Caleg PKS, H. Karman Didukung Guru Senior Ponpes Nurul Hakim
Didukung Guru Senior Nurul Hakim, Caleg PKS H. Karman caleg merasa mendapat tambahan energi baru
MATARAM.LombohJournal.com ~ Calon anggota legislatif (Caleg) PKS, H. Karman terharu dengan dukungan moril yang mengalir untuk ikhtiarnya maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil NTB II, Pulau Lombok.
Salah satu dukungan untuk caleg PKS itu hadir dari Ustadz Drs. Abdul Qadir Jaelani, guru senior di Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat.
“Beliau guru saya, guru senior di Nurul Hakim dan juga politisi senior PKS. Saya datang sowan, dan beliau memberi dukungan serta restu untuk saya. Saya sangat terharu dan mengapresiasi dukungan ini,” kata Bang Haji Karman sapaan akrab caleg PKS itu melalui release media, Kamis (19/10/23).
Tak tanggung-tanggung, Ustadz Abdul Qadir Jaelani juga memposting moment silaturahim dengan H. Karman di akun facebook @abul hawary.
Ustadz Abdul Qadir Jaelani memposting foto bersama H. Karman dan menuliskan :
“Untuk Rekan-rekan dan Sahabat di Wilayah Pulau Lombok, ini caleg DPR RI yang Kita Amanahi menjadi penyalur aspirasi di Senayan. Muda, Cerdas, Berintegritas,” tulis Ustadz bidang ilmu fiqih itu.
Menurut H. Karman, dalam pertemuan tersebut, Ustadz Abdul Qadir Jaelani banyak memberikan nasihat dan motivasi kepada dirinya.
“Bahkan beliau mengupload moment pertemuan kami itu di akun media sosial. Beliau juga berkenan membagikan stiker saya. Dukungan ini ibarat tambahan energi baru buat ikhtiar saya maju ke Senayan,” kata Bang H. Karman.
Aktivis kepemudaan nasional ini mengatakan, sejak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) dirinya selalu turun menyapa para senior, teman sekolah, guru SD, relasi dan masyarakat.
Pola door to door dilakukan H. Karman hingga kini tercatat sudah lebih dari 300 titik.
“Saya sowan ke para senior organisasi, teman sekolah, para guru dan masyarakat. Alhamdulillan dukungan terus mengalir. Ini seperti tambahan energi buat saya, saya sangat senang, dan Insha Allah akan menjalankan pesan-pesan orang-orang yang saya temui,” tutupnya. (*)
Indra Jaya Usman, Silaturahmi Dengan Guru Semasa Sekolah
Sumber kebijaksanaan dan pengetahuan rak ternilai, Indra Jaya Usman mengabdi dan bersilaturahmi dengan guru tiada henti
MATARAM.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman, menginspirasi generasi muda tentang pentingnya berbhakti, mengabdi, dan terus terhubung menjaga silaturahmidengan para guru semasa sekolah.
Bagi Indra Jaya Usman, Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang akrab disapa Iju ini, sekolah boleh berakhir, tetapi belajar, mengabdi, dan menghormati guruadalah perjalanan seumur hidup.
”Mengabdi, bersilaturahmi, dan mengunjungi guru adalah cara kita mengenang akar pendidikan kita dan menghormati warisan intelektual mereka yang membentuk kita,” ucap Indra Jaya Usman, Rabu (18/10/23).
Indra Jaya Usman, anggota DPRD Lombok Barat tiga periode ini, terlahir dari keluarga pendidik. Ayahandanya, Drs. H. Salehi, adalah guru sekolah menengah pertama dan sudah mulai mengabdi sejak tahun 1973.
Dari SMP Peringgarata di Lombok Tengah, ayahanda Indra Jaya Usman pindah tugas ke SMP 2 Lingsar lalu mendapat promosi sebagai Kepala Sekolah SMP Sesaot.
Pindah tugas lagi sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Lingsar, SMP Sigerongan, dan SMP Dasan Griya. Terakhir sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Narmada, sebelum menjadi Pengawas Pendidikan dan purnabhakti pada 2010.
Memiliki ayahanda seorang guru, menjadikan Iju tahu persis, bagaimana di dalam senyap, seorang pendidik bekerja dua kali lebih keras dibanding murid-muridnya karena guru tidak hanya mengajar, tapi juga menginspirasi, dan memotivasipada saat bersamaan.
Bagaimana seorang guru di luar jam pelajaran yang harus merencanakan, menilai, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak didiknya.
Dan bagaimana komitmen dan pengorbanan seorang guru menghabiskan waktu, tenaga, dan hati mereka untuk membangun masa depan murid-murid mereka, bahkan ketika dunia tidak melihatnya.
Karena itu, Iju mengungkapkan, betapa mengabdi dan berbhakti kepada para guru, tidaklah cukup hanya dengan kata-kata.
Namun, haruslah dilakukan dengan aksi dan tindakan nyata. Itulah mengapa, kepada para gurunya semenjak menjalani pendidikan dasar hingga ke sekolah menengah, IJU tak pernah sedikitpun alpa.
Dia rutin bersilaturahmi dan mengunjungi mereka dengan mendatanginya langsung di kediaman masing-masing.
Politisi kelahiran Narmada tahun 1980 ini menamatkan pendidikan dasar di kampung halamannya, tepatnya di SDN 3 Narmada. Selepas itu, Ijumelanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat, lalu melanjutkan kembali pendidikan di MAPK Madrasah Aliyah Negeri 2 Mataram.
Sebelum menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.
Lulus dan melanjutkan pendidikan ke tahap lebih tinggi, tak pernah membuat silaturahmi Iju dengan para gurunya terputus.
Dan hal itu, tak hanya dilakukan IJU semasa satu setengah dekade terakhir dirinya menjabat sebagai Anggota DPRD di Gumi Patut Patuh Patju. Tapi, dilakukannya secara istiqomah jauh sebelum memangku amanah sebagai wakil rakyat.
Bahkan, tidak hanya kepada guru-gurunya di sekolah formal. Perhatian besar juga diberikan IJU kepada gurunya di lembaga pendidikan non formal seperti guru ngajinya pada masa kecil di Taman Pendidikan Alquran.
”Beliau-beliau semua telah memberi kami lebih dari sekadar pelajaran. Beliau-beliau memberi kami wawasan tentang kehidupan,” imbuh IJU yang dalam Pemilu 2024 mendatang, memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara.
Bagi IJU, para gurunya di pendidikan dasar adalah sumber kebijaksanaan pertama. Sebab, mereka membantu dirinya memulai perjalanan pendidikan dan mengajarkan dasar-dasar yang dibutuhkan untuk meraih impian.
Guru di sekolah menengah pertama, adalah pemandu dalam mengeksplorasi dunia pengetahuan. Mereka membantu membentuk pikiran yang kritis dan analitis. Sementara guru di sekolah menengah atas, adalah penuntun menuju masa depan.
Mereka mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Karena itu, penghormatan dan pengabdian kepada mereka bagi IJU, adalah sebuah keharusan.
”Jangan pernah lelah mengunjungi dan menyapa mereka, karena guru-guru kita sesungguhnya adalah sumber inspirasi dan sumber pengetahuan yang tak ternilai,” ucap Iju.
Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, rekam jejak IJU menunjukkan bagaimana dirinya mengusulkan dan memperjuangkan berbagai inisiatif untuk para guru.
