Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar forum group discussion (FGD) evaluasi pemilihan Gubernur dan wkil Gubernur NTB tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/10).

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansari menyampaikan, FGD ini dilakukan untuk mendengar evaluasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan proses pilkada 2018.

Kata Aksar, hasil dari FGD akan menjadi bahan evaluasi bagi KPUD NTB dalam menghadapi tahapan Pilpres dan Pileg 2019.

“Nanti secara internal akan dibahas kembali KPUD NTB bersmaa jajaran,” kata Aksar Ansari.

Aksar menyebutkan, proses evaluasi pasca pilkada sama pentingnya dengan tahapan pilkada yang lain.

“Biasanya kalau usaha selesai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur baru, tahapan lain enggak penting, padahal itu ada aturan,” katanya.

Aksar menyampaikan, setelah tahapan pelantikan, KPUD NTB tidak hanya melaporkan pertangungjawaban tahapan pilkada, melainkan juga anggaran. Dari hal tersebut akan terlihat seberapa efisien penyelenggaran pilkada.

Aksar menyebutkan, tingkat partipasi pilkada 2018 di NTB mencapai 75,12 persen atau naik dari tingkat partisipasi pilkada 2013 yang sebesar 70,74 persen. Tingkat partisipasi pilkada NTB 2018 berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 73 persen.

“Ini modal baik, artinya beberapa strategi yang kita gunakan bisa digunakan juga pada pemilu 2019 dan pilkada berikutnya,” jelasnya

Dia menilai, dengan tingkat partisipasi yang meningkat memberikan sisi positif dari penyelenggaraan pilkada di NTB. Namun, Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019.

“Saya kira kalau sampai 80 persen tingkat partisipasi itu baru luar biasa, artinya ke depan harapan kita sampai 80 persen, harusnya begitu,” katanya.

AYA

Formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com —  Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 pada portal SSCN di daerah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3. 295 orang, per 8 Oktober 2018.

Hal itu dikatakan Baharudin, Kepala Seksi (Kasi) Formasi dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, tentang banyaknya minat pencari kerja untuk menjadi pegawai pemerintah.

“Sampai hari Senin, 8 Oktober 2018 itu sudah ada 3.295 pendaftar. Ini yang sudah mendaftar masuk di SSCN,” ujarnya, kepada lombokjournal.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (09/10) siang.

Jumlah pelamar pada SSCN tersebut terdiri dari pelamar umum dan pelamar tenaga honorer kategori 2 (THK-II). Masing-masing sebanyak 3.281 orang dan 14 orang.

“Pelamar umum 3.281, dan pelamar dari HK dua atau Tenaga Honorer Kategori Dua sebanyak 14,” sebut Baharudin.

Namun dikatakannya, baru 605 orang yang sudah mengirim berkas ke BKPSDM Lotim, melalui kantor Pos.

“Berkas yang kami terima sampai kemarin, Senin (08/10) itu adalah 605 dari Pos. memang ketentuannya harus dikirim lewat Pos,” terangnya.

“Yang diantar tadi itu ada seratusan. Jadi, bertambah menjadi sekitar 700,” tambahnya.

Baharudin menjelaskan, portal SSCN sempat mengalami kendala jaringan alias lelet. Salah satu sebabnya, karena terlalu banyak yang mengakses.

“Sekarang sudah dibenahi oleh BKN karena banyaknya laporan. Sudah diantisipasi oleh pusat. Sekarang sudah lancar,” akunya.

Diungkapnya, sebelum Admin saja sulit juga masuk portal SSCN. Mungkin jaringan sedang maintenance. Tapi sekarang sudah mulai lancer. .

Baharudin kembali menegaskan, formasi CPNS 2018 untuk Kabupaten Lombok Timur hanya 225, yakni formasi umum dan guru.

“Formasi umum 146. Formasi dari eks kategori dua adalah 79, khusus untuk tenaga guru,” tutupnya.

Razak

`Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Berkunjung ke NTB, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan akan menindak tegas setiap kadernya yang melakukan kampanye hoax.

