Agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar

MATARAM.lombojournal.com —  Anggota Komisi V DPRD NTB yang menaungi bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB terkesan kurang mengakomodir sekolah swasta.

Dicontohkan Hazmi, dengan larutnya Dikbud mengurus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 pada sekolah negeri yang kenyataannya memiliki siswa baru yang jauh di atas standar jumlah pengajarnya.

Kelebihan kapasitas jumlah murid yang jauh di atas standar jumlah pengajar tersebut, jelas Hazmi, diakali sekolah negeri dengan mengangkat guru honorer.

Hal yang menurut Hazmi tidak perlu lagi dilakukan.

“Yang jelas negeri itu tidak ada yang namanya kekurangan murid,  dia melampaui, sehingga rasio murid dengan guru tidak tercapai makanya dia mengangkat honorer. Coba lihat, hampir semua sekolah negeri mengangkat guru honorer. Kenapa angkat guru honor,” katanya.

Ditambahkan Hazmi, agar bisa mengakomodir kepentingan sekolah swasta, harus ada pembatasan jumlah penerimaan murid di sekolah negeri sesuai standar jumlah pengajar.

Sisa dari calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itulah yang diarahkan untuk melanjutkan sekolah ke swasta.

“Jadi untuk membesarkan hati yayasan-yayasan semestinya batasi saja (penerimaan murid) sesuai rasio guru. Selebihnya silahkan anda (sekolah) ke swasta. Swasta juga tak kalah kok dengan sekolah negeri. Bahkan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang lebih ketimbang sekolah negeri,” katanya.

Ast

Potensi generasi muda di NTB perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah

LOTIM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, meresmikan Institut Studi Islam Sunan Doe, Yayasan Darussalam Al-Kubro (Yadaro) Moyot, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (02/07/20).

Dalam sambutannya Gubernur Zul mengatakan,  saat ini sektor pendidikan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

Bang Zul mengatakan, potensi generasi muda di NTB perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Bahkan saat ini anak-anak SMK di NTB sudah mampu menciptakan inovasi luar biasa. Membuat Sepeda Listrik, Mobil Listrik dan Cold Storage tenaga matahari.

“Anak-anak muda NTB ini luar biasa, jika kita berikan kesempatan untuk berinovasi mengaplikasikan ide-ide besarnya,” ujarnya.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, gubernur berjanji akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa Institut Studi Islam Sunan Doe, yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri.

Menurutnya, dengan kuliah di luar negeri akan membuka pandangan dan wawasan, serta menumbuhkan sikap nasionalis generasi muda NTB dalam berbangsa dan bernegara.

“Kami berharap dengan terbukanya wawasan mereka, maka tidak ada lagi sikap-sikap primordial pada generasi muda kita di NTB,” harapnya.

AYA/HmsNTB

Dikotomi sekolah Favorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram sedang gencar melakukan berbagai cara. agar dikotomi sekolah favorit hilang dari perspektif masyarakat.

Pihaknya memaklumi, sebelumnya, stereotip sekolah favorit telah melekat kuat dibenak masyarakat kota Mataram.

Banyak penyebabnya, di antaranya prestasi lulusan dan juga letak sekolah pavorit yang cenderung berada di tengah kota.

“Mungkin karena dekat dari jalan besar atau letaknya di tengah kota,” kata Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (02/07/20)..

Dijelaskan Lalu Fatwir, salah satu strategi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diaplikasikan oleh daerah melalui Dinas terkait adalah penerapan zonasi sekolah.

Selama ini siswa  yang berlatar belakang ekonomi keluarga menengah ke atas, memilih menyekolahkan anaknya di sekolah “Favorit” kendati letak sekolah jauh dari rumah.

Melalui penetapan sistem zonasi hal itu tak bisa lagi dilakukan.

Menurut Lalu Fatwir, ini mejadi penting sebagai syarat tiga komponen utama pendukung pendidikan, yakni sekolah, keluarga dan lingkungan.

“Pendidikan bukan hanya tugas sekolah,” katanya.

Menurut Lalu Fatwir, dikotomi sekolah pavorit telah menghilangkan esensi pendidikan non formal, yang tercermin pada pendidikan anak oleh keluarga dan pendidikan anak dalam interaksi sosial di lingkungannya.