Aktif menjaga hubungan dan berkomunikasi secara intens dengan para gurunya, telah membuat IJU menjelma menjadi politisi yang memahami permasalahan pendidikan secara lebih baik.
Sehingga IJU adalah sebaik-baik contoh, bahwa wakil rakyat yang yang memahami dunia pendidikan dengan baik, cenderung lebih berkomitmen terhadap perbaikan sistem pendidikan.
Berbicara, bersilaturahmi, dan berinteraksi dengan guru, membuat IJU memahami masalah di lapangan, sehingga dirinya pun menyiapkan sejumlah program untuk mengejar perbaikan, dan berkontribusi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk pendidikan.
Karena itu, jangan heran jika IJU begitu lantang bersuara dan berada di garis depan untuk memperjuangkan kesejahteraan para guru.
Ia terlibat aktif terhadap sejumlah upaya untuk mengevaluasi gaji, tunjangan, dan fasilitas kerja guru serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka. Jangan bertanya-tanya pula jika IJU fasih bicara tentang berbagai masalah yang terkait dengan biaya pendidikan, akses kesetaraan, dan kualitas pengajaran. Termasuk bagaimana mengidentifikasi dan memperjuangkan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi aneka permasalahan tersebut. Dan jangan geleng-geleng pula, manakala mendapati IJU turun tangan langsung membantu guru-guru dalam menggalang dana untuk peralatan dan bahan ajar yang diperlukan di sekolah guna melengkapi pembiayaan serupa yang disiapkan dari anggaran pemerintah.
Iju juga menjadi inisiator sejumlah advokasi untuk kebijakan yang pro pendidikan. Antara lain dengan mengusulkan dan mendukung kebijakan pro-pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk mengatasi masalah pendanaan, akses, dan kualitas pendidikan.
Dalam kegiatan advokasi tersebut, Iju tidak sungkan mengundang para guru sebagai sebagai ahli yang terbukti telah memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan isu-isu pendidikan yang perlu diatasi. Iju juga memprakarsai praktik baik tentang bagaimana menjalin komunikasi terbuka dengan guru-guru, sehingga membuka ruang bagi para pengambil kebijakan dapat mendengarkan langsung masukan guru-guru dan mencari solusi bersama.
Sejumlah forum-forum akademis seperti seminar dan lokakarya juga diinisiasi IJU di mana guru-guru dan para pendidik dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan rekomendasi mereka untuk memperbaiki sistem pendidikan.
“Perubahan pendidikan memang bisa dimulai di lembaga legislatif. Sebab, wakil rakyat memiliki kekuatan untuk mengubah kurikulum, alokasi anggaran, dan menciptakan peraturan yang mendukung pendidikan lebih baik,” kata Iju.
Begitu banyaknya jejak kotribusi yang telah diberikannya kepada dunia pendidikan, IJU tetap merendah dengan menyebut bahwa apa yang dilakukannya tak akan pernah sebanding dengan kontribusi yang telah diberikan oleh para guru.
Itu sebabnya, dirinya pun mengajak para generasi muda Bumi Gora untuk terus dan tidak lelah menghormati, berbhakti, dan mengabdi kepada para guru.
“Mengabdi dan silaturahmi dengan guru itu ikatan abadi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Beliau-beliau para guru, adalah cahaya yang akan terus menerangi jalan kita,” ucap Iju. (*)
Rachmat Hidayat Resmikan Gedung Serba Guna di Lotim
Di sela-sela Resmikan Gedung Serba Guna Desa, Rachmat Hidayat berikan sumbangan tunai untuk beberapa elemen masyarakat Pringgabaya Utara.
LOTIM.LombokJournal.com ~ Melalui Wasilah dan perjuangan Rachmat Hidayat, anggota DPR RI dapil Lombok, masyarakat Pringgabaya Utara memiliki Gedung Serba Guna bantuan dari Kemensos RI.
Rachmat Hidayat kembali menorehkan catatan baik, mempercepat bantuan fasilitas umum agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Hari Kamis, 12 Oktober 2023, pekan lalu, Rachmat Hidayat disambut suka cita oleh ratusan warga Desa Pringgabaya Utara, disertai alunan gendang belek dan lagu lagu tradisional menyambut kedatangan ‘robin hood masyarakat desa’.
Gedung itu bisa dipakai untuk aneka keperluan kegiatan sosialdan keagamaan warga desa pringgabaya Utara.
Sehingga tak heran jika kehadiran Rachmat Hidayat di Kantor Desa Pringgabaya Utara meresmikan dan serah terima Gedung Serba Guna berlangsung meriah. Masyarakat antusiasmenyaksikan jalannya acara dengan suka cita.
Tampak Hadir dalam acara ini 4 Kepala Desa Tetangga yakni Taufik, SH (Kades Anggareksa, Kecamatan Pringgabaya) , Haji Idris ( Kades Poh Gading Timur ), Wira Made ( Kades Kromut ).Selain itu tampak pula puluhan Kader dan Fungsionaris PDIP Lombok Timur.
Sementara itu di meja depan para tamu, tampak dipamerkan berbagai penganan khas olahan warga Desa Pringgabaya Utara seperti Manisan Tomat, Bumbu Tabur Berbahan Jagung, Sirup khas Pringgabaya dan beberapa kerajinan dari tembikar.
Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDIP NTB dalam sambutannya mengatakan, Gedung Serba Guna Desa Pringgabaya ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di wilayah tersebut.
“Bapak Ibu sekalian, Mudah-mudahan ruangan ini dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama bagi Ibu PKK. Di sini (Gedung Serba Guna) Ibu-ibu bisa ngobrol, arisan. Karena namanya serba guna,” kata Rachmat di hadapan masyarakat.
Selain itu, tokoh Gumi Gora ini juga menjelaskan, ikatan batinantara PDIP dengan masyarakat Pringgabaya sudah terjalin sejak lama. Bahkan sejak tahun 1987 silam, saat itu PDIP pertama kali mendapatkan 2 kursi DPRD kabupaten dari dapil Pringgabaya.
“Waktu itu PDIP dapat kursi dua orang dari Kecamatan Pringgabaya. Jadi kalau saya kasih yang begini-gini ini masih tak seberapa, masih kurang, jauh (dari apa yang diberikan masyarakat),” ujarnya.
Tak hanya itu, Rachmat juga berjanji kepada masyarakat Pringgabaya akan menggelontorkan seluruh aspirasinya kepada 4 desa yang ada di Kecamatan tersebut.
“Ke depan, pokir- pikir saya bagikan merata untuk empat desa yang hadir hari ini,” ujar Rachmat memerintahkan Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur yakni Ahmad Amrullah yang akrab disapa Am.
Di sisi lain, Rachmat juga meminta kepada anggota DPRD PDIP dapil 5, agar tidak hanya fokus pada basisnya yang ada satu desa saja, ia menyarankan agar desa-desa yang lain juga dapat diprioritaskan.
“Jangan hanya Sambalia aja kamu perhatikan. Tetapi juga desa-desa yang lain ini juga diperhatikan di Pringgabaya ini,” terangnya.
Menurut Rachmat, kedekatan dirinya dengan masyarakat Pringgabaya hampir tidak ada jarak. Jadi tak heran jika tokoh karismatik NTB itu memberikan hal yang lebih di sana.