“Bagi yang melakukan hoax, kami langsung berikan sanksi. Dari peringatan sampai pemecatan seketika,” ucapnya, saat jumpa pers kepada awak media, di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi NTB, di Mataram, Sabtu (06/10) siang.

Didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) PDIP Provinsi NTB, H. Rachmat Hidayat , Hasto mengatakan, seluruh calon legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan harus disiplin dan mematuhi aturan Partai yang telah disepakati.

“Berkaitan dengan hoax, kami mengingatkan   agar seluruh caleg agar mematuhi. Kami memiliki tim disiplin di bawah Ketua Bidang Kehormatan,” ujarnya.

“Karena tidak ada pemimpin lahir dari pengalaman buruk. Pemimpin lahir gari cita-cita besar,” tambahnya.

Terkait Pilpres 2019, Hasto memberikan apresiasi atas bergabungnya mantan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, atau akrab Tuan Guru Bajang (TGB), yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.

“Terimakasih, dari dukungan Bapak Tuan Guru Bajang sangat positif. Dan menunjukkan kepemimpinan Bapak Jokowi yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kalangan,” sebutnya.

Dukungan tersebut, lanjut Hasto, merupakan suatu tanda, rakyat ingin mencari pemimpin yang mampu memenuhi harapan dan dekat dengan masyarakat.

“Pemimpin yang dengan kerja keras, mampu menghadirkan kebijakan ditengah rakyat yang sedang susah. Baru kali ini, ada pekimpin yang memperhatikan sertifikasi tanah,” jelasnya.

Hasto kembali menegaskan, PDI Perjuangan pada prinsipnya bekerja sama dengan Partai pendukung lainnya untuk memenangan pasangan  nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, di Pilpres 2019.

“Kami bergandengan tangan dengan Partai Golkar, kemudian dengan Nasdem, dengan PPP, dengan PKB, Perindo, PSI, PKPI dan Hanura,” cetusnya.

Kunjungan Sekjen DPP PDIP tersebut dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Daeah DPD PDIP Provinsi NTB.

Razak

Lombok butuh anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat di tingkat pusat seperti HBK

lombokjournal.com —

GIRI MENANG — Caleg Partai Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) NTB-2/P. Lombok, Nomor Urut 1, H Bambang Kristiono (HBK) mendapat dukungan penuh dari 53 PAC Partai Gerindra se-P. Lombok.

Di tengah konsolidasi bersama para Ketua PAC Partai Gerindra se P. Lombok, perwakilan dari Kabupaten/Kota memberikan penilaian soal hadirnya HBK.

Mewakili PAC Kabupaten Lombok Timur, Mukminin mengatakan,  keberangkatan HBK dari Dapil Lombok ini adalah permintaan semua kader Partai Gerindra.

“Yang kami dengar, beliau banyak diperebutkan oleh para Ketua DPD Partai Gerindra se-Indonesia untuk berangkat dari Dapilnya masing-masing,” katanya, Jumat  petang di Rumah Makan Ujung Landasan Giri Menang, Lombok Barat, Jum’at  (05/10).

“Kami bangga Pak Prabowo telah memilih dan menugaskan beliau (HBK,red) untuk berjuang bersama kami disini,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Ketua PAC Partai Gerindra dari Kabupaten Lombok Tengah M Taufiq Samsuri menyebut, para kader tidak pernah mempermasalahkan hadirnya caleg yang berasal dari luar Pulau Lombok seperti HBK.

Pengalaman para kader sendiri di Partai Gerindra, meski memiliki seorang anggota DPR-RI produk lokal, tapi tidak pernah merasakan kehadiran apalagi sentuhannya.

“Siapa pun calegnya, lokal ataupun impor, buat kami yang terpenting adalah kinerja dan hasil-hasilnya,” akunya.

Taufiq yakin dan percaya dengan komitmen dan konsistensi HBK sebagai Samurai pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Beliau mampu memberikan yang terbaik buat kami,” imbuhnya.

