Bupati membuka Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dan Pengawas di Kabupaten Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com –

Kemajuan satu daerah bergantung pada Pendidikan, karena itu Pemda menaruh harapan kepada semua elemen yang mengelola pendidikan di Kabupaten Lombok Utara.

Daerah Lombok Utara yang masyarakat miskinnya masih di angka 26,9 persen, masih menyandang daerah tertinggal di NTB menjadi tantangan tersendiri.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH mengatakan itu saat membuka acara Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah dan Pengawas di Kabupaten Lombok Utara (05/04/21).

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Dikpora Dr Fauzan MPd, Direktur Eksekutif Perkumpulan Indonesian Overseas Alumni (IOA), Tantu Sugiharti Singgih, Direktur South East Asian Ministers of Education Organizations -Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Language (SEAMOE – QITEP) Dr Indrawati MPd, serta unsur Dinas Dikpora KLU, Para Pengawas, dan Para Kepala Kepala Sekolah se-KLU.

“Bagi seluruh masyarakat dan perangkat daerah, sebagai pendidik harus memacu diri guna meningkatkan mutu pendidikan di Lombok Utara” tandasnya.

Bupati Djohan berterima kasih kepada segenap multipihak yang telah berkiprah meningkatkan mutu kualitas pengawas, kepala sekolah, dan guru yang ada di Lombok Utara.

Segala macam kegiatan pendidikan diuji, untuk menjadi bahan pembelajaran evaluasi pembenahan pembelajaran pada masa Covid-19.

Bupati Djohan menyampaikan, terkait perkembangan Rumah Tahan Gempa (RTG), hampir 60 ribu bangunan rusak berat, hingga kini belum terselesaikan 18 ribu rumah. Kecuali fasilitas pendidikan dan tempat ibadah rampung dalam waktu 2 tahun, berkat bantuan pihak swasta dan lainnya.

“Saya mengutus Wakil Bupati menghadap BNPB, ada dana daerah untuk pembangunan RTG tertahan hampir 300 miliar dan tambahan SK baru 7.164 unit rumah. Ditemukan adanya 25 persen indikasi salah sasaran. Simalakama bagi saya, sehingga melakukan verifikasi penerima RTG, karena ditemukan penerima, ada yang dapat lebih dari satu unit rumah, menjadi persoalan,” tuturnya.

Selanjutnya, terjadinya Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Lombok Utara.

Terhitung sampai dengan hari ini, Senin (05/04/21) jumlah yang terpapar positif Covid-19 berjumlah 218 orang, meninggal 11 orang. Sekitar 189 orang di antaranya dinyatakan sembuh dan kini sedang isolasi berjumlah 18 orang.

“Sesuai dengan seruan negara kita, tetaplah melaksanakan peraturan kesehatan. Terlebih pengajar dan pengawas tetap menggunakan masker, mendidik anak kita membiasakan diri ikut dalam suasana Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, Lombok Utara sesungguhnya memiliki banyak potensi yang luar biasa. Namun dalam kondisi ini, secara bersama dapat memperbaiki dan membangun daerah Lombok Utara, termasuk pada aspek kependidikan.

“Saya yakin dan percaya dengan peningkatan mutu dan kualitas melalui pelatihan ini, output kepala sekolah dan pengawas menjadi lebih baik. Menyambut baik apa yang dilakukan oleh pihak yang membantu kegiatan ini, menjadi amaliah berkegiatan di Lombok Utara. Dalam rangka melatih sumber daya manusia, guna meningkatkan output pendidikan,” urainya.

Kepala Dinas Dikpora Dr Fauzan MPd, mengungkapkan, perjuangan pada aspek pendidikan cukup berat dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda. Namun apa pun yang terjadi, pembangunan kependidikan tidak boleh berhenti. Tetap bersemangat, bersama-sama untuk Lombok Utara tercinta.

Visi misi bupati dan wakil bupati bidang pendidikan diejawantahkan di antaranya melalui peningkatan kualitas SDM. Prioritasnya adalah pelatihan untuk guru-guru, magang ke sekolah maju dan favorit, memberikan perhatian pondok pesantren, dan pendidikan luar sekolah.

Melihat berbagai kendala dan kesulitan, Dispora melakukan kerja sama dengan pihak luar, membuat MoU dengan IOA dalam melatih pengawas, Kepala Sekolah, dan guru sesuai bidang masing-masing, dengan mendatangkan tutor kredibel, terbaik, seluruhnya difasilitasi IOA.