“Jadi Pringgabaya ini sesungguhnya cuman saya tidak lahir saja saya di sini. Saya besar di sini dengan Mamiq Emok (sahabatnya),” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Rachmat juga menyebutkan banyak jenis bantuan dari Pemerintah Pusatyang bisa dikucurkan kepada masyarakat. Mulai dari bantuan jaminan kesehatan dari BPJS, bantuan UMKM, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang disebut sebagai rumah sehat.
“Jadi di Kemensos itu ada yang namanya Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional) namanya. Itu nanti ada jatahnya masing-masing ibu UMKM bisa dapat Rp 5 juta satu orang. Begitu juga dengan rumah sehat, jadi siap rumahnya kurang bagus bisa kita berikan untuk rehab rumahnya Rp 20 juta,” ungkap Rachmat.
“Dan itu semua untuk Pringgabaya semua. Nanti itu akan diberikan kepada 4 desa di Pringgabaya. Kalau misalnya dapat Rp 200 juta sama-sama 50 rumah” sambungnya.
Pentingnya Jaminan Kesehatan
Tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Haji Suroto mengatakan, sebetulnya, Dinas Sosial ini memiliki fungsi sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Di sana kata Suroto, banyak hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Mulai dari pakir miskin, orang terlantar, lansia terlantar, disabilitas, orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dan kesehatan masyarakat.
“Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian datang ke kantor bupati. Salah satu kantor yang paling rame sampai sore ya Dinas Sosial. Karena nangani paling banyak,” katanya.
Kendati demikian, Suroto menjelaskan bahwa seluruh masyarakat pasti bakal difasilitasi namun tentu dengan melihat kondisi keuangan daerah.
“Kalau tidak bisa kita tangani di daerah, kita ajukan ke Provinsi dan ke pusat. Dan terbukti yang kami ajukan ke pusat selalu direspon berkat komunikasi dengan DPR RI Pak Rachmat Hidayat, Alhamdulillah,” ujarnya.
Menurut dia, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakatLombok Timur saat ini adalah persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga program tersebut saat menjadi prioritas oleh pemerintah kabupaten.
“Dan hari ini itu sebagai prioritas Pj Bupati tahun ini bercita-cita 90 persen. Maunya 100 tetapi yang mampu ya diharapkan bayar sendiri, dan yang tidak mampu akan menjadi tanggungan pemerintah,” ungkapnya.
Suroto menyebut, sejauh ini Pemerintah Pusat telah memberikan sebanyak 736 ribu layanan. Kemudian pada bulan depan pihaknya bakal mendapatkan jatah lagi sebanyak 1 persen sehingga sisa yang belum tercover BPJS tinggal 2 persen.
“2 persen itu jumlahnya 26 ribu, dan di daerah siap untuk mengeluarkan anggaran. Tetapi akan lebih baik kami akan meminta bantuan kepada Ayahandanya (Rachmat Hidayat) yang 26 ribu itu mudah-mudahan ada pengurangan dari pemerintah pusat sehingga kabupaten sisanya sesuai dengan kemampuan,” imbuhnya.
Dengan begitu, seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur akan terlayani semua dengan jaminan kesehatan dari pemerintah.
“Minimal masyarakat punya BPJS, agar tidak perlu nunggu sakit yang penting sudah punya duluan. Agar tidak sekarang sakit baru buat,” katanya.
Ibu-ibu PKK Sulap Tomat jadi Permen
Kepala Desa Pringgabaya Utara Zulkarnaen menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakatnya.
“Kami dari masyarakat Desa Pringgabaya Utara kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda,” katanya.
Menurut Zulkarnaen, sudah banyak hal yang telah diberikan oleh Rachmat Hidayat kepada Desa Pringgabaya Utara. Bahkan dalam hal remeh temeh pun beliau ikut.
Dia memberikan contoh pada saat pembebasan lahan Bumdes Pringgabaya Utara, Rachmat Hidayat kata dia ikut melobi Bupati Lombok Timur sehingga mau tandatangan.
“Bahkan itu nilainya tidak sedikit, tapi Alhamdulillah berkat beliau Bupati tandatangan. Dan InsyaAllah ke depan ini ada lapangan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Zulkarnaen menjelaskan, Gedung Serba Guna ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pringgabaya Utara. Gedung tersebut nantinya bakal dikelola langsung oleh Bumdes agar dapat membawa keuangan bagi desa.
“Nanti di sini akan ada tempat Ibu-ibu yang akan membuat tomat menjadi permen, dan produk itu akan kita buatkan sertifikat halal,” imbuhnya.
Dengan begitu, masyarakat Pringgabaya Utara akan merasakan kesejahteraandengan tidak lagi mengandalkan uang kebutuhan dapur dari suaminya.
“Jadi besok itu sudah tidak perlu lagi Ibu-ibu minta ke suami. Jadi kami sangat bersyukur sekali ada bantuan Gedung Seba Guna ini,” terangnya.
Di sisi lain, Zulkarnaen berharap bantuan berupa Gedung itu tidak menjadi pemberian terakhir dari Rachmat Hidayat. Dia meminta kepada masyarakatnya sama-sama mendoakan Ketua DPD PDIP NTB itu agar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Swt.
“Karena hanya beliau wakil rakyat yang benar-benar memikirkan kita. Semoga Pak Rachmat kembali terpilih dan dapat melanjutkan apa yang sudah diberikan sekarang ini,” harapnya.
Ucapan Terimakasih dari Tokoh Perempuan
Kemudian seperti biasa, tokoh yang dijuluki Robin Hood ini selalu memberikan kesempatan kepada para tokoh perempuan di setiap desa yang dikunjungi.
Saat itu, salah satu pelaku UMKM Pringgabaya, Iin Noviani terima kasih kepada Rachmat Hidayat yang telah konsen membantu masyarakat di Lombok Timur.
Menurut Iin, sebelumnya para UMKM di Pringgabaya Utara hanya mendapatkan bantuan dari perusahaan saja, namun itu dalam jumlah yang tidak terlalu besar.
“Kayaknya itu tidak maksimal juga bantuannya, kami minta bantuan yang mungkin lebih bisa menjamin untuk kesejahteraan ibu-ibu ini,” katanya.
Oleh karena itu, Iin sangat berharap silaturahmi antara masyarakat Pringgabaya dengan Rachmat Hidayat tak ada putusnya. Ia mengakui bahwa baru kali ini ada anggota DPR RI yang konsen kepada masyarakat desa.
Sementara itu selepas acara peresmian dan serah terima gedung serba guna , Rachmat Hidayat nampak memberikan sumbangan tunai yang nominal jutaan rupiah kepada beberapa elemen warga desa pringgabaya Utara seperti bantuan untuk kegiatan BPD desa Pringgabaya Utara, bantuan untuk pemuda/ wirausaha desa dan bantuan untuk kaum perempuan UMKM .
“Semoga bantuan ini bisa bermanfaat mendukung berbagai kegiatan bapak ibu sekalian untuk memacu semangat gotong royong di desa Pringgabaya Utara ini,” imbuh Rachmat. ***
Rachmat Hidayat Orasi Simakrama Kebangsaan
Hadir penuhi undangan Peradah Lombok Barat, orasi Rachmat Hidayat jelaskan toleransi dan keberagaman dalam arti sesungguhnya
LOBAR.LombokJournal.com ~ Ketua DPD PDIP NTB yang juga Anggota DPR RI Dapil Lombok, Rachmat Hidayat berikan Orasi dalam Simakrama Kebangsaan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Peradah Lombok Barat di Pura Gunung Sari Sabtu (14/10/23).
