Gubernur mengaku survei yang dilakukan oleh My institute ini tidak pernah dipesan

lombokjournal.com —

MATARAM ; Masyarakat NTB menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Gubernur NTB, Dr  H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Masyarakat percaya NTB di bawah kepemimpinan yang baru akan mengalami kemajuan.

My Institute menegaskan itu saat memaparkan hasil survei ‘Menuju 100 Hari Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc dan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd Periode 2018-2023’ di Pendopo Gubernur, Minggu (16/17).

Hail survei meyakinkan,  87 persen masyarakat optimis NTB akan gemilang, seperti Visi dan Misi yang dipaparkan kepada  masyarakat.

Ketua Pelaksana Survei Miftahul Arzak, S.Ikom., MA menjelaskan, intensitas turun lapangan yang dilakukan Bang Zul dan Ummi Rohmi yang cukup tinggi berdampak baik. Sebanyak 66,4 persen masyarakat mengetahui pemimpinnya walaupun baru akan menuju 100 hari kerja.

“Hasil ini akan berdampak pada kedekatan serta komunikasi yang intensif antara rakyat dengan pemimpinnya,” ujar Miftahul.

Terkait penanganan gempa, 66,1 persen masyarakat menilai, informasi terkait bantuan (persyaratan/bahan yang harus disiapkan, pengurusan serta mengklaim bantuan) belum diketahui masyarakat.

Metode yang digunakan adalah Multistage Random sampling dengan Margin of Error 4,4 persen dan jumlah responden 500 yg tersebar di seluruh kabupaten di Prov NTB.

Menanggapi hasil survei, Gubernur mengaku survei yang dilakukan oleh My institute ini tidak pernah dipesan.

Survey ini murni dilakukan dari pembiayaan MY Institute sendiri sebagai hadiahnya untuk Ulang Tahun Nusa Tenggara Barat ke-60.

“Kami tidak pernah memesan apalagi pembiayai My Institute, pemerintah Provinsi NTB hanya sebagai fasilitator, agar hasil survey ini bisa terpublish,” terang Gubernur.

Gubernur mengaku senang semua tim kompak Birokrasi kompak, dengan DPRD kompak, dengan seluruh Kepala Daerah di kabupaten/kota, alhamdulillah juga kompak.

Satu hal yang disyukuri Doktor Zul dalam perannya sebagai Gubernur yang didampingi oleh Dr. Sitti Rohmi Djalilah sebagai Wakil Gubernur sejak dilantik sampai saat ini adalah keharmonisan.

“Alhamduliillah setelah pilkada kita dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan silaturrahim yang baik dengan semua pihak. Selama ini kami merasa on the right track. Untuk itu, kami tetap berharap bantuan dan kerjasama semua elemen untuk mencapai NTB gemilang,” ujar Doktor Zul.

Terkait dengan fokus program kerja 100 hari Zul Rohmi, dijelaskan Doktor Zul, pada saat penyusunan visi misi tidak terbayang akan ada musibah bencana gempa bumi.

Dikatakannya, saat ini fokus dan konsentrasi program kerjanya pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Untuk visi misi lain seperti program beasiswa ke luar negeri, Industrialisasi dan Pariwisata tetap kita upayakan dan alhamdulillah juga sudah ada beberapa kemajuan, namun konsentrasinya masih kedua setelah proses rehab rekon pasca bencana,” jelas Zul.

AYA/Hms

Pentingnya keterbukaan informasi membuat masyarakat jadi semakin tahu tentang semua informasi untuk menjadi maju

LOBAR.lombokjournal.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil meraih juara pertama sebagai Badan Publik Informatif Kategori Kabupaten/Kota, pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018.

Penghargaan itu i yang kedua kali setelah sebelumnya di tahun 2017 Pemkab Lobar juga menjadi juara pertama pada kategori yang sama.

Pemkab Lobar berhasil unggul dari Kota Mataram, RSUD Provinsi NTB dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi NTB pada kategori ini.

Acara yang dihadiri Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah ini digelar tiap tahun untuk memonitor serta mengevaluasi kinerja institusi pemerintah, terutama dalam memberikan layanan keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

“Alhamdulillah kita mendapat juara pertama. Namun ada tiga catatan untuk diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan masalah anggaran yang perlu diperhatikan karena mempertahankan juara itu jauh lebih sulit,” ungkap Sekda Lobar H Moh Taufiq, usai menerima penghargaan di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (28/11/2018).

Taufiq menambahkan, penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB ini dimaksudkan agar PPID bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas Badan Publik, sehingga membuka peluang partisipasi di masyarakat dalam pembangunan.

