Dua pemimpin ini yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan politik semata

lombokjournal.com —

MATARAM  :  Relawan Jokowi di NTB yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Nusa Tenggara Barat, yakni Projo, Seknas Jokowi, GK Jokowi, Kawan Jokowi  dan Duta Jokowi NTB, menyambut baik pernyataan terbuka Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), telah membuat pernyataan yang mendukung Jokowi satu periode lagi sebagai Presiden RI.

“Kami rasa duet JKW-TGB pada kontestasi pemilihan presiden 2019 memiliki kans kuat menang ,” kata Imam Sofian,  yang juga Ketua DPD Projo NTB di Mataram,  Minggu (08/07).

Imam mengatakan, paket Jokowi-TGB  sangat ideal, karena mewakili pemikiran nasionalis dan religius yang  dibutuhkan Indonesia saat ini.

“Ada empat alasan mendasar mengapa duet Jokowi TGB layak tampil menjadi pemimpin nasional ke depan,” lanjutnya.

Alasan pertama kata Imam,   keduanya sama-sama pro rakyat, berlatar belakang Kepala Daerah yang sukses membangun daerahnya masing-masing,

Kedua,  duet Jokowi TGB adalah sintesa dua paradigma dasar yaitu nasionalis-religius.

Argumen  ketiga, kata Imam,  keduanya memiliki pandangan wasathiyah (moderat), satu pandangan proporsional dalam merawat keberagaman dan kbhinekaan Indonesia di tengah ancaman menguatnya polarisasi blok politik di Indonesia.

Alasan keempat, menurut Imam, keduanya adalah tokoh yang berintegritas kuat. “Kami yakin dan semakin meneguhkan sikap untuk mendukung keduanya berpasangan dalam Pilpres 2019,” tegasnya.

Kebih lanjut dikatakannya, TGB sangat layak mendampingi Jokowi. Karena keduanya sama-sama pro rakyat.

“Punya kapasitas di bidangnya masing-masing. Indonesia akan sangat maju jika keduanya bersatu, kita butuh pemimpin yang visioner dan memiliki gagasan besar untuk Indonesia, dan pasangan Jokowi TGB adalah jawabannya,” ungkap Imam optimis

Mengenai salah satu alasan TGB mendukung Jokowi karena melihat kemajuan di NTB terutama dalam bidang infrastruktur, membuat Imam kagum terhadap dua pemimpin ini yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan politik semata.

Kata Imam, keduanya sama-sama pekerja, tidak hanya berwacana.

“Kita bisa lihat dari alasan TGB mendukung (Jokowi) karena Jokowi pro rakyat. TGB ini kesatria, dia tampil gagah berani mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi,  TGB bahkan tidak memikirkan karir politiknya di partainya,” tegas Imam.

Sebelumnya, saat mendeklarasikan JKW-TGB oleh Sekber Relawan Jokowi NTB, pada Sabtu (09/06) lalu, memang sempat ada sedikit keraguan dari relawan Jokowi ini karena melihat latar belakang TGB yang masih menjabat di partainya.

Namun saat ini relawan Jokowi di NTB semakin yakin TGB adalah tokoh nasional yang berdiri pada semua kepentingan dan golongan

Dikata Imam, TGB seorang ulama dan umara’ yang yang telah teruji hampir sepuluh tahun memajukan NTB.

“Kami simpulkan duet Jokowi TGB ini sangat ideal. Kami yakin  banyak kalangan yang akan mendukung duet Jokowi TGB jika berpasangan. Kami akan menggalang dukungan dan memenangkan  pasangan ini kesemua relawan Jokowi,” tegas Imam Sofian yang juga kandidat doktor ilmu hukum ini.

Me

Jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena panggilan  KPK, itu  anggapan yang salah

lombokjournal.com —

MATARAM :   ,

Zamroni Aziz, Ketua Pimpinan Wilayah ( PW)  Gerakan Pemuda  Ansor NTB mengapresiasi  sikap TGB untuk mendukung keberlanjutan  kepeminpinan Jokowi untuk  periode kedua.

Menurut Zamroni, sikap tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia politik. Ia menilai TGB orang yang  cerdas dalam menentukan sikap.