Senada, perwakilan PAC Partai Gerindra dari Lombok Barat Mi’nain menyebut, kader maupun caleg-caleg Partai Gerindra telah sepakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada HBK sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

Alfat perwakilan PAC Partai Gerindra dari Lombok Utara mengamini pernyataan dari PAC Lombok Barat. Menurutnya, Lombok butuh anggota DPR-RI yang memiliki kapasitas dan jaringan kuat di tingkat pusat seperti HBK.

“Saya yakin, di Senayan nanti, beliau bukan hanya akan menjadi anggota biasa,” ucapnya.

HBK diyakini Alfat, mampu merebut posisi salah satu pimpinan DPR-RI, atau paling tidak pimpinan Komisi. Dengan begitu banyak program pembangunan yang bisa dibawa ke Lombok.

“Besar manfaat bagi daerah ini nantinya,” tambahnya.

Perwakilan PAC Partai Gerindra dari Kota Mataram Agus Suharyan yang menjadi penutup menyebut, dalam kesempatan silaturahmi dengan HBK.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang telah menugaskan salah satu kader terbaiknya di Partai Gerindra untuk berjuang bersama warga Lombok.

“Inshaa Allah bersama Pak HBK, Gerindra Menang dan Prabowo Presiden,” katanya.

Kehadiran HBK, tambah Agus, akan meningkatkan semangat, soliditas dan kinerja kader Partai Gerindra dalam mensukseskan perjuangan Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

“Kita yakin Pak HBK akan memberi dampak signifikan bagi suara Partai,” tandasnya.

Sementara itu, silaturahmi dengan jajaran PAC Partai Gerindra se P. Lombok berlangsung tertutup. Konsolidasi para kader Partai berlambang kepala garuda berlangsung hampir dua jam lamanya. Terkait topik pembahasan, HBK hanya menjawab singkat.

“Biasa saja, silaturahmi dengan para kader di tingkat PAC. Ya, sambil tukar pikiranlah” ucap HBK singkat.

Hadirnya HBK sebagai Caleg Nomor Urut 1 Partai Gerindra Dapil P. Lombok memang mengejutkan. Sebagai tangan kanan Prabowo, bisa saja HBK memilih daerah-daerah yang lebih diminati para caleg seperti di P. Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. HBK sendiri telah meluncurkan fanpage Facebook dan Instagram resmi yaitu HBK Samurai Prabowo.

Me

Media radio, tv atau lembaga penyiaran lainnya, bisa disusun strategi agar bisa mengantasipasi jika memang berita yang tidak jelas sumbernya

MATARAM.lombokjournal.com –  Rakor Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) NTB bertema “Menyatukan langkah mewujudkan penyiaran sehat untuk NTB Gemilang”, berlangsung di Pendopo Gubernur NTB Kamis (04/10),

Dalam rakor itu difokuskan membahas permasalahan yang dihadapi KPID dengan lembaga penyiaran yang ada di NTB, yakni media Radio Dan Televisi.

Selain itu, juga dimaksutkan menyatukan visi dn misi dari lembaga penyiaran dengan KPID, serta bagaimana agar lembaga penyiaran bis memberikan informasi yang tidak melanggar aturan..

Ketua KPID NTB, Yusron Hadi menjelaskan, di NTB terdapat 67 lembaga Penyiaran. Jumlah itu terdiri   dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebanyak 6,  Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) sebanyak 13, Lembaga penyiaran Publik (LPP) Sebanyak 2, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS ) Radio sebanyak 36,Lembaga Penyiaran Komunitas ( LPK )sebanyak 6, serta Lembaga Penyiaran Berlangann (LPB) berjumlah 1.

Sekertaris Daerah (Sekda ) NTB, Rosiady Sayuti saat membuka rakor menyatakan menyambut baik kegiatan Rakor

“Saya menyambut positif kegiatan rapat koordinasi ini,  karena keberadaan meraka (KPID ) sangat starategis jika dikaitkan dengan pemerintahan,” ujarnya.

