Gubernur NTB Tandatangani Kerjasama di Gili Trawangan

Ini bukti keseriusan Pemerintah Daerah pada aspirasi dan masyarakat Gili Trawangan, Gubernur NTB tandatangani kerjasama pemanfaatan lahan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tanah seluas 65 hektar milik Pemprov NTB di Gili Trawangan dikerjasamakan kepada masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Penandatanganan kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemprov NTB dengan masyarakat pengusaha itu dilakukan Gubernur H Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Selasa (11/01/22).

Gubernur bersalaman dengan masyarakat Gili Trawanan

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menjelaskan, peristiwa ini menjadi sejarah baru yang disaksikan oleh pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat Gili Trawangan.

Sekaligus membuktikan bahwa keseriusan dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada aspirasi dan kesejahteraan masyarakat di Gili Trawangan sangat diprioritaskan.

“Apa yang kita lakukan hari ini demi kesejahteraan masyarakat. Kita berharap dengan kerjasama ini, selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan mampu meningkatkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pariwisata di masa mendatang,” tegas Bang Zul.

Bang Zul minta kepada Satgas Gili Trawangan agar ke depan tidak boleh ada pungutan-pungutan yang memberatkan masyarakat. Apalagi kepada masyarakat yang kurang mampu, tidak boleh ada pungutan-pungutan, bahkan sebaliknya mereka yang harus dibantu oleh pemerintah.

BACA JUGA: Masyarakat Gili Trawanngan Lega, Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ditandatangani

“Bismillah hari ini kita tandatangani kesepakatan ini, sebagai proses perbaikan kita di masa depan, semoga Allah SWT menghadirkan keberkahan bagi kita semua,” harap Gubernur dihadapan pejabat dan ratusan masyarakat Gili Trawangan yang hadir.

Meski demikian, Gubernur Zul mengakui, kehadiran para investor merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pembangunan dan kejahteraan masyarakat di NTB. Karenanya, Pemerintah Provinsi NTB selalu memuliakan dan menggelar karpet merah bagi para investor yang berinvestasi di NTB.

Tapi sisi lain, para investor juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sesuai undang-undang yang berlaku.Terutama terkait masyarakat sekitar harus benar-benar merasakan manfaat dari investasi itu.

“Kalau pengolahan aset/tanah dibiarkan terlantar oleh investor dan sudah diajak berkomunikasi dengan baik tapi juga dihiraukan maka putus kontrak terpaksa dilakukan demi kebaikan bagi pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini mengakhiri persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama PT Gili Trawangan Indah (GTI). Kontrak pengelolaan lahan tersebut yang dinilai belum maksimal direalisasikan dan dimanfaatkan oleh pihak GTI selama puluhan tahun.

Dengan melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Pemerintah Provinsi NTB memutuskan kontrak dengan pihak GTI pada September 2021 lalu. Dan menyerahkan pengelolaan lahan seluas 65 hektar tersebut untuk dimanfaatkan masyarakat Gili Trawangan.

“Tentu keputusan ini tidak mungkin menyenangkan semua orang. Kalau ada yang belum puas dan merasa dirugikan maka tugas kami sebagai pemimpin adalah mendengar supaya keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak,” tegas gubernur.

Sementara itu, Ketua Satgas Gili Trawangan, Ahsanul Khalik menjelaskan, persoalan Gili Trawangan mulai ada kebaikan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Pemuliaan Investasi di Gili Trawangan, Ini Harapan Gubernur

Melalui kebijakan ini Pemerintah Provinsi NTB melimpahkan pemanfaatan aset dengan bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, agar pemerintah dan masyarakat sama-sama saling menguntungkan.

“Yang pasti kita ingin masyarakat menjadikan tanah itu sebagaj aset kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Untuk sewa tanah yang dikelolah oleh masyarakat masih akan dilakukan dengan komunikasi dan negosiasi yang baik.

Hal itu juga didasarkan pada klasifikasi masyarakat biasa dan masyarakat pengusaha, sehingga sewanya akan ditentukan berdasarkan hasil dari pendapat masyarakat.

Pengusaha pun akan dilihat jenis usahanya baru akan ditentukan jumlah iurannya.

“Besaran yang dikenakan pun masih ada komunikasi dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat sampai terjadinya penandatangan perjanjian ini. Kita akan pilah mana masyarakat pengusaha dan masyarakat biasa,” ungkapnya

Proyeksi dari perjanjian kerja sama ini belum dipastikan tapi yang jelas ada kontribusi masyarakat untuk pemerintah NTB dan akan kembali kepada masyarakat. Sehingga skema ini juga akan diserahkan kepada badan pendapatan daerah.

