Siswa yang mengungsi akibat erupsi Gunung Agung, Siap ditampung di sekolah-sekolah di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka pintu bagi para pengungsi dari Bali untuk sekolah sementara di sekolah-sekolah yang ada di NTB.

Soal siswa penngungsi yang bersekolah, akan dibebaskan memilih sekolah dimana.  “Misalnya ada pengungsi usia sekolah, dia bebas mau ikut sekolah di mana. Tinggal dia ditumpangkan dan itu kita fasilitasi. Intinya NTB siap terima siswa pengungsi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Muhammad Suruji di Mataram, Rabu (27/9).

Dalam kondisi darurat seperti ini, kegiatan belajar mengajar tetap harus berjalan, meski sifatnya sementara hingga kondisi di Bali kembali normal.

“Ini kan kondinya hanya sementara sampai semua kondusif,” terangnya

Suruji melanjutkan, para pengungsi yang berusia pelajar bisa bersekolah di sekolah-sekolah tempatnya mengungsi, semisal Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, maupun Lombok Utara.

Dalam kondisi kebencanaan, terdapat kelonggaran bagi para guru PNS yang terdampak untuk tidak menjalankan tugas.

“Sebagai PNS kan dia tidak harus melaksanakan tugas. Tapi, kalau siswa tidak boleh dia tidak belajar,” lanjut Suruji.

Gelombang kedatangan para pengungsi dari Bali ke Lombok terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Diperkirakan jumlah pengungsi yang ke Lombok mencapai ratusan orang. Dari jumlah ini, tidak sedikit yang berstatus pelajar.

AYA

Kearifan Lokal (local Wisdom) harus terus dirawat, dipahami dan dikembangkan untuk merawat  NKRI

 MATARAM.lombokjournal.com – Kekuatan bangsa Indonesia karena memiliki ribuan etnik, bahasa daerah dan tradisi serta kandungan kearifan lokal dalam keragaman budayanya.

Karena itu, kebudayaan di Indonesia menjadi instrumen relaksasi sosial. “Untuk mengurangi berbagai ketegangan di antara anak bangsa.  Sebab di dalamnya  terdapat nilai-nilai kultural yang  sangat besar untuk menyatukan masyarakat,” ungkap Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi di Senayan Room Residence 2 Lt.2 The Sultan Hotel Complex  di Jakarta, Selasa (19/9).

Gubernur NTB yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang) mengatakan itu  saat menjadi narasumber pada Forum Group Discussion (FGD) seri 4  & Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan  Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).

FGD  itu dihadiri puluhan Jendral Purnawiran TNI, Sejumlah Perwira Tinggi dari Mabes TNI, FKPPI, termasuk Mantan Pangdam IX Udayana, Letjen TNI (Purn) Kiki Syanakri tersebut, Gubernur TGB menyampaikan materi “Pendayagunaan Kearifan Lokal Dalam Memperkuat Semangat Kebangsaan”.

Pengalamannya memimpin NTB dua periode, TGB menemukan banyak  permasalahan sosial dan konflik masyarakat yang sulit dituntaskan hanya mengadalkan instutusi penegak hukum. Lebih tepat  jika institusi adat diperankan dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial.

Menurutnya, setiap local wisdom di komunitas mana pun  berada, selalu  terdapat 3 terminologi mendasar, yaitu kebijaksanaan (wisdom), pengetahuan (knowledge) dan kecerdasan (genious) yang dijadikan pedoman bersama .

“Kearifan lokal, berkaitan erat dengan cara pandang tentang kerukunan, kepatutan dan keselarasan dalam menjalani kehidupan bersama,” ungkapnya.

Karena itu, diperlukan tolak ukur cara pandang untuk dapat memahami betasan-batasan tentang hal-hal yang dipandang baik atau buruk, benar atau salah, positif atau negatif, beradab atau tidak beradab.

Dikatakan lebih lanjut, kearifan lokal mengandung tiga asas yang implementatif,  yakni asas rukun, patut, dan  laras.

Asas rukun, suatu pedoman yang diterapkan dalam menyelesaikan segala persoalan adat. Isinya berhubungan erat dengan pandangan dan sikap hidup bersama untuk mencapai hidup dalam suasana rasa aman, tentram, dan sejahtera.

