Muhadjir berharap tidak hanya sirkuit yang menjadi kebanggaan bangsa, tapi adat istiadat, industri kerajinan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang datang ke NTB

LOTENG.lombokjournal.com —  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Mandalika menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Tahun 2021 mendatang, event bergengsi MotoGP akan digelar di kawasan tersebut.

“Ternyata dari dulu hingga sekarang, Lombok-NTB masih terkenal dengan keindahannya,” ujar Menko PMK, Prof Muhadjir Effendy saat tiba di Pantai Kuta Mandalika, Kamis (27/08/20).

Ia berharap, event berkelas seperti MotoGP bisa berjalan sesuai harapan, karena dengan MotoGP tersebut bisa mengatasi pengangguran, mengatasi kemiskinan, dan tentunya mendongkrak pariwisata nasional hususnya pariwisata yang ada di NTB.

“Lewat MotoGP ini kita kenalkan pariwisata NTB kepada dunia,” tambah Menko PMK kemudian berkeliling melihat Pantai Kuta.

Kedatangan Menko PMK KEK Mandalika, untuk meninjau dan melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, melihat secara langsung progress pembangunan rumah tahan gempa serta progres pembangunan sirkuit MotoGP.

“Selain memulihkan rumah masyarakat pasca gempa, kedatangan kami untuk memastikan seluruh kegiatan terutama kegiatan pariwisata terus berjalan,” ungkapnya.

Khusus untuk pariwisata, Muhadjir berharap tidak hanya sirkuit yang menjadi kebanggaan bangsa, tapi adat istiadat, industri kerajinan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang datang ke NTB.

Ia mengajak seluruh kekuatan yang ada di NTB untuk mensosialisasikan sadar memakai masker. Itu semua sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 di NTB.

“Hanya dengan menggunakan masker, menjadi salah satu cara menurunkan angka terpapar hingga kematian akibat Covid-19 ini,” katanya.

Menko PMK menyerahkan satu juta masker secara simbolis kepada Gubernur NTB untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat.

AYA/HmsNTB

Sertifikat CHSE merupakan modal serta kekuatan bagi jasa usaha dan destinasi wisata di tengah kecamuk pandemi Covid-19

LOBAR.lombokjournal.com — Di tengah pandemi, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19, dan di sisi lain juga terus berupaya menggeliatkan sektor pariwisata.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah mengeluarkan sertifikat Clean, Healthy, Safety, Environment (CHSE) bagi pegiat usaha dan pariwisata.

Bagi pegiat usaha dan pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan, akan diberikan sertifikat CHSE, serta bagi pegiat usaha dan pariwisata yang tidak memiliki sertifikat CHSE, maka tidak diperbolehkan beroperasi.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak pelaku usaha pariwisata sungguh-sungguh serius, untuk betul-betul menegakkan protokol Covid-19.

“Mari kita sungguh-sungguh serius, untuk betul-betul menegakkan protokol covid-19 dan tentunya clean, healthy, safety & environment, untuk aktivitas pariwisata di segala bidang ini, harus kita wujudkan. Tadi disampaikan Pak Kadis, tanpa pakai CHSE tidak akan bisa buka, kalau mau buka maka urus CHSEnya,” ujar wagub saat membuka acara simulasi protokol Covid-19 untuk jasa usaha dan destinasi wisata, di Taman Narmada, Jumat (18/08/20).

Wagub meminta pegiat usaha dan pariwisata untuk berkomitmen dan bersama melakukan persiapan degan sebaik – baiknya.

Agar seluruh tempat di NTB, baik itu transportasi, restoran, hotel, destinasi wisata, semuanya bersertifikat CHSE.

Wagub juga menekankan, sertifikat ini, dapat sewaktu waktu dicabut, apabila pihak yang bersangkutan, longgar dalam penerapan protokol Covid-19.

“Ini adalah langkah awal kita untuk seterusnya kita konsisten, tidak ada ruginya kita usaha, effort yang luar biasa di awal tetapi investasi di kemudian hari, ini yang saya harapkan, pasti juga itu harapan Bapak Bupati dan tentu juga kita semua ingin hidup normal, dalam nurut tatanan baru dengan menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan kebersihan kita. Mari kita perjuangkan bersama,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub menyerahkan secara langsung sertifikat CHSE kepada 7 (tujuh) jasa usaha dan destinasi wisata, yang didominasi dari Kabupaten Lombok Barat.

Wagub memberi apresiasi kepada Kabupaten Lombok Barat dalam penerapan protokol covid-19.

“Selamat untuk yang mendapatkan CHSE, ini berarti memang serius, ingin kembali hidup normal,” ucapnya.

Apapun besarnya tantangan dan hambatan itu, lanjut Wagub, tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk membangun, justru masalah-masalah dan tantangan-tantangan itu, kita ubah menjadi kesempatan.

“Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari musibah yang kita alami ini, memang kita harus mundur sedikit, kita harus susah-susah dulu, kita harus kerja dua kali lipat dari pada kondisi normal, tapi percayalah itu investasi kita untuk masa depan kita, investasi untuk berikutnya lagi, dengan pandemi ini, kita diajarkan bahwa kesehatan itu hal yang utama,” ujarnya.

Lebih jauh, hidup aman dan produktif adalah pilihan yang diambil oleh Pemprov. Aman dan produktif yakni, beraktivitas dengan menerapkan protokol covid-19.

Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja, akan tetapi dengan kontribusi dari masyarakat dan segala pihak maka mewujudkan hal ini akan lebih mudah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, mengungkapkan bahwa Pemprov tegas dan perhatian terkait penerapan protokol kesehatan.

“Ibu Wagub begitu tegas dan perhatian terkait dengan bagaimana kita harus tegak lurus dalam menegakkan protokol covid-19 ini. Tentunya hal ini dilakukan bukan hanya untuk beliau tetapi untuk masyarakat NTB,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, Dinas Pariwisata Provinsi NTB selalu memberikan dukungan untuk memastikan protokol kesehatan Covid-19 selalu ditegakkan.

Lobar penerima sertifikat terbanyak

Kepala Dinas Pariwisata H.Lalu Moh Faozal menerangkan, yang menerima sertifikat CHSE yakni Aruna Hotel Senggigi, Taman Nasional Gunung Rinjani, Islamic Center, Taman Narmada, Asmara senggigi mewakili restaurant, Sama-sama bar and bungalow, dan juga transpost anda.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan penyelengaraan kegiatan pemerintah pelayanan publik dan usaha industri pariwisata yang menaati protokol covid dalam masa new normal, meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai garda depan pencegah penyebaran covid-19 di NTB, memastikan tidak terjadinya kasus baru covid-19, pemulihan akses kehidupan sosial ekonomi untuk mengurangi dampak psikologis terhadap masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan penerima sertifikat terbanyak. Terdapat 150 destinasi wisata yang sudah disiapkan untuk menerima sertifikasi yang akan dilakukan secara bertahap.

“Teman-teman banyak yang meminta untuk diberikan sertifikat, karena jika tidak ada sertifikat maka tidak bisa beroperasional, artinya ini hal yang harus segera kita lakukan untuk pemulihan industri parisiwata,” katanya.

Pengelola Taman Narmada, Kamaruddin, mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pemprov NTB.

Dengan adanya sertifikat CHSE itu, merupakan modal serta kekuatan bagi jasa usaha dan destinasi wisata di tengah kecamuk pandemi Covid-19.

“Ketika kami dapatkan ini, maka pengunjung tidak ragu ke taman Narmada, karena semua sudah kita siapkan, Nah cara kami besok setelah ini adalah kami perbanyak duplikatnya, kita taruh di beberapa tempat, sehingga pengunjung dapat membacanya, jadi tidak terpajang di kantor saja,” ujarnya.

Dengan hadirnya sertifikat CHSE ini, dinilai sangat tepat, pihaknya berkomitmen menerapkan protokol Covid-19 di destinasinya.

“Saya pikir ini langka yang sangat-sangat tepat, tinggal kami sekarang tindak lanjut, jadi pasca ini, adalah tugas dan tanggung jawab kami, untuk melanjutkan amanah pemerintah Provinsi,” ujarnya

Ia berharap ke depan dengan adanya sertifikat CHSE, pengunjung akan lebih banyak lagi, untuk berwisata aman di destinasi wisatanya.

AYA/HmsNTB

Reaktivasi pariwisata di NTB ini dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak lain di luar Pemerintah untuk ikut serta mengambil peran dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak luput terdampak pandemi Covid-19.

Di masa adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah Provinsi NTB membuat strategi Bangkitkan pariwisata.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah dalam webinar yang bertajuk ‘Percepatan Reaktivasi Sektor Pariwisata dalam Adaptasi Kebiasaan Baru’, yang diinisiasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi memaparkan, strategi Pemerintah Provinsi NTB membangkitkan pariwisata.

“Industri pariwisata kita dalam pandemi ini harus bertahan, kami melakukan berbagai pembenahan untuk hidup aman dan produktif pada sektor pariwisata ini,” kata wagun, Rabu (12/08/20).

Ia mengatakan, tiga hal yang dilakukan untuk mempertahankan pariwisata di masa pandemi ini.

Yang pertama yakni penyempurnaan kualitas destinasi menggunakan protokol CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) secara bertahap, terbatas dan terpadu.

Quality tourism atau wisata berkualitas adalah bagian dari pariwisata yang penting diperhatikan, baik dari segi kebersihan lingkungan sekitar, aktivitas, hingga penunjang destinasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

Promosi, merupakan  bagian yang harus dilakukan untuk memperkenalkan destinasi pariwisata di NTB.

