Semua guru dan siswa diharuskan melek tekhnologi guna memudahkan transpormasi pembelajaran

MATARAM.lombokjournal.com —  Menjawab tantangan pembelajaran yang aman dan efektif di tengah pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB berlakukan tiga mekanisme untuk kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Selain mekanisme belajar Dalam Jaringan (Daring), dua mekanisme lain adalah semi Daring dan Guru Kunjung.

Disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidi Furqan, S.Pd,. M.Pd kepada LombokJournal.com, tiga mekanisme tersebut dipilih dengan mempertimbangkan beberapa alasan.

Salah satunya, masih banyak para siswa yang secara tekhnis memiliki keterbatasan fasilitas tekhnologi,  sehingga proses belajar-mengajar menggunakan sistem Daring tidak berjalan efektif.

“Belajar dari Rumah (BDR ) itu opsinya adalah dengan online (Daring), semi online dan tatap muka, atau guru kunjung,” terangnya. Minggu (09/08/2020).

Dijelaskan, tiga mekanisme tersebut diberlakukan tergantung pada kesiapan sekolah, kesiapan siswa dan lokasi sekolah.

“Jadi kalau onlinenya tidak bisa, gunakanlah semi online, semi online itu satu arah, kalau semi online tidak bisa maka gunakanlah guru kunjung atau visit, terutama bagi anak-anak yang tidak punya fasilitas pembelajaran seperti smartphone, dan bagi anak-anak yang ada di zona blank spot” paparnya.

Terkait sistem pembelajaran tatap muka di sekolah yang sejauh ini banyak diatensi orang tua murid, pihaknya menyampaikan akan segera diberlakukan.

Hal tersebut dimungkinkan terutama karena Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang peraturan tata pembelajaran di masa Covid-19 sudah direvisi.

Sementara untuk waktu pelaksanaan dijelaskan akan ditetapkan setelah Dikbud selesai melakukan pembahasan pada Senin (10/08/20) besok.

“Kemarin, (Jum’at, 07/08/2020) ini dicabut pukul lima sore. Tatap muka itu sudah boleh dengan sistem sift bagi sekolah yang berada di zona kuning dan hijau. Sehingga Senin besok saya akan membahas itu di kantor,” katanya.

Alasan direvisinya SKB Empat Menteri tersebut, disebabkan sistem BDR yang diterapkan sekolah selama ini belum menyentuh fungsi pokok guru sebagai pendidik. Sebab tidak terjadi interaksi langsung antara guru dan murid.

BDR tidak bisa mengakomodir pembelajaran yang butuh penjelasan langsung oleh guru dan pembelajaran praktikum di laboratorium.

BACA JUGA ;  Belajar Tatap Muka di Sekolah Segera Diberlakukan di NTB

“Agar fungsi pendidikannya itu berjalan. Selama ini melalui BDR, online itu baru tugas pengajar saja, tapi fungsi mendidiknya yang dirasakan hilang oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara untuk mekanisme belajar Daring, kendati nantinya situasi kembali normal, sistem pembelajaran tersebut akan tetap diberlakukan guna menyesuaikan pendidikan dengan konteks zaman. Di mana semua guru dan siswa diharuskan melek tekhnologi guna memudahkan transpormasi pembelajaran.

“Meskipun nanti kasus Covid-19 zero, akan tetap dijalankan,” pungkasnya.

Ast

Agar tetap mematuhi protokol Covid-19, disarankan agar sekolah menyederhanakan jumlah jam sekolah dan menggilir jam kedatangan siswa ke sekolah

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Teggara Barat didesak segera membuka kelas reguler dengan mekanisme tatap muka di semua sekolah di NTB.

Keprihatinan atas program Belajar dari Rumah (BDR) dengan media dalam jaringan (Daring) itu, karena melihat kondisi sebagian besar siswa yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk melangsungkan proses belajar.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi V  DPRD NTB yang menaungi Bidang Pendidikan, Saefuddin Zohri.

“Saya kira daring ini ndak efektif. Pertama persoalan tekhnis, sinyal dan sebagainya kan. Yang ke dua, kalau dia punya HP kan, belum pulsa,” ujar anggota Komisi V Bidang Pendidikan Saefudin Zohri kepada LombokJournal.com, Jumat, (07/08/2020).

Saefudin menilai, dari sisi psikologis siswa, tatap muka antara guru dengan siswa yang terjadi di kelas jauh lebih efektif dalam hal transfer pengetahuan.

