PKS NTB menargetkan 12 persen kemenangan, menduduki DPRD NTB  dengan target  meraih 8 kursi DPRD

lombokjournal.com  —

MATARAM; 400 bakal calon legislatif (caleg) yang  dimajukan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dari  Partai Kadilan Sejahtera (PKS) sudah diperkenalkan ke publik.

Pengumuman ke publik itu disampaikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB hari Minnggu (25/03) di Kantor DPW PKS NTb dei Mataram.

Ketua DPW PKS  NTB, Abdul Hadi   menjelaskan, pihaknya sengaja memperkenalkan para bakal caleg tersebut jauh hari agar para bakal caleg bisa segera melakukan sosialisasi dini.

“Jadi para bakal caleg ini punya range waktu yang panjang untuk sosialisasi dengan masyarakat di dapilnya,” kata Abdul Hadi, Minggu .

Abdul Hadi menambahkan, selain itu, bakal caleg tersebut dikenalkan sejak awal  agar dalam Pileg nanti bisa mencapai target yang ditetapkan DPP.

PKS NTB menargetkan, 12 persen kemenangan menduduki DPRD NTB  dengan target  8 kursi DPRD. Sementara  pada Pileg 2014, PKS NTB  mendapatkan 6 kursi.

“Kita berharap kepada bakal calon yang sudah launching hari ini bekerja. bisa sosialisasikan dirinya kepada masyarakat dan masyarakat mengenal mereka calon PKS,” Lanjutnya

Sementara itu  politisi muda PKS, Ali Akbar  menambahkan, keterwakilan politik bacaleg  perempuan PKS sudah terpenuhi dari  kader muda berbagai profesi.

“Sebagai parpol modern , PKS telah memberikan kesempatan kepada kader mudanya  sebagai bagian regenerasi politik ,” ujar Ali Akbar.

Menurut Ali panggilan akrab Muhamad Ali Akbar, pengumuman Bacaleg PKS   bagian dari strategi pemenangan. Konsolidasi yang dilaksanakan PKS dapat dimanfaatkan sebagai wadah pembelajaran dan pendidikan politik bagi caleg PKS dan generasi muda di NTB.

”Karena, keterlibatan tersebut dapat dianggap sebagai proses regenerasi kepengurusan partai,” kata Ali.

Langkah PKS ini sebagai upaya untuk merubah stigma atau image buruk parpol di mata kaum muda.

“Sehingga nanti generasi milenial tidak hanya mencaci kondisi yang ada.Tapi memahami realitas adanya proses, aturan perundang-undangan, dan juga larangan dalam dunia politik,” katanya

Dalam kesempatan ini, calon Gubernur No Urut 3 DR Zulkieflimansyah menyampaikan, agar Kader – kader PKS harus sering turun ke masyarakat, agar memahami realitas sosial kemasyarakatan  untuk menyerap aspirasi mereka.#

Me

Jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang

 MATARAM.lombokjournal.com —  Setelah Pemerintah Pusat melalui Komisi pemilihan Umum ( KPU ) RI  menyatakan ada sebanyak 14 partai yang Lolos sebagai peserta Pemilu 2019, kini 14 partai tersebut harus mengusulkan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota dewan  perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota di provinsi NTB.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU NTB Suhardi Sooud, saat membuka Rapat koordinasi   terkait usulan jumlah dapil pada pemilu 2019 mendatang.

Ha ini menurutnya sesuai dengan keputusan KPU RI ada 14 partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019.

Terkait masalah daerah pemilihan (dapil) KPU kabupaten/kota menyusun dan mengusulkan Daerah Pemilihan (Dapil) melalui KPU Provinsi. Hal itu sesuai landasan penyusunan dapil itu undang-undang no 7 tahun 2017 salah satunya tentang prinsip penataan dapil di antara kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, konterminus, kohensifitas, integritas kesinambungan dengan pemilu sebelumnya.