“Alhamdulillah visi misi pimpinan daerah, kita laksanakan tanpa memberatkan APBD kita, aktivitas meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Utara tidak berhenti akibat pengurangan anggaran saat Pandemi Covid-19,” Ikata Fauzan.

Hal lain yang dilakukan Dikpora yaitu pencanangan Program “Simpel Saja” (Sistem Pelayanan Satu Jam), dapat terlaksana dengan baik. Tujuannya agar segala urusan pelayanan diselesaikan secepat mungkin, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada dinasnya.

Setelah acara dibuka Bupati Djohan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan secara bergiliran dari para narasumber yang ada, dengan tetap mengacu prokes Covid-19.

wld

Menumbuhkan kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati

MATARAM.lombokjournal.com –

Proses demokrasi tanpa dibarengi struktur dan kultur yang demokratis hanya akan menjadikan proses verbal semata tanpa pemahaman yang kuat dan tidak memiliki arah.

Membangun masyarakat demokratis perlu diciptakan prakondisi melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk membangun struktur sosial dan kultur yang demokratis.

Akhir-akhir ini muncul aksi kekerasan seperti Bom Bunuh diri Makasar maupun di Mabes Polri, serta aksi-aksi tindak intoleran lainnya. Guna mencegah dan meminimalisasi aksi serupa, Mi6 mendorong KPU, Bawaslu dan Pemda di NTB bersinergi menggalakkan kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) bagi warga NTB tanpa terkecuali.

“Secara umum tujuan pendidikan Civic yaitu mendidik warga negara supaya menjadi rakyat yang baik yang dapat dinarasikan sebagai rakyat yang patriotik, setia terhadap bangsa dan negara, toleran dan demokratis,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH, Jumat (02/04/21) di Mataram.

Civic Education, dipahami sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warganegara yang baik, cerdas, kritis dan partisipatif (smart and good citizen) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional maupun internasional.

Secara lebih sederhana, Civic Education dipahami sebagai wahana pendidikan demokrasi (democracy education) bagi warganegara.

Menurut pria yang akrab disapa Didu ini, Pendidikan Demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui sistem pendidikan. Bisa formal ataupun informal.

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) tersebut memiliki peristilahan yang berbeda, seperti Citizenship Education, Humanright Education dan Democracy Education.

Di Inggris misalnya, menyebut Pendidikan Kewargaan (Civic Education) dengan Citizenship Education, yang pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Inggris.

Bahkan di negara-negara Arab-seperti Yordania dan Sudan-istilah Civic Education diterjemahkan dengan al-tarbiyah almuwathanah dan altarbiyah al-wathaniyah.
Didu mengungkapkan, Pendidikan Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM (Humanright Education) mengandung pengertian aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat.

Tujuannya agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia.

Menurut dia, urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk warga NTB ini sebagai bentuk komitmen para stakeholder untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan suku dan entitas lainnya di wilayah Sunda kecil ini.

“Selain menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), pendidikan Civic diarahkan agar warga NTB dari semua lapisan memiliki civics inteliegence, sosial, emosional dan kecerdasan secara spiritual agar tidak mudah diprovokasi atau diintrik dengan hal-hal yang merugikan keberagaman,” urai Didu.

Untuk itu, lanjutnya, KPU dan Bawaslu memiliki tanggungjawab moral dan politik dalam mendorong sekaligus mengartikulasikan pendidikan civic secara berkala, sistematis dan terukur.

Tidak semata mata menjadi penyelenggara pemilu yang hanya menjalankan regulator dan pengawas demokrasi prosedural saja.

“Mumpung tahun 2021/2022 tidak ada agenda pesta demokrasi, tak ada salahnya KPU/Bawaslu bekerjasama Pemda di NTB maupun stakeholder lainnya menggagas dan menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara regular, baik offline maupun online untuk semua lapisan warga NTB,” harap Didu.

Didu menegaskan, mengingat masih dalam situasi pandemi covid 19, maka pendidikan kewarganegaraan bisa dilakukan dengan rule model klas terbatas sesuai protokol kesehatan.

Sementara untuk kelas online pendidikan kewarganegaraan bisa disetting sedemikian rupa agar peserta didik antusias mengikuti civic education ini.

