Pelaku pariwisata di NTB sudah siap menyambut tamu yang akan berlibur ke NTB dengan berbagai penawaran

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meminta pelaku pariwisata mempersiapkan diri di tahun baru 2021 karena diprediksi akan banyak wisatawan yang ingin melewatkan momen tahun baru untuk menikmati keindahan alam NTB.

Hal ini disampaikan Gubernur pada acara Accomodation Expo dan Tenun Festival Lombok Sumbawa 2020 yang berlangsung di Lombok Epicentrum Mall, Senin (7/12/2020) malam.

“Sekarang saya banyak diminta agar NTB menyiapkan diri betul-betul untuk tahun baru, karena dengan Covid-19 ini, banyak sekali orang di berbagai kota besar di Indonesia jenuh dengan Covid-19 dan ingin berlibur menyongsong tahun baru (di NTB),” ungkapnya.

Wisatawan pastinya ingin berlibur dengan aman dan nyaman tanpa dihantui ancaman virus Covid-19. Karena itu, pelaku pariwisata diminta memperketat penerapan protokol kesehatan (Prokes) di setiap destinasi.

“Wisatawan tentunya ingin berlibur di tempat-tempat yang mampu menentramkan sekaligus bisa aman secara kesehatan,” tutur Bang Zul.

Menurut informasi, prioritas utama para wisatawan berlibur di Bali, namun di Pulau Dewata cukup serius dengan pandemi Covid-19. NTB khususya Lombok, menjadi pilihan terbaik. Tentu hal ini menjadi peluang besar untuk pariwisata NTB.

“Mudah-mudahan NTB dapat menyajikan pariwisata secara aman dari kesehatan, ini momentum yang pas yang sangat baik, namun kita harus tetap patuh protokol Kesehatan,” kata Gubernur mnekankan.

Sudah siap

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB, Anita Ahmad mengatakan, pelaku pariwisata di NTB sudah siap menyambut tamu yang akan berlibur ke NTB dengan berbagai penawaran.

“Di masa ini, kami memberikan harga-harga yang spesial, kami berharap hotel-hotel kami di NTB ini bisa terisi,” terang Anita.

Acara inimenjadi salah satu usaha untuk membangkitkan kembali pariwisata NTB, tentunya dengan menyajikan berbagai tawaran menarik untuk wisatawan.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati dalam kesempatan tersebut menyampaikan, NTB siap menyapa para wisatawan dengan berbagai kerajinan khas Lombok dan Sumbawa.Khususnya tenun-tenun yang selama ini menjadi primadona wisatawan.

“Kegiatan hari ini tentu saja menjadi bagian dari upaya kita untuk menyiapkan daerah kita untuk menjadi alternatif solusi bagi para turis dari seluruh Indonesia, dan  kekayaan budaya tenun tidak habis-habisnya untuk digali,” terangnya.

Bunda Niken  mengatakan, ada 104 peserta yang mengikuti acara ini, dan 40 persen di antaranya adalah anak-anak muda yang kreatif.I

Menurutnya, anak-anak muda yang menjadi juara dalam acara expo ini akan diberikan hadiah berupa beasiswa untuk sekolah desainer.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pemasaran Kemenparekraf, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, dan beberapa Kepala OPD lingkup Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Usai Rakor, Gubernur Zul berbincang dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mengajak Viktor bidding menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028

 lombokjournal.com —

JAKARTA  ;      Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, perlunya ketenangan dan kedamaian untuk bisa menjual potensi pariwisata Indonesia kepada dunia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat (27/11/20), Luhut menjelaskan pariwisata Indonesia masih kalah dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara dalam sejumlah hal, tapi Indonesia hanya kalah dalam cara menjual.

“Kita menjualnya kurang dan itu memerlukan ketenangan dan kedamaian. Saya ulangi, ketenangan, kedamaian. Dan ketenangan, kedamaian, itu dilakukan oleh kita para pemimpin intelektual ini,” katanya.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas ini, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah hadir langsung, mengingat pentingnya kegiatan tersebut karena menyangkut pengembangan investasi dan wisata dalam daerah.

Luhut Binsar Pandjaitan meminta sejumlah oknum tidak lagi menjual ide-ide kekerasan yang kemudian membuat Indonesia ditakuti. Ia juga meminta  jangan karena ambisi politik lalu sengaja menimbulkan keributan.

