Wagub mengucapkan selamat kepada Dusun Kerujuk dan Desa Senaru sudah menjadi Desa Wisata Destinasi Super Prioritas

PEMENANG.lombokjournal.com –

Desa Senaru dan Desa Menggala khususnya kawasan ekowisata Kerujuk, dI Kabupaten Lombok Utara masuk Pengembangan Desa Wisata Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Hal itu terungkap dalam acara Pengembangan Desa Wisata DSP Mandalika, Jum’at (09/10/20).

Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf dalam sambutannya mengatakan, pihaknya hadir bersama tiga kementerian, masing-masing Deputi Pengembangan Manusia KSP, Dirjen Kementerian Daerah Tertinggal dan  Pedesaan, dan Kementerian Pariwisata.

Pemerintah Pusat concern dalam membantu masyarakat melslui program nyata.

Dikatakannya, di masa depan wisatawan di dunia makin meminati obyek out door, yakni gunung, air terjun dan desa. Menurutnya, ini merupakan kesempatan memperoleh peluang menarik wisatawan  utuk megujungi obyek out  door yang kita miliki.

“Kami (Kemenpar) dengan Kemendes ada roadshow di 11 desa di Lombok Tengah yaitu Desa Rambitan Sade KPPN Praya, Desa Panjat Lombok Timur Bila Bante, Tete Batu, Kembang Kuning, di Lombok Utara  Desa Senaru dan hari ini Desa Menggala, kemudian di Lombok Barat Desa Gili Gede dan Mekar Sari,” urainya.

Dalam kesempatan itu ditekankan, wisatawan yang akan datang tahun 2021 diharapkan untuk mengunjugi ke desa-desa ini, jadi silahkan dipersiapkan. Disarankan, untuk promosi destinasi untuk mengangkat Program Cleanes Safety and empowerment (CHSE).

“Ekonomi kreatif Lombok terkenal dengan tenun, karena di sini juga ada penenun. Saya punya misi untuk meningkatkan kreatifitas penenun,” katanya.

Tahun depan direncanakan membangun kreatif craft di Mandalika milik seluruh NTB.

“Nantinya, pelaku ekonomi kreatif datang ke sana bukan hanya untuk berjualan tapi datang memamerkan usahanya, tukar ide dan mematenkan hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Keberhasilan ekonomi kreatif menjual komoditi, misalnya menjual kopi yang sudah dipaketkan dengan merek dari sini, kemudian daerahnya dikenal di seluruh dunia.

Memperhatikan kebersihan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah MPd, mengajak untuk hidup bersih dan sehat serta membiasakan pakai masker.

“Saya berharap Dusun Kerujuk lebih disi Ditekankan plin. NTB ini dapat dikatakan surga dunia, visitor kita kalau datang ke Lombok selalu bilang surga dunia. Karena dari ujung timur sampai barat indah semua. Untuk itu mari kita jaga dan pelihara anugerah ini,” tuturnya.

Wagub mengatakan, perhatian dari Pemerintah Pusat sudah luar biasa, tinggal bagaimana sungguh-sungguh bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga perhatian yang besar dari pusat ini bisa dimanfaatkan.

Wagub yang biasa disapa Umi Rohmi itu, selain obyek pariwisata keindahan yang menjadi nilai jual adalah kebersihan.

“Desa wisata harus tetap memperhatikan kebersihan. Apalagi NTB ini punya Program NTB Hijau, maka tanamilah yang gundul-gundul, Kelompok Wanita Tani ditingkatkan serta desa wisata harus jadi contoh, bukan hanya keindahannya tetapi sampahnya juga harus dikelola, posyandunya harus bagus,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengucapkan selamat kepada Dusun Kerujuk dan Desa Senaru sudah menjadi destinasi wisata.

“Mesti bisa menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan,” pesannya.

Pada tempat yang sama, Asisten III Setda KLU Evi Winarni MSi, mewakili Plt Bupati Lombok Utara menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTB, yang memberikan perhatian luar biasa kepada Desa Senaru dan Dusun Kerujuk ini, untuk terus dikembangkan.

“Tentu hal ini, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi kami membutuhkan bantuan serta fasilitasi dari pusat dan provinsi. Dusun Kerujuk ini hampir sama kondisinya dengan daerah lain di KLU. Beberapa anak muda yang tergabung dalam Pokdarwis datang berdiskusi, bagaimana membangun Dusun Kerujuk ini menjdi kawasan destinasi wisata, sehingga brandingnya sekarang rasanya tidak lengkap ke KLU, kalau belum ke Kerujuk,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan pula pengembangan UMKM yang berbasis pariwisata. Beberapa bulan lalu menjadi ikon dari Dusun Kerujuk, sembari menjelaskan keberadaaan kolam-kolam ikan yang memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat sekitar.