Pentingnya keterbukaan informasi membuat masyarakat jadi semakin tahu tentang semua informasi untuk menjadi maju.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dalam kesempatan itu berharap melalui kerja keras Komisi Informasi ini dapat menghadirkan keterbukaan informasi publik di NTB.

Menurutnya Komisi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan daerah sehingga pemerintah lebih terbuka di dalam melayani masyarakat.

“Membuat kinerja kita lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih percaya pada pemerintah. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita NTB gemilang di masa yang akan datang,” katanya.

Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik sendiri melombakan empat kategori, yakni kategori Badan Publik Kabupaten/Kota, kategori Instansi Vertikal, kategori Badan Publik OPD dan kategori partai politik.

Harry

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019, yang mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —  Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, menyalurkan bantuan sosial non tunai kepada 350 orang ibu-ibu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lombok Barat (Lobar), melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berlabel ‘November Tuntas’.

Tahun 2018, KPM sudah menerima bantuan melalui empat tahap, tiap tahap mereka mendapat Rp.66.350,-.

Bantuan tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan disabilitas berat.

Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.

“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya di hadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.

Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping.

Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.

“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya.

Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.

Di tempat sama Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat.

Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan Kemensos,  dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR Dapil NTB, Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.

Realisasi anggaran Bansos PKH di NTB semua berjalan baik dan dikaitkan dengan program Nawacita Pemerintah 2014-2019.

Nawacita mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama, yakni Indonesia sehat, Indonesia  pintar dan keluarga sejahtera.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri

ANAK KPM BERPRESTASI

1. KHAERUL AZMI, anak dari Ibu Khaeriyah, Kecamatan Labuapi. Juara I Lomba Musabaqah Qiroatul Kutub ke 6 Tk.Prov.NTB
2. I WAYAN PANCA REDANA, anak dari ibu Ni Wayan Sudana, Kecamatan Narmada. Juara I Taekwondo Pelajar se Pulau Lombok
3. RIZKY WIRA KUSWARA, anak dari ibu Maisarah, Kecamatan Lingsar. Juara I O2SN Kab.Lobar cabang Karate. Juara 2 Kategori kata beregu junior putra karate terbuka Mataram Cup. Juara KKI antar Dojo se Pualu Lombok.
4. USWATUN HASANAH, anak dari ibu Saknah, kecamatan Kuripan. Juara 3 lomba Kopetensi sains Madrasah Tk. Kab.Lobar.
5. SITI HIDAYAH, anak dari ibu Sarni, kecamatan Sekotong. Juara 1 catur putrid O2SN tingkat gugus dan juara 2 catur putrid O2SN kab.Lobar.

PENERIMA SERTIFIKAT KPM GRADUASI MANDIRI

1. ZAETUN UMRAH – Dusun Duman Desa, Desa Duman – Lingsar
2. MAESARAH – Dusun Duman Utara, Desa Duman – Lingsar
3. NURJANAH – Dusun Duman Dasan, Desa Duman –Lingsar

Harry

Pemekaran desa harus dilakukan secara harmonis, apalagi tujuan pemekaran  demi kemajuan bersama

LOTIM.lombokjournal.com — Pemerintah Desa (Pemdes) Wanasaba Lauk, Lombok Timur, mengadakan musyawarah bersama masyarakat guna menindaklanjuti wacana pemekaran desa yang berasal dari warga.

Musyawarah dihadiri puluhan warga di tiga kekadusan atau dusun yang ada di Desa Wanasaba Lauk. Yaitu Dusun Gelem, Bagek Anjar dan Dusun Bisa.

Ketiga Dusun itulah yang berencana akan mekar dari Desa induk, Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Kendati demikian, renca pemekaran tersebut masih menuai pro dan kontra, justru dari masyarakat di tiga dusun itu, khususnya.

Kepala Desa (Kades) Wanasaba Lauk, Lalu Hardiansah menegaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak akan menghambat keinginan atau aspirasi masyarakat yang mau melakukan pemekaran.

“Tidak boleh kami (Pemdes Wanasaba Lauk) akan mencekal aspirasi masyarakat,” ungkapnya di hadapan warga, di aula Kantor Desa, Senin (26/11) siang.

Hardiansah mengatakan, Jika pemekatan keinhinan dari masyarakat, maka keinginan aspirasi itu harus disetap oleh pemerintah desa.

“Kami dari pemerintah desa dan BPD harus kami serap aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Pemekaran desa, menurut Hardiansah, harus dilakukan secara harmonis apalagi tujuan pemekaran yaitu demi kemajuan bersama.

“Memang dipemekaran ini kita sama-sama ingin maju,” katanya.

