Ini tentu bentuk anomali politik yang tidak biasa, sulit dilogikakan dalam konteks politik

lombokjournal —

MATARAM  ;   Isu pilkada serentak 2020 sudah mulai menghangat.  Figur figur bakal calon sudah mulai menjajakan diri, baik yang akan maju melalui jalur parpol maupun jalur independen.

Menarik untuk disimak, di Kota Mataram misalnya, Makmur said salah satu figur yang digadang digadang sudah mulai melakukan safari politik untuk maju menjadi calon independen menghadapi petahana.

Sekretaris Bappilu Partai NasDem NTB, Arif Maladi mengatakan, adanya figur independen adalah sebuah keniscayaan dalam pilkada dan NasDem NTB terus memantau konstelasi politik yang berkembang.

Di 2015 lalu secara Nasional NasDem mengusung 5 calon Kepala Daerah dari jalur independen.

Tidak tertutup kemungkinan pada Pilkada serentak 2020 akan ada calon-calon independen yang didukung Partai NasDem dengan syarat,

“NasDem tidak bisa mengusung sendiri calon Kepala Daerahnya, atau ada calon-calon potensial yang enggan digandeng oleh partai politik,” ungkapnya.

Arif menambahkan, dukungan tersebut didasarkan atas beberapa hal, antara lain berdasarkan rekam jejak, moralitas dan kompetensi para calon yang didukung oleh hasil survey yang baik.

Jadi NasDem punya tolok ukur yang efektif. Kalaupun nanti mendukung calon independen NasDem menjamin mesin partai akan digerakkan secara maksimal untuk kepentingan pemenangan walaupun dukungan kita hanya political letter.

“Kita pantau terus, tapi secara politik kami tidak ada masalah jika ada calon independen. Dan kita sangat terbuka untuk itu,” katanya.

Jika benar Nasdem berani dukung independen ini patut diapresiasi dan di atensi . Baru terjadi dalam sejarah perpolitikan pilkada ada parpol yg bersedia dukung independen .

Ini tentu bentuk anomali politik yang tidak biasa, sulit dilogikakan dalam konteks politik.

Secara politik apa yg dilakukan Nasdem tentu menyalahi fatsun parpol itu sendiri.

Agak Aneh jika Partai Nasdem mau dukung independen karena secara politik justru tidak bagus buat performance partai Nasdem sendiri .

Terkesan Nasdem kalah dalam posisi tawar . Lemah dalam membangun kebesaran partai .

Tapi sebagai wacana, no problem. Bagus untuk pencerahan dan test the water . Tapi jika diimplementasi kan dalam tindakan politik yang nyata, impossible Nasdem mau mengorbankan Marwah politiknya dengan mengendors calon independen .

“Tidak masuk dalam logika politik yang waras, jika parpol mau menurunkan bobot posisi tawarnya dengan cara yang tidak elok ,” kata Dir Mi6 Bambang Mei F .

Dalam konteks pendidikan politik , ini juga tidak memberikan pencerahan politik yang benar terhadap kader dan simpatisan partai Nasdem yang telah terlibat membesarkan partai lewat berbagai momentum dan kompetisi politik .

Me

Berhembusnya angin perubaan ( April Spring )  dalam pileg 2019 ini  menjadi salah satu alasan dengan  tampilnya figur baru calon Kepala Daerah

lombokjournal.com —

MATARAM  —  Meskipun tahapan gelaran Pilkada serentak  2020 baru dimulai September 2019, tapi aroma kompetisinya sudah terasa getarannya.

Sejumlah wajah baru calon kepala daerah  mulai tebar pesona sekaligus melakukan psywar politik .

Sebagai pendatang baru, mereka digadang-gadang punya kans kuat menaklukan power politik  petahana.

Hal ini tentu terkait  kemampuan resources para figur baru  tersebut diprediksi memperoleh dukungan nyata, baik yg maju lewat jalur  parpol maupun independen

Mi6 memandang Pilkada Serentak 2020 merupakan  adu kuat pertarungan gengsi dan Marwah Parpol dan Independen  diarena kompetisi Pilkada .

Demikian Release Media Mi6 yang disampai ke media , Selasa ( 18/6 ) .

Menurut Direktur Mi6 , Bambang Mei Finarwanto, SH , konstelasi  perolehan suara  Pileg 2019 setidaknya menjadi trigger dengan munculnya figur baru calon kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, hasil pemilihan legislatif di NTB untuk DPRD Propinsi NTB dari 55 anggota DPRD NTB periode 2014 – 2019 hanya menyisakan 14 incumben, sisanya 41 pendatang baru.