Destinasi wisata Dusun Kerujuk dan Desa Senaru masuk dalam destinasi yang harus dikembangkan untuk mendukung DSP Mandalika.

Maka harapan semangat bangkit kembali muncul bagi seluruh masyarakat Lombok Utara, khususnya di Dusun Kerujuk dan Desa Senaru.

“Masyarakat Dusun Kerujuk ingin perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi tidak melepas karakteristik yang penuh dengan kearifan lokal. Kita jangan tinggalkan apa yang telah menjadi kearifan lokal, sendi-sendi budaya kita selama ini,” tandasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Manusia KSP, Abet Nego Tarigan, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT Drs Samsul Widodo MA, Direktur Destinasi Regional II Kemenparekraf RI Dr Wawan Gunawan, SSN MM, Wagub NTB Dr Ir Hj Sitti Rohmi Djalilah MPd, Asisten III Setda KLU Evi Winarni M.Si, beberapa pimpinan OPD lingkup Pemprop NTB, dan Pemda KLU, Pokdarwis se-KLU dan tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara berlangsung lancar dan santai diakhiri dengan dialog interaktif antara Dirjen Kemenpar, Dirjen Kemendes PTT, bersama Deputi Pengembangan SDM KSP, Wagub NTB dan Pokdarwis.

sas

Bukan karena pelaku usaha tidak ingin membayar, Melainkan karena kemampuan untuk membayar pajak tersebut masih minim

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Kehormatan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mempertimbangkan perpanjangan keringanan pajak hingga Desember mendatang.

Hal tersebut diperlukan mengingat kondisi usaha yang belum stabil hingga saat ini yang diakibatkan oleh Covid-19.

Lanang menjelaskan, Pemkot Mataram sebelumnya memberi keringanan pajak bagi hotel, restoran dan parkir hingga Agustus lalu. Sehingga pajak usaha kembali ditarik terhitung sejak September yang harus dibayarkan pada Oktober.

“Kita berharap sampai Desember ini jangan dulu di otak-atik teman-teman pengusaha ini. Kasihlah dia bernapas sedikit. Jangan dihantam, dihajar lagi (dengan pajak). Ini bisa mati nanti usahanya,” ujarnya

Menurut Lanang, mesikpun Pemkot Mataram telah menyurati pelaku usaha untuk membayar pajak periode September. Namun sampai saat ini belum banyak pelaku usaha yang melakukan realisasi pembayaran pajak.

Hal tersebut menurutnya bukan karena pelaku usaha tidak ingin membayar. Melainkan karena kemampuan untuk membayar pajak tersebut masih minim. Terlebih dengan kondisi tamu hotel dan restoran yang belum sebanding dengan pembayaran upah pekerja.

“Biar bagaimana ditagih, uang pakai bayar itu yang tidak ada. Mau maintenance hotel, belum ini biaya-biaya lainnya. Walaupun tidak beroperasi itu dia kan harus di rawat hotel itu,” jelas Lanang.

Menurutnya, secara umum hotel-hotel yang ada saat ini tengah menata kembali usahanya. Mengingat pada periode awal pandemi virus corona (Covid-19) masuk ke NTB, banyak hotel dan restoran yang ditutup sementara.

“Sedikit teman teman mulai menata hotelnya, memperbaiki apa yang rusak, berikan karyawan sedikit upah. Nah ini pemerintah harus paham kondisi yang begini, jangan langsung menekan,” tegasnya

Berdasarkan catatan pihaknya, tingkat hunian hotel di Mataram saat ini memang belum merata. Namun di beberapa hotel yang beroperasi tingkat hunian diakui dapat mencapai 40 persen.

Dengan peningkatan tersebut, pelaku usaha berharap dapat menutupi kekurangan dari segi keuangan yang diakibatkan pandemi beberapa belun terakhir.

“Mereka kan masih nombok atau mungkin pinjam di bank sebagai tambahan modal. Artinya di pilah-pilah gitu, ini mereka hanya sekedar bisa hidup,” jelasnya.

Penarikan kembali pajak

Berbeda dengan itu, General Manager (GM) Hotel Santika Mataram, Baharudin Adam, menerangkan keringanan pajak yang diberikan Pemkot Mataram telah cukup membantu pelaku usaha.