Suhardi berharap, KPU kabupaten/kota ikut memberikan masukan selengkap-lengkapnya dan mengawal KPU Provinsi NTB dalam memperjuangkan usulan dapil tersebut, hingga ditetapkan melalui Surat Keputusan.

“Nanti kan kami KPU NTB akan peresentasi hasil uji publik, jadi hasil dikabupaten/kota itu Nanti  berdasarkan 7 prinsip, Dan nanti KPU pusat akan mempertimbangkan yang menggunakan 7 prinsip dan hasilnya akan dipertimbangkan apakah memang   efektif apa dia tetap atau berubah,” ujarnya.

Ia menuturkan jumlah dapil kabupaten/kota se-NTB mengalami penambahan tiga dapil pada Pemilu 2019 mendatang. Dimana pada Pemilu 2014 lalu, jumlah dapil sebanyak 43 dapil. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti, diusulkan menjadi 46 dapil.

KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan penambahan dapil yaitu Kota Mataram, Kabupaten Dompu dan kabupaten Bima.

“Jadi Lobar, dan di Kota Bima dan di Kota mataram. Karena ini menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kursi didalam dapil.

Suhardi mencontohkan, misalnya di Labuapi dengan kediri yang awalnya 10 kemudian menjadi 8 dan itu memang KPU NTB menerima data tersebut dari dukcapil yang memang menyatakan setelah dikonsolidasi datanya terjadi penurunan. Jadi mungkin penambahan dapil.

Suhardi menjelaskan Dapil Kota Mataram pada tahun 2014 yang lalu hanya ada lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan menjadi enam dapil. Kemudian di Kabupaten Dompu, pada Pemilu 2014 yang lalu ada tiga dapil, pada Pemilu 2019 diusulkan bertambah menjadi empat dapil.

Selanjutnya di Kabupaten Bima pada Pemilu 2014 yang lalu dengan lima dapil, pada Pemilu 2019 mendatang diusulkan bertambah menjadi enam dapil.

“Tapi Ini kan belum final, Karena kita Akan usulkan lagi ke KPU RI ini, Nanti KPU RI yang akan menentukan,”tegasnya

Sementara itu di kabupaten/kota lainnya seperti Lombok Barat (Lobar) masih tetap dengan lima dapil. Lombok Tengah tetap dengan enam Dapil, Sumbawa lima dapil, dan Kota Bima tetap tiga dapil.

Kemudian Lombok Utara (KLU) ada dua usulan yakni usulan  Tahun 2014 yang lalu yakni tiga dapil, pada usulan kedua menjadi lima dapil. Begitu juga dengan Sumbawa Barat dimana usulan pada tahun 2014 yakni tiga dapil, namun usulan kedua menjadi empat dapil.

Sementara itu penataan dapil di Lombok Timur diusulkan dua buah penataan Dapil, di mana usulan pertama dan usulan kedua sama seperti dapil pada tahun 2014 yakni 5 dapil, namun terjadi pergeseran jumlah kecamatan antar dapil tanpa mengurangui jumlah dapil yang ada.

“Untuk KSB, Lotim dan Dompu ya ini akan dipertimbangkan secara Khusus oleh KPU  tidak berdasarkan efektivitas dari 7 prinsip yang kami Jelaskan,”cetusnya.

Suhardi menegaskan KPU akan menyusun dapil berdasarkan jumlah penduduk dan perubahan wilayah.  perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan dapil.

AYA

Kerjasama diharapkan dapat  memberi penguatan keterampilan bagi para TKI, dan sebelum berangkat dibekali pendidikan dan sertifikasi agar lebih memiliki daya jual

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meyakinkan, masalah tenaga kerja memang selalu menjadi atensi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengantarkan NTB menjadi contoh tata kelola pengiriman tenaga kerja yang baik. Sehingga  tidak terjadi kasus yang tidak diinginkan seperti pengiriman tenaga kerja non prosedural.

Hal demikian diungkap Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi, saat menerima Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Efendi di kediaman resminya, Senin (05/03).