Demikian pula hasil akhir rekapitulasi suara  DPR RI dapil Lombok menyisakan empat incumben serta empat  pendatang baru.

Sementara perolehan suara   DPR RI dapil Sumbawa  menyisakan satu incumben, dua muka baru. Sedangkan untuk kuota empat  anggota  DPD RI yang terpilih semuanya   pendatang baru.

“Bahkan caleg pendatang baru dari Partai  Gerindra , Haji Bambang Kristiono menempati rangking 1dan Partai Gerindra nyaris memperoleh dua kursi di dapil Lombok,” bebernya

Didu mengatakan,  berhembusnya angin perubahan ( April Spring )  dalam pileg 2019 ini  menjadi salah satu alasan dengan  tampilnya figur baru calon Kepala Daerah.

Bahkan ada  keyakinan  bahwa posisi politik dan power  petahana tidak lagi  istimewa dan superior.

“Jika di era Pilkada sebelumnya ada  hegemoni pikiran ( baca : persepsi )  yang ditanamkan tentang kedigdayaan  petahana yang menimbulkan phobia . Justru saat ini dimata figur baru  menjadi spirit untuk  best of the best,” tandas Didu .

Mi6 menilai munculnya the rising star  calon kepala daerah yang baru akan membuat fragmentasi dukungan  loyalis votters yang justru  menambah daya pesona pilkada serentak 2020  karena kekuatan kandidat tersebar merata dan memiliki probabilitas  menang yang sama,” tambah Dir Mi6 yang juga Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB 1999 s.d 2002 .

Rivalitas Parpol vs Independen

Direktur Mi6 mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi  rivalitas pertarungan power politik antara kekuatan Parpol melawan independen.

Bagi Parpol , Pilkada 2020 merupakan merupakan momentum politik yang harus dimenangkan sebagai upaya persiapan perebutan kursi Gubernur NTB 2023.

“Jika calon parpol memenangkan semua pilkada 2020 , maka Pilgub 2023 menjadi ringan karena infrastruktur politik  di kabupaten/kota dikuasai ,” tandasnya .

Lanjut Didu, munculnya  calon independen harus dipahami dalam konteks sebagai  anti tesa atas dominasi parpol dalam setiap kontestasi demokrasi.

Selain itu  dalam pentas  pilkada 2020,  parpol diprediksi akan mengusung kadernya sendiri untuk memastikan loyalitas ideologinya terhadap parpol yang mengusungnya jika kelak terpilih sebagai Kepala Daerah.

“Disini calon kepala daerah yang tidak diendors parpol akan banyak maju dan menggantungkan harapannya lewat jalur  independen agar bisa terlibat kompetisi,” pungkasnya .

Me

Meski terjadi penolakan namun tak mengurangi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara itu

MATARAM.lombokjournal.com – Saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Suhaili-Amin, yaitu Hasan Masat  maupun paslon nomor urut 2, Ahyar-Mori, yaitu Syahrul tidak bersedia menandatangani hasil pleno rekapitulasi suara Pilgub 20i8.

Hasil pleno rekapitulasi yang merupakan hasil final perhitungan suara Pilgub NTB 2018 itu mengunggulkan paslon nomor urut 3, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi. Baik Hasan Masat maupun Syahrul beralasan, menduga jalannya proses pilkada itu telah terjadi kecurangan terstruktur, masih dan terencana.

“Kami tak akan menandatangi hasil dari proses pilkada yang sarat kecurangan,” ujar Hasan Masat, Minggu (10/07). Sikap Hasan kemudian diikuti Syahrul dengan alasan sama.

Penolakan Saksi untuk menandatangani hasil pleno rekap suara Pilgub NTB 2018 akan mempengaruhi keabsahan hasil pleno rekap tersebut?

Namun penolakan itu tak membuat pihak KPU terpengaruh. Pasalnya, meski terjadi penolakan namun tak mengurangi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara itu.

Hal itu disampaikan Divisi Hukum KPU, Ilyas Sarbini saat dikonfirmasi wartawan.

“Ssaksi tak mau menandatangani hasil pleno rekap suara? Tak soal. Itu takmempengaruhi keabsahan perhitungan suara,” jelas Ilyas.

Bahkan, menurut Ilyas, seandainya komisioner KPU tidak mau menandatangani, juga tetap tak mempengaruhi keabsahan hasil pleno rekapitulasi suara.