“Janganlah ada gejolak-gejolak di masyarakat. Atau ada unsur-unsur ketidakpuasan,” tambah Hardian.

Lebih lanjut Kades dua periode ini meminta aga selalu berfikir positif dan jangka panjang terkait rencana pemekaran yang akan berdampah terhadap masyarakat.

“Kita fikirkan masalah keamanan, masalah pembangunan, fikirkan keuntungan dan kerugiannya,” ingat Hardian.

Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah memberikan keleluasaan dan kemudahan untuk pemekaran desa.

Asalkan berasal dari aspirasi masyarakat dan  memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undngan.

“Jumlah penduduk bagi satu desa itu 500 kepala keluarga atau minimal 2.500 jiwa. Ini harus terpenuhi dulu,” katanya, kepada lombokjournal.com, Senin (12/11) lalu.

Razak

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Masyarakat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak akan repot jauh-jauh lagi mengurus dokumen adminduk di Kantor Dinas Pencatatan Sipil (Ducapil) Lotim.

Baik pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan jenis dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim akan melimpahkan proses pengurusan dan pembuatannya itu di masing-masing kecamatan per tanggal 1 Januari 2019.

Sarana pendukung yang akan dipakai di kecamatan sudah disiapakan oleh Pemkab Lotim agar pelayanan tetap prima dan lancar.

“Sekarang ini dalam proses persiapan. Baik dari sisi peralatan maupun dari sisi SDM-nya,” ujar Kepala Dinas (Kadis) Ducapil Lotim, Satriadi, di ruang kerjanya, Selong, Rabu (14/11) siang.

Satriadi menuturkan, semua peralatan yang akan dipakai sudah ada dan mulai dipasang di masing-masing kecamatan.

“Setiap hari terus kita bertambah kecamatan-kecamatan yang kita pasangkan alat-alatnya,” akunya.

Bagi kecamatan yang belum dipasangkan alat, salah satu solusinya yaitu dokumen adminduk bisa dicetak di kecamatan terdekat.

“Jadi semua kecamatan sudah kita pakai, sudah kita berikan dia kode akses, ketika alatnya tidak siap,” terangnya.

Seperti Sikur bisa ke Terara. Petugasnya bisa ke Terara, masyarakatnya tetap mengurus di Kecamatan Sikur. Petugasnya menyelesaikan di Kecamatan Terara.

” Itu solusi sementara ya,” tambah Satriadi.

Sebelum tahun 2019, semua peralatan diupayakan seratus persen terpasang di semua kecamatan per 1 Desember 2018.

Dengan demikian, pihak Ducapil terus menyempurnakan peralatan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak tarkait untuk menambah tenaga PNS yang masih kurang.

“Tenaga PNS itu masih kurang. Sementara operator di Kecamatan masih dua orang,” ucap Satriadi.

Dalam waktu dekat, pihak Dukcapil akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak terkait soal kebijakan Bupati Lotim ini.

Razak

Dr. Zul kembali menegaskan, simbol yang ditunjukkannya bersama Fahri Hamzah di media sosial bukan berarti bergabung ke GARBI

MATARAM.lombokjournal.com —  Gara-gara memakai simbol ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) bersama Fahri Hamzah (FH), banyak orang berasumsi, Dr. Zulkieflimansyah akan hengkang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bergabung ke GARBI.

Terkait hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Zul, memberikan klarifikasi soal pertemuannya dengan FH.

Melalui media sosial, Ia mengatakan, pertemuan itu merupakan suatu hal yang lazim dilakukan selaku teman dekat.

“Saya sama FH ini teman lama. Sangat dekat bahkan sampai sekarang. Jadi hubungan kami sangat personal,” ungkap Dr. Zul, di laman akun fecabook pribadinya, Bang Zul Zulkieflimansyah, Senin (12/11).

“Banyak yg bertanya hari ini apakah saya akan ikut Garbi bersama FH?” tulisnya.

Dr. Zul menyebutkan, justru dirinya yang mengajak FH k masuk dalam PKS sewaktu masih kuliah di Universitas Indonesia.

“Yang mengajak FH bergabung ke PKS di awal kuliah dulu itu saya. Jadi nggak mungkinlah saya keluar dari PKS,” tegasnya.

Bahkan Dr. Zul menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada teman dekatnya itu yang ingin membentuk sesuatu organisasi yaitu GARBI.

“Bahwa FH dkk ingin membentuk Garbi silahkan saja dan menurut saya ini bagus-bagus saja sebagai kanal ekspresi yang baru,” ujarnya.

