Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus)

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pembatalan Sidang Paripurna Penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) oleh unsur pimpinan direspon keras sejumlah anggota DPRD KLU, Senin (15/1).

Sebelumnya sudah terjadi dua kali pembatalan jadwal sidang yang diagendakan Badan Musyawarah (Banmus). Kondisi ini praktis berdampak pada kegiatan masing-masing komisi setidaknya dalam 2 minggu terakhir.

Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menegaskan pimpinan semestinya paham tupoksi. Pembatalan sidang sepihah tanpa alasan akan berdampak pada agenda lainnya.

“Kita sudah sepakati jadwal bersama, semestinya hari ini bisa dilaksanakan paripurna, tapi nyatanya batal lagi dengan alasan yang tidak jelas,” katanya, Senin (15/1).

Terpisah, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sudjanto, mengaku bingung dengan penundaan jadwal sidang yang sudah ditetapkan bersama. Terlebih surat undangan resmi sudah disebar Skeretariat.

“Sebagai Wakil Ketua saya siap memimpin sidang jika ada mandat, tapi ini tidak ada. Alasannya utusan fraksi belum lengkap. Ya sudah,” tandasnya.

Hingga pukul 11.00 Wita, tidak ada tanda-tanda rapat akan dimulai meski sejumlah anggota Dewan KLU terlihat menunggu di luar ruangan atau lobi.

Tak hanya itu, 2 dari 3 unsur pimpinan DPRD tidak terlihat di ruang kerjanya.

DNU

Kerjasama bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, merupakan komitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten

MATARAM.lombokjournal.com — Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB  melakukan Naskah nota kesepahaman (MoU) tentang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Pilgub, Pilbub dan Pilwal bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Badan Narkotika Nasional (BNNP) NTB,Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) NTB, di Aula Rinjani RSUP NTB.

Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshari mengatakan, komitmen pentingnya profesionalisme dan kompetensi tim dokter yang akan ditunjuk dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal calon pemimpin NTB kelak.

“Dan Alhamdulillah dalam kerjasama tersebut mereka berkomitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten,”ujarnya usai penandatanganan MoU,  Senin (08/01)

Ia menuturkan tujuan dari pendatangan MoU ini, agar pihak IDI NTB secara legal formal, manjadi  pihak yang berwenang melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani para Bapaslon kandidat Gubernur/Wagub, Bupati/Wabub, dan Walikota/wawali.

“Jadwal tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani para kandidat  itu rencananya, akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 15 Januari 2018 mendatang,”tuturnya.

Ketua IDI NTB, Dr  I Komang  Grudug menuturkan, MoU tersebut merupakan amanah bagi IDI. Menjadi kewajiban untuk menunjuk tim sesuai keinginan dan kebutuhan KPU NTB. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk mematuhi amanat konstitusi yang berlaku dalam lembaga IDI dari pusat hingga ke daerah.

“Dengan telah ditandatanganinya MoU ini, kami berharap, kerjasama dengan KPU NTB ke depan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menuturkan pemeriksaan jasmani tersebut akan dilaksanakan di RSUP NTB. Lantaran sudah memenuhi standar, mulai dari kelengkapan fasilitas ruangan, hingga peralatan dan dokter.

“Kita harus bekerja dengan profesional. Untuk mencapai kinerja yang bagus, kita juga harus didukung kelengkapan peralatan medis dan dokter yang ahli,” tuturnya sambil berjnji menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan secara profesional.

Kepala BNNP NTB Kombes Pol Imam Margono mengatakan, BNNP tidak pernah main-main dalam menjalankan tugas. Apalagi persoalan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

“BNN sangat siap, Dan saya dalam memeriksa itu saklek. Saya tidak bisa di pengaruhi oleh apapun, kalau dalam pemeriksaan nanti hasilnya positif saya akan sampai kan positif kepada tim. Karena ketua tim adalah IDI, setelah dilaporkan maka akan di diplenokan. Di pleno itulah nanti akan disampaikan,”cetusnya.

Disinggung terkait tindakan apa yang akan dilakukan BNN apabila ada Bapaslon Positif? Imam Margono mengatakan Akan dilakukan rehap.

“Kalau tindakan kita lihat dulu kalau positif apa dulu, kalau di temukan urinnya  positif ya kita rehap. Ada dua proses rehap, ada rawat jalan dan rawat inap, tapi nanti saja kita lihat,”pungkasnya.