Dengan penarikan kembali pajak pada periode September, menurutnya dapat disesuaikan dengan pendapatan masing-masing unit usaha.

“Kalau hotel dan resto sepi, berarti pajaknya juga sedikit. Hotel tutup berarti tidak ada pajak yang di pungut,” ujar Baharudin.

Menurutnya, pada periode Juni – September masih banyak usaha hotel dan restoran di Mataram yang beroperasi dengan tetap memasukkan besaran pajak ke dalam komponen harga.

“Banyak yang tetap buka dan dia pungut pajak. Pajak itu tidak distor ke Pemda. Itulah bentuk subsidi yang diberikan pemda pada pengusaha,” jelasnya.

Menurut Baharudin, dengan penarikan kembali pajak oleh Pemkot Mataram seharusnya tidak menjadi masalah.

“Kasihan juga Pemda tidak ada PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Baharudin.

AYA

Gusti Lanang tak menampik bahwa okupansi di hotel MICE ini naik karena banyaknya meeting yang dilakukan perkantoran, yang mungkin sedang menghabiskan anggaran akhir tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Okupansi Hotel di NTB semenjak terjadinya Covid-19 ini mengalami penurunan drastis sampai bulan-Sepember 2020, tak beranjak membaik seperti bulan sebelumnya.

“Saya kira tidak ada yang berbeda dengan bulan sebelumnya, naik naik sedikit. Ya hampir sama lah,” ujar I Gusti Lanang Patra, Badan Kehormatan Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) NTB,  Jumat (02/10/20).

Menurutnya, saat ini MICE ada peningkatan sekitar 30-40 persen bahkan ada yang sampai 60 persen. Namun yang kondisiya terparah yakni resort- resort yang ada di Gili, Kuta dan Senggigi.

“Yang parah teman teman yang di resort seperti di Gili, Kuta, Senggigi. Kalau di daerah-dearah itu mungkin tidak lebih dari 30 persen, kalau di kota lumayan rata rata 40 persen. Memang ada hotel yang okupnasinya sampai 60 persen di kota,” tegasnya.

Gusti Lanang tak menampik bahwa okupansi di hotel MICE ini naik karena banyaknya meeting yang dilakukan perkantoran, yang mungkin sedang menghabiskan anggaran akhir tahun.

Gusti menambahkan, kalau kondisi normal (sebelum pandemi Covid-19) bulan ini sudah masuk high season,  kalau untuk mice apalagi MICE sampai Desember.

Namun karena Covid ini okupansi menurun, jangankan MICE untuk wisatawan mancanegara turun,  sama sekali tidak ada alias 0 persen.

“Iya okupnasi hanya dipenuhi oleh MICE saja. Kalau wisatawan segmen pasarnya kecil sekali yang ada ini ya kegiatan bisnis, MICE pemerintahaan, itu saja, wisatawan  0 persen,” katanya.

Apalagi Bali sebagai salah pintu masuk wisman juga meurun.

“Kalau sekarang ini kita hanya mengandalkan lokal dan domestik saja. yang resort seperti di Sembalun Kuta, Senggigi, Gili, itu orang orang lokal kita yang di andalkan,” kata Lanang..

AYA

Selain melengkapi fasilitas penunjang bagi wisatawan, hal lain yang dilakukan adalah mengembangkan jenis wisata alternatif seperti agrowisata dan wisata seni budaya

TANJUNG.lombokjournal.com—

Pandemi Covid-19 memukul sektor Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, karena beberapa negara menutup akses warganya untuk berkunjung ke Indonesia.

Ha itu berdampak pada kunjungan wisatawan manca negara, yang berarti kebijakan menutup akses kunjungan ke Indonesia itu tidak bisa tidak membuat sepinya pengunjung di banyak destinasi wisata di  KLU.

Saat masa sepi kunjungan wisatawan manca negara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) KLU tak diam berpangku tangan. Situasi paceklik wisatawan itu dimanfaatkan  untuk membenahi fasilitas umum di destinasi-destinasi pariwisata yang ada.

Beberapa fasilitas penunjang pariwisata seperti toilet dan lain sebagainya dibangun di beberapa destinasi pariwisata KLU.

“Kita dari pariwisata mumpung sekarang sedang low season, kita coba membenahi fasilitas umum destinasi-destinasi pariwisata itu,” ujar Kadis Kebudayaan dan Pariwisatanya KLU Vidi Eka Kusuma kepada lombokjournal.com, Rabu (23/09/20).

