Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ekstrem

Aristoteles juga membahas konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan

titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional)
Catatan : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Pemikiran atau pun gagasan, sudah menjadi suratan, membawa dampak bagi orang lain. Dengan dua formula hasil yang mudah sekali ditebak. Diterima mutlak dan atau ditolak habis-habisan. Relevan kalau kemudian kita membicarakan titik tengah

BACA JUGA : Gubernur NTB Hari Senin Mulai Aktif Berkantor

Pilihan diterima atau ditolak ini malah membawa kerumitan yang indah. Mengapa? Premis sederhananya adalah berlarut-larutnya argumen pada masing-masing pihak. 

Bukan berarti di kubu “diterima” tidak ada kerumitan yang indah. Hanya saja jembatannya seperti sudah tersedia. Sehingga bisa saling bertemu “segagasan”.

Itulah, selalu ada titik tengah, dalam hal ini. Intensitas komunikasi dan saling memberi sudut pandang merupakan rangkaian komitmen yang dilaksanakan bersama. inilah kutub yang sangat manusiawi.

Oleh karenanya, setiap karya selesai bahkan mati, begitu menjadi milik publik. Proses “kehidupan” selanjutnya ada di tangan mereka. Tentu saja dengan pilihan yang ada. Diterima atau ditolak.

Makanya tak heran, jika Titus Maccius Plautus mencetuskan ajimat sakti “homo homini lupus” (dipopulerkan Thomas Hobbes, 1651). “Manusia adalah serigala bagi manusia lain, ketika dia belum menemukan jati dirinya seperti apa”.

Bagaimana halnya jika kita tarik ke soal bernegara? Ada empat diskursus yang melatarinya. 

Pertama , meminjam Hobbes, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. 

Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan 

Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya  Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (leviathan). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara.

Selanjutnya ini adalah beberapa konsep utama tentang negara menurut Thomas Hobbes:

1.Keadaan Alam 

Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan kompetitif. Dalam keadaan alam, manusia hidup dalam keadaan “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.Kontrak Sosial

Untuk menghindari keadaan alam yang tidak stabil dan berbahaya, manusia membuat kontrak sosial dengan membentuk negara. Kontrak sosial ini adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara dalam pertukaran untuk keamanan dan perlindungan.

3.Negara Absolut 

Bagi Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara harus memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

4.Souveren 

Hobbes menggunakan istilah “soveren” untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan absolut. Souveren adalah satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

5.Kewajiban Warga Negara 

Menurut Hobbes, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara. Warga negara juga harus siap untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.

Ringkasnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Negara dibentuk melalui kontrak sosial antara individu, dan warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara.

Lantas di mana titik tengahnya? Saya kira Hobbes tidak mendukung konsep titik tengah dalam politik, jika ditinjau berdasarkan pandangannya tentang negara dan kekuasaan.

Karena, sekali lagi menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang terlalu terbagi atau terlalu lemah akan menyebabkan kekacauan dan perang.

Kedua , dalam bukunya “Etika Nikomakhea”, Aristoteles membahas tentang konsep “titik tengah” (dalam bahasa Yunani, “meson”) sebagai prinsip etika yang penting.

Menurut Aristoteles, titik tengah adalah posisi yang ideal antara dua ekstrem yang berlawanan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas.

Aristoteles memberikan contoh tentang titik tengah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti: 

  • Keberanian: titik tengah antara keberanian yang berlebihan (keberanian yang tidak rasional) dan ketakutan yang berlebihan (ketakutan yang tidak rasional).
  • Kemurahan hati: titik tengah antara kemurahan hati yang berlebihan (kemurahan hati yang tidak rasional) dan ketidakpedulian yang berlebihan (ketidakpedulian yang tidak rasional).
  • Keadilan: titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional).

Aristoteles percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas. Ia juga percaya bahwa titik tengah ini dapat membantu individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.

Dalam konteks politik, Aristoteles juga membahas tentang konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas, serta melalui kerjasama dan dialog antara individu dan kelompok yang berbeda.

Ketiga , dalam pandangan pemikir islam, titik tengah bernegara (al-wasat al siyasi) memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu:

  1. Keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan 

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

  1. Moderatisme dalam pemerintahan 

Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya moderatisme dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam membuat keputusan.

  1. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan.

  1. Keadilan sosial dan ekonomi 

Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan kesempatan.

Dalam pandangan pemikir Islam tersebut, titik tengah bernegara memiliki beberapa manfaat, seperti:

  •  Mencegah ekstremisme dan fanatisme dalam pemerintahan
  •  Memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
  •  Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga negara terhadap pemerintahan
  • Membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam membuat keputusan.

Keempat , adakah titik temunya dengan pandangan tentang trias politika? Trias politika, sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:

  1. Kekuasaan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
  2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri)
  3. Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung)

Trias politika bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok.

Dalam konteks titik tengah, trias politika dapat dianggap sebagai bagian dari konsep tersebut. Hal ini karena trias politika memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Dalam pandangan pemikir Islam, trias politika juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep titik tengah, karena memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara 

Namun, perlu diingat bahwa trias politika dan titik tengah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Begitulah, titik tengah memiliki makna yang penting. “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang moderat (al-wasat) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.” (QS. Al-Baqarah:143)  

#Akuair-Ampenan, 03-03-2025

 

 




Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara

Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis
Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.

BACA JUGA : Menonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.

“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].

Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.

Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Perubahan Ketiga UU

Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas

Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara. 

Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.

Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.

“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.

Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.

Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan asset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.

Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).

Meniru Temasek

Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.

Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.

Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.

Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.

Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.

Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.

Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.

Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.

Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan. 

Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).

Perbandingan Aset

Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).

Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).

Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.

“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].

Kebal Hukum?

Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.

“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.

Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.

“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.

Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.

Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Penutup

Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam 

kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN. 

Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.

Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.

Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering  kehilangan momentum bisnis.

Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.

#Akuair-Ampenan, 21-02-2025

 




Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Dalam kampanyenya Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini
Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Ada dua gebrakan kebijakan ekonomi diurai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang resmi dilantik dan menjabat pada 20 Januari 2025. Apa saja?

Pertama, tarif perdagangan untuk Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025. 

Trump menindaklanjuti ancaman ini sebagaimana disampaikan saat kampanye untuk mengenakan pajak 25 persen terhadap terhadap barang dari Kanada dan Meksiko.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Dikutip dari BBC, Jumat (31/01/25), keputusan pemberlakuan tarif ini disampaikan olehnya kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC. 

Dia mengatakan langkah pemberian tarif perdagangan itu untuk mengatasi pekerja migran tidak berdokumen dan obat fentanil yang melintasi perbatasan AS secara serampangan.

Di sisi lain, tarif itu diberlakukan juga untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan negara-negara tetangga. Selama ini defisit dagang AS dengan Kanada dan Meksiko cukup besar. 

Kanada dan Meksiko telah mengatakan mereka akan menanggapi tarif AS dengan tindakan mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha meyakinkan AS soal tindakan memperketat perbatasan sesuai sesuai dengan keinginan Trump.

Namun demikian, Trump Kembali membuat “heboh”. Menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02). Dengan menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10 persen mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Selama kampanye pemilihan presiden, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China.

Tarif merupakan pajak impor atas barang yang diproduksi di luar negeri. Secara teori, menganakan pajak atas barang yang masuk ke suatu negara berarti orang cenderung tidak akan membelinya karena harganya menjadi lebih mahal. 

Tujuannya agar mereka membeli produk lokal yang lebih murah, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan ekonomi suatu negara (detikFinance, 31-01-2025: 10.11Wib) 

China menyebut fentanil sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

Kedua, mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk ransportasi, konstruksi, dan pengemasan.

“Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25 persen tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Financial Post, Selasa (11/02/25).

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini. Data resmi menunjukkan impor impor baja AS telah menurun secara substansial selama dekade terakhir atau berkurang 35 persen antara tahun 2014-2024, meskipun ada kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen menjadi 26,2 juta metrik ton tahun lalu.

Banyak yang mengaitkan hal ini dengan tarif yang diberlakukan Trump. Impor aluminium AS telah meningkat 14 persen selama dekade terakhir, dengan ekspor logam AS meningkat secara progresif sejak 2020.

“Pada awalnya, ini dapat merusak permintaan. Dalam jangka panjang, kita dapat melihat investasi masuk,” kata Analis di konsultan harga komoditas CRU, James Campbell dikutip dari CNBC (detikFinanace, 11-02-2025: 08.15 Wib).

Pendapat Ekonom Dunia

Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

“Apa yang telah Trump peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanil yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

BACA JUGA : Situasi Tak Menentu, Pentingnya Memahami VUCA

Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Dampak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. 

“Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25 persen. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta (detikFinance, 11-2-2025: 13.39 Wib).

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

”Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

“Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi, ” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (02/02/25).

Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

“Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangya.

Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat, hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

“Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

“Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom  (02-02-2025: 19.30 Wib)

 

Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

Penutup

Perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara yang melibatkan pembatasan perdagangan internasional, seperti tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan investasi. Perang dagang dapat timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan perdagangan atau dalam upaya melindungi industri domestik.

Untuk mengatasi perang dagang, diperlukan pendekatan yang kooperatif dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan negosiasi diplomatik, kerja sama internasional, dan komitmen untuk membangun sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif. 

Dengan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.***

#Akuair-Ampenan, 18-02-2025

 




Situasi tak Menentu, Pentingnya Memahami  VUCA

VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai salah satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis, di tengah situasi tak menentu

VUCA kiranya cocok sekali dengan kondisi dunia bisnis saat ini: unpredictable! Situasi yang tak bisa diprediksi atau situasi tak menentu
Catatan : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Dunia peperangan sering dilanda unpredictability, dengan kata lain situasi tak menentu. Bayangkan, sekali komandan teriak, “serang,” prajurit akan dihadapkan pada ratusan kondisi yang tidak tentu: dari taktik lawan ketika berperang, senjata yang mereka siapkan, sampai medan perang yang dilanda hujan secara tiba-tiba.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda NTB Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB  

Nobody can see that coming! Strategi yang telah disiapkan secara berbulan-bulan pun berubah sekejap. Inilah yang disebut dengan era VUCA.

VUCA merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity

Volatility berarti keadaan atau situasi tak menentu dan rentan terhadap perubahan. Uncertainty berarti ketidakpastian dan keadaan yang penuh dengan kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Complexity berarti situasi dengan terlalu banyak variabel yang menyulitkan. Ambiguity berarti kebingungan membaca arah dengan jelas.

Pemahaman tentang VUCA kiranya cocok sekali dengan kondisi dunia bisnis saat ini: unpredictable! Situasi yang tak bisa diperkirakan, atau dengan kata lain situasi tak menentu. Perusahaan, layaknya, sedang diuji komandan di medan perang (Hermawan Kartajaya dkk., 2017: hal. 1-5).