Hal tersebut menjadi penting terutama untuk materi pelajaran yang tergolong rumit dan butuh penjelasan langsung.

“Tidak interaktif. Bisa-bisa siswa salah menangkap penjelasan,” tuturnya.

Dijelaskan, jika sekolah tatap muka tidak segera digelar, maka kerugian akan sangat dirasakan oleh siswa. Baik dari segi ketertinggalan materi pelajaran maupun waktu yang terbuang.

Maka dari itu, sudah sepantasnya Dikbud menyumbangkan keahliannya dalam menyusun program yang efektif di masa krisis seperti saat ini.

“Kita minta berpikirlah Dikbud itu cari jalan keluar terbaik. Kan nanti bisa dievauasi,” pintanya.

Terkait dengan mekanisme sekolah tatap muka agar tidak melanggar protokol Covid-19, ia menyarankan agar sekolah menyederhanakan jumlah jam sekolah dan menggilir jam kedatangan siswa ke sekolah.

“Kan bisa dengan ada yang masuk pagi dan masuk siang. Tentu tetap dengan protokol Kesehatan,” saran Zohri.

Ast

Tugas SMK membekali siswa siswi kita akrab dengan potensi alam dan bisa memenuhi kebutuhan masa depan

LOBAR.lombokjournal.com —  Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi melakukan kunjungan ke SMKN 1 Lingsar, untuk meninjau perkembangan pembuatan sepeda listrik dan mobil listrik tenaga surya, Selasa (04/08/20).

Mik Gita, sapaan Sekda NTB mengatakan, Pemerintah Provinsi sangat serius dalam mengembangkan industrialisasi.

Momentum perhelatan berskala internasional di NTB pada 2021 harus dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar.

“Komitmen pemerintah sudah sangat kuat. Memanfaatkan momentum terlebih ada momentum yang sangat besar dunia yang akan kita laksanakan di bidang otomatif dengan memadukan potensi alam, pariwisata, Indonesia tuan rumah event MotoGP,” terangnya.

Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan NTB menjadi tuan rumah MotoGP.

Mik Gita menyampaikan, jangan sampai masyarakat NTB hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

“Bukan hanya sebagai penyelenggara dan hanya menikmati asap tapi ternyata kita juga  familiar dengan hal-hal otomotif energi,” tuturnya.

Tugas SMK, lanjutnnya, untuk membekali siswa siswi kita akrab dengan potensi alam dan bisa memenuhi kebutuhan masa depan. Potensi ada angin, air, surya yang bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan yang ramah lingkungan.

“Ini perlunya jangan ikuti era industrialisasi yang diterapkan oleh negara industri lainnya, tetapi kita harus pandai berkreasi memanfaatkan sumber daya yang  ramah lingkungan kita berkompetisi manfaatkan green energy- green teknlogi,” jelasnya.

Hal ini sangat diatensi oleh Sekda. Ia berharap produk-produk otomotif yang dikeluarkan oleh SMK yang ada di NTB ini.

“Esok dengan adanya pangsa pasar yang bagus motor dan mobil listrik akan jadi primadona,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Perda akan disusun mulai awal Agustus mendatang. Dalam perda tersebut juga diatur denda yang akan diberikan bagi siapa pun yang melanggar

MATARAM.lombokjournal.com  — Sekertaris Daerah (Sekda) NTB, H.L. Gita Aryadi meminta kepada sekolah yang melakukan Masa pengenalan Lingkungan sekolah (MPLS) di masa pandemi untuk sementara di hentikan sampai batas waktu yang ditentukan.

Hal ini sesuai dengan surat Edaran Gubernur yang sudah disebarkan ke seLuruh sekolah yang ada di Kabupaten/ Kota di NTB.

“Sudah minta melakukan penutupan karena kondisi kita seperti itu, kita minta untuk ditutup,” ujar Lalu Gita Aryadi pada, Jumat (24/07/20).

Lalu Gita menjelasakan, hingga kini Pemerintah Provinsi sedang menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait kegiatan yang dilakukan di sekolah selama pandemi Covid-19 ini masih berlangsung.

“Dengan segala kesadaran kita minta ditutup dulu kegiatan yang menimbulkn keramaian disekolah, dan berkaitan dengan  itu kita akan menyusun perda, sampai ada denda,” tegasnya.

Sekda memaparkan, di era pandemi ini sudah menjadi tanggung jawab kita agar bagaimana kita bisa semua bisa patuh dalam segala aturan, karena itu demi kesehatan kita bersama.

