“Serdadu Kumbang”, film garapan Ari Sihasale yang bercerita tentang tiga anak menggapai cita-cita, menampakkan keindahan lokasi film tersebut,yaitu; Puncak Mantar.

KSB.lombokjournal.com ~ Kecantikan obyek wisata yang berada di Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, itu, membuat takjub Ketua Tim Penggerak Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Di Puncak Mantar yang ada landasan paralayangnya, Hj. Niken berselfie ria dan sesekali mengajak rombongan TP PKK untuk foto bersama.

“Mantar aidaaa,” ungkap Bunda Niken, Senin (21/6/2021)

Dari puncak Mantar, Hj. Niken melihat langsung keindahan Puncak Gunung Rinjani, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti; Pulau Kenawa, Pulau Mendaki, Pulau Paserang, Pulau Belang, Pulau Ular, Pulau Nako dan Pulau Kalong.

Setelah menikmati keindahan Desa Mantar, Bunda Niken menyadari bahwa, Mantar memiliki potensi besar dalam memperkenalkan NTB dalam bidang pariwisata. Bunda Niken optimis, sebagai salah satu destinasi pariwisata, Mantar harus tetap dikembangkan, fasilitasnya harus dilengkapi bersama.

“InsyaAlloh, kita optimis, Mantar tidak hanya indah, tapi mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Masyarakat bisa menjual kuliner khas sumbawa kepada wisatawan, untuk penginapan, masyarakat telah mengandalkan rumah-rumah penduduk yang berfungsi juga sebagai homestay,” tutup Bunda Niken.

BACA JUGA: PPDB SMA, Gubernur NTB Temani Anaknya Daftar Sekolah

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB), sebagai pengacara negara, dalam hal ini mendampingi Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB, harus memperhatikan sejumlah hal, di antaranya adalah Pemprov NTB tidak boleh dirugikan, adanya kepastian investasi dan masyarakat tidak boleh dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Koordinator Bidang Intelijen Kejati NTB, Agus Chandra mengungkapkan, bahwa apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat akan menjadi bahan dalam menyusun isi dan kebijakan addendum kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Apapun yang menjadi masukan dan saran masyarakat tentu akan menjadi bahan bagi kami dalam rangka menyusun isi dari kebijakan addendum itu sendiri,” ujar Agus Chandra dalam acara dialog antara perwakilan masyarakat Gili Trawangan dengan Gubernur NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (16/06/2021).

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa kebijakan addendum adalah mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak.

BACA JUGA: Jalan Terbaik adalah Addendum dan Tidak Rugikan Semua Pihak

Gubernur meyakinkan bahwa masyarakat Gili Trawangan tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB telah menandatangani kesepakatan addendum dengan pihak PT GTI.

“Langkah addendum hanya sebagai pembuka saja. Kalau ada kepentingan masyarakat harus diakomodir melalui addendum maka kita akan prioritaskan,” pungkas Zulkieflimansyah.

Untuk mewujudkan program Kampung Madani yang ada di kecamatan Pekat, ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama masyarakat telah melaksanakan sejumlah proses.

DOMPU.lombokjournal.com ~ Selama tiga hari, sejak tanggal 14 hingga hari ini, Rabu (16/6/2021), telah dilaksanakan 3 tahapan penting, yaitu uji pakar, uji publik, dan finalisasi rancangan naskah kitab hukum adat “Nggahi Rawi Pahu”.

Rancangan naskah awal diserahkan langsung oleh Kepala Desa Doropeti kepada tim kerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB di Dompu.

Pemda NTB menghadirkan tim pakar dari provinsi yang disandingkan dengan tim pakar daerah yang berasal dari unsur birokrasi terkait, tokoh adat, dan akademisi.

