Sosialisasi ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar ada pemahaman yang sama terkait aturan pelaksanaan kampanye baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu

LOMBOK TIMUR.lombokjournal —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mensosialisasi tahapan kampanye pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019, di aula Kantor KPU Lombok Timur, Selong, Minggu (23/09).

Ketua KPU Lombok Timur, Muh. Saleh menyampaikan, pada Pemilu 2019 ada tiga peserta Pemilu yang mempunyai kewenangan untuk kampanye di Kabupaten Lombok Timur.

“Presiden dan Wakil Presiden, partai politik di tingkat kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” ujarnya.

Ketua Bawaslu Lombok Timur, Retno Sirnopati, mengatakan beberapa hal penting yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), kedua tentang izin pelaksanaan kampanye yang harus dikoordinasikan dengan Kepolisian, ketiga tentang tim kampanye semua Parpol.

“Tim kampanye Parpol harus disampaikan kepada Bawaslu untuk mempermudah koordinasi,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, tahapan kampanye Pemilu 2019 akan dimulai 23 September 2019. Kampanye Pemilu 2019 secara umum dibagi menjadi dua tahapan.

Tahapan pertama, pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), maupun penyebaran bahan kampanye kepada mulai 23 September 2018 – 13 April 2019.

Sedangkan tahapan kedua, pelaksanaan kampanye dilakukan peserta Pemilu 2019 melalui rapat umum dan iklan media massa, media cetak maupun elektronik mulai 24 Maret sampai 13 April 2019.

Diketahui, acara sosialisasi ini sengaja dilakukan dengan tujuan agar ada pemahaman yang sama terkait aturan pelaksanaan kampanye baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, diantaranya, Kabag Ops Polres Lombok Timur, Sekda Kabupaten Lombok Timur, perwakilan Dandim 1615 Lombok Timur dan tiga orang pengurus masing-masing partai politik.

Razak | Hms

Pemilu justru untuk melembagakan perbedaan yang dimulai dari komitmen bersama

MATARAM.lombokjournal.com — Pemilihan umum Presiden dan Anggota Legislatif tahun 2019 mendatang, hiharapkan menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan, jauh dari hoax, jauh dari politik uang dan SARA dapat terwujud

Pemerintah Provinsi NTB bersama KPUD dan seluruh anggota FKPD NTB menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Serentak 2019,  di Tugu Bumi Gora Mataram, Minggu (23/09).

Tajuk dari kegiatan tersebut “Indonesia Menolak Hoax, Politisasi SARA dan Politik Uang”.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan salah satu anomali jaman modern adalah manusia lebih susah menemukan sahabat sejati.

“Jangan sampai karena beda partai, beda calon, kita kehilangan kehangatan sebagai saudara,” harap gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, mengajak seluruh eleman masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi ini dengan santai, biasa-biasa saja dan menyenangkan.

Seperti halnya pesta demokrasi pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB lalu yang berlangsung sukses dan lancar.  Zul mengaku belum pernah menyaksikan pesta demokrasi yang aman, damai dan sukses seperti yang diadakan di NTB.

“Luar biasa KPUD kita. Mudah-mudahan kita bisa memaknai ini dengan hal yang positif,” ungkapnya seraya menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPUD dan seluruh panitia pelaksana kegiatan.

Doktor Zul merasa optimis, apa pun partainya, siapa pun calonnya, Insya Allah NTB yang indah nyaman dan menyenangkan bagi semua, dapat segera terwujud.

Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori menjelaskan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 merupakan modal kuat untuk pemilu 2019.

Katanya, NTB telah sukses menyelenggarakan pemilu dengan mulus, lancar, aman dan tidak ada gugatan dari masyarakat dan para calon.

“Nikmati pemilu ini dengan suka cita, riang gembira, memperbanyak silaturrahmi dan menjauhkan semua hal yg menimbulkan permusuhan, keretakan sesama masyarakat,” ungkapnya

Pemilu lanjutnya, justru untuk melembagakan perbedaan yang dimulai dari komitmen bersama.

“Tidak hanya sekedar omongan,” tegas  Aksar Anshori.

Deklarasi kampanye damai pemilu serentak 2019, dibacakan serentak oleh perwakilan partai dan calon anggota DPD RI.

Usai seremonial, Gubernur beserta FKPD Provinsi NTB, memberi cap lima jari sebagai tanda deklarasi kampanye damai pemilu 2019, diikuti dengan pelepasan burung merpati.

