Suhardi menilai setiap pihak memiliki kekuatan yang sama dalam mencegah terjadinya praktik politik uang

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi menilai, H-3 merupakan titik rawan terjadinya tindak pidana pemilu (tipilu) lantaran kerap digunakan sebagai transaksi politik uang.

“H-3 itu itu titik rawan orang melakukan politik uang, kita bersama kepolisian patroli dan tidak segan-segan melakukan semacam OTT (operasi tangkap tangan) di lapangan nanti,” kata Suhardi.

Suhardi menyampaikan, personel Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota bersama aparat kepolisian akan menggelar patroli hingga hari pencoblosan untuk pengawasan adanya dugaan tipilu tersebut.

Suhardi menyampaikan, terdapat sebuah riset yang menyebutkan tingginya politik uang berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi memilih. Suhardi berpandangan tingginya partisipasi tersebut lebih tepat disebut mobilisasi karena adanya dorongan politik uang.

Suhardi menilai persoalan ini harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik dari penyelenggara pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan juga masyarakat.

“Harusnya PR kita hari ini kita mengubah mobilisasi jadi partisipasi. Ini koreksi bagi kita semua, tidak hanya penyelenggara,”

Suhardi menambahkan, mengubah pola pikir masyarakat untuk menolak politik uang membutuhkan kerja keras dan upaya bersama. Suhardi menilai setiap pihak memiliki kekuatan yang sama dalam mencegah terjadinya praktik politik uang.

“Para tokoh agama juga berperan besar menyadarkan masyarakat bahwa politik uang yanh mengandung unsur menyuap dan disuap itu dalam ajaran agama haram hukumnya,”

AYA

Para caleg pejawat tidak memanfaatkan masa reses untuk kepentingan politiknya dalam pemilu

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta para calon legislatif (caleg) mematuhi peraturan pemilu dan tidak melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu (tipilu).

“Imbauan kami kepada seluruh peserta (pileg), ini belum final karena semua (caleg) berpotensi dicoret, jangan coba-coba melakukan pelanggaran,” ujar anggota Bawaslu NTB, Suhardi

Suhardi menyampaikan, personel Bawaslu NTB dan Bawaslu kabupaten/kota bersama aparat kepolisian menggelar patroli hingga hari pencoblosan untuk pengawasan adanya dugaan tipilu.

“Hampir di semua kabupaten dan kota sudah ada beberapa temuan dan sedang dilakukan kajian dan pembahasan,” katanya

Suhardi menyampaikan seluruh peserta pemilu, baik calon pejawat maupun pendatang baru, wajib diawasi. Kata Suhardi, Bawaslu NTB sudah berulangkali memperingatkan para caleg pejawat untuk tidak menyalahgunakan posisinya sebagai anggota DPR RI maupun DPRD.

“Caleg DPR RI pun kami ‘tempel’ (awasi), karena pada beberapa kasus pengawasan ada diduga pelanggaran,” tegasnya.

Biasanya, kata Suhardi, dugaan pelanggaran dilakukan saat para caleg yang juga pejawat melakukan reses atau kunjungan kerja ke lapangan. Suhardi menjelaskan, sejatinya reses merupakan hak bagi para anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dia meminta para caleg pejawat tidak memanfaatkan masa reses untuk kepentingan politiknya dalam pemilu.

“Ruang ini sangat rawan disalahgunakan. Reses tentu tidak ada masalah, yang menjadi apabila saat reses kemudian ada memberikan materi kepada warga yang datang dan kampanye untuk memilih dirinya,” katanya.

AYA

Panjangnya proses kampanye memungkinkan adanya penambahan jumlah caleg yang dicoret lantaran melakukan pelanggaran pemilu

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Suhardi Soud mengatakan, KPUD NTB selalu menindaklanjuti hasil laporan yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif (caleg).

Suhardi mengatakan para caleg yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemilu (tipilu) dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah maka proses pencalegan akan dicoret sebagai peserta pileg 2019.

“Pencalonan bisa mengalami pembatalan apabila calon melakukan tindak pidana pemilu berdasarkan proses yang terjadi di Bawaslu,” ujar Suhardi saat rapat koordinasi pengelolaan dokumen pencalonan anggota DPR RI pada pemilu 2019 di Mataram, NTB, Sabtu (09/03).

