Semua sumber daya akan Dikerahkahkan Husni Djibril untuk mendukung dan menangkan Ahyar-Mori

MATARAM.lombokjournal.com —  Bupati Sumbawa Husni Djibril Bsc, menegaskan sebagai kader partai yang mengusung pasangan cagub cawagub Ahyar Abduh-Mori Hanafi, dirinya akan all out memenangkan pasangan AMAN.

Hal ini disampaikan  Husni Djibril saat menghadiri Rapat Kordinasi Khusus (Rakordasus) PDIP. di Hotel Lombok Raya, Senin (19/02 ).

Mantan anggota DPRD NTB ini menyatakan dirinya akan mengikuti perintah partai untuk mengamankan pasangan Ahyar-Mori. Semua sumber daya yang di milikinya akan di kerahkan untuk mendukung dan memenangkan pasangan AMAN.

Menurutnya secara peta politik, pasangan AMAN mempunyai kans yang besar memperoleh suara di pulau Sumbawa. Ia mencontohkan dirinya saat maju menjadi bupati Sumbawa lalu, bisa memenangkan pertarungan dengan mutlak. Para pemilihnya inilah yang akan digerakkan untuk memilih pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi.

Selain itu figur Mori Hanafi yang berasal dari Bima diyakini akan meraup suara penuh dari pemilih Mbojo. Sementara itu masyarakat Lombok yang ada di pulau Sumbawa juga diyakini akan memilih Ahyar Abduh.

“Dari segmen pemilih saya sangat yakin akan memilih sesuai sukunya. Mori berasal dari suku Mbojo saya yakin masyarakat Mbojo akan memilih dia. Begitu juga dengan Ahyar Abduh, masyarakat atau warga Lombok yang tinggal di Sumbawa akan memilih sesama sukunya,” papar Husni.

Mantan anggota DPRD NTB ini juga optimis pasangan AMAN akan mengungguli perolehan suara di bandingkan dengan dua kandidat asal Sumbawa, yakni DR Zul dan Amin.

AYA

Ahyar-Mori dipercaya sebagai pasangan calon yang memiliki sikap dan garis perjuangan yang jelas terhadap upaya mensejahterakan rakyat

MATARAM.lombokjournal.com — Dukungan terhadap pasangan Cagub-Cawagub nomor urut dua terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari aktivis berbagai latar belakang organisasi seperti mantan aktivis HMI, PMII, LMND, FMN, dan FKMM. Mereka menamakan diri sebagai Aktivis Pro Ahyar-Mori.

Dalam deklarasi yang dihadiri ratusan aktivis pada Minggu (18/02), Cagub H. Ahyar Abduh di dampingi Mori Hanafi mengucapkan terimakasih tiada terkira atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan para aktivis lintas organisasi ini.

Ahyar Abduh, lebih jauh menyebut deklarasi ini adalah tidak sekedar seremonial saja, melainkan sebuah “social change” demi mewujudkan kemenangan pasangan nomor urut dua.

“Momentum penting dan bersejarah bagi kita. Inilah suatu kebangggan bagi kami,” ujarnya.

Selain itu, deklarasi ini adalah ikhtiar politik. Di samping adanya tambahan dukungan para aktivis bisa diyakini sebagai satu kekuatan baru.

“Dukungan ini tidak asal-asalan dari para aktivis. Rupanya harapan-harapan itu dipercayakan kepada Ahyar-Mori,” ungkap Walikota Mataram dua periode ini.

Koordinator Umum Aktivis Pro Ahyar-Mori, Sirra Prayuna, sebelumnya menyampaikan, tugas seorang pemimpin ialah mensejahterakan masyarakatnya. Sesuai amanat UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa esensi kemerdekaan sejati ialah membawa seluruh masyarakat Indonesia menuju kemakmuran.

Dilanjutkan Sirra, seorang pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat miskin, maka dia bukanlah seorang pemimpin. Dia pun percaya pasangan Ahyar-Mori memiliki sikap dan garis perjuangan yang jelas terhadap upaya mensejahterakan rakyat.

“Para aktivis memiliki satu nilai kejuangan yang sama. ingin melihat NTB yang sejahtera,” sambung Sirra.

Ditambahkan, deklarasi ini adalah sebuah gerakan movement, karena ingin membuktikan ke publik posisi para aktivis pada Pilkada ini.

“Kita ingin membuktikan, Ahyar-Mori yang pantas. Perjuangan ini membutuhkan spirit kuat. Saya mengajak semua bekerja di tingkat basis masing- masing,” tukasnya.