Setelah menggelar tahap uji pakar, tim dari Bakesbangpoldagri NTB menyelenggarakan kegiatan uji publik langsung di Aula Desa Doropeti dengan melibatkan representasi masyarakat desa.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim dari Bakesbangpoldagri Dompu, hingga mencapai tahapan proses finalisasi rancangan naskah Kitab Hukum Adat Nggahi Rawi Pahu.

“Kampung Madani merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi Dompu sehingga sangat penting memastikan warga Desa Doropeti telah menjalankan seluruh tahapan dengan optimal,” jelas Kepala Bakesbangpoldagri Dompu, H. Fahrozi saat membuka kegiatan uji pakar di aula Kantor Bakesbangpoldagri Kabupaten Dompu.

Harapannya, kampung madani akan dapat direplikasi ke 71 desa lainnya di kabupaten yang dikenal dunia karena sejarah Gunung Tambora dan penyebutannya dalam naskah Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada.

BACA JUGA: Badan Publik NTB Ditargetkan 100 Persen Informatif

Tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan rancangan akhir yang akan dibahas kembali bersama warga desa untuk kemudian disepakati sebagai naskah final yang akan disahkan oleh Majelis Adat Desa bersama Pemerintah Desa Doropeti dengan sepengetahuan Pemprov NTB dan Pemda Dompu.

Seluruh rangkaian kegiatan di tahun 2021 ini diharapkan semakin mendekatkan langkah Pemprov NTB Bersama Pemkab Dompu untuk mewujudkan visi NTB Gemilang, khususnya pada butir NTB Aman dan Berkah dengan meningkatkan ketahanan sosial budaya yang partisipatif di masyarakat.

BACA JUGA: SMA Terbuka di KLU Tampung Pelajar Putus Sekolah

Kehadiran program ini disambut gembira oleh warga yang mengakui bahwa banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang belum bisa teruraikan selama ini, mengingat Desa Doropeti terdiri dari warga yang berasal dari beragam suku, yaitu Suku Dompu, Suku Mbojo, Suku Sasak, dan Suku Bali serta keberadaan sentra industri gula yang membuka akses masyarakat desa dengan dunia luar.

diskominfotikntb

BIMA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengajukan program pengembangan Geopark Tambora Pulau Sumbawa secara langsung kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Salahudin Uno, saat kunjungannya ke Bima, Minggu (14/06/2021).

“Alhamdulillah, Kita sudah langsung ajukan pengembangan kawasan Getimalopark Tambora Pulau Sumbawa pada Pak Menteri Pariwisata. Sehingga, ke depannya kita harapkan Geopark Tambora bisa lebih optimal memberi manfaat pada masyarakat Bima-Dompu serta Pulau Sumbawa,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal ini menurut Gubernur terkait dengan amanah pengembangan Geopark yang telah tertuang dalam Perpres Nomor 9 tahun 2019, tentang Geopark, dan Permenparekraf Nomor 2 tahun 2020 tentang pengembangan Geopark sebagai Destinasi Wisata.

“Geopark Tambora saat ini telah berstatus Geopark Nasional, maka kita memang punya peluang untuk meminta support-support dari kementrian terkait. Termasuk Kemenparekraf. Doa kan agar program yang kita ajukan dapat segera direalisasikan oleh Kementrian terkait,” imbuh Zulkieflimansyah.

Pengajuan proposal program dari Gubernur NTB disambut baik oleh Sandiaga Uno dan akan memberikan dukungan pada Geopark Tambora.

“Kami siap support Geopark Tambora. Semoga ke depannya bisa jadi UNESCO Global Geopark, serta menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan. Bisa membuka peluang usaha ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sandiaga.

BACA JUGA:

• Pacuan Kuda Bima “Pacoa Jara”, Magnet Pariwisata Dunia
• Bima Kini Bakal Jadi Pesaing Destinasi Wisata di Indonesia

Sementara itu, General Manager Geopark Tambora, Hadi Santoso, menjelaskan bahwa program yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dirumuskan oleh Dewan Pelaksana Geopark Tambora atas masukan, baik informal maupun formal, dari berbagai stakeholder terkait.

