Publik diminta tak risaukank kembalinya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat: Revisi UU TNI Sama Sekali Tak Memberi Celah

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPR RI H Rachmat Hidayat memastikan pengesahan revisi UU TNI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 lalu, sama sekali tidak menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata).

Sebaliknya, revisi tersebut justru telah memperkuat supremasi sipil dan menjadikan TNI lebik baik.

BACA JUGA : Gubernur Miq Iqbal, Bukber Jadi Kickoff Bangun Daerah

Rachmat Hidayat mengaku jadi korban langsung dari Dwifungsi ABRI di masa Pemerintahan Orde Baru. Karenanya, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan akan menjadi orang pertama yang menentang revisi UU TNI tersebut sekiranya benar dijadikan alat mengembalikan Dwifungsi ABRI.

“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung Dwifungsi ABRI, saya yang pertama akan berdiri menentang revisi UU TNI jika itu membuka jalan bagi kembalinya militerisme di ranah sipil,” tandas Rachmat di Jakarta, Selasa (25/03/25).

Politisi kharismatik Bumi Gora tersebut menegaskan, sebagai anggota Panja Revisi UU TNI, tak sekalipun dirinya pernah absen, dan melewatkan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI ini.

Pembahasan dilakukan Panja dengan sangat kritis. Sangat ketat dan detail. Bahkan sampai penempatan titik dan koma dalam setiap frasa.

”Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan. Seluruh fraksi juga memiliki komitmen yang sama untuk menutup jalan dan celah kembalinya Dwifungsi ABRI,” ucap Rachmat.

Wakil rakyat dari Bumi Gora ini menekankan, tidak ada yang harus dicemaskan publik menyusul pengesahan revisi UU TNI tersebut. Sejarah kelam Dwifungsi ABRI tidak akan terulang. Revisi UU TNI benar-benar berjalan dalam koridor dan semangat reformasi.

Rachmat menuturkan, dahulu, ketika Dwifungsi ABRI diberlakukan Orde Baru, gaya pemerintahan benar-benar militeristik. Militer merasuk dalam setiap sendi kehidupan bernegara.

Di lembaga legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, militer memiliki Fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, alih-alih dipilih melalui pemilu. 

Gubernur dan bupati, wajib berasal dari tentara atau yang direstui tentara. Pimpinan partai politik di daerah juga berasal dari tentara. 

Bahkan sampai kendali pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti lurah dan kepala desa, juga berasal dari tentara.

Di masa Orde Baru, kata Rachmat, militer memiliki peran besar dalam politik dan birokrasi. Konsep Dwifungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan. Tapi juga berperan dalam pemerintahan dan ekonomi. 

BACA JUGA : BAPPEDA akan Jadi Backbone Pemerintah NTB

Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur, dengan militer sebagai pilar utama. Hasilnya, hari-hari, pengawasan ketat terhadap masyarakat diberlakukan, serta pendekatan represif untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan.

Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat juga diterapkan. Pers dibatasi melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. 

Alhasil, media massa bisa dibredel jika mengkritik pemerintah. Oposisi juga ditekan. Aktivis dan mahasiswa yang vokal akan mengalami penangkapan.

Rachmat tak akan pernah lupa, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDI Perjuangan saat ini, menjadi korban langsung gaya pemerintahan militeristik Orde Baru tersebut. Rachmat mengalami sendiri, bagaimana ketika mengikuti acara Rakernas PDI di Condet, Jakarta Timur, harus diuber-uber aparat keamanan. 

Padahal, Rakernas tersebut hanyalah agenda tahunan rutin sebuah organisasi partai politik.

Pada Pemilu tahun 1987, PDI mencatatkan prestasi gemilang dengan memperoleh enam kursi di DPRD Lombok Timur. Menjadikan PDI kala itu harusnya berhak atas kursi pimpinan. 

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Militer yang masih memiliki Fraksi ABRI di DPRD tak rela. Pun Bupati Lombok Timur yang kala itu juga berasal dari tentara tak terima. 

Mereka bergerak. PDI ditelikung. Kursi pimpinan justru menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, yang perolehan kursinya berada di bawah PDI.

Rachmat menegaskan, PDI tentu tak tinggal diam. Perlawanan yang tersedia melalui jalur konstitusional dilakukan. Dirinya yang saat itu menjadi pimpinan partai di daerah menjadi motor penggerak untuk melakukan perlawanan tersebut. 

Puncaknya, pada tahun 1996, Rachmat dilengserkan oleh konspirasi oligarki kekuasaan dari kursi legislatif. Semua karena Rachmat memilih teguh mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai. 