Istilah VUCA muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik-keamanan yang berubah cepat di era 1990-an, dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk.

Sejak itu, VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis. Sekarang, sekolah-sekolah bisnis menawarkan sertifikasi VUCA.

Kesadaran akan kekuatan yang diwakili dalam model dan strategi VUCA untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya merupakan bagian integral dari manajemen krisis dan perencanaan pemulihan bencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang VUCA, dikutip dari laman Accurate dan Glints, Jumat (15/9/2023) (Hanif Sri Yulianto dalam Bola.Com 15 Sept 2023).

Penjelasan VUCA

Volatility (volatilitas)

Volatilitas mengacu pada situasi tak menentu, kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam tertentu, bahan yang mudah menguap dapat meledak secara berbahaya, berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur.

Ini memberikan implikasi lain bahwa kondisi volatile adalah kondisi yang berbahaya. Hal yang menarik tentang volatilitas adalah meskipun dapat mewakili bahaya, tetapi juga dapat mewakili peluang. Intinya adalah volatilitas bagus jika Anda mencari peluang dan buruk jika Anda menyukai prediktabilitas.

Uncertainty (ketidakpastian)

Ketakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik, yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Menanyakan “Berapa probabilitas hari ini akan hujan?” adalah pertanyaan yang merupakan upaya untuk mencirikan ketakpastian.

Complexity (kompleksitas)

Kompleksitas mengacu pada jumlah komponen, hubungan antarkomponen. Penggunaan kompleksitas oleh orang awam yang normal cenderung terlalu menyederhanakan ruang lingkup masalah praktis yang dihadapi para pemimpin dalam organisasi.

Kompleksitas berbeda dari “rumit”. Masalah yang kompleks dapat dipahami dengan analisis dan investigasi sebelumnya, berbeda dengan rumit.

Ambiguity (ambiguitas)

Dimbil dari bahasa latin “ambi-“, mengacu pada banyak atau tidak tetap, seperti penggunaannya dalam kata “ambiance” dan “ambidextrous”.

Bahasa ambigu adalah bahasa yang dapat diartikan secara berbeda. Ambiguitas merupakan penyebab stres bagi banyak orang (terutama mereka yang bekerja di organisasi yang terstruktur dengan baik) karena gangguan yang disiratkan oleh ambiguitas tidak nyaman.

Orang cenderung menghindari, mengabaikan, atau meminimalkan ambiguitas.

Hubungan VUCA dalam Pengembangan Bisnis

Volatility (volatilitas)

Ditandai dengan situasi tak menentu, yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil, kendati tidak selalu rumit. Informasi tersedia saat peristiwa terungkap. Anda bisa menangani volatility dengan:

  • Latih elastisitas peran dan kembangkan “spesialis generalisasi”.
  • Tingkatkan kecepatan keputusan.
  • Bangun redundansi ke dalam sistem Anda dan bangun kelonggaran dalam rantai pasokan.
  • Memanfaatkan teknologi dan strategi alternatif untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan, misalnya mengunakan software akuntansi untuk memudahkan proses pembukuan dan pemantauan kesehatan finansial bisnis.
  • Secara teratur melatih untuk tahan terhadap berbagai gangguan, dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan bakat.
  • Memanfaatkan potensi tinggi Anda untuk tugas sementara.

Uncertainty (ketakpastian)

Ditandai dengan kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti, seperti waktu, durasi, sebab, dan akibat. Anda dapat meminimalikan kerugian akibat ketakpastian dengan:

  • Mengumpulkan informasi dan wawasan tambahan, termasuk data pelanggan, analitik pasar.
  • Meningkatkan akses ke wawasan pasar melalui teknologi terkini.
  • Merenungkan dan berbagi pengalaman berhasil mengatasi ketakpastian.
  • Mengidentifikasi penyebab situasi saat ini dan fokus pada apa yang ada dalam rentang kendali Anda.
  • Sediakan atau cari jalur karier dan “wawancara rutin” sehingga Anda dapat mengidentifikasi minat dan kekuatan orang untuk membuat mereka tetap terlibat.
  • Menerapkan penilaian kinerja yang agile dan secara teratur memberikan umpan balik dan mengakui keberhasilan bagi mereka yang berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Complexity (kompleksitas)

Ditandai dengan informasi yang sangat banyak, bagian dan hubungan yang saling berhubungan atau bergerak. Anda bisa menangani masalah ini dengan:

  • Meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi.
  • Memperjelas hak-keputusan.
  • Menyesuaikan struktur organisasi dan keahlian agar sesuai dengan kompleksitas konteks.
  • Mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas/
  • Merekrut dan mengembangkan orang-orang yang dapat berkembang dalam kompleksitas.

Ambiguity (ambiguitas)

Ditandai dengan kurangnya informasi dan preseden, membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya, seperti:

  • Ciptakan (beberapa) kejelasan.
  • Beri ruang untuk interaksi.
  • Melibatkan kembali dan berkomitmen kembali untuk tujuan Anda.
  • Memahami dan memprioritaskan kebutuhan pengguna.
  • Fokus pada MVP Anda (Minimal Viable Product).
  • Berlatih membuat prototipe cepat untuk gagal lebih cepat dan belajar lebih cepat.
  • Bereksperimen dan uji coba untuk menemukan apa yang tidak kamu ketahui.
  • Luangkan waktu untuk mempelajari pelajaran dari pengalaman dan meneruskannya.

