Selain menceritakan keindahan alam dan budaya, Wagub Rohmi juga menjelaskan , saat ini NTB sudah pulih pasca bencana gempa bumi tahun 2018 lalu

MATARAM.lombokjournal.com — Ribuan anggota dan pimpinan DPRD Kota seluruh Indonesia menggelar Rapat Kerja ke IV Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), mulai 25 Februari hingga  28 Februari 2019, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Di hadapan ribuan Anggota Adeksi itu, Wakil Gubernur NTB, Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah menceritakan keindahan NTB.

Sumbawa dan Lombok,  kata Wagub,  memiliki destinasi wisata yang seluruhnya indah. Seperti air terjun, pantai, gunung Rinjani,  Gunung Tambora, keindahan bawah laut dan mutiara yang berkilau.

“Sulit mencari daerah di NTB ini yang tidak indah. Semuanya indah,” Ungkap Wagub saat pembukaan Raker Adeksi itu,  Selasa (26/02).

Ummi Rohmi,  menjelaskan destinasi wisata yang ada di NTB tidak hanya keindahan alam.  Namun juga budaya, baik itu adat istiadat maupun hasil karya masyarakat seperti gerabah dan tenun.

“Kain tenun di sepuluh kabupaten /kota se-NTB ini memiliki identitas masing-masing,” jelas Ummi Rohmi.

Selain menceritakan keindahan alam dan budaya, Wagub Ummi Rohmi juga menjelaskan , saat ini NTB sudah pulih pasca bencana gempa bumi tahun 2018 lalu.

“Semua tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah pulih dari berbagai segi,” tegas Wagub.

Hanya saja kata Ummi Rohmi,  di tengah pulihnya NTB ini,  masyarakat dan pemerintah dihadapkan dengan harga tiket yang mahal.

“Ini tidak hanya terjadi di NTB,  namun hampir di seluruh Indonesia. Kita berharap harga tiketnya bisa lebih murah,” harapnya.

Terkait Rekernas Adeksi,  Ummi Rohmi berharap akan lahir hal-hal baik yang dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ( ADEKSI ) Ir. H. Armuji, MH menjelaskan Rakernas itu dilaksanakan sesuai amanat organisasi.

Yaitu untuk melakukan konsolidasi nasional anggota ADEKSI mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, menyusun program kerja  dan anggaran tahunan.

Selain itu juga untuk membahas isu-isu relevan, mengkaji ulang berbagai kebijakan sehingga terumuskan suatu keluaran berupa kerangka kebijakan

Rakernas dan seminar nasional itu diorganisir menuju tercapainya tujuan yang penting dan direkomendasikan dalam membangun sistem pemerintahan indonesia

“Menggali pemikiran dan membangun kesepahaman tentang model otonomi daerah yang sesuai dengan amanat konstitusi sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk untuk mempercepat kesejahteraan bangsa,” jelas Ketua DPRD Kota Surabaya itu.

Rakernas ADEKSI yang ke IV di Hotel Lombok Raya Mataram kali ini bertema “Memperkuat otonomi, memperkokoh NKRI untuk keadilan dan kesejahteraan bamgsa”  Refleksi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

.AYA/Hms NTB

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

 Gubernur Zul berharap agar pondok pesantren yang ada di Lombok paham ilmu keuangan sehingga masyarakat kita dapat berinvestasi di Lombok

KUTA.lombokjournal.com —  Kegiatan Mandalika Berdzikir di Masjid Nurul Bilad Mandalika pada Jumat  (22/02)  sore yang dihadiri Ustadz Yusuf Mansyur  dibanjiri warga NTB yang sedari siang sudah memadati Kawasan KEK Mandalika.

Dalam kesempatan ini Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkieflimansyah  sangat mengapresiasi kedatangan sahabat lamanya ini yang akan menghabiskan waktunya di Nusa Tenggara Barat.

Gubernur juga mengapresiasi Ust. Yusuf Mansyur yang ingin membangun ekonomi pondok pesantren, menggenjot spirit anak muda agar memiliki bisnis yang luar biasa.

“Mudah-mudahan dengan kita punya tokoh agama yang punya bisnis yang bagus, kita bisa jadikan contoh bahwa umat islam ini bisa punya tanah di atas” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga berharap agar pondok pesantren yang ada di Lombok paham ilmu keuangan sehingga masyarakat kita dapat berinvestasi di Lombok sendiri.

“Saya mendambakan agar pondok-pondok kita, pesantren-pesantren kita juga paham ilmu accounting dan finance. Saat ini mungkin banyak investasi berasal dari negara luar tapi suatu saat Insha Allah investasi harta kekayaan ini dimiliki oleh putra lombok tengah sendiri,” kata Zul penuh harap.