Dede yusuf, Ketua Komisi yang membidangi Tenaga Kerja, Kependudukan dan Kesehatan DPR RI yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu,  datang guna melaporkan dan mohon kesediaan TGB terkait rencana kerjasama pemerintah daerah dengan salah satu lembaga pelatihan dan sertifikasi tenga kerja.

Melalui kerjasama ini,  jelasnya, diharapkan dapat  memberi penguatan keterampilan bagi para TKI, termasuk memastikan semuanya berjalan tertib administrasi.

“TKI nanti sebelum berangkat akan dibekali pendidikan dan sertifikasi terlebih dahulu agar lebih memiliki daya jual,” terang Dede Yuf yang juga dikkenal sebagai aktor film laga ini.

Gubernur yang saat itu didampingi Assisten Pemerintahan dan Kesra, Agus patria dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB H. Wildan menyatakan, mendukung rencana kerjasama ini.

“Formula kerjasama nanti akan tertuang dalam dokumen yang insya allah menunjukkan kita serius  dalam menjamin kesiapan, penempatan hingga perlundungan terhadap TKI,” jelas Gubernur.

AYA

Komando lahir dari pikiran dan gagasan beberapa tokoh pemuda lintas ormas, bergabung menjadi bagian Partai Perindo karena memiliki kesamaan visi

MATARAM.lombokjournal.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Koalisi Muda Partai Perindo (KOMANDO) Provinsi Nusa Tenggara Barat dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP KOMANDO, Beni Pramula, Senin (26/02) di Kantor DPD PERINDO Lombok Barat.

Hadir Sekretaris Jenderal KOMANDO, Aminullah Siagian. Selain itu, hadir juga Ketua DPW PERINDO NTB, H. Izzul Islam beserta Sekretaris DPW NTB M Juaini, dan beberapa Ketua DPD Perindo.

Ketua DPW KOMANDO NTB, Parwadi, SE usai dilantik mengatakan, hadirnya Komando di NTB melengkapi perjuangan Perindo memenangkan Pemilu 2019. “Untuk terwujudnya visi besar partai, yaitu Indonesia Sejahtera.” Katanya.

Parwadi juga menambahkan tenntang komitmen memenangkan H. izzul Islam di Pilgub Lombok Barat 2018. DPW NTB dipimpin oleh Parwadi selaku Ketua dan Saidin Al Fajri sebagai Sekretaris dan Oqy sebagai Bendahara.

Sedangkan di tempat yang sama, Ketua Umum DPP KOMANDO, Beni Pramula menjelaskan kelahiran dan fungsi Komando.

“Komando lahir dari pikiran dan gagasan beberapa tokoh pemuda lintas ormas. Dan bergabung menjadi bagian Partai Perindo karena memiliki kesamaan visi,” jelasnya.

Beni mengajak supaya pemuda dan Mahasiswa di NTB untuk bergabung dalam politik praktis melalui Komando. Karena dengan begitu bisa meningkatkan kontribusi bagi bangsa dan negara.

Mahasiswa dan pemuda harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan kegiatan positif lainnya. Jangan hanya sibuk memikiran urusan personal.

Ketua DPW Perindo NTB, H. izzul Islam mengapresiasi Pelantikan DPW Komando NTB. Ia mengajak anak anak muda untuk ikut bergabung dalam Perindo.

Ke depan kata Cagub Lobar ini, akan ada mobil perpusatakaan keliling Komando. supaya kontribusi partai bisa langsung dirasakan rakyat katanya.

Acara pelantikan dirangkai dengan Santunan anak yatim, dan dimeriahkan dengan Tari Gandrung.

Me

Setiap mutasi ada perasaan senang, ada yang biasa-biasa, ada juga yang kecewa, . Untuk karena itu Bupati Najmul menyampaikan permohonan maaf

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, melantik 88 pejabat setingkat eselon III dan IV di lingkup Kabupaten Lombok Utara, Kamis (23/02).

Hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilangsungkan di aula Bupati itu, para asisten, staf Ahli, Sekwan DPRD, Kepala OPD se-KLU, Camat dan sejumlah undangan lainnya.

“Rotasi dalam satu organisasi adalah sebuah keniscayaan, dikarenakan dinamika rotasi berdasarkan peraturan UU.  Disamping ada pula aparatur sipil negara yang pensiun,” ungkap Najmul.

Dalam setiap mutasi atau pergantian, lanjut Najmul, tentu ada perasaan yang tidak sama. Ada yang senang, ada yang biasa-biasa, ada juga yang kecewa. Untuk itu, dalam kesempatan tersebut Najmul menyampaikan permohonan maafnya.

“Kepada pejabat yang mendapat amanah, agar mengawali tugas dengan baik dan berdedikasi tinggi sesuai instruksi yang reguler disampaikan,” tandasnya.

Dengan dilantiknya Dr. Fauzan Fuad, sebagai Sekertaris Dinas Dikbudpora KLU, secara otomais menyisakan kekosongan pada jabatan Kepala Dinas di Dikbudpora yang nanti akan diangkat melalui mekanisme pansel.

Seperti diketahui, dari total 29 OPD yang ada, hanya jabatan Eselon II Dikbudpora yang belum terisi.

DNU

Pers memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, mengingatkan seluruh jajarannya di tingkat SKPD, agar mau membuka diri untuk bermitra dengan Pers, demi terbangunnya sinergitas yang diharapkan barsama.

Demikian dikatakan Najmul, dalam acara pembukaan sekaligus rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, yang diselenggarakan Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU), bersama Humas Protokoler, di Gedung Serbaguna Gondang, Rabu (21/2).

“Selain menjadi bagian dari urat nadi perjuangan kemerdekaan bangsa, Pers juga sebagai mitra pemerintah dalam mendkung proses pembangunan bangsa selama ini. Saya tekankan para SKPD agar mau membuka diri untuk bersinergi dengan insan Pers,” kata Najmul.

Lebih jauh dikatakan Najmul, insan Pers juga memiliki peran penting sejak proses awal terbentuknya Kabupaten Lombok Utara beberapa tahun lalu. Terutama dalam membangun opini masyarakat.

Sementara Ketua Panitia HPN, Hery Mahardika, berharap melalui momentum HPN tahun ini bisa lebih membangun kemitraan yang lebih baik ke depannya.

“Semoga di tahun-tahun yang akan datang peringatan HPN bisa lebih baik. Trimakasih kepada para pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini,” paparnya.

Acara HPN 2018 bertajuk “Peran media dan Kehumasan dalam membangun Daerah” itu juga dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial pembagian sembakon dan donor darah bekerjasama dengan PMI Lombok Brata.

Hadiri dalam kegiatan itu Dandim 1606 Lobar, Kabag Ops Polres Lotara, seluruh pimpinan SKPD, oprator SID se-KLU, operator Kecamatan serta PPID Kabupaten.

DNU

Terkait ketersediaan pupuk yang murah dan merata, KLU mengambil langkah menggandeng BPPT untuk membangun pabrik pupuk di Lombok Utara

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, mengklaim sebagian besar program visi misi telah berhasil direalisasikan, meski diakuinya masih ada yang belum tercapai.

“Beberapa program prioritas dalam visi misi pemerintahan NASA sudah terealisasi. Meski masih ada yang belum, tapi tetap kita ikhtiarkan di sisa waktu yang ada,” ungkapnya.

Lebih jauh, Najmul, juga menyinggung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget pemerintah daerah tahun 2018 ini. Menurutnya, terget PAD harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena tidak mungkin menggenjot pendapatan tanpa memperbaiki pelayanan.

“Target PAD sebesar Rp 200 miliar tahun ini kita yakin bisa tercapai, mengingat masih banyak potensi daerah yang belum kita garap secara maksimal,”  bebernya.