AYA

Kata Muhammad, belum ada SK DPP yang diterbitkan mendukung pasangan Suhaili-Amin

MATARAM.lombokjournal.com —  Upaya Subuhunuri untuk mendapatkan dukungan maju sebagai bakal calon wakil gubernur NTB 2018 akhirnya memberikan hasil.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz mengusulkan rekomendasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk memberikan SK dukungan ke Subuhunuri sebagai bakal Calon Wakil Gubernur.

Penyerahan surat usulan rekomendasi di serahkan oleh Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz H. Muhammad SH di kantornya di Mataram,  Kamis (28/12).

Kepada awak media usai penyerahan usulan rekomendasi tersebut Muhammad mengatakan, DPW PPP NTB siap mengusukan sosok muda untuk maju pada pilgub nanti. Lebih jauh Muhammad mengatakan sosok Bung Nuri sebagai muda di anggap mampu memimpin NTB.

Di singgung PPP kubu Djan Faridz telah memberikan SK dukungan ke pasangan Suhaili-Amin, Muhammad berkilah bahwa belum ada sk dari DPP yang di terbitkan untuk mendukung calon gubernur maupun wakil gubernur.

Yang di terbitkan ke pasangan Suhaili-Amin tersebut jelas Muhammad adalah rekomendasi dan tidak berbentuk SK. Meski demikian Muhamamd tidak menampik bila DPW PPP NTB kubu Djan Faridz juga merekomendasi pasangan Suhaili-Amin ke DPP.

Ia menegaskan DPW PPP yang di pimpinnya hanya bertugas mengusulkan rekomendasi, keputusan pusat tetap berada di DPP.

“Surat yang ke Suhaili-Amin itu sama seperti yang di rekomendasikan ke Subuhunuri, nanti DPP yang memutuskan akan memilih siapa, tugas kami hanya mengusulkan rekomendasi dan DPP menindak lanjuti dengan SK mengusung,” paparnya.

Sementara Subuhunuri, mengucapkan terima kasih karena direkomendasikan ke DPP untuk di usung sebagai calon wakil gubernur NTB. Di singgung apakah ada partai lain yang menjadi bidikan selanjutnya, Bung Nuri optimis akan ada partai lainnya yang siap mengusung dia menjadi cawagub pada pilkada nanti.

“Politik itu dinamis bisa berubah kapan saja, sebelum pendaftaran di KPU semua kemungkinan masih ada, saya yakin selain PPP ada partai lain yang mengusung,” ucapnya optimis.

Rekomendasi ini sendiri, kata Muhammad akan segera di tindak lanjuti oleh DPP dan paling lambat tanggal 8 Januari 2018 surat keputusan dari DPP turun.

Sementara dualisme yang terjadi di tubuh partai berlambang Ka’bah ini, Emo sapaan akrab Muhammad menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan Kubu Romahurmuzy adalah hoax. Muhammad yakin PPP yang sah adalah kubu Djan Faridz dan muktamar yang sah adalah Muktamar Jakarta.

“Keputusan MA yang katanya memenangkan Romahurmuzuy itu hoax, PPP yang sah itu tetap berada di kubu Djan Faridz, selain yang di Djan Faridz semua itu tidak sah,” tutupnya.

AYA

Masyarakat Lombok Utara mampu menjaga nilai-nilai demokrasi, sehingga Pilkades serentak berjalan sesuai yang diharapkan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, pada Kamis (28/12), melantik lima Kepala Desa yang terpilih hasil Pilkades serentak se-KLU beberapa bulan lalu.

Pelantikan dipusatkan di Aula Bupati Lombok Utara, dihadiri Wakil Bupati KLU. Sarifudin, SH. MH, Asisten I, Asisten III disamping beberapa Unsur lapisan masyarakat.

“Saya ucapkan banyak terimakasih kepada pejabat Kepala Desa yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Dan bagi Kades terpilih, ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Najmul.

Lebih jauh Najmul juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat Lombok Utara, dalam mendukung suksesnya Pilkades serentak 2017, khususnya di lima desa yang menggelar Pilkades.

“Saya bangga masyarakat Lombok Utara mampu menjaga nilai-nilai demokrasi sehingga Pilkades serentak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” lanjutnya.