AYA

Deklarasi kampanye damai menyimpan makna penting, yakni mewujudkan komitmen paslon benar-benar melakukan kampanye damai.

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh pasangan calon (paslon) Gubenur dan Wakil Gubernur NTB, Ahad (18/02), antusias mengikuti deklarasi pilkada damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua KPUD NTB, Lalu Aksar Anshari mengungkapkan kegembiraannya atas atensi yang diberikan seluruh paslon untuk hadir di acara ini. Aksar juga mengapresiasi pertunjukan seni budaya Gendang Beleq yang ditampilkan tim gabungan dari Polda NTB dan Korem.

“Kami gembira dan bersyukur karena seluruh paslon telah memberikan atensi besar terhadap deklarasi kampanye damai ini,” ungkapnya.

Aksar menyebutkan, deklarasi kampanye damai menyimpan sejumlah makna penting, yakni mewujudkan komitmen paslon untuk benar-benar melakukan kampanye damai.

“Tentu tidak hanya ditandatangani dan ungkapan, tapi juga hadir dari pikiran, hati, dan keteladanan,” ujarnya.

Selain itu, deklarasi kampanye damai juga menjadi medium bagi KPUD NTB untuk mengenalkan para paslon kepada masyarakat melalui pawai keliling Kota Mataram.

Aksar menyebutkan, prosesi tahapan kampanye akan berlangsung hampir lima bulan, mulai dari 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Aksar berharap para paslon memanfaatkan masa kampanye yang cukup panjang untuk menyampaikan program, visi, dan misi kepada masyarakat NTB.

“Sangat cukup ruang untuk paslon menyapa warga dari seluruh pelosok NTB. Waktunya sangat cukup, harapkan kami tahapan panjang ini harus-benar menjadi ruang pendidikan kepada warga,”

Aksar mengimbau para paslon bersaing secara sehat tanpa melakukan hal-hal negatif yang mengundang kebencian dan permusuhan.

“Paslon dan tim mendidik warga agar hiruk pikuk (pilkada) diwarnai pikiran dan gagasan menjawab permasalahan NTB, bukan hiruk pikuk dengan ungkapan yang timbulkan kebencian dan permusuhan,” pungkasnya.

AYA

Sumpah Rakyat sebagaih bentuk Hutang budi FIDDIN kepada warga Lotim yang kelak mempercayai memegang amanat

LOMBOK TIMUR.lombokjourmal.com —

Calon Bupati (Cabup) Lombok Timur No 4, Samsul Lutfi mengunghkapkan, kehendak rakyat Lombok Timur yang menginginkan perubahan di berbai bidang kehidupan melalui suksesi pilkada, merupakan wujud kesetiaan rakyat  berpartisipasi menyukseskan pemilukada.

Bagi Lutfi, momentum Pilkada Lombok Timur dimaknai sebagai upaya menyatukan semua keinginan dan harapan warga Lombok timur, untuk melakukan perubahan elementer demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama.

“Fiddin siap berjuang bersama seluruh elemen  masyarakat melakukan perubahan yang mendasar guna memenuhi harapan warga Lotim,” kata Samsul Lutfi, Cabup Lotim melalui siaran pers yg disampaikan ke Media, Sabtu (17/02).

Sebagai tanggungjawab moral dan politiknya , Lutfi siap melakukan sumpah rakyat, jika kelak terpilih akan menuntaskan semua janji janji politiknya.

“Saya siap disumpah rakyat di lapangan terbuka,  jika terpilih Bupati Lotim berjanji tidak KKN dan mementingkan hajat hidup rakyat,” tungkasnya.

Bagi Lutfi, sumpah rakyat ini merupakan rambu-rambu memperjuangkan aspirasi seluruh warga Lombok Timur. Selain itu Sumpah Rakyat sebagaih bentuk Hutang budi Fiddin kepada warga Lotim yang kelak mempercayai memegang amanat.

“Saya siap dilaknat jika ingkar janji kepada warga lotim,” imbuhnya

Lutfi meyakini secara psykologis,  Sumpah Rakyat di atas Al Quran akan berkonsekwensi  langsung dan tunai jika dilanggar.