“Melihat realita politik hari ini, mau tidak  mau harus diakui keberhasilan pembangunan  pemerintahan Jokowi,’ ujar Zamroni Aziz, Jumat (06/07)

Zamroni menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan Jokowi bisa dilihat dari program  infrastruktur yang ada di NTB.

“Salah satunya adalah program Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) mandalika,,” ungkapnya.

Ikatakannya, selama ini perhatian dan atensi  Jokowi terhadap NTB begitu luar biasa. Hal ini bisa diukur dari intensitas Presiden Jokowi mengunjungi NTB dalam berbagai even t sebanyak delapan kali.

“Jika TGB hari ini menentukan pilihanya ke Jokowi hal yg wajar, karena  TGB merasa Presiden  Jokowi sdh berbuat banyak utk NTB,” lanjutnya .

Selain itu Zamroni menegaskan, jika ada yang punya asumsi  TGB mendukung Jokowi karena  KPK itu  anggapan yang  salah .

“KPK itu lembaga independen yang tidak  boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden sekalipun,” ucapnya .

Serangan ke TGB Dinilai Keterlaluan

Sementara itu, terkait pernyataan pribadi Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi yang memberi dukungan pada Presiden Jokowi, serangan kepada ulama ahli tafsir ini di media sosial begitu massif.

Karena tidak sepaham dengan TGB, beragam ucapan merendahkan disampaikan. Dai muda Gede Hadi El Rosyadi keberatan dengan serangan-serangan tersebut.

“Ulama menentukan hukum dengan Ijtihad, berdasarkan ilmu mumpuni yang beliau miliki, sehingga terjadi perbedaan hukum antar masing-masing ulama,” katanya, kemarin.

Tentunya kata dia, yang utama tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan. Dikatakan, Tuan Guru Bajang menentukan sesuatu dalam bersyiasah (berpolitik) pun sudah melalui pertimbangan.

“Saya yakin beliau mempunyai pandangan yang baik. Bagi kita orang awam tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” sambung ulama muda yang akrab disapa Ustad Hadi ini.

Ustad Hadi mengingatkan, jangan sampai karena perbedaan pandangan politik masyarakat mencaci sesama muslim. Apalagi sampai menghukumi sesama mukmin. Lebih parah lagi menghina dan merendahkan ulama.

“Wallahu alamu biman dzolla‘an sabilih. Dan Allah lebih tahu siapa yang tersesat dijalan Nya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia berharap masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik. “Janganlah kita menjadi Tuhan sehingga kita mudah menghakimi sesama, dewasalah dalam berpolitik dan sikapi perbedaan dengan wajar,” tambahnya.

Diakuinya, ia terus memantau pemberitaan terkait TGB dalam beberapa hari ini. Tidak hanya komentar di media sosial, di media massa juga diikuti.

” Ada politisi yang dahulu itu memuji dan ikut mengusung Pak Jokowi. Kok sekarang ikut menjelekkan TGB, ini kan aneh,” tukas dai yang tengah menyusun tesis di PTIQ Jakarta ini.

Me

Silon (Sistem Informasi Pencalonan) bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk mempermudah sistem kerja partai dalam mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU). menggelar sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Kamis (05/07).

“Silon wajib digunakan oleh semua partai pada proses pencalonan dalam Pemilu 2019 mendatang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU, Burhan Ekwanto, di Mina Beach Hotel. Tanjung. Kamis (05/07).

Silon, lanjut Burhan. bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019.

“Penggunaan Silon prinsipnya untuk memudahkan masyarakat, KPU, dan partai politik itu sendiri. Dengan aplikasi ini (Silon, red), masyarakat dapat mengakses atau mengetahui siapa saja calon-calonnya,” tambah Burhan.

Lebih jauh Burhan menghimbau agar para pimpinan partai politik bisa lebih awal mengajukan berkas pencalonan bakal anggota DPRD-nya, dan segera dimasukkan ke dalam aplikasi Silon. Hal itu juga untuk menghindari penumpukan pengajuan bakal calon pada masa injury time.

“Tahapan Pengajuan Berkas dimulai tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. Dari jam 8 pagi sampe jam 4 sore. Sementara untuk hari terakhir ditutup pada jam 12 malam,” cetusnya.