Dalam orasi yang disampaikan, Rachmat Hidayat menyinggung konteks kebangsaan untuk memaknai arti toleransidan keberagaman dalam arti sesungguhnya.
Rachmat mencontohkan soal kebangsaan itu, tali persaudaran jangan sampai terputus karena berbeda agama maupun suku bangsa.
“Itulah tali ikatan kebangsaan kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita begini, Oleh karena itu tetap kita bersaudara, bersahabat sampai kita mati,” ujar dalam orasi .
Rachmat mencontohkan kebangsaan itu dalam kepartaian, selama menjadi Ketua DPD PDIP NTB, banyak sekali anggota dewan PDIP yang beragama Hindu.
Itu adalah langkah Rachmat memupuk toleransi dan kebangsaan sehingga anggota dewan tersebut bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Dapilnya.
“Contoh di Mataram ada 4 anggota DPR saya yang Hindu. Begitu saya jadi Ketua DPD banyak sekali yang Hindu. Maksud saya untuk membantu teman-teman kita memperbaiki tempat-tempat ibadah, untuk keumatan berdharma di bidang agama,” jelasnya.
Dia juga meminta Raden Nuna, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, untuk memperbaiki tempat beribadah di Pura Gunung Sari Lombok Barat yang hancur akibat gempa 2018 lalu.
Rachmat mengatakan akan meminta para kader menyisihkan bantuan mereka untuk memperbaiki tempat ibadah tersebut.
“Raden Nuna kapan ada pokir? Kalau dapat jadi anggota DPR lagi sanggup enggak? Saya minta yang lain sama-sama berapa sumbangkan,” kata Rachmat yang kemudian ditimpali “Sanggup,” oleh Raden Nuna.
Dia meminta masyarakat Hindu di Lombok untuk tidak merasa minoritas berada di Lombok. Karena semuanya merupakan warga Lombok yang memiliki hak sama.
“Dalam pemahaman kebangsaan jangan merasa minoritas, enggak ada minoritas. Kalau saya bilang enggak ada orang Bali di sini, tetapi orang Sasak yang beragama Hindu,” ujar dia.
Dia menceritakan perjuangan dirinya saat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) di Mataram berubah menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN).
“STAIN menjadi IAIN, dari IAIN menjadi UIN. Hindu punya STAHN menjadi Institut (IAHN). Itulah komitmen saya, anak-anak saya juga ada yang Hindu, sama saja. Tuhan melahirkan kita karena Tuhan suka kita,” katanya.
Di akhir orasinya Rachmat Hidayat memberikan sumbangan stimulanuntuk memperbaiki bangunan Pura Gunung Sari, mengingat Pura Gunung Sari memiliki sejarah panjang karena dibangun pada era Anak Agung sekitar abad 17 silam.
Dalam kesempatan sama, Raden Nuna Abriadi menjelaskan pentingnya toleransi untuk mempertahankan atau mengokohkansebuah bangsa.
Dia mengatakan, masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda yang paham hakikat kebangsaan.
“Kita tidak tahu nasib bangsa kita. Ada negara bisa hancur lebur karena pertikaian horizontal, karena persoalan ras, golongan dan agamanya. Saya sangat bersyukur bahwa generasi muda umat Hindu Dharma menjadi garda terdepan dalam memberikan hakikat kebangsaan ini,” ujarnya.
“Berbicara Pancasila, kita pasti dan wajib berbicara tentang siapa penggali Pancasila. Dalam rumusan sebelum proklamasi para pendiri bangsa melakukan pemufakatan dalam sidang BPUPKI,” katanya.
Dia mengatakan mengapa PDIP mutlak hukumnya harus menang, karena memiliki prinsip untuk selalu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Jika orang-orang yang ingin mengubah Pancasila masuk dalam parlemen, dikhawatirkan akan mencoba mengusik ideologi bangsa Indonesia seperti deretan peristiwa masa lalu.
“Bangsa ini sudah berkali-kali diuji dengan peristiwa politik yang ingin menggantikan dasar Pancasila. Sehingga saya ingin mengajak kita berpikir jika kekuatan yang ingin menggantikan Pancasila menjadi kekuatan dominan menguasai parlemen, Indonesia akan dibawa,” katanya.
“Dengan kekuasaan politik kita melakukan pengamanan terhadap nilai dasar kita berbangsa. Benar apa yang dikatakan ayahanda Rachmat Hidayat bahwa PDIP sudah tidak menggunakan dikotomi mayoritas dan minoritas,” ujarnya.
Raden Nuna mengatakan kekuasaan politikPDIP untuk menguatkan kebangsaan Indonesia. Memilih anggota DPR baginya menjadi sesuatu yang harus untuk mengkristalisasi nilai kebangsaan untuk menjadi tujuan utama.
“PDIP konsisten dalam menegakan dasar pondasi kebangsaan. Di Aceh tidak ada anggota DPR PDIP karena menjadi konsistensi kami dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar kita yang mana Pancasila sebagai dasar pondasi dan sumber dari segala sumber hukum,” ujarnya.
Ketua DPD Peradah NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta dalam sambutannya mengatakan sangat berharap Rachmat Hidayat dapat kembali menduduki kursi DPR RI karena dapat mempertahankan toleransi dan semangat kebangsaan.
“Mudah-mudahan ayahanda Rachmat Hidayat dapat lanjut kembali (DPR RI), karena ini sudah diimpelemtasikan dalam aksi nyata ayahanda Rachmat Hidayat. Karena telah bisa memberikan kursi terbanyak umat Hindu di Kota Mataram,” ujarnya.
I Gede Purnama Mahendra Arta mengatakan banyak sekali kontribusi Rachmat Hidayat terjadap kegiatan-kegiatan umat Hindu di NTB. Itu menjadi bukti, Rachmat Hidayat konsistendalam mewujudkan toleransinya.
“Kalau soal keberagaman ayahanda Rachmat Hidayat tidak perlu diragukan lagi,” katanya.
Krama Pura Gunung Sari, Ketut Sandi juga mengaku sangat bahagia dengan kehadiran Rachmat Hidayat. Dia mengatakan ini menjadi kali pertama pura di Gunung Sari dikunjungi Anggota DPR RI.
“Ini kali pertama Anggota DPR pusat mengunjungi Pura Gunung Sari. Mudah-mudahan PDIP tetap jaya. Sudah 80 persen kami pasti mendukung bapak bersama calon presiden Ganjar Pranowo,” ujarnya.
Dia mengatakan sangat mengagumi sosok Rachmat Hidayat yang sering membantu umat Hindu.
“Kami sudah cukup kenal lama sama Pak Rachmat. Kami tahu bahwa Pak Rachmat sudah cukup banyak membantu kami umat Hindu, termasuk membangun asrama putra berkat bantuan beliau hampir Rp1 miliar,” ujarnya.(*)
Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan PENA untuk Pedagang Kecil
Rachmat Hidayat salurkan bantuan modal usaha untuk pedagang kecil program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), satu orang kebagian Rp5 Juta
LOTIM.LombokJournal.com ~ Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) disalurkan untuk puluhan pedagang kecil di Lombok Timur (Lotim), di halaman Kantor Pos unit Desa Sakra di Lotim, Sabtu (07/19.23).