“Sebagai yang paling senior di ruangan ini, saya sampaikan itu. Jadi, jangan sampai karena kepentingan-kepentingan politik kita, ambisi-ambisi politik kita, birahi kekuasaan kita, kita buat keributan-keributan” katanya.

Luhut menjelaskan dibanding negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia tidak kalah dari segi alam, kebudayaan, kuliner hingga hiburan. Sayangnya, ia mengakui memang masih ada kekurangan di sejumlah titik, misalnya infrastruktur hingga keramahtamahan penduduknya.

“Saya cukup banyak keliling dunia. Apa yang kita lihat di Labuan Bajo, misalnya, di Mandalika, di Bali, di beberapa spot, di Toba, itu tempat-tempat yang sangat indah. Tapi kita kurang menjual karena banyak hal tadi, masalah infrastrukturnyalah, keramahtamahanlah,” katanya.

Karena itu, Luhut meminta segenap masyarakat kompak dan ikut mendorong pengembangan pariwisata nasional.

“Sekarang bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, mendidik orang untuk ramah tamah. Jangan kebencian, angker yang kita tampilkan. Di kejadian akhir-akhir ini, itu juga membuat orang menilai negara ini begini aja. Kalau orang takut datang kemari, yang akan rugi itu rakyat kecil. Jadi kita sebagai pemimpin, harus memberikan kedamaian, ketenangan dan memberikan kesan, kau datang kemari, kau pasti kita jamin,” katanya kepada peserta Rakornas yang terdiri dari sejumlah Menteri dan Kepala Daerah itu.

Usai Rakor, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah berbincang-bincang dengan sejumlah Menteri dan Gubernur yang hadir, salah satunya dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Gubernur Zul mengajak Viktor untuk bidding menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Karena dua provinsi bertetangga ini sesungguhnya sudah layak dan siap menjadi tuan rumah event olahraga terbesar di dalam negeri tersebut.

Rr/HmsNTB

Konsep wisata halal bukan hanya berbicara tentang Islam, namun lebih kepada layanan dan tempat yang mengedepankan kebersihan.

MATARAM.lombokjournal.com –

Wisata halal atau halal tourism sudah menjadi trend baru dalam konsep pengembangan destinasi wisata di Indonesia.

Konsep wisata halal semakin mendunia tatkala Provinsi NTB dinobatkan sebagai World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination di negara Dubai pada tahun 2015 lalu.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, justru konsep wisata halal menjadi momentum untuk segera membangkitkan pariwisata Indonesia. Konsep halal tourism dinilai menjadi ‘Vaksin’ pariwisata di masa pandemi, karena sangat selaras dengan kebijakan era new normal di masa Covid-19.

Wisata halal adalah ‘lifestyle’ atau gaya hidup para wisatawan itu sendiri untuk memilih makanan dan tempat yang sehat, bersih, dan aman. Untuk itu, dengan selera wisata domestik dan lokal yang menjadi target, pariwisata diharapkan bisa segera pulih lebih cepat.

Hal itu diungkapkan oleh Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Guntur Subagja, S.Sos, M.Si saat menjadi narasumber pada acara ngobrol bareng bertajuk “Wisata Halal dan Momentum Kebangkitan Pariwisata Indonesia” bertempat di Resto Taliwang Moerad, Mataram, Jumat (20/11/20).

“Wisata halal merupakan solusi dari pandemi Covid-19. Halal itu berbicara tentang kebersihan, kesehatan, tentang makanan yang sehat dan tempat yang bersih,” kata pria yang akrab disapa Bang Guntur tersebut.

Menurut Guntur, inovasi wisata halal yang diterapkan di NTB bukan hanya sebagai pemantik mempercepat pemulihan pariwisata.

Konsep wisata halal bukan hanya berbicara tentang Islam, namun lebih kepada layanan dan tempat yang mengedepankan kebersihan. Sehingga wisatawan yang datang ditawarkan pilihan, apakah ingin menikmati konsep wisata konvensional ataukah konsep wisata halal.

“Halal tourism bukan dikotomi antara muslim dan non muslim tetapi tentang pilihan konsep pelayanan dan gaya hidup wisatawan yang sedang berkembang, apalagi Indonesia merupakan negara muslim terbesar, ini adalah opportunities” jelasnya.

Berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, negara-negara eksportir produk halal terbesar di dunia memang bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Brasil merupakan eksportir produk halal nomor 1 di dunia dengan nilai US$ 5,5 miliar dolar, Posisi nomor dua diduduki Australia dengan nilai ekspor US$ 2,4 miliar.