Hingga saat ini, kata Suhardi, KPUD NTB telah mencoret masing-masing satu caleg di Kabupaten Bima, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Mataram karena melakukan pelanggaran pemilu.

“Semua calon berpotensi dicoret selama melakukan pelanggaran tipilu atau pidana yang sudah berstatus inkrah dan juga berdasarkan keputusan Bawaslu,”

Untuk caleg di Kota Mataram, lanjut Suhardi, pencoretan dilakukan lantaran caleg tersebut dianggap melakukan pelanggaran administrasi lantaran masih menjabat sebagai pegawai BUMN.

Suhardi menilai, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu karena kerap melibatkan ASB dalam proses kampanye yang seharusnya tidak dilakukan.

Dikatakannya, panjangnya proses kampanye memungkinkan adanya penambahan jumlah caleg yang dicoret lantaran melakukan pelanggaran pemilu.

“Kampanye terakhir itu H-3, artinya ada potensi para caleg melakukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran dan masuk pelanggaran pidana pemilu lalu inkrah maka otomatis tercoret dia sebagai caleg,”

AYA

KPUD NTB juga mendapatkan informasi satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan ada enam warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di NTB untuk pemilihan umum (pemilu) 2019.

Sebelumnya, terdapat informasi adanya tujuh WNA yang masuk DPT di NTB, namun setelah dilakukan verifikasi faktual hanya lima WNA yang masuk DPT, sedangkan dua orang lainnya merupakan WNI.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud menjelaskan, lima WNA yang masuk DPT di NTB adalah Guillaume Andre Marcel asal Prancis (DPT Kabupaten Lombok Barat), Rex Cummins asal Australia (Lombok Barat), Hendrikus asal Belanda (Lombok Barat), Panagiotis Xydias dari Yunani (Dompu), dan Hiromi Kanno dari Jepang (Kota Mataram).

Sementara dua nama lain yakni M Ibrahim dan Mahyuni merupakan WNI yang secara sah masuk dalam DPT di Lombok Barat dan Mataram.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud mengatakan, adanya WNA yang masuk dalam DPT berdasarkan informasi KPU RI yang bersumber pada Kemendagri.

Selain lima WNA tersebut, KPUD NTB juga mendapatkan tambahan informasi adanya satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat.

Suhardi menegaskan, keenam WNA tersebut sudah dicoret dari DPT di NTB karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih lantaran berstatus kewarganegaraan asing.

“Jadi totalnya ada enam (WNA) dan kita pastikan mereka sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat,” kata Suhardi.

AYA

Harapan akan kedekatan masyarakat bukan hanya kepada pemerintah, namun juga kepada wakil-wakil rakyat yang ada di daerah maupun di tingkat pusat.

KSB.lombokjourna.com — Program Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi (Jangzulmi), merupakan implementasi dari visi dan misi NTB Bersih dan Melyani, dengan akselerasi transformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

Program yang terus gencar dilakukan Pemprov. NTB ini, Jum’at (08/03), menyasar Bumi Pariri Lema Bariri, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), bertempat di Halaman Kantor Bupati KSB.

Jangzulmi merupakan ruang komunikasi publik yang terbuka untuk seluruh masyarakat di NTB. Karena sejatinya kegiatan tersebut dihajatkan untuk mensosialisasikan program NTB Gemilang.

Lebih dari itu,  juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat NTB, khususnya masyarakat KSB yang menjadi tuan rumah, pekan ini.

Diawali senam pagi, Gubernur NTB Doktor Zul, bersama Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, didampingi sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB, seluruh OPD lingkup Pemkab. KSB dan masyarakat antusias mengikuti acara Jangzulmi.

Bang Zul mengatakan, dialog Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi ini, berawal dari usul masyarakat. Karena sistem pemilu langsung yang menyebabkan adanya revolusi peningkatan harapan masyarakat, yang ingin permasalahan-permasalahannya bisa didengar langsung oleh pemimpin pilihannya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, harapan akan frekuensi kedekatan dengan masyarakat bisa ditingkatkan dengan mekanisme sistem yang lebih baik kedepan.

“Kalau masyarakat punya masalah bisa selesai disini, kenapa harus di kantor,” ujarnya.

Ia berharap dengan program ini, masyarakat di NTB bisa lebih dengan kepala daerahnya, dan pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada.