Perda akan disusun mulai awal Agustus mendatang. Dalam perda tersebut juga diatur denda yang akan diberikan bagi siapa pun yang melanggar.

“Perda mulai Agustus mudahan bisa ditetapkan di DPR akan diatur berupa denda agar bisa memberikan efek jera. Tujuannya  agar keselamatan tetap terjaga, sekali lagi meskipun belum adanya perda kita tentunya harus selalu patuh mentaati ptotokol kesehatan,” kata Sekda,

AYA

Dalam rapat Komisi V DPRD NTB dengan para rektor,  akan didata berapa banyak mahasiswa yang tidak bisa bayar kuliah

MATARAM.lmbokjournal.com —  Salah satu aspek yang paling merasakan ganasnya dampak pandemi Covid-19 selain aspek kesehatan dan aspek ekonomi adalah aspek pendidikan.

Khususnya aspek pendidikan tinggi, banyak dari mahasiswa di NTB tidak mampu membayar uang kuliah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda menyampaikan, Jumat, (17/07/2020), telah melakukan koordinasi dengan rektor seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di NTB.

Koordinasi dilakukan guna mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar memberikan bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang orang tua/walinya mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Pasti kalau DPR jelas mendorong jangan sampai ada putus kuliah karena Covid,” ujar Isvie kepada wartawan.

Dijelaskan, bentuk komitmen tersebut dibuktikan DPRD NTB, beberapa waktu lalu komisi V DPRD NTB yang membidangi persoalan pendidikan mengundang semua rektor PTN dan PTS yang ada di provinsi NTB guna membahas permasalahan tersebut.

Beberapa poin yang dibahas dan disepakati untuk ditindaklanjuti ke Pemprov NTB adalah pemberian bantuan pembiayaan kuliah mahasiwa.

Saat ini, pihak DPRD NTB sendiri tinggal menunggu diserahkannya dokumen berisi daftar nama-nama mahasiswa yang nantinya menerima bantuan.

“Dalam rapat komisi V dengan para rektor kita minta datanya dulu berapa banyak sih mahasiswa yang tidak bisa bayar kuliah. Kan kita tidak tahu mana mahasiswanya,” terangnya.

Ditegaskan, pihak DPRD selaku mitra PTN dan PTS akan mengawal penuh permintaan perguruan tinggi di NTB tersebut dengan memastikan Pemprov segera realisasikan dana bantuan.

“Kita sudah bahas dan masih menunggu data dari universitas untuk kita bicara lebih lanjut dengan pemerintah provinsi,” katanya.

Perlu diketahui, setelah DPRD lakukan pertemuan dengan para rektor, digelar beberapa aksi demonstrasi mahasiwa dari lintas perguruan tinnggi di depan kantor DPRD NTB menuntut anggota dewan segera realisasikan hasil pertemuan mereka dengan para rektor tersebut.

Salah satu yang paling anyar adalah demonstrasi pada hari Kamis (16/07/20). Saat itu, beberapa mahasiswa bahkan ‘menodong’ salah seorang perwakilan DPRD yang menemui mereka dengan membuat kesepakatan tenggat waktu keputusan pencairan dana bantuan.

Jika Pemprov tidak merealisasikan bantuan tersebut pada tenggat waktu yang ditetapkan, para demonstran mengancam akan melakukan aksi dengan masa yang jauh lebih besar.

Ast

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB akan menyiapkan beasiswa kepada 100 mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta.

Beasiswa itu diprioritaskan bagi kampus yang memiliki jurusan langka/unik dan sangat dibutuhkan oleh daerah untuk percepatan potensi spesifik yang dimilikinya.

Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah didampingi Sekda NTB, H.L. Gita Ariadi mengungkapkan itu saat menerima silaturahmi sejumlah Rektor Perguruan Tinggi swasta, di ruang kerjanya, Jum’at (10/07/20).

Beasiswa yang ditawarkan, khusus untuk kampus yang memiliki jurusan-jurusan unik, dan diharapkan mampu mendorong dan memberikan kontribusi besar bagi daerah sesuai dengan potensi obyektif yang ada di NTB.

Doktor Zul mencontohkan, di Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) ditawarkan untuk jurusan pertambangan khusus bagi orang Dompu.

Asumsinya untuk 5-6 tahun kedepan ketika Sumbawa Maining tambang beroperasi di Dompu,  tidak ada lagi keributan karena tidak dilibatkannya masyarakat lokal untuk mencicipi manfaat ekonomi dari aktivitas tambang tersebut.