Kepala Desa Medana terpilih, H.Umar Kholil, mengatakan akan segera turun langsung ke masyarakat dalam waktu dekat ini. Disamping membenahi birokrasi yang dirasa kurang.

“Untuk awal-awal saya akan langsung turun ke masyarakat guna mendengar sekaligus menyerap langsung aspirasi masyarakat,” paparnya.

Lima Kepala Desa yang dilantik di antaranya, Kepala Desa Loloan Mahyudin, SH. Kepala Desa Medana , H.Umar Khalid, Kepala Desa Akar-akar, Akarman, S.Sos, Kepala Desa Teniga , Maswandi. Kepala Desa  Sambik bangkol, Jamaludin, S.Sos sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara tahun 2017.

Awalnya terdapat 6 Desa yang menggelar Pilkades serentak pada bulan Oktober lalu. Namun Satu Kepala Desa dianulir dan harus menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat tersandung kasus hukum.

DNU

Masyarakat jangan ragu melaporkan, bila menemukan personil TNI AD yang melakukan kegiatan politik praktis

MATARAM.lombokjournal.com — Ancaman keras disampaikan Danrem 162/WB, Kolonel Inf Farid Makruf, kepada seluruh prajurit yang tidak netral pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018.

Usai mengikuti acara rapat kordinasi dengan KPU NTB Jum’at (22/12), Danrem mengatakan dirinya menginstruksikan seluruh prajurit Angkatan Darat (AD), bersikap netral dan tidak ikut berpolitik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Danrem pun meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan, bila menemukan atau melihat personil TNI AD yang melakukan kegiatan politik praktis.

Kolonel Inf farid Makruf menegaskan, kepada personilnya akan diberikan sangsi tegas yang ikut melakukan praktis politik praktis. “Bahkan sangsi terberat seperti pemecatan akan di terapkan,” tegasnya.

Dijelaskan Danrem,  netralitas TNI sudah diatur dalam Undang-Undang. Panglima TNI sendiri memerintahkan, untuk memberikan sanksi sesuai aturan bahkan sanksi terbesar yakni pemecatan.

Untuk memantau prajurit Korem 162/WB telah membentuk Tim Pengawasan yang bertugas dari pra pilkada, saat pilkada hingga paska pilkada. Farid mengatakan tim tersebut merupakan tim khusus yang di terjunkan selama perhelatan pilkada ini dan tersebar disemua kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

“kita sudah membentuk tim pengawasan internal, tim ini bertugas memantau gerak gerik anggota, bila nanti di temukan anggota  yang tidak netral akan di tindak,” paparnya.

Farid menghimbau masyarakat bila menemukan aparat TNI AD tidak netral, untuk melaporkan langsung ke Babinsa, Koramil, Kodim atau ke nomer pribadi Danrem yakni 081218459777.

AYA

Warga Negara Republik Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, menggelar Rapat Koordinasi Daftar Pemilih, dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pemilihan Gubernur NTB 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

Rakor itu dilakukan, karena masih ada pihak-pihak yang belum memahami data pemilih yang belum berusia 17 tahun, namun sudah menikah. Dalam aturan, warga negara yang sudah menikah memiliki hak memberikan suaranya.

“Itulah sebabnya, kami mengundang semua pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, DPMPD-Dukcapil, Kanwil Kamenag, Kemenkumham untuk bersama-sama sukseskan pilkada 2018 dan pemilu 2019,” ungkap Ketua KPU NTB, L Aksar Anshori, di Mataram Jumat (22/12).

Aksar menjelaskan, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Kemudian, pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

“Kalau mengacu dengan aturan itu, jelas ada hak pilih. Oleh sebab itu, kami akan berkoordinasi dengan DPMPD-Dukcapil dan pemangku kepentingan lainnya, supaya memiliki syarat hak pilih,” katanya.

Di hadapan pemangku kepentingan, Aksar mengajak semua pihak sukseskan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Agenda KPU saat ini melakukan pemutahiran daftar pemilih, dimulai tanggal 20 Januari sampai 18 Februari 2018, secara berkelanjutan.

“Pemutahiran ini juga tidak hanya tanggung jawab KPU atau Kemendagri, tapi semua pihak,” ujarnya.

Aksar menambahkan, di NTB ini ada institusi TNI, Polri, lembaga vertikal seperti Kemenkumham dan Kanwil Kemenag. Maksudnya, ada keluarga besar TNI yang sudah pensiun, warga sipil berhak memilih.