Namun, di masa pandemi ini, Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi ini menyampaikan,  promosi gencar dilakukan secara digital melalui media-media sosial.

Umi Rohmi juga mengatakan, reaktivasi pariwisata di NTB ini dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak lain di luar Pemerintah untuk ikut serta mengambil peran dalam membangkitkan kembali pariwisata di NTB.

“Kami menggunakan konsep pentahelix untuk pembangunan pariwisata dimana pelibatan dari akademisi, pebisnis, komunitas dan media itu menjadi keharusan,” terangnya.

Souvenir yang juga sebagian besar menjadi primadona wisatawan sebagai oleh-oleh tidak luput dari perhatian pemerintah. Umi Rohmi menuturkan, pemerintah mendorong produk UMKM dengan berbagai cara agar tetap bertahan.

“Untuk produk-produk NTB, seperti suvenir terus kami support dengan berbagai program untuk bisa survive dalam kondisi sulit ini,” ungkap Umi Rohmi.

Salah satu hal yang paling penting, adalah menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatan khususnya kegiatan pariwisata. Hal ini dilakukan agar dapat hidup aman dan produktif yang mana keduanya harus berjalan bersamaan.

Di akhir penyampaiannya, Wakil Gubernur mengatakan, tujuan strategi yang dilakukan ini adalah untuk pariwisata yang berkelanjutan, ia berharap pariwisata NTB tetap berjalan dan semakin maju untuk ke depan.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam kesempatan itu berpesan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan  hal yang baru, agar pariwisata bangkit kembali  seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain yang pariwisatanya mulai berjalan kembali.

“Mari kita semua bekerja sama untuk memulihkan ekonomi kreatif ini dengan menjaga kebersihan destinasi, team work, dan mengingatkan masyarakat bahwa pariwisata ini akan bangkit kembali dan ekonomi masyarakat dapat berjalan seperti biasanya,” pesannya.

Dalam webinar tersebut, turut hadir Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Kalimantan Tengah, Walikota Tual Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, GM PT Bintan Resort Cakrawala.

HmsNTB

Bali berada di urutan pertama ulasan para traveler, Pulau Lombok berada di urutan ke 16

MATARAM.lombokjournal.com – Salah satu website travel yang sangat populer di dunia tripadvisor.com dalam ulasannya terkait dengan destinasi terpopuler tahun 2020 di Asia memasukkan Pulau Lombok sebagai salah tujuan berwisata tervaforit para pelancong dunia. Terdapat 25 destinasi terpopuler di Asia yang dipilih oleh para traveler di tahun 2020 berdasarkan situs tersebut.

Dari 25 destinasi pilihan para traveler tahun ini, ada dua destinasi di Indonesia yang masuk yaitu Bali dan Lombok.

Bali berada di urutan pertama ulasan para traveler, Pulau Lombok berada di urutan ke 16. Disana juga termuat ragam informasi terkait dengan ribuan kegiatan yang bisa dilakukan di Lombok.

25 destinasi terpopuler versi Traveler’s  Choice 2020 dari Advisor, yaitu Bali (Indonesia) Phuket (Thailand), Goa (India), Bangkok (Thailand), Hanoi (Vietnam), Hoi An (Vietnam), Siem Reap ( Kamboja), Tokyo ( Jepang), Kyoto (Jepang), Chiang Mai (Thailand), Da Nang (Vietnam), Beijing (China), Kathmandu (Nepal), Jaipur (India), New Delhi (India), Lombok, NTB (Indonesia), Ho Chi Minh City (Vietnam), Hongkong (China), Krabi Town (Thailand), Panay Island (Visayas), Bophut (Thailand), Shanghai (China), Singapura, Seoul (Korea Selatan) dan Taipei (Taiwan).

Dalam ulasan singkatnya, Lombok digambarkan sebagai surga dari bentangan pantai yang masih asli, air terjun yang memukau dan gunung berapi yang menjulang tinggi.

Pantai Kuta Lombok dengan pasir merica dan laut biru yang dipenuhi dengan ombak menjadi impian para peselancar dunia.

Selain Kuta, ada juga Sekotong dengan terumbu karang yang lunak maupun keras dengan topografi landai menjadi lingkungan yang ideal untuk menyelam dan snorkling.

Di sebelah utara pulau, terdapat tiga buah pulau cantik yaitu Gili Trawangan, Air dan Meno, yang dapat diakses dengan boat atau perahu.

Disana, wisatawan akan mendapatkan pengalaman olahraga air yang terbaik seperti menyelam, bermain kayak atau memancing.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H.Lalu Moh Faozal, M.Si mengatakan, Pemprov NTB tentu bergembira dengan munculnya Lombok dalam ulasan di situs yang selama ini menjadi salah satu rujukan para pelancong dunia.