Anehnya, meski memiliki banyak penduduk Muslim, Indonesia justru menjadi konsumen produk halal besar dunia. Proporsinya bahkan mencapai 10 persen atau mencapai US$ 214 miliar.

“Inilah saatnya Indonesia mengambil peluang dari konsep wisata halal. Wisata halal merupakan solusi pariwisata di masa pandemi Covid-19” tutup Guntur.

Senada dengan itu, Jubir Sandiago Uno Bidang Pariwisata, Taufan Rahmadi menegaskan, wisata halal merupakan sebuah energi dan solusi dari kebangkitan pariwisata nasional di masa pandemi Covid-19.

Berbicara tentang kesehatan sebenarnya sudah ada sejak wisata halal diterapkan. Jadi, pola new normal dan gaya berwisata di era saat ini merupakan bagian dari halal tourism.

“Halal tourism adalah vaksin pariwisata. Artinya halal tourism dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Produk-produk dan servia wisata halal merupakan vaksin dalam gaya hidup kita saat ini,” tegas pria kelahiran Lombok tersebut.

Menurutnya, wisata halal yang didorong di NTB harus menjadi bagian dalam pengembangan pariwisata di Indonesia.

Kalau pandemi ini masih terus mewabah, berarti halal adalah cara untuk tetap survive. Konsepnya tetap menjadi contoh dan standar. Pandemi merupakan sesuatu yang tidak pasti, namun kepastian dalam layanan berwisata pilihannya adalah halal.

“Ingat, konsep wisata halal tidak memaksa, karena ia adalah pilihan gaya hidup. Yang ditawarkan kepada wisatawan adalah layanan, makanan, tempat penginapan dan servisnya. Selanjutnya tergantung dari wisatawan itu sendiri, mau memilih layanan konvensional atau layanan halal,” tegas pria yang merupakan bagian penting kala memenangkan NTB penghargaan sebagai wisata halal terbaik dunia kala itu.

IKP/diskominfotikntb

Saat pelaksanaannya nanti, seluruh pihak khususnya pemda dan panitia akan menerapkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com –

Kawasan Tiga Gili bersama Pemda Lombok Utara dan stakeholder pegiat pariwisata, kompak untuk menggelar even budaya sebagai langkah membangkitkan kembali pariwisata daerah.

Konsep lokal untuk mengangkat kembali adat, budaya dan kekayaan alam dikemas dalam even bertajuk “Pekenan Dayan Gunung, ngemunggahang dowe banda gumi sasak” yang berarti pasar kekayaan alam.

Konsep pasar lokal diangkat guna mempromosikan kembali seluruh potensi pariwisata, dari kerajinan tangan, budaya dan adat, hingga benda sejarah tradisional melalui kegiatan transaksi pasar.

Namun lebih khusus konsep ini ditujukan untuk menarik minat wisatawan untuk datang kembali ke kawasan Tiga Gili, di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Ketua Gili Hotel Asosiasi, Lalu Kusnawan menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya seluruh komponen pariwisata di Lombok Utara, untuk menggeliatkan kembali ekonomi melalui seluruh potensi pariwisata yang ditawarkan.

“Masa pandemi ini kawasan Gili semua berdampak. Kita ini mati suri tetapi bukan berarti kita tidak ada berusaha untuk bangkit. Melalui kegiatan ini kita mengangkat kekayaan budaya adat dan alam sebagai daya tarik. Kegiatan ini di maksudkan untuk mengangat priwisata melalui adat budaya dan kekayaan alam di Gili,” katanya saat menggelar temu media di Mataram pada Selasa (17/11/20).

Kusnawan mengatakan, konsep kegiatan ini terbentuk atas perubahan market agar geliat ekonomi di kawasan Gili tidak terus terpuruk jika menunggu Pandemi berakhir.

Melalui ‘Pekenan Dayan Gunung’ ini, akan menggerakkan UMKM untuk kembali produktif. Semua stakeholder dipastikan akan kembali bangkit saat penyelenggaraannya nanti yang digelar pada tanggal 12 – 13 Desember 2020 mendatang.

“Semua OPD ikut meramaikan acara ini sebagai wisatawan. Sehingga geliat ekonomi itu berputar dari bawah dan dari yang terdekat,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan dalam pasar pariwisata ini di antaranya, pekenan keris dan batu permata yang dinilai tidak bisa dipisahkan dari budaya. Kemudian kerajinan dan kuliner khas dayan gunung, untuk mengangkat sajian kuliner yang selama ini tidak pernah tersentuh.