Penandatanganan ini dilakukan oleh lima orang perwakilan masyarakat pengusaha Gili Trawangan yang turut juga disaksikan oleh Bupati Lombok Utara, Kepala BPN Wilayah NTB, Danlanal, Kepala OPD lingkup Provinsi NTB, Kepala OPD lingkup pertanian kabupaten.***

 




Masyarakat Gili Trawangan Lega, Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ditandatangani

Penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah, membuat masyarakat Gili Trawangan nyaman melakukan usaha

KLU.lombokjournal.com ~  Perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah di Gili Trawangan ditandatangani Pemerintah Provinsi NTB dengan masyarakat dan para pengusaha.

Penandatanganan ini membuat masyarakat Gili Trawangan, Desa Gili Trawangan Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten  Lombok Utara menjadi lega.

Gubernur tandatangan kerjasama pemanfaatantanah di Gili Trawangan

Masyarakat setempat yang selama ini sebagian besar hidup dari pariwisata, mengaku senang setelah Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan tersebut dengan masyarakat.

Abdilun, salah seorang pelaku usaha wisata Gili Trawangan mengaku lega setelah ditandatangani perjanjian pengelolaan Gili Trawangan, antara masyarakat dengan Pemprov NTB.

BACAJUGA:  Pemuliaan Investasi di Gili Trawangan, Ini Harapan Gubernur

Bagi pemilik penginapan di Gili Trawangan ini, penandatanganan perjanjian ini akan memberikan kenyamanan dalam melakukan usaha wisatanya.

Menurutnya,  masyarakat umumnya menginginkan sejak lama agar persoalan ini bisa tuntas.

“Dan Alhamdulillah Pak Gubernur telah memperjuangkan dan begitu besar perhatiannya kepada kami semua di Gili Trawangan ini,” kata Abdilun.

Ia mengaku, selayaknya masyarakat berterima kasih kepada Gubernur NTB.

“Karena sebagian besar tamu terbanyak kami dari orang asing. Saat ini memang tamu domestik yang paling dominan. Namun tetap kami syukuri dan Pemprov NTB selalu hadir di saat keadaan kami seperti ini,” kata Abdiilun ditemui terpisah, Selasa (11/01) di Gili Trawangan, Lombok Utara.

Halimah yang juga pengusaha wisata setempat, juga menyamapikan terima kasih kepada gubernur.

Alasannya, selama ini persoalan Gili Trawangan tak jelas, namun gubernur telah membuat masyarakat nyaman untuk berusaha.

Hal yang sama juga diutarakan Efendi salah seorang pengusaha boat expres route Pelabuhan Bangsal, Pemenang –Gili Trawangan.

BACA JUGA: Makanan untuk Tingkatkan Kesehatan Mental Anak

Ia mengakui sejak Covid-19 wisatawan yang berkunjung dan menggunakan jasa boatnya berkurang. Kecuali itu kisruh Gili Trawangan yang belum jelas juga cukup berpengaruh.

“Namun saya meyakini dengan telah dilakukannya penadatanganan perjanjian ini akan semakin memperjelas dan memberikan kenyamanan bagi perjalanan usaha wisata kami ke depan,” kata Efendi.***

 

 




Pemuliaan Investasi di Gili Trawangan, Ini Harapan Gubernur

Sebagai salah satu tempat investasi menarik, diharapkan ada pemuliaan investasi di Gili Trawangan

KLU.lombokjournal.com ~ Kehadiran investasi yang tenang, aman dan nyaman di daerah kita, itu yang diinginkan, khususnya di Gili Trawangan ini.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam pertemuan dengan masyarakat Gili Trawangan, Selasa (11/02/22).

Gubernur menyapa masyarakat Gili Trawangan

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan, Indonesia tidak mungkin maju ekonominya tanpa investor.

“Salah satu tempat investasi menarik itu adalah Gili Trawangan. Oleh karena itu tugas kami memuliakan berjalannya investasi, memuliakan kontrak dan harus dihargai. Tidak mungkin ada investasi menarik bagi investor kalau kita itu sedikit-dikit putus kontrak. Tak ada investor yang mau datang ke daerah kita kalau sedikit-dikit kita putus kontrak. Kita harus memuliakan pelaku-pelaku usaha dengan baik,” kata Gubernur Zul  di hadapan masyarakat Gili Trawangan, Selasa (11/01).