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini dihadiri seluruh pimpinan dan operator partai politik.

DNU

Aparatur Sipil diharap senantiasa menunjukkkan kinerja yang baik, dan memberi keteladanan, bukan hanya kepada pejabat eselon, maupun staf, namun juga kepada pegawai biasa

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Muh. Amin, S.H., M.Si melantik dan mengambil sumpah 169 pejabat fungsional lingkup Pemerintah Provinsi NTB,  Senin (02/07)

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.

Hadir mendampingi Wagub Amin saat itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB, Fathurrahman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov. NTB.

Adapun pejabat fungsional yang dilantik saat itu terdiri dari Widyaiswara,  Guru, Bidan, Dokter, Perawat, Asiten Apoteker, Radiografer, Fisioterapis, Okupasi Terapis, Pengawas Pemerintah, Pengawas Ketenagakerjaan, PolPP, Instruktur, Pustakawan, Pranata Komputer, Pengawas Benih Tanaman dan Psikologi Klinis.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur menyampaikan Pemerintah sangat concern terhadap jabatan fungsional dalam berbagai latar belakang, baik dari latar belakang medis, para pendidik dan lainnya.

Tentunya, atas nama Gubernur NTB, menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut seraya meminta dan berharap pejabat tersebut dapat terus meningkatkan kinerja secara proporsional dan professional.

Wagub juga berharap, tugas pokok dan fungsi para pejabat yang dilantik tersebut dapat membawa manfaat bagi Provinsi NTB, apalagi melihat momentum pertumbuhan di berbagai sektor, agar dapat terus diikhtirkan dan dipertahankan.

Tentu juga lanjut Wagub, dalam pelaksanaan tugas pengabdian itu senantiasa menjunjung tinggi norma yang berlaku. Hal lain yang tak kalah penting menurut Wagub, semua ASN (aparatur sipil Negara) senantiasa menunjukkkan kinerja yang baik, dan memberi keteladanan, bukan hanya kepada pejabat eselon, maupun staf, namun juga kepada pegawai biasa.

“Momentum ini terus kita jaga, untuk tahun mendatang lebih berat tantangannya, diharapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu mensinergikan berbagai program, baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik,” ungkap Wagub.

Karena itu, Wagub mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan pengabdian kerja bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur dalam berbagai sektor, serta ikhtiar penurunan angka kemisikinan.

“Mudah-mudahan di masa akan datang dapat terus kita laksanakan, bekerja dengan baik dimanapun kita berada dan untuk pimpinan yang akan datang mari terus kita dukung”, tutupnya.

Acara diakhiri dengan halal bihalal oleh Wagub NTB sekaligus pemberian ucapan selamat pada pejabat yang telah dilantik.

Rer/Humas NTB

Upaya untuk memberantas korupsi sangat membutuhkan sinergitas dengan pihak lain, diantaranya dari para penegak hukum dan partai politik

MATARAM.lombokjournal.com —  Tindak pidana korupsi yang terjadi di dunia birokrasi dapat dicegah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui tata kelola keuangan yang baik serta memenuhi standar akutansi yang ditetapkan oleh lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan, seperti BPK.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.Dmenegaskan itu, saat Seminar Nasional Anti Korupsi, di Gedung Dome Universitas Mataram, Jumat (29/06). Seminar nasional yang digelar Fakultas Hukum, Universitas Mataram tersebut menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr. Anwar Usman.,SH.,M.H dan Wakil Ketua DPR RI, Fahri hamzah sebagai narasumber.

Sekda menegaskan, salah satu bukti nyata adalah provinsi NTB yang telah mengembangkan inovasi untuk menata dan mengelola keuangan daerah secara baik dan benar. Bahkan, NTB merupakan salah satu Provinsi  dengan tata kelola keuangan terbaik se-Indonesia, sehingga BPK RI memberikan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

Hal tersebut lanjut Sekda harus terus dilakukan, karena dari tahun ke tahun indikator untuk bisa meraih predikat itu semakin dinamis

“Dalam tata kelola keuangan, memang dituntut  inovasi, dalam arti pahami terus aturan yang ada. Mengapa penatausahaan ini demikian penting? Karena hal itu merupakan salah satu langkah awal pencegahan dini tindak pidana korupsi,” jelas Sekda.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman.,SH.,M.H menjelaskan tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang didasari pengaruh hedonis dan cinta dunia.