AYA/Hms

Meski tidak menjabat secara formal, TGB dan Muh. Amin akan diminta tetap memberikan saran, inspirasi dan gagasan untuk kemajuan NTB ke depan

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur dan Wakil NTB periode 2013-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin., S.H., M.Si, melakukan serah terima jabatan (Sertijab), kepada Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc ., dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Jum’at (21/09).

Disaksikan sejumlah Bupati/Walikota se-NTB, Sertijab diawali dengan Pembacaan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 dan  Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2018-2023.

Penandatanganan berita acara Sertijab dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan, oleh Dr. TGH. M. Zainul Majd yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah yang dikenal dengan panggilan DR Zul.

Doktor Zul mengatakan, dirinya bersama seluruh parangkat pemerintah yang ada, akan langsung bekerja. Sebab, tugas dan pekerjaan yang akan dihadapi kedepan ini tidak mudah.

Terutama menyangkut proses rehabiltasi dan rekonstruksi masyarakat terdampak gempa. Bahkan, diprediksikan pertumbuhan ekonomi NTB akibat bencana gempa ini paling tinggi nol persen.

“Kalau kita tidak cepat merespon pekerjaan ini, maka pertumbuhan ekonomi NTB bisa minus,” ungkap Gubernur.

Gubernur kelahiran Sumbawa itu mangajak semua pihak menunjukkan kebersamaan dan kekompakan demi memulihkan keadaan masyarakat NTB pasca gempa.

Bahkan, dirinya akan menggelar silaturrahim dengan Bupati/Walikota Se-NTB. Hal ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan dan kebersamaan untuk membangun daerah.

Meski tidak menjabat secara formal, TGB dan Muh. Amin akan diminta tetap memberikan saran, inspirasi dan gagasan untuk kemajuan NTB ke depan.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang baru dilantik Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, hari Rabu tanggal 19 September 2018 lalu, di Istana Negara.

Dalam Sertijab itu hadir Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH., MH, Anggota Forkopimda NTB dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB.

AYA/Hms

Untuk menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah selalu bersyukur atas apa yang ada dan terjadi dalam hidup ini

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah sholat Jum’at bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution serta ribuan masyarakat NTB di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center NTB, Jum’at (21/09/).

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu juga didaulat untuk menjadi Khotib.

Dalam khotbah singkatnya, Doktor Zul mengupas sebuah buku yang berjudul Life is Beautiful. Buku karangan Arvan Pradiansyah itu, mengungkap tiga hal untuk meraih ketenangan dan kebahagiaan hidup.

Pertama, kebahagiaan dapat dirasakan dan diraih apabila ada kemauan dan keikhlasan untuk saling memaafkan atau the ability to forgive.

Doktor Zul menceritakan, ada seorang sahabat nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Sahabat nabi yang dijamin masuk surgaini  bukan karena rajinnya beribadah. Namun setiap hendak tidur, ia selalu memaafkan semua kesalahan orang pada hari itu.

“Kita selalu mengucapkan Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang suci. Kita manusia tidak luput dari kesalahan dan kelemahan,” jelas Gubernur di atas mimbar.

Hal kedua, untuk menjamin kebahagiaan dan ketenangan hidup adalah selalu bersyukur atas apa yang ada dan terjadi dalam hidup ini. Kesyukuran ini lanjut Gubernur merupakan makna dari mengucapkan kalimat ‘Alhamdulillah’.

Gubernur mengilustrasikan dengan cerita seorang petani miskin, yang hanya memiliki seekor kuda. Suatu hari, kudanya itu hilang.

Namun, petani tersebut tetap mengucapkan Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian kudanya itu kembali pulang dengan membawa segerombolan kuda lain. Petani itupun mengucapkan Alhamdulillah.

“Apapun musibah yang kita alami, kita harus tetap mengucapkan Alhamdulillah. Sebab, yang baik  belum tentu baik dan yang buruk tentu buruk bagi kita,” jelasnya.

Hal ketiga, senantiasa membesarkan Allah dalam hidup ini. Tidak boleh sesuatu dalam hidup ini kita besarkan, kita agungkan selain Allah SWT.

Cara membesarkan Allah lanjutnya, senantiasa mengucapkan ‘Allahuakbar’. Ia menjelaskan, di dunia ini semuanya kecil. Hanya Allah beserta seluruh kukuasa-Nyalah yang besar.

Karena itu, Gubernur kelahiran Sumbawa itu mengajak seluruh jamaah untuk memaknai hidup ini dengan tiga cara tersebut, agar memiliki hidup yang bahagia dan tenang.