“Kurikulum Pendidikan Civic perlu disesuaikan dengan karakter entitas Suku di NTB agar mudah dan diterima. Selain itu Pengajar/ fasilitator Civic Educations perlu yang komunikatif , familiar dan humble agar peserta didik tidak bosan/ jemu,” ulas Mantan Direktur Walhi NTB dua periode 1996- 2002.

Memanfaatkan Teknologi Animasi

Didu menambahkan, selain melalui metode klas offline dan Online, pendidikan kewarganegaraan ini bisa dilakukan melalui campaign di Medsos dengan aneka tagline singkat tapi mudah diingat agar lekat dipikiran warga NTB yang membacanya.

Karena kecenderungan masyarakat kekinian menyukai hal – hal yang informatif tapi dengan gaya bahasa/ narasi yang to the point agar mudah dipahami. Bahasa yang tertele-tele, selain membosankan juga terkesan menggurui.

“Selain itu kampanye pendidikan civic bisa dilakukan dengan memanfaatkan tehnologi animasi ataupun merangkul komikus di NTB agar membuat konten-konten yang kontekstual terkait kurikulum dan tujuan pendidikan civic tersebut,” paparnya

Ia menambahkan, website atau fanpage stakeholder di NTB perlu memasukkan konten animasi yang berisi ajakan atau pesan mencerahkan dan mencerdaskan warga NTB.

Terakhir Didu mengatakan, letak kekuatan tehnologi Animasi maupun komik yakni pesannya mudah diterima dan mudah diingat atau dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat apalagi jika karakter animasi atau kartun menjadi viral, maka makin mudah pesan-pesan tersebut digemari netizen.

“Untuk itu Pemda NTB tidak ada salahnya mulai merangkul dan memanfaatkan potensi besar kreator komikus asal NTB sebagai agen pendidikan dan perubahan untuk menciptakan Generasi NTB yang Gemilang,” pungkasnya.

Me

Hadirnya Rektor baru merupakan angin segar

MATARAM.lombokjournal.om –

Pengelolaan perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan, sehingga hadirnya rektor baru di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024, merupakan angin segar agar dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaannya institut kedepan.

Bunda Niken sapaan akrab Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, Ketua Yayasan Dea Mas mengatakan itu, saat memimpin serah terima jabatan Rektor Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) Samawa Rea periode 2021 – 2024 dari Ahmad Yamin, SH kepada rektor terpilih Miftahul Arzak, S.I.Kom, M.A.

Serah terima itu berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (30/03/21).

“Dalam mengelola organisasi terutama sebuah kampus agar dapat sesuai dengan jalannya adalah sebuah tantangan. IISBUD sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Insya Allah ditangan rektor yang baru akan semakin baik penanganannya,” ujar Bunda Niken.

Berbagai pembekalan yang harus disiapkan bagi mahasiswa, bukan hanya literasi baca, tetapi literasi mengolah data, literasi teknologi dan literasi kemanusiaan harus diutamakan.

“Kita harapkan dari sisi pendidikan dan kualitas  IISBUD semakin bertambah, selain itu dari sisi penilitian dan pengembangan kita harapkan IISBUD sebagai kampus sosial di Sumbawa dapat memberikan kontribusi yang up to date, permasalahan sosial senantiasa dapat berganti setiap hari dan kita dapat memberikan solusi dan analisanya” tutur Ketua Yayasan Dea Mas ini.

Bunda Niken juga menekankan pada pengabdian ke masyarakat harus terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah pada periode lalu sudah dilakukan dengan cukup baik dan bisa ditingkatkan. Bagaiamana kita memberikan kontribusi ke masyarakat yang masih perlu dibantu dan didukung,” tuturnya.

Rektor IISBUD Samawa Rea Miftahul Arzak, S.IKom, M.A telah merencanakan untuk melakukan pengembangan terhadap respon masyarakat terhadap Industrialisasi.

“Kalau kita berbicara industrialisasi pasti kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan lain-lain. Nah  ketika industrialisasi dibuat masyarakat itu ikut serta, itulah yang masuk dalam kajian-kajian sosial budaya,” jelasnya.

Senada dengan Bunda Niken, Miftahun mengharapkan agar mashasiwa/i dapat melihat berbagai keadaan sekitar. Salah satunya perkembangan revolusi industri 4.0 agar dapat senantiasa menyeimbangi dan dihadapi.

“Dari Kemendikbud mengedepankan Kampus Merdeka, tentunya tidak hanya berhubungan dengan ilmu dari background mereka, tetapi  juga harus melihat keadaan keadaan disekitar,” kata Miftahul Arzak.