Menurutnya, lembaga radio dan  televisi  harus bisa bersinergi dengan pemerintah supaya  apa yg ada di pemerintah  bisa disampaikan atau dikomunikasikan  dengan baik.

“Catatan untuk para lembaga penyiaran, yang paling penting adalah sinergitas apalagi sekarang  banyak berita yg bersifat hoax,” katanya

Melalui media radio, tv atau lembaga penyiaran lainnya, bisa disusun strategi agar bisa mengantasipasi jika memang berita yang tidak jelas sumbernya..

AYA

Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua pimpinan OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com – Perombakan atau pengangkatan di jajaran birokrasi memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun disarankan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur agar mengangkat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kriteria yang dibutuhkan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Raden Rahardian Soedjono,menyampaikan itu pada Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang baru dilantik.

“Tentunya harus memperhatikan kapasitas dan kapabilitas pejabat yang ditunjuk,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (2/10).

Penunjukan pejabat yang sesuai kapasitas dan kapabilitas penting demi kelancaran birokrasi dan arah pembangunan di Lombok Timur lima tahun ke depan.

“Guna kelancaran pembangunan daerah sesuai tupoksi masing-masing OPD,” ucap Rahardian.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, kapabilitas yang dimaksud yakni pejabat yang mampu mengimplementasikasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD.

“Jadi, program prioritas tersebut dapat terimplementasi dengan baik di tengah- tengah masyarakat Lombok Timur,” kata Rahardian.

Lebih lanjut Rahardian menegaskan, ukuran keberhasilan kepala daerah yaitu jika janji-janji politik atau program pemerintah dapat terealisasi dan dinikmati masyarakat.

“Apabila visi misinya dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat luas,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy, akan mengganti semua OPD yang ada di Lombok Timur guna meningkatkan kinerja masing-masing OPD.

Razak

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk pemeriksaan kinerja Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

LOBAR.lombokjournal.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan rinci pendapatan dan pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Lombok Barat.

Dua belas pemerintahan desa yang dijadikan sampel dalam pemeriksaan, yakni Desa Banyu Urip, Giri Tembesi, Desa Tempos di Kecamatan Gerung, kemudian Desa Jagaraga Indah dan Desa Kediri Selatan untuk Kecamatan Kediri.

Selanjutnya Desa Giri Sasak dan Desa Kuripan Timur serta Desa Eyat Mayang, Jembatan Kembar Timur, Jembatan Gantung, Lembar dan Sekotong Timur yang berada di Kecamatan Lembar.

Pemeriksaan itu mulai dilaksanakan hari ini (01/09) hingga satu bulan ke depan.

Kunjungan Tim Pemeriksa  merupakani langkah pendahuluan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemkab Lombok Barat atas efektifitas  pembinaaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sampai Semester I Tahun Anggaran 2018.

“Dalam rangka pemeriksaan tersebut kami membutuhkan informasi dan dokumen terkait pembinaan pengawasan  Pengelolaan DD dan ADD dari Pemkab Lobar,” jelas Wulung Prakoso selaku Ketua Tim Pemeriksa di hadapan Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq, Senin (01/10).

Sementara itu, Sekda Lombok Barat, Moh Taufiq berharap agar pemeriksaan dapat berjalan lancar seperti tahun sebelumnya.

“Kita harapkan ini menjadi bentuk akuntabilitas kepala desa dalam menggunakan DD dan ADD sesuai petunjuk pelaksanaan Perbup yang sudah disiapkan,” katanya.

Kedepan setelah pemeriksaan jika terdapat temuan-temuan yang memerlukan perbaikan akan diperbaiki. Demikian juga jika menyangkut kerugian negara akan dikembalikan.

Harry

Peringatan Kesaktian Pancasila bertujuan memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila

LOMBOK TIMUR.lombokjiurnal.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H.Rumaksi SJ, SH memimpin Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Lombok Timur, Selong, Senin (01/10).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melakukan peringatan dengan tema “Pancasila Sebagai Landasan Kerja Mencapai Prestasi Bangsa”. Merupakan upaya mempertebal dan nenegakkan kebenaran dan keunggulan Pancasila sebagai Way Of Life rakyat Indonesia, sesuai jiwa dan semangat Pancasila

Dalam upacara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Daeng Paelori membacakan  UUD 1945, dan ikrar dibacakan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Daeng Ihsan.

