Diskusi memberikan pemahaman tentang politik di NTB menjelang pemilu April 2019

MATARAM.lombokjournal.com — Pemuda Pengawal idiologi Bangsa ((PPIB)NTB menggelar Focus Grup Discussion (FGD)  bertema ‘ menangkal isu Hoax,hate speach,propaganda dan radiklisme ‘ untuk mewujudkan pemilu 2019 yang damai ,sejuk,dan bermartabat di Provinsi NTB ,digelar di Bidari Hotel, Selasa,(12/2) pagi.

Dalam sambutannya, Arif selaku Ketua Panitia PPIB menyatakan, Acara FGD ini akan bisa membefikan pemahaman tentang politik di NTB menjelang pemilu April 2019 mendatang .

“Perlu diadakan demokrasi di NTB,ini bagi kami para pemuda bulan demokrasi merupakan buday yang harus di rayakan baik itu kita sebagai peserta yang mempunyai wajib pilih,tentunya dengan mewujudkan pemilu yang damai,” ujarnya

Hadir dalam FGD yakni dari kalangan pemuda,mahasiswa, tokoh masyarakat, aktifis, perwakilan dari Bakesbangpoldagri NTB, Bawaslu NTB yang akan memberikan pemaparan dan dilanjutka dengan Sesi tanya jawab dengan peserta FGD.

AYA

Menteri Dalam Negeri RI wajibkan tiap daerah menandatangani RPJMD 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melaksanakan Penandatanganan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi NTB, Jumat (08/02).

Penandatanganan itu  mendukung proses pembangun di daerah sebagaimana Visi Pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 5 tahun mendatang yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”,

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr.H.Zulkieflimansyah mengatakan, dengan ditandatanganinya RPJMD ini ke depan diharapkan proses pembamgunan di NTB berjalan lancar dan sukses.

Agar tercapai  tujuan pembangunan di NTB menciptakan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, tangguh dan berbudi luhur.

Gubernur menyampaikan,  misi pembangunan NTB 5 tahun  kedepan adalah NTB Bangkit dan Aman, NTB Bersih dan Melayani, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandiri dan yang terakhir NTB Adil dan Berkah.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda menjelaskan, dilaksanakannya penandatanganan RPJMD ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Tiap daerah diwajibkan melaksanakan penandatangan RPJMD untuk 5 tahun ke depan, masa jabatan gubernur terpilih.

“Isi dari RPJMD adalah menyampaikan tentang arah pembangunan sebagai mana visi pembangunan daerah yakni mbangun Nusa Tenggara Barat Gemilang,” ujar Gubernur Zul.

AYA/Hms

Melalui implementasi SAKIP,  paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan Award atau penghargaan dengan predikat B atau Baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN & RB).

NTB meraih penghargaan itu karena dinilai mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran di luar belanja pegawai. Termasuk penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Dokumen penghargaan diserahkan oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu 6 Februari 2019.

Pemerintah daerah yang berada dalam wilayah II ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menpan RB mengatakan, melalui implementasi SAKIP,  paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas.

“Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar,  bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran,” ujarnya didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,  Muhammad Yusuf Ateh

Turut mendampingi Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim dan Kepala Biro Organisasi Yusron Hadi.

AYA/hms

Kunjungan kerja para Kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melakukan Kunjungan Kerja bersama 21 Kepala OPD Pemprov NTB  ke Kabupaten dan Kota Bima serta Kabupaten Dompu, Kamis (31/01).

Tiba di bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Gubernur disambut Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, H. M. Lutfi.

Gubernur Zul kemudian memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan kedua Kepala Daerah tingkat itu bersama seluruh pejabat terkait, di Ruang VIP Bandara tesebut.

Salah satu tema ratas adalah membahas persoalan pengalihan sejumlah aset provinsi ke Kota Bima. Hal itu merupakan tindak lanjut setelah pertemuan pada 10 Januari 2019 antara Gubernur dengan Walikota Bima di Mataram.

Dari pertemuan itu disepakati penyerahan sejumlah aset lahan Provinsi NTB kepada Pemkot Bima untuk dikelola lebih baik, seperti lahan Kantor Walikota Bima dan beberapa lahan atau bangunan lainnya.

