Kalau pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur kurang dari dua minggu, kata Rosiady, maka jalannya pemerintahan akan dilakukan oleh pelaksana harian (plh) yakni, Sekda sendiri

MATARAM.lombokjournal.com —  Jabatan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tinggal menghitung jam, berakhir  Senin (17/09) besok. Kemudian digantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah.

Seyogyanya, pasangan terpilih tersebut akan dilantik pada 17 Sepetember 2018. Namun entah kenapa, jadwalnya diundur sampai 27 September 2018.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiady Sayuti, menyampaikan, bahwa dirinya belum tahu penyebab penundaan pelatikan gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih itu.

“Kita tunggu, mungkin besok ada kepastian, karena informasi, besok hari Minggu akan ada datang dari Otda Kemendagri ke Mataram,” ucapnya, saat dikonfirmasi, di Mataram, Sabtu (15/9) kemarin.

Menurut Rosiady, tergantung dari pusat, Presiden Jokowi.

“Yang menyesuaikan waktu adalah pak presiden,” tambah dia.

Kalau pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur kurang dari dua minggu, kata Rosiady, maka jalannya pemerintahan akan dilakukan oleh pelaksana harian (plh) yakni, Sekda sendiri.

“Kalau penundaan pelantikan lebih dari dua minggu maka, Penjabatnya jelas Dirjen Kemendagri,” ujarnya..

Saat ditanya terkait usulan nama penjabat, Rosiady menjelaskan, tidak perlu ada usulan siapa pun, kalau plh SK-nya dari Mendagri. Sementara penjabat SK-nya dari Presiden RI yang diproses oleh Dirjen Otda.

“Tidak mengusulkan,” terangnya singkat.

Di satu sisi, kondisi wilayah NTB belum normal pasca di guncang gempa bumi. Saat ini masih dalam masa transisi recovey atau pemulihan. Oleh karena itu, Rosiady berharap agar kepala daerah terpilih segera dilantik, sehingga NTB punya gubernur defenitif.

Razak

Pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan anggran belanja. Itu artinya, postur APBD P tersebut dirancang defisit, yakni senilai Rp. 348.653.958.723,73

MATARAM.lombokjournal.com —  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menyetujui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan NTB tahun 2018, dalam rapat paripurna terbuka, bersama Pemda NTB, di rumah dinas Ketua DPRD NTB, Mataram, Kamis (13/9) malam.

Dalam APBD P NTB itu, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 5.340.702.134.008,00. Angka ini bertambah Rp. 110.416.333.154 atau 2,11 persen dari APBD murni yakni, Rp. 5.230.285.800.845.00,.

“5.3 T itu adalah keseluruhan pendapatan kita pada tahun ini sejak Januari hingga Desember nanti Insyaa Allah, dari perkiraan APBD Murni tambahannya itu 110 M saja,” demikian diungkapkan anggota DPRD NTB, H. Johan Rosihan, ST., saat dihubungi lombokjournal.com, di Mataram, Jum’at (14/9) sore kemarin.

Selain itu, anggaran belanja juga bertambah menjadi Rp. 5.773.371.782.731,73. Ada kenaikan sebesar Rp. 459.070.291.877,73 atau 8,64 persen dari belanja murni APBD NTB, senilai Rp 5.314.301.490.854,00.

Pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan anggran belanja. Itu artinya, postur APBD P tersebut dirancang defisit, yakni senilai Rp. 348.653.958.723,73.

Selanjutnya Johan mengatakan, rancangan APBD NTB ini dibuat sebelum terjadinya gempa bumi mengguncang wilayah NTB, dengan postur berimbang.

“Pasca gempa tentu kita butuh pengeluaran yang besar minimal untuk penanganan pasca darurat dan perbaikan infrastruktur,” jelasnya.

Karena kondisi yang demikian, lanjut Johan, mau tidak mau, tentu membuat belanja dalam APBD P NTB 2018 bertambah. Namun di sisi lain tidak mungkin lagi menambah pendapatan.

“Karenanya postur APBD kita kemudian menjadi defisit,” tambah Ketua Komisi III Fraksi PKS DPRD NTB ini.

Lebih lanjut Johan berharap dan yakin atas APBD P NTB tahun 2018 yang telah disepakati bersama. Dimana, pendapatan daerah bisa berimbang bahkan mampu menutupi anggaran belanja.

“Pun demikian kami percaya Insyaa Allah kemampuan pendapatan kita dapat membiayai keseluruhan belanja kita sampai akhir tahun,” ujarnya.