Setelah Lombok mendapat pengakuan dari para traveler dunia, maka kini menjadi tugas bersama untuk menjaga kepercayaan warga dunia tersebut.

“Tugas berat kita menjaga trust destinasi ini. Butuh kesadaran kolektif dan kebersamaan dalam tanggung jawab menjaga dan memelihara destinasi di daerah kita. Semua unsur mesti dengan semangat yang sama, masyarakat, pelaku pariwisata, pemerintah dan media,” ujar Faozal, Senin (03/08/20).

Menurutnya, ulasan semacam ini ke depan akan memberikan dampak yang positif bagi pariwisata Lombok dan NTB pada umumnya.

Karena biasanya wisatawan mancanegara akan mencari ulasan destinasi yang mereka akan tuju melalui situs yang bisa dipercaya.

“Pasti ada dampak untuk angka kunjungan wisatawan ke depan, namun untuk sekarang kita tidak bisa berharap banyak karena kondisi pandemi Covid-19 secara global,” tutupnya

AYA/HmasNTB-

Pengembangan pariwisata segera direalisasikan setelah rancangan Perpres diajukan oleh Bappenas dan ditetapkan oleh presiden

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung penuh persiapan Pulau Lombok sebagai destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.

Selain Mandalika, Pengembangan pariwisata super prioritas di Pulau Lombok akan disusul oleh  Senggigi, Tiga Gili, Rinjani, Kawasan Pantai Selatan dan Kota Tua Mataram.

Rencananya, pembangunan dan pengembangan destinasi super prioritas itu akan dilakukan secara bertahap selama 5 tahun ke depan, proses pembangunannya akan dimulai pada tahun 2021 hingga 2024 mendatang setelah Peraturan Presiden (Perpres) ditetapkan.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus berikhtiar ditengah pandemi Covid-19, untuk menjadikan Lombok sebagai Destinasi Wisata yang aman dan produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengikuti Rapat bersama Tim Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi (P3TB) di Ruang kerjanya, Kamis (30/07/20).

Rapat yang digelar melalui daring ini membahas laporan Hasil Penyusunan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP) Lombok.

“Terima kasih kepada Kementerian Bappenas yang telah menjadikan Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas pengembangan pariwisata. Kita akan betul-betul perjuangkan ke depan,” tegas Wagub.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub berharap, pengembangan pariwisata segera direalisasikan setelah rancangan Perpres diajukan oleh Bappenas dan ditetapkan oleh presiden.

Untuk mendukung segala tahap pengembangan itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus perkuat sinergi antara pemerintah pusat maupun kabupaten kota.

“Kami berharap mudah-mudahan pengembangan destinasi pariwisata di Lombok bisa sukses ke depannya,” harap Ummi Rohmi

Ketua I Tim Koordinasi Program P3TB, Ir. Bambang Prijambodo mengungkapkan, pemerintah pusat melalui tim koordinasi P3TB telah menyiapkan program pengembangan pariwisata yang berkualitas di beberapa daerah di Indonesia.

Salah satunya adalah pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Pulau Lombok, Provinsi NTB.

Pengembangan destinasi pariwisata berkualitas itu telah disusun dalam Hasil Penyusunan Integrated Tourism Master Plan (ITMR) dan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (ITMR/RIDPP) khusus Lombok.

“Setelah semua disusun ke dalam ITMR dan RIDPP, kemudian dibuat rancangan perpres oleh Bappenas dan diajukan kepada presiden untuk ditetapkan,” ungkapnya sekaligus selaku Deputi Bidang Ekonomi Bappenas tersebut.

“Pengembangan ini melibatkan kementerian/lembaga yang terkait diantaranya, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Kementerian PPN/Bappenas,” lanjutnya.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata tersebut, lanjutnya,  Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia, Pemerintah Daerah, Swasta dan BUMN serta pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayanan serta infrastruktur dasar pariwisata.

Selain Lombok, terdapat dua daerah super prioritas pengembanga destinasi pariwisata tahap pertama yaitu, Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara dan Candi Borobudur Provinsi Jawa Tengah.

man@kominfo

Pariwisata yang merupakan andalan Provinsi NTB ini tidak dapat terlepas dari pengelolaan lingkungannya, sehingga program NTB Bersih dan NTB Hijau benar benar didorong

MATARAM.lombokjournal.com –  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mewakili Gubernur NTB, mengikuti Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) secara virtual dari ruang kerjanya, bersama Deputi Bidang Ekonomi, Kamis (30/07/20).

Masuknya Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas, merupakan sebuah angin segar bagi NTB dalam melambungkan nama NTB di kancah Nasional dan Internasional.