BACA JUGA: Masyarakat Gili Trawangan Lega, Kerjasama Pemanfaatan Tanah Ditandatangani

Sebelumnya Gubernur Zul mengatakan, pertemuannya dengan masyarakat Gili Trawangan merupakan berkah sekaligus buah pentingnya tetap merajut silaturrahmi.

Setiap persoalan akan tuntas dengan baik dengan cara-cara baik, dan pemimpin harus benar-benar serius untuk mengatasinya.

Pada penandatanganan  perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Masyarakat dan Pengusaha Gili Trawangan, Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB menegaskan, Pemprov NTB telah menghidangkan karpet merah pada GTI untuk membangun Gili Trawangan menjadi lebih  baik.

“Dalam berinvestasi arahnya masyarakat tidak boleh menderita, tercekam dalam ketakutan. Jika perusahaan sudah berkali-kali kita peringati, kasi tau baik-baik, tapi tak pernah mengindahkan, maka putus kontrak harus dilaksanakan. Namun perlu diketahui memutuskan kontrakpun tidak gampang, Namun tujuan akhirnya bagaimana menyelamatkan masyarakat agar bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” ujar Bang Zul.

Gubernur menambahkan, penandatanganan ini dilakukan agar ada kepastian hukum, tidak lagi ditakut-takuti apalagi diteror. Tentu keputusan ini tidak menyenangkan semua orang.

“Jika ada yang masih merasa belum puas atau dirugikan silahkan kami sebagai pemimpin harus jadi penenangah untuk mencarikan solusi terbaik agar keadilan berpihak untuk semua,” tandas orang nomor satu di Bumi Gora ini.

Bang Zul juga menyatakan, penadatanganan Ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius menangani Gili Trawangan ini sebaik-baiknya.

BACA JUGA: Makanan untuk Tingkatkan Kesehatan Mental Anak

Dengan penandatanganan ini hemat Gubernur, merupakan bukti konkrit dengan alas hukum yang sudah jelas.

“Kita sama-sama tanda tangani perjanjian ini sebagai langkah awal menuai kebaikan  di kemudian hari. Kalau ada hal-hal yang tidak memuaskan kami terbuka bagi warga masyarakat Trawangan untuk mendiskusikan hal ini untuk kebaikan bersama,” ujar Bang Zul. ***

 




Wabup Lombok Utara Tanam Mangrove di Danau Gili Meno

FGD dan Rehabilitasi Mangrove Danau Gili Meno di Desa Gili Indah, diharapkan ada output yang mengupakan agar Gili makin indah dan keindahan ini bisa dinikmati generasi selanjutnya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng hadiri acara pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dan Rehabilitasi Mangrove Danau Gili Meno di Desa Gili Indah, Sabtu (08/01/21).

Membuka FGD di Gili Meno

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. Rusdianto, M.Si, Camat Pemenang Datu Aryanata Bayu Aji, Kapolsek Pemenang IPTU Lalu Eka Arya serta undangan lainnya.

Wabup Danny dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara yang telah menginisiasi acara FGD dan rehabilitasi.

“Acara ini menunjukan bahwa selangkah demi selangkah kita telah mulai bangkit untuk kemajuan daerah setelah terpaan dua bencana besar yakni Gempa 2018 dan Covid-19,” tuturnya.

Kata Wabup, Pemda KLU telah berupaya secara bertahap untuk pemulihan ke tiga Gili baik infrastuktur dan lainya.

Kegiatan FGD dan rehabilitasi mampu menciptakan suasana Gili Meno yang makin indah dan terjaga supaya keindahan ini bisa dinikmati generasi selanjutnya.

BACA JUGA: Menderita Sakit Lutut? Cobalah Pengobatan Rumahan Ini

Objek wisata yang ada bukan hanya tanggung jawab kelompok, perorangan ataupun pemda, melainkan tanggung jawab kita bersama.

Diharapkan, melalui FGD ini ada output maksimal yang nantinya bisa diterapkan.

“Saya harap pemuda nantinya bisa membranding tempat wisata ini supaya makin menarik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kades Gili Indah Wardana, S.Pd menuturkan, danau yang ada bisa dijadikan objek wisata tambahan bahkan utama, karena selain laut ada danau yang bisa menjadi objek menarik bagi wisatawan.

“Apresiasi sebesar-besarnya bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini,” katanya.

Di akhir acara, Wabup Danny bersama para tamu undangan melepas bibit ikan di Danau Gili Meno dan dilanjutkannya dengan penanaman pohon mangrove.