“Selain follow up soal aset provinsi dan kota Bima, saya juga ingin memperkenalkan para Kepala OPD Pemprov NTB yang baru dilantik 8 Januari lalu kepada para kepala daerah di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu beserta jajarannya. Dari sini, kami harapkan mampu memperkuat setiap koordinasi dan sinergi kerja sama antara Pemprov dengan pemda-pemda di NTB,” ungkap Gubernur Zul.

Walikota Bima H.M. Lutfi menyatakan apresiasi yang besar terkait kunjungan kali ini. Selain proses tindak lanjut persoalan aset yang relatif cepat, kunjungan kerja para kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya.

“Sebuah cara membangun tradisi yang baik, ketika Gubernur mengajak para Kepala Dinas, Badan atau Biro di Pemprov untuk turun ke lapangan atau ke pemda-pemda di seluruh wilayah NTB, di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Komunikasi dan koordinasi kami pasti akan lebih lancar dan baik,” papar Walikota Bima, M. Lutfi.

Dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, rombongan Gubernur NTB langsung menuju ke Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, untuk bertemu warga setempat. Di kawasan pusat perbukitan jagung Bima itu, Gubernur menggelar dialog beragam tema dengan masyarakat. Warga pun antusias menanyakan maupun mengeluhkan beragam persoalan mereka.

Mulai dari pembenahan akses jalan, akses layanan kesehatan dan infrastruktur pendidikan, persoalan riil pupuk dan bibit pertanian serta irigasinya, hingga kelayakan tempat ibadah, lapangan olahraga dan ruang publik lainnya.

Gubernur langsung menginstruksikan setiap Kepala OPD yang memiliki kapasitas untuk menjawab maupun mencarikan solusi secepatnya.

“Di tengah teriknya Kamis siang ini, seluruh aspirasi dan masukan warga itu langsung saya mintakan tanggapan dari para Kepala OPD terkait, tentunya yang punya otoritas dan kewenangan hingga tingkat bawah. Sehingga tak perlu waktu lama untuk bisa disegerakan realisasinya secara konkret.” Jelas Gubernur.

Dari Desa Rite, rombongan bergeser ke Kota Bima, untuk bersilaturrahim dengan Walikota Bima. Di tengah perjalanan, rombongan kerap harus berhenti di sejumlah titik karena banyaknya warga setempat yang mengetahui bahwa orang nomor satu di NTB sedang melewati daerah mereka, dan minta ingin bertemu, sekadar bersalaman, berfoto bersama hingga menawarkan untuk mampir mengudap dan minum di rumah mereka.

“Banyaknya warga yang mengetahui konvoi rombangan kami, membuat iring-iringan kendaraan rombongan terpaksa berhenti atau melipir ke pinggir jalan secara spontan. Selain bertemu langsung, saya juga senang hati melayani keinginan warga sekitar yang mau bersalaman atau berfoto bersama. Bahkan sempat menikmati jagung bakar ramai-ramai di kawasan perbukitan jagung di Ambalawi.” celetuk Gubernur Zul.

Jelang petang hari, iring-iringan kendaraan Pemprov NTB sampai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Dompu, disambut Bupati Dompu Bambang M. Yasin.  Tak menunggu lama, Gubernur Zul, Bupati Dompu berserta jajaran Kepala OPD Pemprov NTB langsung menggelar rapat koordinasi terbatas terkait beragam hal yang menjadi isu strategis.

Mula

Masyarakat diminta untuk  menulis dan menyebar berita baik tentang Pemilu melalui media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —   Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Pada pesta demokrasi terbesar tersebut, seluruh masyarakat Indonesia akan memilih sendiri Presiden dan Wakil Presidennya. Selain Pilpres, Pemilu serentak kali ini juga diharuskan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Demi kesuksesan dan kelancaran hajat tersebut Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghimbau warga NTB untuk mengelola media sosial secara arif dan bijaksana.

“NTB ini sangat dinamis dalam hal media sosial, ” jelas Gubernur saat menerima Ketua KPU NTB, Suhardi Soud dan jajarannya di ruang kerja Gubernur, Selasa (29/01/2019).

Gubernur juga meminta masyarakat untuk merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh kegembiraan.  Meskipun beda pilihan, namun tetap bersatu dan selalu menghadirkan persaudaraan.

Sementara itu,  Ketua KPU NTB menjelaskan saat ini jajarannya tengah menggelar tahapan fit and proper test bagi para calon komisioner KPU di kabupaten/kota. Dengan terpilihnya para komisioner KPU di 10 kabupaten/kota itu lanjutnya,  diharapkan dapat menyelenggarakan pemilu dengan sukses dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan menjelang dan saat pemilu nantinya.