AYA/hms

Hunian sementara (huntara) yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja, namun juga di kabupaten lain yang terkena gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, usai pelantikan Rabu (19/09), dipanggil khusus oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.

Presiden Jokowi menginstruksikan untuk segera bekerja dan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik.

Atas instruksi presiden tersebut, Gubernur dan Wagub NTB itu langsung menggelar koordinasi bersama jajaran Kementerian/Lembaga.

Gubernur yang lebih akrab disapa Doktor Zul itu, dalam rapat tersebut, melakukan evaluasi proses penanganan masyarakat terdampak gempa yang telah dilakukan. Terutama menyangkut rumah hunian sementara masyarakat.

“Presiden RI, bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada saya dan ibu Wagub untuk memprioritaskan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan rumah rumah masyarakat yang terdampak gempa sebelum musim hujan datang, sehingga tidak ada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian,” jelas Gubernur Doktor Zul saat Rapat koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang dipimpin oleh Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/09).

Gubernur juga berharap, semoga percepatan hunian sementara (huntara) yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja. Namun juga di kabupaten lain yang terkena gempa seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan kabupaten yang terkena dampak gempa di Sumbawa.

“Saya harap Huntara bisa segera dibangun karena masyarakat sudah cukup resah hunian belum juga dibangun. Kalau huntara ini sudah dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak dan memikirkan hal produktif lainnya dan hunian permanen bisa dibangun kemudian,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sedikit memberi saran terkait struktur komando penanggulangan bencana.

“Bila kita bicara penanggulangan bencana ini perlu satu sistem yang membantu. Seberapa besar sumber daya yang kita punya apabila tidak dibantu oleh sistem, maka kemampuan kita juga akan terbatas,” tegasnya.

Karena itu lanjutnya, harus ada satu sistem yang membantu pelaporan untuk setiap permasalahan yang terjadi selama proses perbaikan dapat tersimpan dengan baik. Termasuk mental masyarakat yang harus dijaga sampai tempat tinggal mereka selesai terbangun.

“Selama berjalannya rekontruksi perumahan masyarakat, kita juga upayakan untuk pulihkan mental, ketenangan masyarakat selama menunggu proses tersebut,” sarannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator  Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB. Satya Sananugraha menyampaikan maksud dan tujuan dari rapat koordinasi.

Kemenko PMK melaksanakan fungsi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian untuk memastikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bisa berjalan sesuai harapan.

“Perlu kami sampaikan bahwa rakor tingkat menteri sudah dilakukan dan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana ini hadir dan menghasilkan beberapa keputusan yang harus dilakukan segera,” jelasnya.

Hal itu harus ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana aksi Rehab rekonstruksi oleh Kemenko PMK dengan melibatkan Pemda NTB.

Ditegaskannya, target pada akhir Desember 2018 adalah, fungsi pendidikan, kesehatan pelayanan dasar dan ekonomi harus sudah berjalan dengan normal.

Dan bulan Maret 2019 diupayakan semaksimal mungkin pembangunan perumahan bisa mencapai target yang diharapkan.

AYA/hms

Berkurangnya jumlah daftar tersebut, lantaran ada bacaleg yang mengundurkan diri dari salah satu partai politik

MATARAM.lombokjournal.com –– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram menetapkan sebanyak 569 bakal calon legislatif (bacaleg) Mataram menjadi daftar calon tetap (DCT) dari jumlah daftar calon sementara (DCS).

Mereka akan memperebutkan 40 kursi DPRD Mataram.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, SE., saat ditemui lombokjournal.com, di ruang kerja, Kamis (20/09) siang, sekitar pukul 11.30 Wita.

“Dari 577 DCT itu, kita 569 yang ditetapkan jadi DCT,” ujarnya singkat.

Berkurangnya jumlah daftar tersebut, kata Bedi, lantaran ada bacaleg yang mengundurkan diri dari salah satu partai politik.

Bedi mengungkapkan,  bacalaeg itu berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Karena ada pengunduran diri dari PSI. Dua perempuan yang menyebabkan keterwakilan perempuan hilang. Sehingga dua dapil kosong. Sekarbela dan Mataram,” tuturnya.

“Sehingga total bacalegnya PSI itu yang mengundurkan diri sekitar delapan caleg,” tambahnya lagi.

Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Mataram lebih dari dua ribuan orang.

“DPT kita jumlahnya 277. 866,” sebut Bedi.

Razak

Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi

Lombok Barat.lombokjournal.com — Walau disibukkan selama lebih dari dua bulan  menghadapi bencana gempa bumi,  pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap berjalan optimal.