@ng




Jelang MotoGP, Pemerintah Kebut Pembangunan KEK Mandalika

Pemerintah Pusat sangat aktif membereskan pembangunan KEK Mandalika, tujuannya agar event MotoGP 2022 berlangsung sukses

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan terus dikebut demi maksimalnya penyelenggaraan MotoGP 2022.

Pembangunan yang dimaksud di antaranya jalan Kute-Songgong sepanjang 5,3 km, sebanyak 196 rumah diperbaiki, dan drainase akan disempurnakan. Termasuk areal parkir, beautifikasi bypass, pembangunan gapura dan lain-lain akan segera dituntaskan.

Menteri PUPR dan Sekda NTB akansukseskan MotoGP        Mempercepat pembngunan KEK Mandalika sukseskan event MotoGP

“Berbagai kekurangan akan segera dilengkapi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, Kamis (23/12/21).

Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, dan Mantan Panglima TNI (purn) Marsekal Hadi Tjahjanto yang datang berkunjung ke NTB.

BACA JUGA: Mantan Pangima TNI pun Dapat Tugas Sukseskan MotoGP

Miq Gite berharap, seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga MotoGP akan terselenggara dengan sukses. Dan menjadikan Mandalika kian mempesona, sehingga dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah.

“Semoga semuanya berjalan lancar. MotoGP sukses. Mandalika kian mempesona, kian menarik untuk dikunjungi, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah. Aamiin YRA,” harap Miq Gite.

Kunjungan Menteri Basuki dan Marsekal Hadi ke NTB bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjelang perhelatan MotoGP tahun 2022.

“Kita ingin pastikan kesiapan infrastruktur yang menyongsong event MotoGP pada Maret 2022 yang akan diselenggarakan,” ungkap Menteri PUPR RI.

Hal tersebut juga sebagai tindak lanjut direktif Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor. Saat itu Gubernur NTB ikut hadir.

Terdapat dua hal yang menjadi atensi Menteri Basuki, yaitu pelebaran jalan provinsi ruas Kuta-Keruak sepanjang 5.6 km, sekaligus penataan landscape-nya.

Termsuk penghijauan/penataan tanaman sepanjang jalan by pass BIZAM-Mandalika sepanjang 17.3 km.

BACA JUGA: Event MotoGP, UMKM dan Perhotelan Harus Jalin Kemitraan

“Pelebaran jalan dan program penghijauan tersebut sangat urgent untuk mendukung perhelatan MotoGP. Alhamdulilah Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Bapak Gubernur untuk penanganan pekerjaan tersebut melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di  Kementerian PUPR, yaitu sekitar Rp 300 Miliar, ” jelas Menteri Basuki.

Ia menegaskan, ke depan tentunya akan banyak tantangan yang dihadapi, sehingga seluruh pihak harus terus berkerja keras mengingat waktu yang tersisa tidaklah banyak.

Menurut Menteri Basuki, Tantangannya tidak ringan.

“Kita harus kerja keras karena waktunya mepet. Pengadaan/lelang dini juga akan segera dilakukan mulai minggu ini sehingga paling lambat pertengahan Januari  2022 pekerjaan konstruksi bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Usai kunjungan tersebut, Menteri Basuki langsung melakukan rapat teknis di kantor ITDC Provinsi NTB untuk membahas dua hal urgent di atas.

“Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 km yang akan kita lebarkan jalannya menjadi jalan 2 jalur 4 lajur seperti by pass sekarang. Karena selain jalannya lebar kita akan menghadirkan landscape dengan pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang indah di koridor tersebut,” jelasnya.

Kementrian Perhubungan juga turut menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa, Lampu Jalan, Rambu-rambu, RPPJ, Marka dan Guard Rail.

Terjalinnya komunikasi yang apik antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kab/Kota juga sangat mendukung keberhasilan proses pembangunan di KEK Mandalika.

Terakhir, Menteri Basuki berharap agar Pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat terus melakukan sinergi untuk mematangkan seluruh persiapan.

Pemerintah Pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kab. Loteng diharapkan sungguh-sungguh bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.

“Harapan Bapak Presiden di kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan dan tidak kelihatan kumuh,” tutup Menteri PUPR.