Dalam Asas Patut, mengandung nilai-nilai etika dan tatakrama yang menjadi kesepakatan kolektif. Asas bermakna keselarasan sikap dan perilaku individu menjalani kehidupan bermasyarakat agar dapat diterima semua pihak.  “Nilai-nilai universal inilah yang harus terus dirawat, dipahami dan dikembangkan untuk merawat  NKRI,” kata TGB.

Kata TGB, nilai-nilai  luhur budaya lokal kemudian  mengkristal menjadi nilai-nilai Pancasila yang mengilhami pemikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang merumuskan konsensus nasional yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Pancasila lahir sebagai konsensus, digali oleh para ulama dan pendiri negara secara mendalam dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi budaya lokal yang sangat beragam membentuk Nusantara dan Indonesia Jaya,” jelasnya.

AYA

Tidak hanya tenaga honorer sekolah negeri yang diangkat, termasuk sekolah swasta dan pondok pesantren

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB akan mengakomodir Gaji Guru Non PNS (Honorer) yang direalisasikan tahun 2018.  Target anggaran yang akan digelontorkan sebanyak 120 miliar per tahun dengan jumlah 5.200 tenaga honorer.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  NTB, Suruji mengatakan, Selasa (12/09), SK Gubernur tersebut akan mulai berlaku Januari 2018.

“Harus bulan Desember SK terbit, dan aturannya Januari 2018 SK tersebut berlaku. Mudah-mudahan semuanya berjalan lurus,” ungkapnya

Kebutuhan sekolah Negeri hanya 3500 guru, namun dari jumlah 5200 tentu kemudian harus dilakukan seleksi mana yang diambil dari jumlah tersebut.

“Setelah  kita coba telaah di internal, dan kita dikusikan dengan lembaga- lembaga pendidikan swasta terutama yang berbasis pesantren juga akan ikut diakomodir,” tuturnya.

Suruji mengungkapkan SMA, SMK dan Sekolah Pesantren, terutama untuk pelajaran IPA yaitu Fisika, Kimia, Bologi dan Matematika itu. Tidak hanya sekolah negeri yang diangkat, tapi juga sekolah- sekolah swasta.  Sebab pondok-pondok pesantren mutunya tidak kalah dengan sekolah negeri.

“Mata pelajaran IPA itu mutunya tidak kalah dengan yang ada di SMA dan SMK negeri. Karena itu kita buat usulan, nantinya menyeleksi 5200 termasuk pegawai administrasi, laboratorium dan perpustakaan,” ungkapnya.

Bila SK  Gubernur mengangkat 5200 kemudian, membayar honornya sesuai UMP  yaitu Rp1,65 juta sebulan, maka setahun dibutuhkan 120 miliar tahun. “Sudah kita buat telaahnya, disposisi di gubernur sudah ACC,” tutur Suruji

Suruji juga mengaku  SK Gubernur tersebut sudah  sampai di TAPD, Sekda, Bappeda,  BPKAD, supaya di KUAPPS 2018 sudah masuk untuk dana guru honor dan administrasi non PNS.

Perkembangannya sampai kemarin, di draf KUAPPS sudah masuk. Tapi draf yang dibuàt oleh TAPD mungkin mulai dua minggu lagi.  Karena kemarin APBD perubahan baru selesai di Kemendagri, dan sekarang sedang proses SK Gubernur.

‘Masuklah  TAPD itu membahas KUAPPS 2018 dan kemudian oleh TAPD dan Banggar Legislatif itu  akan disepakati,” Jelasnya.

Apabila  sudah disepakati, maka  masuklah KUAPPS disetujui untuk APBD 2018. Begitu masuk maka BKD akan memproaes seleksinya.  “Harus Desember SK terbit itu dan akan berlaku januari 2018, ” ucap Suruji

Perekrutan guru Honorer oleh SK Gunernur melalui seleksai yang ketat, lantaran Guru honorer akan diberikan mata pelajaran sesuai kealihannya/Jurusannya. “Seleksinya ketat, untuk saat ini kita akan menaruh guru honor sesuai mata pelajaran bidangnya,”Katanya.

