Hadir penuhi undangan Peradah Lombok Barat, orasi Rachmat Hidayat jelaskan toleransi dan keberagaman dalam arti sesungguhnya

LOBAR.LombokJournal.com ~ Ketua DPD PDIP NTB yang juga Anggota DPR RI Dapil Lombok, Rachmat Hidayat berikan Orasi dalam Simakrama Kebangsaan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Peradah Lombok Barat di Pura Gunung Sari Sabtu (14/10/23). 

Dalam orasi yang disampaikan, Rachmat Hidayat menyinggung konteks kebangsaan untuk memaknai arti toleransi dan keberagaman dalam arti sesungguhnya. 

BACA JUGA: MERAYAKAN Maulid Nabi Bersama Bunda Lale

Rachmat mencontohkan soal kebangsaan itu, tali persaudaran jangan sampai terputus karena berbeda agama maupun suku bangsa.

“Itulah tali ikatan kebangsaan kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita begini, Oleh karena itu tetap kita bersaudara, bersahabat sampai kita mati,” ujar dalam orasi .

Rachmat mencontohkan kebangsaan itu dalam kepartaian, selama menjadi Ketua DPD PDIP NTB, banyak sekali anggota dewan PDIP yang beragama Hindu. 

Itu adalah langkah Rachmat memupuk toleransi dan kebangsaan sehingga anggota dewan tersebut bisa memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Dapilnya.

“Contoh di Mataram ada 4 anggota DPR saya yang Hindu. Begitu saya jadi Ketua DPD banyak sekali yang Hindu. Maksud saya untuk membantu teman-teman kita memperbaiki tempat-tempat ibadah, untuk keumatan berdharma di bidang agama,” jelasnya.

Dia juga meminta Raden Nuna, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB, untuk memperbaiki tempat beribadah di Pura Gunung Sari Lombok Barat yang hancur akibat gempa 2018 lalu. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Tinjau Dusun Kekurangan Air Bersih di Lotim

Rachmat mengatakan akan meminta para kader menyisihkan bantuan mereka untuk memperbaiki tempat ibadah tersebut.

“Raden Nuna kapan ada pokir? Kalau dapat jadi anggota DPR lagi sanggup enggak? Saya minta yang lain sama-sama berapa sumbangkan,” kata Rachmat yang kemudian ditimpali “Sanggup,” oleh Raden Nuna.

Dia meminta masyarakat Hindu di Lombok untuk tidak merasa minoritas berada di Lombok. Karena semuanya merupakan warga Lombok yang memiliki hak sama.

“Dalam pemahaman kebangsaan jangan merasa minoritas, enggak ada minoritas. Kalau saya bilang enggak ada orang Bali di sini, tetapi orang Sasak yang beragama Hindu,” ujar dia. 

Dia menceritakan perjuangan dirinya saat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) di Mataram berubah menjadi Institut Agama Hindu Negeri (IAHN).

“STAIN menjadi IAIN, dari IAIN menjadi UIN. Hindu punya STAHN menjadi Institut (IAHN). Itulah komitmen saya, anak-anak saya juga ada yang Hindu, sama saja. Tuhan melahirkan kita karena Tuhan suka kita,” katanya.

Di akhir orasinya Rachmat Hidayat memberikan sumbangan stimulan untuk memperbaiki bangunan Pura Gunung Sari, mengingat Pura Gunung Sari memiliki  sejarah panjang karena dibangun pada era Anak Agung sekitar abad 17 silam. 

BACA JUGA: Desa Wisata dan NTB Mall Andalan untuk Raih Provinsi Terinovatif se Indonesia

Masa Depan Bangsa di Tangan Generasi

Dalam kesempatan sama, Raden Nuna Abriadi menjelaskan pentingnya toleransi untuk mempertahankan atau mengokohkan sebuah bangsa. 

Dia mengatakan, masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda yang paham hakikat kebangsaan.

“Kita tidak tahu nasib bangsa kita. Ada negara bisa hancur lebur karena pertikaian horizontal, karena persoalan ras, golongan dan agamanya. Saya sangat bersyukur bahwa generasi muda umat Hindu Dharma menjadi garda terdepan dalam memberikan hakikat kebangsaan ini,” ujarnya.

“Berbicara Pancasila, kita pasti dan wajib berbicara tentang siapa penggali Pancasila. Dalam rumusan sebelum proklamasi para pendiri bangsa melakukan pemufakatan dalam sidang BPUPKI,” katanya.

Dia mengatakan mengapa PDIP mutlak hukumnya harus menang, karena memiliki prinsip untuk selalu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Jika orang-orang yang ingin mengubah Pancasila masuk dalam parlemen, dikhawatirkan akan mencoba mengusik ideologi bangsa Indonesia seperti deretan peristiwa masa lalu.

“Bangsa ini sudah berkali-kali diuji dengan peristiwa politik yang ingin menggantikan dasar Pancasila. Sehingga saya ingin mengajak kita berpikir jika kekuatan yang ingin menggantikan Pancasila menjadi kekuatan dominan menguasai parlemen, Indonesia akan dibawa,” katanya.

