Para relawan Samawi juga akan meluruskan informasi bohong atau hoaks tentang Jokowi kepada warga NTB, terutama terkait isu-isu keagamaan

MATARAM.lombokjournal.com —  Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) menargetkan kemenangan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin (Jokowi-Amin), mencapai 65 persen pada Pilpres 2019.

Sekretaris Jenderal Koordinator Nasional Samawi, Aminuddin Ma’ruf mengatakan, berdasarkan seluruh lembaga survei, keunggulan Jokowi-Amin terhadap Prabowo-Sandiaga masih berkisar pada angka 17 persen sampai 20 persen.

“Angka survei itu jadi penyemangat, kami ingin perbesar margin, kita targetkan secara nasional kita unggul 65 persen,” kata Aminuddin.

Aminuddin menyampaikan, demi menggapai kemenangan diperlukan kerja keras.  Samawi sendiri saat ini sedang melakukan bimbingan teknis koordinator kelurahan atau desa Samawi di NTB, mulai Sabtu (16/03) hingga Senin (18/03).

Nantinya, kata Aminuddin, setiap relawan Samawi NTB bertugas untuk mengamankan 300 kepala keluarga (KK) per satu relawan.

“Satu relawan bertangung jawab pada 300 KK yang kalau dikonverdi hak pilih menjadi 1,3 juta di NTB yang akan tersentuh tim relawan yang bergerak dari tumah ke rumah,” katanya.

Ketua Samawi NTB TGH Lalu Abussulhi mengatakan, bimbingan teknis koordinator kelurahan atau desa dibagi dalam tiga zona, mulai dari zona satu untuk Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Utara; zona dua untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur; serta zona tiga untuk seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa.

“Samawi NTB terdiri atas 55 koordinator daerah dari semua kabupaten dan kota. Ada 1.500 relawan yang kami berikan bimbingan teknis hingga tiga hari ke depan,” jelasnya.

Abussulhi menjelaksan, para relawan Samawi nantinya akan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah tentang pencapaian pemerintahan Jokowi, terutama besarnya perhatian Jokowi kepada NTB, salah satunya dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika yang nantinya akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021.

“Meski NTB jauh dari ibu kota, tapi Jokowi memberikan perhatian penuh agar terciptanya kemandirian ekonomi di tingkat desa,” kata Abussulhi.

Abussulhi menambahkan, para relawan Samawi juga akan memberikan meluruskan informasi bohong atau hoaks tentang Jokowi kepada warga NTB, terutama terkait isu-isu keagamaan.

Abussulhi berharap masyarakat NTB bisa terhindar dari isu-isu hoaks yang selama ini kerap dialamatkan kepada Jokowi.

Abussulhi menilai, para relawan harus bekerja lebih keras dalam memenangkan Jokowi-Amin di NTB. Abussulhi mengajak masyarakat NTB menyampaikan terima kasihnya atas perhatian besar Jokowi kepada NTB dengan cara mendukung Jokowi melanjutkan pemerintahannya.

“Target kami (di NTB) 75 persen sampai 80 persen karena kami ingin buktikan terima kasih kami sebagai warga NTB yang diberikan pembangunan luar baisa dan masyarakat telah merasakan,” tegas Abussulhi.

AYA

Presiden Jokowi menerima Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan pentingnya konsep kerja sama Indo-Pasifik terkait nasib muslim Rohingya di Kota Rakhine, Myanmar.

“Mengenai masalah Rakhine State, Presiden menyampaikan pentingnya keterlibatan ASEAN dalam membantu Myanmar di dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, damai, dan bermartabat,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakara Pusat, Rabu (13/3/2019).

Retno mengatakan, Thailand, yang saat ini menjadi Ketua Negara-Negara ASEAN, perlu membahas lebih jauh mengenai rencana itu.

Serang – Capres Prabowo Subianto meresmikan kantor baru DPD Gerindra Banten di Jalan Serang-Pandeglang. Selain meresmikan, kedatangannya ke Banten akan bertemu dengan pendukung di rumah aspirasi.

