangkan SukMa dalam Pilkada Lombok Timur 2018, dilatarbelakangi oleh situasi politik hari ini. Masyarakat menginginkan figur pemimpin daerah yang bisa melakukan perubahan elementer untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil .

Terkait sinyalemen politik transaksional dalam konstestasi Pilkada, Syamsudin menegaskan, jika memenangkan Pilkada Lombok Timur dinilai mampu menghindar dari jebakan politik transaksional. Alasannya, SukMa sejak awal menekankan pada keswadayaan dan silaturahmi door to door mengunjungi konstituennya.

“Kalaupun SukMa menggelar pertemuan itupun ada partisipasi warga desa yang menginginkan dengan cara bergotong royong,” lanjut Bung Syam, panggilan akrab Ketua Parsindo NTB sembari mengatakan sebagian besar Alat Peraga Kampanye dari donasi warga yang bersimpati.

Lebih jauh Bung syam menjelaskan Parsindo tidak ingin menambah beban bagi SukMa dengan melakukan politik transaksional.

“Sebagai Partai pendukung, Parsindo NTB tetap bergerak dibasis untuk menyakinkan rakyat agar memenangkan SukMa dengan cara yang fair dan terhormat,” ungkapnya .

Ketua Parsindo NTB ini juga menyadari pasti ada beaya yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi dengan masyarakat sampai Pilkada ini digelar .

“Hal itu tidak akan memberatkan SukMa karena selama ini polanya saling berbagi beban dan kewajiban yang serba transparan setiap ada kegiatan bersama konstituen,” tambahnya.

Menurut Syamsudin, kesulitan utama mendapatkan pemimpin yg baik karena ada istilah Return of Invesment atau mengembalikan investasi.

“Tapi Parsindo yakin bahwa paket SukMa tetap berhikmat untuk kepentingan masyarakat Lotim jika terpilih dalam Pilkada Lombok Timur 2018,” sambungnya .

Sementara itu, Selasa kemarin rombongan DPW Parsindo NTB dipimpin  Syamsudin melakukan bakti sosial ke Desa Penendem Lombok Timur yang tertimpa korban banjir beberapa waktu lalu.

Parsindo NTB memberikan sumbangan aneka makanan dan pakaian layak pakai untuk warga yang terkena banjir. “Ini wujud kepedulian dan empati Parsindo untuk sesama,” kata syamsudin .

Sebagaimana diketahui Parsindo dalam Pilpres 2019 mencalonkan Tommi Soeharto sebagai Capres, karena Tommi Soeharto dianggap mampu mengembalikan era kejayaan jaman Orde Baru saat dipimpin Soeharto.

“Era Pak Harto harga sembako murah karena negara memberikan subsidi pangan dan papan buat rakyat ,” pungkasnya.

AYA (*)

Bile is a material ottomax plus created by the liver and also saved in the gallbladder.

Bupati Najmul Ahyar tak memihak, pihak yang merasa dirugikan disilahkan menggugat

LOMBOK UTARA. lombokjurnal.com — Setelah sempat menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Kepastian polemik Pilkades Sokong akhirnya terjawab sudah.  Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memutuskan memggelar Pilkades ulang .

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/253/KLU/2017 yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pilkades Sokong.  Dalam surat ter tanggal 24 November 2017 itu, setidaknya terdapat 3 poin keputusan Bupati.

Di antaranya memerintahkan Pantia Pilkades Sokong untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan meminta panitia mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sokong Nomor : 04/Panitiapilkades/SKG/2017 tanggal 24 Aguatus 2017 Tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa Sokong.

Bupati KLU, H.Najmul Akhyar menegaskan, pemerintah dalam mengambil keputusan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan dan tidak ingin terkesan berpihak ke salah satu pihak.

“Pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan ini. Tentu kami tidak ingin dianggap memihak. Terhadap ada pihak yang merasa dirugikan, kita persilahkan untuk menggugat pemerintah,” paparnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pilkades Sokong, Made Kariasa membenarkan dirinya telah menerima SK Bupati tersebut.

“Ya saya sudah terima suratnya hari ini,” cetusnya.

DNU

Para wakil rakyat berharap, Bupati bisa mendengarkan langsung kritikan atau masukan yang diberikan semua Fraksi.

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Dua Fraksi DPRD KLU memilih walk out saat rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2018, di gedung sidang DPRD, Kamis (23/11).

Keputusan itu diambil Fraksi Persatuan Keadilan Nasional (PKN) dan Hanura lantaran ketidakhadiran Bupati Najmul Ahkyar. dalam rapat tersebut. Padahal Fraksi PKN diketahui merupakan Fraksi pendukung pemerintah.