“Pekenan kuliner gili dan workhop akan menjdi warna yang nantinya akan menarik wisatawan. Kesenian tradisional dayan gunung, dayan gunung ini menjadi asal muasal kita sebagai orang masyarakat suku Sasak sehingga menjadi keharusan bagi kita untuk mengangkat budaya,” tambahnya.

Rangkaian restorasi terumbu karang 3 Gili dan penanaman pohon di 3 Gili juga akan menjadi kegiatan utama untuk memulihkan kembali keindahan alam sekaligus menjadi persembahan bagi alam.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Vidi Eka Kusuma menyampaikan, kondisi pariwisata di Lombok Utara saat ini tidak berada pada masa kejayaan dengan kunjungan pariwisata yang terus menurun, dan bahkan akan menuju nol.

Karenannya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memulihakan kembali ketertinggalan kunjungan wisata Lombok Utara yang sebelumnya dilanda musibah Gempa dan saat ini Pandemi Covid-19.

“PAD di Lombok Utara income terbesarnya dari pariwisata. Namun sejak ada gempa disusul Covid ekonomi dari sektor pariwisata menurun tajam, tingkat kunjungan bahkan hampir mendekati nol. Jadi kita geliatkan kembali promosi – promosi untuk meningkatkan kembali pariwisata. Saat ini hanya kita bisa melakukan rangkaian kegiatan dalam koridor protokol covid. Begitu juga dengan kegiatan kita saat ini,” katanya.

Kadispar memastikan, saat pelaksanaannya nanti, seluruh pihak khususnya pemda dan panitia akan menerapkan protokol kesehatan, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan.

“Kita yakinkan didalam pelaksanaannya nanti akan terus terpantau dan terjaga protokol covid itu sendiri sehingga nantinya akan menjadi branding bagi wisata lain bahwa penerapan di Gili tetap pada protokol covid yang ketat,” pungkasnya.

Aya (*)

Pemerintah belum mengeluarkan izin untuk kapal persiar berlabuh

MATARAM.lomokjournal.com –

Sejumlah kapal persiar  yang dijadwalkan mulai Oktober sampai Desember akan berlabuh diPelabuhan Gili Mas Lombok Barat dibatalkan,

Pasalnya, pemerintah belum mengeluarkan izin berlabuh untuk semua kapal cruise di Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Lalu Mohammad Faozal menerangkan, saat ini ada kebijakan  standar keluar masuknya kapal yang memang sekarang belum dibuka oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu dari imigrasi belum memberikan kepastian kapan membuka lalu lintas cruise di Indonesia. Sehingga jadwal kedatangan kapal pesiar ke Lombok tidak jalan.

“Pastinya (batal) semua lalu lintas cruise di Indonesia masih belum ada. Itulah menyebabkan semestinya Oktober kemarin sudah tersisi 5 paket (kapal persiar, red) itu juga tidak jalan,” ujar Lalu Mohammad Faozal

Faozal mengatakan, pemerintah belum mengeluarkan izin untuk kapal persiar berlabuh. Bahkan sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah pusat, kapan akan kembali memberikan izin keluar masuknya kapal pesiar.

Mengingat, kedatangan kapal persiar mampu membawa ribuan wisatawan mancanegara dengan harapan mendorong pariwisata NTB.

“Saya kemarin sudah kontak pelindo III dan dia belum mendapatkan kepastian mengenai regulasi ini. Kalau ini sudah di buka, maka pasti yang sudah terequest (terjadwal ) pada 2021 sudah masuk dan tidak ada pembatalan. Infonya dari manajemen pelindo III ada 28 curise yang masuk di 2021,” ungkapnya.

Jika memang sudah dibuka regulasi tentang lalu lintas curise itu, pada awal 2021 mendatang pelabuhan Gili Mas sudah bisa menerima kedatangan kapal persiar.

Mengingat, masih ada 5 kapal yang terjadwal dari 2020 akan datang. Namun karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia membuatnya batal.

“Memang masih ada satu kapal pesia yang memang sudah stay disini tapi itu tidak bisa keluar, makanya kalau ada yang bertanya kok masih ada karena memang dia sudah stay disini dan tidak bisa pulang, hanya memperpanjang masa tinggal saja,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dishub NTB Lalu Bayu Windya mengatakan, sampai saat ini ada lima kapal pesiar yang masih memiliki jadwal sandar di Pelabuhan Gili Mas.