Bagi paslon yang keberatan atas hasil itu, saluran resminya sudah ada. “Silahkan menggugat melalui Mahkama Konstitusi (MK). Itu saluran yang sah,” kata Ilyas.

Dalam pleno rekapitulasi suara Pilgub NTB 2018, paslon nomor urut 3, Zulkieflimansya-Sitti Rohmi memperoleh suara 811.945 (31,80 persen), kemudian disusul paslon nomor urut 1, Suhaili-Amin 674.602 (26,,42 persen), paslon nomor 2, Ahyar Mori 637.048 (24,95 persen), kemmudian yang terakhir paslon nomor urut 4, Ali BD-Gde Sakti 430.007 (16,84 persen).

Re

Pasangan calon Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalillah unggul di empat kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —  KPUD NTB yang sejak pagi menggelar rekapitulasi hasil Pilgub NTB 2018 tingkat provinsi, Minggu (07/08) di hotel Lombok Raya di Mataram, telah merampungkan kerjanya..

Dari rekapitulasi itu, telah diketahui pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, yakni Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah unggul jauh melampaui ketiga paslon pesaingnya.

Zul-Rohmi unggul di empat kabupaten, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Berikut hasil rekapitulasi lengkap KPUD NTB:

KOTA MATARAM: Ahyar-Mori, 109.006 ; Zul-Rohmi 39.478; Suhaili-Amin,  26.868; Ali-Sakti 14.953 suara.

KABUPATEN LOMBOK BARAT: Ahyar-Mori, 122.919; Zul-Rohmi  114.868; Suhaili-Amin 56.562 suara; Ali-Sakti 52.466.

KABUPATEN LOMBOK UTARA: Zul-Rohmi, 41,179 ; Suhaili-Amin, 30.211; Ahyar-Mori, 26.491;  Ali-Sakti, 22.283

KABUPATEN LOMBOK TENGAH: Suhaili-Amin 341.980 ; Ali-Sakti 74.139; Ahyar-Mori, 46.245; Zul-Rohmi, 45.966 suara.

KABUPATEN LOMBOK TIMUR: Zul-Rohmi  244.622; Ali-Sakti 207.113; Suhaili-Amin 123.064; Ahyar-Mori 72.283

KABUPATEN SUMBAWA: Zul-Rohmi 166.833; Ali-Sakti 28.490; Ahyar-Mori, 24.706; Suhaili-Amin 23.789

KABUPATEN SUMBAWA BARAT: Zul-Rohmi 39.312; Ahyar-Mori, 8.045; Ali-Sakti, 7.409; Suhaili-Amin 7.162

KABUPATEN DOMPU: Ahyar-Mori, 55. 757; Zul-Rohmi 35.261; Suhaili-Amin; 17.670, Ali-Sakti; 7.366

KOTA BIMA: Ahyar-Mori 51.095; Zul-Rohmi, 24.392; Suhaili-Amin, 9.081; Ali-Sakti, 3.752

Kabupaten Bima: Ahyar-Mori 120.501; Zul-Rohmi 60.034; Suhaili-Amin, 37.718; Ali-Sakti 12.216.

Total rekap suara:

Suhaili-Amin : 674,602; Ahyar-Mori : 637,048; Zul-Rohmi : 811,945; Ali-Sakti : 430,007

Jumlah suara sah : 2.553.602; Jumlah suara tidak sah : 84,361; Jumlah suara sah dan suara tidak sah : 2.637.963.

Hasil rekapitulasi di atas, sudah menuntaskan rekap dari seluruh kabupaten/kota se NTB.

“Kita sudah mendengar tuntas hasil (rekapitulasi) dari semua kabupaten/kota di NTB ini,” ujar Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansorikepada wartawan.

Besok hari Senin (09/07), KPU NTB akan melanjutkan dengan penetapan pemenang Pilgub NTB 2018.

AYA

Angka partisipasi pemilih merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada, meski demikian diharapkan hal ini tidak boleh terulang pada Pemilihan 2019 mendatang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara mensinyalir, gelaran piala dunia 2018 mempengaruhi tingkat partisifasi pemilih di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Pilgub NTB Juni lalu.

“Jika dibandingkan dengan Pilbup KLU 2015 lalu, terjadi penurunan partisipasi dari 81,13 persen menjadi 76 persen,” kata Ketua KPU, Burhan Ekwanto, Rabu (04/07).

Sementara jika dibandingkan dengan Pilgub 2013 lalu, lanjut Burhan, terjadi peningkatan partisipasi sekitar empat persen.

