Subuhunnuri melakukan perlawanan, tidak mengakui DPD Hanura hasil Musdalub karena melanggar AD/ART partai.

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua DPC Kota Mataram Subuhunnuri dinyatakan sudah dinonjob oleh Ketua DPD Partai Hanura NTB, hasil Musda, H Syamsu Rizal beberapa waktu lalu.

Diberhentikannya Subuhunnuri dengan sudah dilayangkanya Surat Keputusan (SK) memecat ketua DPC Hanura Kota Mataram itu, lantaran  dianggap tidak mau diverifikasi faktual oleh KPU atau tidak loyal terhadap partai.

Saat dikonfirmaai  subunuri mengatakan, pemecatan tersebut tidak sah, lantaran sampai saat ini DPD Hanura NTB masih dua kepemimpinan, yaitu Kubu Mudahan Hazdi dan Samsu Rizal.

“Jadi memang kalau dia merasa memberhentikan saya, kan saya tidak merasa dia (Rizal) sebagai Ketua DPD saya. Karena ketua DPD saya itu pak Mudahan bukan bang Rizal,” terangnya

Namun disinggung terkait pemecatan lantaran Nuri tidak ikut dalam verifikasi parpol yang dilakukan KPU NTB tanngal 31/1 kemarin, Nuri mengatakan Pemecatan dilakukan satu hari sebelum verifikasi faktual parpol.

“Bagaimana saya mau verifkasi dia mengeluarkan pemecatan, tanggal 30 saya dipecat dan verifikasinya tanggal 31 terus dari mana saya dikatakan tidak loyal. Kalau dia memang misalnya lewat tanggal 31 mengeluarkan SK ya pasti saya ikut sih,” kata Nuri.

Namun sampai saat ini ia masih melakukan perlawanan dan tidak mengakui hasil Musdalub karena melanggar ADRT partai.

“Semua orang tahu ada polemik di tubuh Hanura dengan munculnya dua kubu yakni, H Mudahan dan H Syamsu Rizal. Tapi, saya lebih patuh ke H Mudahan, tidak mengakui kubu H Syamsu Rizal,” ungkapnya

Dikatakan Nuri, menghadiri proses Musdalub tersebut dan sangat mendukung jika dilaksanakan sesuai ADRT. Akan tetapi, dalam perjalanan, proses itu tidak sesuai ADRT alias main tunjuk apalagi mengatas namakan perintah Ketua Umum (Ketum).

“Tidak boleh dong main tunjuk, ada aturan sendiri dan sudah tertuang dalam  ADRT ( anggaran dasar Rumah tangga ) partai,” katanya.

Nuri menjelaskan, yang mempunyai hak suara dalam Musdalub itu adalah DPC, dengan kata lain 30 persen harus mendapat dukungan DPC. Setelah itu, baru masukkan calon sesuai usulan DPC.

“Jika dijalankan sesuai aturan, kenapa tidak kami taat. Ini main pecat segala, tidak ada main pecat,” cetusnya.

Kalaupun demikian lanjut Bung Nuri, semuanya masih proses, ada gugatan sedang dilakukan. Menkumham sendiri kembali ke internal partai.

“Saran saya, tidak boleh ke depan kepentingan pribadi yang merusak kepentingan organisasi, dan yang jelas jangan menepuk air di dulang, takutnya nanti kepercik air sendiri,” imbuhnya.

Ditemui terpisah,  Syamsu Rizal mengatakan, setelah pengurus DPC Kota Mataram tidak mau diverifikasi parpol oleh KPU kota Mataram kemarin, Ketua DPC Hanura Kota Mataram sudah digantikan oleh I Ketut Dastre, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Mataram.

“Sudah ada penggantinya, dan pada saaat verifikasi parpol pun yang di verifikasi pengurus baru,”ujarnya.

Ia mengaku, telah mengganti kepengurusan baru yang akan dan dilaporkan ke DPP.

AYA (*)

Predikat B ini menunjukkan pertanggungjawaban publik yang semakin baik, pembangunan semakin fokus sesuai indikator yang dicanangkan RPJMD

LOMBOK UTARA,lombokjournal.com — Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH, menerima penyerahan Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II (Lampung, Jatim, Bali, NTB, Kalimantan dan NTT) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Nusa Dua Bali, Rabu (31/1).