“Mudah mudahan masyarakat bisa lebih dekat dengan kepala daerahnya dan pimpinan-pimpinan OPD yang ada,” harapnya.

Di hadapan masyarakat yang hadir, gubernur menambahkan harapan akan kedekatan dengan masyarakat bukan hanya kepada pemerintah, namun juga kepada wakil-wakil rakyat yang ada di daerah maupun di tingkat pusat.

“Pemimpin harus konsisten mengunjungi masyakat, baik pada saat proses pemilihan untuk tetap mengunjungi masyarakat meski telah terpilih,” ingatnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur mengungkapkan kekagumannya dengan potensi KSB. Ia mengatakan tidak ada kabupaten lain di NTB yang prospek ekonominya seperti KSB, dengan investasi yang besar di Kabupaten tersebut.

Dijelaskan Doktor Zul, tugas pemerintah menghadapi investasi besar, meng-upgrade SDM masyarakat, agar jadi tuan di rumahnya sendiri.

“Jangan sampai investasi banyak tapi berada di luar pagar,” tandasnya.

Kedepan masyarakat dan Pemkab KSB harus duduk bersama, membahas terkait kemajuan kemajuan pembangunan yang telah dan akan dilakukan di KSB. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati bersama- sama kemajuan yang ada.

Gubernur mengingatkan Pemkab, masyarakat dan investor harus punya mental win-win, agar mendatangkan kemanfatan bersama, antara perintah, investor dan masyarakat.

“Itulah sebabnya kenapa pemerintah melakukan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, tujuan untuk meningkatkan sumberdaya anak-anak muda NTB. agar jadi anak-anak handal banhkan menjadi investor besar di masa akan dating,”, pungkasnya.

Sebelumya, Bupati KSB dalam pengantarnya mengatakan, Kegiatan Jangzulmi adalah kesempatan terbaik bagi masyarajat untuk menyampaikan unek unek, apabila ada perlakuan yang masih kurang adil dari pemkab.

“Laporkan saja kepada beliau, gak apa,” pintanya.

Musyafirin mengatakan, apapun masalahnya jika kita kerjakan bersama akan terasa ringan. Terutama masalah penanganan rehab pasca gempa yang dapat diselesaikan dengan baik di KSB.

Dilaporkan bupati, saat ini KSB salah satu daerah di Indonesia berstatus bebas buang air besar sembarangan.

Dalam kesempatan itu, bupati berharap sinergi antar Provinsi dan kabupaten KSB terus ditingkatkan. Baik dalam pembangunan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.

“Kebersamaan itu sebagai dorongan semangat dan tekat bersama menuju NTB Gemilang dimasa akan datang”, ujarnya.

Dalam sesi dialog, masyarakat masyarakat KSB sangat antusias dan bangga bisa bertemu langsung gubernur.  Dengan penuh harapan aspirasi dan permasalahan yang mereka sampaikan, akan mendapatkan respon cepat dari pemerintah.

Sebagian pertanyaan yang disampaikan dijawap langsung oleh gubernur dan kepala OPD terkait.

Mulai dari masalah infrastruktur, irigasi, masalah tambang, masalah rencana pembangunan Smelter oleh PT AMMAN di KSB, masalah ketenaga kerjaan dan pengiriman siswa ke luar negeri.

Dari semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, sebagian ada yang dalam tahap perencanaan untuk pengerjaan.

AYA

Hadirnya pembangunan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Misalnya masyarakat makin sejahtera dan tidak jadi penonton

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB,  Dr.  Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy bertemu di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (05/03).

Pertemuan itu berlangsung santai dan hangat, namun banyak hal yang dibahas dua kepala daerah tersebut.

Pertama tentang update rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bagi masyarakat Lombok Timur.  Sampai saat ini,  sudah banyak hunian tetap (Huntap) yang telah dibangun.

Selain itu,  Gubernur dan Bupati juga membahas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bagi masyarakat Lombok Timur. Untuk mendukung peningkatan IPM tersebut, faktor yang paling dominan adalah pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian khusus. Revitalisasi Posyandu dan pengiriman pemuda NTB belajar ke luar negeri merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia NTB.

Pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu, Gubernur juga membahas peningkatan akses jalan bagi masyarakat.