Sementara untuk ketersediaan pupuk murah dan merata, lanjut Najmul, pihaknya telah mengambil langkah dengan menggandeng BPPT untuk membangun pabrik pupuk di Lombok Utara.

“Kita baru saja berkunjung ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya BPPT akan segera membangun pabrik pupuk di sana. Harapannya setelah MoU yang kita tandatangani di Jakarta beberapa waktu lalu, mereka juga mau membangun pabrik di sini,” jelasnya.

Dijelaskan Najmul, persoalan pupuk merupakan kebijakan nasional yang diteruskan ke Provinsi. Bahkan dari total kebutuhan dan jatah yang diberikan ke KLU, ada defisit 60 persen.

“Kita sudah anggarkan Rp 500 juta untuk operasi pasar. Itu sebagai antisipasi atau memalangi jika terjadi kelangkaan pupuk,” katanya.

DNU

Optimis capai target politik dalam Pileg 2019, mengingat kini Hanura di-back up oleh organisasi islam terbesar di NTB yakni Nahdlatul Watha

MATARAM.lombokjournal.com — Partai Hanura salah satu partai dari enam belas partai politik di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lolos dan dianggap memenuhi syarat dan berhak ikut pada pemilu pada tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari Minggu (11/02) menggelar Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual terhadap 16 partai politik peserta pemilu 2019.

Ketua DPD Partai Hanura NTB H. Syamsu Rijal, mengucapkan rasa terima kasih pada semua kader partai besutan Wiranto tersebut.

Menurutnya lolosnya Hanura sebagai peserta pemilu tidak terlepas dari kinerja para kader serta pengurus partai yang bekerja secara marathon.

Meski sebelumnya sempat diterpa isu perpecahan di tubuh partai, namun tidak menghalangi para pengurus partai untuk mempersiapkan semua persyaratan verifikasi faktual. Rijal sendiri merasa bersukur Hanura lolos dan menjadi peserta pemilu.

Ditegaskannya, lolosnya Hanura sebagai peserta pemilu juga tidak terlepas atas pengakuan negara melalui Kemenkumham yang memberikan SK kepengurusan ke Oesman Sapta Odang. SK Kemenkumham ini sendiri menjadi acuan KPU untuk melakukan verifikasi faktual selain syarat domisili kantor serta kepengurusan di setiap tingkatan.

“Apapun yang terjadi kemarin tidak membuat langkah kami terhenti, kami sudah membutkikan bahwa Hanura tetap solid dan lolosnya pada verifikasi faktual menunjukan, persoalan yang menerpa partai ini hanyalah batu sandungan yang membuat kami semakin kuat,”jelasnya.

D singgung target Hanura pada pemilu 2019, Rijal menyatakan, pada pemilu 2019 Hanura NTB menargetkan tiga kursi di DPR RI serta delapan kursi di DPRD NTB.

Rijal optimis target tersebut akan terpenuhi, mengingat kini Hanura di-back up oleh organisasi islam terbesar di NTB yakni Nahdlatul Wathan. Selain itu ada penambahan jumlah kursi untuk DPR RI di NTB menjadi 11 kursi juga melecut rasa optimisme Rijal untuk menargetkan tiga kursi di DPR RI.

“Saya optimis Hanura akan mampu meraih tiga kursi di DPR RI, di belakang kita ada NW yang mendukung langkah Hanura dan itu kekuatan yang luar biasa,” paparnya.

Sementara untuk DPRD NTB rasa optimisme juga tidak kalah didengungkan oleh mantan anggota DPRD Kota Mataram ini. Ia menyatakan khusus untuk DPRD NTB Hanura akan menargetkan posisi pimpinan dewan.

Sedangkan untuk kabupaten kota Rijal menargetkan Hanura akan menjadi fraksi utuh.

AYA (*)

Salah satu kebutuhan paling mendesak di Dusun Leong Barat adalah infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik, disamping penataan lingkungan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Masa reses sidang pertama tahun 2018 ini digunakan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU, kembali turun menyerap aspirasi masyarakat.