Ser

@DiskominfotikNTB

Pemimpin dalam mengimplementasikan keteladananan, harus memberi contoh bagi jajarannya

MATARAM.lombokjournal.com —

Keteladanan merupakan salah satu kunci membangun iklim kerjasama yang positif, untuk mencapai cita-cita bersama.

“Kepemimpinan itu yang utama adalah menghadirkan keteladanan kepada jajarannya,” kata Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.

Ia mengatakannya saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bidang Internal Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB, Sabtu (27/03/21) di Aula BP PAUDNI Jempong Baru Kota Mataram.

Lebih lanjut, Doktor Zul panggian akrab Gubernur mengatakan, pemimpin dalam mengimplementasikan keteladananan, harus memberi contoh bagi jajarannya.

Lebih peduli dan perhatian terhadap lingkungan organisasi atau kerjanya, dan mampu mengayomi semua orang di sekelilingnya.

Kalau sudah terbangun kenyamanan dan kerakraban, mesin organisasi akan bekerja dan berjalan sesuai rel dan roda organisasi.

“Ini yang paling penting,” tegas mantan Ketua Senat UI ini.

Dasar yang penting lagi dalam sebuah organisasi adalah kebersamaan. Saling merangkul dan membutuhkan, sebagai bagian dari sebuah sistem, katanya.

Semua SDM dalam struktur jajaran organisasi, memiliki tugas dan fungsi yang saling menguatkan dan menghidupkan organisasi.

“Semua orang punya peran berbeda, dari ketua, wakil ketua, sekertaris hingga anggota,  tapi tujuannya untuk mencapai tujuan yang sama dalam berorganisasi,”ucapn

Diingatkan Gubernur, dalam ilmu organisasi, kebersamaan itu penting. Ini gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan.

Maka koordinasi dalam tubuh organisasi merupakan keharusan. Untuk berkomitmen bersama menjaga kebersamaan.

Disamping itu, gubernur mengajak Muhammadiyah untuk bersama dan bersinergi membangun dan menjaga nama baik daerah. Agar orang senang berkunjung ke NTB.

“Semoga momentum ini menjadikan keluarga besar kita Muhammadiyah memberikan keteladanan untuk masyarakat demi mamajukan daerah kedepan,”tutup Gubernur.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB, Arsyad Gani mengapresiasi n Gubernur Zul, karena selalu hadir setiap kegiatan Muhammadiyah.

Sosok Gubernur yang selalu dekat dan mengayomi semua masyarakat dan komponen tanpa pandang bulu.

“Terimakasih Pak Gubernur,” ucap rektor Ummat.

Pria yang sudah mengabdikan dirinnya dalam  Organisasi Muhammadiyah selama 30 tahun ini, juga menyanjung Gubernur, karena dengan misi NTB Gemilang Sehat dan Cerdas telah membangun SDM NTB dengan memberikan 100 beasiswa kepada Mahasiswa Ummat dan kampus lain.

“Kami dukung sepenuhnya langkah Gubernur, dengan kebersamaan dalam rangka membangun daerah dari semua sektor,” kata Arsyad Gani.

Senada dengan Gubernur, Sunanto Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Pusat, mengaku dalam membangun organisasi maupun bangsa ini harus dengan kebersamaan. Karenanya, Pemuda Muhammadiyah wajib bersinergi dengan Gubernur membangun NTB.

“Hadirnya Gubernur dalam rapat internal ini harus dimaknai sebagai kebersamaan yang erat, agar kita ikut membangun NTB, “tandas Cak Nanto.

Ia mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk kolaborasi berdakwah, dengan cara modern. Karena kalau pikirannya modern harus dibarengi dengan langkah yang modern juga.

Muslimin, Ketua Pemuda Muhamnadiyah NTB, mengakui kehadiran Gubernur memberikan spirit bagi Pemuda Muhammadiyah untuk ikut bersinergi membangun NTB Gemilang.

Dalam Rakorwil ini akan membahas 3 hal. Yaitu penguatan pengkaderan, dakwah dan organisasi.  Sehingga Pemuda Muhammadiyah tertib dan bekerja sesuai AD/RT organisasi.

“Ikuti alur dan pedoman organisasi itu yang penting,”pungkasnya.

Dengan mengusung tema “Meneguhkan Kader Dakwah, Membangun NTB, peserta Rakorwil sebanyak 50 peserta dari unsur pimpinan daerah se NTB.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolda NTB, Danrem 162/WB diwakilkan Dandim Lobar, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dan sejumlah Pengurus Muhammadiyah NTB.