Tes yang akan diberikan kepada Guru Honorer berupa tes komputer untuk kompetensi dasar, lalu kemudian ada tes wawancara dan praktek untuk kompetensi bidang. Supaya kalau dibutuhkan Guru Biologi, jangan yang direkrut Guru Fisika

“Supaya pas nantinya,” jelas Suruji

Peserta yang ikut tes bukan merupakan honorer yang sidah lama, melainkan juga guru honorer yang baru pun bisa mrngikuti tes. “Kita kasih kesempatan siapapun itu, silahkan,”  tuturnya

Bagi yang ingin melamar, harus bisa melihat dengan jeli tenaga yang dibutuhkan, dan penempatannya. Jangan sampai setelah diterima, jadi menyesal bila ditempatkan di daerah yang tidak diinginkan.

“Jika diterima tapi tidak  ditempatkan di daerah yang tidak diinginkan, jadi mengundurkan diri,” pungkasnya.

AYA

Pemerintah Provinsi NTB akan mengundang seluruh Perguran Tinggi yang ada di NTB  melakukan rapat khusus guna merumuskan tuntutan dari mahasiswa.

MATARAM.lombokjournal —  Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (11/9).

Mereka menuntut agar Gubernur Nusa Tenggara Barat mewujudkan pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Aksi ini merupakan lanjutan dua minggu sebelumnya, para mahasiswa juga melakukan aksi serupa di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Gubernur TGH M Zainul Majdi memenuhi tuntutan dari aksi sebelumnya. “Gubernur harus melakukan intervensi ke perguruan tinggi untuk menghentikan aksi pungli serta Kenaikan SPP,” ungkap Taufik Akbar selaku Koordinator Aksi.

Sementara itu, Kepala biro Humas Setda Provinsi NTB Irnadi Kusuma, saat menemui massa aksi mengatakan, Pemprov NTB sedang melakukan upaya untuk merealisasi rekomendasi tuntutan dari mahasiswa.

“Kita selaku pemeritah akan tetap merekomendasikan tuntutan para mahasiswa. Tuntutan ini akan disampaikan ke Gubernur,” kata Irnadi.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi NTB akan mengundang seluruh Perguran Tinggi yang ada di NTB  melakukan rapat khusus guna merumuskan tuntutan dari mahasiswa.

Selanjutnya pihak pemprov akan membuat rekomendasi ke pemerintah pusat perihal hasil dari rumusan tersebut.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Biro Humas dan Protokol, massa aksi membubarkan diri dengan Tertib.

AYA

11/09/17, 15.00 – Yati LombokKini: IMG-20170911-WA0008.jpg (file terlampir)

Dinas terkait diminta  terus meningkatkan pembinaan serta beri perhatian lebih kepada “anak-anak istimewa” itu.

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB dinobatkan sebagai jawara Olimpiade Siswa Nasional 2017 kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), setelah berhasil menggondol 1 medali emas dan 1 medali perak, yang berlangsung di Provinsi Sumateta Utara, 3-7 September 2017 lalu.

Medali Emas didapat siswa dari SLB Ar-Rizky Pajo Dompu Lina, Mardiana pada Lomba Lari 100 Meter Putri SMPLB. Sedangkan medali perak diraih juga oleh siswa SLB Ar-Rizky Pajo asal Dompu, A. Kurnia pada mata Lomba Bocce Putri SDLB.

Kegiatan itu dihelat dan diikuti siswa berkebutuhan khusus mulai  jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB se-Indonesia.

Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH. M.Si mengaku bangga atas prestasi yang diraih putra-putri NTB. Terlebih, anak-anak yang meraih prestasi  yang mengharumkan nama daerah tersebut merupakan anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Menurut Wagub, tiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. “Termasuk anak-anak yang memiliki kekurangan, pasti di sisi lain punya kelebihan yang patut dibanggakan,” katanya saat menerima Rombongan Kontingen yang mewakili Provinsi NTB dalam ajang O2SN 2017, di Pendopo Wagub, Jumat (8/9).

Di tengah keterbatasan yang dimiliki, mereka justru menunjukkan prestasi luar biasa, karena mengharumkan nama daerah di tingkat Nasional. Wagub tampak membanggakan kehadiran rombongan, 9 orang siswa siswi peserta, 9 guru pendamping dan 1 orang pembina dari Pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Suruji ikut mendampingi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB H. M. Suruji melaporkan, Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih Juara Umum pada (O2SN), mengulang prestasi sama dua tahun silam.  Saat itu NTB juga meraih medali satu medali emas dan satu medali perak.