Namun, yang penting diingat katanya adalah masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 ini. Karena itu,  ia meminta masyarakat agar tanggal 17 April 2019 mendatang untuk berbondong-bondong datang ke TPS, menyelurkan hak suaranya.

Ia juga meminta masyarakat untuk  menulis dan menyebar berita baik tentang Pemilu melalui media sosial.

“Yang paling penting agar masyarakat dapat menghindari serangan-serangan berita bohong, ujaran kebencian. Karena dapat menghilangkan etos kita dapat kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya

AYA

Dengan adanya tambahan dana desa tahun 2019 ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes.

LOBAR.lombokjournal.com — Wagub NTB  Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada seluruh perangkat desa dan pendamping desa yang hadir untuk tetap berpikir maju dan mandiri.

“Jangan sampai desa berpikir hanya bisa maju dengan bantuan suntikan dana, kita tidak akan mandiri, desa harus berpikir bisa maju dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya sendiri,” tegas Wakil Gubernur NTB, saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Gerung Lombok Barat, Selasa (29/01).

Lebih lanjut Wagub Hj. Rohmi mengungkapkan, banyak sekali contoh-contoh desa yang tertinggal bisa bangkit dan maju dengan berbekal kemampuan yang dimiliki sendiri dan kemampuan kepemimpinan kepala desanya.

“Ada desa yang tadinya minus, berubah menjadi desa yang sangat maju karena potensi kepala desanya yang sangat tinggi,” ungkap Hj. Rohmi.

Dalam akhir sambutannya, Hj. Rohmi tidak henti-hentinya mengingatkan agar seluruh masyarakat NTB memperhatikan kebersihan lingkungan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, dana desa pada tahun 2019 ini mendapat tambahan sebesar 26 milyar, dengan adanya tambahan dana desa ini diharapkan dapat memajukan desa dalam sektor prioritas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan ekonomi atau bumdes.

Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB, Dr. H. Azhari, SH.,MH memperingatkan perangkat desa agar berhati-hati  membuat suatu kebijakan, ia mengharapkan desa dapat membuat kebijakan yang reaponsif namun tidak bertentangan dengan aturan di atasnya agar tidak tersandung hukum mengingat peraturan desa sudah masuk ke dalam sistem hukum nasional.

AYA

Masyarakat Sangat Senang jika didatangi dan dikunjungi

MATARAM.lombokjournal.com —Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah   memberi pengarahan kepada karyawan/karyawati Dinas Sosial Provinsi NTB, Balai Sosial dan Pekerja Sosial di Aula Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Senin (14/1/19).

Tujuan kunjungan Gubernur NTB kali ini terkait bagaimana mendukung kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka fungsi Dinas Sosial menuju NTB Gemilang, serta bagaimana memperkecil permasalahan sosial di NTB.

Tak kurang dari 251 pegawai hadir di Aula Dinsos NTB saat itu.

Dalam arahannya Dr. Zul membagi pengalaman saat kampanye dulu.  Menurutnya, masyarakat sangat senang jika didatangi dan dikunjungi.

“Pada dasarnya, seluruh masyarakat NTB kalau hatinya disentuh maka keceriaan akan terpancar dari wajahnya,” ungkapnya.

Bahkan warga berharap jangan sampai mereka didatangi hanya saat masa kampanye saja.

Lebih lanjut, Dr. Zul menerangkan, “Hidup kita bergantung dari kemampuan kita untuk berani menulis kesimpulannya sendiri, orang yang hatinya besar jiwanya lapang adalah orang yang punya kemampuan menerima lebih banyak,” ucapnya.

Karena itu, Menurut Dr. Zul, Dinsos NTB dalam hal ini Kadis Sosial beserta jajarannya mampu mengunjungi desa dusun yang ada di NTB. D

engan mendatangi dan berkunjung ke masyarakat, semua permasalahan dapat diterima langsung, sehingga dapat dipilihkan solusi tepat untuk penanganan masalah tersebut.

Dalam suasana hangat, bersahabat, diselingi canda gurau tersebut, Gubernur menutup arahannya dengan mengucap syukur atas pertemuannya dengan seluruh jajaran Dinsos NTB, seraya menitip pesan “Siapa yang akan sukses adalah orang yang mampu menikmati apapun saat ini, apapun posisi dan bagian kita saat ini, mari kita sikapi dengan positif.” pungkasnya.