Masing-masing kapal pesiar disebut akan membawa ribuan wisatawan mancangegara (wisman).

Ada 5 kapal yang datang di Oktober, November dan Desember, Kapalnya sendiri itu ada Viking Orion, Sea Princess, Star Breeze, Aida Vita, dan Silver Muse.

“Masih on schedule seperti jadwal lama, tetapi kedatanganya tetap dengan protokol covid. Sekarang sedang kita siapkan lagi SOP-nya,” ujarnya.

Ano

Wsatawan diminnta mentaati protokol kesehatan selama melakukan aktivitas pendakian atau wisata lainnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Kabar baik datang dari destinasi wisata Taman Nasional Gunung Rinjani terkait pendakian yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan.

Kabar baik itu adalah disetujuinya jumlah kuota maksimal pendaki yakni dari 30 persen jumlah pendaki normal menjadi 50 persen dan waktu kunjungan pendakian yang awalnya dua hari satu malam menjadi tiga hari dua malam.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan keterangan pers di Pendopo Wakil Gubernur, Jumat (13/11/20).

Namun Wagub  meminta kepada wisatawan untuk tetap mentaati protokol kesehatan selama melakukan aktivitas pendakian atau wisata lainnya.

“Alhamdulillah kabar gembira bahwa kuota pendakian rinjani ditambah, setelah me-review apa yang kita lakukan selama ini. Lama pendakian juga Alhamdulillah ditambah, tentunya ini harus kita syukuri,” tutur Wakil Gubernur.

Wagub minta para pendaki untuk tetap melestarikan lingkungan dan menjaga alam Rinjani saat mendaki.  Umi Rohmi ini juga meminta kepada para pendaki untuk memastikan kesehatan dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama pendakian berlangsung.

“Intinya, pada saat pandemi ini masih belum berakhir. Kita harus yakinkan pendakian Gunung Rinjani ini tetap tertib, aman dan terkendali,” tergasnya.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady mengatakan, penyelenggaraan kunjungan wisata alam harus dengan mempertimbangkan status wilayah keberadaan lokasi wisata yang ada.

Sesuai ketentuan BNPB RI selaku Pelaksana Gugus Percepatan Penaggulangan Bencana Covid-19, wilayah wisata yang boleh dibuka adalah daerah zona hijau dan kuning saja. Tidak dibolehkan untuk daerah yang merupakan zona merah Covid-19.

“Sehingga sistemnya nanti bisa jadi buka tutup. Karena sangat tergantung dengan lokasi wisata setempat masuk Zona Hijau-Kuning atau Zona Merah. Karena itu sangat butuh kerjasama semua pihak untuk bersama-sama menekan penyebaran Virus Covid-19 di lokasi Wisata tersebut,” terang Dedy.

Pihak TNGR pun menerapkan protokol Covid-19 yang ketat terhadap para wisatawan. Baik dari mulai pintu masuk, saat di lokasi wisata, maupun saat ke luar pintu wisata.

Wisatawan antara lain diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak minimal satu meter, membawa surat keterangan bebas Covid-19 (untuk yang dari luar provinsi NTB) atau Bebas Gejala Flu Untuk yang berasal dari pulau Lombok.

Selain itu, setiap wisatawan wajib membawa Handsantizer, dan trash bag penampungan sampah.

Dalam menyelenggarakan kunjungan wisata alam di TN Gunung Rinjani,  Dedy mengaku sejak awal bersama-sama Pemerintah Provinsi NTB, Pemda KLU, Lombok Tengah, Lombok Timur serta stakeholder terkait lainnya, telah merancang berbagai ketentuan guna menunjang kelancaran pembukaan destinasi wisata alam di TN Gunung Rinjani, pada masa new normal yang meliputi persiapan protokol, internalisasi, konsultasi publik dan Sosialisasi, edukasi dan simulasi.

“Sebagai langkah optimalisasi penyelenggaraan wisata alam di kawasan TN Gunung Rinjani di masa pandemi, kami senantiasa melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi, Memastikan protokol kesehatan diterapkan oleh pengunjung maupun petugas di seluruh destinasi wisata alam,” tururnya.

Pengunjung diingatkan untuk melakukan upgrading aplikasi booking online e-Rinjani, menyediakan fasilitas pendukung wisata, protokol kesehatan maupun penanganan sampah.

Meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang evakuasi dan pengelolaan pengunjung, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat (pengunjung, TO, pecinta alam, dan lain-lain).