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian PAN RB tahun 2018, Kabupaten Lombok Utara menorehkan predikat B.

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat, Pemda KLU berada di peringkat atas bersama Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kota Bima yang juga memeroleh predikat B.

Kepala Inspektorat KLU, Drs Zaenal Idrus menyampaikan, predikat B dengan nilai berkisar 70-80, adanya perbaikan dan pemantapan.

“Predikat B ini menunjukkan pertanggungjawaban publik yang semakin baik, pembangunan semakin fokus sesuai indikator yang dicanangkan RPJMD, tinggal perbaikan layanan publik. Harapannya tahun depan bisa naik ke predikat AA atau bahkan predikat A,” jelas Zaemal. (

Hadir dalam pennyerahan itu, Menteri PAN RB, Dr Asman Abnur SE MSi, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M Yusuf Ateh Ak MBA, para gubernur, parabupati/walikota, unsur Bappeda dan Inspektorat yang ada di wilayah II.

Turut mendampingi Wakil Bupati Lombok Utara Sarifuddin SH MH pada acara itu Kepala Inspektorat Drs Zaenal Idrus, Sekretaris Bappeda Dr Fauzan, Kabag Organisasi Setda KLU Hairul Anwar SKom.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB menekankan dengan adanya SAKIP, perencanaan pelaksanaan dan pengukuran kinerja dapat terpantau, dan pembangunan menjadi terarah efektif dan efisien.

Dalam kesempatan itu, Menteri PAN RB pada masa mendatang, memperjuangkan Aparatur Sipil Negara (AS mendapatkan rumah gratis dengan kualitas layak, dengan catatan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN sudah baik.

“Kepada seluruh pimpinan daerah, untuk mengelola kearsipan pelaporan SAKIP di wilayah masing-masing. Seluruh ASN harus mempunyai target kerja/kinerja agar pemerintahan kita efektif dan efisien,” kata  Dr Asman Abnur SE MSi yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam itu.

Re/Hms

Semua logistik yang sudah terlanjur disebar ke panitia Pilkades, akhirnya ditarik kembali

 LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Pemungutan Suara Ulang (PSU) Desa Sokong, Kecatan Tanjung, yang sejatinya digelar hari ini, Rabu (31/1), ditunda. Meski surat undagan atau surat suara sudah disebar Panitia sejak Senin lalu.

Penundaan PSU dilakukan berdasarkan Surat Bupati KLU, Nomor. 141/94/KLU/2018. yang merujuk pada keluarnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Nomor. 177/G/2017/PTUN.MTR.

“Benar, ditunda. Bupati sudah mengeluarkan surat penundaan PSU, Seiring keluarnya keputusan PTUN hari Senin Kemarin,” beber Kabag Pemerintahan Setda KLU, Tresnahadi, Selasa (30/1).

Atas intruksi penundaan tersebut, lanjut Tresnahadi, semua logistik yang sudah terlanjur disebar ke panitia Pilkades, akhirnya ditarik kembali.

Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, menjelaskan jika pihaknya tidak tahu secara pasti hingga kapan batas waktu penundaan PSU.

“Surat penundaan dari PTUN baru diterima Setda pada Senin Sore. Kita tunggu sampai ada putusan akhir, sebab dalam surat putusan itu tidak tertera batas waktu penundaan,” paparnya.

DNU

Kedua Camat  tidak pernah sekali pun mengadakan rapat koordinasi antar desa.

 LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan pergantian terhadap Camat Tanjung dan Camat Kayangan.

Kedua Camat itu (Samsudin dan Husna Albayani-red) selama ini dinilai tidak mampu menjalani tupoksinya.

“Camat semestinya sering turun ke desa dan menemui masyarakat, tapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh kedua Camat ini,” cetus Kepala Desa Tanjung, Budiawan, yang juga mnejabat sebagai Sekertaris AKAD KLU, Selasa (30/1).