Di antaranya adalah Pemda Kabupaten Dompu, Kota Bima, Balai Taman Nasional Tambora, Balai KSDA, Dinas lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Perguruan Tinggi, NGO dan masyarakat adat.

“Insya Allah, proposal program yang diajukan oleh Pak Gubernur, sudah sangat komprehensif. Dari mulai permintaan pembangunan bandara perintis kawasan Geopark Tambora di bagian Dompu. Perbaikan akses, fasilitas atau amenitas di kawasan wisata. Pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat pelaku wisata. Termasuk bantuan peralatan bagi UMKM di lingkar Tambora, dll” tandas Hadi.

BIMA.lombokjournal.com ~ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekaraf), Sandiaga Salahudin Uno, didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menyaksikan tradisi pacuan kuda masyarakat Bima atau dalam bahasa setempat disebut “Pacoa Jara”.

Lomba kecepatan dan ketangkasan kuda yang digelar di arena pacuan kuda desa Panda, Kecamatan Palibelo, ini, merupakan salah satu tradisi masyarakat Bima yang menjadi daya tarik wisatawan.

“Tradisi ini merupakan event daerah yang dapat menjadi magnet pariwisata di Indonesia bahkan dunia,” kata Sandi, Minggu (13/6/2021) saat kunjungan kerjanya untuk me-launching lomba desa wisata Nasional di Desa Maria, Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bahkan menurut Sandi, pacuan kuda ini dapat dikembangkan menjadi satu kegiatan pariwisata berskala nasional.

Ia berharap lomba pacuan kuda, yang melibatkan ribuan penonton, dapat menggerakkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA: Bima Kini Bakal Jadi Pesaing Destinasi Wisata di Indonesia

Sementara itu, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, dukungan kebangkitan pariwisata untuk NTB oleh Menparekraf sangat luar biasa.

“Sudah beberapa kali pak Menteri berkunjung ke NTB, untuk support pariwisata kita,” ujarnya.

Kunjungan Menparekraf kali ini mengajak youtuber Atta Halilintar beserta isterinya, Aurel Hermansyah, dan juga Youtuber lokal, Rigen, untuk mendongkrak pariwisata NTB.

diskominfotikntb

BIMA.lombokjournal.com ~ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan bahwa Bima kini akan bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia, saat kunjungannya ke Desa Wisata Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (13/6/2021).

Di Desa Wisata Maria, ini, Sandiaga Uno mengunjungi situs bersejarah yang hingga kini masih lestari, yakni Uma Lengge.

Uma Lengge merupakan bangunan tradisional suku asli setempat yang disebut suku Mbojo, yang bangunannya berbentuk kerucut di bagian atap. Pada zaman dulu, Uma Lengge digunakan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat Wawo dan sekaligus juga berfungsi sebagai lumbung padi.

“Daya tarik wisata budaya Uma Lengge sangat langka. Bernilai sejarah tinggi karena ini adalah situs warisan budaya dari para leluhur suku Mbojo yang memiliki nilai sejarah dan keunikan tinggi dalam industri pariwisata. Kami akan terus memberikan pendampingan di Desa Wisata Maria agar objek wisata ini tumbuh dan menjadi destinasi wisata baru di Indonesia,” tegas Sandiaga.

Pendampingan yang dimaksud Sandiaga adalah meliputi seluruh aspek yang diperlukan oleh desa wisata dengan penyusunan rencana pembangunannya serta dilanjutkan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

BACA JUGA: Humas KLU Merajut Hubungan Baik dengan Pewarta

Kegiatannya berupa peningkatan pengetahuan serta keterampilan warga desa wisata, pendampingan institusi desa wisata, dan pembangunan fisik atau infrastruktur dengan melibatkan kementerian dan lembaga-lembaga terkait.