Demikian halnya dengan Kemenkumham memiliki Lapas tersebar di NTB, dan Kemenag memiliki KUA.

“Itu nanti tugas kita semua, sangat berharap kerjasama yang baik demi sukseskan pemilu. Mudahan DPMPD-Dukcapil dan Kanwil Kemenag bisa fasilitasi dapat isbat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD-Dukcapil, DR Ashari akan fasilitasi supaya Pilkada NTB 2018 dan pemilu 2019 sukses. Dia mengaku, jumlah masyarakat NTB sebanyak 5 juta. Yang wajib 3,8 juta lebih, sudah melakukan rekaman e-KTP sebanyak 3,5 juta, sedangkan yang belum 380 ribu lebih.

“Berharap sih tuntas akhir Desember, tapi karena kondisi sehingga target itu tiada bisa terpenuhi. Namun, sudah koordinasi dengan Kabupaten/Kota, termasuk diperbaiki alat perekam, “paparnya.

Ia memastikan, perekeman e-KTP itu akan tuntas bulan Maret 2018 mendatang.” InsyaAllah 2018 sebelum pencoblosan perekeman itu tuntas,” tutupnya.

AYA

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode-periode sebelumnya dinilai menorehkan prestasi besar dan jasa yang tidak terukur nilainya dalam meletakkan pondasi kemajuan NTB

MATARAM.lombokjournal.com –  Penghargaan gelar “PUTRA NTB UTAMA” secara khusus diberikan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi kepada 13 tokoh NTB, terdiri dari 9 Tokoh yang telah berjasa besar dalam mengantarkan kemajuan pembangunan NTB.

Serta 3 Tokoh Bangsa lainnya yang lahir di NTB dan berjasa dalam mengangkat citra NTB bahkan citra bangsa di kancah nasional dan internasional. Mereka menunjukkan prestasi, dedikasi dan award yang telah diterimanya, khususnya dibidang sains, kesehatan dan diplomasi.

Penyerahan penghargaan itu diberikan usai upacara peringatan HUT ke 59 Provinsi NTB di ex Bandara Selaparang Rembiga Mataram, Minggu (17/12 ).

Penghargaan tersebut diberikan, karena disadari TGB, capaian prestasi dan kemajuan NTB yang diraih saat ini tidaklah datang begitu saja, tidak diperoleh secara instan dan cuma-cuma.

Mereka yang mendapat penghargaan itu, yakni Para Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada periode-periode sebelumnya yang masing-masing menorehkan prestasi besar dan jasa yang tidak terukur nilainya dalam meletakkan pondasi kemajuan bagi seluruh rakyat NTB.

Para tokoh Penerima Penghargaan :Putra NTB Utama tersebut terdiri dari :

1. AR. Mohammad Ruslan Tjakraningrat
2. H.R. Wasita Kusuma
3. H. Gatot Suherman.
4. Drs. H. Warsito, SH
5. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
6. Drs. H. Lalu Serinata.
7. Drs.H.Lalu Srigede.
8. H. Lalu Azhar
9. Drs, H.B. Thamrin Rayes
10. Ir. H. Badrul Munir, MM
11. Prof. Dr. dr. Mulyanto, penemu pendeteksi murah Hepatitis.
12. Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah, ahli Sains bidang fisika material elektronik, yang telah menghasilkan ratusan karya ilmiah internasional.
13. Dr. Makarim Wibisono Diplomat.

Keberhasilan itu, menurut TGB, lahir dari perjuangan kolektif. Pencapaian itu karena ikhtiar-ihktiar tulus, dari kerja tangan-tangan kreatif dan olah pikir dari gagasan gagasan inovatif dari seluruh anak bangsa yang ada di  Bumi NTB.

Mereja bisa berposisi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, Pengusaha, Politisi, TNI/Polri dan Penegak Hukum lainnya, Akademisi, Petani, Pedagang, Nelayan, Ulama, Tokoh Agama, Adat, Guru, Mahasiswa dan pelajar, wartawan serta masyarakat NTB yang kini bertempat tinggal di NTB maupun yang sedang meniti karier diluar NTB.

Pada kesempatan sama, Gubernur NTB menyerahkan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI Joko Widodo kepada pejabat/ASN Pemprov NTB yang telah mengabdikan diri penuh kesetiaan selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun berturut-turut tanpa cela.