Bahkan selama ini, kata Budiawan, kedua Camat tersebut tidak pernah sekalipun mengadakan rapat koordinasi antar desa.

“AKAD sudah berkoordinasi dengan Bupati, wakil Bupati, termasuk Sekda, terkait usulan pergantian kedua camat tersebut,” sambungnya.

Budiawan menambahkan, Camat smestinya mampu sebagai pembina bagi para Kepala Desa yang ada di wilayahnya.

Kepala Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Airman, mengakui jika sejauh ini koordinasi antara Desa dan Camat, sangat jarang dilakukan.

“Karena jarang koordinasi, menyebabkan mis komunikasi antara camat dan Kepala Desa, terutama dalam proses pengeksekusian anggaran, baik DD, ADD atau APBDes,” katanya.

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, Tresnahadi, menegaskan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengevaluasi para Camat dimaksud.

“Kami menilai kinerja kedua camat sejauh ini sudah baik. Tapi terhadap usulan evaluasi atau pergantian, itu wewenang penuh Bupati,” katanya.

DNU

Dengan strategi silent operation, Zul Rohmi ingin memberikan pesan tidak tunduk takluk meskipun rating elektabilitasnya belum di atas 20 persen

MATARAM.lombokjournal.com —  Paska pengumuman Paslon oleh KPU NTB, 12 Februari lalu, paslon Zul-Rohmi makin  melesat  elektabilitasnya.

Menurut Direktur Mi6, Bambang Mei F, paslon Zul-Rohmi makin intensif membuka jejaring baru di kalangan warga masyarakat dari berbagai strata sosial.

Zul-Rohmi menjaga dan mengamankan jejaring  konstituen yang baru agar tidak ‘dibandrek’ paslon lain. “Caranya  tetap menyambangi pemilihnya door to door, dan menempatkan kontak person di setiap wilayah pemilihnya,” kata Bambang melalui siaran persnya di Mataram, Jum’at (26/01).

Paslon ini  bergerak secara fleksible dan cepat di basis pemilihnya dengan tim yang ramping. “Ibarat das boat, baik Dr Zul dan Siti Rohmi day by day tetap ‘move on’ sambangi pemilihnya rata rata 5 sampai dengan 7 titik per hari,” ujar Bambang yang didampingi Sekretarisnya, Lalu Athari Fathullah, SE.

Dengan strategi silent operation, Zul Rohmi ingin memberikan pesan tidak tunduk takluk meskipun rating elektabilitasnya belum di atas 20 persen. Paket Zul.Rohmi meski dipandang sebelah mata, tapi justru itu menjadi spirit yang kuat untuk membalikkan asumsi tersebut.

“Tidak tertutup kemungkinan Zul Rohmi memenangi PilGub NTB,“ tambah Bambang Mei F yang kerap disapa Didu.

Zul makin Eksotik

Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah menilai, manuver dan gerakan Dr Zul  makin Eksotik dan piawai dalam operasi ke basis dan  konstituen , khususnya di Bima dan Sumbawa.

“Beberapa   media di kota  Bima mengakui, intensitas Dr Zul ke Bima melebihi Paslon lain,” tambah Athar.

Paslon  Zul Rohmi makin leluasa bergerak di kota Bima, karena linier dengan Paslon Pilwakot kota Bima yakni ManuFer yang diusung Demokrat, PKS dan PDIP.

“DPT kota Bima 104 ribuan, Jika Zul-Rohmi dapat suara 50 persen itu sdh bagus karena pilkada kota Bima ada empat Paslon,” lanjut Athar.

Bagi Athar, pasangan ini berani menambrak mainstream yang memasang Dr Zul dari Sumbawa jadi papan satu . Sementara demokrat yg punya 8 kursi parlemen justru memasang Rohmi yang tidak memiliki pengalaman politik sebagai Cawagub ntb.

“Intinya  Zul Rohmi ini  adalah kreasi politik  ekstra ordinary yang berani dan penuh sensasi yang tidak biasa,” imbuhnya.