Dikotomi sekolah favorit itu hanya mengedepankan satu komponen, yakni komponen pendidikan formal di sekolah.

Padahal pendidikan informal di dalam keluarga dan bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya juga tak kalah penting untuk tumbuh kembang psikologi anak dalam menyongsong masa depan.

“Kembali ke dikotomi tadi itu. Dia ingin sekolah di yang mereka istilahkan pavorit itu. Harusnya ada istilah ‘favorit’ dan ‘tidak favorit’ itu. Semua mendaftar di SMP 2, apanya yang favorit di SMP 2. Yang bisa kuliah ke luar juga banyak dari SMP lain,” katanya.

Ast

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan

MATARAM.lombokjournal.com — Lingkungan Cemare, Kelurahan Monjok Timur tak masuk zonasi semua Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri di Kota Mataram.

Pasalnya,  karena kelalaian Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare untuk masuk ke zonasinya.

“Dipikir oleh kepala sekolahnya Lingkungan Cemare masuk ke zona yang lain,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,  M.Pd kepada wartawan. Kamis (02/07/20).

Ditambahkan Lalu Fatwir, Kepala Sekolah SMPN 6 Mataram mengira lingkungan yang bersangkutan sudah masuk di zonasi SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram.

“Dikiranya masuk zona SMP 1 dan SMP 2,” katanya.

Permasalahan kelalaian tersebut diakui Lalu Fatwir, sudah diselesaikan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Saat ini, Lingkungan Cemare sudah masuk dalam data zonasi di SMPN 6 Mataram.

“Dan ternyata yang kemarin itu belum masuk zona di mana-mana, tapi sekarang sudah masuk zona SMP 6,” katanya.

Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil I Kota Mataram Ir. Made Slamet menyesalkan kelalaian Disdik Kota Mataram yang tak memasukkan Lingkungan Cemare ke semua zonasi SMPN di Kota Mataram.

Padahal lokasi Lingkungan Cemare berjarak sangat dekat dengan SMPN 6 Mataram.

“Tadi saya urus, Cemare itu tak punya zona dia. Kasi Zona dong dia, kan buta, bingung mereka jadinya,” katanya.

Ast

MATARAM.lombokjournal.com — Menyongsong tatanan baru yang memaksa masyarakat untuk hidup beradaptasi dengan covid-19, Direktur Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas NTB menggelar Rapat Koordinasi Pelaksaksanaan Program Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas NTB yang dilakukan secara daring, Kamis (01/07/20).

Rapat yang menghadirkan Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud, Dr. Muhammad Hasbi sebagai pemateri tersebut dipimpin oleh Kepala BP Paud dan Dikmas NTB, Drs. Sukma, M.Pd.

Dan dihadiri oleh Bunda PAUD Nasional sekaligus Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, beserta seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Organisasi Mitra.

Rakor tersebut membahas pelaksanaan program apa saja yang akan dijalankan selama tahun ajaran baru 2020-2021.

Tahun ajaran baru untuk jenjang PAUD akan tetap digelar dengan catatan, untuk daerah yang berada di daerah kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Satuan pada zona pendidikan tersebut tetap menlanjutkan Belajar Dari Rumah (BSD).

Untuk menyongsong Tatatan Baru tersebut, BP PAUD dan Dikmas NTB sendiri telah melakukan pelatihan terhadap 150 Guru PAUD secara daring se-Provinsi NTB. Guru masa kini tidak hanya mengandalkan media pembelajaran manual lagi saat mengajar.

Kondisi saat ini membuat para guru dan siswa beradaptasi dalam proses belajar mengajar. Guru yang semula hanya mengandalkan buku dan papan tulis atau media manual lainnya kini banyak menyesuaikan pembelajaran menggunakan teknologi.

Selain memberikan pelatihan daring kepada guru PAUD se-NTB, Direktorat PAUD Kemendikbud melalui BP PAUD dan Dikmas NTB juga akan memberikan pelatihan kepada orangtua siswa melalui Kelas Orangtua Berbagi untuk orangtua siswa PAUD se-Provinsi NTB Dalam Waktu dekat.