Selain melengkapi fasilitas penunjang bagi wisatawan itu, hal lain yang dilakukan adalah mengembangkan jenis wisata alternatif seperti agrowisata dan wisata seni budaya.

Kembangkan Pariwisata Alternatif

Agrowisatadi Lombok Utara rencananya diterapkan di dua lokasi yakni kawasan wisata Senaru di Kecamatan Bayan dan kawasan Desa Adat Gumantar di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.

“Pengembangan untuk agrowisata, kita usulkan di Senaru dan kampung adat Gumantar,” katanya.

Untuk wisata seni dan budaya, Vidi menjelaskan akan menjalin kerjasama dengan sanggar-sanggar kesenian yang ada di KLU, dengan mengusung paket pertunjukan reguler.

“Mungkin juga kita bisa bikin paket-paket kebudayaan atau atraksi pertunjukan yang mungkin (bisa) menjadi daya tarik bagi wisatawan-wisatawan yang mungkin butuh hiburan,” ungkapnya.

Untuk kawasan wisata Gili Meno, Vidi berencana menata ulang danau Meno agar terlihat lebih menarik.

Hal tersebut dilakukan untuk lebih memajukan pariwisata di Gili Meno agar setara dengan Gili Air dan Trawangan.

“Kita tata danau Meno ini. Kita berharap bisa mengimbangi daya tarik dua Gili yang lain (Gili Air dan Trawangan),” jelasnya.

Ast

Protokol Covid-19 tersebut penting disampaikan ke calon wisatawan saat promosi agar mereka merasa aman ketika nantinya berwisata ke Kabupaten Lombok Utara

KLU.lombokjournal.com –

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) mewajibkan semua pelaku wisata untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dalam menjalankan kegiatan pariwisata.

Aturan wajib mematuhi protokol Covid-19 tidak hanya diterapkan di lapangan.

Dalam promosi pariwisata pun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencantumkan informasi tentang telah diterapkannya protokol Covid-19 di semua destinasi wisata di KLU.

Selain pelaku wisata, wisatawan pun diwajibkan mengikuti protokol Covid-19 sejak berangkat dari rumah hingga sampai di lokasi tujuan.

“Kita mencantumkan juga, protokol Covid itu di promosi,” kata Kadis Kebudayaan dan Pariwisata KLU Vidi Eka Wijaya kepada lombokjournal.com, Rabu (23/09/2020).

Dijelaskan, protokol Covid-19 tersebut penting disampaikan ke calon wisatawan saat promosi agar mereka merasa aman ketika nantinya berwisata ke Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Vidi, di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, promosi ke calon wisatawan tidak cukup dengan menyuguhkan keindahan alam dan keindahan nilai-nilai seni dan budaya, sebab yang paling penting adalah para wisatawan merasa terlindung dari paparan virus.

“Begini, dalam kondisi Covid ini, tidak cukup dengan destinasi yang indah, potensi seni budaya yang indah, diperlukan satu jaminan bahwa satu destinasi itu menerapkan konsep protokol Covid,” ungkapnya.

Informasi bahwa KLU menerapkan protokol Covid-19 di semua destinasi, adalah jaminan yang wisatawan saat ini butuhkan.

BACA JUGA; 

Penunjang Pariwisata, Amphiteater Akan Dibangun di Teluk Nara

Oleh sebab itu, Pemerintah ingin memastikan informasi diterapkannya protokol Covid-19 di KLU sampai ke khalayak ramai.

“Seorang wisatawan mau mencari satu daerah yang akan dikunjungi pasti dia lihat dulu apakah daerah tersebut sudah memberlakukan atau menerapkan protokol Covid,” jelasnya.

Ast

Gelar seni yang dihelat di Teluk Nara jadi tawaran baru ke wisatawan sebelum berangkat mengunjungi Gili Matra

KLU.lombokjournal.com –

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam waktu dekat akan membangun fasilitas gedung teater terbuka dengan konsep ampitheater di kawasan penyeberangan Teluk Nara.

Gedung amfphiteater itu rencananya dibangun di bekas gedung terminal Teluk Nara yang hancur oleh gempa Lombok  tahun 2018 silam.

“Besok ini akan ada amphiteater ya di Teluk Nara,” ujar Kadis Kebudayaan dan Pariwisata KLU Vidi Eka Kusuma kepada lombokjournal.com, Rabu, (23/09/20).