Bukan mendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yang kala itu diidentikkan sebagai boneka penguasa.

Rachmat menekankan, mengungkapkan kembali hal pahit yang pernah dialaminya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan tersebut bukanlah untuk mengungkit luka lama. 

Atau juga untuk menggiring kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, semata demi pembelajaran bagi bangsa dan juga generasi penerusnya.

Karena itu, kata Rachmat, gaya pemerintahan militeristik ala Orde Baru tersebut cukuplah menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia, dan tak akan terulang kembali. 

Itu sebabnya, politisi lintas zaman ini terpanggil untuk meluruskan situasi manakala saat ini sejumlah elemen bangsa menggelar aksi protes dan demonstrasi, karena merasa bahwa revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu mengembalikan Dwifungsi ABRI..

”Revisi UU TNI itu memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tak akan kembali. Tidak ada celah Dwifungsi ABRI. Reformasi terus berjalan dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” tandas Rachmat.

Politisi kharismatik ini mengungkapkan, selama RUU TNI tersebut dibahas di Panja, Utut Adianto, politisi PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja, memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya. 

Tak satupun fraksi menghendaki agar Dwifungsi ABRI kembali. Pembahasan pun dilakuikan dengan sangat saksama.

Anggota DPR RI yang senior seperti dirinya kata Rachmat, yang pernah punya pengalaman langsung hidup semasa pemerintahan yang militeristik di Orde Baru, juga dimintai tanggapan secara langsung oleh Ketua Panja. 

Semua dengan kesepahaman bahwa revisi UU TNI tersebut memerlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, yang semuanya diletakkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.

Anggota Panja yang berasal dari mantan perwira TNI juga dimintai pandangan. Salah satunya kata Rachmat, adalah Mayor Jenderal TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, yang semasa berdinas pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.

Rachmat yang dalam setiap pembahasan di Panja duduk bersebelahan dengan TB Hasanuddin, mengetahui persis, bagaimana seorang Anggota Panja yang mantan perwira juga tak terbersit sama sekali keinginannya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.

Memang revisi UU TNI ini dilakukan saat ini, kata Rachmat, karena memang untuk menjawab tantangan yang sudah jauh berbeda dibanding dengan tantangan saat UU TNI tersebut disahkan dua dekade silam.

Karena itu, revisi UU TNI ini hanya mencakup tiga koridor. Pertama, menjadikan bagaimana TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat. Kedua, TNI memiliki kepastian terkait tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer. 

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Ketiga, terkait perubahan batas usia pensiun TNI, yang akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.

”Tidak perlu ada kekhawatiran Dwifungsi ABRI setelah revisi UU TNI ini disahkan. Militerisme dalam politik telah menjadi bagian dari sejarah. Dengan revisi UU TNI, kita justru menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di tangan sipil, sesuai prinsip demokrasi,” tegas Rachmat. (*)

Menurut Gubernur Miq Iqbal, putra daerah yang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan yang di daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, H L Muhamad Iqbal atau Gubernur Miq Iqbal berharap sinergi dan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

Hal itu disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat menggelar Buka Puasa bersama dengan anggota DPR RI, DPD, pejabat negara asal Nusa Tenggara Barat dan Diaspora Pemerintah Provinsi. 

BACA JUGA : Bappeda akan Menjadi Backbone Pemerintah NTB

Menurut Gubernur Miq Iqbal kesempatan itu menjadi kickoff bagi kita semua untuk membangun daerah.

“Terutama putra daerah yang sekarang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan kami di daerah”, ujar Gubernur Miq Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/03/25). 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, para Kepala OPD dan Pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI, diantaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lainnya.

Masing masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai potensial bagi NTB. 

Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di level pusat dapat saja menguatkan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. 

BACA JUGA : Uang Beredar Januari 2025

Misalnya, seperti dikatakan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan pemanfaatan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengingat jumlah jamaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan. 

Sementara, anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus komisinya untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah. 

Demikian pula dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan NTB serta pembenahan pariwisata serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan intens. 

BACA JUGA : Pemanfaatan Zakat Harus Merubah Mustahik Jafdi Muzakki

Pemerintah Provinsi NTB berharap, gelar buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya event event nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di level pusat. 

Untuk diketahui, NTB memiliki sebanyak 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia. jm

Aristoteles juga membahas konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan

lombokjournal.com ~ Pemikiran atau pun gagasan, sudah menjadi suratan, membawa dampak bagi orang lain. Dengan dua formula hasil yang mudah sekali ditebak. Diterima mutlak dan atau ditolak habis-habisan. Relevan kalau kemudian kita membicarakan titik tengah

BACA JUGA : Gubernur NTB Hari Senin Mulai Aktif Berkantor

Pilihan diterima atau ditolak ini malah membawa kerumitan yang indah. Mengapa? Premis sederhananya adalah berlarut-larutnya argumen pada masing-masing pihak. 