Salah satunya seperti yang dilakukan Ketua Komisi I DPRD KLU, dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Ardianto, di Dusun Leong Barat, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Sabtu (10/2).

“Disamping menyampaikan capaian dan program prioritas pemerintah daerah, kita juga menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” kata Ardianto, Sabtu (10/2).

Di hadapan puluhan warga yang hadir, Ardianto menegaskan, apa yang menjadi aspirasi masyarakat nantinya akan dibahas untuk kemudian ditindak lanjuti dalam rencana kegiatan atau program pembangunan daerah.

“Pengaspalan jalan lingkar Leong Timur dan Leong Barat sudah rampung tahun 2015 lalu sepanjang 7 km, sementara untuk lingkar Leong Barat sepanjang 5 km ditarget bisa terealisasi tahun 2019 mendatang,” katanya.

Ardianto menjelaskan, selain program perioritas, tahun ini pemerintah daerah juga menganggarkan hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang mencakup Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Wira Usaha Baru (WUB), sanitasi, produksi pertanian dan sekolah melalui APBD 2018.

“Total Hibah Bansos yang dialokasikan Pemda tahun ini sebesar Rp. 48 miliar lebih. Khusus untuk Leong Barat mendapat jatah sebesar Rp. 236 juta. Dalam bentuk WUB, kelompok tani dan masjid,” tukasnya.

Kepala Dusun Leong Barat, Martiono, mengatakan, salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Dusun Leong Barat adalah infrastruktur jalan dan ketersediaan listrik, disamping penataan lingkungan.

“Beberapa program dari Dana Desa (DD) memang sudah kami usulkan, tapi anggaran tentu terbatas. Setidaknya DPRD bisa perjuangkan jalan di sini agar bisa diaspal untuk kemudahan ekonomi dan kesejahteraan warga,” katanya.

Dikatakan Martiono, Leong Barat memiliki potensi perkebunan yang variatif, mulai dari kelapa, pisang dan durian, sehingga dibutuhkan akses jalan yang memadai guna menunjang kelangsungan ekonomi warga.

DNU

Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak alergi atau anti kritik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan seluruh awak media yang ada di Lombok Utara, di ruang rapat Komisi, Rabu (7/2).

“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak boleh anti kritik, baik itu yang datangnya dari media, organisasi masyarakat atau bahkan maayarakat umum,” tegas Anggota Komisi I DPRD KLU, Abdul Gani.

Gani juga menambahkan, Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan, kemitraan media masa dengan Komisi I DPRD diatur dalam regulasi atau Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Seperti yang tertuang dalam Tatib DPRD, Komisi I adalah leading sektornya media masa. Dan rapat-rapat evaluasi kemitraan seperti ini memang harus lebih sering diadakan,” tukasnya.

Ardianto juga sedikit menyinggung adanya reaksi sejumlah kalangan yang mempersoalkan intennya komunikasi Komisi yang ia ketuai dengan media masa selama ini.

“Banyak pihak yang menilai media hanya fokus pada isu-isu pemerintahan dan cenderung inten berkomunikasi dengan Komisi I, padahal porsi pemberitaannya sama. Hanya saja kebetulan komisi I yang menaungi media di lembaga ini,” bebernya.

Bahkan lebih jauh Ardianto, mempersilahkan media untuk mengkritisi proses kerja lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Kita sepakat untuk terus mendorong jalannya pembangunan di Lombok Utara. Terlebih yang menjadi prioritas visi misi pemerintah melalui kritik, saran dan masukan sesuai kapasitas masing masing. Baik langsung maupun tdak langsung, semua itu demi kesejahtraan rakyat,” tutupnya.

Ketua Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU). Danu Winata, dalam kesempatan itu menegaskan jika dinamika pemberitaan media masa di KLU, selama ini cukup dinamis.

“Pada dasarnya kemitraan media dan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sudah terbangun dengan baik. Media telah menjalankan tufoksinya secara objektif, dan tentu mendukung semua kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya.

DNU