Ketua DPD Banten Desmon J Mahesa mengatakan, Prabowo secara khusus meresmikan rumah partai Gerindra Banten yang baru.

Prabowo juga dijadwalkan menyapa partai koalisi, relawan dan masyarakat Banten.

“Hari ini Pak Prabowo datang dalam rangka meresmikan DPD partai, kedua akan ke rumah aspirasi saya di Ciwaru dalam rangka menyapa masyarakat,” kata Desmon singkat di Jalan Serang-Pandeglang, Banten, Sabtu (16/3/2019).

Prabowo langsung memberikan tumpeng ke salah satu tokoh Banten Buya Humaid Tanara sebagai prosesi peresmian. Ia juga menandatangani prasasti gedung DPD Gerindra.

Butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan

MATARAM.lombokjournal.com —  Meski sudah ada Perda Kawasan tanpa rokok, hingga saat ini belum terlihat diaplikasikan secara maksimal.

Bahkan, meski sudah diberlakukan kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sejak bulan November, hingga saat ini belum diaplikasikan maksimal.

“Perda Kawasan tanpa rokok, di lapangan belum diaplikasikan secara maksimal. Itu karena membutuhkan komitmen dari semua  stakeholder,” ujar Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi Djalillah Jumat (15/3).

Ia menjelaskan jika Perda itu sudah diketok atau disahkan  bukan berarti diketok terus teraplikasi langsung di lapangan.

“PR kita diamana kalau perda sudah diketok, tehnisnya betul-betul diaplikasikan, Nah itu tugas pemerintah provinsi kabupatrn/kota, dan stakholder terkait juga harys bersinergi jika perda itu mau dilaksanakan,” terangnya.

Rohmi menekankan, butuh kesadaran dari para pihak atau pemangku agar perda itu bisa diimplementasikan,

“Gak bisa bilang butuh waktu sebulan dua bulan, tapi yang terpenting bagaiman setiap stakeholder bisa memanfaatnkan perannya dengan baik,” katanya..

Dikatakannya, kenapa begitu keras jika di lingkungan Kantor Gubernur (Pemprov)  harus steril dari asap rokok karenA dirinya sayang dengan pegawai/ASN.

“Karena saya sayang dengqn lingkup Pemprov itu jangan sampai gak sadar dengan kesehatan, janganlah mengganggap rokok itu sebagai kesenangan pribadi karena efeknya banyak sekali, merokok didepan perokok pasif kan bahaya,” tegasnua

Menurutnya, itu semua kembali lagi bagaimana membuat itu sebagi kesadaran pribadi. Ini semua kebutuhan pemerintah harus saling menjaga, di pemprov sudah ketat.

“Step by step perlu ketegasan dan komitmen pemangku kebijakannya jika ingin perda yang sudah dibuat itu dilaksanakan,” kata Hj Rohmi.

AYA

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan strategi nasional Pencegahan Korupsi

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama sejumlah gubernur dan menteri menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sejak Oktober 2018 hingga saat ini.

Pelaporan pelaksanaan Stranas itu disampaikan  Timnas Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta Rabu sore (13/03).

Presiden Joko Widodo menegaskan dalam sambutannya, strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merealisasikan semangat perang melawan korupsi di Indonesia.

“Laksanakan, jangan hanya dibaca saja. Karena strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan” tegas Presiden.

Timnas PK yang terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian PAN-RB menyerahkan Dokumen Stranas yang berisikan 3 Fokus area stranas.

Termasuk di dalamnya 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Tiga Fokus Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi.

Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang perizinan dan tata niaga.

Tapi untuk keuangan negara, masih ada kekurangan karena belum semua perencanaan penganggaran (e-budgeting & e-planning) tercakup dalam satu platform aplikasi digital.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, presiden menyatakan sudah ada keterpaduan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Dikatakan Presiden, salah satu kunci untuk menciptakan integrasi antar bidang strategi nasional pencegahan korupsi adalah melepaskan ego-ego sektoral antar kementerian atau lembaga negara.