“Dengan kekuasaan politik kita melakukan pengamanan terhadap nilai dasar kita berbangsa. Benar apa yang dikatakan ayahanda Rachmat Hidayat bahwa PDIP sudah tidak menggunakan dikotomi mayoritas dan minoritas,” ujarnya.

Raden Nuna mengatakan kekuasaan politik PDIP untuk menguatkan kebangsaan Indonesia. Memilih anggota DPR baginya menjadi sesuatu yang harus untuk mengkristalisasi nilai kebangsaan untuk menjadi tujuan utama.

“PDIP konsisten dalam menegakan dasar pondasi kebangsaan. Di Aceh tidak ada anggota DPR PDIP karena menjadi konsistensi kami dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar kita yang mana Pancasila sebagai dasar pondasi dan sumber dari segala sumber hukum,” ujarnya.

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondik Pesantren

Konsisten Wujudkan Toleransi

Ketua DPD Peradah NTB, I Gede Purnama Mahendra Arta dalam sambutannya mengatakan sangat berharap Rachmat Hidayat dapat kembali menduduki kursi DPR RI karena dapat mempertahankan toleransi dan semangat kebangsaan.

“Mudah-mudahan ayahanda Rachmat Hidayat dapat lanjut kembali (DPR RI), karena ini sudah diimpelemtasikan dalam aksi nyata ayahanda Rachmat Hidayat. Karena telah bisa memberikan kursi terbanyak umat Hindu di Kota Mataram,” ujarnya.

I Gede Purnama Mahendra Arta mengatakan banyak sekali kontribusi Rachmat Hidayat terjadap kegiatan-kegiatan umat Hindu di NTB. Itu menjadi bukti, Rachmat Hidayat konsisten dalam mewujudkan toleransinya.

“Kalau soal keberagaman ayahanda Rachmat Hidayat tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Krama Pura Gunung Sari, Ketut Sandi juga mengaku sangat bahagia dengan kehadiran Rachmat Hidayat. Dia mengatakan ini menjadi kali pertama pura di Gunung Sari dikunjungi Anggota DPR RI.

“Ini kali pertama Anggota DPR pusat mengunjungi Pura Gunung Sari. Mudah-mudahan PDIP tetap jaya. Sudah 80 persen kami pasti mendukung bapak bersama calon presiden Ganjar Pranowo,” ujarnya.

Dia mengatakan sangat mengagumi sosok Rachmat Hidayat yang sering membantu umat Hindu.

“Kami sudah cukup kenal lama sama Pak Rachmat. Kami tahu bahwa Pak Rachmat sudah cukup banyak membantu kami umat Hindu, termasuk membangun asrama putra berkat bantuan beliau hampir Rp1 miliar,” ujarnya.(*)

Rachmat Hidayat salurkan bantuan modal usaha untuk pedagang kecil program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), satu orang kebagian Rp5 Juta 

LOTIM.LombokJournal.com ~ Bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) disalurkan untuk puluhan pedagang kecil di Lombok Timur (Lotim), di halaman Kantor Pos unit Desa Sakra di Lotim, Sabtu (07/19.23).

Dana bantuan untuk pedagang kecil itu bersumber dari aspirasi dan wasilah Rachmat Hidayat, Anggota DPR RI komisi VIII  yang bermitra dengan Kementerian Sosial.

BACA JUGA: Megawati Lestari : Pemberdayaan Perrempuan Harus Berubah

Bantuan tunai itu untuk modal usaha pedagang kecil dan bakulan untuk memperkuat pondasi usaha mereka agar dapat berkembang maju. 

Pemerintahan Jokowi melalui Kemensos RI  menyalurkan bantuan tunai pedagang kecil dalam program PENA sebesar Rp5 juta untuk masing-masing pedagang kecil.

Penyerahan bantuan itu didahului dengan proses rekrutmen pedagang kecil calon penerima bantuan, dan dilakukan  assesment oleh petugas PKH sekaligus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan dana PENA agar tepat sasaran.

Kemiskinan di Lotim.

Saat penyerahan bantuan PENA untuk pedagang kecil itu dihadiri Sekda Lotim, Baiq Miftahul Wasli, Eksekutif Manager Kantor Pos Selong, Goderdzeo de Araujo, Camat Sakra Hj Wira Negarawati, dari Kemensos RI, Ihsan Nurdin Hartanto.

Sekda Lombok Timur, Hj Miftahul Wasli menyampaikan, kondisi Lotim yang merupakan kabupaten terluas di NTB dengan jumlah penduduk terpadat di NTB menjadikan isu kemiskinan menjadi pembahasan dan menjadi masalah dari periode ke periode.

“Karena wilayah kita di Lombok Timur ini wilayah terluas di NTB dengan penduduk terbanyak sekitar 1,3 juta, sehingga persoalan kemiskinan dari periode pimpinan ke periode pimpinan lain isu kemiskinan menjadi sesuatu yang muncul di permukaan,” katanya.

BACA JUGA: Pelopor Diversifikasi Pangan di Pondok Pesantren

Dia menjelaskan, tahun terakhir ini angka kemiskinan di Lotim mulai menurun. Pada 2018 sekitar 17 persen namun pada 2023 menurun menjadi 15,24 persen.