“Sumpah ini  sebagai jaminan keyakinan menilai track record kinerjanya melayani kepentingan rakyat,” ungkapnya, sembari mengatakan  Sumpah Rakyat ini wujud garansi total Fiddin jika kelak terpilih

Kantong Pemilih Baru

Lebih jauh Lutfi mengakui progress field trip hariannya mengunjungi kantong pemilih baru sudah ada di 300 titik kantong pemilih dengan sebaran yg merata di setiap desa atau dusun.

“Prinsipnya Fiddin  akan mengunjungi konstituen agar  bisa diterima rakyat tanpa cela,” ujarnya.

Lutfi berjanji dalam sisa waktu empat bulan menuju pemilihan Pilbup, pihaknya makin intensip dan agresif membuka jejaring pemilih baru. Hal ini agar Rakyat Lotim bisa diyakinkan tentang performance dan cita cita Fiddin.

“Fiddin akan takzim melayani kepentingan rakyat dengan mengutamakan keadilan dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Samsul Lutfi yang juga anggota DPR RI dapil NTB dari Partai Demokrat menyadari, Pemilukada serentak ini makin berat variasi tantangannya, terkait perubahan perilaku pemilih yang tidak mudah diyakinkan dengan janji-janji didepan.

Kecendrungan pragmatisme rakyat yang kuat,  tidak sabar menantikan perubahan yang diinginkan.

“Fiddin memiliki  tanggungjawab moral  melakukan votters education agar pemilihnya memiliki pemahaman yang sama arti perubahan yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Me

Panwaslu terus melakukan pengawasan di lapangan,  selain di masyarakat juga melebarkan pengawasannya dari aspek teknologi, khususnya Media Sosial (Medsos)

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Utara, Adi Purmanto, berharap tidak ada praktik kampanye hitam atau politik yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras (Sara) jelang kontestasi Pilkada serentak pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, 27 Juni 2018 mendatang.

“Kita harap tidak ada praktik kampanye hitam dan plotik Sara di KLU. Dan alhamdulillajh sejauh ini belum ada kita temukan terjadi di sini,” katanya, Kamis (15/2).

Adi mengaku, pihaknya masih terus melakukan pengawasan di lapangan. Tidak hanya di masyarakat, tapi juga melebarkan pengawasannya dari aspek teknologi, khususnya Media Sosial (Medsos). Mengingat banyak munculnya akun-akun Medsos yang kerap menyebarkan informasi Hoax dan Sara.

“Khusus untuk media sosial, pengawasan hanya dilakukan pada akun-akun medsos yang sudah terdaftar,” paparnya.

Rencananya, lanjut Adi, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait rencana penertiban baliho yang sudah beredar sampai saat ini.

Disamping meminta kepastian penetapan lokasi atau titik-titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bagi masing-maaing calon sesui regulasi yang ada.

DNU

Pernyataan Suaib Qury dinilai paling ngawur dari semua pernyataan tim pemenangan pasangan calon di Pilgub NTB

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com – Sekretaris Tim Pemenangan Suhaili-Amin Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad SH, menyindir juru bicara (Jubir) pasangan calon (paslon) Ahyar Abduh-Mori Hanafi telah menyampaikan ‘pernyataan paling ngawur’.

Pasalnya, jubir Ahyar-Mori, Suaib Qury, membuat pernyataan terkait ketidakhadiran paslon Suhaili-Amin. Menurut Suaib Qury, ketidakhadiran  dalam Deklarasi  Tolak Politik Uang yang digelar Bawaslu NTB, akan menimbulkan spekulasi bahwa paslon Suhasili-Amin “mundur sebelum bertarung”.

Statement Suaib Qury dinilai sebagai pernyataan kalap dan cenderung tendensius.

“Pernyataan tersebut adalah pernyataan paling ngawur dari tim pemenangan pasangan calon di pilgub NTB ini.” tegas Ahmad SH dalam siaran pers yang disampaikan ke media, Kamis (15/02).

Pernyataan Suaib Qury tersebut dimuat luas dimedia cetak dan online paska acara Deklarasi Tolak Politik Uang yang diadakan oleh Bawaslu NTB.

“Dalam hemat kami, semua calon mempunyai komitmen yang kuat soal menolak politik uang ini,” kata Ahmad.

Menurutnya Ahmad,  dalam memajukan demokrasi dan mensukseskan pilkada yang bermartabat semua pihak harus memegang teguh komitmen itu.

Ahmad menambahkan, sebagai partai modern, NasDem sendiri mempelopori politik non transaksional. Sehingga dalam koalisi Golkar, NasDem dan PKB sangat mensyaratkan hal tersebut.