Pelatihan ini akan menyasar 500-1000 orangtua.

Berat, pembelajaran dari rumah

Bunda PAUD NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyambut baik hal tersebut. Bunda Niken panggilan akrabnya memaparkan, selama pandemi 3 bulan terakhir ini adalah waktu yang cukup berat bagi guru dan orangtua dalam mendidik anak dari dan di rumah.

Bunda Niken berharap agar guru dan orangtua di Tatanan Baru ini dapat segera beradaptasi sehingga pendidikan bagi anak PAUD bisa tetap berjalan dengan cara yang baru.

“Saya harap PAUD NTB bisa mendukung layanan PAUD di masing tempat. Serta dapat mengaktifkan Bunda PAUD di masing-masing Kabupaten dan Kota,” pesan Bunda Niken.

Kepala BP PAUD dan Dikmas NTB, Drs. Sukma, M.Pd, memaparkan bahwa sesulit apapun tantangan di era Tatanan Baru ini BP PAUD dan Dikmas NTB tetap harus menjalankan program kerja yang telah disampaikan Direktorat Jenderal PAUD.

“Meski banyak kegiatan yang kita lakukan secara daring, namun pendidikan PAUD tetap harus berjalan,” tegasnya. (@diskominfotikntb)

Hingga kini Dinas Pendidikan Kota Mataram belum memastikan kapan pembelajaran tatap muka dimulai

MATARAN.lombokJournal.com — Kota Mataram yang masih  zona merah dalam peta penyebaran virus Corona (Covid-19), membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram melarang sistem pembelajaran tatap muka bagi guru dan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk semetara,  sistem pembelajaran tatap muka akan digantikan dengan sistem Belajar Dari Rumah (BDR).

“Kita mempersiapkan modul pembelajaran dengan daring (dalam jaringan),” ujar Kepala Disdik Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd pada wartawan, Rabu (01/06/2020).

Dijelaskan Lalu Fatwir, saat ini pihaknya sedang gencar mempersiapkan modul pembelajaran dalam jaringan (Daring) sebagai syarat memulai sistem belajar dari rumah.

Sistem BDR dalam bentuk Daring menjadi solusi yang harus diambil Dikdis Kota Mataram karena kondisi yang  tidak membolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Mengenai kapan sistem pembelajaran tatap muka bisa dimulai, Lalu Fatwir menjelaskan bahawa hingga  ini pihaknya belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih menunggu arahan dari Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19.

Yang jelas, pihaknya tetap berkomitmen, pembelajaran, apa pun bentuk dan mekanismenya harus tetap maksimal diberikan kepada peserta didik.

“Oktober, November atau mungkin satu Januari, tapi kita tetap mempersiapkan modul pembelajaran dengan Daring,” katanya.

Perlu diketahui, sesuai hasil keputusan Kemendikbud bersama Satgas Covid-19, Kemenko PMK, Kemenag, Kemenkes, Kemendagri, BNPB dan Komisi X DPR RI, hari Senin (15/06/20) yang lalu mengumumkan, tahun ajaran baru bagi PAUD, SD dan SMP dimulai bulan Juli 2020.

Namun bagi daerah dengan zona kuning, oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran dengan sistem tatap muka.

Ast

Sudah dibangun satu SMA di Kecamatan Cakranegara sejak satu tahun yang lalu. Saat ini siswanya masih dititip di SMA Negeri 6 Mataram

MATARAM.lombokJournal.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr. H. Aidi Furqan, S.Pd.,M.Pd menyampaikanm Kecamatan Cakranegara masuk zonasi di tiga SMA Negeri di Kota Mataram.

Pihaknya membantah tudingan yang menyatakan bahwa Kecamatan Cakranegara tidak masuk zonasi semua SMA Negeri di Kota Mataram.

“(SMA) 11, 6 ke selatan itu masuk zona (Cakranegara,” ujarnya.

Selain Zonasi, terang Aidi, Kecamatan Cakranegara juga masuk pada zona irisan. Zona irisan adalah daerah yang tidak termasuk ke dalam Zonasi tetapi daerahnya mendekati.