Di akhir acara Gubernur memberikan cinderamata kepada para pegawai pensiunan Dinsos NTB tahun 2017-2018.

AYA

–

Keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah tidak se-enaknya memutasi pejabat tanpa memikirkan kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“Kami menghargai kewenangan yang dimiliki gubernur dalam menempatkan para pembantunya dan jajarannya. Tapi, di sisi lain gubernur juga jangan asal comot pejabat,” kata Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD NTB Makmun di Mataram, Rabu (9/1)

Ia menilai, penempatan pejabat yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah dan wakilnya Hj Sitti Rohmi Djalilah pada mutasi 26 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Senin (7/1) patut dipertanyakan, terutama penempatan personel di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Seorang dokter menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata. Ini patut kita sayangkan. Di tengah kita mengalami kekurangan tenaga medis, apalagi seorang dokter yang tugasnya di Pulau Sumbawa, seharusnya itu dipikirkan, mengingat kebutuhan dasar kita di bidang kesehatan sangat kurang,” jelasnya.

Menurut Makmun, kalau alasan gubernur menempatkan seorang dokter menduduki jabatan di Dinas Pariwisata karena ingin menjadikan NTB, khususnya Lombok sebagai destinasi “medical tourism” pada masa mendatang, itu juga tidak tepat. Sebab, menurutnya masih banyak hal lain yang perlu juga dipikirkan, daripada memikirkan pariwisata yang dikaitkan dengan medis.

“Kita tahu pariwisata terkait bidang kesehatan belum begitu populer di Indonesia, banyak daerah yang juga belum mengembangkannya. Saya tahu gubernur mungkin memiliki pertimbangan lain, tapi perlu diingat kita ini kekurangan tenaga medis, lebih-lebih seorang dokter,” katanya.

Anggota DPRD NTB lainnya TGH Hazmi Hamzar memandang keputusan gubernur menempatkan seorang dokter sebagai sekretaris di Dinas Pariwisata sangat tidak lazim. Terlebih di tengah daerah ini kekurangan tenaga dokter.

“Apa kata orang, menempatkan seorang dokter di luar bidangnya, seperti tidak ada manusia saja untuk posisi itu,” ucapnya.

Seharusnya, kata dia, gubernur memikirkan bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Mulai dari tenaga perawat, dokter hingga alat kesehatan. Bukan justru mengurangi tenaga medis.

“Ini masih banyak kepentingan daerah yang harus dipikirkan, bukan hanya itu saja. kalau itu sudah tidak ada orangnya dan sifatnya darurat dimungkinkan melakukan hal itu,” katanya.

Karena itu, ia meminta gubernur tidak berpikir aneh-aneh untuk sekadar berambisi NTB menjadi destinasi kesehatan, namun tidak siap dalam infrastrutur kesehatan dan sumber daya manusia (SDM).

“Kita memahami ada hak prerogatif gubernur di situ. Tapi, jangan juga kita mengabaikan yang lain, hanya karena kita ingin menjadi sorotan. Dalam artian indah hanya di kata-kata (promosi) tapi kenyataanya tidak demikian,” katanya.

Sebelumnya, Senin (7/1), Gubernur NTB Zulkieflimansyah memutasi 26 pejabat di lingkungan Pemprov NTB.

Salah satu di antaranya memutasi dr Syamsul Hidayat dari Direktur Rumah Sakit HL Manambai Abdul Kadir di Pulau Sumbawa menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata NTB.

Posisinya digantikan dr Arindra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan RS HL Manambai Abdul Kadir.

AYA

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Sebanyak 96 Kepala Desa (Kades) hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak beberapa waktu lalu dan Kepala Desa Beleka hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2018-2024, dilantik Bupati Lombok Tengah (Loteng), HM. Suhaili FT, SH.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 97 Kades tersebut berlangsung di Bencingah Adiguna Alun-Alun Tastura, Praya, Kamis (27/12).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah Nomor : 478 Tahun 2018, tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kades Terpilih hasil Pilkades Serentak 2018.

Dalam sambutannya, Suhaili mengapresisai pelaksaan Pilkades serentak di 96 Desa dari 20 Kecamatan karena berlangsung dengan lancar.