Selain itu pihaknya menunjuk dan melibatkan kelompok masyarakat adat dan bank sampah di desa sekitar kawasan dalam pengelolaan sampah serta koordinasi dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan mitra Balai TN Gunung Rinjani lainnya.

“Mari bersama-sama mengawal dan menyelenggarakan kegiatan wisata alam secara bijak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Terjadinya dualisme kepengurusan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) ini ditandai dengan terbentuknya kepengurusan Asita 71 oleh sejumlah pengusaha agen perjalanan.

Namun hal tersebut menuai polemik, karena Nomer Induk Anggotan (NIA) Asita 71 terancam dicabut oleh pusat.

Ketua Asita NTB, Dewantoro Umbu Joka mengatakan, sebenarnya Asita ini beberapa lalu ada sekolompok orang menamakan Majelis Penyelamatan Asita (MPA). Salah satu yang mereka persoalkan adalah akte pendirian Asita 2016.

Hal tersebut menjadi persoalan, bahkan mengatasnamakan dari pusat. Kendati demikian, pihaknya sudah mengkoordinasi dengan pihak pusat adanya dualisme kepengursan tersebut.

“Sudah, dan mereka-mereka ini yang ada di kemarin itu (ASITA 71) kan masih memiliki nomer induk anggota asita. Secepatnya kita akan cabut Nomer induk anggota (NIA),” ujar Dewantoro Umbu Joka

Dikatakan, nantinya akan diberhenti dari keanggotaan Asita NTB. Hal tersebut memang sudah menjadai konsekuensinya karena mengantas namakan dari pusat. Apalagi mereka masih mempunyai nomer induk anggota di Asita NTB.

“Itu kita ajukan dipusat yang memberikan NIA kan dari pusat, pusat yang akan cabut. Bukan saya lagi secara organisasi (yang dicabut, red),” terangnya

Persoalan akte yang  pendirian tersebut dari pendirian organisasi itu sudah benar. Hanya saja ada catatan yang harus diingat dari perjalanan tersebut. Diakuinya, ASITA memang berdiri pada tahun 1971 dan didaftar di Kemenkumham tahun 1975. Karena pada tahun 1975, ASITA belum mendapatkan AHU, hanya mendapat akta. Di mana skta pendirian 2016 merupakan perubahan dari akta 1975.

“Sehingga di buat di akte 2016 itu dengan catatan akte ini menjadi satu kesatuan dengan akte 75 itu sudah terlampir. Dalam hasil rapat rakenas 2016 di Lombok itu menyarankan supaya Asita mendaftar untuk dapat lambang negara,” ucapnya.

Sementara itu, terkait gugatan perdata terhadap legalitas akta, pihaknya saat ini masih dalam proses. Ketetapan inkrah terkait keputusan gugatan tersebut merupakan urusan pengurus pusat ASITA. Di sisi lain, jumlah anggota Asita NTB yang masih aktif sebanyak 113 anggota dari keseluruhan anggota yang ada 140.

Ano (*)

Pokdarwis NTB akan segera melakukan Musyawarah Daerah (Musda) dengan Pokdarwis yang ada di kabupaten/kota se-NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Tidak diragukan lagi, sektor pariwisata merupakan daya pikat utama di Provinsi NTB.

Budaya serta keindahan alam NTB menjadi magnet, bukan hanya di dalam negeri, namun hingga ke seluruh dunia. Oleh karenanya, pariwisata menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Berbagai ikhtiar dan sinergi dengan berbagai kalangan terus dibangun guna semakin melejitkan pariwisata di NTB.

Salah satunya dengan dibentuknya organisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pariwisata.

Komite Pokdarwis NTB yang baru saja dibentuk pada bulan Agustus telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat akselerasi pariwisata NTB.

Bahkan, dalam waktu dekat Pokdarwis NTB akan segera melakukan Musyawarah Daerah (Musda) dengan Pokdarwis yang ada di kabupaten/kota se-NTB.

Hal itu diungkapkan Ketua Komite Pokdarwis NTB saat bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertempat di Ruang Kerja Wagub, Senin (02/11/20).

Turut pula mendampingi Wagub dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal, S. Sos., M. Si.

Wagub kemudian mengapresiasi semangat Pokdarwis NTB yang bertekad kuat memajukan pariwisata di NTB. Umi Rohmi sapaan akrabnya, kemudian mengarahkan agar Komite Pokdarwis terus menjalin sinergi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Ini tidak bisa hanya dipikirkan oleh satu orang saja, harus bersinergi karena ini multisektor,” ucapnya.