“Terimakasih untuk Bappenas dan semua tim, mudah mudahan ikhtiar untuk Lombok yang meliputi Mandalika, Senggigi, 3 Gili, Rinjani, Pantai Selatan dan Mataram ini bisa sukses,” ucap Wagub.

Wagub yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB, menyampaikan, daerah super prioritas ini ke depan, akan diperjuangkan bersama.

Meski saat ini pandemi Covid-19 melanda NTB, bahkan seluruh belahan dunia, Pemerintah Provinsi NTB tetap optimis dan serius akan menyukseskan P3TB.

“Dalam program integrated tourism development projects ini, harapannya tentunya bisa cepat dapat price, agar dapat cepat kita eksekusi dan kami memang tidak mau terlena dalam pandemi Covid-19 ini, kami tetap bergerak dengan apa yang kita bisa, tentunya dengan pilihan untuk hidup aman dan produktif,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov NTB sedang gencar mengkampanyekan protokol Covid-19, yang memang tidak mudah dalam pengaplikasiannya.

Terutama menjalankan kembali roda pariwisata dengan penerapan protokol Covid-19. Kendati demikian, Pemprov NTB tetap optimis dan komitmen dalam penerapan protokol ini di berbagai sektor dalam aktivitas masyarakat.

“Mengaktifkan kembali pariwisata dengan protokol Covid itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kami terus berusaha dorong dan Alhamdulillah step by step berjalan dengan baik, seperti Gili juga sudah mulai aktif dan juga tempat tempat yang lain, utamanya daerah yang direkomendasikan yakni daerah terbuka, yang berhubungan dengan pegunungan, pantai dan lain sebagainya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan komitmen Pemprov NTB dalam pengelolaan lingkungan.

Pemprov sadar betul bahwa pariwisata yang juga merupakan andalan Provinsi NTB ini tidak dapat terlepas dari pengelolaan lingkungannya. Sehingga program NTB Bersih dan NTB Hijau benar benar didorong.

“Program zero waste atau NTB bersih, kami targetnya di tahun 2023 itu 30% pengurangan dan 70% penanganan dan juga untuk NTB Hijau kami juga memprogramkan rehabilitasi untuk hutan hutan kami dan kami sangat yakin dengan program lingkungan ini bisa sejalan dengan program pariwisata yang sudah saling mendukung satu sama lain,” ungkapnya.

Pada penghujung acara Wagub menyampaikan, Pemprov NTB akan memperdalam tugas dan tanggung jawab, agar P3TB benar benar dapat terealisasikan dengan baik.

“Kita sadar betul bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Swasta ini benar benar bagaimana semua pihak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya, tentunya kami dari pemerintah daerah akan mempersiapkan itu, seperti apa yang disampaikan tadi ada fungsi pengelolaan dan lain sebagainya, itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami cermati dan tentunya kami akan mempelajari lebih lanjut dan Perpres tersebut,” ujarnya.

Terakhir Wagub mewakili masyarakat NTB sekali lagi menyampaikan rasa terimakasih kepada Bappenas atas kepercayaan dan terpilihnya Lombok sebagai salah satu daerah super prioritas.

“Terimkasih atas apa yang disampaikan dan komitmen kita bersama untuk di beberapa tempat prioritas ini, semoga harapan kami ini bisa terealisasi dan kita perjuangkan bersama,” tutupnya.

10 destinasi pariwisata prioritas

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Bambang Prijambodo, menyampaikan arahan Presiden RI serta RPJMN 2020-2024.

Hal ini terkait dengan penetapan target-target pembangunan pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas.

Untuk itu, P3TB kemudian dibentuk. P3TB diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP) tersebut.

Peraturan Presiden (Perpres) tengah disusun guna mempercepat pengembangan destinasi pariwisata prioritas secara terpadu dalam aspek-aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang dan investasi. Tentunya ini harus selaras dengan perkembangan wilayah secara keseluruhan, sehingga diperlukan penetapan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RDIPP).

“Jadi Perpres ini akan menjadi acuan dan alat koordinasi bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, untuk percepatan pembangunan pariwisata kedepan,” ungkapnya.

RDIPP Lombok sendiri memuat visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembangan dan rencana aksi pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata prioritas Lombok.

“Untuk itu, kami dari pusat, kementerian dan lembaga bersama daerah diharapkan untuk melaksanakan RIDPP Lombok ini,” jelasnya.

Selaku Ketua Pelaksana P3TB, Bambang berjanji akan terus mengawal proses dan perkembangan dari Perpres. Dengan ini, arah pembangunan pariwisata di Lombok dapat dipantau secara terus-menerus.

AYA/HmsNTB

Pelibatan masyarakat lokal juga menjadi salah satu tindakan penting dalam promosi

LOTENG.lombokjournal.com — Membangkitkan sektor pariwisata di era kenormalan baru (new normal), ada sejumlah cara yang bisa dilakukan.