Di antara yang menerima Satya Lencana Karya Satya tersebut adalah Kepala Biro Umum  Setda NTB, H. Fathul Gani, M.Si untuk masa pengabdian 20 tahun.

AYA

Pencapaian  yang diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tak bisa lepas dari masa lalu. Pencapaian di masa kini melanjutkan pondasi yang dibangun pimpinan pendahulu

MATARAM.lombokjournal.com —  Ajakan menjaga optimisme kolektif untuk membangun NTB itu disampaikan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) dalam dalam rapat di ruang sidang DPRD Provinsi NTB, Jumat (15/12), yang dibuka oleh Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD itu.

TGB menyebut rapat paripurna kali ini merupakan ‘rapat paripurna istimewa’ karena merupakan yang terakhir dihadirinya selama dua periode kepemimpinannya. Rapat Paripurna Istimewa tersebut dalam rangka menyambut HUT NTB ke-59.

‘Semua pihak harus menjaga optimisme kolektif dalam membangun daerah. Kalau kita punya semangat dan optimisme serta ketulusan yang tinggi dalam membangun daerah, pasti terlihat dan nyata hasilnya,” kata TGB.

Ditegaskannya, semua harus yakin NTB bisa berprestasi, siapa pun pemimpinnya.

Optimisme itu merupakan suatu keharusan. “Sesuai janji Allah, bahwa Allah akan memberi sesuatu sesuai persangkaan kita. Jika kita berprasangka baik, maka hal yang baik yang akan diberikan, demikian juga sebaliknya” jelasnya.

Gubernur mengingatkan, disamping berbagai prestasi dan keberhasilan yang diraih NTB, di sisi lain masih banyak tantangan dan hal besar yang harus dikerjakan.

Tantangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi NTB yang terus menerus diatas rata-rata ekonomi nasional selama 3 tahun terakhir, menurutnya harus diikuti dengan penurunan angka ketimpangan.

“Kebijakan yang diformulasikan kedepan, harus dapat menghadirkan kesejahteraan dan pertumbuhan, namun di sisi lain harus diikuti pengurangan ketimpangan/rasio gini dalam masyarakat,”katanya.

Dikatakannya, berbagai pencapaian NTB tidak lepas dari ikhtiar dan kerja bersama semua pihak. Termasuk kemitraan eksekutif dan legislative yang dinilainya berjalan baik.

Melalui berbagai produk legislatif, berupa regulasi dan  fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPRD NTB, telah menghantarkan berbagai prestasi untuk NTB.

Gubernur saat itu sempat menyampaikan permohonan maaf sehubungan akan berakhirnya masa jabatan beliau pada tahun 2018 mendatang.

Rapat Paripurna itu dihadiri pimpinan NTB terbaik di masanya, seperti Gubernur NTB periode 2003-2008 H. Lalu Serinata, Wakil Gubernur, H. lalu Azhar, mantan pimpinan DPRD Prov NTB, H. Lalu Mesir Suryadi, dan H. Sunardi Ayub.

AYA

Gubernur NTB dinilai berkomitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi pemberantasan korupsi (KPK) menganugerahi Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, “Kepatuhan LHKPN Terbaik 2017”.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden RI, H. M. Yusuf Kalla kepada Gubernur TGB,  diwakili Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Faturrahman, M.Si pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2017 di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selasa (12/12).

Penghargaan itu diberikan atas komitmen dan ikhtiar Gubernur NTB yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) atas upayanya menutup dan mempersempit ruang perilaku koruptif di lingkungan Ppemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

TGB dinilai KPK sebagai pemimpin daerah yang memiliki komitmen kuat dan menginisiasi berbagai program pencegahan tindak pidana korupsi. Misalnya, adanya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, dengan ruang lingkup wajib lapor.

Pemprov NTB juga menginisiasi adanya pakta integritas,  dan ketentuan sebagai salah satu persyaratan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, adalah menyerahkan bukti LHKPN.

Untuk kegiatan berkala, Pemprov NTB juga melaksanakan sosialisasi/workshop/asistensi pengisian e-LHKPN pada seluruh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, dalam hal pembinaan dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan, yakni melalui pembentukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Provinsi NTB.

Pada acara tersebut, selain menganugerahkan penghargaan nasional “Kepatuhan LHKPN Trbaik 2017” dengan tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN mencapai lebih dari angka 99 persen kepada TGB.