Pada O2SN jenjang SDLB tahun 2017, diperlombakan Lari 80 meter Putri, Bulu tangkis Putra dan Bocee Putri. Untuk jenjang SMPLB diperlombakan Lari 100 meter Putri, Balap Kursi Roda Putra, Bulu Tangkis Putra/i dan Bocee Putri.

Sementara jenjang SMALB  Lari 100 meter Putri, Balap Kursi Roda Putra, Bulu Tangkis Putra/i , dan Bocee Putri. Satu lomba yang menggabungkan tiga jenjang pendidikan antara SDLB, SMPLB, SMALB adalah Lomba Catur Putra dan Putri.

AYA

Kekurangnya guru produktif yang mengajar di SMK ini, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran dari SMK

 MATARAM.lombokjournal.com – Dari 1.207 guru guru produktif yang dibutuhkan di Provinsi NTB, yang tersedia hanya 649 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Privinsi NTB, Muhammad Suruji mengatakan itu hari Kamis (31/8).

“Dari 94 kompetensi keahlian yang ada di NTB, guru produktif baru 649 orang. Jumlah ini masih setengah dari yang kita butuhkan,” kata Suruji.

Untuk menutupi kekurangan guru produktif, pemerintah dalam hal ini Dikbud NTB terus berupaya mengatasinya, salah satunya dengan mengangkat guru honorer.

Namun, hambatannya pada minimnya guru honorer yang masuk dalam kriteria sebagai guru produktif.

“Jelas ada hambatannya, karena guru produktif itu tidak di cetak oleh semua perguruan tinggi, yang ada hanya beberapa perguruan tinggi saja,” jelasnya.

Ia meminta kepada pemerintah pusat, jika memang serius mengelola SMK, maka cukupkanlah kebutuhan guru produktif.

“Kalau bisa mereka diangkat menjadi PNS, penuhi seluruh kebutuhan guru produktif di sekolah negeri maupun swasta,” harapnya.

Kurangnya ketersediaan guru produktif juga menjadi salah satu faktor tingginya penyumbang pengangguran. Tingginya angka pengangguran dari kalangan SMK bukan hanya karena faktor jurusan atau kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dikatakan Suruji, kurangnya guru produktif yang mengajar di SMK menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran dari SMK.

“Siswa SMK di NTB tidak betul-betul disiapkan untuk menjadi tenaga kerja siap terampil, karena tidak di dukung dengan ketersediaan guru produktif,” jelasnya.

AYA

Lomba Gendang Beleq, Marching Band dan Drum Band antar pelajar tingkat SMA/SMK/MA, SMP/MTs dan SD/MI Tahun 2017, dijadikan medium pembinaan mengasah bakat dan minat pelajar dalam berseni-budaya.

MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D  membuka Lomba Gendang Bele’, Marching Band dan Drum Band Tingkat SMA/SMK/MA, SLTP/MTs dan SD/MI di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/08).

Lomba yang digelar itu bertujuan menumbuhsuburkan  semangat cinta tanah air dan membentuk generasi muda yang berkepribadian luhur dan berkarakter budaya.

Sekda menegaskan, berkompetisi tidak hanya untuk mencari juara. Namun, kompetisi  juga harus dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan bakat yang ada.

“Melalui kompetesi, seluruh bakat yang dimiliki seseorang, khususnya pelajar harus senantiasa diasah. Terlebih bakat yang dimiliki tersebut selalu mendapat pembinaan, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal,” katanya.

Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu lebih lanjut mengatakan, bahwa lomba sangat perlu untuk melihat apakah kita sudah hebat atau masih jalan di tempat.

“Inilah tempat untuk mengetahui apakah kemampuan kita sudah memiliki kemajuan atau tidak,” tegas Sekda di hadapan ratusan peserta lomba yang hadir. Diharapkannya kemampuan yang dimiliki pelajar tersebut dapat berkembang terus sehingga dapat bersaing di tingkat nasional.

Sekda juga menjelaskan Gendang Beleq yang menjadi alat musik kebanggaan suku sasak tersebut merupakan warisan budaya yang harus tetap terjaga. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan mewariskan kemampuan bermain Gendang Bele’ kepada pelajar.