“Jika kita tidak  terpengaruh pada kemewahan dunia,  korupsi akan hilang dari bumi ini,” tegas Pria Kelahiran Bima tersebut.

Ia menegaskan, usaha memberantas korupsi telah dilakukan sejak pasca revolusi kemerdekaan 1945. Hingga era reformasi, terlahir lembaga KPK, lembaga yang khusus menangani korupsi. Namun demikian, menurutnya, upaya untuk memberantas korupsi sangat membutuhkan sinergitas dengan pihak lain, diantaranya dari para penegak hukum dan partai politik.

Partai politik disebutnya berperan  signifikan sebagai salah satu elemen pendukung penegakan korupsi. Selanjutnya,  pengelolaan birokrasi yang profesional transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri hamzah, yang  juga putra daerah NTB, menyebutkan bahwa, moralitas, pendidikan dan etika adalah benteng korupsi.

“Korupsi adalah adalah sebuah tindakan yang merugikan keuangan Negara,” terangnya.

Rr/Humas NTB

Generasi muda mendapat perhatian khusus pasangan callon Zul-Khair,  dan secara khusus dengan memberikan perhatian khusus yakni dengan meluaskan pembukaan lapangan kerja

lombokjournal.com –

LOMBOK BARAT  :   Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat No 1,  HM Izzul Islam – TGH Khudari Ibrahim (Zul-Khair), selama momentum Ramadhan  menggelar kampanye dialogis dan blusukan di beberapa kecamatan menemui konstituennya.

Didampingi  sejumlah tim koalisi parpol  pengusung, Zul-Khair  mendatangi kantong pemilih di desa-desa  Lombok Barat. Ini bagian dari upaya menyakinkan pemilihnya agar tidak berpindah pilihannya.

Dengan gaya yang merakyat , Zul-Khair dalam setiap kunjungannya selalu membaur dengan masyarakat desa. Hal ini agar Zul Khair ingin mengetahui lebih jauh aspirasi warga Lombok Barat .

Dalam berbagai  kesempatan, Calon Bupati Lombok Barat,  HM. Izzul Islam mengatakan,  jika terpilih menjadi Bupati Lombok Barat akan berusaha menyelesaikan pembangunan infrastruktur, peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ia akan  fokus dan menata management  pemerintahan Lombok barat lebih baik, khususnya  perbaikan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan kerja bagi generasi muda.

“Pada pemerintahan saya nanti, Insya Allah, lima tahun ke depan dengan banyaknya generasi muda yang belum memiliki pekerjaan, maka kita akan membuka lapangan kerja seluas luasnya. Termasuk melatih generasi muda keahlian kerja, sehingga bisa buka lapangan kerja.  Selain itu juga diupayakan memberikan modal kerja, sehingga kita bisa membuka wirausahawan yang baru, sehingga angkatan kerja kita terus mengalami peningkatan,” kata Izzul Islam, Jumat (08/06) di Desa Sandik Lombok Barat .

Menurut Izzul, pembenahan management pengelolaan pemerintahan Lombok Barat ditekankan pada kompetensi pejabat Lobar yang memiliki kualitas dan kspasitas.

Hal ini agar pelayanan publik menjadi lancar dan mudah diakses.

“Prinsipnya , Zul Khair ingin nanti  pejabat lobar nantinya  profesional dan penuh tanggungjawab melayani masyarakat lobar,” bebernya .

Sementara itu untuk generasi muda Zul-Khair akan memberikan perhatian khusus yakni dengan membuka lapangan kerja.

“Untuk kaum muda yg memiliki bakat khusus dan ketrampilan , Zul Khair akan menyekolahkan untuk meningkatkan pengetahuannya,” tambah Izzul .

Sementara itu, Lalu Athari  tim Zul-Khair dari Partai Perindo  menyampaikan, jika terpilih Zul-Khair memimpin Kabupaten Lombok Barat akan memprioritaskan juga pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas.