KPK juga memberikan penghargaan  kepada Pemerintah NTB karena dinilai memiliki tingkat keaktifan pengelola/koordinator LHKPN yang tinggi dan adanya penerapan peraturan internal, seperti Peraturan Gubernur.

Wapres Jusuf Kalla menyampaikan arahannya. memberantas korupsi harus dilakukan bersama-sama. Hal ini berarti komitmen dari pemerintah, DPR, Yudikatif, dan lembaga negara lain serta masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi.

“Hal yang paling mendasar yang harus dipahami bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan, harus bertujuan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Wapres di hadapan ratusan kepala daerah.

Wapres menegaskan, kepastian hukum dan tindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi, hingga upaya untuk tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku atau pihak yang membantu terjadinya korupsi di birokrasi atau instansi, adalah menjadi keniscayaan.

“Karena tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran suatu negara,” tegasnya.

AYA/Hms

Zul-Rohmi diuji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPP PKB, Selasa (12/12)

MATARAM.lombokjournal.com – Meski masih ‘disamarkan’ pasangan yang akan didukung dalam Pilgub NTB 2018, kini koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrat sudah final untuk mengusung pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) menguat.

Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hedrian Irfani menegaskan, partainya berkoalisi bersama Demokrat pada Pilkada 2018. Namun soal nama Pasangan Calon tak disebutkan

“InsyaAllah PKB dan Demokrat akan berkoalisi. Soal siapa paket yang akan kami usung tentu satu-dua hari ini PKB akan resmi mengumumkan,”katanya dalam acara Coffee Time yang diadakan oleh Partai Demokrat bersama PKB di Mataram

Ia menjelaskan, DPP PKB akan menguji kelayakan dan kepatutan terhadap Zul-Rohmi pada Selasa (12/12) di Kantor DPP PKB.

Ia menuturkan,, keduaya tidak mendaftarkan diri ke DPW PKB NTB karena sudah telat tapi langsung ke DPP PKB. Mekanisme ini diperbolehkan dalam partai.

“Pengumuman resmi, satu-dua hari akan kita tunjukan suara dukungan kepada siapa. Kita doakan (koalisi linear), kalau ada parpol lain yang mau bergabung kita welcome,”jelasnya

Disinggung terkait posisi Zul sebagai kader PKS, Hadrian mengatakan PKB mempersyaratkan Zul untuk keluar dari PKS. “Ya kami sudah mempersyaratkan itu (Zul keluar dari PKS), semisal pasangan itu yang akan di SK-kan,”tegas Hedrian

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahali Fikri mengatakan, dengan menggandeng PKB, persyaratan mengajukan paslon pada Pilgub NTB 2018 telah terpenuhi.

Pilgub NTB 2018 mensyaratkan 13 kursi. Demokrat sendiri memiliki 8 kursi, sedangkan PKB memiliki 5 kursi.

Kita sudah punya parpol (koalisi) yang akan mengusung paslon, akan diresmikan antara 14, 15, atau 16 Desember ini di sebuah tempat bersejarah di NTB,” ujar Mahali

Mahali menyebutkan, pengumuman nama paslon bukan seperti deklarasi, namun lebih kepada doa bersama agar diberikan kelancaran dalam menjalani kontestasi Pilgub NTB mendatang.

“Yang jelas, soal namanya nanti kita tunggu pada pas pengumuman,” sebut Mahalli

Meski sudah mengantongi kecukupan syarat kursi, Mahali mengaku masih membuka diri bagi parpol lain yang ingin bergabung bersama Demokrat dan PKB.

Menurut Mahali, koalisi Demokrat-PKB akan bersifat linier, dengan tak hanya berkoalisi di Pilgub NTB, melainkan pada Pilbup Lombok Timur, Lombok Barat, dan Pilwalkot Bima.

“Insyaalloh kita usahakan untuk linier,”ucapnya

Mengenai nama paslon pada Pilgub NTB yang akan diumumkan Demokrat-PKB, Mahali meminta masyarakat bersabar karena akan diumumkan dalam waktu dekat, meski nama Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah menguat.

“Boleh Anda katakan itu sudah final, mungkin iya sudah final. Saya sebagai Ketua Partai (DPD) harus berjalan pada aturan yang ada. Jadi kefinalan Zul-Rohmi maupun parpol pengusung menunggu ‘imam’ kami,”pungkasnya.

AYA