Hal tersebut ditunjukkan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid beserta jajarannya di Pemerintah Daerah.

Khususnya oleh Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, Pemkab Lobar tetap fokus memberikan pelayanan di bidang infrastruktur dan fasilitas umum yang diharapkan mampu menjamin keamanan pangan di Lobar.

Kondisi tersebut telah mampu mencuri perhatian Pemerintah Pusat yang kemudian mengganjar Lobar dengan Penghargaan sebagai Terbaik Nasional di bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (OP)  Irigasi tahun 2018 ini.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid di Hotel Grand Inna Padang Sumatera Barat yang langsung diberikan oleh Dirjen Bangda Kemendagri RI, Selasa Malam (18/09).

Acara pemberian penghargaan itu sendiri digandeng dengan acara Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Alam Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bangda Kemendagri RI, Ir. Diah Indrajati, M.Sc.

Dihadapan 580 orang undangan dan juga dihadiri oleh KemenPUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu RI, Bupati Fauzan terlihat sumringah menerima plakat penghargaan.

Plakat penganugerahan tersebut diberikan karena Lobar dinilai sebagai Kabupaten Penyelenggara OP Irigasi Terbaik Nasional untuk Tahun 2017 lalu. Bersama 10 Pemerintah Provinsi yaitu Bali, Lampung, DI Jogjakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan  Kabupaten/ Kota seperti Cirebon,  Paya Kumbuh, Kulon Progo, Jember, Pati, Kota Baru, Sinjai, serta Kabupaten Grobogan, Lobar mampu menyisihkan 514 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.

Pemkab Lobar dianggap mumpuni dan berkomitmen dalam  mengelola irigasi.

“Komitmen Pemda menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian,” ujar Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Arthadana yang mendampingi Fauzan.

Selain komitmen Pemda, tambah Made, kriteria lainnya adalah rencana pengembangan irigasi yang disusun, kondisi jaringan, indeks kinerja, dan ketersediaan tenaga operator irigasi di lapangan.

“Tapi kepedulian Pemda, itu kriteria utama,” pungkas Made.

Fauzan sendiri mengaku bangga dengan capaian tersebut.

“Alhamdulillah capaian kita tahun ini Terbaik Nasional. Kalau tahun lalu kita hanya mampu menempati nomor urut 3, sekarang kita nomor urut 1,” ujar Fauzan yang berjanji untuk terus berkomitmen terhadap persoalan tersebut.

Bagi Fauzan, masalah irigasi adalah faktor utama keberhasilan dalam bidang pertanian selain masalah benih, pupuk, alat produksi, dan infrastruktur jalan.

“Kita harus mampu menjamin tata kelola air buat pertanian agar produksi pertanian tetap surplus dan mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Fauzan.

Untuk diketahui, Lobar memiliki luas area pertanian mencapai lebih dari 17.600 hektar area persawahan yang terbagi menjadi 14.200-an hektar sawah irigasi dan sisanya sebanyak kurang dari 5.200 hektar adalah sawah tadah hujan.

Sektor pertanian itu telah mampu menyumbangkan lebih dari 21,5 persen pada Pendapatan Domestik Regional Bruto yang berjumlah lebih dari 9 trilyun rupiah.

Tahun 2017 lalu, sektor ini juga mampu menghadirkan surplus produksi padi lebih dari 30 ribu ton dan jagung lebih dari 28 ribu ton.

“Di samping karena ketersedian bibit, pupuk, dan alat produksi pertanian, faktor irigasi dan ketersediaan air menjadi sangat mempengaruhi,” pungkas Fauzan memberi alasan di balik kesuksesan Lobar untuk menjadi lumbung padi bagi NTB.

Penghargaan OP Irigasi 2017 ini menjadi sangat berarti buat Pemkab Lobar. Di samping sebagai satu-satunya di NTB di mana Provinsi NTB sendiri tidak masuk, Lobar pun terbaik di Wilayah Indonesia Timur. Penghargaan ini seakan menjadi pelipur lara di tengah derita para pengungsi yang nota bene-nya lebih banyak berprofesi sebagai petani penerima manfaat irigasi.

Untuk irigasi sendiri, Lobar memiliki 25 daerah irigasi dengan 3 varian kewenangan, yaitu 2 daerah irigasi diurus Pemerintah Pusat, 3 daerah irigasi diurus Pemerintah Provinsi NTB, dan 20 daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Lobar.

Dari 20 daerah irigasi tersebut, 4 daerah adalah daerah irigasi teknis, sisanya adalah semi teknis. Jumlah daerah irigasi tersebut ditambah lagi dengan 57 irigasi desa.