Dari segi penyebarluasan informasi atau promosi, peran media sosial dinilai  strategis di masa sekarang.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM menyampaikan itu dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Poltekpar Lombok, Senin (27/07/20).

Acara tersebut mengusung tema “Penanganan Tur Wisatawan dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru di NTB,”.

Najamuddin mengatakan, pentingnya promosi di media sosial karena dalam situasi pandemi Covid-19 tidak memungkinkan pemerintah maupun pelaku pariwisata melakukan kontak secara aktif dengan masyarakat.

Hal ini untuk menghindari penyebaran pandemi yang sedang melanda dunia ini.

“Promosi kita ini yang sedikit harus kita ubah, penguatan media-media sosial sangat penting sekali,” ujarnya.

Ia mengatakan, penguatan media sosial bukan hanya untuk mempromosikan pariwisata, namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka secara aktif terlibat dalam penyebaran berita baik.

“Oleh karena itu, kita berikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial. Banyak dari masyarakat kita yang belum mengenal kepariwisataan, menyebar ketakutan di media sosial yang memberikan dampak negatif bagi pariwisata,” tuturnya.

Selain penguatan media sosial, pelibatan masyarakat lokal juga menjadi salah satu tindakan penting dalam promosi, karena masyarakat lokal sangat paham dengan daerahnya masing-masing.

“Masyarakat lokal ingin dilibatkan, ingin dianggap, sehingga saat diikutsertakan dalam kegiatan pariwisata di daerahnya masing-masing, mereka sangat bersemangat,” terangnya.

Di akhir penyampaiannya, ia mengapresiasi kegiatan FGD yang diadakan oleh Poltekpar Lombok. Ia berharap ada banyak solusi yang dihadirkan oleh Poltekpar untuk pariwisata NTB ke depan.

Solusi menjalankan pariwisata

Direktur Poltekpar Lombok, Dr. Hamsu Hanafi dalam sambutannya menyampaikan, FGD ini bertujuan untuk mencari solusi bagaimana menjalankan pariwisata di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal ini sebagai kontribusi Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Poltekpar Lombok dalam menyusun protokol kebersihan, kesehatan dan keselamatan Penanganan Tur Wisatawan dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi NTB sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

Protokol yang disusun ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran mahasiswa dan kegiatan kepariwisataan di Provinsi NTB khususnya.

Hasil dari FGD ini kata Hamsu  juga akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan buku panduan dan menjadi bagian dari peraturan gubernur terkait protokol kesehatan Covid-19.

FGD ini berlangsung dua hari yakni diskusi satu hari membahas tentang solusi untuk tur perjalanan wisatawan dan satu hari untuk melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

Perlu diketahui, Poltekpar Lombok ini telah berdiri selama empat tahun dan saat ini memiliki empat program studi yakni Usaha Perjalanan Wisata, Divisi Kamar, Tata Hidang dan Seni Kuliner. Dalam waktu dekat, Hamsu Hanafi menyampaikan Poltekpar akan mengadakan wisuda angkatan pertama.

AYA/HmsNTB

Sang manager masih tetap dengan jawabannya bahkan setengah menantang, mempersilahkan Markes untuk mengadukan perusahaan ke instansi yang melindungi tenaga kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Banyak pekerja pariwisata NTB  kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sementara oleh perusahaan sebagai dampak mewabahnya pandemi Covid-19.

Sebagian besar dari pekerja pariwisata yang mengalami PHK dan dirumahkan sementara tersebut, tidak diberikan pesangon atau bantuan lain oleh perusahaan tempatnya bekerja. Jumat, (24/07/2020).

Markes (bukan nama sebenarnya), seorang karyawan di salah satu hotel berbintang di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, misalnya.

Sejak dirumahkan beberapa bulan lalu, ia dan beberapa karyawan lain belum mendapat uang pesangon atau jenis bantuan apa pun dari perusahaan tempatnya bekerja. Padahal, ia telah bekerja selama bertahun-tahun dan memiliki jabatan cukup tinggi di perusahaan.

“Kalau sudah teken kontrak harusnya dapat tunjangan, pesangon. Di sini ndak ada sama sekali yang saya lihat perusahaan. Hampir semua. Bisa dikatakan, hanya dua persen yang masih kasih gaji, tunjangan. Tapi dia kerja. Datang bersih-bersih. 80 persen tidak ada sama sekali pesangon. Gaji pun tidak,” ungkapnya kepada LombokJournal.com.

Markes menjelaskan, atas desakan beberapa rekannya agar menyuarakan masalah tersebut ke perusahaan, ia pun menemui manager umum. Sang manager yang diharapkan memberikan solusi justru menyampaikan, jika perusahaan tidak bisa berbuat apa pun.