Bupati Lotim menyampaikan ke Gubernur, kalau sekiranya ada akses jalan By Pass menuju Pelabuhan Kayangan,  maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sejumlah wilayah basis ekonomi masyarakat Lotim dapat diakses dengan mudah.  Sehingga mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pasar dapat dilakukan dengan mudah.

Hal lain yang dibahas adalah terkait rencana Bupati Lombok Timur untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perikanan. Lokasinya di sekitar wilayah Labuhan Haji.

Bupati melaporkan ke Gubernur bahwa potensi perikanan di wilayah tersebut cukup besar.

Gubernur akan mempelajari potensi-potensi tersebut.  Yang penting, hadirnya pembangunan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Misalnya masyarakat makin sejahtera dan tidak jadi penonton.

AYA/Hms

Beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP Provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3

MATARAM.lombokjournal.com —  Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi inspektorat ntb mendapat level 3 di indonesia itu baru ada dua provinsi Yang pertama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang kedua NTB,” tutur Kepala BPKP kantor perwakilan Provisni NTB Agus Purihitaarga, Senin Kemarin (04/03).

Dijelaskannya inspektorat di NTB sudah mampu membantu pimpinan didalam melakukan pengawalan terhadap pembagunan di NTB. Baik dari segi kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di inspektorat rata-rata  sudah baik.

“Kalau bisa harus tetap ditingkatkan, karena nanti ada level sampai 5. Tapi untuk mencapai 4 dan 5 tidak mudah karena monitorinngnya sudah  dilakukan secara date to date,” jelasnya.

Menurutnya inspektorat NTB mencapai dilevel 3 tidaklah mudah dan ini harus tetap ditingkatkan lagi. Di mana masih ada ruang-ruang perbaikan untuk mencapai dilevel 4 dan 5.

Kendati sejauh ini Inspektorat sudah melakukan audit investigatif, namun untuk yang lain masih belum dapat dicapai. Audit kinerja, audit performenc sudah bisa dilakukan.

Tentunya dengan catatan sebelumnya termasuk kapabilitas SDM juga sudah

“SDM sudah sertifikasi, profesional meningkat, yang dulu catatannya belum bisa melalukan audit kinerja. Tetapi sekarang sudah, itulah yang sudah masuk di level tiga dan pengukurannya sudah internasional,” terangnya.

Sementara itu, Sektertaris Daerah (SEKDA) Provinsi NTB H. Rosiady sayuti menyampaikan terimakasih atas pencapain dari inspektorat NTB, karena beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3.

“Catatan itu tidak mudah karena melengkpi SDM mengirim pelatihan-pelatihan berbagai peraturan  pengawasaan kita lengkapi yng diperlukan itu semua disurvei dibawah BPKP,” katanya.

Ia berharap dari inspektorat lebih profesional lagi dan tentu masyarakat tingkat kepercayaannya terhadap pengawasan dari Apip. Di mana saat ini masuk dari kabupaten/kota se-NtB, Dengan peningkatan ini diharapkan juga kabupaten kota akan mengikuti.

“Sehingga kita bersama BPKB bisa mensurvei mereka kalau sudah, misalnya kabupaten/kota di NTB juga bisa,” jelasnya.

AYA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat pyarakaterlu dipacu untuk hadapi pembangunan industri

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr H.  Zulkieflimansyah menyampaikan komitmennya, bersama Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah, untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Apapun bentuk investasi serta pembangunan yang berlangsung di NTB ini katanya, tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat NTB.

Gubernur menegaskan itu saat menerima Tim Korespondensi untuk Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB, dari Prospera dari kedutaan Besar Australia, Mr. Paul Berrnet, Senin (04/03/2019).

Doktor Zul menjelaskan tugas dirinya bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi NTB saat ini adalah, memastikan seluruh pembangunan yang ada, menjamin peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya, industrialisasi, yang akan dikembangkan di NTB,  semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hadirnya industri harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak boleh masyarakat jadi penonton,” tegas Gubernur.

Orang nomor satu di NTB itu mengungkapkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat perlu dipacu untuk menghadapi pembangunan tersebut. Maka, pengiriman pemuda NTB untuk belajar ke luar negeri merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas itu.

“Jangan berpikir bahwa Industri itu harus yang besar-besar, tidak. Kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, ” katanya.

Gubernur berharap, hadirnya Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB dapat melahirkan rekomendasi yang baik untuk kebijakan pembangunan ke depan.