Pembangunan ampitheater menggunakan bantuan anggaran Pemerintah Pusat, kaitannya dengan pembenahan fasilitas penunjang kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara.

“Bantuan pusat, besok ini akan ada amfiteater,” katanya.

Dijelaskan, fasilitas kesenian tersebut dibangun guna menyediakan wadah untuk pelaku seni dalam menggelar pertunjukan yang pada prinsipnya ditujukan bagi wisatawan yang berkunjung ke KLU.

“Buat paket-paket kebudayaan atau atraksi pertunjukan bagi wisatawan yang butuh hiburan,” paparnya.

Kegiatan gelar seni yang dihelat di Teluk Nara jadi tawaran baru Dinas Pariwisata KLU ke wisatawan sebelum mereka berangkat mengunjungi Gili Matra.

BACA JUGA;

KLU Terapkan Protokol Covid-19 secara Ketat di Seluruh Destinasi Wisata

“Gunanya nanti untuk menampilkan kesenian. Nanti bisa kerjasama dengan sanggar-sanggar kesenian yang ada. Nanti bisa jadi tempat atau atraksi bagi wisatawan yang akan nyebrang (ke Gili Matra),” jelasnya.

Ast

Harus disiplin dan komitmen, palagi sudah dikeluarkannya sertifikat CHSE

MATARAM.lombokjournal.com  —

Industri pariwisata di NTB didorong perketat protokol penanganan virus Corona Covid-19.

Terlebih di hotel-hotel, mengingat penyebaran Covid-19 bisa dari mana saja. Menteri Agama, Fahrul Razi  dinyatakan positif Covid-19 usai berkunjung ke NTB beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) NTB, Awanadhi Aswinabawa,  apa pun itu memberikan kesan yang kurang manis untuk NTB.

ia berharap kejadian tersebut tidak menjadi satu pengaruh yang sangat negatif, terutama pada pariwisata NTB.

“Kita harus lebih waspada lagi, mudah-mudahan tidak terlalu besar pengaruhnya buat kita (pelaku usaha pariwisata, red),” ujar Awanadhi Aswinabawa, Rabu (23/09/20)

Penyebaranya virus Covid-19 memang bisa terjadi kepada siapa saja. Sekarang yang perlu lakukan adalah menaati protokol kesehatan.

Tidak bisa dipungkuri harus disiplin dan komitmen. Apalagi sudah dikeluarkannya sertifikat CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability) bagi usaha yang akan membukan tempat usahanya.

BACA JUGA;  PHRI imbau Usaha Perhotelan Perketat Protokol Covid-19

“Jadi CHSE dikeluarkan sebagai kontrol unutk menjalankan protokol new normal (kenormalan baru, red) itu tadi. Meskipun kita sudah hati-hati toh kita kebobolan lagi, kita harus displin lagi,” katanya.

AYA

Jangan sampai ada klaster hotel, bahaya buat industri perhotelan di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menghimbau pelaku industri perhotelan diminta memperketat protokol Covid-19 di hotelnya.

Tanpa pengetatan protocol kesehatan itu, bisa berdampak pada kegiatan lCcainnya di hotel.

“Harus lebih memperketat prosedur itu dan kita harus betul-betul disiplin, jadi jangan dianggap covid ini main-main,” ujar I Gusti Lanang, Rabu(23/09/20).

Menurut Lanang,  industri hotel  haus lebih waspada lagi serta lebih mentaati protocol Covid-19. Kejadian kasus Covid-19 harus jadi evaluasi industri perhotelan di NTB, agar tidak kembali terjadi hal serupa.

“Sebenarnya hotel-hotel kita semua yang ada di NTB ini, khususnya hotel berbintang,  meraka semua sudah melakukan protocol Covid-19. Bahkan sudah disertifikasi semua dan itu menjadi standar kita dan diwajibkan,” jelasnya.

Diterangkan, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak hotel yang menjadi tempat kegiatan kunjungan Kemenag beberapa waktu lalu. Yakni dengan melakukan rapid tes kepada seluruh karyawan di hotel, kemudian menyemprotkan disinfektan pada seluruh hotel dan lain sebagainya.

BACA JUGA; 

• Dampak Pandemi Covid-19, 587 Pekerja NTB di-PHK
• Pelaku Pariwisata NTB Harus Waspada dan Perketat Protokol Covid-10

“Ya (berdampak) kegiatan di hotel. Karena kita lihat hampir semua daerah bukan NTB saja seluruh dunia (Covid-19). Sekarang jangan sampai ada klaster hotel, bahaya buat industri kita di perhotelan,” tandasnya.