Namun demikian, semua perbedaan yang ada bukan suatu alasan untuk menjadi penghalang dalam suatu hubungan sosial.

“Yang penting beda partai, beda organisasi, beda kelompok tak menghalangi kita untuk tetap hangat bersaudara, tetap bersahabat dan tetap saling menghargai,” jelasnya.

Selanjutnya Dr. Zul kembali menegaskan, simbol yang ditunjukkannya bersama Fahri Hamzah di media sosial tersebut bukan berarti bergabung ke GARBI.

“Kalau simbol tangan di bawah itu memang simbol yang di gunakan garbi, tapi juga itu simbol untuk Lombok bangkit kembali,” cetusnya.

Diketahui, setelah berkonflik dengan sejumlah elite PKS, Fahri Hamzah justru bergabung ke GARBI bersama teman dekatnya, Anis Matta, sang pencetus ide ini.

Razak

Meskipun ada syarat lain, yang paling utama sekali diatur dalam UU Desa itu yaitu jumlah penduduk

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Salah satu visi misi Bupati Lombok Timur (Lotim), H.M. Sukiman Azmi, MM, yaitu mempermudah pemekaran desa di bumi “Patuh Karya”.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik, kepada lombokjournal.com.

“Dasar pertimbangan, perundang-undangan pemekaran desa sudah jelas,” ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selong, Senin (12/11) siang.

Juani mengatakan, rencana pemekaran desa tentunya berasal dari aspirasi masyarakat dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Tidak semua aspirasi masyarakat juga bisa diakomodir, harus memenuhi syarat. Misalnya, syarat jumlah penduduk,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, syarat yang paling dasar dan utama yaitu berdasarkan jumlah penduduk atau kepala keluarg.

Dikatakannya, syarat pemekaran desa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan syarat yang lainnya.

“Jumlah penduduk bagi satu desa itu 500 kepala keluarga atau minimal 2.500 jiwa. Ini harus terpenuhi dulu,” sebut Juani.

“Ada beberapa syarat yang lain akan disesuaikan dengan kondisi daerah,” tambahnya.

Meskipun ada syarat lain, Juani menegaskan, yang paling utama sekali diatur dalam UU Desa itu yaitu jumlah penduduk.

“Jadi kalau ada calon desa pemekaran yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, ya tidak bisa diakomodir,” terangnya.

Selanjutnya kenapa Pemkab Lotim mempermudah pemekaran? Juani menyebutkan, bahwa tujuannya yaitu agar mempercepat kemajuan desa di wilayah Lotim.

“Fakta sudah membuktikan bahwa kemajuan Lombok Timur ini dipengaruhi dengan kebijakan pemekaran desa yang terdahulu itu,” jelasnya.

Ditegaskannya kembali, Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Lombok Timur berkokitmen mempermudah pemekaran desa selama itu memenuhi syarat.

“Intinya adalah posisi pemda tidak dalam rangka menghambat pemekaran. Justru memberikan ruang yang terbuka bagi pemekaran,” katanya.

Sementara, Pemkab Lotim juga memberikan ruang untuk pemekaran Kepala Dusun (Kadus) di suatu desa.

Apalagi pemekaran Kadus merupakan wewenang Bupati sehingga dinilai sangat mudah untuk diwujudkan.

“Kadus ini relatif mudah karena hanya wewenang Bapak Bupati, butuh SK Bupati,” beber Juani.

Hanya saja, lanjut Juani, konsekuensinya ada  di Desa dan tidak ada pengaruhnya signifikan dari segi anggran kabupaten.

“Pengaruhnya ada di ADD saja karena nanti pasti ada nambah Siltapnya saja,” ujarnya.

Razak

Hari Pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru dalam mengisi kemerdekaan.

LOBAR.lombokjournal.com  — Lapangan yang becek akibat hujan turun semalam, namun baridan KORPRI Lombok Barat sejak pukul 07.00 Wita sudah siap memasuki lapangan upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-73.

Uoacara itu dirangkai dengan Hari Kesehatan ke-54 dan HUT Korpri ke-47 di Lapangan Kantor Bupati Lombok Barat, Sabtu (10/11).

Suasana jadi penuh khidmat, saa Komandan Distrik Militer (Dandim) 1060/Lobar, Letkol. Czi. Djoko selaku Inspektur Upacara menaiki podium.

Satu demi satu agenda upacara dilalui. Seluruh petugas apel bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dari petugas pengibar bendera, pembaca Panca Prasetia Korpri serta petugas non formal lainnya.

Letkol. Czi. Djoko selaku Inspektur Upacara  berpesan, hari pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru dalam mengisi kemerdekaan.