Dana bantuan untuk pedagang kecil itu bersumber dari aspirasidan wasilah Rachmat Hidayat, Anggota DPR RI komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Sosial.
Bantuan tunai itu untuk modal usaha pedagang kecil dan bakulan untuk memperkuat pondasi usahamereka agar dapat berkembang maju.
Pemerintahan Jokowi melalui Kemensos RI menyalurkan bantuan tunai pedagang kecil dalam program PENA sebesar Rp5 juta untuk masing-masing pedagang kecil.
Penyerahan bantuan itu didahului dengan proses rekrutmen pedagang kecil calon penerima bantuan, dan dilakukan assesment oleh petugas PKH sekaligus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan dana PENA agar tepat sasaran.
Kemiskinan di Lotim.
Saat penyerahan bantuan PENA untuk pedagang kecil itu dihadiri Sekda Lotim, Baiq Miftahul Wasli, Eksekutif Manager Kantor Pos Selong, Goderdzeo de Araujo, Camat Sakra Hj Wira Negarawati, dari Kemensos RI, Ihsan Nurdin Hartanto.
Sekda Lombok Timur, Hj Miftahul Wasli menyampaikan, kondisi Lotim yang merupakan kabupaten terluas di NTB dengan jumlah penduduk terpadat di NTB menjadikan isu kemiskinan menjadi pembahasan dan menjadi masalah dari periode ke periode.
“Karena wilayah kita di Lombok Timur ini wilayah terluas di NTB dengan penduduk terbanyak sekitar 1,3 juta, sehingga persoalan kemiskinan dari periode pimpinan ke periode pimpinan lain isu kemiskinan menjadi sesuatu yang muncul di permukaan,” katanya.
Dia menjelaskan, tahun terakhir ini angka kemiskinan di Lotim mulai menurun. Pada 2018 sekitar 17 persen namun pada 2023 menurun menjadi 15,24 persen.
“Namun demikian penurunan itu rasanya melambat, karena dengan 15,24 persen kita di lingkup NTB berada pada angka di atas rata-rata provinsi, sehingga butuh kerja keras semua pihak bagaimana ke depannya mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Baiq Miftahul Wasli merasa bersyukur terhadap Rachmat Hidayat maupun Kemensos yang telah menyalurkan bantuan ke Lombok Timur untuk mengentaskan kemiskinan melalui program PENA tersebut.
“Sangat bersyukur kesempatan hari ini ada dari pusat, baik dari DPR RI maupun kementerian darang membawa program yang dihajatkan untuk membantu masyarakatdi Lotim bagaimana bisa terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.
Baiq Miftahul Wasli menjelaskan dari 1,3 juta penduduk Lotim, ada sebanyak 971.337 jiwa atau 377,522 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Lotim dan masih sekitar 123 ribu jiwa data administrasi dan kependudukan (Adminduk) yang perlu diperbaiki.
“Sengaja saya sampaikan ini supaya dari pusat juga maklum dengan kondisi kita sehingga ada perhatian lebih nanti untuk menurunkan program di Lombok Timur,” katanya.
Dia berharap warga penerima bantuan PENA dimanfaatkan lebih baik agar tujuannya untuk menekan angka kemiskinan dapat berhasil.
“Tentunya pengawalan juga menjadi penting agar bantuan dapat tepat sasaran sehingga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” ujarnya.
Dia berharap bantuan tersebut tidak hanya di Kecamatan Sakra namun dapat menyasar kecamatan lainnya di Lombok Timur. Dia yakin jika kemiskinan di Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan skala provinsi akan ikut menurun.
“Kami meyakini jika masalah kemiskinandi Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan di Provinsi NTB sebagian besar akan teratasi,” katanya.
Banyak Bantuan Pusat
Terpisah Kemensos RI yang diwakili Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto mengatakan, program PENA merupakan salah satu program bantuan dari banyaknya program bantuan yang diturunkan Pemerintah pusat.
Suroto mengatakan banyak sekali program pusat yang turun ke Lombok Timur baik untuk warga miskin maupun disabilitas.
“Ada yang dapat beras lewat Bulog, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Alhamdulillah berkat bantuan ayahanda (Rachmat Hidayat) kita tahun ini dapat kuota tambahan kemarin,” ujarnya.
Dia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima sebaik mungkin dan tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak produktif.
“Mudah-mudahan program PENA betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga warga kita yang belum masuk dapat masuk ke Bansos lain,” katanya.
Iia yakin keberadaan Rachmat Hidayat di DPR RI dapat membantu masyarakat Lombok untuk lepas dari jeratan kemiskinan.
“Saya yakin keberadaan ayahanda (Rachmat Hidayat) di pusat Insya Allah dapat membantu kita terutama yang betul-betul layak mendapatkan,” ujarnya.
Sementara Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat mengatakan. sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengusulkan bantuan dari pemerintah agar diturunkan ke masyarakat yang membutuhkan.
“Tugas saya hanya mengusulkan dan mengawasi. Jadi saya sudah usulan, tidak apa-apa saya jadi pengemis demi rakyat. Ada proposal juga sudah masuk di Kemensos insya Allah juga segera terealisasi,” kata Rachmat yang didampingi oleh Ahmad Amrullah, Wakil Ketua II DPC PDI Perjuangan Lombok Timur.
Tokoh kharismatik di NTB ini mengatakan kepedulian dia kepada masyarakat di Lombok Timur, selain karena dia adalah wakil rakyat Dapil Lombok, juga karena Rachmat lahir dan besar di Lombok Timur, dan bahkan bersekolah di Sakra.
“Saya lahir di Lombok Timur, besar di Lombok Timur, sekolah juga di Sakra sini SMP dulu. Saya tahu semua ini,” kata dia.
Dia mengingatkan warga penerima bantuan untuk benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk menjadi modal berbisnis. Bahkan dia mengaku akian ikut mengawasi.
“Mudah-mudahan cita-cita kita insya Allah tercapai. Nanti bantuan lain akan saya ngomong sama menterinya. Kebetulan menterinya adalah teman saya,” kata Rachmat.
Senyum pedagang kecil
Usai acara sambutan, serah terima bantuan PENA digelar. Puluhan pedagang kecil, pedagang sembako dan pedagang bakulan mendapat sama-sama Rp5 juta. Penerima bantuan diwajibkan membawa identitas dan persyaratan administrasi lainnya.
Para petugas dengan cermat dan teliti memverifikasi calon penerima bantuan PENA yang telah mendapat bantuan tersebut.
Penerima bantuan PENA asal Desa Kabar, Sukmawati yang bekerja sebagai penjahit itu mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi, Menteri Sosial dan Rachmat Hidayat yang telah memberi dan menyalurkan program bantuan PENA.
“Saya sujud syukur atas cairnya bantuan PENA untuk menambah modal usaha guna beli mesin jahit baru . Meskipun demikian saya akan tetap berkonsultasi dan didampingi petugas PKH,” katanya.
Penerima bantuan lainnya, Sarman asal Peresak mengaku sangat bahagia mendapatkan bantuan PENA tersebut. Dia akan menggunakan modal tersebut pada usaha kerajinan tebolak (tudung saji).
“ Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Insya Allah dana bantuan ini akan saya gunakan untuk memperbesar volume kerajinan tebolak sehingga keuntungan bisa bertambah. Terimakasih banyak Pak Rachmat yang telah membantu menyalurkan bantuan ini,” katanya.