Dr. Zul juga berpesan kepada masyarakat agar menyikapi politik saat ini normal dan tidak secara berlebihan.

“Boleh partai berbeda, boleh calon legislatif berbeda, boleh calon presiden kita berbeda tapi kehangatan ukhuwah diantara kita tidak boleh luntur” kata Zul

AYA.

ASN yang hadir diminta mengingatkan masyarakat sekitarnya, terutama keluarga agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon

MATARAM.lombokjourna.com — Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB) Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc.,Ph.D mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netrallitas dalam Pilpres dan Pileg bulan April mendatang.

Sekda menyampaikan itu   dalam upacara paripurna NTB Gemilang, dan tetap  menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN, Senin (18/02).

“Kita adalah ASN yang netral, yang fungsi utamanya adalah pemersatu bangsa ini, tidak boleh ada ASN yang menjadi propokator, yang ikut memecah belah bangsa ini, apalagi ada yang ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar (hoax),” kata Sekda NTB ini.

Hal itu diungkapkan karena dalam waktu dekat ini, Indonesia utamanya NTB akan melaksanakan pesta demokrasi, dimana dalam pesta demokrasi tersebut, seluruh masyarakat akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPRD RI, DPD RI, dan Presiden.

“Marilah kita lalui  suasana pesta demokrasi dengan aman damai dan gembira selayaknya pesta lain dengan penuh keceriaan,” pesannya.

Ia mengungkapkan, banyak terjadi permusuhan akibat berbeda pilihan khususnya pilihan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu ia berpesan,  siapapun yang terpilih dalam pesta demokrasi April mendatang adalah saudara ki, kandidat-kandidat tersebut adalah anak bangsa terbaik yang telah melalui proses.

“Kita menonton tadi malam debat capres ke-2 kedua kandidat saling senyum, saling sapa, saling rangkul, kenapa kemudian di rumah kita ada yang tidak bertegus sapa, harusnya ini sesuatu yang tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Ia berpesan kepada seluruh ASN yang hadir untuk mengingatkan maayarakat sekitarnya, terutama keluarga untuk mengingatkan mereka agar tidak perlu terlalu Fanatik terhadap salah satu calon.

Sehingga permusuhan tidak perlu terjadi hanya gara-gara perbedaan pilihan.

“Sebagai orang beragama harusnya kita percaya siapapun yang terpilih adalah orang yang ditakdirkan oleh tuhan menjadi pemimpin negara ini, oleh karena itu marilah kita berdoa supaya Indonesia ini tetap menjadi negara kesatuan, tidak terpecah seperti negara-negara lainnya,” terang Rosiady.

Ia mengajak seluruh peserta upacara untuk menyadari, Indonesia adalah bangsa yang besar dan ia juga mengajak untuk tetap optimis kedepannya bahwa Indonesia akan disegani oleh negara lain.

AYA/HMS NTB

Komisi II ingin mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon pasca Gempa

MATARAM.lombokjournal.com  — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, untuk mendapatkan penjelasan terkait penanganan pasca bencana, pelayanan publik khususnya perizinan, juga terkait reformasi birokrasi di NTB, Kamis (14/02) siang di ruang kerjanya.

Gubernur bersama Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyambut hangat kedatangan rombongan DPR RI. Saat itu dijelaskan  berbagai kondisi umum dan perkembangan terakhir dalam proses rehab-rekon pasca Gempa di Lombok.

“Kendala-kendala sudah kita selesaikan pelan-pelan, rumah tahan gempa yang diinstruksikan pemerintah, kini sudah lebih banyak pilihannya sehingga lebih mudah bagi masyarakat,” papar Gubernur.

Gubernur juga sempat menyampaikan,  kondisi pasca Gempa Lombok yang membuatnya tersentuh sekaligus bangga dengan warga NTB. Saat pasca gempa di Palu, masyarakat Lombok i yang terkena ikut mengirimkan hasil-hasil panennya ke Palu.

Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani menyampaikan,  kunjungan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap, tentang berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelesaikan Rehab dan rekon paska Gempa.

Termasuk  inovasi – inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam pelayanan publik.

Mardani menanggapi progres penanganan gempa di Lombok yang menurutnya sudah baik.

“Di Inpresnya memang mengamanatkan untuk membangun rumah yang tahan gempa, tidak bisa sembarangan membangun. Bentuknya juga diharuskan bergotong royong. Awalnya memang lambat, namun kini banyak yang berhasil, tinggal mereplikasi dan melanjutkan ke tempat-tempat lain,” Jelas Mardani.