Penutup

Setelah mengenal VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity , lalu bagaimana cara menghadapinya dalam ketidakpastian bisnis? Berikut ini cara yang bisa lakukan (Rosyda Nur Fauziyah dalam Gramedia Blog, 2022):

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

  1. Memilih Manajer Yang Tepat 

Untuk menghadapi situasi VUCA, perusahaan perlu bijak dalam memilih eksekutif atau para manajernya. Pengangkatan eksekutif atau pemimpin harus dilakukan dengan hati-hati agar keputusan perusahaan tidak salah. Selain itu, manajer terpilih harus mampu memecahkan berbagai masalah, dari internal hingga eksternal. Dengan begitu, diharapkan para pemimpin baru mampu memimpin perusahaan ke arah yang lebih baik.

      2. Memahami Kemampuan Bekerja Dalam Tim 

Perusahaan yang sudah berdiri cukup lama tentunya dapat memahami  kinerja seluruh karyawannya. Memahami keterampilan tim memungkinkan perusahaan untuk menentukan posisi dan tugas yang sesuai untuk setiap karyawan. Selain itu, pemahaman  perusahaan yang komprehensif terhadap karyawannya juga  meningkatkan produktivitas kerja.

     3. Transformasi Digital 

Di era digital, bisnis harus terus beradaptasi. Transformasi digital memungkinkan bisnis memasuki lebih banyak pasar dan menarik konsumen baru. Namun jika perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pasti akan terjadi keterlambatan. Hal ini juga membuat Perusahaan sulit  berkembang.

     4. Pelaksanaan Kursus Pelatihan

Untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan memecahkan masalah, perusahaan perlu melatih karyawan mereka. Jika pelatihan ini berhasil, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

Beberapa perusahaan telah berhasil menghadapi VUCA antara lain: 

  • GOJEK 

Gojek adalah perusahaan rintisan yang dapat menangani VUCA. Hal ini karena beradaptasi dengan media digital angkutan umum Ojek. Ojek dikenal mampu menembus kemacetan lalu lintas. Melalui aplikasinya, Gojek dengan mudah menghubungkan pengemudi ojek dan konsumen. 

Tidak hanya itu, Gojek  mulai merambah ke berbagai bentuk layanan konsumen, termasuk layanan pesan antar makanan dan minuman serta layanan kebersihan. Alhasil, Gojek mendapat predikat Decacorn, startup nasional  pertama yang didirikan oleh anak-anak muda di tanah air. 

  • PT Perusahaan Kereta Api Indonesia 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, PT KAI dapat mengidentifikasi VUCA dan membaca kebutuhan konsumen. PT KAI mulai meningkatkan layanannya seiring dengan transformasi sistem. Pertama-tama, penumpang harus mengantri di loket tiket. 

Namun, saat ini, Anda dapat menggunakan kartu langganan yang digunakan di pintu masuk stasiun. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah kolom di loket tiket.

#Akuair-Ampenan, 10-02-2025

 




Garis Kemiskinan Di NTB Tahun 2024

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin

Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Dibandingkan angka nasional per September 2024, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 11,91 persen. Sementara persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,57 persen.

Namun jika dilihat dari angka pertumbuhannya sangat berbeda. Di NTB menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Sementara penduduk miskin Indonesia menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Ada pun data lain berkaitan dengan profil kemiskinan di NTB, rilisan Biro Pusat Statistik NTB tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

* Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.

* Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 11,64 persen, menurun dibandikan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen.

* Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024). 

Sementara itu, [ada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024).

* Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen).

* Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca

Perkembangan Garis Kemiskinan

BPS mendefinisikan bahwa Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Sebagaimana disebutkan, untuk NTB, Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 10,27 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM  terhadap GK pada  September 2024 di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,22 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (7,47 persen di perkotaan dan 8,04 persen di perdesaan). 

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,48 persen di perkotaan dan 3,52 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,16 persen di perkotaan dan 2,14 persen di perdesaan), daging sapi (3,75 persen di perkotaan dan 0,16 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,24 persen di perkotaan dan 2,77 persen di perdesaan).

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (7,68 persen di perkotaan dan 9,23 persen di perdesaan), bensin (4,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan), dan listrik (2,46 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan). 

Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; pakaian jadi anak-anak; pakaian jadi perempuan dewasa; kesehatan; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; serta pakaian jadi laki-laki dewasa.

Di sisi lain menurut BPS, Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. 

Secara rata-rata, sebagaimana disebutkan di atas, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp2.231.600,00/bulan, naik hanya sebesar 0,81 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.213.670,00/bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain adalah:

  1. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Provinsi NTB tumbuh 6,22 persen pada Triwulan III-2024 (y-on-y)
  2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,72 persen, turun jika dibandikan dengan Februari 2024 (3,30 persen).
  3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III-2024 meningkat 2,30 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I.
  4. Pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yaitu dari Rp2.310.968,00 menjadi Rp2.365.102,00.
  5. Penayaluran bansos sembako/BPNT sampai bulan Desember 2024 disalurkan kepada 513.191 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1.060.489.200,00.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data

Selanjutnya BPS NTB memberi penjelasan terkait teknis dan sumber data sebagai berikut:

  1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
  2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
  3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
  4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
  5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
  6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
  7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.

Penutup

Titik krusial yang harus menjadi perbaikan, sebagaimana dilansir dalam youtobe Narasi Newsroom 03-02-2025, adalah pertama , cara perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1988 dan belum diperbaharui. Padahal kondisi saat ini sudah berbeda jauh jika dibandingkan tahun 1998.