“Hal itu diprioritaskan untuk meningkatkan skill  SDM masyarakat Lobar serta daya saing yang kuat .  Khusus untuk generasi muda Lombok barat akan ditingkatkan kecerdasannya ,” lanjutnya.

Kata Athar untuk program  pengembangan ekonomi berbasis desa, Zul Khair  berkomitmen melakukan pemberdayaan warga desa di Lombok melalui skema pelatihan dan fasilitasi bantuan usaha.

“Untuk itu  mari kita satukan langkah agar semua agar apa yang telah kita rencanakan dapat diwujudkan dengan cara memilih pasangan nomor urut satu,” ungkap Athar sambil mengacungkan satu jari di depan awak media .

Me (*)

Pada tahun 2008 PAD NTB sebesar Rp  413,1 milyar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 1,719 Triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Realiasi dari target pendapatan daerah di NTB selama kurun waktu 10 tahun dari tahun ke tahun terus meningkat.

Angka peningkatan sejak tahun 2008-2018,  jumlah realisasi pendapatan  daerah pada tahun 2008 sebesar Rp 1,049 triliun, sedangkan tahun 2018 mencapai jumlah sebesar Rp 5,230 triliun.

Sekretaris Badan Pengelolaan Pemdapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB, Evi Evadwiani, menjelaskan bahwa peningkatan realisasi pendapatan daerah dilakukan dengan berbagai langkah sehingga realiasinya terus meningakat dari yang ditargetkan.

“Tahun 2008  realisasinya Rp 1,049 triliun, sedangkan tahun 2018 realisasinya  Rp 5,230 triliun,” ucapnya Rabu (06/06), saat memberi keterangan pers di Media Center  Pemprov NTB di Mataram.

Menurutnya, langkah atau upaya yang telah diikhtiarkan dalam mengotimalkan pendapatan daerah antara lain, samsat non stop servis (24/7), aplikasi e Samsat, pendataan kendaraan plat luar daerah secarah online, manajemen mutu pelayanan ISO 9001-2015, aplikasi E- STS retrebusi online, agent Samsat, integrasi data dengan kepolisian, pembayaran pajak lima tahun, dan Samsat Kartini dan Samsat Bahari.

Demikian juga untuk Pendapatan Asil Daerah (PAD) pada 10 tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 PAD NTB sebesar Rp  413,1 milyar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 1,719 Triliun.

Sementara itu dalam kurun waktu yang sama serta proyeksi 2018, diperoleh komposisi rata rata per jenis pendapatan, PAD sebesar 37,59 persen dan Dana Perimbangan sebesar 54,52 persen, serta lain Pendapatan yang sah sebesar 7,89 persen.

AYA

TGB berharap predikat WTP ke 7 menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 diraih Provinsi NTB. Dengan demikian, predikat WTP yang diperoleh NTB merupakan yang ketujuh sejak tahun 2011, saat Provinsi NTB dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Kepastian mendapatkan WTP tersebut disampaikan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Agus Joko Pramono saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah pada Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2017, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTB, Jum’at (25/05).

Gubernur yang menerima langsung LHP BPK RI tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak, termasuk masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan dengan sukses.

“Saya menyampaikan syukur dan penghargaan setulus-tulusnya kepada warga masyarakat NTB dan DPRD Provinsi NTB. Ini menunjukkan kita sudah sama-sama berikhtiar tidak hanya WTP tetapi target kinerja dapat diraih secara optimal,” ungkap Gubernur pada Sidang yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., M.H. itu.

TGB, sapaan Gubernur NTB juga berharap, semoga hal ini menjadi kebanggaan dan kesyukuran bagi kita semua, tak lupa TGB juga mengucap selamat melaksanakan ibadah puasa, dan kita dapat terus berkontribusi untuk NTB.

Sebelumnya, pada saat yang sama anggota II BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono melaporkan, BPK Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi NTB TA 2017 pada hari Jum’at (25/05),  dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB.

Penyerahan tersebut dihadiri Anggota II BPK RI, Gubernur NTB, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pejabat TNI, Polri.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB TA 2017 merupakan laporan keuangan ketiga yang disusun pemprov NTB dengan menggunakan basis akrual, sebanyak tujuh laporan, yaitu laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp 5, 083 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,12 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi senilai Rp 5,25 triliun dari anggaran senilai Rp 5,54 triliun, total Aset senilai Rp 13,17 triliun, serta jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas senilai Rp 13,17 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2017, atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2017 dan sebelumnya, terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp 94.946.438.344,95.