“Masuk irisan. Ada di SMA 6. Zona irisan SMA 6 sampai pinggiran Lingsar sana,” katanya.

Terkait desakan beberapa pihak yang menginginkan agar dibangun satu SMA Negeri di Kecamatan Cakranegara, Aidi mengatakan bahwa sudah dibangun satu sekolah di Kecamatan Cakranegara sejak satu tahun yang lalu. Saat ini siswanya masih dititip di SMA Negeri 6 Mataram.

“Insyaallah tahun ini (siswa) sudah bisa pindah. Lokasinya di belakang makam pahlawan,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya anggota DPRD Provinsi NTB Dapil I Kota Mataram Ir. Made Slamet menyampaikan bahwa banyak keluhan dari masyarakat Kecamatan Cakranegara. Katanya, Kecamatan Cakraegara tidak masuk di semua zonasi SMA Negeri yang ada di Kota Mataram.

Ast

Karena sistem Zonasi, calon peserta didik baru yang dari Kelurahan Dasan Agung bisa memilih beberapa sekolah sebagai pilihan tempat belajar, seperti di SMA Negeri 2, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Mataram

MATARAM.lombokjournal.com —  Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.(PDPB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Mataram, membuat cemburu orang tua murid yang berasal dari Kecamatan Cakranegara.

Pasalnya, tak satu pun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri terdapat di Kecamatan tersebut.

Sistem zonasi sendiri mengatur 50 persen peserta didik harus berasal dari kelurahan yang dekat dengan lokasi sekolah.

Dan karena Kecamatan Cakranegara tidak memiliki satu pun SMA Negeri di wilayahnya, maka secara otomatis, semua peserta didik baru dari kecamatan tersebut tidak masuk dalam semua zonasi SMA di Kota Mataram.

“Mana ada SMA di Kecamatan Cakra? Ndak ada,” ujar Anggota DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Mataram, Ir I Made Slamet, MM kepada lombokjournal.com, Selasa (30/06/20).

Menurut Made Slamet, yang paling diuntungkan dengan adanya sistem zonasi SMA di Mataram adalah mereka yang wilayahnya dekat dengan banyak lokasi SMA.

Ia memberikan contoh Kelurahan Dasan Agung. Karena sistem Zonasi, calon peserta didik baru yang dari Kelurahan Dasan Agung bisa memilih beberapa sekolah sebagai pilihan tempat belajar, seperti di SMA Negeri 2, SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 1 Mataram.

“Mereka mau sekolah di mana saja bisa,” katanya.

Menurut Made, selain merugikan, hal itu mengindikasikan, perencanaan sistem zonasi luput mempertimbangkan aspek tidak meratanya penyebaran sekolah. Slamet minta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan zonasi tersebut.

Hal lain yang perlu pemerintah segera lakukan, tambah Made, agar segera membangun SMA Negeri di setiap kecamatan yang ada di Kota Mataram, termasuk Kecamatan Cakranegara.

Hal itu penting guna menghindari “kecemburuan” di masyarakat.

“Dengan sistem zona, pemerintah harus distribusikan sekolahnya. Jangan numplek (numpuk). Kecamatan Cakra mana SMAnya? SMA Negeri 6 Mataram Selagalas, masuk Sandubaye,” terangnya.

Untuk diketahui sstem zonasi menjadi kebijakan Menteri Pendidikan era Muhadjir Effendy, tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas. Dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal.

Ast

Bagi Ummi Rohmi, kesulitan hidup adalah tempaan yang telah melahirkan banyak orang-orang hebat

MATARAM.lombokjournal.com — Berkunjung ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram, Selasa (30/06/20), Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku merasa tenang melihat perkembangan Balai Paramita, yang menunjukkan bahwa balai tersebut berfungsi dengan baik.

“Dari segi kemampuan, dari background pendidikan sudah sangat baik. Semua saya lihat sudah berjalan on the right track,” jelas Wagub.

Kunjungan ini juga turut didampingi oleh Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik dan Kepala Dinas DP3AP2KB, Hj. Putu Selly Andayani.

Wagub Umi Rohmi menyampaikan kepada semua anak-anak, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sesama dan bagaimana cara memaknai dan menyikapi permasalahan untuk jauh lebih baik ke depan.