BACA JUGA: Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Budaya Nusantara di Lombok

Seharusnya sumbangsih dari Bukan Makanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dari data September 2024, sumbangan GKM  terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Dengan kata lain, sumbangsih GKBM sekitar 25 persen. Padahal jika melihat tingkat konsumsi non makanan juga ikut meningkat. 

Hal ini bisa dilihat dari lima besar sumbangsih komoditas  Bukan Makanan untuk perkotaan dan perdesaan sebagai berikut: Perumahan (7,68 dan 9,23), Bensin (4,75 & 4,11), Listrik (2,46 & 2,25), Pendidikan (1,97 & 1,18), Perlengkapan Mandi (1,08 & 0,90).

Kedua , komoditas-komoditas yang digunakan untuk perhitungan Garis Kemiskinan  secara berkala perlu di-up date. Misalnya internet dan paket data. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat yang semestinya juga mempengaruhi perhitungan Garis Kemiskinan.

Ketiga, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle income country . Karena gross national income per kapita Indonesia mencapai angka $4,810 (Rp78.151.783 kurs 22 Januari 2025).

Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini yang membuat pengeluaran minimum yang dianggap “cukup” juga meningkat. Agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut.

Keempat, dalam laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia hamper mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5 persen berdasarkan standar lama paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari (Made Anthony Iswara dalam smeru.or.id)

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Standar Bank Dunia untuk mengukur  kemiskinan adalah $2,15 (Rp35.082 per kapita per hari dengan kurs 22 Januari 2025) kategori low income , $3,65 (Rp59.558) ketegori lower middle income dan $6,85 (Rp111.773) ketegori upper middle income . 

Tentu saja dengan pengkategorian ini  imbasnya adalah melonjaknya jumlah penduduk miskin! Namun di sisi lain, dengan standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. ***

#Akuair-Ampenan, 05-02-2025

 

 

 




IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

Seluruh dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan
Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Pejabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin, Senin (20/01) lalu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, antara lain menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mengalami peningkatan menjadi 73,10 poin. 

Walaupun angka ini masih di bawah dari IPM Indonesia sebesar 75,02 poin, namun masuk ketegori tinggi.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam rilisnya 15 November 2024 mencatat beberapa hal sebagai berikut:

  • * IPM  Indonesia   tahun  2024  mencapai  75,02  meningkat  0,63 poin   atau  0,85  persen   dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.
  • Pada 2024,  provinsi  dengan  capaian  IPM  terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai IPM sebesar 54,43. Sedangkan, provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,15.
  • Selama 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun
  • Pertumbuhan IPM 2024  mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan
  • Umur harapan hidup bayi  yang  lahir  pada  tahun  2024  sebesar  74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
  • Pada dimensi pengetahuan, harapan lama  sekolah  (HLS)  penduduk  umur  7 tahun pada tahun 2024 meningkat  0,06  tahun  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  dari  13,15  tahun   menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata  lama  sekolah (RLS)  penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.
  • Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per  kapita  per  tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibanding tahun sebelumnya.  Hal ini berarti rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar  Rp 12.341.000 per tahun per orang.

BACA JUGA : Indeks Pembangunan Kebudayaan di NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Mulai tahun 2024, BPS menyajikan angka IPM untuk 38 propinsi. Ada pun sebaran dan status capainnya sebagai berikut:

  • * Sangat Tinggi = IPM ≥ 80 ada 2 Provinsi
  • Tinggi = 70 ≤ IPM ≤ 80 ada 30 Provinsi
  • Sedang = 60 ≤ IPM ≤ 70 ada 5 Provinsi
  • Rendah = IPM ≤ 60 ada 1 Provinsi

IPM NTB 2024

Berdasarkan rilis data IPM NTB 2024 dari BPS Provinsi NTB terdapat hal-hal sebagai berikut:

  1. Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Secara Nasional Prov. NTB menduduki urutan  ke-27 dari 38 Provinsi.

Ada pun sebarannya sebagai berikut:

  • Sedang > Lombok Utara 68,84
  • Tinggi >  Bima 70,99;  Lombok   Tengah 71,19;  Lombok Timur 71,48;  Sumbawa 72,36; Dompu 72,59; Lombok Barat 72,70; Sumbawa Barat 75,52 dan Kota Bima 78,91
  • Sangat Tinggi > Kota Mataram 81,64

    2.  Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi NTB 2020–2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.  Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per  Kapita sebesar 4,61 persen dibanding tahun sebelumnya . Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir   (UHH) pertumbuhannya  mencapai 0,32 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,7 persen. 

     2.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 72,25 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun  atau naik 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya.

Umur harapan hidup di NTB berada pada urutan ke-25 dari total 38 provinsi.

    2.2. Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk uisa 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 0,51 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,87 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun  atau tumbuh dengan laju 0,07 persen dibandingkan tahun 2024.

Untuk rata-rata lama sekolah, NTB berada pada peringkat lima terbawah atau ada pada urutan ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun harapan lama sekolah secara nasional, posisi NTB sudah cukup tinggi berada pada peringkat enam.

   2.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang  direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024,  pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi NTB mencapai Rp11,61 juta per tahun. Capaian ini meningkat 511 ribu rupiah atau tumbuh 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

3.Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terndah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Secara Nasional, percepatan IPM 2024 Prov. NTB masuk top ten sebesar 1,01 persen di atas nasional sebesar 0,85 persen.