“Bersahabat dengan investasi adalah kejernihan pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM sejak dini, agar tidak menjadi penonton didaerahnya,” kata gubernur.

Kampus-kampus yang lain, Persyaratannya adalah harus memiliki jurusan yang spesifik yang diandalkan dan punya potensi pengembangan diwilayah tersebut.

“Universitas Sumbawa misalnya mempunyai keunggulan, satu-satunya pergurung tinggi swasta yang memiliki jurusan Peternakan maka butuh beasiswa untuk mahasiwanya sehingga melahirkan SDM handal dibidang peternakan,karena pengembangan wilayah peternakan cukup memadai disana,” tuturnya.

Diakuinya dibutuhkan kepiawaian dalam mengelola kampus sehingga mampu memenuhi kebutuhan kekinian dan jauh kedepan.

“Kalau hanya diberikan bantuan, kampus hanya biasa-biasa saja, tidak ada tantangannya,” ujar Gubernur Zul.

Ia mengakui, mengelola kampus swasta tidaklah mudah. Tapi dibutuhkan  manajemen yang handal.

Gubernur sempat menceritakan pengalaman panjangnya mengelola kampus swasta.  Sehingga Dr. Zul sangat memaklumi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pengelola kampus swasta, yang jauh beda dengan kampus negeri.

Diharapkan kepada Pemda Kabupaten/Kota juga ikut mencari cara supaya dapat berkontribusi juga pada perguruang tinggi swasta di daerahnya masing-masing.

100 mahasiswa

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Dr. H. Aidy Furqan menjelaskan  bantuan yang akan diberikan kepada perguruan tinggi ada dua, yaitu bantuan sosial dan beasiswa.

Sesuai Pergub No. 2 tahun 2020  tentang bantuan beasiswa, Aidy Furqon menyebut 2 jenis beasiswa yaitu beasiswa umum untuk mahasiswa luar negeri dan beasiswa miskin tapi berprestasi bagi seluruh perguruan tinggi di NTB.

Beasiswa ini diberikan maksimal kepada 100 mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki jurusan tertentu, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan mekanismenya.

“Apabila jumlah beasiswa untuk 100 orang mahasiswa itu belum tercapai , maka pemenuhan kapasitas selanjutnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya hingga mencapai 100 mahasiwa,”katanya.

Sedangkan kriteria kampus yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi adalah kampus yang membuka prodi atau jurusan yang mendukung pembangunan daerah dan jurusan atau prodi harus berakreditasi.

“Disamping kebijakan dan otonomi kampus yang akan menetukan syarat mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa tersebut,” ucap Kadis Dikbud.

Beasiswa miskin ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, beasiswa miskin berprestasi,  beasiswa stimulant, dan beasiswa afirmasi.

“Semua kampus di NTB dapat mengusulkan mahasiswanya sesuai aturan yang ada,” kata Aidy Furqan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor dan perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas NU, Universitas Hamzanwadi, Universitas NW, Universitas Sumbawa, Universitas Cordova KSB dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).

AYA/HmsNTB

Agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar

MATARAM.lombojournal.com —  Anggota Komisi V DPRD NTB yang menaungi bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terkesan kurang mengakomodir sekolah swasta.

Dicontohkan Hazmi, dengan larutnya Dikbud mengurus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada sekolah negeri yang kenyataannya memiliki siswa baru yang jauh di atas standar jumlah pengajarnya.

Kelebihan kapasitas jumlah murid yang jauh di atas standar jumlah pengajar tersebut, jelas Hazmi, diakali sekolah negeri dengan mengangkat guru honorer.

Hal yang menurut Hazmi tidak perlu lagi dilakukan.

“Yang jelas negeri itu tidak ada yang namanya kekurangan murid,  dia melampaui, sehingga rasio murid dengan guru tidak tercapai makanya dia mengangkat honorer. Coba lihat, hampir semua sekolah negeri mengangkat guru honorer. Kenapa angkat guru honor,” katanya.

Ditambahkan Hazmi, agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar.

Sisa dari calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itulah yang diarahkan untuk melanjutkan sekolah ke swasta.

“Jadi untuk membesarkan hati yayasan-yayasan semestinya batasi saja (penerimaan murid) sesuai rasio guru. Selebihnya silahkan anda (sekolah) ke swasta. Swasta juga tak kalah kok dengan sekolah negeri. Bahkan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang lebih ketimbang sekolah negeri,” katanya.