“Namun demikian penurunan itu rasanya melambat, karena dengan 15,24 persen kita di lingkup NTB berada pada angka di atas rata-rata provinsi, sehingga butuh kerja keras semua pihak bagaimana ke depannya mampu menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.

Baiq Miftahul Wasli merasa bersyukur terhadap Rachmat Hidayat maupun Kemensos yang telah menyalurkan bantuan ke Lombok Timur untuk mengentaskan kemiskinan melalui program PENA tersebut.

“Sangat bersyukur kesempatan hari ini ada dari pusat, baik dari DPR RI maupun kementerian darang membawa program yang dihajatkan untuk membantu masyarakat di Lotim bagaimana bisa terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.

Baiq Miftahul Wasli menjelaskan dari 1,3 juta penduduk Lotim, ada sebanyak 971.337 jiwa atau 377,522 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Lotim dan masih sekitar 123 ribu jiwa data administrasi dan kependudukan (Adminduk) yang perlu diperbaiki.

“Sengaja saya sampaikan ini supaya dari pusat juga maklum dengan kondisi kita sehingga ada perhatian lebih nanti untuk menurunkan program di Lombok Timur,” katanya.

Dia berharap warga penerima bantuan PENA dimanfaatkan lebih baik agar tujuannya untuk menekan angka kemiskinan dapat berhasil.

“Tentunya pengawalan juga menjadi penting agar bantuan dapat tepat sasaran sehingga mampu mengentaskan masalah kemiskinan,” ujarnya.

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah Women’s International Club

Dia berharap bantuan tersebut tidak hanya di Kecamatan Sakra namun dapat menyasar kecamatan lainnya di Lombok Timur. Dia yakin jika kemiskinan di Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan skala provinsi akan ikut menurun.

“Kami meyakini jika masalah kemiskinan di Lombok Timur teratasi, maka masalah kemiskinan di Provinsi NTB sebagian besar akan teratasi,” katanya.

Banyak Bantuan Pusat

Terpisah Kemensos RI yang diwakili Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto mengatakan, program PENA merupakan salah satu program bantuan dari banyaknya program bantuan yang diturunkan Pemerintah pusat.

Suroto mengatakan banyak sekali program pusat yang turun ke Lombok Timur baik untuk warga miskin maupun disabilitas.

“Ada yang dapat beras lewat Bulog, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Alhamdulillah berkat bantuan ayahanda (Rachmat Hidayat) kita tahun ini dapat kuota tambahan kemarin,” ujarnya.

Dia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima sebaik mungkin dan tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak produktif.

“Mudah-mudahan program PENA betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga warga kita yang belum masuk dapat masuk ke Bansos lain,” katanya.

Iia yakin keberadaan Rachmat Hidayat di DPR RI dapat membantu masyarakat Lombok untuk lepas dari jeratan kemiskinan.

“Saya yakin keberadaan ayahanda (Rachmat Hidayat) di pusat Insya Allah dapat membantu kita terutama yang betul-betul layak mendapatkan,” ujarnya.

Sementara Anggota DPR RI yang juga Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat mengatakan. sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengusulkan bantuan dari pemerintah agar diturunkan ke masyarakat yang membutuhkan.

“Tugas saya hanya mengusulkan dan mengawasi. Jadi saya sudah usulan, tidak apa-apa saya jadi pengemis demi rakyat. Ada proposal juga sudah masuk di Kemensos insya Allah juga segera terealisasi,” kata Rachmat yang didampingi oleh Ahmad Amrullah, Wakil Ketua II DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. 

Tokoh kharismatik di NTB ini mengatakan kepedulian dia kepada masyarakat di Lombok Timur, selain karena dia adalah wakil rakyat Dapil Lombok, juga karena Rachmat lahir dan besar di Lombok Timur, dan bahkan bersekolah di Sakra.

“Saya lahir di Lombok Timur, besar di Lombok Timur, sekolah juga di Sakra sini SMP dulu. Saya tahu semua ini,” kata dia.

Dia mengingatkan warga penerima bantuan untuk benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk menjadi modal berbisnis. Bahkan dia mengaku akian ikut mengawasi.

“Mudah-mudahan cita-cita kita insya Allah tercapai. Nanti bantuan lain akan saya ngomong sama menterinya. Kebetulan menterinya adalah teman saya,” kata Rachmat.

Senyum pedagang kecil

Usai acara sambutan, serah terima bantuan PENA digelar. Puluhan pedagang kecil, pedagang sembako dan pedagang bakulan mendapat sama-sama Rp5 juta. Penerima bantuan diwajibkan membawa identitas dan persyaratan administrasi lainnya.

Para petugas dengan cermat dan teliti memverifikasi calon penerima bantuan PENA yang telah mendapat bantuan tersebut.

Penerima bantuan PENA asal Desa Kabar, Sukmawati yang bekerja sebagai penjahit itu mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi, Menteri Sosial dan Rachmat Hidayat yang telah memberi dan menyalurkan program bantuan PENA. 

BACA JUGA: Jum’at Salam : RS Mandalika Ajak Pelajar Peduli Sosial

“Saya sujud syukur atas cairnya bantuan PENA untuk menambah modal usaha guna beli mesin jahit baru . Meskipun demikian saya akan tetap berkonsultasi dan didampingi petugas PKH,” katanya.