Bukan berarti di kubu “diterima” tidak ada kerumitan yang indah. Hanya saja jembatannya seperti sudah tersedia. Sehingga bisa saling bertemu “segagasan”.

Itulah, selalu ada titik tengah, dalam hal ini. Intensitas komunikasi dan saling memberi sudut pandang merupakan rangkaian komitmen yang dilaksanakan bersama. inilah kutub yang sangat manusiawi.

Oleh karenanya, setiap karya selesai bahkan mati, begitu menjadi milik publik. Proses “kehidupan” selanjutnya ada di tangan mereka. Tentu saja dengan pilihan yang ada. Diterima atau ditolak.

Makanya tak heran, jika Titus Maccius Plautus mencetuskan ajimat sakti “homo homini lupus” (dipopulerkan Thomas Hobbes, 1651). “Manusia adalah serigala bagi manusia lain, ketika dia belum menemukan jati dirinya seperti apa”.

Bagaimana halnya jika kita tarik ke soal bernegara? Ada empat diskursus yang melatarinya. 

Pertama , meminjam Hobbes, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. 

Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan 

Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya  Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (leviathan). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara.

Selanjutnya ini adalah beberapa konsep utama tentang negara menurut Thomas Hobbes:

1.Keadaan Alam 

Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan kompetitif. Dalam keadaan alam, manusia hidup dalam keadaan “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.Kontrak Sosial

Untuk menghindari keadaan alam yang tidak stabil dan berbahaya, manusia membuat kontrak sosial dengan membentuk negara. Kontrak sosial ini adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara dalam pertukaran untuk keamanan dan perlindungan.

3.Negara Absolut 

Bagi Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara harus memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

4.Souveren 

Hobbes menggunakan istilah “soveren” untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan absolut. Souveren adalah satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

5.Kewajiban Warga Negara 

Menurut Hobbes, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara. Warga negara juga harus siap untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.

Ringkasnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Negara dibentuk melalui kontrak sosial antara individu, dan warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara.

Lantas di mana titik tengahnya? Saya kira Hobbes tidak mendukung konsep titik tengah dalam politik, jika ditinjau berdasarkan pandangannya tentang negara dan kekuasaan.

Karena, sekali lagi menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang terlalu terbagi atau terlalu lemah akan menyebabkan kekacauan dan perang.

Kedua , dalam bukunya “Etika Nikomakhea”, Aristoteles membahas tentang konsep “titik tengah” (dalam bahasa Yunani, “meson”) sebagai prinsip etika yang penting.

Menurut Aristoteles, titik tengah adalah posisi yang ideal antara dua ekstrem yang berlawanan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas.

Aristoteles memberikan contoh tentang titik tengah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti: 

• Keberanian: titik tengah antara keberanian yang berlebihan (keberanian yang tidak rasional) dan ketakutan yang berlebihan (ketakutan yang tidak rasional).
• Kemurahan hati: titik tengah antara kemurahan hati yang berlebihan (kemurahan hati yang tidak rasional) dan ketidakpedulian yang berlebihan (ketidakpedulian yang tidak rasional).
• Keadilan: titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional).

Aristoteles percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas. Ia juga percaya bahwa titik tengah ini dapat membantu individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.

Dalam konteks politik, Aristoteles juga membahas tentang konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas, serta melalui kerjasama dan dialog antara individu dan kelompok yang berbeda.

Ketiga , dalam pandangan pemikir islam, titik tengah bernegara (al-wasat al siyasi) memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu:

1. Keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan 

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

2. Moderatisme dalam pemerintahan 

Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya moderatisme dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam membuat keputusan.

3. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan.

4. Keadilan sosial dan ekonomi 

Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan kesempatan.

Dalam pandangan pemikir Islam tersebut, titik tengah bernegara memiliki beberapa manfaat, seperti:

•  Mencegah ekstremisme dan fanatisme dalam pemerintahan
•  Memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
•  Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga negara terhadap pemerintahan
• Membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam membuat keputusan.

Keempat , adakah titik temunya dengan pandangan tentang trias politika? Trias politika, sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri)
3. Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung)

Trias politika bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok.