Nano

 




Event MotoGP, UMKM dan Perhotelan Harus Jalin Kemitraan

Wagub NTB tekankan, saat balapan bergengsi dunia event MotoGP tahun 2022 berlangsung, produk UMKM harus  dapat terserap

MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM dan pengusaha perhotelan atau industri perhotelan maupun restoran di NTB didorong menjalin Kerjasama dan kemitraan dalam memasarkan produk unggulan.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan, agar saat event bergengsi dunia MotoGP tahun 2022 berlangsung, produk UMKM dapat teserap.

membahas event MotoGP
Wagub dan Fajar Hutomo

“Hal yang paling penting, produk UMKM kita dapat terserap secara konkrit,” kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur.

Ia menyampaikannya, saat menerima audiensi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krearif (Kemenparekraf) RI, Fadjar Hutomo didmpingi Kadis Pariwisata, Rabu (22/12/21) di ruang kerja Wagub.

Pproduk UMKM juga harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas produknya. Baik dari segi ketersediaan bahan baku, intensitas dan kontinyunitas produk dan kemasan produknya.

BACA JUGA: Mantan Panglima TNI pun Dapat Tugas Sukseskan MotoGP

Intinya yang telah dikurasi melalui proses penyeleksian terhadap produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standarisasi.

Proses kurasi ini sangat penting, bagi industri perhotelan dan restoren sehingga produk UMKM layak untuk dipasarkan atau digunakan ditempat tersebut.

“Apalagi potensi yang kita miliki di NTB cukup berlimpah. Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh UMKM,” ujar Ummi Rohmi sapaan Wagub, didampingi Kadis Pariwisata Provinsi NTB.

Karena perhotelan juga membutuhkan bahan dan produk UMKM lokal untuk melengkapi kebutuhan hotel. Seperti sabun, shampo, kopi, the dan bahan sembako untuk konsumsi harian pengunjung hotel.

Selain itu, Wagub juga menekankan UMKM, industri perhotelan dan jasa travel atau jasa pariwisata untuk lebih banyak mempersiapkan paket wisata.

Karena pada saat MotoGP akan banyak pengunjung yang tidak hanya menonton MotoGP, namun membutuhkan atraksi dan hiburan serta destinasi yang lain di NTB.

“Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperhatikan paket wisata sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat,” pesan wagub.

Hal lain juga yang harus menjadi perhatian, adalah ketersediaan kamar hotel dan penginapan.

Baik itu jumlah kamar hotel maupun homestay untuk pengunjung yang 10 kali lebih besar dari pengunjung WSBK. Begitupun penerapan Prokes Covid-19 harus diperhatikan, karena pandemi belum berakhir.

“Saat ini saja ketersediaan 16.000  kamar baik di hotel dan homestay di NTB, khususnya di pulau Lombok, masih kurang, maka harus didorong penambahan homestay, penginapan alternatif dan lainnya,” katanya.

Kunjungan wisatawan

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI, Fadjar Hutomo mengatakan, gelaran MotoGP harus memiliki efek  dan pengaruh besar terhadap kunjungan wisata di NTB dan Indonesia pada umumnya.

BACA JUGA: Pemilahan Sampah di NTB Masih Jadi PR Besar

“Sehingga kita dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Kebermanfaatannya untuk masyarakat, itu yang paling penting,” kata  Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Terutama, yang sedang pihaknya tekankan terkait rantai pasok dan peran serta dan keterlibatan masyarakat atau UMKM lokal untuk ambil bagian dalam persedian potensi produk dan bahan lainnya.

Diakuinya, berbicara rantai pasok untuk persediaan perhotelan, usaha restoran dan lainnya melibatkan kepentingan dan kebijakan multi pihak.

“Baik itu industri, UMKM, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pihak lain untuk bersinergi dan berkolaborasi,”ucapnya.

Untuk itu, perhotelan dan UMKM dan semua pihak dapat menjalin kemitraan dan Kerjasama.

Contoh, sebuah hotel setiap hari membutuhkan bahan sembako, seperti beras, ikan, daging, telor, sayur, buah untuk kebutuhan konsumsi pengunjung hotel.

“Maka, penting kemitraan dan Kerjasama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan sembako ini. Begitupun bidang transportasi atau rencar, sehingga ekonomi kita bergeliat,” jelas Ketua Asosiasi Perusahaan Modal Ventura Daerah Seluruh Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan. Artinya bukan hanya persoalan lingkungan namun ada 4 pilar tata kelola, yang pertama  destinasi dan ekosistem, kedua ekonomi lokalnya, ketiga sosial budaya lokal dan keempat baru berbicara lingkungan.

“Rumah besar inilah yang menjadi paying kita,” terang Fajar Hutomo, yang memiliki kompetensi bidang perencanaan keuangan dan konsultan UKM.