“Kita ingin desa wisata hadir membuka peluang ekonomi dan membuka lapangan kerja serta lapangan usaha seluas-luasnya untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang sangat membutuhkan pertolongan. Dalam program pembangunan nasional banyak hal yang belum tersentuh dan bagi kami inilah program yang berkeadilan dan tepat sasaran,” katanya.

BACA JUGA: Pacuan Kuda Bima “Pacoa Jara”, Magnet Pariwisata Dunia

Sandiaga menjelaskan dampak langsung dari kunjungan ke desa wisata yang dilakukan Kementerian Parekraf telah memacu kenaikan ekonomi desa yang sangat siginfikan. Sebagai contoh berdasarkan laporan, Desa Wisata Pujon Kidul kabupaten Malang kunjungannya meningkat setelah Kemenparekraf menggelar program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di lokasi tersebut.

“Saya juga berharap Desa Wisata Maria dengan Uma Lengge ini naik kunjungannya, sehingga akan membuka lapangan usaha bagi warga desa di sini,” ujar Sandiaga.

diskominfotikntb

LOTENG.lombokjournal.com ~ Dalam rangka mendukung program transformasi digital yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui surat Gubernur NTB, No. 492/461/I/KOMINFOTIK, mengusulkan kerja sama percepatan penuntasan beberapa area blank spot dan lemah sinyal kepada PT. Telkom Indonesia.

Seperti diketahui, tercatat hingga bulan Mei 2021 masih terdapat 42 titik lokasi blank spot dan 63 titik area yang masih lemah sinyal, yang tersebar di sepuluh kabupaten kota.

BACA JUGA: Addendum, Momen yang Ditunggu-tunggu Setelah 25 Tahun

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan bahwa NTB terdiri dari dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa yang rata-rata topografinya berbukit. Kondisi daerah yang didominasi daerah-daerah pegunungan dan pelosok, ini, sangat rentan terjadinya lemah sinyal dan blank spot.

Selain itu, pemerintah NTB juga meminta dukungan smart village Nusantara untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka percepatan pembangunan peningkatan pelayanan sistem digital bagi masyarakat di perdesaan.

Saat ini, jumlah desa di Provinsi NTB mencapai 1005 desa yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB. Sehingga transformasi digital sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa.

BACA JUGA: Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

Sementara itu, dalam kunjungannya ke KEK Mandalika, Lombok Tengah, Kamis (10/06/2021), Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, mengatakan bahwa pihaknya berharap infrastruktur jaringan telekomunikasi di NTB segera terwujud, terutama dalam mengatasi area blank spot dan lemah sinyal untuk mempercepat transformasi digital, sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik.

diskominfotikntb

LOTENG.lombokjournal.com ~ PT Telekomunikasi (Telkom) Indonesia memastikan infrastruktur telekomunikasi di KEK Mandalika akan diperkuat dengan fiber optik atau Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

Pemasangan fiber optik yang ditargetkan rampung September tahun ini, untuk menunjang kelancaran akses internet menjelang World Superbike pada November 2021 mendatang dan event MotoGP pada Maret 2022.

Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, menjelaskan, bahwa Telkom juga akan membangun akses fiber optik transport ke arah Mandalika dengan dua kaki yang diambil dari dua Sentral Telepon Otomat (STO).

Yaitu, dari arah Selong Lombok Timur dan Gerung, sehingga kemungkinan black out nya sangat kecil. Langkah ini untuk menjamin kebutuhan jaringan internet di kawasan Mandalika.

“Sekarang kita sudah mulai membangun SKKL dari Mandalika ke Bali. Jadi nanti ke arah Bali ada dua kaki kabel fiber optik. Kemudian kita perbaiki konektiviti Lombok ke arah luar sehingga peluang Lombok untuk black out sangat kecil,” ungkapnya saat mengunjungi sirkuit MotoGP Mandalika, di Lombok Tengah, Kamis (10/06).