Menurut Bambang, figur Siti Rohmi merupakan tandem politik yang baik buat Dr Zul karena kharisma dan aura Rohmi yang sejuk,  jauh dari kesan politiking.”Dari sisi gestur, tampilan Rohmi memiliki magnet yang kuat menarik simpati pemilih,” jelasnya.

PilGub NTB 2018 penuh kejutan politik tak terduga, seperti tampil nya paket Anomali,  Zul- Rohmi. Selain itu tampil calon independen Ali-Sakti.

Dalam sejarah PilGub NTB, momentum PilGub NTB kali ini paling mempesona dari aktor aktor yang terlibat pertarungan ‘die hard’. “Pasti akan  ada kejutan politik tak terduga,” tegas Bambang.

Konstruksi empat Paslon PilGub NTB membawa konsekwensi politik tidak mudah dilupakan di akhir konstestasi nanti. “Seandainya Zul Rohmi yang tak diunggulkan menang, bisa dibayangkan bagaimana runtuhnya psykologi politik para jawara petarung tersebut,” ujarnya

Pun demikian sebaliknya, jika Ali Sakti yang menang PilGub NTB, betapa malu dan hancurnya moral politik para pimpinan Parpol di NTB atas realitas tersebut.

“Kemungkinan Ali Sakti memenangi PilGub NTB tetap terbuka, mengingat tren kenaikkan elektabilitas Ali Sakti cukup signifikan,” kata Bambang.

Karena politik itu unpredictable, maka di akhir konstestasi ini akan ada tiga Paslon yang menjadi pecundang.

Re (*)

Partisipasi politik perempuan dan pemilih pemula dalam memberikan pilihannya,  salah satu indikator penting keberhasilan pendidikan politik

MATARAM.lombokjournal.com –  Kaum perempuan dan pemilih pemula diharapkan tidak golput dan apatis terhadap Pemilukada Gubernur NTB 2018 mendatang.

Hal ini diungkapkan salah seorang  Cawagub NTB, Siti Rohmi, dalam siaran persnya, Minggi (21/01). Diharapkannya, agar PilGub NTB 2018 tingkat partisipasi pemilih meningkat secara signifikan.

Dengan demikian legitimasi dan mandat politik Cagub dan Cawagub NTB terpilih makin kuat di mata masyarakat . Masyarakat berhak menagih janji janji program dan mengawal jalannya pemerintahan agar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Siti Rohmi mengutarakan, partisipasi politik perempuan dan pemilih pemula dalam memberikan pilihannya di bilik suara nanti,  salah satu indikator penting keberhasilan pendidikan politik.

“Zul-Rohmi sangat mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilihnya secara cerdas,” kata Rohmi .

Paket Zul Rohmi dalam Pilgub NTB akan berusaha maksimal menyakinkan kaum perempuan dan pemilih pemula agar tidak salah dalam menentukan pilihannya.

“Zul Rohmi siap menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan dan pemilih pemula, jika diberi kepercayaan untuk memenangkan PilGub NTB,” ujar Siti Rohmi.

Siti Rohmi mengakui, paket Zul Rohmi kerap dibully dan diterpa berbagai isu terkait pencalonannya dalam kontestasi PilGub NTB ini.

Terlepas pro kontra, itu bagian dari atensi dan kepedulian warga masyarakat terhadap Zul-Rohmi. “meskipun cara yang dipakai terkesan stigmatis,” ungkapnya.

Rektor Universitas Hamzanwadi Pancor ini mengimbau agar organisasi perempuan di NTB mengawal dan memberikan masukan kepada dirinya terkait isu dan permasalahan kaum perempuan dan anak. Sebab pasangan Zul-Rohmi ingin perempuan NTB bersatu padu menggalang solidaritas bersama.

Untuk itu , tambah Siti Rohmi , dirinya dibimbing, diarahkan dan dituntun untuk kebaikkan bersama dalam memberikan pencerahan kepada kaum perempuan dan pemilih pemula disemua strata sosial.” Mohon kiranya organisasi perempuan se NTB memberikan masukan terkait isu perempuan dan anak yang bisa segera direspon cepat oleh Zul Rohmi,” pintanya .