“Jika itu terealisasi, saya optimis indeks persepsi korupsi kita terus membaik. Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi meningkat dari skor 34 di 2014 menjadi 38 di tahun 2018,” imbuh Presiden.

Pejabat Tak Boleh Main-main

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan terkait strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, Stranas PK bisa menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan prinsip good and clean governance di NTB.

Setiap penggunaan uang rakyat harus didasari pada prinsip kehati-hatian, keseriusan dan sesuai aturan.

“Ini menjadi momentum bagi para pejabat publik di NTB untuk tak boleh main-main. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mempunyai cara dan metode untuk menemukan kesalahan administrasi dalam setiap penggunaan dana publik” kata Gubernur Zul.

Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia.

Karena salah satu konsep utama yang diatur adalah: Stranas PK sebagai arah  kebijakan nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Posisi Presiden RI sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait.

AYA

Tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Angka kasus konflik sosial di NTB megalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, Dengan penurunn signifikan itu maka kondusivitas di Provinsi NTB dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini sejalan dengan data yang disampaikan Kabinda NTB, H. Tarwo Koesnarno.

“Dari tahun ke tahun kondusivitas NTB terus meningkat, jadi bagaimana kita meyakinkan tren yang semakin baik ini akan terus makin baik ke depan. Apalagi besok mau Pileg, Pilpres, jadi kita harapkan semua aman dan terkendali sehingga semua bisa berjalan dengan lancar,” ujar Wagub.

Halitu disampaikan Wagub Hj Rohmi pada wartawan  usai melakukan silaturrahmi dengan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi NTB, di Kantor DPRD NTB, Rabu, (13/03).

Dikatakan Umi Rohmi, menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang, masyarakat NTB dajak untuk terus menjaga kondusivitas, seperti memerangi penyebaran berita-berita Hoax yang disebarkan melalui media sosial di masyarakat.

“Kalau ada hoax, cepat diklarifikasi supaya masyarakat cepat mendapatkan berita yang valid, supaya bisa memandang segala sesuatu secara objektif, termasuk peran media juga sangat penting dalam menangkal berita Hoax,” tandasnya.

Wagub menambahkan, penurunan angka kasus konflik sosial yang cukup signifikan itu, tentunya karena adanya sinergitas semua unsur dan kesadaran masyarakat yang semakin baik.

Data Kabinda NTB, tahun 2016 sebanyak 178 kasus konflik sosial, tahun 2017 sekitar 78 kasus dan tahun 2018 hanya sekitar 23 kasus, untuk tahun 2019 diharapkan tidak ada kasus konflik sosial di NTB.

“Dari data-data yang disampaikan Kabinda NTB, dari tahun 2016, 2017, 2018 kasus konflik sosial, terus turun signifikan. Tentunya ini berkat sinergi semua pihak,” ujarnya.

Wagub mengingatkan,  tugas pengamanan ini bukan hanya tugas kepolisian, TNI, Kabinda, tapi ini adalah tugas kita semua yang ada di NTB.

AYA

LKKS akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan

MATARAM.lombokjournal.com — Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) periode 2019 – 2023 yang diketuai oleh ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc, resmi dikukuhkan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, selasa (12/03).

Gubernur menjelaskan,  lembaga ini merupakan upaya untuk mengayomi masyarakat dengan baik dan diharapkan pengurus dapat bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

“Kami atas nama Pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat, mudah-mudahan amanah baru ini bisa diselesaikan bukan hanya masalah sosial dan kemasyarakatan yang ada di NTB tetapi juga dapat menghadirkan keberkahan buat kita semua” tuturnya.

Sebagai ketua umum LKKS yang baru ibu Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE., M.Sc menjelaskan, LKKS sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi lembaga – lembaga sosial yang ada di luar pemerintahan.

“jadi kami akan berusaha mendapatkan data dan informasi seberapa banyak lembaga – lembaga sosial yang ada di NTB karena sampai sekarang belum terdata dengan baik yang akan kita coba usahakan dengan berkoordinasi dengan LKKS di kabupaten,” jelas Niken.