Dari jumlah tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi, 98 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 7,11 persen; sebanyak 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 2,10% serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Provinsi NTB.

AYA

Diharapkan ke depan IPM Lombok Utara bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, menegaskan, ada tiga sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah dalam mewujudkan Lombok Utara yang berdaya saing. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Hal itu diungkapkan Sarifudin saat mengawalin safari ramadhan pertamanya di Masjid Baitul Ikhlas, Dusun Lenggorong Desa Samboq Elen Kecamayan Bayan, Selasa (22/05).

“Pemerintah daerah memberikan kebijakan dengan prinsip berkeadilan. Prioritas Pemda KLU pada tiga sektor yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ungkapnya.

Di sektor pendidikan misalnya, kata Sarifudin, pemerintah daerah sudah membangun kerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) untuk mendirikan Politeknik Vokasi. Diharapkan ke depan IPM Lombok Utara bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah berencana mengajukan pengadaan ambulan pada 2018 ini. Ambulan itu nantinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang belum menerima jatah ambulan, dengan harapan pelayanan bisa merata.

“Dalam banyak kesempatan, saya dan  pak Bupati terus menyampaikan program-program pemerintah daerah, baik yang sudah atau yang akan dikerjakan. Terkait infrastruktur jalan yang menjadi aspirasi warga, akan kita upayakan di anggaran perubahan tahun 2018 ini,” katanya lagi.

Camat Bayan, Musripin, menjelaskan, Desa Sambik Elen, dulunya merupakan desa transmigrasi kabupaten, sehingga warga masyarakatnya berasal dari berbagai daerah di pulau Lombok, namun bisa hidup rukun.

“Beberapa aspirasi masyarakat masih fokus pada infrastruktur jalan, seperti di wilayah Lenggorong ini, kiranya menjadi prioritas,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan sosial dari Pemda KLU kepada pengurus takmir Masjid Baitul Ikhlas Lenggorong.

Ikut mendampingi Wakil Bupati dalam rombongan safari ramadham Tim II KLU, Asisten II Setda KLU Ir Hermanto, Kepala BPKAD Drs HR Nurjati, Kepala BKDPSDM Muhammad Najib MPd, Kadis Perhubungan Kelautan dan Perikanan Agus Tisno SE, Kadis Sosial Hadari SSos, Kadis TKPMPTSP Veridi Kusuma SE, Sekdis Kominfo Drs Suryadi MPd, Sekban BPBD Lalu Ahmad Yani SKM, dan juga, Plt Kades Sambik Elen Nuriadi

DANU

Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Memasuki tahun ke-tiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar- Sariffudin, dinilai sebagian kalangan belum mampu memenuhi program visi-misi saat kampanye.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, memberikan sinyalemen perlunya perombakan jabatan eselon II di beberapa SKPD yang dinaunginya.

“Setidaknya ada delapan SKPD yang perlu dievaluasi atau dirombak, penempatannya kurang tepat. Dari semua jabatan eselon II, hanya sebagian kecil yang memenuhi kompetensi, tentu ini berdampak pada masyarakat,” paparnya baru-baru ini.

Beberapa SKPD yang dinilainya kurang optimal itu diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Sosial P3A, Badan Kepegawean dan PSDM, termasuk kekosongan jabatan eselon II di Dikpora.

“Delapan SKPD itu dinilai kurang optimal dalam menjalankan visi-misi pimpinan daerah. Jangan hanya senang karena mendapat jabatan tapi bingung mau kerjakan apa,” jelasnya.

Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, lanjut Sarifudin, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah.

Ia mencontohkan porsentasi realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) yang masih nol persen, termasuk belum tercapainya target penurunan angka kemiskinan diangka 29,13 persen, serta terlambatnya realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Belum ada kemajuan signifikan di beberapa SKPD yang saya sebutkan tadi, mungkin rata-rata progresnya masih di bawah 50 persen,” tutupnya.

DNU