“Ini adalah aset kita yang dapat menjadi salah satu daya tarik wisata kita,” pungkas Sekda.

Ketua Panitia Penyelenggara, Athar, SH. Melaporkan, penyelenggaraan lomba tersebut agar pembinaan kesenian Gendang Bele’ dan Marching Band dapat terlakasana secara terarah dan berkesinambungan.

Lomba itu digagas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, melibatkan sekitar 40 group Gendang Bele’ dan Marching Band dari berbagai tingkatan pendidikan. Waktu efektif lomba itu berlangsung delapan hari. Namun, jadwal display dan penilaiannya akan berangsung empat bulan, yaitu Agustus sampai September 2017.

AYA/Hms

–

Soal penolakan pemberlakuan Full Day School (FDS) atau dikenal sekolah lima hari yang disampaikan warga Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi NTB, TGB anjurkan banyak diskusi

MATARAM.lombokjournal.com – Penolakan terhadap kebijakan penerapan Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, sangat dihargai Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi

Gubernur  menerima langsung aspirasi tersebut saat unjuk rasa damai di Depan Kantor Gubernur, Rabu (16/08). “Saya sebagai Gubernur menerima secara resmi aspirasi ini dan saya akan sampaikan aspirasi ini sebagai bagian dari aspirasi warga NTB,” ungkap Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si.

Di hadapan ratusan pengurus dan santri yang ikut unjuk rasa, Gubernur NTB yang akrab disapa Tuan TGB (Tuan Guru Bajang), memandang aspirasi yang disampaikan mengandung pesan dan nilai yang baik bagi peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di pondok pesantren.

“Terlebih aspirasi tersebut disampaikan orang-orang baik dan dengan cara-cara yang baik,” katanya.

Hanya saja, ia menghimbau seluruh warga yang hadir tetap menjaga serta mendoakan bangsa dan daerah agar tetap aman.

“Saya mengajak semua, warga Muhammadiyah, Warga NU, Warga Nahdatul Wathan, dan kita semua sebagai masyarakat NTB, kita jaga NTB kita, kita kokohkan persatuan. Dan kita doakan negara kita agar semakin maju,” harap TGB.

Terkait kebijakan Full Day School tersebut, TGB menyampaikan perlunya komunikasi dan penjelasan secara detail dan utuh kepada seluruh elemen masyarakat tentang esensi kebijakan tersebut. Dengan dialog dan komunikasi yang baik dapat menghilangkan barbagai kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat.

“Ada pemahaman, penguatan pendidikan karakter yang akan diterapkan dalam FDS itu tidak menyebabkan pengaruh buruk terhadap satu insitusi atau sistem pendidikan yang sudah jalan,” Jelas Gubernur.

TGB minta pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk lebih mengintensifkan sosialisasi, diskusi dan dialog untuk menerima masukan dari berbagai komponen masyarakat.

“Jadi, lebih banyak diskusilah,” kata TGB.

Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren.

Dalam aspirasinya, warga NU menolak kebijakan sekolah lima hari tersebut karena dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini, khususnya di pondok pesantren.

AYA/Hms

Forum Anak Indonesia Provinsi NTB membacakan Suara Anak NTB yang berisi harapan mereka tentang perlindungan, dan dukungan mencapai cita-cita

MATARAM.lombokjournal.com – Dukungan dan peran keluarga sangat diperlukan untuk masa depan anak, hingga mereka tumbuh menjadi generasi yang meraih kesuksesan.

“Keluarga merupakan pilar utama seorang anak mendapatkan pendidikan serta membangun masa depan,” kata Sekretaris Daerah Prov. NTB ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D menegaskan hal tersebut saat Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi NTB di Taman Budaya, Provinsi NTB, Senin (14/8).

Keluarga juga tempat bagi anak mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya. Sehingga, perlindungan seorang anak berawal dari keluarga, termasuk melindungi dan mewujudkan cita-citanya.

Di hadapan sekitar 2000 anak, Pak Ros sapaan akrab Sekda tersebut memotivasi anak akan pentingnya memiliki cita-cita untuk meraih keberhasilan. “Kita tidak akan berhasil jika kita tidak punya cita-cita,” ujarnya saat itu.