Merasa tidak cukup dengan jawaban itu, Markes mengatakan ke sang manager jika tindakan yang diambil perusahaan keliru karena melanggar aturan terkait ketenagakerjaan.

Sang manager masih tetap dengan jawabannya bahkan setengah menantang, mempersilahkan Markes untuk mengadukan perusahaan ke instansi yang melindungi tenaga kerja.

“Justru teman-teman itu yang meminta. Karena saya kan leadernya di sana, ‘ayo pak bagaimana?’ akhirnya saya tanyakan ke GM (General Manager).

GM bilang ndak bisa karena dari Owner Direksi tidak ada jawaban.

“Bagaimana pak, terkait Disnaker nanti?’ silahkan mau ke Dinsaker mau lapor ke mana silahkan. GM nantang gitu. Kami mau berbuat apa. ‘Kami juga punya kebijakan sebagai perusahaan,” tuturnya sembari beberapa kali menirukan jawaban menejer umum perusahaannya.

Perlu diketahui, Markes sebenarnya melanggar aturan perusahaannya karena menyampaikan fakta tersebut ke publik. Sebagaimana yang dilakukan manager umum, begitulah semestinya ia berlaku: menekan bawahannya.

“Saya yang sudah masuk managemen, sebenarnya ndak boleh berbicara tentang ini. Harus apa yang dikatakan owner company, direksi, itu harus saya ngikut. Harus saya tekan ke staf ke bawahan agar tidak mengerti tentang itu,” katanya.

Lebih jauh, Markes mengungkapkan, apa yang dialaminya juga dialami hampir semua karyawan yang bekerja di hotel-hotel yang ada di Gili Trawangan.

Bahkan hotel Ombak Sunset dan hotel Villa Ombak yang notabene sebagai ‘icon’ tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) diakuinya menerapkan kebijakan serupa ke para pekerjanya.

“Icon di Gili Trawangan itu kan Ombak Sunset dan Villa Ombak, sama,” ujarnya.

Di samping itu, sebelum pandemi Covid-19 pendapatan bersih rata-rata hotel besar di Gili Trawangan bisa mencapai dua sampai tiga miliar per bulan. Hal tersebut diketahui Markes karena jabatannya di prusahaan memungkinkannya mengakses laporan keuangan beberapa hotel.

Karena dalam meraup untung besar tersebut hotel-hotel juga dibantu para pekerja, harusnya mereka tidak lepas tangan dengan tetap bertanggung jawab meski kondisi perusahaan sedang sulit seperti sekarang.

“Sampai satu bulan itu dapat dua miliar, tiga miliar income bersih sudah itu, bahkan lima miliar. Tapi mau gimana? Owner juga punya hak untuk berbicara, company punya hak untuk mengatur,” sesalnya.

Tetap Penuh Harapan

Kendati menerima kenyataan pahit tidak lagi memiliki pekerjaan utama, Markes menerangkan jika dirinya tidak ingin terlalu lama untuk larut dalam kesusahan dan kesedihan dengan mulai mencari pekerjaan lain.

Walaupun, dia mengatakan sangat sulit menemukan pekerjaan pada masa pandemi seperti sekarang, ia tetap optimis.

Saat ini ia bekerja serabutan, mengerjakan apa pun yang bisa mendatangkan uang. Ia punya cita-cita membuka usaha suatu saat nanti, saat ini, ia belum memiliki modal.

Di luar itu, ia masih menjalin komunikasi guna saling bertukar pendapat dan informasi pekerjaan dengan para karyawan lain yang mengalami nasib sama dengannya, terutama karyawan yang berada di bawahnya ketika bekerja di hotel.

Ia pun bersyukur karena tak memiliki hutang sebagaimana beberapa rekan sesama pekerja pariwisata yang semasih bekerja dulu mengambil pinjaman bank dan mengambil kredit rumah. Dengan kondisi tanpa penghasilan saat ini, betapa berat beban yang harus mereka pikul.

“Teman-teman yang ambil kredit rumah. Mereka harus setor tiap bulan. Uang dari mana,” katanya.

Ast

Amggota Komisi II DPRD NTB minta Dinas Pariwisata jangan berapologi, diminta terapkan regulasi yang ada, paksa perusahaan pariwisata menunaikan tanggung jawabnya memberi pesangon pekerja yang dirumahkan

MATARAM.lombokjournal.com — Di sektor pariwisata, pihak yang paling merasakan dampak langsung ‘tiarapnya’ pariwisata NTB karena Covid-19 – selain pengusaha pariwisata – adalah pekerja pariwisata.

Saat ini ribuan dari mereka terpaksa dirumahkan. Sedikit yang menerima pesangon, sebagian besar tanpa mendapat bekal apa pun.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, H. Lalu Mohammad Faozal yang dimintai keterangan oleh LombokJournal.com terkait hal itu menyampaikan jika pihaknya tak bisa berbuat banyak.