Siti Rohmi mengaku terbuka dalam  menjalin komunikasi dan kerjasama secara  moral dengan warga masyarakat. Prinsipnya, pasangan Zul-Rohmi ingin ada gerakan keswadayaan dari masyarakat dalam memberikan dukungan.

Diakuinya, dengan jumlah pemilih sekitar 3,9 juta dan luasan wilayah, pihak nya merasa tidak mampu menjelajahi dan menyambangi seluruh wilayah pemilihmya.

“Saya berharap  relawan perempuan dan pemilih pemula bisa turut membantu  menyakinkan kepada lingkungan sekitarnya plus minus Zul-Rohmi supaya fair,” tegas Siti Rohmi.

AYA (*)

KPUD NTB menaikan honor Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari sebelumnya yang hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu selama dua bulan menjadi Rp 1,6 juta.

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melaksanakan gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) terkait data daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018.

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengatakan, gerakan coklit berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia, mulai 20 Januari hingga 18 Februari.

Coklit ini tahapan sangat vital, khususnya bagi KPUD. Ini salah satu yang krusial dalam pemilu.

“Dan selalu jadi biang keladi, kambing hitam, dan ruang permasalahan oleh peserta sepanjang pelaksanaan tahapan. yaitu tahapan pemuktakhiran daftar pemilih yang menghasilkan DPT (daftar pemilih tetap),” jelas Aksar.

Menghadapi hal tersebut, KPUD NTB menyatakan keseriusannya dalam melakukan coklit agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Aksar menyebutkan, dalam proses coklit, KPUD NTB mengerahkan 8.336 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), 580 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 3.411 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 50 petugas KPUD Kabupaten/Kota, dan lima petugas KPUD NTB.

“PPDP sudah kami beri bimbingan teknis, buku kerja, topi, id card supaya warga mengenali. Besok pagi PPDP mulai akan mendatangi ke rumah-rumah warga,” katanya.

Aksar menambahkan, untuk pilkada kali ini, KPUD NTB menaikan honor PPDP dari sebelumnya yang hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu selama dua bulan menjadi Rp 1,6 juta.

“Kenaikan honor sebagai komitmen KPUD NTB agar PPDP bisa meningkatkan kinerja dan demi mendapatkan hasil pendataan yang optimal,” katanya.

AYA

30 hari sebelum pemungutan suara, SK Pemberhentian sudah harus diserahkan

MATARAM.lombokjournal.com – Empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang telah mendaftar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rabu (17/01).

Empat Bapaslon tersebut, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah, Ahyar Abduh-Mori Hanafi, Suhaili-Amin, dan Ali Bin Dahlan-Lalu Gede Sakti yang telah mendaftar, dan lolos pemeriksaan.

Kendati begitu, Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengimbau Bapaslon segera melengkapi berbagai kekurangan persyaratan. Dari empat Bapaslon, terdapat nama anggota DPR RI Zulkieflimansyah dan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi.

Aksar menyampaikan, keduanya harus menyerahkan surat keterangan pengunduran diri sebagai anggota dewan.

“Surat keterangan dari pimpinan yang menjelaskan yang bersangkutan sedang memproses pemberhentiannya, ini masih ada kesempatan paling lambat 16 Februari sudah menyerahkan, lebih cepat lebih baik,” ujar Aksar.

Selain itu, Zul dan Mori juga diminta menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian sebagai anggota dewan kepada KPUD NTB paling lambat 28 Mei mendatang.

“30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentian sudah harus diserahkan. Kita (KPUD NTB) berharap (mereka) tidak menunggu paling lambat, lebih cepat tentu lebih baik,” kata Aksar.

Selain Zul dan Mori, terdapat tiga kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah. Ada nama-nama seperti Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah Suhaili, dan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan.

Menurut Aksar, sesuai peraturan perundang-undangan, ketiganya diharuskan mendapatkan ijin cuti paling lambat sebelum masa kampanye yang dimulai pada 15 Februari. Tanpa adanya ijin cuti, kata Aksar, ketiganya tidak diperkenankan mengikuti proses kampanye.