Ketua Tim, Tirta Hidayat menjelaskan, ia bersama anggota tim akan mempelajari kebijakan ekonomi oleh pusat dan daerah.  Apakah dalam kebijakan itu terdapat hal-hal yang kurang atau tidak,  semuanya akan dilakukan kajian.

“Dari kajian itu kita akan mempelajari agar NTB ini lebih maju,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, ia dan timnya akan berdiskusi dengan dinas dan badan terkait untuk mendapatkan data yang utuh mengenai kebijakan ekonomi itu.

Prospera, jelasnya, merupakan lembaga kerjasama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi.

AYA

Kepala Desa lembar, meminta pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meniru program “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” dengan istilah apa pun agar dapat lebih dekat dengan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Zulkieflimansyah  dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Jalilah melakukan  kegiatan ‘ Jumpa Bang Zul & Ummi Rohmi’ di Bumi Patut Patuh Patju, Jumat (01/03).

Acara itu dirangkai dengan Kick Off  peringatan Hari Ulang Tahun ke 61 Kabupaten Lombok Barat, di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar.

Bang Zul dan Ummi Rohmi bersma Bupati Lobar, H Fauzan mengawai dengan mengajak masyarakat  senam Maumere.

Saat itu juga hadir  Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D dan sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB bersama OPD lingkup Pemda Lombok Barat,  ikut berbaur melakukan senam bersama masyarakat.

Usai melakukan senam dan menyerahkan hadiah lomba senam, acara mendengarkan i dan menyerap aspirasi masyarat Lobar, dimulai.

Bang Zul mengatakan, tujuan dari kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi tersebut  untuk memperkenalkan program-program kerja pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya program NTB Zero Waste untuk mewujudkan NTB bebas sampah.

“Saat ini pemerintah provinsi memiliki pasukan tentara hitam, rumahnya di Lombok Barat, Lingsar. Pasukan tentara hitam ini akan membantu kita untuk mengolah sampah di NTB karena makananya adalah sampah,” ujarnya.

Zul mengatakan, sampah menjadi permasalah besar daerah kita saat ini. Namun ironisnya disaat daerah kita melimpah sampah, tentara hitam kita tidak punya makanan karena tidak ada sampah.

“Nah untuk memberikan tentara hitam ini makanan sampah yang cukup, mari kita pilah sampah mulai sejak dini mulai dari tingkat sekolah,” katanya.

Di hadapan masyarakat dan siswa yang hadir, Doktor Zul mengajak segenap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah, guru dan siswa untuk ikut mensukseskan program Zero Waste. Caranya dengan memilah sampah mulai sejak dini, dan edukasi mulai dari tingkat sekolah.

Selain untuk sosialisasi program, kegiatan tersebut hadir juga untuk mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada gubernur. Ia berharap kegiatan tersebut akan menjadi motivasi bagi semangat masyarakat Lobar dalam menyambut hari jadi ke 61 tahun 2019 ini.

Menurut Fauzan, Pemerintah Provinsi NTB akan menjadi kuat apabila didukung dan ditopang oleh Kabupaten/kota yang kuat, Kecamatan yang kuat dan Desa yang kuat.

“NTB tidak mungkin kuat tanpa ditopang oleh kabupaten kota yang kuat, kecamatan yang kuat, desa yang kuat,” ujar Fauzan.

Bupati menjelaskan, saat ini Lobar terus berbenah, sejalan dengan provinsi, mulai dari infrastruktur dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis berkelanjutan.

Fauzan  menghimbau masyatakat Lobar memanfaatkan moment Jumpa Bang Zul & Ummi Rohmi, untuk menyalurkan aspirasi untuk ditindak lanjuti oleh Pemkab Lobar dan Pemprov NTB.

Dalam dialog langsung dengan gubernur dan bupati, masyarakat lobar mengaku sangat senang dengan acara tersebut. Menurut mereka dengan adanya program ini, masyarakat bisa bertemu dalam menyampaikan aspirasinya secara labgsung kepada Gubernur dan Bupati.

Secara khusus Kepala Desa lembar, meminta pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meniru program “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” dengan istilah apa pun agar dapat lebih dekat dengan masyarakat.

“Program ini sangat bagus, dan Pemda Lombok Barat harus meniru ini, agar lebih dekat dengan masyarakat, untuk menyerap aspirasi dan permaslahan yang ada.” harapnya.