AYA

PT Pelindo III siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang

LOBAR.lombokjournal.com — Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Direktur Teknik dan Operasional PT. Pelindo III, Putut Sri Muljanto, menginspeksi kesiapan infrastruktur penunjang menyambut perhelatan Internasional MotoGP Mandalika tahun 2021, Minggu (20/09/20).

Menhub menginspeksi Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas, di Kabupaten Lombok Barat, untuk memastikan kesiapan infrastruktur penunjang menyambut Event MotoGP di Mandalika tahun depan.

Direktur Teknik dan Operasional, PT Pelindo III, Putut Sri Muljanto menjelaskan, luas area lahan pembangunan Pelabuhan Gili Mas seluas 66 hektare dengan total investasi pembangunan sebesar Rp 550 Milyar.

Putut mengatakan, saat ini Pelabuhan Gili Mas sudah mulai operasi untuk Kapal Pesiar.

Ia mengungkapkan, untuk antisipasi kekurangan kamar hotel pada event MotoGP 2021, PT Pelindo III telah menyiapkan Hotel Terapung dengan kapasitas dua ribu sampai tiga ribu penumpang di pelabuhan ini.

Di hadapan Menhub dan Gubernur NTB, Putut Sri Muljanto menegaskan, PT Pelindo III telah siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang.

“Kami PT Pelindo III sudah siap menyambut MotoGP Mandalika 2021 mendatang,” tegasnya.

HmsNTB

Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra menjelaskan, saat ini tempat usaha baik hotel maupun restoran telah bersetifikat CHSE belum banyak

MATARAM.lombokjournal.com: 

Hotel-hotel melati di kota Mataram banyak yang belum memiliki sertifikat CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability), namun tetap buka.

Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nomer 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, yang didalamnya pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat CHES akan kena denda.

“Untuk sertifikat CHSE kita anggota hotel melati belum mengurusnya. Tapi tetap kita mensosialisasikan untuk mengikuti protokol kesehatan,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel Melati Mataram (PHMM), Gede Wenten,Senin (14/09/20).

Gede Wenten menjelaskan, sebelum keluarnya Perda hotel-hotel melati di Kota Mataram sudah menerapkan protokol kesehatan pada hotel mereka. Mengingat, hotel merupakan pelayanan publik yang biasanya banyak digunakan oleh masyarakat.

“Meskipun saat ini belum memiliki sertifikat CHSE, kita sudah mensosialisasikan kepada anggota kita untuk menjaga kesehatan. Kita malah memberikan masker gratis kepada tamu, cuci tangan dan penyemprotan pada semua kamar hotel,” terangnya.

Jumlah hotel melati di kota Mataram sebanyak 122 hotel. Seluruhnya belum memiliki sertifikat, tetapi tetap buka dengan menerapakan protokol kesehatan.

Di tengah kondisi seperti ini sulit bagi anggotanya tidak buka, pasalnya jika tetap tutup maka mereka terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita tetap buka karena kita punya pangsa pasar menengah kebawah, malah kita juga memberikan potongan harga pada kamar-kamar hotel kita. Dengan begitu mudah-mudah tidak ada PHK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, disebutkannya meskipun pekerja di hotel melati hanya ada 5 sampai 10 orang saja. Untuk tetap bisa beroperasional, mereka mengurangi pekerja tanpa melakukan PHK.

“Walaupun hanya sedikit pegawai kita, jangan sampai ada PHK. Tetapi hanya mengurangi saja nanti kalau sudah membaik di panggil kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, setifikat CHSE sudah beredar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) 57, Lombok Barat (Lobar) 67 dan kota Mataram 15 untuk hotel dan restoran.

Harapannya dengan telah disertifikasi, wisatawan kita domestik maupun mancan negara sudah tidak lagi ragu untuk berkunjung ke NTB dan menginap di hotel yang sudah besertifikasi.

Sebelumnya, Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra, menerangkan saat ini tempat usaha baik hotel maupun restoran telah bersetifikat CHSE belum banyak.

Untuk kota Mataram saja baru sekitar 15 tempat usaha. Bahkan yang sudah bersertifikat CHSE pun akan tetap dipantau. Maka bagi yang belum ini diharapakan untuk mengikuti.

“Jadi tidak bisa tidak, nanti akan didenda sesuai dengan perdanya. Apalagi dalam perda tersebut paling besar dendanya sampai Rp 500 ribu,” ucapnya.

AYA