“Tingkat partisipasi pemilih di KLU pada Pilgub NTB kemarin sekitar 76 persen, lebih tinggi dari Pilgub tahun 2013 lalu, yang hanya di angka 72 persen,” katanya lagi.

Menurutnya, ada bererapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih khususnya di Lombok Utara. Antara lain, adanya gelaran Piala Dunia.

Padahal, diakui Burhan, pihaknya jauh-jauh hari inten turun memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bisa juga karena tidak ada calon dari KLU, sehingga warga kurang antusias datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dari lima kecamatan yang ada, Pemenang yang paling rendah partisipasinya,” cetusnya.

Perubahan angka partisipasi pemilih, tambah Burhan, merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada. Meski demikian, ia berharap hal ini tidak boleh terulang kembali pada Pemilihan 2019 mendatang.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kajian dan pemetaan pemilih melalui absensi pormulir C7 di setiap kecamatan.

DNU

Semua masyarakat NTB harus mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih agar dapat mengemban amanah dengan baik untuk lima tahun ke depan

lombokjournal.com —

SUMBAWA BESAR ;  Tidak ada keraguan lagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc—Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd unggul dari tiga pasangan calon lainnya.

Mulai dari hasil quick count beberapa lembaga survey termasuk hasil hitung cepat KPU berdasarkan entri Model C1 apa adanya meski tidak bersifat final, maupun di Pusat Data dan Tabulasi sejumlah partai politik terutama PKS dan Demokrat selaku partai pendukung pasangan bernomor urut tiga tersebut, semua menyatakan Zul Rohmi peraih suara tertinggi.

Meski belum ditetapkan secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, namun sudah muncul berbagai harapan masyarakat terhadap pelanjut ikhtiar TGB ini.

Di antaranya, H. A. Rachman Muchtar, SE., MBA., M.Sc—salah satu tokoh Sumbawa, yang mengaku bangga karena proses demokrasi Pilkada NTB berlangsung aman dan damai. Dari empat pasangan putra terbaik NTB berkompetisi secara sehat dan pastinya melahirkan satu pemimpin di antaranya.

Sebagai orang Sumbawa tentunya ia juga mengaku bangga karena akhirnya putra Sumbawa menjadi pemimpin NTB berdasarkan hasil hitung cepat.

Ini membuktikan adanya kehidupan ber-NTB masyarakat di Bumi Gora ini, tanpa sentimen etnis. Artinya masyarakat NTB sudah cerdas, memilih pemimpin karena kompetensi, kualitas dan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar agar NTB dengan pemimpin baru menjadi lebih baik dari sebelumnya.

“Kita telah mengantarkan mereka untuk melanjutkan pembangunan di NTB pasca kepemimpinan TGB—Amin,” ungkap Haji Rachman—sapaan akrab mantan Kepala Pertamina Sumbawa yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Sumbawa periode 2010—2015 (Paket ARAS), Jumat (29/06).

Untuk kesuksesan tugas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan berdasarkan hasil quick count menempatkan Zul Rohmi unggul, Haji Rachman berharap agar dapat merangkul pihak-pihak yang tidak mendukungnya pada saat pesta demokrasi kemarin.

Pasalnya Zul-Rohmi meraih sekitar 31persen suara, artinya terdapat 69persen yang tidak mendukungnya dan tersebar di tiga calon yang menjadi rivalnya.

“Langkah pertama dalam memulai tugasnya sebagai gubernur NTB, Zul Rohmi harus merangkul 69 persen yang tidak memilih beliau,” saran Haji Rachman.

Sebaliknya, semua masyarakat NTB harus mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih agar dapat mengemban amanah dengan baik untuk lima tahun ke depan. Sebab tidak ada gubernurnya kelompok maupun partai politik tertentu, melainkan gubernur untuk semua masyarakat NTB.

Harapan lainnya datang dari kalangan akademisi di Kabupaten Sumbawa. Adalah Supriyadi SH.I., MH.I yang berharap pemimpin NTB terpilih dapat memberikan perhatian besar di bidang pendidikan agar tidak ada lagi anak yang tidak mendapat kesempatan pendidikan.

Selain itu meningkatkan perhatian untuk berbagai perguruan tinggi di NTB secara adil. Pemimpin terpilih juga diharapkan membantu pemerintah daerah Sumbawa dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan yang masih tertunda di ruas Batudulang, Tepal, Baturotok, dan Pelita.