Di usia yang masih terbilang muda dalam menjalani hidup akan ada cobaan, halangan bahkan duri mungkin bisa saja menjadi halangan. Namun, berpikiran positif juga harus dijaga untuk modal dalam menjalani hidup.

Bagi Ummi Rohmi, kesulitan hidup adalah tempaan yang melahirkan banyak orang-orang hebat.

“Karena banyak orang-orang hebat berangkat dari masalah yang sangat sulit, orang-orang sukses berangkat dari kehancuran. Itu betul-betul menjadi pelajaran untuk kita,” pesannya.

Umi Rohmi menginginkan,r apa yang dihasilkan dapat dikenal oleh masyarakat NTB bahkan Indonesia dan dapat bermanfaat dan semakin berkembang.

“Percayalah jalan hidup kita tergantung daripada doa dan ikhtiar kita. Tak bisa itu salah satunya, harus kedua-duanya untuk berusaha bagaimana caranya supaya kehidupan kita lebih baik lagi,” tutup Umi Rohmi.

Kepala BRSAMPK Paramita Mataram, I Ketut Supena mengatakan, Balai Paramita bahu-membahu dan bersinergi dengan Dinas Sosial untuk meningkatkan kerja sama terkait program-program dari Kementerian Sosial.

“Suatu kebahagiaan untuk kami, orang-orang yang masuk kesini harus bahagia, maka anak-anak kami 100 persen dari NTB penuh kebahagiaan apa pun masalahnya, di sini ditemukan solusinya,” jelasnya.

Setelah keluar dari Balai Anak Paramitha diharapkan telah memiliki skill dan kompetensi untuk mulai berwirausaha di dunia luar atau membentuk kelompok usaha di luar.

“Kita hanya mengawal dan memberikan stimulus kepada adik-adik kami,” katanya.

Setelah diskusi tersebut, Wakil Gubernur NTB dan rombongan diajak untuk berkeliling di Balai Anak Paramita untuk melihat usaha ekonomi produksi, yang hampir semua pekerjanya adalah anak-anak dari Balai tersebut.

Aya/HmsNTB

Surat Edaran Gubernur NTB memberikan pembebasan biaya rapid tes Covid 19 untuk pelajar, santri dan mahasiswa yang belajar ke luar daerah

MATARAM.lombkjournal.com — Pemprov NTB membebaskan biaya rapid tes untuk para pelajar dan mahasiswa yang akan belajar keluar daerah.

Pembebasan biaya ini sebagai salah satu upaya pencegahan Covid 19, serta memudahkan para pelajar untuk melanjutkan pendidikannya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan itu kepada media, Senin (29/06/20) di kantor Bappeda NTB.

Ia mengatakan, aturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan rapid tes atau swab sebelum berpergian sebagai salah satu langkah untuk mencegah penularan virus.

Terkait dengan biaya yang cukup mahal, dimaksudkan agar masyarakat enggan untuk berpergian pada masa pandemi ini. Sehingga aktifitas masyarakat di luar bisa diminimalisir.

Ditambahkan Dr. Zul, masuknya tahun ajaran baru tahun 2020/2021 ini, banyak pelajar yang akan melanjutkan pendidikanya ke luar daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah membebaskan biaya rapid tes ini untuk bisa mempermudah para pelajar.

“Pembebasan biaya ini juga harus diterapkan oleh kabupaten/kota di NTB,” ujarnya

Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur NTB tentang pembebasan biaya rapid tes Covid 19 di Provinsi NTB. Dalam SE itu, Pemprov memberikan pembebasan biaya rapid tes Covid 19 untuk pelajar, santri dan mahasiswa yang belajar ke luar daerah.

Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Syarat untuk bisa mendapatkan pembebasan biaya rapid tes dengan membawa kartu pelajar.

Pemeriksaannya, akan dilakukan secara berkelompok baik pelajar, santri dan mahasiswa yang dikoordinir oleh perwakilan masing – masing sekolah maupun universitas.

Rapid tes ini dilakukan di fasilitas kesehatan pada masing – masing kabupaten/kota.

AYA/HmsNTB