Pemandangan cukup menyentuh juga terjadi saat penyerahan bantuan. Seorang wanita tua renta menangis dengan mata berkaca-kaca saat Rachmat Hidayat memberikan dia bantuan tersebut.
Tampak dari raut wajahnya dia sangat bersyukur di sisa usianya saat ini masih dapat menerima bantuan untuk modal usaha melanjutkan hidupnya. (*)
Megawati Lestari : Pemberdayaan Perempuan Harus Berubah
Caleg DPRD NTB dari Partai Golkar, Megawati Lestari : potensi santri perempuan di NTB harus diberi wadah dan kesempatan berekspresi
MATARAM.LombokJournal.com – Caleg DPRD NTB dari Partai Golkar, Megawati Lestari SH MH menilai, program pemberdayaan perempuan harus mulai berubah pendekatannya, agar perempuan menjadi subjek, bukan sekadar objek pemberdayaan
Menurutnya, pemberdayaan perempuan saat ini menjadi isu strategisnasional yang terus dan masih dilaksanakan di daerah.
“Kalau mau berhasil optimal dan ada akselerasi, maka saya pikir harus ada perubahan pendekatan. Perempuan harus mulai menjadi subjek, caranya dengan memberikan wadah, aksesibilitas, dan kesempatan yang sama untuk berekspresi,” kata Megawati Lestari, Minggu 8 Oktober 2023.
Lama bergelut sebagai aktivis perempuan untuk demokrasi, Megawati Lestari maju sebagai Caleg DPRD NTB untuk Dapil 8 Lombok Tengah. Megawati bertekad memberdayakan kaum perempuan dan menyiapkan pendidikan berkualitas.
Menurut Megawati, NTB yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional, punya banyak alternatif yang bisa mendukung pemberdayaan perempuan.
Konsep halal tourism dan moslem friendly destination yang menjadi branding, juga menjadi kekuatan tersendiri untuk menyiapkan wadah dan akses bagi pemberdayaan perempuan.
“Branding NTB sebagai destinasi wisata bisa menjadi daya ungkitnya. Perlu diadakan banyak event, khususnya Ekonomi Kreatif (Ekraf) penunjang pariwisata yang khusus untuk perempuan dan para santriwati,” ujar Megawati.
Megawati menilai, peran Pondok Pesantren dan para santriwati sangat potensial dalam pemberdayaan perempuan secara luas.
Tak hanya sekedar memenuhi hak pendidikan perempuan, tapi juga bagaimana ke depan para santriwati bisa turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah ini.
“Jumlah penduduk kita di NTB masih dominan dan lebih banyak perempuan, kemudian kita punya banyak santriwati dan alumni Ponpes. Ini kekuatan luar biasa,” tukasnya.
Festival dan Pameran Ekraf Santriwati
Putri Almarhum H.Muhdin Ramli alumni jombang tebu Ireng pertama di wilayah Lombok tengah mengatakan, event atau kegiatan yang matching dengan kepariwisataan bisa dilakukan. Antara lain Festival atau Pameran Ekraf Perempuan dan Santriwati.
“Di ajang itu mereka akan berekspresi dengan keterampilan dan produk UMKM yang dihasilkan,” imbuhnya
Sebab, Megawati menilai para santriwati alumni Ponpes memiliki daya saingSDM yang mumpuni. Namun, faktanya keterserapan mereka di dunia lapangan kerja masih belum optimal, baik di sektor formal maupun informal.
“Festival atau pameran Ekraf Santriwati ini harus digagas dan bisa menjadi cikal bakal dimana konsep pemberdayaan perempuan bisa sejalan dengan sektor kepariwisataan di NTB,” katanya.
Ia mencontohkan, NTB yang kini juga sudah mulai dikenal dengan Trendsetter Muslim Fashion. Dalam tahun 2023 ini saja setidaknya ada empat event Muslim Fashion baik yang tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
Menurutnya, jika event tersebut dikolaborasikan dan mengikutsertakan perempuan santriwati tentu dampaknya akan makin optimal dirasakan masyarakat.
Megawati bertekad, jika kelak diberi amanah duduk di DPRD NTB, event festival dan pameran Ekraf santriwati akan diperjuangkan. Karena wadah ini akan sangat strategis bagi pemberdayaan perempuan di daerah ini.
“Pemberdayaan perempuan harus holistik. Kita sudah bina kasih keterampilan dan dampingi, akan tetapi kalau wadah berekspresi tidak diciptakan maka akan percuma. Inshaa Allah ini yang akan saya perjuangkan,” katanya.
Bagi Megawati, pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan perubahan mindset masyarakat. Sebab di NTB sendiri sudah cukup banyak perempuan yang sangat inspiratif dan bisa menjadi penyemangat.
“Kekuatan santriwati NTB jangan dianggap remeh karena banyak yang memiliki talenta tersembunyi ,” imbuh Megawati.(*)
Pelopor Diversifikasi Pangan di Pondok Pesantren
Mempelopori gerakan diversifikasi pangan di Pondok Pesantren, Sulhan Muchlis Ubah mengubah paradigma Konsumsi pangan sehat dan beragam
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, menyiapkan program diversifikasi pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan dan upaya mensejahterakan umat.
Intinya, kepeloporan Sulhan Muchlis dalam gerakan diversifikasi pangan di pondok pesantren sebagai langkah menuju kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan yang lebih baik.
“Diversifikasi pangan dari pondok pesantren ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang mendidik hati dan pikiran. Ini merupakan upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan spiritual,” ucap Sulhan, Sabtu 07/10/23).
Politisi Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 ini mengatakan, program diversifikasi pangan tersebut telah dimulai dari Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny.
Dan berlanjut ke seluruh jaringan dan cabang Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Sulhan menjelaskan, diversifikasi pangan di pondok pesantren adalah langkah penting menuju ketahanan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang.
Menurutnya, banyak yang belum menyadari, pondok pesantren merupakan lembaga yang memiliki potensi besar mengubah paradigma konsumsi pangan menuju makanan yang lebih sehat, beragam, dan berkelanjutan. Sekarang, kami telah memulainya,” kata Sulhan.
Gerakan ini dimulai dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum pondok pesantren.
Hal tersebut mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi. Dan terpenting, membangun pola pikir para santri dan seluruh pemangku kepentingan di pondok pesantren, untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.
Berbarengan dengan kurikulum pendidikan gizi tersebut, pondok pesantren kemudian memastikan menu makanan harian untuk para santri mencakup berbagai jenis makanan. Termasuk buah-buahan, sayuran, dan sumber protein dan sumber karbohidrat yang beragam.
Tidak melulu sumber karbohidrat dari beras, melainkan dikombinasikan dengan sumber karbohidrat seperti ubi jalar, singkong, ataupun jagung, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkaya gizi yang diperoleh santri.
Selain itu, gerakan diversifikasi pangan ini juga meliputi aksi penanaman sayuran dan buah-buahan dengan memanfaatkan lahan di sekitar pondok pesantren.
Santri terlibat secara aktif dalam penanaman sayuran dan buah-buahan tersebut, bukan hanya sebagai pendekatan praktis untuk mendapatkan bahan makanan segar, tetapi juga dapat menjadi pelajaran tentang pertanian dan keberlanjutan.