Ady Abu Hafidz–salah seorang warga Sumbawa mengatakan bahwa Pilgub NTB telah usai dan yang menjadi pemenang adalah pilihan bersama. Bagi yang menang untuk tidak terlalu berbangga diri, dan yang kalah tetap semangat dan berbesar hati.

“Mari jalin kembali persaudaraan dan jaga silaturrahmi. Jangan ada dendam, amarah, dan kebencian sebab ini hanyalah Pilkada bukan perang,” pungkasnya.

Me (*)

Hasil perhitungan yang dilakukan memiliki basis data C1 KWK yang dibawa oleh para saksi Zul Rohmi

lombokjournal.com —

MATARAM :  DPW PKS dan DPD Demokrat yang bekerja siang malam merekap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB memasuki babak akhir. Perhitungan form C1 KWK hampir selesai.

“Sudah 97,94 persen data C1 yang masuk,” Ketua Divisi Saksi Zul-Rohmi, Jupriadi, kemarin (30/6).

Menurutnya, dari data C1 masuk itu,  persentase paslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, secara posisi tak berbeda dengan hasil quick count LSI Denny JA maupun data Real Count KPU.

Posisi pasangan calon nomor 3 Dr Zulkieflimansyah-Dr Sitti Rohmi Djalilah ada di urutan teratas.

“Zul-Rohmi meraih 30,54 persen, disusul Suhaili-Amin 26,91 persen, Ahyar-Mori meraih 25,58 persen, dan terakhir Ali-Sakti 16,97 persen,” terangnya.

Untuk diketahui dalam proses rekap ini  Ketua DPW PKS, Abdul Hadi, Sekretaris DPW PKS, Uhibbussaasi, serta Calon Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah ikut memantau prosesnya. Mereka memberi semangat kepada para operator yang bekerja siang dan malam tanpa henti.

“Semuanya luar biasa. Terima kasih atas perjuangan ini,” kata Bang Zul, sapaan akrab Dr Zulkieflimansyah.

Diakuinya, hasil perhitungan yang dilakukan memiliki basis data yang nyata. Pasalnya, sumbernya adalah C1 KWK yang dibawa oleh para saksi Zul Rohmi.

“Nyaris sama dengan quick count dan real count hasilnya,” imbuhnya.

Ketua Divisi Kampanye Zul-Rohmi, Syawaluddin mengakui, basis data yang diinput data dari masing-masing TPS. Tidak ada data siluman yang dipakai.

“Kami gunakan adalah team saksi dengan senjata C1 KWK yang Sah. Selamat datang Gubernur Baru NTB Zul-Rohmi,” katanya.

Diakuinya, meski data belum masuk 100 persen, keunggulan Zul-Rohmi di atas 3 persen. Dengan keunggulan di atas 100 ribu orang lebih.

“Secara matematis mustahil terkejar. Insya Alloh sampai akhir akan tetap memimpin,” imbuhnya.*

Me (*)

Masyarakat Diimbau Tunggu Hasil Pleno KPU Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Juru bicara Paslon Suhaili-Amin, Hasan Masat menilai adanya kejanggalan dalam server quick count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat.

Karena itu Hasan minta masyarakat tidak menggunakan Quick Count yang dimunculkan website KPU menjadi rujukan untuk mengetahui pemenang Pilkada NTB.

“Pasalnya, quick count versi KPU sarat kejangalan. Bahkan kuat dugaan server KPU yang merilis quick count berdasarkan C1 diduga dimasuki hacker,” jelas Hasan dalam siaran pers pada media, Jum’at (29/06).

Hasan mencontohkan, jumlah pemilih, pengguna hak pilih dan total suara sangat tidak sinkron. Terjadi perbedaan yang sangat jomplang antara pengguna hak pilih dengan total suara.

“Perbedaan ini terjadi di semua kabupaten kota berdasar quick count KPU yang katanya disadur dari C1,” terang Hasan.

Dirincikan, untuk Kabupaten Sumbawa Barat saja, jumlah pemilih yang tercatat berdasarkan Quick Count KPU sebanyak 81.213 dengan pengguna hak pilih sebanyak 57.900. Sedangkan total suara tercatat 58.141.

“Kan lucu sekali total suara lebih tinggi dari pengguna hak pilih. Masak siluman juga bisa milih. Kondisi ini terjadi di semua kabupaten. Silahkan saja dicek di website KPU,” pesannya.

Kejanggalan lainnya, saat proses quick count berlangsung, server KPU yang melansir hitungan cepat sehari setelah pemilihan sering hank.