Penerima bantuan lainnya, Sarman  asal Peresak mengaku sangat bahagia mendapatkan bantuan PENA tersebut. Dia akan menggunakan modal tersebut pada usaha kerajinan tebolak (tudung saji).

“ Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Insya Allah dana bantuan ini akan saya gunakan untuk memperbesar volume kerajinan tebolak  sehingga  keuntungan bisa bertambah. Terimakasih banyak Pak Rachmat yang telah membantu menyalurkan bantuan ini,” katanya.

Pemandangan cukup menyentuh juga terjadi saat penyerahan bantuan. Seorang wanita tua renta menangis dengan mata berkaca-kaca saat Rachmat Hidayat memberikan dia bantuan tersebut.

Tampak dari raut wajahnya dia sangat bersyukur di sisa usianya saat ini masih dapat menerima bantuan untuk modal usaha melanjutkan hidupnya. (*)

Caleg DPRD NTB dari Partai Golkar, Megawati Lestari : potensi santri perempuan di NTB harus diberi wadah dan kesempatan berekspresi

MATARAM.LombokJournal.com  – Caleg DPRD NTB dari Partai Golkar, Megawati Lestari SH MH menilai, program pemberdayaan perempuan harus mulai berubah pendekatannya, agar perempuan menjadi subjek, bukan sekadar objek pemberdayaan

Menurutnya, pemberdayaan perempuan saat ini menjadi isu strategis nasional yang terus dan masih dilaksanakan di daerah. 

BACA JUGA: Bunda Lale Beri Apresiasi Komunitas Silaturahmi Berbagi

“Kalau mau berhasil optimal dan ada akselerasi, maka saya pikir harus ada perubahan pendekatan. Perempuan harus mulai menjadi subjek, caranya dengan memberikan wadah, aksesibilitas, dan kesempatan yang sama untuk berekspresi,” kata Megawati Lestari, Minggu 8 Oktober 2023. 

Lama bergelut sebagai aktivis perempuan untuk demokrasi, Megawati Lestari maju sebagai Caleg DPRD NTB untuk Dapil 8 Lombok Tengah. Megawati bertekad memberdayakan kaum perempuan dan menyiapkan pendidikan berkualitas.

Menurut Megawati, NTB yang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional, punya banyak alternatif yang bisa mendukung pemberdayaan perempuan.

 Konsep halal tourism dan moslem friendly destination yang menjadi branding, juga menjadi kekuatan tersendiri untuk menyiapkan wadah dan akses bagi pemberdayaan perempuan.

BACA JUGA: Pelopor Diversifikasi Pangan di Pondok Pesantren

“Branding NTB sebagai destinasi wisata bisa menjadi daya ungkitnya. Perlu diadakan banyak event, khususnya Ekonomi Kreatif (Ekraf) penunjang pariwisata yang khusus untuk perempuan dan para santriwati,” ujar Megawati.

Megawati menilai, peran Pondok Pesantren dan para santriwati sangat potensial dalam pemberdayaan perempuan secara luas. 

Tak hanya sekedar memenuhi hak pendidikan perempuan, tapi juga bagaimana ke depan para santriwati bisa turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah ini.

“Jumlah penduduk kita di NTB masih dominan dan lebih banyak perempuan, kemudian kita punya banyak santriwati dan alumni Ponpes. Ini kekuatan luar biasa,” tukasnya.

Festival dan Pameran Ekraf Santriwati

Putri Almarhum H.Muhdin Ramli alumni jombang tebu Ireng pertama di wilayah Lombok tengah mengatakan, event atau kegiatan yang matching dengan kepariwisataan bisa dilakukan. Antara lain Festival atau Pameran Ekraf Perempuan dan Santriwati.

“Di ajang itu mereka akan berekspresi dengan keterampilan dan produk UMKM yang dihasilkan,” imbuhnya 

Sebab, Megawati menilai para santriwati alumni Ponpes memiliki daya saing SDM yang mumpuni. Namun, faktanya keterserapan mereka di dunia lapangan kerja masih belum optimal, baik di sektor formal maupun informal.

“Festival atau pameran Ekraf Santriwati ini harus digagas dan bisa menjadi cikal bakal dimana konsep pemberdayaan perempuan bisa sejalan dengan sektor kepariwisataan di NTB,” katanya.

Ia mencontohkan, NTB yang kini juga sudah mulai dikenal dengan Trendsetter Muslim Fashion. Dalam tahun 2023 ini saja setidaknya ada empat event Muslim Fashion baik yang tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Menurutnya, jika event tersebut dikolaborasikan dan mengikutsertakan perempuan santriwati tentu dampaknya akan makin optimal dirasakan masyarakat.

Megawati bertekad, jika kelak diberi amanah duduk di DPRD NTB, event festival dan pameran Ekraf santriwati akan diperjuangkan. Karena wadah ini akan sangat strategis bagi pemberdayaan perempuan di daerah ini.