Apa itu IPM

Mensitir Kompas.com 10 Oktober 2023, konsep IPM pertama kali dicetuskan oleh United Nations Developmet Programme (UNDP) melalui Human Development Report pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. IPM adalah sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya.

Fokus utama dari pembangunan manusia adalah terkait manusia dan kesejahterannya, maka dari itu Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan manusia. 

Tujuan utama adanya indeks pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut UNDP, Indonesia tergolong sebagai negara dengan pembangunan manusia tingkat sedang (medium human development).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan.

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Adapun manfaat  indeks pembangunan manusia antara lain sebagai berikut: 

  • IPM  merupakan  indikator  penting  untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
  • PM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
  • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
  • IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indikator IPM

Indikator yang menunjukan pengembangan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Secara umum, indikator-indikator Pembangunan manusia mencakup seluruh masalah pembangunan manusia secara  konseptual atau  empiris yang  saling  dipengaruhi  atau memengaruhi komponen lain. Adapun, indikator yang digunakan dalam indeks Pembangunan manusia anatara lain:

Bidang kesehatan 

Indikator dalam bidang kesehatan diukur melalui usia hidup (longetivity), ada banyak indikator yang digunakan mengukur usia hidup. 

Berdasarkan dengan pertimbangan ketersediaan data secara global, maka indikator yang digunakan ialah angka harapan hidup waktu lahir (life expantancy at birth). 

Bidang pendidikan 

Dalam bidang Pendidikan, pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pengetahuan sebagai indikator diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Bidang ekonomi 

Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi yakni standar hidup layak (decent living).                                     Berdasarkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memutuskan standar hidup layak diukur melalui Gross Domestic Product (GDP) per kapita riil yang telah disesuakan (adjusted real GDP per capita).

Penutup

IPM merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor komponen kompleks yang saling mempengaruhi. Menurut Sonia Ramadhani Akmal dan Arif Ramadansyah (dalam www.viva .co.id 14 Oktober 2024), faktor-faktor tersebut adalah:

  1. Faktor Ekonomi

Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga akan berdampak negatif pada IPM. 

     2. Faktor Sosial

Faktor ini juga berperan penting dalam membentuk IPM. Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih produktif dan panjang umur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

    3.Faktor Lingkungan

Faktor ini juga tidak dapat diabaikan dalam konteks IPM. Kualitas lingkungan hidup yang buruk, seperti polusi udara dan air, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga berdampak negative pada IPM.

Interaksi antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Sebaliknya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

#Akuair-Ampenan, 27-01-2025




Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca

Gagasan ‘saya berubah’ nya Franz Kafka membara di Komunitas Teman Baca yang selalu bangkit dan terus bergerak, dalam situasi apa pun

Catata Agus K Saputra

lombokjournal.com ~ Rasanya saya ‘bertemu’ Franz Kafka di Komunitas Teman Baca. Dedy -sang empu sekaligus tuan rumah- menyempatkan waktu untuk menerima saya. Komunitas ini berdiri tahun 2016.

Berbagi cerita lewat buku. Saling menyemangati agar rajin membaca. Bahkan mencoba menuangkan gagasan dalam tulisan. Kira-kira begitu arah pembicaraan kali ini 

“Baik. Ditunggu infonya. Saya sih gampang: jalan lima menit dari kantor. Insya Allah bisa jamu pak Agus di sekretariat, ” tulisnya.

Inilah yang saya suka dari Dedy. Semangat dan penuh antusias. Sebagaimana dia bergegas membuat program-program literasi. Ada saja ide menjalar bagi Komunitas yang dia rawat dengan kesabaran penuh.

BACA JUGA : Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Maju Dari Nasional

Ada Franz Kafka di Komunitas Teman Baca
Agus Saputra dan Dedy

Setidaknya ada tiga program utama yang menjadi ranah eksekusi Komunitas. Pertama, Teman Lapak (gelar buku untuk dibaca di ruang public). Kedua, Teman Ulas (siniar atau podcast membicarakan buku). Ketiga, Teman Bicara (bicara peristiwa literasi secara umum).

“Kami sempat down manakala covid melanda,” ujarnya mengurai cerita. Tapi itu meletik pilihan baru untuk tetap menjalankan misi. Pantang mundur sebelum berhasil.

Bisa jadi dia “kerasukan” Franz Kafka. Yang di tahun 2024 diperingati sebagai 100 tahun kematiannya. Dimana dia turut menulis di Kumpulan Esai: Seratus Tahun Kafka (Cetakan Pertama, November 2024).

Sebagaimana tertulis di halaman 156:

Barangkali kamu memang seharusnya bisa sembuh, Franz Kafka. TBC memang mematikan, tapi jika di tangani dengan baik pasien itu bisa sembuh. Catatan-catatan kesembuhan itu nyaris setiap bulan masuk ke dalam data yang kuolah. Sebagian dari yang sembuh itu lantas membentuk oranisasi penyintas yang akan mendukung pasien lain untuk bisa sembuh seperti mereka.

Apalagi dokter yang berhasil mengidentifikasi penyebab spesifik TBC berasal dari negaramu sendiri, Jerman. Dialah Robert Heinrich Herman Koch. Tanggal 24 Maret 1882, ilmuwan Jerman, Dr. Robert Koch, mengumumkan penemuan bakteri bernama mycobacterium tuberculosis di Unversitas of Berlin’s Institue of Hygiene. Ini jadi penyebab penyakit TBC. Artinya, 42 tahun sebelum kematianmu pada 1924, Franz Kafka.