Selain karena perusahaan pariwisata tak memiliki  pemasukan, tak adanya asosiasi yang menaungi sebagian besar pekerja pariwisata di NTB membuatnya kesulitan memaksa perusahaan untuk menunaikan tanggung jawabnya.

“Begini, pelaku pariwisata kayak guide misalnya, kan ndak punya dia, korporasi juga nggak ada. Rentan,” katanya.

Dijelaskan, ada regulasi yang sebetulnya menjadi payung hukum pekerja pariwisata dalam menuntut haknya ke perusahaan. Tetapi hal tersebut sulit diaplikasikan selain karena tak adanya asosiasi yang menaungi para pekerja, juga karena dampak pandemi Covid-19 tak hanya menimpa para pekerja pariwisata tapi juga para pengusahanya.

Diakui, hal yang paling mungkin dilakukan pekerja pariwisata untuk saat ini adalah tetap “survive” sampai kondisi kembali normal dan geliat pariwisata NTB kembali hidup.

“Kita memberikan fasilitasi kepada teman-teman untuk meningkatkan kapasitas diri di unit-unit lain sembari kita berharap recovery kita ini segera pulih,” paparnya.

Dispar Jangan Berapologi

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD NTB yang salah satu bidang kerjanya menaungi pariwisata, Muhammad Akri meminta Dinas Pariwisata tak terlalu banyak berapologi , dann lekas melakukan pendataan kepada semua pekerja pariwisata yang dirumahkan, dan segera diberikan bantuan.

Hal tersebut penting dilakukan mengingat posisi para pekerja pariwisata sedang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.

“Segera. Harus ada alternatif di Dinas (Pariwisata) itu untuk menanggulangi yang di PHK, dirumahkan. Kasihan kita lihat itu,” jelasnya.

Mengingat lemahnya posisi pekerja pariwisata untuk mendapat hak dari perusahaan, pihaknya juga meminta Dinas Pariwisata segera turun tangan.

Terapkan regulasi yang ada, paksa perusahaan pariwisata menunaikan tanggung jawabnya memberi pesangon pekerja yang mereka rumahkan.

“Apa bener dia jalankan regulasinya sama perusahaan-perusahaan ini. Dinas harus melihat ini” tandasnya.

Ast

Di tengah keterbatasan mendatangkan wisatawan dari luar, justru ada peluang menggeliatnya pariwisata NTB oleh wisatawan lokal

MATARAM.lombokjournal.com — Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) untuk menekan penyebaran Covid-19, membuat tak leluasanya akses ke luar masuk NTB.

Hal itu  memaksa pelaku pariwisata tak bisa berbuat banyak untuk menggaet wisatawan dari luar. Sebagai pilihannya, memaksa pelaku pariwisata menjadikan wisatawan lokal dari dalam NTB sebagai tumpuan terakhir.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi NTB H. Lalu Mohammad Faozal menyampaikan itu saat ditemui LombokJournal.com di ruang kerjanya, Senin (20/07/20).

“Hari ini kita hanya berpikir mesin pariwisata kita ini bisa hidup dulu. Mesin hidup ini darimana? Dari menggerakkan (wisatawan) lokal ini dulu,” ujarnya.

Menurutnya, menggerakkan wisatawan lokal menjadi penting, selain karena pertimbangan kesehatan, juga melihat terbatasnya kemampuan ekonomi calon wisatawan dari luar daerah. Kondisi ini sebagai konsekwensi mandeknya perputaran ekonomi global karena Covid-19.

“Orang tidak seleluasa pada masa normal. Orang akan terikat protokol kesehatan dan uang nggak banyak,” katanya.

Menariknya, di tengah keterbatasan mendatangkan wisatawan dari luar, Faozal justru melihat peluang menggeliatnya pariwisata NTB oleh wisatawan lokal.

Terbukti saat ia melakukan kunjungan kerja ke salah satu kawasan wisata di Lombok Barat , Faozal  melihat langsung wisatawan lokal banyak yang menginap di salah satu hotel di kawasan tersebut.

“Waktu saya ke Sekotong, ke Sun Dancer, banyak dari Cakra, dari Mataram, menginap di sana,” terangnya.

Ia menyatakan hal tersebut bisa jadi catatan menarik agar pelaku wisata di NTB kembali berbenah meski segmen pasar mereka tidak seluas waktu kondisi normal.

Untuk kegiatan pariwisata berbasis virtual yang diselenggarakan pemerintah NTB beberapa waktu lalu, diakui Faozal hanya untuk kepentingan pemasaran. Harapannya,  wisatawan yang saat ini tidak bisa berwisata secara langsung akan datang waktu kondisi kembali normal.

“Itu membangun imajinasi. Promosi online kita untuk membangkitkan semangat berwisata pada masa normal,” paparnya.

Ast