Dalam konteks titik tengah, trias politika dapat dianggap sebagai bagian dari konsep tersebut. Hal ini karena trias politika memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Dalam pandangan pemikir Islam, trias politika juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep titik tengah, karena memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara 

Namun, perlu diingat bahwa trias politika dan titik tengah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Begitulah, titik tengah memiliki makna yang penting. “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang moderat (al-wasat) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.” (QS. Al-Baqarah:143)  

#Akuair-Ampenan, 03-03-2025

Usai penutupan retret Kepala Daerah se Indonesia, Gubernur NTB menyampaikan komitmennya mendukung arahan Presiden Prabowo majukan Indonesia dan NTB

MAGELANG.LombokJournal.com ~ Presiden RI Prabowo Subianto saat penutupan retret Kepala Daerah se Indonesia menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat. 

BACA JUGA : Safari Ramadhan Ajang Silaturahmi dan Syukuran Kepala Daerah

Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, resmi ditutup pada Jumat (28/02/25).

Para Kepala Daerah yang telah mengikuti kegiatan ini selama delapan hari mengaku mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., seusai penutupan retret menyampaikan komitmennya dalam mendukung arahan Presiden untuk memajukan Indonesia, khususnya NTB.

BACA JUGA : Silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub Bersama Kepala Daerah

Ia menegaskan bahwa kesamaan visi dan semangat berkorban menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan daerah dan bangsa.

“Intinya satu, kita harus maju. Mulai dari pusat sampai daerah, kita harus punya pikiran yang sama, yaitu memajukan Indonesia. Pengorbanan apa pun yang dibutuhkan untuk memajukan Indonesia, memajukan NTB, harus kita lakukan. Semua harus berkorban, semua harus berjuang bersama,” tegas Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB, usai penutupan retret Kepala Daerah di Magelang.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., yang berharap hasil dari retret ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

BACA JUGA : Reses Wakil DPRD Lombok Barat, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Hari ini kita sudah mengikuti arahan Presiden sekaligus menutup secara resmi kegiatan. Kita berharap apa yang kita pelajari bermanfaat untuk masyarakat kita di wilayah masing-masing,” katanya. ***

Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat

LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).

Reses masa persidangan I Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektika antara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat. 

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaar Bagi Masyarakat

Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.

Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata. 

“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.

Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah. 

“Intinya, kami siap memperjuangkan aspirasi warga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.

“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.

BACA JUGA : PB FASI NTB Bersama Sekda Bahas Persiapan PON 2028

Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.

“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast

Gubernur NTB dan Wagub saat acara silaturahmi ajak Kepala Daerah menjaga kekompakan dan berkolaborasi antardaerah

MAGELANG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., b gelar silaturahmi dan menggelar ramah tamah dengan para Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah se-NTB.

BACA JUGA : Reses Wakli Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

Acara silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub itu berlangsung  di sela kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/25).

Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, Gubernur NTB dan Wagub mengajak seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTB untuk terus menjaga kekompakan dalam membangun daerah. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

Gubernur NTB menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat NTB. ***

 Bersama para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih, Gubernur NTB Lalu Iqbal tiba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Jumat (21/02), sekitar pukul 15.00 WIB

JATENG.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si. mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang sebagai bagian dari pembekalan untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. 

BACA JUGA : Nonton Bareng Pelantikan Bareng Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Kegiatan ini berlangsung sehari setelah pelantikannya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Gubernur tiba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Jumat (21/2), sekitar pukul 15.00 WIB, bersama para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih. 

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Dari sana, rombongan menaiki bus menuju Akmil di kawasan Lembah Tidar, Magelang, untuk mengikuti pembekalan dengan pola pelatihan ala militer selama sepekan penuh, mulai hari ini hingga 28 Februari mendatang. iw/adp

BACA JUGA : Pra Pelantikan, Iqbal – Dinda Ikuti Gladi Resik di Monas

Pra pelantikan, Gubernur dan Wagub NTB terpilih bergabung dengan 505 Kepala Daerah terpilih se Indonesia untuk simulasi pelantikan di Istana Negara

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, mengikuti gladi resik pra pelantikan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (19/02/25).

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas 

Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, keduanya bergabung dengan 505 Kepala Daerah terpilih—terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia—untuk simulasi pelantikan yang akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2) oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam gladi resik pra pelantikan ini, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih  tergabung dalam Kompi A, Pleton 1, bersama seluruh pasangan kepala daerah tingkat provinsi

BACA JUGA : Gubernur dan Wagub NTB Terpilih Siap Ikuti Pelantikan

Sementara itu, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, ditempatkan di kompi lainnya sesuai dengan jenjang pemerintahan masing-masing. 