Kematian dan buku seolah-olah menjadi jodoh yang tak terpisahkan. Kematian yang menyesakkan membawa pilu berkepanjangan. Perlahan menjadi obat penawar oleh apa yang ditinggalkanya, buku. Gagasan dan bara di dalamnya selalu membangkitkan untuk terus bergerak. Dalam situasi apa pun.

Tidak begitu jelas bagaimana namamu, Kafka, pertama kali menggelitik otakku menjadi bagian dari penulis yang mesti aku baca. Namun memoriku agak yakin bahwa namamu pertama-tama merasuk ke dalam laci otakku melalui sebuah sampul buku yang khas sekali: seseorang yang berpose seakan-akan sedang kayang namun dengan gestur yang ganjil. Ada serangga kecil di salah satu sudut tubuhnya. Di bagian bawah tertulis, “FRANZ KAFKA, Metamorfosis”(hal. 159).

Ada yang menilik. Metamorfosis berasal dari kata methamorphoo (yakni “saya berubah”) yang merupakan akar dari kata kata change atau “perubahan” maupun “pembaharuan”.

Malah, pengertian awal ‘methamorphoo’ merujuk pada perubahan sikap dan mental seseorang sesuai dengan kesinambungan perkembangannya secara fisik dan intelek. Ke arah pembaharuan hidup setiap hari guna mencapai eksistensi yang sempurna menurut naturnya sebagai manusia. Prinsipnya, perubahan sikap dan mental seseorang berbanding lurus dengan waktu dan pengalaman inteleknya (Alfrey, 2007).

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

Aku baru bisa dengan jernih memilah bagian-bagian cerita dalam “Metamorfosa Samsa” ini (hal. 163).

Salah satu tafsir atas kisah si Gregor Samsa ini adalah bagaimana sistem kapitalisme memberi dampak pada psikologi manusia. Kapitalisme, satu ideologi ekonomi politik yang berpusat pada penumpukan keuntungan tiada henti, menuntut tokoh kita ini untuk bekerja tiada henti. Tuntutan kemanusiaan nyaris tak ditunjukkan oleh system tersebut dalam novel aini. 

Ketika Gregor berubah menjadi kecoak raksasa, bagian kepegawaian di kantornya datang dan memintanya untuk segera bekerja lagi. Gregor sendiri hanya berpikir tentang pekerjaan dan rencana untuk segera menjajakan kain dari kantornya (hal. 164).

Mari kita mencoba berhitung. Menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Itu berarti, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 yang minat membaca.

Mengutip riset berbeda yang berjudul World’s Most Literate Nations Ranked oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu dengan hasil Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Bahkan, data BPS juga menunjukkan peran orangtua masih kurang dalam meningkatkan literasi anak dari usia dini, tercermin dari aktivitas anak bersama orang tua dalam hal membaca sangat minim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan persentase anak yang dibacakan buku cerita/dongeng dan belajar/membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17,21% dan 11,12%. Padahal, kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini.

Jadi tidak heran, jika skor Program for International Student Assessment (PISA) kita masih relatif rendah dan tertinggal dari negara lain. Pada 2022, skor literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya.

Sejak 2000, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) secara konsisten mengadakan penilaian kualitas pendidikan suatu negara melalui PISA untuk mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam tiga tahun sekali.

Dalam skala yang lebih besar, rendahnya tingkat membaca ini bisa menghambat kemajuan pendidikan nasional. Terutama yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Orang yang tingkat literasinya rendah cenderung memiliki produktivitas rendah dan kesulitan dalam menganalisis suatu suatu informasi. Alhasil, mereka akan sulit beradaptasi dalam kehidupan yang cepat dan kurang daya saing di pasar tenaga kerja yang kompetitf (sumber; CNBC Indonesia, 14 Desember 2024).

Ditenggarai (sumber: Media Indonesia, 08 September 2024), kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. 

BACA JUGA : Investasi Diri Berdampak pda Perkembangan Karir

Perbedaan prioritas di mana anak-anak dalam keluarga kurang mampu lebih memprioritaskan membantu orangtua berjualan, atau mencari nafkah menjadi alasan utama mengapa kemiskinan menyebabkan rendahnya literasi. 

Masalah ini dapat ditanggulangi dengan peran pemerintah, membantu keluarga kurang kecukupan melalui program bantuan pendidikan seperti, memberikan bantuan buku, perangkat teknologi, dan biaya pendidikan yang memadai.

Meningkatkan literasi di Indonesia membutuhkan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi dengan strategi yang terarah, seperti meningkatkan akses pendidikan dan buku, membangun budaya membaca, meningkatkan kompetensi guru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan sinergi yang baik, diharapkan tingkat literasi di Indonesia akan terus meningkat, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Itulah sebabnya untuk tingkat lokal, Ketua Bappeda Nusa Tenggara Barat Iswandi menghubungkan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) dengan Pendapatan Perkapita. Dimana IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. 

“Jika pendekatannya adalah pendapatan perkapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”. Budaya kita harus dapat mengantarkan ke peningkatan produktivitas. Baru NTB ini akan naik dari lower midle income, pendapatan perkapita yang rendah menuju pendapatan perkapita yang tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, dalam 20 tahun pendapatan perkapita harus naik menjadi pendapatan menengah ke tinggi. 