Razak

Saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com ––  Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH., melantik dan mengambil sumpah jabatan eselon III secara terbatas terhadap enam Aparat Sipil Negara (ASN) pada jajaran layanan kebencanaan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Kantor Kontainer Pemda KLU, Rabu (12/9).

Pejabat eselon III yang dilantik tersebut berjumlah enam orang ASN.

Diantaranya, Evi Winarni SP. M.Si, sebagai Sekretaris BPBD KLU, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Camat Gangga, Lalu Ahmad Yani, S.KM. M.Kes. sebagai Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, dan Transmigrasi serta Penanaman Modal pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Negasip  S.Sos, diberi kepercayaan menempati posisi Sekretaris pada Kantor Camat Gangga yang sebelumnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD KLU dan Kamaludin, S.Sos sebagai Sekretaris Korpri KLU.

Selanjutnya I Ketut Pasek Suparta, S.Pd., dipercayakan sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD KLU dan Wardoyo S.Pd., diamanahkan sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sebelumnya dijabat oleh Negasip S.Sos.

Saat memberikan sambutan, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, menyampaikan ajakan untuk senantiasa berkhusnudzon atau berprasangka baik.

“Mutasi jabatan tak dilakukan karena kesalahan yang dilakukan aparatur. Mutasi adalah kebutuhan organisasi pemerintahan sehingga semua berjalan secara dinamis, bukan karena ada yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas,” katanya, setelah melantik pejabat eselon III, di KLU, Rabu (12/9.

Najmul menjelaskan, saat ini tidak ada waktu untuk mendiskusikan tentang mengapa dan bagaimana terjadinya mutasi jabatan. Mutasi dilakukan karena kepercayaan, dalam pemberian amanah.

“Pemberian amanah tak lepas dari pengorbanan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima amanah. Sebab berat dan ringannya amanah tergantung dari keikhlasan kita menerima amanah tersebut,” terangnya.

Apabila kita jalani sebagai sebuah kewajaran, lanjutnya, rotasi dan penyegaran jabatan merupakan sesuatu yang niscaya pada sebuah organisasi.

“Jika pemahaman seperti itu, maka tak terasa berat menjalankan amanah tersebut,” tambah Najmul.

Diakhir sambutannya, Ia menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudiandiakhiri dilakukan penandatanganan naskah pelantikan dan ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik.

Dalam acara yang berlangsung singkat dan khidmat itu, hadir juga Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Asisten III Setda KLU Ir. Lalu Mustain, MM, Kepala Inspektorat KLU Inspektur Drs. Zaenal Idrus dan Kepala BKD Moh Nadjib MPd.

Razak/Humaspro

Saat ini masyarakat menunggu gebrakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam merealisasikan janji-janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB

lombokjournal.com —

MATARAM —   Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Dr Zul dan Hj Sitti RohmiMi6 akan  dilantik sesuai jadwal yang ditetapkan KPU  yakni 17 September 2018.

Keyakinan pelantikan sesuai jadwal itu disampakaikan Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH yang akrab dipanggil Didu, melalui siaran persnya, Sabtu (08/09).

Menurutnya, hal ini dimaksudkan agar pemimpin baru  NTB itu  segera menyongsong dan melaksanakan program pembangunan sesuai Renstra untuk lima tahun kepemimpinannya .

Adanya wacana pengunduran jadwal pelantikan  pemimpin daerah NTB  dengan menugaskan Plt hanya beberapa hari tidak efektif , kecuali ada kejadian force majeur di satu daerah tersebut.

Meskipun demikian Mi6 beranggapan, jika terjadi skenario pengunduran jadwal  pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang diutarakan oleh Mendagri itu,  semata-mata ada pertimbangan tehnis dan taktis.

“Cuma kalau pengunduran hanya 10 hari dari tgl 17 September sampai dengan 27 September terkesan tanggung dan bisa dipersepsikan lain secara politik,” ujar Didu yang didampingi Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathullah ,SE .

Dalam konteks menciptakan tata kelola  pemerintahan yang baik , lanjut Athari, seyogyanya Mendagri mempertimbangkan secara bijaksana dampak plus minusnya jika mengundur pelantikan gubernur terpilih se Indonesia.  Ini  untuk menghindari asumsi politik yang multi tafsir.

” Apalagi ini tahun politik yang  bisa dipake membuat prejudice politik ,” tambah Athari yang juga caleg muda propinsi No. urut 2 dapil Lombok Tengah 8 dari Partai Perindo .

Sementara menurut Didu, saat ini masyarakat menunggu gebrakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam merealisasikan janji-janji politik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTB.

“17 September 2018 merupakan momentum yang ditunggu oleh masyarakat NTB untuk menilai kinerja pemimpin daerah yang baru untuk 100 hari pertama ,” ucapnya.