Harry

Presiden memandu pengucapan sumpah/janji sekaligus melantik Gubenur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara serentak 27 Juli 2018 lalu itu

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dan Dr Hj Rohmi Djalilah, M.Pd. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, di Jakarta, Rabu (19/09).

Prosesi pelantikan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut diawali dengan prosesi penyerahan petikan Keputusan Presiden pada pukul 09.55 WIB di Istana Merdeka.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negera, Pratikno bersama gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih berjalan ke Istana Negara.

Mereka diiringi dengan pasukan drum band pada bagian belakang. Setibanya di Istana Negara pukul 10.05 WIB, prosesi pelantikan pun dimulai dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur masa jabatan tahun 2018-2023

Presiden memandu pengucapan sumpah/janji sekaligus melantik Gubenur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara serentak 27 Juli 2018 lalu itu.

Usai pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Presiden dan Gubernur dan Wagub yang dilantik melakukan Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan yang dilanjutkan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah itu, Presiden Jokowi dan para tamu undangan memberikan selamat kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang lebih dikenal sebutan Zul-Rohmi tersebut.

AYA/hms

Bacaleg yang tersandung hukum tidak bisa digantikan oleh partai politik, dalam hal ini Golkar

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, inisial HM, bakal dicoret dari bakal calon legislatif (bacaleg) bila terbukti bersalah, setelah kena operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram,  Jum’at, (14/09).

Diketahui, HM kembali maju menjadi bacaleg dari Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) Cakranegara, Kota Mataram, dengan mengantongi nomor urut 5.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi mengatakan, pihak KPU masih menunggu putusan pengadilan terkait kasus oknum anggota DPRD Mataram dari partai Golkar, yang kini menjadi bacaleg dapil Mataram 5, Cakranegara.

Jika bersangkutan memiliki kekuatan hukum tetap dan terbukti bersalah, maka terancap dicoret dari bacaleg.

“Nanti bisa tercoret dari DPT. Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya, saat dikonfirmasi lombokjournal.com, Senin (17/09) pagi.

Bedi menambahkan, saat ini pihaknya belum bisa mencoret HM dalam daftar bacaleg dapil Mataram, lantaran statusnya masih menjadi tersangka.

“Statusnya beliau kan masih tersangka. Bukan terpidana. Nanti setelah kita tunggu statusnya,” tuturnya.

Terkait penggantian bacaleg, Bedi menjelaskan, bahwa bacaleg yang tersandung hukum tidak bisa digantikan oleh partai politik, yang dalam hal ini Golkar. Apalagi setelah daftar calon tetap (DCT) sekitar tanggal 20 September 2018.

“Kalo penggantian tidak bisa dilakukan setelah DCT. Kalo masa DCS penggantian hanya untuk berhalangan tetap dan perempuan yang mempengaruhi keterwakilan perempuan,” terangnya.

Razak

Berkat kerja sama semua pihak, NTB mampu bergerak ke arah yang lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com  — Mengharukan suasana pelepasan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) di Kompleks Islamic Center NTB, Senin (17/09).

Ribuan masyarakat, para pelajar, dan santri ikut menghadiri perpisahan perkhidmatan tersebut.

TGB tak sendirian, ia didampingi Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013, Badrul Munir, dan Wakil Gubernur NTB 2013-2018 Muhammad Amin.

Masa jabatan Muhammad Zainul Majdi atau TGB sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi berakhir pada hari Senin tanggal 17 September 2018.

TGB mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam membangun NTB pada sepuluh tahun terakhir, mulai dari para ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, bupati/wali kota, dan anak-anak muda di NTB.

“Alhamdulillah, 17 September 2018 genaplah, tuntaslah dengan izin Allah SWT, perkhidmatan saya sebagai Gubernur NTB selama sepuluh tahun. Untuk itu saya mengajak mengucap hamdalah,” ujar TGB di Islamic Center NTB

TGB mengatakan, berbagai ujian dan cobaan tentu mewarnai perjalanannya membangun NTB dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, berkat kerja sama semua pihak, NTB mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Tingginya animo masyarakat yang hadir dalam pelepasannya juga tak luput dari perhatiannya.

“Saya agak terharu pada hari ini karena saya mendapatkan penghormatan yang sangat besar, saya dan Pak Badrul Munir serta Pak Amin, kami dapatkan penghormatan besar,” katanya.

Meski tak lagi menjabat sebagai gubernur, TGB mengaku akan terus memberikan yang terbaik dan membantu agar NTB bisa semakin maju ke depan.

AYA