Umi Rohmi kemudian mengungkapkan jika program unggulan 99 Desa Wisata yang saat ini digaungkan Pemprov merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam memajukan desanya.

Ia percaya setiap desa memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan sebaik mungkin akan berbuah manis bagi masyarakat desa itu sendiri.

“Program Desa Wisata yang kita maksudkan ini sebenarnya untuk memancing desa-desa ini agar berbenah, karena kita percaya setiap desa itu punya potensi,” jelas Umi Rohmi.

Desa Wisata diibaratkan sebagai rumah besar, dimana di dalamnya terdapat banyak aspek yang dapat dikembangkan. Untuk itu, kesuksesan Desa Wisata diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi masyarakat. Umi Rohmi optimis, pariwisata NTB akan semakin eksis apabila didukung penuh oleh seluruh pihak dan elemen masyarakat NTB.

“Kalau anak mudanya semangat, pemerintah desanya semangat, Pokdarwisnya semangat, maka pasti desanya juga akan maju,” tegasnya.

Ketua Komite Pokdarwis NTB, Yogi Birul Walid Sugandi menerangkan jika terbentuknya Komite Pokdarwis NTB yakni sebagai mitra strategis Pemprov untuk mempercepat rangkaian kegiatan desa-desa wisata.

Ia pun mengungkapkan dalam waktu dekat Komite Pokdarwis NTB akan segera menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Rangkaian kegiatan juga telah dilakukan menuju Musda tersebut.

“Salah satunya adalah Road Show Lombok-Sumbawa dan bertemu dengan Pokdarwis, membuat FGD, serta menghasilkan diskusi-diskusi yang serius dan hangat untuk akselerasi percepatan pariwisata,” aku Yogi.

Kedepannya, Yogi berharap pariwisata di NTB dapat semakin terintegrasi dengan baik. Begitu juga dari sisi kelembagaan, yang disebutnya butuh perhatian serius dari seluruh pihak.

“Kelembagaan dalam arti di sini pengelola masing-masing kawasan itu betul-betul bagus kapasitasnya dan terintegrasi, harapan kita itu disana,” pungkasnya.

Rr/HmsNTB.

MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand

LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc didampingi Asisten Bidang Perekonomian, membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor ) Kerjasama Kementerian/Lembaga/dunia usaha, Pemda dan percepatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Novotel, Lombok Tengah, Kamis (22/10/20).

Rakor bertema “Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika” itu, untuk memastikan persiapan event MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berjalan sesuai berjalan baik, serta membahas destinasi prioritas untuk wisata nasional.

Gubernur berharap agar Rakor ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini berbuah manis bagi kita semua. Saya kira kita semua on the right track walaupun adal hal-hal yang masih kurang kita koordinasikan agar menemukan solusi yang terbaik”, kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul mengapresiasi keseriusan Pemerintah Pusat, untuk membantu persiapan MotoGP di Mandalika yang akan dihelat tahun depan tersebut.

“Jadi luar biasa usaha pemerintah pusat dan saya melihat usaha pak Deputi juga luar biasa”, ungkapnya.

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan persiapan bisa dilaksanakan semakin cepat dan segala kekurangan agar bisa diatasi secara bersama sama.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu menyampaikan, MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus mampu lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand.

“Harapannya adalah Mandalika bisa lebih baik dari Thailand, baik dari sisi akomodasinya, maupun aksesibilitas,” ungkap Deputi.

Dalam pembangunan MotoGP Mandalika ini, Deputi Odo menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Jangan sekali kali merugikan masyarakat karena pembangunan bukan mengenai hanya fisik saja, tapi masyarakat yang ada tinggal disekitarnya bisa merasakan manfaatnya, tentunya harapan besar kita terhadap ITDC,” ungkapnya

Lebih jauh, top destination yang disandang oleh Mandalika diharapkan mampu memberikan yang terbaik, terlebih dalam membangun destinasi harus berkualitas dan melebihi Thailand.

Sehingga Rakor yang terlaksana tersebut diharap mampu menyelesaikan masalah-masalah dan menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Derah maupun pihak ITDC.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Perwakilan dari ITDC, Perwakilan dari Kementerian PUPR, Perwakilan dari PT. Telkom dan PLN.