Didu melihat tugas dan tantangan pemimpin baru NTB lebih kompleks dan multi dimensional , ditambah lagi pemulihan kondisi  masyarakat yang terkena dampak gempa yang membutuhkan perhatian ekstra.

“Supaya tidak bias tafsir, sebaiknya jadwal pelantikan Gubernur NTB sesuai tempory saja yakni 17 September 2018,”  ungkapnya.

Inovasi dan investasi SDM

Sementara itu Sekretaris Mi6 Lalu Athari mengapresiasi upaya-upaya Dr Zul membuka net working dan kerjasama dengan pihak mancanegara dalam meningkatkan SDM masyarakat NTB .

Apa yang dilakukan Gubernur NTB yang ini merupakan salah satu inovasi pembangunan yang berorientasi kepada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat terdidik NTB, untuk investasi SDM ke depan.

“Dr Zul melihat tantangan pembangunan di era kepemimpinannya akan komplek. Ditambah lagi dengan diberlakukan pasar bebas AFTA/NAFTA thn 2020, maka solusinya adalah membangun SDM masyarakat NTB agar mampu bersaing di era globalisas,” ungkapnya .

Untuk merealisasikan kecepatan gerak pembangunan, yang akan dilaksanakan Zul Rohmi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kendala politik.

Hal ini bisa terjadi jika Zul Rohmi tidak merangkul dan berkomunikasi dengan semua elemen sebagai upaya melakukan moderasi yang positif .

“Publik pasti melihat cerminan kredibilitas Zul Rohmi dari aspek kebijakan dan wajah SKPD yang menopang kabinetnya. Untuk menghindari politik like and dislike, patronase klien, dan lain-lain. Baperjakat perlu diperkuat fungsinya agar penempatan pejabat dilingkungan Pemprov NTB sesuai dengan prinsip  right man  on the right place,” tambah Athari.

Me

Proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

MATARAM.lombokjournal.com — Kabar gembira bagi pencari kerja, bulan ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018.

Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi  (KemenPANRB) di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (06//09).

Melalui keterangan resmi yang dimuat di portal BKN, pendaftaran CPNS akan dibuka 19 September 2018 mendatang.

Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan, sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi.

Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Lebih rinci Kepala BKN menguraikan,BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta.

Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.

Selanjutnya untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018, hingga saat ini akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi.

Dengan demikian, portal BKN akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.

“Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar,” jelas Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan.

Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing,

Harry

Penjabat yang baru dilantik diminta lebih fokus menyelesaikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak gempa di Lombok Timur

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M. Si secara resmi  mengambil sumpah dan melantik Penjabat Bupati Lombok Timur, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Senin (03/09).

Penjabat yang dilantik adalah Drs. H. Lalu Syafii, MM, Kepala Kesbangpoldagri Prov. NTB. Pelantikan tersebut sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. 131.52-5784 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Timur Prov. NTB.

Pelantikan dilaksanakan sehubungan dengan telah berkahirnya masa jabatan Ali Bin Dahlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H. Khaerul Waritsin sebagai Wakil Bupati Lombok Timur periode Tahun 2013 – 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018.

Didampingi Sekretaris Daerah Prov. NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., Wagub Amin menyampaikan ucapan selamat kepada H. Lalu Syafii atas pelantikannya hari ini. ” Semoga dapat bekerja lebih serius dan tetap memberikan pengabdian terbaik dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama selama menjabat di Lombok Timur,” pesannya.

Wagub Amin kembali mengajak semua yang hadir untuk merenung dan mengambil hikmah dari musibah gempa yang melanda masyarakat NTB saat ini. Ia menegaskan, terdapat  pelajaran berharga untuk dipetik bagi kemaslahatan daerah ke depan.

Wagub kelahiran Sumbawa itu juga menekankan agar Penjabat yang baru dilantik dapat lebih fokus menyelesaikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi bagi masyarakat terdampak gempa di Lombok Timur selain menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

“Kondisi masyarakat saat ini harus kita perhatikan dengan serius karena musibah gempa yang kita alami, selain menimbulkan kerugian materi juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kondisi psikologisnya,” pungkas Wagub

Hadir juga dalam pelantikan itu Sekretaris Daerah Kab. Lotim dan sejumlah Kepala OPD Provinsi NTB.

AYA/Hms

Pasca penetapan DPT ini, pihak KPU i membuka diri jika ada masukan dan saran dari masyarakat, baik itu dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu

MATARAM.lombokjournal — Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat di tetapkan sebanyak 3.573.096 pemilih.