Edy

@diskominfotik_ntb

Wabup Danny minta Dinas Pariwisata menjalin sinergi dengan seniman

KLU.lombokjournal.com –

Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto,ST MEng,  mengatakan kemampuan di bidang seni harus jadi hal dasar yang dimiliki setiap orang.

Pasalnya, seni dan kebudayaan adalah elemen penting yang akan menunjang pembangunan KLU. Karenanya, peran pegiat seni sangat dibutuhkan.

Hadir di kegiatan Kamis Sastra, Kamis (25/03/1) di Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Wabup pun mengaku seorang seniman di bidang perencanaan tata kota sebagai media seninya.

“Saya juga seniman. Merancang tata kota itu juga bagian dari kesenian,” ujar Wabup, sembari menjelaskan sebelum jadi Wabup pihaknya pernah bekerja di bidang penataan kota.

Saat ini, banyak pegiat seni KLU terkesan ‘berjalan sendiri’. Sehingga pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah mereka.

Hal tersebut membuatnya mendorong Dinas Kebudayaan untuk melakukan pendataan dan nantinya menyusun kalender kebudayaan agar KLU tak sepi kegiatan kesenian.

Lebih jauh, Wabup Danny pun meminta Dinas Pariwisata menjalin sinergi dengan seniman, guna memberi ruang ekspresi yang lebih bagi seniman.

“Harus ada sinergi antara pariwisata, kebudayaan dan pemuda,” katanya.

Ast

Untuk bekerja di bidang kelautan dan pelayaran  harus memperoleh sertifikasi bekerja di laut

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., bersyukur diresmikannya Lembaga Diklat Kepelautan Asta Maritim Indonesia (AMI) di NTB, yang merupakan angin segar bagi siswa SMK maupun masyarakat NTB untuk memperoleh sertifikasi tanpa harus keluar daerah.

“Terima kasih kepada AMI yang memberikan kemudahan untuk anak – anak muda NTB tidak perlu keluar daerah lagi, tetapi di dalam daerah sudah bisa mendapatkan sertifikat,” ungkapnya, saat memberikan sambutan dalam peresemian AMI NTB yang berlangsung di Kolam Renang Mayure, Jum’at (12/03).

Sepeti diketahui, di NTB saat ini banyak siswa  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan pelayaran, tentu menjadi modal berharga dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya kemaritiman yang tersedia.

Namun tidak serta merta lulusan SMK-SMK tersebut bisa langsung terjun dan bekerja di bidang kelautan dan pelayaran. Mereka harus memperoleh sertifikasi untuk dapat bekerja di laut.

NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kemaritiman yang luas. Sehingga untuk dapat mengelolanya tentu harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.

Satu-satunya Diklat kepelautan

Direktur AMI NTB,  Janardana menjelaskan,  AMI merupakan satu – satunya lembaga diklat kepelautan yang ada di NTB yang berada di bawah naungan International Maritime Organization (IMO).

“Siapa pun yang bekerja diatas air baik itu kapal pesiar, kapal ikan, kapal ferry, cargo, penyebrangan dan lain-lain harus memiliki sertifikasi atau yang disebut BST, sebagai syarat mutlak pelaut,” tutur Janardana.

Keberadaan AMI NTB dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat NTB tetapi juga untuk Provinsi terdekat yakni NTT bisa hadir ke NTB untuk mendapatkan seritifikasi.

“Kita tidak melayani NTB saja, tetapi kita juga melayani untuk NTT juga. Kehadiran kita mendapatkan banyak manfaat untuk SDM yang ada disini utamanya pelaut tidak perlu ke daerah lain, biaya transport, penginapan semua dapat dilakukan di AMI NTB,” tuturnya

Saat ini, sebanyak 65 peserta dari BLK Lotim yang telah melakukan pelatihan sertifikat BST. Total pelatihan sebanyak 6 hari baik itu secara teori mapun praktek.

Sertifikat yang tersedia di AMI yakni sertifikat Basic Safety Training (BST) ,Crowd Management  and Crisis and Human Behavior Management (CCM), Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB) , SATL dan  KLM.

Calon peserta dapat mempersiapkan Kartu Tanda Pengenal (KTP), Paspor bagi pekerja luar negeri, SKCK, Minimal SMP, Bebas dari penyakit hepatitis B dan biaya pelatihan untuk masyarakat yang memiliki KTP NTB sebesar Rp. 1.600.000 dan bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP NTB dikenakan biaya sebesar  Rp.1.800.000.