Rr/HmsNTB

Penguatan SDM di NTB benar-benar dikedepankan sehingga warga NTB bisa ikut berbaur dalam arus kemajuan NTB

LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Asisten II Setda NTB, dan Kepala Dinas Pariwisata NTB menyambut kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata, Odo R. M. Manuhutu beserta rombongan.

Odo R. M. Manuhutu Tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) sekitar pukul 12.25 Wita.

Pada kunjungannya kali ini, Odo RM Manuhutu bukanlah untuk menyelesaikan potensi masalah di lapangan dan bersinergi dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi NTB.

“Bukan hanya sekedar datang melihat tetapi bagaimana bersama teman-teman PUPR dan Kementerian lainnya bersama Gubernur NTB untuk menyelesaikan permasalahan,” ujarnya di ruang VIP Bandara.

Ia berharap kunjungan ini dapat membuka pikiran, melihat apa yang akan dilakukan di tahun-tahun selanjutnya. Terutama dalam membantu masyarakat setempat dalam memulihkan kondisi ekonomi.

“Saya kira tujuan dari pembangunan adalah bagaimana masyarakat bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan bisa tumbuh dan menerima manfaat dari pariwisata,” katanya.

Pada kesempatan ini, Odo RM Manuhutu juga membahas wacana pengurangan status Bandara Internasional di Indonesia yang akan berdampak pada kinerja yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura.

Hal ini akan menjadi salah satu bahan yang akan didiskusikan di Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih atas keluangan waktu di tengah kesibukan Deputi beserta rombongan.

Gubernur menyinggung terkait masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Bagi Bang Zul, SDM adalah pembangunan yang tidak boleh direduksi maknanya sebatas Comodity Center Approach saja tapi harus dilihat sebagai proses untuk peningkatan.

Dengan adanya Politeknik Pariwisata Lombok, tentunya bukan hanya akan kedatangan wisatawan-wisatawan mancanegara tetapi juga ada banyak perhelatan berskala internasional.

Karena itu, Bang Zul berharap, penguatan SDM di NTB benar-benar dikedepankan sehingga warga NTB bisa ikut berbaur dalam arus kemajuan NTB.

“Jangan sampai nanti ada banyak International Event tapi orang lokal hanya jadi penonton saja. Melalui forum ini saya juga menyampaikan kepada Pak Deputi dan rombongan bahwa di NTB banyak orang yang mengerti pariwisata dan punya kemampuan dan bukan mengedepankan primordialistik, tapi untuk mengakselarasi persiapan NTB menjadi tuan rumah. Saya rasa bagus jika ada akselerasi khusus untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk memimpin Poltekpar Lombok,” pungkas Bang Zul.

Gubernur menambahkan, ketika nantinya ada MotoGP dan perusahaan internasional di NTB, dikhawatirkan akan muncul ketegangan sosial.

Selain itu, Bang Zul juga menanggapi potensi masalah tentang tidak efektifnya terlalu banyak bandara bertaraf internasional.

“Mudah-mudahan itu tidak melucuti setetes airport di Lombok karena bagaimanapun Lombok juga menjadi hub airline yang kecil-kecil,” tambah Bang Zul.

Salah satu strategi untuk menarik wisata asing adalah dengan adanya direct flight, sebab menurut Gubernur, percuma menghias pariwisata jika akses menuju daerah tersebut susah.

Bang Zul berharap mudah-mudahan status bandara internasional di NTB dapat tetap dipertahankan/ Bahkan, dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik. Apalagi dengan banyaknya wisatawan dari timur tengah yang datang ke Lombok dengan adanya Best Halal Destination In The World.

“Karena dengan menjadikan Lombok sebagai International hub akan membawa dampak positif untuk ekonomi kami,” ujar Gubernur.

Sebelumnya, perwakilan Angkasa Pura I, memaparkan terkait progress perkembangan pembangunan Bandara.

Saat ini, Angkasa Pura I Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mengalami penurunan produksi kurang lebih mencapai lima puluh (50) persen dibanding tahun 2019 pada saat pemulihan gempa bumi Lombok.

Tahun ini pada akhir September, produksi Bizam hanya dua puluh (25) persen dibanding tahun 2018 pada saat sebelum gempa.

“Angkanya cukup fantastis sehingga hal ini berdampak pada produksi dan pembiayaan lain-lain. Komitmen korporasi Angkasa Pura I untuk pembangunan KEK Mandalika sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas juga pada konsistensi,” ungkapnya.

Rr/HmsNTB