AYA/Hms NTB

 Sesuai  visi Gubernur Zul  membangun NTB , yaitu menghadirkan banyak investor dan pengusaha ke NTB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

LOTENG.lombokjournal.com — Gubernur NTB,  Dr.  Zulkieflimansyah dan Duta Besar Denmark, Rasmus Abildgaard Kristensens melakukan penandatanganan Letter Of Intent  (LOI) di Ruang VIP Bandara Internasional Lombok, Rabu (27/02).

Bidang kerjasama yang tertuang dalam LOI itu di antaranya,  Sektor Energi, Sektor Lingkungan dan Kerjasama terkait Bussiness to bussiness (B2B) dan Investasi.

Untuk sektor energi dan lingkungan, baik Pemprov NTB maupun Denmark sama-sama sepakat untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil melalui perencanaan energi jangka panjang dan pengembangan sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta peningkatan efisiensi energi.

Kedua belah pihak jugasepakat untuk menumbuhkan ekonomi hijau dan berkelanjutan dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan mengeksplorasi sumber daya berharga melalui ekonomi sirkular.

Sehingga mengurangi dampak negatif lingkungan terhadap mata pencaharian, ekonomi dan kesehatan.

Pemprov  NTB dan Denmark  berniat menyatukan sumber daya untuk mendukung transisi hijau dengan meningkatkan pangsa energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca di NTB.

Sektor Lingkungan Hidup, NTB dan Denmark berniat mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi sirkular, dan pengelolaan limbah padat atas dasar saling menguntungkan, pengalaman dan prestasi.

Dari kedua sektor tersebut, kedau belah pihak bermaksud untuk saling mendukung, meningkatkan, memajukan aksesibilitas, memperluas kemitraan B2B dan investasi yang umumnya terkait dengan Para Pihak, melanjutkan dan mempromosikan investasi yang saling menguntungkan dalam kerja sama di masa yang akan datang antara keduanya.

Doktor Zul,  sapaan akrab Gubernur NTB , menyambut baik kerjasama tersebut. Karena hal ini, menurutnya, sesuai dengan visinya membangun NTB.

Yaitu menghadirkan banyak investor dan pengusaha ke NTB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Hadirnya para investor harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat NTB.

Tuan Rumah Motto GP

Gubernur menegaskan, Lombok memiliki keindahan di banding daerh lain.  Apalagi,  pada tahun 2021, NTB akan menjadi tuan rumah Motto GP.

Perhelatan tersebut akan menarik para wisatawan hingga ratusan ribu orang.  Sehingga pemerintah pusat akan memberikan perhatian dan prioritas khusus bagi NTB.

Motto GP jelas Gubernur tidak hanya semata-mata urusan wisata dan wisatawan.  Namun,  di saat yang sama pemerintah membutuhkan sumberdaya  energi. Maka,  kerjasama ini katanya akan memberikan keuntungan bagi rencana kegiatan tersebut.

“Tugas pemerintahan saya adalah memastikan daerah ini aman. Sehingga para investor banyak yang datang, ” jelasnya.

Gubernur berharap pengembagan energi terbarukan ini tidak hanya di Lombok.  Namun juga di Pulau Sumbawa. Apalagi saat ini para peneliti menemukan potensi tambang batu bara terbesar ada di Sumbawa.

“Saya harap kerjsama ini segera dikonkritkan,” harap Gubernur.

Potensi Energi Terbarukan

Sebelumnya,  Duta Besar Denmark, Rasmus Abildgaard Kristensen menyambut baik kerjasama itu. Bahkan pihaknya telah melakukan studi kelayakan di berbagai wilayah di NTB ini.

Menurutnya, NTB memiliki potensi yang baik untuk pengembangan energI terbarukan. Termasuk penggunaan sampah untuk diolah menjadi energi yang bermanfaat.

 Selain itu, kerjasama ini katanya memungkinkan kedua daerah saling bertukar teknologi untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan.

 Ia berjanji,  setelah tanda tangan kerjasama ini,  pihaknya akan mekukan hal hal konkrit sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut.

Gubernur didampingi Asisten II, Kadis Pertanian, Kadis Perdagangan, Kadis KLH, Kadis ESDM, Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Biro Kerjasama.

AYA/Hms NTB