BACA JUGA: Jum’at Salam : RS Mandalika Ajak Pelajar Peduli Sosial

“Pemberdayaan perempuan harus holistik. Kita sudah bina kasih keterampilan dan dampingi, akan tetapi kalau wadah berekspresi tidak diciptakan maka akan percuma. Inshaa Allah ini yang akan saya perjuangkan,” katanya.

Bagi Megawati, pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan perubahan mindset masyarakat. Sebab di NTB sendiri sudah cukup banyak perempuan yang sangat inspiratif dan bisa menjadi penyemangat.

“Kekuatan santriwati NTB  jangan dianggap remeh karena banyak yang  memiliki talenta tersembunyi ,” imbuh Megawati.(*)

Mempelopori gerakan diversifikasi pangan di Pondok Pesantren, Sulhan Muchlis Ubah mengubah paradigma Konsumsi pangan sehat dan beragam

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sulhan Muchlis pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, menyiapkan program diversifikasi pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan dan upaya mensejahterakan umat.

Intinya, kepeloporan Sulhan Muchlis dalam gerakan diversifikasi pangan di pondok pesantren sebagai langkah menuju kesehatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan yang lebih baik. 

BACA JUGA: NTB Jadi Tuan Rumah Women’s International Club

“Diversifikasi pangan dari pondok pesantren ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang mendidik hati dan pikiran. Ini merupakan upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan spiritual,” ucap Sulhan, Sabtu 07/10/23).

Politisi Partai Demokrat yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 ini mengatakan, program diversifikasi pangan tersebut telah dimulai dari Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny.

Dan berlanjut ke seluruh jaringan dan cabang Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sulhan menjelaskan, diversifikasi pangan di pondok pesantren adalah langkah penting menuju ketahanan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga generasi mendatang. 

Dalam praktiknya, program ini mengoptimalkan konsumsi pangan dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan pangan.

BACA JUGA: Indra Jaya Usman Perluas Pengabdian Ke DPRD Provinsi

Menurutnya, banyak yang belum menyadari, pondok pesantren merupakan lembaga yang memiliki potensi besar mengubah paradigma konsumsi pangan menuju makanan yang lebih sehat, beragam, dan berkelanjutan. Sekarang, kami telah memulainya,” kata Sulhan.

Gerakan ini dimulai dengan memasukkan pendidikan gizi dalam kurikulum pondok pesantren. 

Hal tersebut mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi. Dan terpenting, membangun pola pikir para santri dan seluruh pemangku kepentingan di pondok pesantren, untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Berbarengan dengan kurikulum pendidikan gizi tersebut, pondok pesantren kemudian memastikan menu makanan harian untuk para santri mencakup berbagai jenis makanan. Termasuk buah-buahan, sayuran, dan sumber protein dan sumber karbohidrat yang beragam.

Tidak melulu sumber karbohidrat dari beras, melainkan dikombinasikan dengan sumber karbohidrat seperti ubi jalar, singkong, ataupun jagung, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkaya gizi yang diperoleh santri.

Selain itu, gerakan diversifikasi pangan ini juga meliputi aksi penanaman sayuran dan buah-buahan dengan memanfaatkan lahan di sekitar pondok pesantren. 

Santri terlibat secara aktif dalam penanaman sayuran dan buah-buahan tersebut, bukan hanya sebagai pendekatan praktis untuk mendapatkan bahan makanan segar, tetapi juga dapat menjadi pelajaran tentang pertanian dan keberlanjutan.

”Yang tidak kalah penting dari bagian program diversifikasi pangan ini adalah pengolahan makanan yang sehat. Karena itu, program ini juga mengajarkan cara memasak makanan yang sehat dan mengolah bahan-bahan makanan dengan benar kepada para santri,” ungkap Sulhan.

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini memberi contoh pengolahan makanan sehat tersebut. Seperti memasak dengan sedikit minyak, menghindari makanan yang digoreng berlebihan, dan menggunakan bahan-bahan segar.

Gerakan inklusif

Gerakan diversifikasi pangan yang dipeloporinya dari pondok pesantren ini memang baru sebuah langkah kecil. Namun, dia meyakini, langkah kecil tersebut kelak akan memberikan dampak yang besar. 

Sebab, gerakan ini bukanlah aksi eksklusif di kalangan pondok pesantren semata. Melainkan dihajatkan sebagai gerakan inklusif yang melibatkan khalayak.

BACA JUGA: Audensi Pj Gubernur dengan Ketua DPD IWAPI NTB 

Dalam prosesnya, gerakan diversifikasi pangan ini akan berkolaborasi dengan petani lokal. Tidak semua kebutuhan pangan santri dapat dipenuhi sendiri oleh Pondok pesantren. Sehingga berkolaborasi dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan bahan makanan segar.

Menurut Sulhan, kolaborasi tersebut menjadi win-win solution. Pondok Pesantren berkontribusi nyata dalam mendukung petani lokal sambil memastikan pasokan makanan yang lebih berkualitas bagi santri. 

Khusus bagi pondok pesantren yang tidak memiliki dapur sendiri, mereka juga bekerja sama dengan penyedia jasa katering yang memahami nilai gizi dan kebutuhan makanan santri. Dan dalam praktiknya, para santri juga terlibat dan berkontribusi untuk mengembangkan menu yang beragam dan sehat.