Dua hari paska penetapan nomor paslon, masa kampanye telah dimulai sampai H -3 hari pencoblosan. “Jadi, pernyataan jubir Ahyar-Mori itu sangat tidak produktif dan bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap Tim Pemenangan calon lain,” katanya.

Terkait solidnya partai koalisi, Ahmad menegaskan, koalisi ramping Suhaili Amin adalah koalisi paling solid. Seluruh unsur pemenangan tiap zona berkoordinasi berjenjang dan terarah.

Lebih lanjut dikatakannya, pernyataan Suaib Qury bahwa PKB secara individuil banyak anggotanya menyebrang dan memilih Ahyar Mori tidak bisa ditelan mentah-mentah.

“Pernyataan itu berbahaya, karena itu provokatif dan takutnya bisa menyulut hal yang tidak perlu selama proses pilkada,” tegas Ahmad

Ahmad menyyindr, seharusnya jubir itu perbanyak baca buku bagaimana komunikasi yang baik.

“ jangan serampangan, paling pokok dia harus bongkar PKPU itu supaya dia punya bahan belajar yang lain. Ingat, 4 bulan masa kampanye ke depan, rakyat akan banyak menilai.” tutup Ahmad SH.

Me

Diingatkan tentang sorotan masyarakat tentang ketidaknetralan atau keberpihakan dari perangkat pemerintah daerah terhadap salah satu pasangan calon

MATARAM.lombokjournal.com –Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi melantik Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM sebagai penjabat Bupati Lombok Barat. Dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/02).

“Semoga kedua penjabat yang dilantik bisa melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. Saya minta kepada kedua penjabat yang baru saja dilantik untuk memedomani kewenangan atau tugas sebagai penjabat bupati yang diemban,” kata gubernur..

Pelantikan dua orang penjabat bupati dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-287 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-253 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Timur.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini kembali mengulas 5 butir kewenangan / tugas sebagai penjabat bupati/walikota. Kewenangan yang pertama, adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan ketiga memfasilitasi penyelenggaraan pemilukada dan menjaga netralitas ASN. Keempat, membahas rancangan Peraturan daerah dengan DPRD atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan yang kelima adalah terkait mutasi.

Bila ada kebijakan mutasi yang berkepentingan dengan organisasi maka silahkan diproses, namun tentunya dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

TGB juga tidak lupa menghimbau agar aparatur sipil negara selalu  dapat menjaga netralitas selama proses Pemilukada berlangsung.

“Pilkada selalu menjadi perhatian khusus  masyarakat, terutama tentang ketidaknetralan atau dengan kata lain keberpihakan dari perangkat pemerintah daerah terhadap salah satu pasangan calon,” ujar TGB.

Diharapkan apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat, dapat ditepis untuk daerah Lombok Timur dan Lombok Barat yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan dalam surat keputusan menteri dalam negeri dengan sebaik-baiknya.

TGB menitipkan harapan semoga penjabat sementara Lombok Barat dan Lombok Timur dapat sering turun ke masyarakat, menjalin silaturrahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Termasuk simpul-simpul stakeholder Lombok Barat dan Lombok Timur, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan dapat menjadi peneduh, pengayom dan pemimpin selama menjabat sebagai bupati sementara yang bisa menghasilkan kenangan yang baik.

AYA

Pemilu merupakan solusi dalam mencari pemimpin, bukan harus menimbulkan masalah

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub – Cawagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) melakukan deklarasi bersama tolah politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (Sara) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Deklarasi bersama tersebut dilaksanakan bersama di jalan Udayana, Kota Mataram, depan Kantor Bawaslu NTB, Rabu (14/02), bersama Ketua Bawaslu, KPU, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain melakukan deklarasi bersama tolak politik uang dan Politisasi Sara, para Paslon juga membubuhkan tandatangan pada spanduk besar, sebagai bentuk komitmen bersama

“Politik uang sebagai kejahatan dalam pemilu, politisasi sara harus ditolak dan dilawan, Pemilu sebagai solusi dalam mencari pemimpin, bukan harus menimbulkan masalah,” kata Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid di acara deklarasi bersama Paslon tolah Politik uang dan Politisasi Sara di Mataram,

Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu, Panwaslu sampai pengawas tingkat kecamatan siap mengawal, pengawas pemilu harus menjadi pelopor menjadikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas

Paslon juga harus ikut menolak politisasi sara dan politik uang, perbedaan harus dibuat dalam bentuk keindahan, bukan ketegangan, melainkan sebagai sumber penguatan energi persatuan, tidak boleh menjadi bibit perpecahan

“Standar integritas pengawas pemilu harus lebih tinggi dari KPU, karena tugasnya mengawasi, karena itu harus pengawas pemilu harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi integritas tersebut,” katanya.