”Yang tidak kalah penting dari bagian program diversifikasi pangan ini adalah pengolahan makanan yang sehat. Karena itu, program ini juga mengajarkan cara memasak makanan yang sehat dan mengolah bahan-bahan makanan dengan benar kepada para santri,” ungkap Sulhan.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini memberi contoh pengolahan makanan sehat tersebut. Seperti memasak dengan sedikit minyak, menghindari makanan yang digoreng berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan segar.
Gerakan inklusif
Gerakan diversifikasi pangan yang dipeloporinya dari pondok pesantren ini memang baru sebuah langkah kecil. Namun, dia meyakini, langkah kecil tersebut kelak akan memberikan dampak yang besar.
Sebab, gerakan ini bukanlah aksi eksklusif di kalangan pondok pesantren semata. Melainkan dihajatkan sebagai gerakan inklusif yang melibatkan khalayak.
Dalam prosesnya, gerakan diversifikasi pangan ini akan berkolaborasi dengan petani lokal. Tidak semua kebutuhan pangan santri dapat dipenuhi sendiri oleh Pondok pesantren. Sehingga berkolaborasi dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan bahan makanan segar.
Menurut Sulhan, kolaborasi tersebut menjadi win-win solution. Pondok Pesantren berkontribusi nyata dalam mendukung petani lokal sambil memastikan pasokan makanan yang lebih berkualitas bagi santri.
Khusus bagi pondok pesantren yang tidak memiliki dapur sendiri, mereka juga bekerja sama dengan penyedia jasa katering yang memahami nilai gizi dan kebutuhan makanan santri. Dan dalam praktiknya, para santri juga terlibat dan berkontribusi untuk mengembangkan menuyang beragam dan sehat.
”Melibatkan para santri dan mendengarkan preferensi mereka dalam pemilihan menu yang sehat, sangat membantu dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan akan lebih disukai dan lebih mungkin dikonsumsi dengan baik,” ucap Sulhan.
Putra ulama kharismatik Bumi Gora, TGH Muchlis Ibrahim ini menekankan, program diversifikasi pangan yang dipeloporinya tersebut bakal memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik santri. Betapa pentingnya diversifikasi pangan dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana melakukannya dalam praktik sehari-hari.
Dengan begitu, hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi santri, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang baik dan bergizi untuk masa depan mereka.
Mantan Ketua KNPI NTB ini menekankan, hari-hari ini, tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia, masyarakat sedang dibuat resah, seiring dengan harga beras yang melambung tinggi.
Data Badan Pusat Statistik NTB menyebutkan, inflasi yang terjadi sepanjang September lalu, sepenuhnya disebabkan kenaikan harga beras.
Menurut Sulhan, program diversifikasi pangan ini, bakal menempatkan pondok pesantren memainkan peran kunci dalam mengedukasi tentang diversifikasi pangan. Dan mengajak khalayak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat.
“Diversifikasi pangan di pondok pesantren ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan berdaya saing,” ucap Sulhan. ***
Indra Jaya Usman Perluas Pengabdian ke DPRD Provinsi
Indra Jaya Usman (Iju) melakukan pengabdian di DPRD Lobar tiga periode tiada Henti, kini perluas pengabdian ke DPRD Provinsi
LOBAR.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman atau akrab disapa Iju kini mulai memilih memperluas ladang pengabdian politik ke.DPRD Provinsi.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB tiga periode yang telah melakukan pengabdian di DPRD Lombok Barat itu, kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara.
Dedikasi, integritas, pengabdian dan komitmen Indra Jaya Usman untuk melayani publik, tak terbantahkan.
“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat adalah panggilan untuk melayani dan melakukan pengabdian. Menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk terus mendengar, bertindak, dan memperjuangkan kepentingan konstituen dengan sepenuh hati,” ucap Indra Jaya Usman, Jumat (06/10/23).
Satu setengah dekade mewakili konstituen di Gumi Patut Patju, bukanlah waktu pengabdian yang pendek. Tak banyak politisimuda yang mampu mempertahankan pencapaian pengabdian seperti yang telah ditorehkan Iju, begitu Indra Jaya Usman karib disapa.
Rekam jejak Iju, menunjukkan bagaimana tokoh muda kelahiran Narmada tahun 1980 tersebut memang selalu menjadikan konstitueni panduan dalam mengambil setiap keputusan.
“Ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya sadar saya tidak hanya menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga mitra dan pembela setia mereka,” ujarnya.
Iju terpilih pertama kali sebagai Anggota DPRD Lombok Barat pada Pemilu tahun 2009, dan terpilih kembali pada pemilu-pemilu setelahnya.
Di DPRD Lobar, Iju adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat semenjak tahun 2009 hingga saat ini. Dia juga pernah menjadi pimpinan Komisi II DPRD Lobar. Iju juga menjadi Ketua Bapemperda selama 2 periode selama jadi DPRD Lombok Barat.
Dan pengakuan atas pencapaian dan kinerjanya, tidak hanya datang dari daerah pemilihannya, namun juga datang dari seluruh NTB. Sehingga mengantarkannya memangku amanahsebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.
Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat NTB yang digelar akhir 2021, sidang pleno Musda kala itu menetapkan dua kandidat Ketua DPD. Selain Iju, ada nama Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.
Pengabdian tiada terkira kepada masyarakat dan dedikasi tinggi kepada partai, menjadikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh jajaran eksekutif partai di tingkat pusat, tanpa ragu menjatuhkan pilihan kepada Iju.
Pembela Masyarakat
Jejak pengabdian Iju kepada masyarakat memang jauh terentang panjang. Sebelum menjadi Anggota DPRD Lombok Barat, Iju adalah aktivis pembela masyarakat tulen. Ia aktif di sejumlah lembaga non pemerintah. Antara lain Institut Studi Krisis dan Perdamaian (InSKRIP) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), hingga LeSA Demarkasi. Iju juga aktif dalam organisasi yang sepenuhnya melayani umat yakni Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat.
Kiprahnya yang luar biasa dalam mengadvokasi masyarakat yang termarjinalkan melalui organisasi nirlaba yang digawanginya, menjadikan nama Iju begitu harum di kalangan masyarakat dan aktivis.
Ketika Iju memutuskan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut bertarung dalam Pemilu pada tahun 2009, banyak rekan-rekannya sesama aktivis menentang hal tersebut. Stigma tentang banyaknya sisi gelap dalam politik membuat mereka khawatir.
Sejarah membuktikan, Iju tak berubah. Menjadi anggota legislatif malah menjadikan komitmen dan dedikasi Iju dalam membela masyarakat tak pernah surut. Malah kian kuat dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Sarjana Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini tak pernah membeda-bedakan masyarakat yang hendak dilayaninya.
Pernah suatu waktu, rekannya mempertanyakan kiprah Iju yang tetap memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakatdi suatu desa, padahal di desa tersebut, Iju hanya memperoleh tak lebih dari 20 suara dalam Pemilu 2009. Namun, Iju bergeming. Aspirasi masyarakat di desa tersebut tetap dilayani dan diperjuangkannya. Manakala Pemilu tahun 2014 digelar, suara dan dukungan untuk Iju dari desa tersebut juga tidak bertambah signifikan. Tak lebih dari 30 suara saja. Toh, Iju tak meradang.
”Saya menganggap diri saya sebagai wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Karena itu, tanggung jawab saya untuk terus berjuang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka,” kata Iju tetang langkahnya melayani tanpa membeda-bedakan konstituen tersebut.