”Melibatkan para santri dan mendengarkan preferensi mereka dalam pemilihan menu yang sehat, sangat membantu dalam memastikan bahwa makanan yang disediakan akan lebih disukai dan lebih mungkin dikonsumsi dengan baik,” ucap Sulhan.

Putra ulama kharismatik Bumi Gora, TGH Muchlis Ibrahim ini menekankan, program diversifikasi pangan yang dipeloporinya tersebut bakal memainkan peran yang sangat penting dalam mendidik santri. Betapa pentingnya diversifikasi pangan dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana melakukannya dalam praktik sehari-hari. 

Dengan begitu, hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan gizi santri, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang baik dan bergizi untuk masa depan mereka.

Mantan Ketua KNPI NTB ini menekankan, hari-hari ini, tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia, masyarakat sedang dibuat resah, seiring dengan harga beras yang melambung tinggi. 

Data Badan Pusat Statistik NTB menyebutkan, inflasi yang terjadi sepanjang September lalu, sepenuhnya disebabkan kenaikan harga beras. 

Menurut Sulhan, program diversifikasi pangan ini, bakal menempatkan pondok pesantren memainkan peran kunci dalam mengedukasi tentang diversifikasi pangan. Dan mengajak khalayak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sepanjang hayat.

“Diversifikasi pangan di pondok pesantren ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan umat. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang kuat dan berdaya saing,” ucap Sulhan. ***

Indra Jaya Usman (Iju) melakukan pengabdian di DPRD Lobar tiga periode tiada Henti, kini perluas pengabdian ke DPRD Provinsi

LOBAR.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman atau akrab disapa Iju kini mulai memilih memperluas ladang pengabdian politik ke.DPRD Provinsi.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB tiga periode yang telah melakukan pengabdian di DPRD Lombok Barat itu, kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara. 

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB

Dedikasi, integritas, pengabdian dan komitmen Indra Jaya Usman untuk melayani publik, tak terbantahkan.

“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat adalah panggilan untuk melayani dan melakukan pengabdian. Menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk terus mendengar, bertindak, dan memperjuangkan kepentingan konstituen dengan sepenuh hati,” ucap Indra Jaya Usman, Jumat (06/10/23). 

Satu setengah dekade mewakili konstituen di Gumi Patut Patju, bukanlah waktu pengabdian yang pendek. Tak banyak politisi muda yang mampu mempertahankan pencapaian pengabdian seperti yang telah ditorehkan Iju, begitu Indra Jaya Usman karib disapa.

Rekam jejak Iju, menunjukkan bagaimana tokoh muda kelahiran Narmada tahun 1980 tersebut memang selalu menjadikan konstitueni panduan dalam mengambil setiap keputusan.

“Ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya sadar saya tidak hanya menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga mitra dan pembela setia mereka,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelantikan Pj Sekda NTB, Ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang

Iju terpilih pertama kali sebagai Anggota DPRD Lombok Barat pada Pemilu tahun 2009, dan terpilih kembali pada pemilu-pemilu setelahnya. 

Di DPRD Lobar, Iju adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat semenjak tahun 2009 hingga saat ini. Dia juga pernah menjadi pimpinan Komisi II DPRD Lobar. Iju juga menjadi Ketua Bapemperda selama 2 periode selama jadi DPRD Lombok Barat. 

Dan pengakuan atas pencapaian dan kinerjanya, tidak hanya datang dari daerah pemilihannya, namun juga datang dari seluruh NTB. Sehingga mengantarkannya memangku amanah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat NTB yang digelar akhir 2021, sidang pleno Musda kala itu menetapkan dua kandidat Ketua DPD. Selain Iju, ada nama Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy. 

Pengabdian tiada terkira kepada masyarakat dan dedikasi tinggi kepada partai, menjadikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh jajaran eksekutif partai di tingkat pusat, tanpa ragu menjatuhkan pilihan kepada Iju.

Pembela Masyarakat

Jejak pengabdian Iju kepada masyarakat memang jauh terentang panjang. Sebelum menjadi Anggota DPRD Lombok Barat, Iju adalah aktivis pembela masyarakat tulen. Ia aktif di sejumlah lembaga non pemerintah. Antara lain Institut Studi Krisis dan Perdamaian (InSKRIP) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), hingga LeSA Demarkasi. Iju juga aktif dalam organisasi yang sepenuhnya melayani umat yakni Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat.

Kiprahnya yang luar biasa dalam mengadvokasi masyarakat yang termarjinalkan melalui organisasi nirlaba yang digawanginya, menjadikan nama Iju begitu harum di kalangan masyarakat dan aktivis. 

BACA JUGA: Hj Faturrahman Dilantik Jadi Pj Sekda NTB

Ketika Iju memutuskan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut bertarung dalam Pemilu pada tahun 2009, banyak rekan-rekannya sesama aktivis menentang hal tersebut. Stigma tentang banyaknya sisi gelap dalam politik membuat mereka khawatir.

Sejarah membuktikan, Iju tak berubah. Menjadi anggota legislatif malah menjadikan komitmen dan dedikasi Iju dalam membela masyarakat tak pernah surut. Malah kian kuat dan menjangkau masyarakat lebih luas. 