“Khusus bagi masyarakat NTB akan menjadi prioritas kami,” pungkas Direktur AMI NTB.

Sher

Meningkatkan keahlian angkatan kerja muda Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (APN) di bidang Komunikasi dan Informatika

MATARAM.lombokjournal.com –

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya (BPSD) Kominfo Surabaya, melakukan kunjungan ke Diskominfotik Provinsi NTB, Kamis (11/02/21).

BPSD selaku Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) kementerian Kominfo Pusat, yang membawahi wilayah kerja Jawa Timur dan NTB,

“Niat kedatangan kami ke Diskominfotik Provinsi NTB ini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus bersinergi terkait dengan program pelatihan pengembangan SDM melalui program Digital Talent Scholarship” jelas Eka Handayani selaku Kepala UPT BPSD Kominfo Surabaya kepada Kadis Diskominfotik Provinsi NTB.

Kunjungan Eka Handayani itu terkait kebutuhan digital talents di era Industri 4.0. Untuk menyambut itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menyelenggarakan program beasiswa pelatihan intensif.

Tujunya untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional.

Program yang dikenal dengan nama Digital Talent Scholarship (DTS) ini memang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkatan kerja muda Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (APN) di bidang Komunikasi dan Informatika. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era Industri 4.0.

Program ini ditujukan untuk masyarakat luas yang memang memenuhi syarat, dan para pesertanya tidak dipungut biaya.

Dikutip langsung dari situs resmi DTS, program pelatihan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

• Vocational School Graduate Academy (VSGA);
• Fresh Graduate Academy (FGA);
• Coding Teacher Academy (CTA);
• Online Academy (OA);
• Thematic Academy (TA);
• Regional Development Academy (RDA); dan
• Digital Entrepreneurship Academy (DEA).

Ada juga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi TIK Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Kunjungan kali ini merupakan pertama kalinya BPSD Kominfo Surabaya bekerja sama langsung dengan Pemda melalui Diskominfotik Provinsi NTB. Pada tahun – tahun sebelumnya diselenggarakan dengan pihak dari Universitas Mataram.

“Sinergitas kami dengan Pemprov NTB adalah mencari tahu bagaimana kita bisa melantangkan program DTS ini supaya masyarakat tahu dan antusias untuk mengikutinya,” jelas Eka.

Program pelatihan itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 di Kabupaten Lombok Tengah dan dibuka untuk 60 peserta yang akan terbagi ke 2 kategori pelatihan yaitu, pelatihan berbasis SKKNI sebanyak 40 orang, dan kegiatan entrepreneur sebanyak 20 orang.

Untuk kategori pelatihan berbasis SKKNI, akan ada 4 tema yang diangkat yaitu, programmer, desain grafis, aplikasi perkantoran dan jaringan. Untuk kegiatan ini nantinya akan dibuka 3 kelas pelatihan yang rencananya akan diselenggarakan di Hotel Illira, Lombok Tengah.

Pendaftaran yang rencananya akan dibuka akhir Februari ini akan terbagi menjadi 4 tahapan, tahapan – tahapan tersebut meliputi: pendaftaran secara online, tes substansi online, verifikasi berkas, dan pelatihan.

Berkas – berkas yang perlu dipersiapkan peserta pun tidak begitu banyak, cukup melampirkan KTP dan Ijazah saja. Pendaftaran yang dibuka kali ini dikhususkan untuk masyarakat Lombok Tengah, jadi nantinya yang diutamakan adalah peserta yang berdomisili di Lombok Tengah.

“Insyaallah [kegiatan] itu akan kami selenggarakan di Hotel Illira dengan protokol COVID-19 yang sangat ketat,” tegas Eka terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelatihan secara offline.

Menyikapi kondisi pandemi, kegiatan – kegiatan seperti ini memang dihimbau untuk diselenggarakan secara offline hanya di daerah yang masuk ke dalam kategori zona hijau maupun kuning.

Kebetulan saat ini Kabupaten Lombok Tengah sedang berada di zona kuning yang mendukung kegiatan pelatihan ini untuk diselenggarakan di sana.

Target dari program ini sendiri dari Kominfo pusat di tahun 2021 adalah menghasilkan minimal 100.000 digital talents untuk memenuhi kebutuhan di era Industri 4.0.