“Kami mengundang Bupati, bukan Sekda. Karena ini rapat penting, jadi bupati harus memberikan prioritas untuk hadir,” tukas anggota Fraksi PKN Zarkasi, saat keluar meninggalkan ruang sidang.

Dalam rapat ini, lanjut Zarkasi, bupati seharusnya bisa mendengarkan langsung kritikan, atau masukan yang diberikan oleh semua Fraksi.

“Memang tidak harus Bupati yang hadir, tapi karena dalam penyampaian RAPBD kemarin terdapat persoalan. Maka alangkah baiknya bupati hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi usul saran Fraksi,” katanya lagi.

Meski dua fraksi memilih Walk Out di tengah jalannya sidang, namun rapat tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi lainnya.

DNU

Pendapatan yang semula diasumsikan Rp1.093 triliun, terjadi penurunan menjadi Rp959,4 miliar

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com  — Berubahnya jumlah anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018,  membuat sejumlah anggota DPRD KLU meradang.

Pasalnya, RAPBD yang disampaikan pemerintah daerah tidak sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati, beberapa waktu lalu.

“RAPBD yang disampaikan Bupati tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepekati bersama dalam KUA-PPAS, percuma dong kita bahas lama-lama, kalo akhirnya tidak mengacu pada KUA. Padahal acuannnya jelas adalah KUA PPAS itu sendiri,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian RAPBD 2018 oleh Kepala Daerah di ruang sidang DPRD, Rabu (22/11).

Dalam KUA, lanjut politisi Hanura ini, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp.1.093 triliun, namun faktanya sekarang terjadi penurunan sekitar Rp.1.33, 85 Miliar lebih.

“Terjadi perubahan angka dari Rp. 1.093 triliun turun menjadi Rp. 959,4 miliar,” katanya lagi.

Ardianto menambahkan,  jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada porsi anggaran dan RKA di setiap SKPD.  Karena dengan begitu SKPD harus menyusun ulang RKA yang sudah ada.

“Ini akan molor lagi. Harusnya saat ini kita tinggal singkronkan angka saja, apakah angkanya sama atau tidak, tapi kalau begini kan semuanya berubah. Dan kita tidak tahu di pos-pos mana saja yang mengalami perubahan,” tutupnya.

Sementara Bupati Lombok Utara, Najmuk Akhyar. Dalam penyampaiannya mengatakan penyusunan RAPBD 2018 tetap mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

“RAPBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan ketentuan undang-undang, transparan dan partisipatif,” katanya dalam sidang paripurna yang berlangsung sekitar pukul 14 : 00 Wita.

DNU

KLU hingga saat ini belum memiliki Perbup yang mengatur tentang alokasi dana operasional Desa Persiapan

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com — Belasan orang perwakilan dari 10 desa persiapan di Lombok Utara mendatangi kantor Bupati setempat. Selasa (21/11)

“Hingga saat ini dasa persiapan tidak mendapat alokasi dana operasional dari desa induk,” kata staf desa persiapan Samaguna. Fahrudin, dalam hearing yang berlangsung di aula Bupati itu.

Fahrudin menambahkan, dalam ketentuan Permendagri No.1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, menerangkan bahwa desa induk harus mengalokasikan sebesar 30 persen anggaran APBDes untuk desa yang dinaunginya atau desa persiapan.

“Hampir semua desa induk tidak mengalokasikan Anggaran operasional untuk desa yang dinaunginya. Padahal awal tahun ini Pemerintah Provinsi sudah mengeluarkan nomor Kode Register untuk semua desa persiapan,” katanya lagi.

Terhadap kondisi tersebut, Fahrudin menilai akan dapat berdampak pada pelayanan masyarakat yang tidak maksimal.

Sekda KLU. H. Suardi, mengakui jika KLU hingga saat ini belum memiliki Perbup yang mengatur tentang alokasi dana operasional tersebut. Meski begitu pihaknya berjanji tahun 2018 mendatang Perbup tersebut sudah ada.

“Kita berharap alokasi dana tersebut bisa dimasukkan dalam APBDes 2018 mendatang. Terkait aturannya tentu akan kita buatkan Perbup dulu,” paparnya.

DNU

Kades terpilih tak punya izasah, surat keterangan pengganti keabsahannya masih diragukan

KLU.lombokjournal.com — Polemik Pilkades Sokong masih terus bergulir. Setelah Kades terpilih ditetapkan sebagai tersangka, kini Pemerintah Daerah Lombok Utara menunggu hasil kajian para pakar hukum terkait legal hukum kasus tersebut.