Selaku ASN yang tergabung dalam Korpri harus mewujudkan semangat pembangunan khususnya di Lombok Barat.

Dari sisi pembangunan kesehatan, Letkol. Czi. Djoko selaku Inspektur Upacara  menyebut sejumlah para pahlawan di bidang kesehatan.

“Selamat hari pahlawan ke 73, hari Korpri ke 47 dan hari kesehatan ke 54,” sebutnya.

Sebagai akhir dari kegiatan apel, dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada 3 orang veteran asal Lobar. Mereka adalah H. Margono, Sutrisno dan Tohri.

Harry

“Semangat Pahlawan Di Dadaku” jadi tema peringatan Hari Pahlawan

MATARAM.lombokjournal.com — Pesan Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pahlawan nasional dari NTB, disampaikan Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd.  pada peringatan Hari Pahlawan 2018

Pesan tentang perintah menghidupkan iman dan taqwa untuk membangun kecintaan terhadap bangsa dan agama itu, disampaikan Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan ke-73 tingkat Provinsi NTB, di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur, Sabtu (10/11).

“Hidupkan iman hidupkan taqwa agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama cinta kokoh pada negara,” kata Umi Rohmi, sapaan karib Wagub NTB.

Peringatan hari pahlawan bisa menjadi momentum bagi seluruh bangsa Indonesia untuk introspeksi diri.

“Semangat Pahlawan Di Dadaku” menjadi tema peringatan hari pahlawan tahun ini.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutan  yang dibacakan Umi Rohmi juga menegaskan, tiap perjuangan hakekatnya pasti ada hasilnya.

Sehingga, tidak ada kata akhir bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang.

Peringatan hari pahlawan harus bisa melahirkan ide dan gagasan berupa transformasi semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan.

Dikatakan, mentransformasikan keberanian melawan penjajah dapat dijadikan inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini, yaitu kemiskinan.

“Transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi pun dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia,” ujarnya.

Upacara diakhiri dengan penyerahan 100 paket bingkisan dan 2 buah kursi roda dari Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M. Sc kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) NTB.

Turut mengikuti upacara, Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE., M. Sc, jajaran FKPD, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, TNI/Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke makam pahlawan nasional TGH. Zainuddin Abdul Majid di Komplek Al-Abror Ponpes NW Pancor, di Kabupaten Lombok Timur.

AYA/Hms

Tidak mau kebiri hak politik, para kader dan jajaran maka dipersilahkan untuk memilih siapa pun

LOBAR.LOMBOKJOURNAL.COM — Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sebagai partai pendatang baru dalam kanca perpolitkkan di tanah air  bErkomitmen tetap netral, tidak mendukung  kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan bertarung di pemilu 2019 mendatang.

Pasalnya,  Partai Garuda merupakan partai yang baru yang belum memiliki hak untuk mengusung pada pilpres.

Walaupun demikian, semua lapisan mulai dari  jajaran maupun para kader serta simpatisan partai Garuda diberikan kebebasan menentukan sikapmya secarah pribadi masing masing.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Garuda, Ahmad Ridha  Sabana, langkah tersebut diambil karena sebagai  partai politik tidak memiliki ruang untuk mengusung pada Pilpres, karena itu tidak  mengarahkan kepada salah satu pasangan calon.

“Karena itu kami fokus pada pimilihan legislatif,”ucapnya didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua Partai Garuda NTB, ketika ditemui sesaat setelah membuka acara pembekalan bagi caleg partai Garuda se NTB,di Senggigi Lobar NTB, Rabu (07/11) .

Lanjutnya, pihaknya juga tidak mau kebiri hak politik yang dimiliki oleh para kader dan jajaran maka dipersilahkan untuk memilih siapapun.

“Kami memberikan kebebasan pada kader dan pengurus untuk memilih sesuai dengan keinginannya masing masing, ” tegasnya.

Kehadirannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Garuda, di kegiatan pembekalan para caleg se NTB selain untuk bersilaturahim, juga untuk memastikan bahwa para caleg yang ada di NTB memiliki pola lerja sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.

Untuk  target jumlah perolehan kursi yang di berikan kepada DPD Partai Garuda NTB dengan melihat antusiasme para caleg optimis bisa tercapai terpenuhinya semua dapil.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Partai Garuda NTB, H.Rusni mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak tujuh kursi di DPRD Provinsi dan tentunya begitu juga di DPR RI dan DPRD Kota dan Kabupaten.

Karena itu, agar bisa meraih apa yang telah menjadi target tersebut   harus bersama dan melangkah bersama dan bekerja bersama sama.

AYA (*)