Mengakhiri silaturrahimnya, Mardani  menyampaikan harapan dan upayanya untuk Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita akan minta bantuan-bantuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat sejumlah 3,5 T dan lain-lain itu segera diturunkan. Kami Juga meminta proyek the Mandalika, smelter di new mount segera di-On kan agar ekonomi masyarakat di NTB dapat bergerak cepat,” tegas Mardani.

Aya/Hms NTB

Sinergi antara satu dan lainnya seperti tersekat, padahal jika dibangun komunikasi yang baik, sinergi antar stake holder dan pemegang kebijakan bisa berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — “Perencanaan adalah ujung tombak dalam keberhasilan kita membangun, saya bukan ahli ekonomi, background saya chemical engineer”, ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd.

Hj Rohmi mengawali arahannya pada acara Capacity Building ‘Penyusunan dan Perencanaan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi NTB Bagi Bappeda dan Biro Ekonomi Se-Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kamis (14/02).

Wagub menerangkan, tiga hal penting dalam pembangunan adalah, pertama memiliki kompetensi, ilmu dan pengalaman, kedua memiliki data yang cukup, dalam langkah ini seseorang harus memiliki data yang valid, ketiga adalah bersinergi, hal ini harus betul-betul dijalin dengan baik.

“Kalau dasarnya data yang baik maka apa yang kita lakukan insyallah efektif tepat pada sasaran, apa yang telah ditorehkan oleh Gubernur pada masa sebelumnya merupakan semangat yang harus dilanjutkan dan untuk selalu bangkit dan mengambil hikmah,” terang Wagub.

Menurut Wagub, salah satu kekurangan kita adalah komunikasi. Sebab, sinergi antara satu dan lainnya seperti tersekat, padahal jika dibangun komunikasi yang baik, sinergi antar stake holder dan pemegang kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berkaca dari bencana gempa yang lalu, jika dilihat dari sisi positif, hal yang menjadie pelajaran adalah bagaimana struktur rumah yang dibangun itu tidak asal-asalan. Sehingga bencana lalu mengajarkan kita, daerah kita berada pada Ring Of Fire.

Dengan menyadari kondisi ini, maka dapat melatih pula pikiran positif, tenang, dan siap ketika menghadapi bencana.

“Yang terpenting adalah kalau mau cepat berlari, pikiran harus betul-betul positif, kalau dihinggapi dengan pesimisme tentunya akan sulit ke depannya, tantangan ada untuk membangkitkan kita,” tambah Hj. Rohmi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwansyah selaku leading sector pada acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dibangun bersama Bank Indonesia, pemerintah Provinsi dan Bappeda 10 kabupaten/kota.

Saat ini juga sedang memasuki rencana lima tahun ke depan 2018-2023, sebagai penjabaran visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur yang masuk dalam NTB Gemilang.

NTB dikenal sebagai Provinsi yang paling progresif dalam penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan jargon  ‘apa yang baik pada masa lalu akan dilanjutkan di masa sekarang’.

Melihat adanya kebutuhan tersebut, BI Provinsi NTB sebagai mitra strategis Pemda melaksanakan kegiatan ini sebagai wadah fasilitasi pengembangan kompetensi penyusunan rencana pembangunan daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, perwakilan Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kanwil Perbendaharaan NTB.

AYA

Wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman, meskipun ditingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah

MATARAM.lombokjournal.com —  Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP dalam wawancaranya dengan wartawan menyampaikan pelaksanaan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan damai.

Hal itu dikatakannya usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri yang dihadiri para pimpinan TNI Polri di wilayah NTB termasuk Kapolda NTB Irjen Pol  Drs. Achmad Juri, MH. di Hotel Lombok Plaza, Rabu (13/02).

“Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai ada dua strategi utama yang harus dilaksanakan yakni menjaga netralitas dan soliditas TNI Polri supaya mampu bersinergi dengan semua komponen sehingga KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu berjalan aman dan damai,” ungkap Pangdam.

Dijelaskannya, terkait penggunaan kekuatan TNI dalam Pemilu sesuai dengan penyampaian Kapolda yakni 2/3 dari kekuatan Polri di setiap wilayah, namun karena keterbatasan sehingga kita menggunakan asas prioritas dari kemungkinan eskalasi ancaman.

Terkait dengan eskalasi ancaman, menurut Jenderal bintang dua tersebut, sudah dipetakan semua oleh Kapolda untuk wilayah NTB dan TNI akan mengimbanginya.