“Walaupun awalnya ada riak – riak kecil, namun secara umum proses pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan aman, lancar dan sukses,” ucapnya, usai melantik dan mengambil sumpah jabatan.

Dikatakannya, jabatan Kepala Desa merupakan amanah dari Allah SWT ang harus diemban dengan penuh tanggungjawab.

Selanjutnya Suhaili berpesan, bahwa Kades itu sebagai pelayan masyarakat sehingga tidak boleh sombong dan berlebihan di tengah-tengah mayarakat.

”Dengan keberhasilan anda (Kades) jangan huporia atau lupa diri. Jabatan yang diberikan adalah bagian dari ujian dari Allah. Jangan huporia dan sombongb, karena sikap sombong paling dibenci Allah,” ingatnya.

Bagi yang tidak berhasil alias yang kalah dalam pilkades serentak kemarin, Suhaili mengatakan apapun hasilnya maka itulah yang terbaik dari Allah SWT.

“Kades terpilih juga jangan menjadi raja-raja kecil di desa. Tanpa bantuan kadus tidak bisa apa – apa. Jangan menganggap remeh marbot masjid dan RT,” ujarnya.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT dan Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah.

Selain itu, hadir juga jajaran Forkompinda, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat serta Lurah se Lombok Tengah.

Pantauan dilapangan, setelah acara selesai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng beserta masyarakat yang hadir begibung bersama (makan bersama) di lokasi acara.

Razak

Komitmen membangun dari desa itu, menjadikan KLU sebagai kabupaten yang progresnya cukup mengesankan dalam penurunan angka kemiskianan

MATARAM.lombokjournal.com  — Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar mengatakan, membangun dari desa merupakan komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Program pembangunan di sektor kesehatan, ekonomi atau pendidikan misalnya, yang jadi pertimbangan utama adalah manfaat yang diperoleh mmasyarakat di pedesaan.

Bupati Najmul mengatakan itu, saat silaturrahmi bersama pimpinan media dan organisasi pers di Mataram, Sabtu (15/12) sore.

“Kepentingan masyarakat desa selalu mendapat good response, ” kata Najmul Akhyar yang didampingI Sekda KLU, H. Suardi dan Kabag HUMAS, Deddi Mujaddid Muhas.

Di sektor kesehatan, saat ini telah disiagakan satu ambulance untuk tiap desa sambil terus diupayakan terpenuhinya program satu dokter untuk tiap desa.

Sedang di sektor ekonomi, Pemda Kabupaten Lombok Utara  (KLU) melakukan upaya-upaya proteksi guna membuka  kesempatan berkembangnya  perekonomian masyarakat.

“Sampai tahun 2018, tetap menolak atau tidak memberi ijin masuknya retail modern di Lombok Utara, ” kata Najmul.

Sebagai gantinya, tutur Najmul, pemerintah KLU mengembangkan BUMDES Mart yang membuka pasar bagi produk-produk lokal, agar lebih mendapat kesempatan berkembang di pasar lokal.

Upaya ini telah menunjukkan hasil, salah satunya dukungan dari pemerintah berupa ‘Hibah Membangun’, misalnnya berupa dukungan permodalan maupun support system.

Komitmen membangun dari desa itu, antara lain mejadikan KLU sebagai kabupaten yang progresnya cukup mengesankan dalam penurunan angka kemiskianan.  Selain itu, KLU mendapat predikat sebagai perencana pembangunan terbaik, serta pengelola keuangan terbaik.

Kegiatan silaturrahmi antara pemda dan pemimpin redaksi itu mendapat apresiasi dari kalangan media.  Mengingat hanya Pemerintah Kabupaten KLU yang sudah berinisiatif membuka forum silaturahmi.

“Kegiatan ini mesti ada periodisasi, dan dari silaturahmi ini diharapkan menghasilkan komunikasi yang lancar (antara media dan pemda) ,” kata PLT Ketua PWI NTB, Nasrudin Zain saat mulai acara silaturahmi.

Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Kota Mataram, Fitri Rahmawati mengatakan, kegiatan silaturahmi semacam ini penting untuk menjalin komunikasi bersama dalam membangun NTB.

“Berita juga harus mencari solusi, bukan hanya mengungkapkan masalah,” kata Fitri mengingatkan pentingya jurnalisme damai (peace journalism).

KS