Eka menegaskan, dengan meningkatnya SDM yang memiliki basic digital, diharapkan dapat bersama – sama berkontribusi dalam pembangunan NTB yang lebih maju ke depan.

Devano@Diskominfotik

Langkah yang dilakukan Iman Care bersama Yayasan Amirul Ummah Indonesia mendatangkan keberkahan bagi daerah dan bangsa Indonesia

MATARAM.Lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Majelis Ulama Indonesia NTB dan Polda NTB, meresmikan penyaluran 27 ribu Al-Qur’an untuk NTB yang merupakan sumbangan dari NGO Iman Care Malaysia bekerjasama dengan Yayasan Amirul Ummah Indonesia, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Selasa (02/02/21).

Dikatakan Gubernur, penyaluran Al Qur’an ini berkat Kolaborasi Yayasan Amirul Ummah Indonesia dengan Iman Care Malaysia, suatu hal yang harus dibanggakan. Putra-putri NTB mampu membangun kolaborasi dengan Malaysia.

“Ini harus terus kita jaga,” ujar gubernur dalam sambutannya.

Bang Zul mengatakan, NTB sebagai daerah destinasi wisata berkolaborasi dengan Malaysia sebagai pengujung tertinggi untuk wisatawan di NTB. Kesinambungan ini diminta tetap dijaga.

Diharapkan ke depan, melalui Yayasan Amirul Ummah Indonesia, NTB juga bisa berkontribusi untuk Iman Care di Malaysia. Kita harus bisa memberikan sesuatu untuk Malaysia sebagai bentuk take and give.

“Jadi kita tidak hanya menerima, tapi kita juga harus bisa memberi,” ujarnya.

Gubernur berharap langkah yang dilakukan Iman Care bersama Yayasan Amirul Ummah Indonesia mendatangkan keberkahan bagi daerah dan bangsa Indonesia.

“Semoga NTB hal ini dapat mendatangkan keberkahan bagi daerah kita khususnya dan Indonesia secara luas, sehingga daerah kita menjadi baldatun toyyibatun warabbun gafur,” tutupnya.

Direktur Amirul Ummah sekaligus mewakili Iman Care, Irfan Ahmad Fauzi dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Amirul Ummah merupakan Yayasan yang bergerak untuk pemenuhan kebutuhan Al-Qur’an untuk Nusantara. Saat ini sudah memberikan Al-qur’an di Palu sebanyak 10 ribu, Gorontalo 30 ribu, Jabar 3 ribu, dan sekarang di NTB 27 ribu.

“Kehadiran kami di sini memberikan amanat dari Iman Care sebuah NGO di Malaysia,” kata Fauzi.

Mereka kerjasama dengan mitra-mitra akan menyebarkan kepada 900 titik, baik kepada Ponpes, Masjid, Musalla dan Surau-surau yang membutuhkan.

Selain itu Amirul Ummah juga sedang membangun Masjid di Lombok Utara pasca gempa 2018.

Rr/BiroAdpim

PAUD bisa diselenggarakan oleh Pemda, dalam hal ini satuan PAUD didirikan oleh desa, masyarakat, perorangan, dan oleh badan hukum

TANJUNG.lombokjournal.com –

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2020, tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Penuntasan Pendidikan Prasekolah Dasar Satu Tahun, yang dilaksanakan di Tanjung hari Jum’at (29/01/21).

Acara tersebut dibuka Asisten I Setda KLU Kawit Sasmita SH, mewakili Bupati Lombok Utara dengan peserta dari berbagai Bunda Pengelola PAUD, para Kades, Camat dan tamu undangan lainnya.

Acara dilanjutkan baluran diskusi kependidikan PAUD yang  dipandu Mazhar MPd, dengan menghadirkan narasumber Konsultan Pendidikan KLU Dr H Muhammad Sukri MHum, Kabag Hukum Setda KLU Suparman SH dan Kasi Kelembagaan  dan Sarpras PPAUD PNF Dikpora KLU Ir Sudiartono SPd.

Dalam pemaparannya Konsultan Pendidikan KLU, Dr H Muhammad Sukri M Hum menyampaikan UU Sisdiknas, nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran.

“Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,” kata Dr Sukri.

Dijelaskannya spesifik, PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dilakukan melalui pemberian stimulan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sesuai regulasi perundang-undangan, dikatakannya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

“Sesuai dengan hajatan, sebagaimana ternyatakan dalam kerangka acuan, ada beberapa kedinasan di KLU yang relevan sebagai corong dalam substansi perbup dimaksud, seperti Bappeda, Dukcapil dan BPS,” tandasnya.