Alur masuk peserta ke area Monas juga telah diatur dengan ketat. Gubernur dan Wagub masuk melalui pintu Monas Barat Daya (Patung Kuda), sementara bupati dan wakil bupati masuk melalui pintu Monas Tenggara (depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, parkir di area Cawan Selatan).

Dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota masuk melalui pintu Monas Timur Laut.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Setelah gladi resik, pasangan kepala daerah akan berjalan menuju Istana Negara dengan iringan drumband untuk prosesi pelantikan oleh Presiden.***

Gubernur NTB terpilih juga menjelaskan bahwa kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur dan Wagub Provinsi NTB terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dinyatakan sehat setelah menjalani tes kesehatan (Medical Check Up) di Plaza Gedung C Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara No. 8 Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. 

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal menyatakan siap mengikuti acara pelantikan di istana negara yang dilanjutkan dengan retret atau orientasi kepala daerah se-Indonesia. Pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025 dan lanjut retreat atau pembekalan di Akmil Magelang pada 21 hingga 26 Februari 2025 mendatang.

“Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik pada tanggal 20 Februari,” ujar Iqbal. 

Selain menjalani tes kesehatan, Lalu Iqbal dan Dinda juga mengikuti agenda registrasi bersama 242 kepala daerah terpilih Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Usai menjalani registrasi dan MCU Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih menyempatkan menyapa media. 

Dijelaskan, kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah. Terlebih peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang lebih penting adalah briefing-briefing yang akan disampaikan dari pusat, dari Kemendagri maupun menteri-menteri lainnya.

“Yang ini buat kita Gubernur, khususnya sebagai wakil pemerintah pusat, tentu sangat penting, karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah inline dari visi misi dan programnya,” ungkapnya. 

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Usai menjalani registrasi rencananya hari selasa mengikuti agenda gladi kotor dan gladi resik di Istana negara. nov/opk

Rapat analisa dan evaluasi ini bermaksud melakukan sinergi pelaksanaan program MBG, agar tercapai sesuai harapan bersama

MATARAM.LombokJournal.com ~ Rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (Program MBG). dilakukan Pemprov NTB untuk menyamakan pandangan, dihadiri Forkopimda lingkup NTB di ruang rapat Anggrek Setda NTB. Rabu (12/02/25).

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Rapat  analisa dan evaluasi pelaksanaan program MBG itu dilaksanakan semata ingin menghadirkan kesamaan pandangan, dan bagaimana langkah Forkopimda NTB dalam memaksimalkan program 38 dapur penyelenggara untuk MBG ini, yang mengundurkan diri satu, berarti 37 dapur umum penyelenggara MBG.

“Iya, lewat rapat ini kita bersinergi dalam rangka melaksanakan program MBG, dan tercapai sesuai harapan bersama,” ujar Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi yang mempin rapat itu.

Miq Gita sapaan akrab Sekda NTB menyampaikan bahwa NTB sekarang sudah memiliki Command Center untuk program MBG, dan 38 dapur umum yang sudah tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB, serta 25 dapur umum yang sudah terdaftar.

“Sudah ada 38 dapur penyelenggara untuk MBG ini, yang mengundurkan diri satu, berarti 37 dapur umum penyelenggara program MBG. Kemudian untuk melihat kondisi lapangan,  kita upayakan kungker ke dapur umum yang tersebar,” kata Miq Gita.

Miq Gita juga menambahkan, Mendagri telah mengeluarkan edaran untuk tujuh kegiatan daerah yang harus dilakukan. Salah satu diantaranya adalah program makan bergizi gratis. 

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov Serap Aspirasi Warga 

“Tegas Mendagri Tito Karnavian bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam MBG akan tingkatkan elektabilitas dan kesehatan anak,” jelas mantan Penjabat Gubernur NTB periode 2022-2023 ini.

Seirama dengan Sekda, Kabinda NTB mengatakan, untuk dapur umum di NTB itu terdaftar sudah 37 dapur umum dan sudah 17 yang menyatakan kesiapan. 

“Untuk owner dapur umum yang tersebar di 10 Kabupaten/kota  masih menggunakan dana atau anggaran pribadi,” ungkap perwakilan Kabinda NTB.

Oleh karena itu lanjutnya, perlu sinergi dan kolaborasi serta kesiapan yang matang agar apa yang menjadi program makan bergizi gratis ini mendapatkan hasil yang luar biasa di NTB.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Saya harap setelah giat ini, kita bisa langsung akselerasi bersama dilapangan, guna memastikan segala yang diperlukan,” harapnya. ***