Maka, ketika masyarakat desa tersebut datang kembali kepada Iju untuk membawa aspirasi pemekaran desa, Iju memperjuangkan aspirasi itu dengan sungguh-sungguh.
Hingga akhirnya pemekaran tersebut berhasil. Kiprah Iju yang tanpa pamrih itu, telah membuka mata masyarakat dua desa hasil pemekaran tersebut, sehingga dalam Pemilu 2019, Iju meraih dukungan yang sangat besar dari masyarakat dua desa itu.
Untuk masyarakat, Iju memang selalu meluangkan waktu. Ia mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif terkait masukan, masalah, dan kebutuhan konstituennya. Iju aktif menggelar pertemuan dengan konstituen, merespons surat tertulis, atau telepon dari mereka dengan menjalin komunikasi yang terbuka.
Iju juga tak pernah ragu untuk terlibat menyelesaikan masalah yang melibatkan individu, selain mengatasi masalah dan kepentingan umum.
Mulai dari masalah yang terkait dengan pelayanan publik, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Iju juga mengedukasi konstituennya dengan berperan sebagai pendidik. Memberikan informasi tentang isu-isu penting, program pemerintah, dan hak-hak yang dimiliki konstituen.
Dalam hal kebijakan, Iju juga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dengan aktif mengajukan usul-usul inisiatif, memberikan masukan, dan bahkan berdebat demi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.
Dalam pengambilan keputusan, Iju tak sungkan untuk melibatkan konstituen. Ia mengadakan rapat umum, dialog publik, atau forum partisipasi warga. Sebuah hal yang telah membuat masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam proses politik.
Itu mengapa, masyarakat konstituennya begitu mendukung Iju dengan tanpa ragu. Dan manakala mendengar Iju ingin memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2024, dukungan pun mengalir deras. Mereka tahu, Iju adalah tambatan harapan untuk memperjuangkan masyarakat dan juga Lombok Barat di level provinsi.
Menjadi Anggota DPRD Provinsi, konstituen tahu Iju akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan yang berdampak pada masyarakat dan daerah.
Kualitas pelayanan publik juga akan diyakini menjadi lebih baik manakala Iju bisa duduk level provinsi. Sebab, dengan menjadi anggota DPRD Provinsi, Iju dapat memperjuangkan dana dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Gumi Patut Patuh Patju.
Dengan bekal itulah Iju memantapkan hati. Dukungan dari masyarakat Lombok Barat, telah menguatkan tekadnya. Dan manakala seluruh ikhtiar telah dilakukan, apapun yang terjadi kelak, Iju tak akan pernah berhenti melayani.
“Melayani konstituen adalah kehormatan besar. Saya akan menjalani tanggung jawab ini dengan rasa hormat, tekad, dan dedikasi penuh. Saya akan menjalankannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan,” ucap Iju.(*)
Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB
Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.
Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).
Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.
“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.
Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib.
Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.
Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.
Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.
“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.
Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.
“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.
Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasidi era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.
Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen.
Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.
“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.
Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek.
Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.
Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.
“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Pengelolaan anggaran daerah
Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%.
Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.
“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi?
Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.
Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi.
Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.
“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.
Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.
“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.
Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.
“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.
Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur.
Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.
“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)
Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren
Gagasan festival yang melibatkan pondok pesantren ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Tokoh muda Bumi Gora, Sulhan Muchlis, kembali menelurkan gagasan brilian memberdayakan ekonomi Pondok Pesantren dan ekonomi umat di Pulau Seribu Masjid.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat, ini tengah menyiapkan Pekan Festival UMKM yang berbasis Pondok Pesantren untuk memberdayakan ekonomipesantren dan umat.
“Pondok Pesantren kita itu sesungguhnya adalah pusat pembelajaran yang komplit. Pondok pesantren itu tempat menggembleng keahlian dan kreativitas,” kata Sulhan Muchlis, Kamis, 28 September 2023.
Politisi Partai Demokrat yang dibesarkan di lingkungan Pondok pesantren itu, mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.
Sulhan menjelaskan, selain untuk memperkuat pondok pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, pekan UMKM berbasis Pondok pesantren ini digagas sebagai festival bagi para pelaku ekonomi kreatif lintas umat beragama untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.
Sebagai sebuah inisiatif berskala besar yang melibatkan pondok pesantren di Pulau Lombok, Sulhan mengemukakan, festival UMKM ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini menjelaskan, pondok pesantren di NTB tersebar merata. Bahkan ada Ponpes yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan.
“Kehadiran festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini akan menjadi stimulasi ekonomi terutama bagi Pesantren yang berada di pelosok daerah,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaannya, festival UMKM ini akan melibatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren.
Dengan sendirinya, festival ini akan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi terhadap langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Selama festival berlangsung, dihajatkan pula akan hadir para pemangku kepentingan terkait. Termasuk juga para expert dalam bidang pemasaran.
Sehingga, pada akhirnya UMKM yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pasar akan dapat mempromosikan produk mereka secara lebih luas.
Pada saat yang sama pula, pelaku UMKM juga dapat belajar tentang praktik bisnis yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan menciptakan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.
Khusus bagi pondok pesantren, dapat pula terlibat aktif untuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, ataupun produksi yang berkelanjutan.
Dengan latar belakang agama dan moral yang kuat, Pondok Pesantren dapat juga memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait wawasan etis dalam bisnis.
“Ini tentu akan membantu saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar,” kata Sulhan.
Menurut Sulhan, festival ini digagas tidak hanya untuk pameran produk dari UMKM, namun juga sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Selama festival, akan ada kesempatan bagi santri dan pengasuh Pondok Pesantren untuk mempelajari keterampilan baru, seperti seni, kerajinan tangan, desain, teknologi, ataupun marketing.
Keterampilan-keterampilan tersebut pada akhirnya, akan dapat menjadi penopang lulusan pondok pesantren manakala mereka telah menamatkan pendidikannya kelak.
Selain itu kata Sulhan, festival ini juga bisa menjadi platform untuk membentuk kemitraan bisnis antara pondok pesantren dan UMKM.
Kemitraan tersebut kata mantan Ketua KNPI NTB ini, bisa mencakup banyak hal. Misalnya, kerja sama dalam produksi, pemasaran bersama, atau inisiatif bisnis lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
“Melalui festival ini, Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah juga dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Contoh misalnya yang terkait penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh UMKM,” kata tokoh muda dari kalangan santri yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tradisi Pesantren yang kuat ini.
Dengan begitu, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini sangat yakin, festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang singkat.
Namun, akan dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tempat pesantren tersebut berada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.
“Dalam jangka yang paling pendek, tentu dengan menjadi tuan rumah festival, Pondok Pesantren bisa meraih pendapatan tambahan. Bisa dalam bentuk penyewaan tempat atau dari penjualan tiket masuk,” kata Sulhan.
Selain itu pula, Pondok Pesantren yang biasanya memiliki banyak program sosial yang terkait dengan kepentingan umat, dapat pula membersamai festival untuk penggalangan dana komunitas.
“Di banyak tempat, festival seperti ini juga digunakan sebagai sumber penggalangan dana untuk program sosial atau pendidikan. Pondok Pesantren tentu dapat menjadikan ini sebagai momentum bagi para pihak yang ingin berkontribusi nyata dalam program sosial yang dimiliki pesantren,” tutup Sulhan. (*)