Dengan aparatur pengawas yang berintegritas tentu akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas juga melalui proses demokrasi jujur tanpa ada sesuatu apapu yang mencidrainya

Lebih lanjut Khuwailid juga meminta masyarakat bisa mengambil peran aktif melakukan pengawasan bersama, sehingga peluang terjadinya pelanggaran Pemilu seperti politik uang dan politisasi Sara bisa dicegah

“Mari bersama bergandengan tangan, penyelenggara pemilu, Paslon dan masyarakat untuk sama – sama memerangi dan menolak Politik uang dan Politisasi Sara, demi mewujudkan demokrasi berkeadilan dan berkualitas” katanya,” pungkasnya.

AYA

Pengundian nomor paslon merupakan penuntasan semua tahapan pemilu

MATARAM.lombokjournal.com – Semua tahapan Pemilu Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2018 sudah tuntas dengan Pengundian Nomor Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur.

Komisi Pemiliham Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD) NTB, menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, di Hotel Lombok Raya di Mataram, Selasa (13/02).

Ketua KPU NTB Lalu. Akshar Anshori saat membuka Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB menyatakan, kegiatan pengundian nomor paslon ini merupakan penuntasan dari semua Tahapan Pemilu .

Dalam pengundian nomor urut tersebut Pasangan Suhaili-Amin mendapat nomor wahid atau nomor satu (1) disusul pasangan Ahyar-Mori mendapat nomor urut dua (2), pasangan dengan nomor urut tiga (3) Zul-Rohmi, sedangkan pasanhan pasangan nomor urut buncit atau nomor empat (4) didapat oleh Ali-Sakti.

Selanjutnya, setelah pngundian nomor masing-masing paslon tersebut, dilanjutkan dengan masa berlangsung kampanye mula tanggal 15 Februari sampai dengan bulan Juni 2018.

AYA

Salah satu calon yang menggunakan jalur Independen, yakni pasangan Calon Ali – Sakti dengan jumlah 325.968 dukungan

MATARAM.lombokjournal — Empat pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (KPUD NTB), Senin (12/02).

Rapat Pleno Terbuka KPU NTB menetapkan Paslon Gubenur dan Wakil Gubernur NTB, berdasarkan surat nomor 256/Pk-01/BA/52/Prov/II/2018.

“Keputusan ini berdasarka surat Nomor 256/pk-01/BA/52/Prov/II/2018,” ujar Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Anshori, Senin.

Aksar menambahkan, keempat Nama- nama Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubetnurnya yaitu pasangan Ali Bin Dahlan dan TGH. Gde Muhamad Ali Sakti Amir Muri, pasangan Zulkiflimansyah dan Rohmi Djalilah, pasangan Suhaili – Muhammad Amin dan Pasangan Ahyat Abduh- Mori Hanafi.

“Penetapan paslon  inidengan terlebih dahulu para calon melakukan pendaftaran pada yangal 8- 10 januari 2018,” ujar Aksar.

Seperti diletahui Dari keempat paslon Gubernur ini ada salah satu calon yang menggunakan Jalur Independen, yakni paasangan Calon Ali – Sakti dengan jumlah 325.968 dukungan.

Tiga pason lainya diusung oleh partai Politik, di antaranya Paslon Gubernur Suhaili- Amin didukung oleh partai Golkar (11 kursi), Nasdem (3 kursi) , PKB (5 kursi), dengan total kursi sebanyak 19 kursi atau 29, 23 persen.

Pasangan Ahyar – Mori dengan partai pendukung dari Gerindra (8 Kursi), PPP (6 Kursi), PAN (5 kursi) , PDIP (5 kursi), PBB (3 Kursi), Hanura (5 Kursi )dengan jumlah kursi sebanyak 32 kursi atau 49, 23 persen.

Pasangan Zul – Rohmi diusung oleh partai Demokrat ( 8 Kursi ),PKS ( 6 kursi ) total kursi sebnayak 14 atau aekitar 21, 54 persen.

“Seluruh pasangan calon sudah memenuhi syarat dan besok (Selasa, 13/2 red) kita akan melqkukan pengundian nomor urut calon,” pungkas Aksar.

AYA