Ast

Potensi generasi muda di NTB perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah

LOTIM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, meresmikan Institut Studi Islam Sunan Doe, Yayasan Darussalam Al-Kubro (Yadaro) Moyot, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (02/07/20).

Dalam sambutannya Gubernur Zul mengatakan,  saat ini sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

Bang Zul mengatakan, potensi generasi muda di NTB perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Bahkan saat ini anak-anak SMK di NTB sudah mampu menciptakan inovasi luar biasa. Membuat Sepeda Listrik, Mobil Listrik dan Cold Storage tenaga matahari.

“Anak-anak muda NTB ini luar biasa, jika kita berikan kesempatan untuk berinovasi mengaplikasikan ide-ide besarnya,” ujarnya.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, gubernur berjanji akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Institut Studi Islam Sunan Doe, yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri.

Menurutnya, dengan kuliah di luar negeri akan membuka pandangan dan wawasan, serta menumbuhkan sikap nasionalis generasi muda NTB dalam berbangsa dan bernegara.

“Kami berharap dengan terbukanya wawasan mereka, maka tidak ada lagi sikap-sikap primordial pada generasi muda kita di NTB,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Dikotomi sekolah Favorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sedang gencar melakukan berbagai cara. agar dikotomi sekolah favorit hilang dari perspektif masyarakat.

Pihaknya memaklumi, sebelumnya, stereotip sekolah favorit telah melekat kuat dibenak masyarakat kota Mataram.

Banyak penyebabnya, di antaranya prestasi lulusan dan juga letak sekolah pavorit yang cenderung berada di tengah kota.

“Mungkin karena dekat dari jalan besar atau letaknya di tengah kota,” kata Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (02/07/20)..

Dijelaskan Lalu Fatwir, salah satu strategi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diaplikasikan oleh daerah melalui Dinas terkait adalah penerapan zonasi sekolah.

Selama ini siswa  yang berlatar belakang ekonomi keluarga menengah ke atas, memilih menyekolahkan anaknya di sekolah “Favorit” kendati letak sekolah jauh dari rumah.

Melalui penetapan sistem zonasi hal itu tak bisa lagi dilakukan.

Menurut Lalu Fatwir, ini mejadi penting sebagai syarat tiga komponen utama pendukung pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan lingkungan.

“Pendidikan bukan hanya tugas sekolah,” katanya.

Menurut Lalu Fatwir, dikotomi sekolah pavorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya.

Dikotomi sekolah favorit itu hanya mengedepankan satu komponen, yakni komponen pendidikan formal di sekolah.

Padahal pendidikan informal di dalam keluarga dan bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya juga tak kalah penting untuk tumbuh kembang psikologi anak dalam menyongsong masa depan.

“Kembali ke dikotomi tadi itu. Dia ingin sekolah di yang mereka istilahkan pavorit itu. Harusnya ada istilah ‘favorit’ dan ‘tidak favorit’ itu. Semua mendaftar di SMP 2, apanya yang favorit di SMP 2. Yang bisa kuliah ke luar juga banyak dari SMP lain,” katanya.

Ast

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan

MATARAM.lombokjournal.com — Lingkungan Cemare, Kelurahan Monjok Timur tak masuk zonasi semua Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri di Kota Mataram.

Pasalnya,  karena kelalaian Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare untuk masuk ke zonasinya.

“Dipikir oleh kepala sekolahnya Lingkungan Cemare masuk ke zona yang lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,  M.Pd kepada wartawan. Kamis (02/07/20).

Ditambahkan Lalu Fatwir, Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram mengira lingkungan yang bersangkutan sudah masuk di zonasi SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram.

“Dikiranya masuk zona SMP 1 dan SMP 2,” katanya.

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Saat ini, Lingkungan Cemare sudah masuk dalam data zonasi di SMPN 6 Mataram.

“Dan ternyata yang kemarin itu belum masuk zona di mana-mana, tapi sekarang sudah masuk zona SMP 6,” katanya.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil I Kota Mataram Ir. Made Slamet menyesalkan kelalaian Disdik Kota Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare ke semua zonasi SMPN di Kota Mataram.

Padahal lokasi Lingkungan Cemare berjarak sangat dekat dengan SMPN 6 Mataram.

“Tadi saya urus, Cemare itu tak punya zona dia. Kasi Zona dong dia, kan buta, bingung mereka jadinya,” katanya.

Ast