Menurut Akademisi Universitas Mataram itu, jika memang sudah ada kurikulumnya, perlu upaya review (penggambaran), reflection (refleksi), revolution (perubahan).

Oleh karena itu, lanjutnya, ada kata “percepatan” tentu kurikulumnya menyesuaikan untuk akselerasi dari bunyi regulasi.

Pada kesempatan itu, dirinya memberi masukan dan saran seyogianya bersinergi dengan stakeholders kependidikan bersinergi dengan OPD terkait, utamanya ligatur kependidikan, agar tujuan pembentukan PAUD bisa optimal.

“Apa yang ternyatakan dalam poin slide ini semata-mata sumbang pendapat. Pendapat tersebut tidak lain adalah hasil kolaborasi antara pengalaman sebagai pendamping di BP-PAUDNI Regional V Mataram dan referensi yang relevan untuk optimalnya kurikulum PAUD,”  katanya.

Kabag Hukum Setda KLU Suparman SH menguraikan kerangka acuan dan latar belakang dibuatnya Perbup nomor 8 tahun 2020 serta tujuannya, tugas dan tanggung jawab, tata cara pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta hasil yang diharapkan dengan terbitnya Perbup tersebut.

“Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (telah berlaku). Agar setiap orang yang mengetahui memerintahkan pengundangan Perbup dengan penempatannya dalam berita daerah KLU,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kasi Kelembagaan  dan Sarpras PPAUD PNF Dikpora KLU, Ir Sudiartono SPd dalam materinya berjudul Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan terbitnya Perbup nomor 28 tahun 2020, lantaran terusan dari amanat UU nomor 20 tahun 2003.

“Dalam Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa anak usia 0-6 tahun dapat mengikuti pembelajaran mengikuti pendidikan prasekolah. Setelah berusia 6 tahun, terutama usia 7 tahun baru mengikuti pendidikan jenjang dasar,” tuturnya.

Hal lain menurutnya adalah pelayanan. Salah satunya pelayanan dasar pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, termaktub pula dalam PP  nomor 2 tahun 2018.

PAUD bisa diselenggarakan oleh Pemda, dalam hal ini satuan PAUD didirikan oleh desa, masyarakat, perorangan, dan oleh badan hukum.

Pada lain pihak, salah seorang peserta sosialisasi, Zubaedah SPd ketika diwawancarai mengatakan kegiatan sosialisasi Perbup yang diselenggarakan Dikpora KLU bermanfaat sekali bagi dirinya dan terutama pengelola PAUD.

Menurutnya, melalui kegiatan sosialisasi dapat melihat jangkauan capaian PAUD dan aturannya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi dialog, sembari mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

sas

Lockdown diberlakukan selama kurang lebih hingga 12 hari ke depan

MATARAM.lombokjournal.com –

Sebanyak 13 Civitas Akademika UnIversitas Mataram positif terpapar Covid -19, Rektor Universitas Mataram (Unram) memberlakukan aturan lockdown.

Kebijakan lockdown itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Mataram ( Unram) mulai.

Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas Mataram, Dr. Kurniawan SH, M. Hum  mengatakan, lockdown mulai diberlakukan  tanggal 19 hingga 30 Januari 2021 di lingkungan Universitas.

“Kebijakan lockdown diberlakukan selama kurang lebih hingga 12 hari ke depan. Namun, bagi civitas akademika/karyawan yang terpaksa harus datang ke kampus diberlakukan aturan yang ketat agar aturan yang diberlakukan dapat berjalan dengan baik yakni dilakukan dulu pengecekan di pos Satpam,” kata Kurniawan, Kamis (21/01/21).

Ia mengatakan, bila proses lockdown selama 12 hari ini dirasa kurang, maka pihaknya terus melakukan Evaluasi.

“Bisa saja nanti lockdownnya diperpanjang, kita juga belum tahu, ya kita lihat ke depannya aja nanti,”ujarnya.

Menurutnya  ke-13 orang yang dilaporkan terpapar Covid saat ini dalam keadaan baik.

“Mereka dalam kondisi baik, sekarang masih isolasi mandiri ada yang dirumah dan di wisma kampus II Unram yang terletak di daerah Seganteng. Kita masih tetap melakukan tracing kontak juga untuk memastikan tidak akan ada tambahan lagi,” jelasnya.

Aya