Setelah hank selama puluhan menit, server KPU bisa dibuka dan suara kandidat yang dimenangkan quick count KPU terus menanjak. Kondisi ini terus berulang-ulang sampai suara masuk di atas 90 persen.

Yang membuat Hasan semakin yakin server KPU dihack dan ada dugaan permainan karena suara Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa paling terakhir masuk. Jika melihat tupografi wilayah, seharusnya suara Lombok Barat lebih dahulu masuk dibanding suara lombok Tengah.

“Kami akan bongkar dan buktikan dugaan kecurangan yang dimainkan oknum hacker dan oknum lainnya yang ingin menciderai Pilkada NTB dengan praktek kotor,” tegasnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, link yang masuk untuk menghack server KPU sudah diidentifikasi. Termasuk terduga nama hacker yang berperan di balik permainan ini. Hanya saja Hasan belum mau memberkan nama-nama link hacker tersebut.

“Ada saatnya nanti kami umumkan apa nama-nama link itu. Tunggu saja,” ancamnya.

Terhadap hal ini, ia meminta masyarakat tidak mempercayai hasil quick count KPU yang sudah dihack tersebut. Hal ini bukan salah KPU melainkan salah oknum-oknum yang diduga melakukan kejahatan teknologi.

“Hasil rekapitulasi manual di semua TPS yang dilakukan internal kami menunjukkan Paslon nomor satu meraih suara terbanyak,” ujarnya.

Karena itu, ia mengimbau semua tim pemenangan, relawan dan simpatisan Suhaili-Amin di seluruh penjuru NTB untuk menunggu hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU NTB. Tahapan rekapitulasi masih sedang berlangsung di tingkat kecamatan. Setelah itu pleno rekapitulasi manual kabupaten dan provinsi.

“Mari kita sama-sama menaati imbauan KPU agar menunggu hasil rekapitulasi yang akan diumumkan 7 sampai 9 Juli mendatang.

Ia juga meminta semua pendukung Suhaili-Amin agar menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing. Jangan sampai melakukan hal-hal bisa memicu kegaduhan. Termasuk tidak terpancing oleh informasi yang berseliweran di media sosial.

Rr

Bimtek saksi dilaksanakan Paslon nomor urut 3 itu di Gedung Serbaguna Gondang, yang merupakan fasilitas milik negara

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkiflimansyah -Rohmi Djalilah, yang menyelenggarakan Bimtek saksi pada H-1 pencoblosan akan ditindaklanjuti Panwaslu Lombok Utara.

“Tim Zul-Rohmi mengadakan Bimtek kepada 518 saksi sehari sebelum pencoblosan. Ini akan kita dalami, itu kan masa tenang,” kata  Ketua Panwaslu KLU, Adi Purmanto, Rabu (27/6).

Adi mengaku, pihaknya kini masih menunggu laporan sembari melakukan kajian-kajian apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran dan masuk ranah pidana atau tidak.

Bimtek saksi, lanjut Adi, dilaksanakan Paslon nomor urut 3 itu di Gedung Serbaguna Gondang, yang merupakan fasilitas milik negara.

“informasinya, persoalan ini sudah sampai di tingkat pusat,” paparnya.

DNU

Kemungkinan hasil resmi disampaikan tanggal 9 Juli

MATARAM.lombokjournal.com  — Beredarnya  berbagai quick count (hitung cepat) hasil Pemilihan Kepala daerah NTB, yang menimbulkan kesimpang siuran masyarakat, mmendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah NTB.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Aksar Ansari meminta masyarakat NTB percaya, dan bersabar menunggu hasil resmi dari KPUD NTB terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Aksar menyampaikan, KPU secara berjenjang setelah melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS, mulai hari ini sampai lusa melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota. Untuk di tingkat provinsi dilakukan pada 7-9 Juli.

“Jadi kemungkinannya kita mengetahui hasil resmi tanggal 9 Juli 2018,” katanya, Rabu (28/06)

Ia menegaskan, KPUD NTB tidak berurusan dengan hasil  quick count atau hitung cepat yang dilakukan lembaga survei apa pun. Aksar menilai, hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei tidak boleh dijadikan acuan, rujukan, atau pegangan karena tidak bisa digunakan untuk menetapkan hasil pilkada 2018.

“Kami (KPUD NTB) tidak berkaitan dan tidak memiliki tanggung jawab apa pun, karena kami tidak akan pernah merujuk hasil hitung cepat (untuk penetapan resmi),” tegas Aksar.

AYA