Sarjana Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini tak pernah membeda-bedakan masyarakat yang hendak dilayaninya.

Pernah suatu waktu, rekannya mempertanyakan kiprah Iju yang tetap memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di suatu desa, padahal di desa tersebut, Iju hanya memperoleh tak lebih dari 20 suara dalam Pemilu 2009. Namun, Iju bergeming. Aspirasi masyarakat di desa tersebut tetap dilayani dan diperjuangkannya. Manakala Pemilu tahun 2014 digelar, suara dan dukungan untuk Iju dari desa tersebut juga tidak bertambah signifikan. Tak lebih dari 30 suara saja. Toh, Iju tak meradang.

”Saya menganggap diri saya sebagai wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Karena itu, tanggung jawab saya untuk terus berjuang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka,” kata Iju tetang langkahnya melayani tanpa membeda-bedakan konstituen tersebut.

Maka, ketika masyarakat desa tersebut datang kembali kepada Iju untuk membawa aspirasi pemekaran desa, Iju memperjuangkan aspirasi itu dengan sungguh-sungguh. 

Hingga akhirnya pemekaran tersebut berhasil. Kiprah Iju yang tanpa pamrih itu, telah membuka mata masyarakat dua desa hasil pemekaran tersebut, sehingga dalam Pemilu 2019, Iju meraih dukungan yang sangat besar dari masyarakat dua desa itu.

Untuk masyarakat, Iju memang selalu meluangkan waktu. Ia mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif terkait masukan, masalah, dan kebutuhan konstituennya. Iju aktif menggelar pertemuan dengan konstituen, merespons surat tertulis, atau telepon dari mereka dengan menjalin komunikasi yang terbuka.

Iju juga tak pernah ragu untuk terlibat menyelesaikan masalah yang melibatkan individu, selain mengatasi masalah dan kepentingan umum. 

Mulai dari masalah yang terkait dengan pelayanan publik, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 

Iju juga mengedukasi konstituennya dengan berperan sebagai pendidik. Memberikan informasi tentang isu-isu penting, program pemerintah, dan hak-hak yang dimiliki konstituen.

Dalam hal kebijakan, Iju juga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dengan aktif mengajukan usul-usul inisiatif, memberikan masukan, dan bahkan berdebat demi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. 

Dalam pengambilan keputusan, Iju tak sungkan untuk melibatkan konstituen. Ia mengadakan rapat umum, dialog publik, atau forum partisipasi warga. Sebuah hal yang telah membuat masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam proses politik.

Itu mengapa, masyarakat konstituennya begitu mendukung Iju dengan tanpa ragu. Dan manakala mendengar Iju ingin memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2024, dukungan pun mengalir deras. Mereka tahu, Iju adalah tambatan harapan untuk memperjuangkan masyarakat dan juga Lombok Barat di level provinsi.

Menjadi Anggota DPRD Provinsi, konstituen tahu Iju akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan yang berdampak pada masyarakat dan daerah. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik Makin Melaju

Kualitas pelayanan publik juga akan diyakini menjadi lebih baik manakala Iju bisa duduk level provinsi. Sebab, dengan menjadi anggota DPRD Provinsi, Iju dapat memperjuangkan dana dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Gumi Patut Patuh Patju.

Dengan bekal itulah Iju memantapkan hati. Dukungan dari masyarakat Lombok Barat, telah menguatkan tekadnya. Dan manakala seluruh ikhtiar telah dilakukan, apapun yang terjadi kelak, Iju tak akan pernah berhenti melayani.

“Melayani konstituen adalah kehormatan besar. Saya akan menjalani tanggung jawab ini dengan rasa hormat, tekad, dan dedikasi penuh. Saya akan menjalankannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan,” ucap Iju.(*)

Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. 

Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Mental di NTB

 Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.

“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib. 

Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

BACA JUGA: Studium Generale di IAIH NW Lombok Timur

Tata Kelola Birokrasi

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen. 

Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek. 

Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan. 

Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pengelolaan anggaran daerah 

Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%. 

Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? 

Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi. 

Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur. 

Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)

Gagasan festival yang melibatkan pondok pesantren ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tokoh muda Bumi Gora, Sulhan Muchlis, kembali menelurkan gagasan brilian memberdayakan ekonomi Pondok Pesantren dan ekonomi umat di Pulau Seribu Masjid. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat, ini tengah menyiapkan Pekan Festival UMKM yang berbasis Pondok Pesantren untuk memberdayakan ekonomi pesantren dan umat.

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Terus Melaju

“Pondok Pesantren kita itu sesungguhnya adalah pusat pembelajaran yang komplit. Pondok pesantren itu tempat menggembleng keahlian dan kreativitas,” kata Sulhan Muchlis, Kamis, 28 September 2023.

Politisi Partai Demokrat yang dibesarkan di lingkungan Pondok pesantren itu,  mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang. 

Sulhan menjelaskan, selain untuk memperkuat pondok pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, pekan UMKM berbasis Pondok pesantren ini digagas sebagai festival bagi para pelaku ekonomi kreatif lintas umat beragama untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.

Sebagai sebuah inisiatif berskala besar yang melibatkan pondok pesantren di Pulau Lombok, Sulhan mengemukakan, festival UMKM ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah. 

Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini menjelaskan, pondok pesantren di NTB tersebar merata. Bahkan ada Ponpes yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan.

“Kehadiran festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini akan menjadi stimulasi ekonomi terutama bagi Pesantren yang berada di pelosok daerah,” imbuhnya.

BACA JUGA: Perempuan PGRI Diminta Fokus Kasus Pernikahan Dini

Dalam pelaksanaannya, festival UMKM ini akan melibatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren.

Dengan sendirinya, festival ini akan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi terhadap langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Selama festival berlangsung, dihajatkan pula akan hadir para pemangku kepentingan terkait. Termasuk juga para expert dalam bidang pemasaran. 

Sehingga, pada akhirnya UMKM yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pasar akan dapat mempromosikan produk mereka secara lebih luas. 

Pada saat yang sama pula, pelaku UMKM juga dapat belajar tentang praktik bisnis yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan menciptakan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.

Khusus bagi pondok pesantren, dapat pula terlibat aktif untuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, ataupun produksi yang berkelanjutan. 

Dengan latar belakang agama dan moral yang kuat, Pondok Pesantren dapat juga memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait wawasan etis dalam bisnis.

“Ini tentu akan membantu saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar,” kata Sulhan.

BACA JUGA: Rumah Rachmat Hidayat Jadi Perjumpaan Banyak Pihak

Platform Kemitraan

Menurut Sulhan, festival ini digagas tidak hanya untuk pameran produk dari UMKM, namun juga sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman. 

Selama festival, akan ada kesempatan bagi santri dan pengasuh Pondok Pesantren untuk mempelajari keterampilan baru, seperti seni, kerajinan tangan, desain, teknologi, ataupun marketing. 

Keterampilan-keterampilan tersebut pada akhirnya, akan dapat menjadi penopang lulusan pondok pesantren manakala mereka telah menamatkan pendidikannya kelak.

Selain itu kata Sulhan, festival ini juga bisa menjadi platform untuk membentuk kemitraan bisnis antara pondok pesantren dan UMKM. 

Kemitraan tersebut kata mantan Ketua KNPI NTB ini, bisa mencakup banyak hal. Misalnya, kerja sama dalam produksi, pemasaran bersama, atau inisiatif bisnis lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

“Melalui festival ini, Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah juga dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Contoh misalnya yang terkait penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh UMKM,” kata tokoh muda dari kalangan santri yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tradisi Pesantren yang kuat ini.

Dengan begitu, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini sangat yakin, festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang singkat. 

Namun, akan dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tempat pesantren tersebut berada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.

“Dalam jangka yang paling pendek, tentu dengan menjadi tuan rumah festival, Pondok Pesantren bisa meraih pendapatan tambahan. Bisa dalam bentuk penyewaan tempat atau dari penjualan tiket masuk,” kata Sulhan.

Selain itu pula, Pondok Pesantren yang biasanya memiliki banyak program sosial yang terkait dengan kepentingan umat, dapat pula membersamai festival untuk penggalangan dana komunitas.

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Berdayakan Pondok Pesantren

“Di banyak tempat, festival seperti ini juga digunakan sebagai sumber penggalangan dana untuk program sosial atau pendidikan. Pondok Pesantren tentu dapat menjadikan ini sebagai momentum bagi para pihak yang ingin berkontribusi nyata dalam program sosial yang dimiliki pesantren,” tutup Sulhan. (*)

Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus senior PDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram. 

Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.

BACA JUGA: Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan

Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB. 

Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan. 

Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak. 

Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerah baru di NTB.

BACA JUGA: Pj GUbernur Diingatkan, Kinerjanya Dievaluasi tiap Tiga Bulan

“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat 

Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat. 

Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. 

Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024. 

Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. 

“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.

Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.

“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya. 

“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB. 

BACA JUGA: Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023 

Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB. 

“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.

“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya. 

Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan

Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.

Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.

“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.

Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.

Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.

“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.

Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.

“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.

BACA JUGA: Alumni Brawijaya Diajak Ikut Memajukan Daerah

“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.

Taofik dan Rum Resmi Dilantik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB. 

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.

Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi,  SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.

Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***

Alumni Universitas Brawijaya (UB) yang berasal dari NTB yang di pemerintahan diajak ikut menjadikan NTB yang Maju dan Melaju

MATARAM.LombokJournal.com ~ Para alumni Universitas Brawijaya asal Provinsi NTB turut diajak ikut serta memajukan daerah. 

BACA JUGA: Pj Gubernur Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan

Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para Alumni Malang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).

Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif. 

“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini. 

“Acara ini merupakan ajang silaturahmi sambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB  semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikenbangkan di NTB

Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan  bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***

Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB. 

Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi tiap tiga bulan.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).

Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif. 

Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.

“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA: Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan. 

Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.

Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional. 

Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategis nasional.

“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.

Skala Prioritas

Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritas dalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur. 

Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.

BACA JUGA: Pj Gubernur Disambut Antusias Masyarakat Puyung

Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. 

Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan. 

Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.

“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.

Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.

Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.

“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasi dan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.

Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.

Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien. 

Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.

Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.

Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Berdayakan Pondok Pesantren

Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.

“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***