Nano

 

 

 

 




Presiden Minta Vaksinasi di NTB khususnya Loteng Dipercepat

Presiden Jokowi mengimbau agar vaksinasi di NTB segera mencapai 100 persen, selain sambut MotoGP juga penting meindungi masyarakat dari varian Omicron virus Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com ~ Presiden RI Joko Widodo menghimbau, agar vaksinasi di Nusa Tengga Barat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah dipercepat.

Selain untuk mendukung gelaran event internasionaL MotoGP tanggal 20 Maret 2022 di Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, juga penting perlindungan bagi masyarakat menghadapi varian virus Covid-19.

Presiden teankan perccepat vaksinasi

“Saya harapkan dipercepat agar saat event besar nanti bisa mencapai seratus persen. Vaksinasi juga untuk melindungi masyarakat dari varian Delta dan yang terbaru varian Omicron virus Covid 19,” ujar Jokowi.

Presiden menyampaikannya saat pengarahan terkait penanganan pandemi melalui daring di Istana Negara, Kamis (16/12/21).

Presiden Jokowi mengapresiasi capaian vaksinasi NTB khususnya Kabupaten Lombok Tengah.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri mewakili Gubernur NTB, menyampaikan progres vaksinasi dengan target 767.700 orang di Loteng sudah mencapai 75,16 persen dosis pertama, dan 52,9 persen dosis kedua, serta dosis ketiga 73,38 persen, serta vaksinasi Lansia 62 persen.

Jumlah vaksinator Loteng sendiri sebanyak 800 orang dengan stok sinovac 40.382 dosis dan Moderna 700 dosis.

BACA JUGA: Wujudkan NTB Hijau, Gubernur dan Wagub Ikut Tanam 56 Ribu Pohon

“Kami optimis sebelum gelaran MotoGP pada Maret sudah mencapai seratus persen vaksinasi,” ujar Pathul.

NTB sendiri, lanjut Pathul, secara keseluruhan telah mencapai 74,91 persen dosis pertama, 47,03 persen dosis kedua  dengan target seratus persen di akhir tahun ini.

Dalam arahan terkait penanganan pandemi, Jokowi menjelaskan tiga hal terkait varian Omicron yang telah masuk ke 88 negara, dengan jumlah kasus meningkat cepat dalam tiga hari terakhir karena lebih menular.

Dikatakan Jokowi, sesuai keterangan Menteri Kesehatan RI, varian baru ini telah ada di Indonesia.

Untuk itu, Jokowi meminta para Kepala Daerah memastikan kesiapan rumah sakit dan obat obatan terutama oksigen.

Selain itu, penegakan protokol kesehatan sebagai pencegahan adalah hal utama, agar menjadi perhatian dan dijalankan dengan ketat.

“Tracing dan testing di tempat tempat publik tidak boleh dikurangi standarnya untuk kontak erat agar memudahkan penanganan,” tegas Jokowi.

BACA JUGA: Penghijauan Sepanjang Jalan Provinsi di Lombok Utara

Hal terakhir terkait vaksinasi, Jokowi mengingatkan laju vaksinasi yang turun dalam dua minggu terakhir dapat dipercepat.

Meski diakui tantangan vaksinasi saat ini makin berat, namun ia meminta para Kepala Daerah melakukan inovasi dalam pelayanan vaksinasi.

Hadir pula dalam pengarahan Presiden melalui daring, Sekda, HL Gita Ariadi, Kapolda NTB dan beberapa perwakilan kabupaten/kota. ***

 

 




Gubernur NTB Serius Siapkan Balapan Formula-1

Dubes RI untuk UEA, Husin Bagis, berkomitmen melakukan apa saja demi menghadirkan balapan Formula-1 ke Sirkuit Mandalika, LombokTengah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menugaskan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perhubungan untuk mendampingi Dirut ITDC berangkat ke Abu Dhabi.

Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan,  NTB telah siap melaksanakan event-event internasional termasuk ajang balap “Jet Darat” Formula One.

Gubernur Zul sendiri tidak berangkat sebab beberapa wilayah di NTB masih terkena bencana banjir.

Tiga utusan NTB merundingkan Formula-1 di Abu Dhabi Berkoordinasi dengan Duber UEA tentang Formula-1

Salah satu ikhtiar yang dilakukan setelah bertemu dengan pihak F-1 juga berkoordinasi langsung dengan Dubes RI untuk UEA, Husin Bagis, Minggu di Kediaman Dubes RI untuk UEA, Abu Dhabi (12/12/21).