“Ijin cuti berarti sebelum tanggal itu (15 Februari). Kalau belum keluar ijin ya tidak boleh kampanye, dalam UU ada sanksi di sana bahkan sampai bisa berakibat pada pembatalan. Oleh karena itu harus segera diproses ijin cuti,” jelas Aksar.

AYA

Dijamin hasil pemeriksaan kesehatan Balon bersifat objektif dan profesional.

MATARAM.lombokjournal.com — Tim pengawas pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah (bacakada) NTB telah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPUD NTB, Selasa (15/1).

Ketua Tim Pengawas Pemeriksaan Kesehatan, Agus Rusdi mengatakan, terdapat sekitar 30 item yang menjadi bahan pemeriksaan oleh RSUD NTB kepada para Bakal Calon (Balon).

“Bidang penglihatan empat item, bidang telinga, hidung, dan tenggorokan tujuh item, lalu ada juga pemeriksaan penunjang dan juga. Total sekitar 30 item,” jelasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, I Komang Gerudug mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter yang terlibat dalam proses pemeriksaan kesehatan para Balon.

Komang menyampaikan, seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Meski jadwal pemeriksaan ditetapkan mulai 8 Januari hingga 15 Januari, proses pemeriksaan di NTB berlangsung efektif sejak 9 Januari hingga 14 Januari.

“Kita lakukan sesuai prosedur dari jam 7 pagi sampai 12 malam. Pada tanggal 15, kami melaksanakan rapat pleno dan sudah mendapatkan hasil yang secara administrasi kita sudah selesaikan pagi ini,”

Direktur RSUD NTB, Lalu Hamzi Fikri mengatakan, proses pemeriksaan kesehatan balon yang dipusatkan di RSUD NTB berjalan lancar. Hamzi menjamin hasil pemeriksaan kesehatan bersifat objektif dan profesional.

“Saya amati langsung prosesnya. InsyaAllah ini hasil terbaik, sangat objektif tanpa ada intervensi. Kami jamin tidak ada intervensi. Apapun hasilnya itu hasil final,” kata Hamzi

AYA

Wagub Amin tepis tudingan jika proses mutasi dan promosi ini syarat nuansa politik menjelang pilkada

MATARAM.lombokjournal.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengambil sumpah 383 orang pejabat yang terdiri atas eselon II sebanyak dua orang, eselon III sebanyak 80 orang, eselon IV pengawas sebanyak 151, dan eselon IV untuk pengawas tata usaha sekolah sebanyak 151 orang.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengajak para pejabat yang baru dilantik dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan, yang mendapat rotasi tidak perlu berkecil hati.

Amin melanjutkan, pelantikan kali ini lebih banyak dari biasanya lantaran terdapat peralihan kewenangan untuk SMA yang sebelumnya berada di kabupaten/kota menjadi ranah provinsi.

“Mutasi dan promosi bukan untuk pembinaan saja, melainkan salah satu cara pimpinan mengevaluasi kinerja. Ketika seseorang dirotasi jangan berkecil hati. Semua jabatan ini amanah dari Allah SWT,” katanya, Senin (15/1)

Amin menepis tudingan jika proses mutasi dan promosi ini syarat nuansa politik menjelang pilkada. Menurut Amin, proses mutasi dan promosi murni lantaran pertimbangan teknis.

“Tidak ada unsur politik walau suasananya pilkada, ini semata pertimbangan teknis, dan tidak perlu berpengaruh pada kegiatan politik,” tegasnya.

Bersama Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Amin selalu menekankan soal pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pilkada mendatang.

Amin tidak memungkiri jika setiap ASN memiliki hak untuk menentukan suaranya. Namun, Amin meminta ASN tidak terjun dalam kegiatan politik praktis dan dukung pasangan calon tertentu.

Amin tidak ingin pencapaian positif yang telah ditorehkan Pemprov NTB dalam beberapa tahun terakhir ternodai dengan sikap ASN dalam kegiatan politik.

“Intinya di lingkup kerja kita tidak boleh terpengaruh (pilkada). Tidak boleh ada kegaduhan di lingkup ASN. Kerja dengan sungguh-sungguh serius, InsyaAllah produktivitas kita meningkat,” katanya.

AYA

.