Sekda yang didampingi oleh isteri Hj. Ikhsanti Komala Rimbun Rosiady Sayuti mengatakan anak-anak NTB masih memiliki waktu yang panjang untuk bisa menjadi orang berhasil dan meraih kesuksesan. Karenanya, Sekda meminta anak-anak tersebut untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan belajar untuk memperdalam ilmu demi meraih apa yang dicita-citakan.

“Saya doakan supaya anak-anak menjadi anak yang rajin belajar, berhasil mencapai cita-citanya dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT,” harapnya.

Saat itu Sekda mengukuhkan Pengurus Forum Anak NTB Periode Tahun 2017-2018. Sebelum dikukuhkan, Forum Anak Indonesia Provinsi NTB membacakan Suara Anak NTB yang telah dirumuskan beberapa waktu lalu, yang berisi harapan mereka tentang perlindungan, dan harapan mencapai cita-cita.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Ir. Hartina, M.M selaku Ketua Panitia menyampaikan, tema yang diusung dalam memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2017 adalah Perlindungan Anak Dimulai Dari Keluarga dengan tagline Saya Anak NTB, Saya Gembira.

“Peserta yang hadir sebanyak 2.000 anak yang terdiri dari siswa PAUD, TK, SMP/Sederajat, SMA/sederajat,” ujar Hartina.

Rangkaian kegiatan Puncak Hari Anak Nasional Tingkat Prov, NTB diramaikan dengan Lomba mewarnai yang diikuti oleh Anak PAUD, TK, dan SD sebanyak 300 anak, Kampung Ramah Anak yang diisi dengan permainan tradisional, Kumpul Bareng Anak yang berisi kegiatan berbagi informasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

AYA/Hms

Di NTB, sejak Juni 2017 sedikitnya terdapat 89 kasus kekerasan terhadap anak

MATARAM.lombokjournal.com — Momentum Hari Anak Nasional menjadi ajang semua prangh untuk saling mengingatkan, tugas pemerintah sama dengan tugas para orang tua dan guru, yakni menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas.

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. H. Rosiady H. Sayuti menegaskan itu saat membuka acara peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2017 di Balai Sosial Asuhan Anak, Kamis (10/8/17) siang.

Sekda menegaskan, intervensi lembaga keluarga dan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) pun sangat diperlukan. “Terutama guna menjamin tumbuh kembang anak yang searah dan seimbang agar terlahir anak yang sehat, cerdas dan berkualitas,” katanya.

Pada acara bertema”One Day For Children” ini, Sekda NTB berpesan kepada seluruh anak-anak yang hadir agar terus belajar tanpa henti. “Belajarlah sejak dari buaian ibu sampai ke liang lahat,” ajak Pak Ros.

Sebellumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj. Fitri menyampaikan, permasalahan sosial pada anak begitu kompleks. Karenanya, diperlukan program berkelanjutan dan peran serta seluruh masyarakat.

“Permasalahan anak di bangsa ini tergolong sebagai status yang luar biasa, dengan demikian harus ada penanganan dan perhatian khusus dari semua pihak,” ujarnya.

Sejak Juni 2017, di NTB tercatat 89 kasus kekerasan terhadap anak.  23 kasus di antaranya adalah pencabulan. permasalahan sosial, kesulitan ekonomi, kemiskinan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan ketidak berdayaan keluarga menjalankan peran serta dalam menjaga anak-anak dari keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi.

“Setiap anak memiliki kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan hubungan dengan orang tuanya, kesejahteraan diri, keselamatan dan pengasuhan yang berkelanjutan,” ungkap Hj. Fitri.

Kepada para orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) sebagai lembaga yang memelihara anak-anak terlantar, diharapkan dapat memberikan bimbingan, pengertian, dan informasi bagaimana terkait cara anak-anak melindungi diri dari tindak kejahatan.

Senada dengan Sekda NTB, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI, Arief Sapta Wijaya pun berharap anak-anak dapat menjaga diri dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar, termasuk di rumah.

Ditegaskannya, pentingnya pengawasan terhadap penggunaan media teknologi informasi seperti internet, seperti pemilihan konten dan situs yang sesuai batasan usia dan norma. Demgan demikian tidak mengganggu mental dan tumbuh kembang anak.

“Mari tumbuhkan potensi anak yang ada, agar memiliki mental yang tangguh,” tutupnya.

AYA