Penetapan DPT tersebut dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB dalam rapat pleno terbuka yang digelar  di Mataram, Kamis (30/08)

Ketua KPU Provinsi NTB,Lalu Aksar Ansori mengatakan, berdasarkan hasil rapat pleno telah menetapkan  DPT pemilu 2019  sebanyak 3.573.096 pemilih tersebut dengan pemilih laki Laki sebanyak 1.758.039 dan pemilih Perempuan sebanyak 1.815.057

“DPT tersebut tersebar di 10 Kabupaten Kota dan 116 Kecamatan serta 1137 Desa/Kelurahan,” ujar Lalu Aksar Ansori .

Menurut Aksar,dalam pemilu 2019 ini juga terjadi kenaikan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana pada saat Pilkada sebanyak 8336 menjadi 15977.

“Jumlah TPS 8336 menjadi jadi 15 977 TPS ini mengalami kenaikan, itu terkait dengan tingkat kerumitan dalam  menggunakan hak pilih. Karena ada lima jenis lembaga yang dipilih pada Pemilu 2019 ini,” terangnya.

Sementara itu, pasca penetapan DPT ini pihak KPU sendiri membuka diri jika ada masukan dan saran dari masukan masyarakat baik itu dari penyelenggara pemilu maupun dari peserta pemilu.

“Kita, KPU selalu membuka diri jika nanti ada masukan dari masyarakat maupun penyelenggara pemilu,” tegasnya.

Bahkan dari dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Bawaslu dan KPUD se NTB tersebut terkuat juga adanya upaya dari warga yang tidak ingin menyalurkan hak konstitionalnya bahkan adanya yang tidak ingin didata atau dicoklit.

Seperti yang terjadi di wilayah kerja KPUD Sumbawa ,ada tempat pendidikan yang hanya mau didata namun dengan jelas tidak mau menyalurkan haknya nanti demiikian pula yang terjadi di wilayah Kota Bima.

“Ada masyarakat di Pana Toi di Kota Bima dan ponpes di Sumbawa,  kami pastikan mereka terdaftar namun soal mereka mau melakukan hak pilih itu diserahkan kembali kepada pribadi masing masing,” Pungkasnya.

Terkait hal tersebut pihak KPU sendiri akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yaitu dari pihak tokoh agama dan pihak keamanan.

“Kita akan tetap koordinasi dengan pihak-pihak disana,” kata Aksar.

AYA

Dijaminan pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) yang hilang akibat gempa akan mendapat pelayanan yang cepat dan tidak ribet. Akte kelahiran juga langsung diberikan saat itu juga

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak gempa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski dalam sarana yang terbatas.

Tjahjo maklum jika banyak kantor pemerintahan di NTB yang rusak akibat gempa. Demikian para ASN yang rumahnya rusak sehingga tinggal di pos pengungsian.

“Kemarin ada satu minggu (pelayanan tak berjalan) wajar, karena banyak pegawai kena musibah,”ujarnya Selasa (28/08)

Namun, Tjahjo mengapresiasi para ASN dan perangkat daerah terdampak yang sudah mulai aktif kembali, meski di tenda-tenda darurat yang dibangun di halaman kantor.

“Minimal ada dua orang (PNS) pokoknya jalan terus. Pokoknya urusan administrasi tidak terlaku ribet lah, (tetap) melayani warga walaupun tenda seperti ini harus kerja terus, tetap kerja walau di tenda,” katanya.

Ia memberikan jaminan pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) yang hilang akibat gempa akan mendapat pelayanan yang cepat dan tidak ribet. Akte kelahiran juga langsung diberikan saat itu juga.

“Pokoknya urusan untuk warga harus tubtas selesai,” tegas Mendagri.

Mengenai perbaikan infrastruktur pemerintahan yang rusak akibat gempa, Mendagri masih terus melakukan inventarisasi. Ia meminta adanya kantor desa darurat yang dibuat sementara waktu untuk melayani kebutuhan warga.

“Untuk perbaikan kantor-kantor lainnya kita lihat dulu apakah dipindah atau tidak, jangan sampai seperti Aceh bangun baru, ada gempa lagi, bongkar lagi. Kita masih inventarisir, arahan presiden percepat, nah untuk itu perlu diratakan dulu (pembersihan puing),” jeasnya.

Kemendagri juga telah menyerahkan bantuan senilai Rp 3,3 miliar untuk perbaikan 66 kantor desa di NTB yang rusak akibat gempa.

Gubernur NTB TGB Zainul Majdi mengatakan, mekanisme bantuan ini akan diberikan kepada kantor desa dengan dampak terparah.