Kepala Dinas Sosial Ahsanul Halik, S.Sos., M.H mengatakan, lembaga LKKS diamanatkan untuk membantu pekerjaan pemerintah untuk dapat membangun  kesejahteraan sosial masyarakat NTB.

“Dinas sosial memiliki program unggulan yakni program keluarga Sasambo Gemilang yang kami harapkan dapat bekerjasama dengan LKKS untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat di NTB,” jelasnya.

AYA

Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri Rapat Paripurna ke IV DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Selasa (12/03).

Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terkait empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa yang telah diajukan pihak eksekutif.

Empat buah Raperda Prakarsa tersebut yakni :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023
2. Raperda tentang Pengelolaan Hutan
3. Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dan
4. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Laporan serta hasil pembahasan Raperda disampaikan langsung oleh masing-masing juru bicara Panitia Khusus (Pansus).

Gubernur mengapresiasi kinerja DPRD dalam membangun NTB.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas seluruh komunikasi yang begitu intensif dan kerja sama yang sangat baik serta komitmennya yang begitu dalam untuk membangun Nusa Tenggara Barat,” ucap Dr. Zul.

Doktor Zul berharap hasil forum sidang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Harapan kami seluruh regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang ini, benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan kearah kemajuan serta mampu memberikan manfaat yang besar untuk pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang,” harapnya.

Rancangan keputusan DPRD menyatakan setuju atas empat buah Raperda prakarsa yang diajukan pihak eksekutif, karena  memenuhi syarat untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

AYA

84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup provinsi yang berlangsung di Gedung Graha Bakti, Senin (11/03).

”Alhamdulillah bahagia sekali hari ini kita melantik begitu banyak pejabat lingkungan Provinsi NTB, selamat bekerja semoga karir bapak ibu bisa semakin baik dan baik lagi kedepannya,” ucap Hj. Rohmi.

Menurutnya, pelantikan tersebut harus dimaknai sebagai start untuk betul-betul kerja keras sesuai dengan porsi masing-masing, sadari betul tugas dan tanggung jawab bapak ibu sekalian.

Wakil Gubernur berharap pejabat di setiap OPD untuk dapat bekerja lebih produktif.

”Kita harapkan untuk setiap OPD betul-betul bekerja secara produktif, menjalankan visi dan misi untuk mewujudkan NTB Gemilang,” harap Hj. Rohmi.

”Mari kita bekerja keras, kita niatkan berkhidmat bagi masyarakat NTB,” tutupnya.

Wakil Gubernur melantik sebanyak 193 pejabat, diantaranya 84 pejabat administrator dan 109 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB.

AYA

Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses

MATARAM.lombokjournal.com —  Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah, SH., M.H. mengungkapkan kebanggaannya, karena Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah merupakan sosok yang dekat dengan rakyat.

Bahkan menurut Baiq Isvie, figur Gubernur yang sudah memimpin NTB kurang lebih enam bulan ini, menjadi contoh yang baik bagi semua, termasuk pimpinan dan angggota DPRD.

“Kita menemukan Gubernur yang dekat dengan rakyat. Yang akrab dan selalu bersahabat dengan siapa pun,” ungkap Ketua DPRD itu saat Silaturrahmi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, di Kediaman Ketua DPRD, Senin (11/03).

Dengan sosok yang akrab dengan masyarakat itu, Isvie yakin seluruh program Pembangunan dapat berjalan lancar dan sukses.

Ia berharap sinergi dan keharmonisan dengan Anggota Dewan dapat terus berjalan baik. Agar pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan agar coffee morning bisa digelar sesering mungkin. Kalau memungkinkan dapat digelar sekali seminggu.

Sebab kata Doktor Zul, dengan seringnya bertemu, banyak hal yang dapat dibahas dan didiskusikan bersama. Sehingga, program Pembangunan ini betul betul terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

AYA