BACA JUGA: Ini Kontribusi Dunia Fashion untuk NTB Asri dan Lestari

“Saya siap dan berkomitmen untuk melakukan apa saja demi menghadirkan F1 ini di Mandalika, mari kita wujudkan mimpi ini jadi nyata,” kata Husin.

Sementara itu Dirut ITDC, Abdulbar M. Mansoer dalam kesempatannya mengatakan, untuk mempersiapkan event F1 perlu kesiapan yang lebih dan tentunya maksimal.

“Mengingat skala persiapan yang jauh di atas MotoGP apalagi WSBK, penyelenggaraan F1 membutuhkan support langsung Presiden. Kita rencanakan audiensi tim F1 ke Presiden bisa diatur setelah MotoGP selesai dan fasilitas kita siap, format seperti waktu kita bawa Dorna ke Istana Bogor tahun 2019,” ungkap Mas Berry panggilan akrabnya.

Dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah NTB saat ini Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah  mengatakan harapannya.

“Semoga di akhir tahun 2023 atau paling lambat 2024 kita dapat menyelenggarakan Formula-1 di  NTB,” kata Ridwansyah.

Pada kegiatan sebelumnya Kadis PUPR Provinsi NTB, Ir. Ridwansyah  telah bertemu dengan Stefano Domenicali, President and CEO of Formula-1.

Dan telah mendapat apresiasi karena telah sukses menyelenggarakan event besar seperti World Superbike (WSBK) dan Idemitsu Asia Talent Cup IATC.

BACA JUGA: Pelajaran Setelah Banjir, Masyarakat Harus Sadar Potensi Bencana

Seperti diketahui NTB telah berhasil dalam menggelar ajang balap WSBK dan IATC  di Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Sudah dipastikan juga pada Tahun 2022 nanti akan digelar kembali WSBK,  IATC, dan  balap yang lebih bergengsi yakni MotoGP dan balap Motor Cross dunia, MXGP di NTB.

Mas

 




Promosikan Heritage Tourism, BPPD NTB Beri Pilihan Destinasi

Dengan mempromosikan destinasi bersejarah, BPPD NTB memberi pilihan destinasi tambahan pada wisatawan untuk dapat menikmati heritage tourism (wisata bersejarah)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB dan Lombok Heritage and Science Society (LHSS) menggelar kegiatan promosi pariwisata melalui event Heritage Walk selama 1 minggu.

Agenda promosi pariwisata dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata NTB bertempat di Musium NTB, Minggu (12/12/21). Langsung dilanjutkan dengan heritage walk/tour dengan rute Kota Tua Ampenan-Mataram- Cakranegara.

Siap-siap melakukan heritage tourism

Pembukaan agenda promosi heritage tourism

BPPD NTB yang mengemban tugas dan fungsi promosikan destinasi, perlu mempromosikan objek wisata bersejarah.

BACA JUGA: Ini Kontribusi Dunia Fashion untuk NTB Asri dan Lestari

Ini sekaligus memberikan pilihan destinasi tambahan kepada wisatawan, agar  dapat menikmati bentuk wisata bersejarah (heritage tourism), yang saat ini menjadi salah satu tren pariwisata yang cukup berkembang.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi nilai tambah, dan diversifikasi produk/objek wisata untuk wisatawan sebagai destinasi penyangga KEK Mandalika, yang dapat memberikan pengalaman yang tidak ada habisnya seperti filosofi dari branding pariwisata NTB, yakni Lombok-Sumbawa Infinite  Experiences,” ungkap Ari Garmono, Ketua BPPD NTB dalam sambutannya.

Heritage tourism merupakan potensi yang perlu digali untuk diversifikasi produk Parwisata NTB.

Tentu, selain pengembangan 99 Desa Wisata, sport tourism di KEK Mandalika, destinasi marine tourism dan bentuk wisata lainnya.

Menurut Ari Garmmono, Heritage walk memperkenalkan wisata bersejarah yang selaras dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Mendorong destinasi untuk mengembangkan pariwisata alternatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

BACA JUGA: Perusahaan Jangan Hanya Cari Untung, Ini Peringatan Gubernur Zul

“Pengembangan pariwisata alternative,a kan memberikan manfaat ekonomi pariwisata kepada masyarakat lokal serta pengetahuan baik bagi masyarakat dan turis,” kata Ari melalui keterangan pers, hari Minggu.