“Bantuan stimulan untuk 66 desa, berarti per 50 juta (per desa) untuk rehabilitasi kantor desa yang rusak, 66 kantor desa paling parah apakah itu di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur,  atau mungkin di Sumbawa,” katanya.

AYA/hms

Saat pertama kali gempa mengguncang NTB,  Mendagri memerintahkan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengerahkan para praja sekolah pamong kampus NTB, membantu proses penanganan korban bencana

MATARAM.lombokjournal.com — Kepedulian seluruh staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada korban bencana gempa bumi di NTB patut diacungi jempol. Dari hasil Gotong Royong para staf terkumpul dana sebesar Rp 700 Juta.

Dana ini akan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kepada korban gempa di Lombok, Senin (27/8) besok.

“Akan diserahkan bantuan dana sumbangan dari staf Kemendagri dan BNPP sebesar  700 juta rupiah yang akan  diserahkan kepada Gubernur NTB,” kata Mendagri dalam keterangan persnya,

Tak hanya menyerahkan bantuan dana tunai. Mendagri dalam kunjungan kerjanya juga membawa bantuan rehab bagi 66 kantor desa yang rusak karena gempa.

Rencananya menurut Menteri Tjaho, ia dan rombongan akan datang ke NTB pada hari Senin, 27 Agustus 2018.

Kedatangannya ke NTB, selain akan memberikan langsung bantuan rehabilitasi bagi puluhan kantor desa yang rusak, juga bakal menyerahkan bantuan dana bagi korban gempa. Selain iitu juga akan diserahkan juga bantuan berupa tenda.

“Besok, rombongan Kemendagri akan ke NTB membawa bantuan rehab bagi 66 kantor desa dan tenda serta uang dari staf Kemendagri dan BNPP,” kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Tjahjo juga mengungkapkan, saat pertama kali gempa mengguncang NTB, ia sebagai Mendagri langsung memerintahkan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengerahkan para praja sekolah pamong kampus NTB, membantu proses penanganan korban bencana.

Tahap pertama, telah dikirim 200 praja ke wilayah yang terkena sama gempa. Tidak hanya itu, pihaknya juga langsung mengirimkan bantuan berupa makanan dan minuman.

“Setelah gempa pertama terjadi, kami langsung mengerahkan 200 praja IPDN. Mereka langsung terjun ke lapangan membantu masyarakat yang terkena musibah dan  juga diberikan bantuan makanan minuman,” ujarnya.

AYA/hms

Berkah orang-orang yang diberi ujian, merupakan sebuah pertanda, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat

LOMBOK BARAT.lombokjournal  —   Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak dan mengimbau masyarakat  agar tak larut dalam kesedihan.

Meski pada hari raya Idul Adha tahun ini, masyarakat NTB tengah diberi ujian Allah SWT musibah gempa bumi, namun diajak sabar dan menerimanya dengan keimanan.

Pesan itu disampaikan  Gubernur saat menjadi Khotib sholat Idul Adha 1439 H ber4sama pengungsi di  Dusun Sumur Pandai, Desa Sesait Kec. Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (22/08).

Gubernur menggelar sholat Ied bersama para korban terdampak gempa, sekaligus menyampaikan pesan dan motivasi kepada masyarakat.

Gubernur yang akrab disapa  Tuan Guru Bajang (TGB) itu mengajak masyarakat agar tidak larut dalam kesedihan.

Sebaliknya, masyarakat justru menjadikan musibah untuk mengambil hikmah  dan berkah yang Allah  ingin sampaikan.

Bahkan musibah gempa bumi ini tak boleh mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT.

“Sabar merupakan cara terbaik menerimanya dengan sepenuh-penuh keimanan kepada Allah SWT,” jelas Gubernur TGB di hadapan ribuan jamaah sholat yang hadir.

TGB juga menjelaskan berkah orang-orang yang diberi ujian, merupakan sebuah pertanda, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat.

Berkah selanjutnya dari musibah adalah dilipatgandakannya kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia.

Bisa saja sholat, istighfar atau kebaikan yang dilakukan itu sama dengan orang lain. Namun bila itu  dilakukan saat ditimpa musibah dan ujian Allah SWT, akan dilipatgandakan dengan pahala yang berbeda dengan yang lain.

Kata Gubernur, bolehlah kita bersedih, namun, segera kesedihan sesuai dengan sikap yang diajarkan  Rasulullah SAW.  “Yaitu mengembalikan semua yang terjadi ini kepada Allah SWT,”  pesan Gubernur.

Usai sholat, Gubernur menyerahkan hewan kurban 1 ekor sapi dari presiden,1 ekor sapi dan 20 ekor kambing dari Gubernur NTB.

AYA/Hms NTB

—