“Saat ini kita masih menunggu hasil kajian para pakar hukum Unram yang dilibatkan Pemda KLU dalam kasus ini,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, saat hearing bersama puluhan masa dari Desa Sokong di ruang sidang DPRD KLU, Senin (20/11)

Tokoh masyarakat Sokong, Fajar Marta, menyebut proses tahapan Pilkades Sokong cacat hukum. Pasalnya, kades terpilih diduga memberikan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Pengganti Izajah.

“Ini janggal. Kades terpilih jelas-jelas tidak memiliki izajah dan hanya menggunakan surat keterangan pengganti yang keabsahannya juga masih diragukan, tapi tetap diloloskan oleh panitia,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto. menegaskan pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Tentu dengan mendegarkan pandangan hukum pihak pemerintah dalam hal ini pakar yang mereka libatkan.

“Kami siap fasilitasi penyelesaiannya. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa. Kan dalam 4 hari ke depan hasilnya sudah bisa diketahui publik,” tandasnya.

Dnu

Panglima TNI mengajak kader Partai Nasdem membantu TNI menjaga stabilitas politik

JAKARTA.lombokjournal.com – Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mendapat sambutan antusias dari sekitar 15 ribu kader Partai Nasdem, saat memberi pembekalan pada Rapat kerja Nasional (Rakernas)  IV, 15-17 Nopember, yang berlangsung di JI Expo kemayoran, jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Yusuf Kalla memuji Partai Nasdem yang meski baru mengikuti Pemilu 2014 bisa menarik kepercayaan masyarakat. Kalau partai bekerja untuk rakyat, pasti mendapat kepercayaan rakyat, ungkapnya.

“Partai Nasdem membuktikan tekadnya mendorong cita-cita kebangsaan, untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurut Wapres, Rakernas IV yang diselenggarakan Partai Nasdem merupakan konsolidasi terbesar dibanding partai politik lainnya.

Sementara itu, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mendapat sambutan  besar dari peserta Rakernas, yang menyampaikan materi ‘Memahami ancaman, Menyadari Jati Diri, Mewujudkan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa Pemenang’.

Gatot menyebut visi Partai Nasdem yang mengawal Pancasila dan mempertahankan persatuan bangsa, sangat sesuai dengan tugas yang diemban TNI. “Karena itu saya datang kesini,” kata Gatot.

Menurutnya, keberagaman suku, budaya dan agama yang ada Indonesia bisa rawan perpecahan. “Di Indonesia, tidak ada suku yang tidak punya senjata khas, dan tidak ada yang tidak punya tarian perang,” katanya.

Karena itu, Gatot mengaku datang ke Rakernas untuk memprovokasi kader Partai Nasdem agar  membantu TNI untuk membantu TNI mengawal Pancasila.

“Mari kita wujudkan stabilitas politik dan keamanan agar ekonomi indonesia dapat berkembang pesat,” kata Gatot yang sempat mendapat dorongan peserta agar maju menjadi Wapres dalam Pilpres 2019.

Rakernas IV Partai Nasdem yang diikuti sekitar 15.000 Pengurus dan Kader NasDem diseluruh Indonesia, selesai digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11). Mereka hadir untu menyatukan pikiran untuk menjadikan NasDem sebagai partai pemenang.

Resolusi Rakernas ke IV Partai NasDem :

1. Mengusung kembali Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019-2014, sekaligus menjadi “Benteng Jokowi” (BeJo).
2. Mempelopori politik berintegritas, anti korupsi, serta bahu membahu di antara seluruh lembaga dalam menjalankan supremasi hukum.
3. Menyukseskan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program Reforma Agraria dan padat karya, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
4. Merestorasi koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan yang partisipatif.
5. Mempelopori gerakan budaya sadar literasi bersama generasi milenial sebagai pemilik masa depan Republik dalam arus besar revolusi mental.

Selain kelima butir di atas, ada tambahan butir terkhir yang berbunyi; Restorasi dan Pemberdayaan Nelayan, Buruh dan Tani di Indonesia.

Dalam Rakernas IV yang puncaknya diisi acara apel siaga ABN (Akademi Bela Negara) dan Komisi Saksi Nasdem, Jum’at (17/11),

Sejumlah menteri kabinet kerja dan Ketua umum partai politik hadir dalam Rakernas yang berlangsung di JI-EXPO Kemayoran tersebut.

Selain mantan menteri Siswono Yudho Husodo yang ikut memberi pembekalan, juga hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo, Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, Sekretaris Partai Golkar Idrus Marham, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sekaligus Ketua Umum PKPI Hendropriyono.

Ka-eS

BACA JUGA :

• Rakernas IV Partai Nasdem Dibuka Presiden Jokowi
• Rakernas IV Partai Nasdem, Dukung Joko Widodo Jadi Presiden Tahun 2019