Kota Tua

Tiga spot destinasi bersejarah yang dipromosikan dalam kegiatan heritage walk ini adalah Kota Tua Ampenan sebagai salah satu kota tertua di NTB. Dengan lokasi spot selfi yang eksotik di bangunan bangunan tua dengan nilai sejarah tinggi.

Kota tua yang sudah ramai dikunjungi sejak abad ke 17 ini merupakan kota yang sangat menarik karena turis dapat merasakan berada di pelabuhan, serta bangunan-bangunan yang berdiri ratusan tahun lamanya.

Wilayah Mataram dan Cakranegara merupakan destinasi selanjutnya, sebagai bagian dari rute heritage tour yang menjadi lokasi pusat pemerintahan sejak zaman Kerajaan Mataram, serta tempat peristirahatan dan puri para raja dan keluarganya.

Saat ini, lokasi tersebut juga digunakan sebagai lokasi pemerintahan untuk Kantor Gubernur dan Walikota.

Sementara itu, Agung Dwipayana, Ketua Panitia Heritage Walk dari LHSS mengungkapkan, selain upaya promosi pariwisata, kegiatan heritage walk ini bertujuan menumbuhkan kecintaan dan meningkatkan pengetahuan generasi muda.

“Generasi muda akan maki memehami sejarah nenek moyang agar tidak dilupakan” kata Agung.

Kegiatan mempromosikan Kota Tua ini diikuti pelajar dan mahasiswa sebagai generasi muda, kelompok sadar wisata dan juga praktisi pariwisata dari travell agent.

Mereka diharapkan dapat menjadikan ketiga destinasi tersebut sebagai tujuan wisata wisatawan domestik maupun internasional

Nunuk

 




Senaru Raih Anugerah Desa Wisata dari Kemenparekraf di Jakarta

Setelah dilakukan seleksi, dari 1834 desa se indonesia, Desa Senaru menerima  Anugerah 50 besar Desa Wisata Indonesia, dan juara 4 kategori Daya Tarik Wisata

KLU.lombokjournal.com ~  Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara menerima anugerah 50 besar Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf di Jakarta.

Kepala Desa Senaru, Raden Akria Buana langsung menerima penghargaan itu dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (07/12/21).

Meneriaa penganugeran Desa Wisata Indonesia
Raden Akria Buana dan Sandiaga Uno

Dari 1834 desa se indonesia, Desa Senaru mendapat 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, dan juara 4 kategori Daya Tarik Wisata

“Penghagaan ini adalah penghargaan buat masyarakat  Desa Senaru pada khususnya, dan umumnya untuk Kabupaten Lombok Utara dan NTB,” kata Akria Buana yang dikirim melalui Whatsapp, Selasa malam.

Ia menyampaikan terima kasiih pada semua pihak yang berpartisipasi mewujudkan Desa Wisata Senaru.

Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemdes Senaru, Bumdes, Pokdarwis, Women Guide, Pendamping Desa, mitra KOMPAK, kalangan Pers, meloka Senaru dan masyarakat adat, pelaku UMKM Desa Senaru dan Kecamatan  Bayan, Pemdes Bayan  dan masyarakat Kecamatan Bayan, sema pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu.

BACA JUGA: Wagub Tinjau Becana Banjir dan Longsor di Lobar

Anugerah Desa Wisata Indonesia

Sebelum, penganugerahan pada Desa Wisata Senaru yang masuk 50 Besar Anugerh Desa Wisata Indonesia 2021, dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, yang disaksikan oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, di Desa Senaru pada Kamis (04/11/21) lalu.

Menparekraf RI Sandiaga Uno menyampaikan, Kegiatan Penganugerahan Desa Wisata sebagai awal dari kebangkitan Parawisata Indonesia di masa Pandemi.

“Saya mendapatkan momen luar biasa di Senaru ini dimana ada women guide dan ini bagian dari promosi yang luar biasa di miliki Desa Senaru,” tuturnya Sandiaga.

Dengan keindahan luar biasa Wisata Senaru, akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Seperti diketahui, Desa Senaru menjadi salah satu dari 6 Desa Wisata di Kabupaten Lombok Utara.

“Harapan kita, pandemi Covid 19 berakhir dan Pariwisata kita bangkit kembali seperti dulu,” harapnya.

BACA JUGA: Ini Upaya Masyarakat Adat Bayan Menjga Lingkungan

Dengan masuknya Desa Senaru 50 besar ADWI Sinergitas antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan desa wisata terus ditingkatkan, mengingat di KLU memiliki 6 desa wisata.

@ng