Isi Ikrar yang dibacakan tersebut, antara lain mengungkapkan  rongrongan yang berupaya menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ bunyi ikrar tersebut.

Selanjutnya diungkapkan tekad mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

“Kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nila-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Daeng Ihsan membaca teks ikrar.

Upacara itu diikuti PNS lingkup Pemkab Lombok Timur, pelajar dan Mahasiswa serta unsur TNI dan Polri. Hadir juga Forkopimda, Wakil Ketua DPRD dan Kepala OPD.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila didasari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 153/ Tahun 1967 tentang penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tujuannya memelihara kewaspadaan dan daya juang terhadap ancaman pengkhianatan terhadap Negara, Bangsa dan Pancasila.

Razak | Hms

Bupati dan Walikota yang dilantik untuk melakukan pemaknaan yang sederhana terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Ucapan  Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc tentang jabatan perlu disimak. Menjadi Gubernur atau menjadi bupati itu yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat.

Itu dikatakannya saat melantik Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, Drs. H. Sukiman Azmi, MM  dan H. Rumaksi SJ, S.H dan Walikota / Wakil Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dan Feri Sofiyan, SH, di Hotel Lombok Raya, Rabu, (26/09).

Dikatakan, zaman sekarang menjadi gubernur, menjadi bupati, dalam ekonomi yang terbuka harus disikapi dengan cara yang berbeda.

“Gubernur, Bupati Walikota itu bukan penguasa dan bukan raja, tapi siapa yang berani menjadi Gubernur, siapa yang berani menjadi bupati adalah mereka yang punya kesadaran untuk berkorban lebih banyak dibandingkan masyarakat,” kata Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc didampingi Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, usai melakukan pelantikan

Menurut Gubernur Zul,  tantangan di NTB tidak karena itu kepala daerah, khususnya kepada Bupati Lombok Timur karena Lombok Timur merupakan satu daerah yang terkena dampak bencana gempa, dapat membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Semoga dengan hadirnya bupati yang baru bisa membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.

Gubernur mengajak Kepala daerah untuk mulai menyemangati masyarakat terdampak untuk berbenah dengan melakukan apa yang bisa dilakukan, tanpa harus menunggu bantuan dari luar.

Gubernur berharap kepada Bupati dan Walikota yang dilantik untuk melakukan pemaknaan yang sederhana terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat.

“Siapa yang memaknai amanah ini dengan baik, insyaallah akan mendatangkan keberkahan buat kita semua,” ujarnya.

Jadi pimpinan jangan feodal, sebab saat ini zaman ekonomi yang terbuka, tugas utama yang mendinamisir ekonomi itu adalah dunia usaha. Sedangkan tugas kepala daerah sebagai pelayan masyarakat adalah membuat iklim, memastikan daerah kita kondusif untuk bisnis komoditi investasi.

“Mudah-mudahan figur yang dilantik pada hari ini termasuk juga Bupati dan Walikota yang ada di NTB ini, memberikan kita harapan. Insyaallah cahaya di ujung terowongan kelihatan terang benderang jika kita memaknai kekuasaan dengan baik dan benar,” pungkasnya.

AYA/hms

Fokus perhatian yang  urgen segera ditangani saat ini, terkait implementasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi

MATARAM.lombokjournal.com – VIsi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 – 2023, Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, untuk pertama kalinya disampaikan dalam rapat paripurna istimewa di jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB di ruang sidang DPRD NTB, Senin (24/9/18).

Gubernur DR Zul menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat NTB, yang memberi kepercayaan kepadanya bersama Wagub terpilih, untuk mengemban amanah untuk membawa NTB menjadi lebih baik lima tahun ke depan.

Penghargaan yang tinggi juga disampaikannya pada pemimpin sebelumnya, yang mewujudkan wajah NTB seperti saat ini.