“Jadi tidak cukup pasukan saya digelar dengan teori 2/3 kekuatan Polri,” ujarnya.

Saling mem-back up dengan membaca eskalasi ancaman sehingga bisa menjawab bila terjadi kemungkinan-kemungkinan kontijensi.

Diakuinya, tahapan Pemilu hingga saat ini masih dalam kondisi kondusif.

“Alhamdulillah semua masih normal dalam masa Pemilu yang hanya tinggal 2 bulan,” kata Pangdam.

Menurutnya, untuk wilayah Kodam IX/Udayana ada tiga provinsi secara keseluruhan sampai saat ini masih aman, meskipun ditingkat nasional Provinsi NTT dianggap termasuk daerah yang dipetakan berwarna merah, namun itu diambil dari eskalasi Pilkada.

“Kita doakan saja,” ucapnya.

Selain itu, Alumni Akmil 87 tersebut juga menyampaikan bahwa media juga memegang peranan untuk bersinergitas bersama TNI Polri khususnya dengan KPU dan Bawaslu diperlukan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat.

Pangdam kemudian menyebutkan peran media dalam Pemilu yakni pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak golput dan berdatangan ke TPS karena keberhasilan demokrasi salah satu tolak ukurnya partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu dan kedua, media melalui tulisannya mampu membuat suasana menjadi dingin atau panas.

Obyek dalam Pemilu adalah masyarakat, penyelenggaranya KPU dan Bawaslu, TNI Polri sebagai pendukung sesuai dengan tugasnya dan media yang mengelola dan menciptakan suasana sesuai isi tulisan.

“Mari kita bersinergi mensupport program demokrasi sehingga pesta demokrasi bangsa betul betul tercapai dengan tolak ukur damai dan koridor hukum berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sebelumnya, Kapolda NTB menyampaikan saat ini waktu Pemilu sudah memasuki 2 bulan terakhir sehingga harus merefresh penyiapan rencana pengamanan.

“Terkait dengan pengamanan masing-masing TPS yang rawan ada siklus, tahapan dan mekanisme penanganannya dan apabila terjadi eskalasi ancaman maka TNI sudah dipersiapkan, papar Kapolda.

“Penggunaan TNI dalam Pemilu 2019 sebanyak 2/3 kekuatan Polri sudah diajukan sesuai dengan tahapan,” pungkasnya.

AYA

Kunjungan BAKN untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara, sebab setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com  —  Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menerima kunjungan Jajaran BAKN yang dipimpin Ketuanya, Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM. diterima Gubernur di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (12/02).

Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah ikut menerima kunjungan tersebut bersama  Sekda, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D dan sejumlah Kepala OPD menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Kehadiran Jajaran BAKN itu dalam rangka membangun kerjasama terkait pengelolaan keuangan negara. Sehingga, dengan pengelolaan yang baik, sesuai peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir kerugian negara.

BAKN juga memiliki tugas untuk menelaah hasil temuan dari BPK atas kerugian keuangan Negara di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota di Indonesia.

Gubernur menyampaikan dukungannya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kehadiran jajaran BAKN ke NTB tersebut merupakan hal positif,  apalagi setelah NTB dilanda musibah gempa beberapa waktu lalu.

Menurutnya, BAKN merupakan salah satu institusi yang luar biasa.

“Parlemen kita akan sangat powerfull kalau BAKNnya maksimal dan optimal,” ungkapnya. Ia yakin dan optimis,  dengan kapasitas anggotanya saat ini, ke depan BAKN dapat lebih baik.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB itu berharap, jajaran BAKN sering menyapa daera lain, sekaligus melakukan sosialisasi. Sehingga,  komunikasi dan kerajasama dapat terjalin dengan baik.

Ketua BAKN menjelaskan kunjungan ini dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Yang lebih penting lagi menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan itu memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga dengan tersosialisasikannya BAKN beserta temuan temuannya itu,  potensi potensi kerugian negara,  bisa kita lihat seberapa persen yang bisa kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Hal lain lanjutnya dengan melihat ke depan, apa yang perlu diperbaiki.  Apakah dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau program atau bahkan anggaran itu sendiri.

Sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan betul betul optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Namun katanya,  dalam setiap pembahasannya selalu melibatkan kementerian atau lembaga yang ada di pusat.

“Karena kita di BAKN itu salah satunya  memotong sekat sekat antar kementerian, yang selama ini hanya berpikir kementerian masing-masing atau kementerian sentris, ” pungkasnya.

Aya/Hms