Dengan begitu maka akses jaringan internet fiber optik, di dalam kawasan maupun diluar, sangat cepat. Aksesnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk perumahan dan lain-lain.

“Sehingga Telkom memastikan kebutuhan internet dapat terwujud untuk mensukseskan program pembangunan di kawasan Mandalika,” jelas Herlan.

BACA JUGA:

• Polda NTB Antisipasi Transmisi Covid-19 dengan Metode TFG
• Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Dalam kunjungan tersebut, PT Telkom Indonesia juga mengunjungi Credit Limit Supervision (CLS) atau kantor layanan monitoring terhadap batasan penggunaan pemakaian pascabayar/Kartu Halo baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Termasuk melihat kabel landing station fiber optik dari laut ke darat di sekitar dermaga nelayan di pantai Kuta Mandalika.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) menandatangani berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Sedikitnya sembilan kesepakatan dalam addendum kontrak produksi pengelolaan aset lahan seluas 65 Ha di Gili Trawangan akan dibahas berkelanjutan antara tim Pemprov NTB yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai pengacara negara bersama pengusaha Winoto dan direksi PT. GTI.

Beberapa diantaranya adalah perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan”, tegas Gubernur H. Zulkieflimansyah, di Aula Kantor Kejati, Kamis (20/06).

Gubernur mengatakan, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

BACA JUGA:

• Polda NTB Antisipasi Transmisi Covid-19 dengan Metode TFG
• Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang, termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT. GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak”, jelasnya.

diskominfotikntb

MATARAM.lombokjournal.com —

Peneliti dari Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Universitas Indonesia (UI), Kurniawati, memaparkan bahwa masyarakat NTB sudah relatif siap menghadapi berkembangnya KEK Mandalika. Hal tersebut berdasarkan penelitian SDM yang dilakukannya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) RI di kawasan wisata KEK Mandalika.

“Kita berharap dengan adanya studi ataupun penelitian terkait kesiapan SDM sebagai pendukung pengembangan wisata di KEK Mandalika ini bisa dijadikan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Kemenparkeraf RI untuk bisa mendorong pengembangan SDM di destinasi wisata super prioritas KEK Mandalika,” kata Gubernur NTB saat menerima audiensi CSGS (UI), di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).

“Dari sisi SDM, masyarakat NTB sudah siap mengingat di sini sudah ada SMK jurusan pariwisata, Perguruan Tinggi Pariwisata dan sebagainya. Dari pelaku pariwisata juga sudah menyatakan kesiapannya menghadapi event-event strategis dalam pengembangan patriwisata di NTB,” ujar Kurniawati.

BACA JUGA:

• GPLI Gencarkan NTB Sebagai Pusat Budidaya Lobster Nasional
• Gubernur NTB Akan Siapkan Lahan Tanaman Porang Bagi Investor

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H. Yusron Hadi, menambahkan bahwa berbagai program penguatan SDM yang sebelumnya sudah dilaksanakan Pemprov di sejumlah kawasan wisata, termasuk di KEK Mandalika, nantinya akan banyak berkontribusi dalam menghadapi perkembangan pariwisata NTB ke depan. Terlebih dengan akan digelarnya berbagai event internasional seperti, MotoGP tahun 2022 mendatang.

“Studi yang dilakukan UI ini juga bisa memberikan nilai tambah ataupun masukan dan saran untuk dilakukan pembenahan ke depan menjadi lebih baik, khususnya dalam penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata ataupun dampak ikutan yang pasti ditimbulkan oleh berkembanganya suatu industri pariwisata itu sendiri,” ujar Yusron.

Menurutnya, pengembangan wisata KEK Mandalika dengan akan dilaksanakannya MotoGP tidak hanya kesiapan dari sisi infrastruktur tetapi juga yang lebih penting adalah kesiapan SDM agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perhelatan pariwisata nanti.

diskominfotikntb