Dikatakan gubernur, ‘Mewujudkan NTB Yang Gemilang’ merupakan visi pembangunan NTB sebagai refleksi  dari pemaknaan atas ungkapan Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur  atau daerah yang aman, nyaman dan menyenangkan, dimana hidup dan kehidupannya dipenuhi hikmah dan keberkahan.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dari segenap perangkat pemerintah dalam menjalankan  8 misi pembangunan yang akan ditempuh, serta menjadi arah dan kebijakan RPJMD NTB 2018-2023.

Kedelapan misi tersebut adalah; Pertama, percepatan perwujudan rehabilitas rekonstruksi pasca gempa, dengan konsep membangun yang transparan;

Kedua, percepatan perwujudan masyarakat madani yang beriman dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan gender yang proporsional; Ketiga, percepat penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah tinggi;

Keempat, percepatan peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif; Kelima, percepatan transformasi birokrasi menjadi birokrasi yang bersih dan melayani;

Keenam, menpercepat pengelolaan sumber daya dan lingkungan yang produktif dan berkelanjutab; Ketujuh, mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industri sektor unggulan serta kawasan strategis;

Kedelapan, menegakkan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan.

Lima Program

Pemilihan tema yang diletakkan sebagai visi gubernur tersebut dilandasi oleh lima bidang program yang akan diutamakan dalam membangun NTB, yaitu:

Pertama, Bidang Pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan, akan diupayakan untuk pengiriman 1.000 putra/putri NTB per tahun untuk bersekolah ke luar negeri.

Program itu dilaksanakan dengan tujuan agar anak muda NTB tidak hanya punya wawasan nasional tapi juga  wawasan internasional. Sehingga bisa siap menjadi pemimpin, tidak hanya di NTB tapi juga di indonesia bahkan internasional.

Di bidang kesehatan akan dikembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan layanan posyandu yang unggul dan berkualitas, serta memperkuat peran perempuan sebagai ujung tombak pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Kedua, bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Industri,  akan diberikan keringanan modal usaha dan akses keuangan bagi masyarakat, mengembangkan sains dan tekno-industrial park serta rumah industri kreatif, mendorong industri pengolahan dan menghadirkan industri permesinan.

Ketiga, Bidang Pembangunan Sosial Kebudayaan, memantapan  islamic center sebagai pusat peradaban, mengembangkan NTB Care sebagai sistem penanganan masalah sosial darurat cepat tanggap, fasilitasi pelayanan bagi penyandang cacat dan masalah sosial, serta mendorong pesantren sebagai pusat gerakan perubahan sosial dan cultural

Keempat, Pembangunan Pedesaan dan Lingkungan, melakukan pembangunan desa wisata potensial dan BUMDES potensial, mendorong penggunaan energi terbarukan dan menuntaskan kebutuhan air bersih, rumah layak huni, irigasi  dan bendungan serta pengembangan desa pesisir dan lingkar hutan yang produktif dan ramah lingkungan.

Kelima, Pembangunan Pariwisata, dengan memperbanyak penerbangan domestik dan internasional, memperbanyak event internasional di NTB, serta mengoptimalkan destinasi unggulan dan kawasan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menegaskan,  fokus perhatian yang  urgen segera ditangani saat ini, terkait implementasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehab dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi.

“Alhamdulillah kami sudah memulai langkah awal melalui koordinasi dengan bupati dan walikota pada daerah yang terdampak bencana ini. Insya allah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akan bisa segera teratasi,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, dengan sinergi seluruh pihak, maka seluruh fasilitas umum, pelaksanaan proses pelayanan kesehatan, pelaksanaan pendidikan dan seluruh aktivitas perekonomian dapat kembali berjalan normal.

Mengakhiri penyampaian visi misinya, DR Zul berharap agar sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif  terus terbina sebagai ikhtiar bersama membangun NTB.

“Termasuk juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawal konsistensi dan kesinambungan pembangunan di NTB tercinta, “ ungkap DR Zul.

AYA