“Ini berat, karena kalau tidak, kita akan berada dalam masyarakat yang masih tergolong miskin. Sedangkan Indonesia pada 100 tahun nanti harus sudah menjadi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Negara maju,” ulas Iswandi.

Ada pun tantangan dan peluang pembangunan kebudayaan NTB terurai sebagai berikut (Sumber: Iswandi, Arah Kebijakan Daerah Dalam Pembangunan Kebudayaan, 07-01-2025):

Tantangan:
1. Pengaruh globalisasi dan modernisasi
2. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial
3.Terbatasnya infrastruktur dan sumber daya (ruang kreatif, panggung seni budaya, dan pendukung lainnya)
4. Teknologi dan media sosial yang mempromosikan budaya global
5. Masalah sosial dan ekonomi terkait kemiskinan dan rendahnya taraf hidup

Peluang:
1. Penguatan potensi wisata budaya (desa adat, seni pertunjukan tradisional, dan kerajinan tangan)
2. Kesadaran pelestarian keragaman budaya
3. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor wisata, dan komunitas seni dan budaya
4. Optimalisasi teknologi digital untuk promosi kebudayaan NTB ke dunia luar
5. Pemberdayaan komunitas adat untuk pelestarian kebudayaan lokal
6. Optimalisasi intergrasi budaya dalam pendidikan formal untuk membentuk karakter dan nilai budaya

Hal lain yang menjadi kendala dalam meningkatkan literasi di Indonesia adalah keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Banyak daerah masih mengalami kekurangan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, guru yang berkualitas, dan bahan ajar. 

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang sulit dijangkau, kesenjangan ekonomi dan sosial hingga minimnya akses teknologi dan internet juga menjadi alasan besar terhambatnya akses pendidikan berkualitas.

Lantas bagaimana dengan resolusi untuk tahun 2025?

“Menggiatkan kembali aktivitas sebelumnya dan fokus menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang lebih banyak dikunjungi. Sesederhana itu,” tutup Dedy.

Homunitas Teman Baca

Begitulah, Kafka, bagaimana aku menulis tentangmu secara sentimental. Dan aku mengerjakan tugas-tugas penerjemahan dan esei ini di tengah-tengah pekerjaanku yang setengah mati aku akrabi, berayun-ayun di antara profesionalitas dan usaha memberi makna padanya.

Rasa-rasanya pernah ada masa aku merancang sekian alasan untuk tak berangkat ke kantor untuk bisa memanjakan sisiku yang lain; tapi sekaligus pernah pula ada saat aku harus mengabaikan dan mengingkari demamku agar hari-hari absen kerja menjadi berkurang, dengan begitu ajuan cuti akan lebih mudah diterima. 

Persis seperti Gregor Samsa, yang terjebak oleh system kerja yang telah berubah menjadi serangga raksasa, dan tetap berpikir untuk segera berangkat ke kantornya (hal. 169-170).

#Akuair-Ampenan, 20-01-2025

 




Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Jika pendekatan Indeks Pemajuan Kebudayaan adalah pendapatan per  kapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”

Dialog Kebudayaan membicarakan indeks pemajuan kebudayaan
Penulis : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Dalam Dialog Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, beberapa waktu lalu, Selasa (07/01/2025) di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Kepala Bappeda Prov. NTB Iswandi menyatakan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) NTB sebesar 57,37. 

Angka ini di atas Indeks Pemajuan Kebudayaan  Nasional yang tercatat sebesar 57,13 berdasarkan data tahun 2023.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

“Yang akan menjadi payung di dalam mengembangkan pemajuan kebudayaan di NTB, yaitu bagaimana kita memperkuat pemajuan kebudayaan dalam konteks mengakselerasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,“ ujar Iswandi.

Karena itu isu utama di NTB, lanjut Iswandi, kita masih terlalu banyak “tidur” siang. Jam kerja masyarakat kita kebanyakan pada sektor informal, di mana 70 prosen informal 30 prosen formal. 

“Nah, yang namanya misi transformasi, maka itu harus diubah. Dibalik, 70 prosen formal 30 prosen informal. Ini tantangan kita, karena angka IPK NTB sedikit lebih tinggi dari nasional, tapi kita harus mempunyai lompatan yang mendekati Prov. DIY (67,90) dan Prov. Bali (71,36),” tambahnya.

Sebelumnya Ketua Bappeda NTB menghubungkan indeks pemajuan kebudayaan dengan Pendapatan per kapita. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas (Indonesia) untuk 20 tahun ke depan. 

BACA JUGA : Aksi Bersih Pantai di Laong Baloq, Awali Tahun 2025

Ketua Bappeda NTB menghubungkan indeks pemajuan kebudayaan dengan Pendapatan per kapita
Tokoh Budaya NTB meramaikan dialog Kebudayaan NTB, untuk meningkatkan indeks pemajuan kebudayaam

“Jika pendekatannya adalah pendapatan perkapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”. Budaya kita harus dapat mengantarkan ke peningkatan produktivitas. Baru NTB ini akan naik dari lower midle income , pendapatan perkapita yang rendah menuju pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam 20 tahun pendapatan perkapita harus naik menjadi pendapatan menengah ke tinggi. Ini berat, karena kalau tidak, kita akan berada dalam masyarakat yang masih tergolong miskin. Sedangkan Indonesia pada 100 tahun nanti harus sudah menjadi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Negara maju,” imbuhnya.

Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki tujuan inti untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari identitas bangsa, sekaligus menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. 

Pelaksanaan Undang-Undang itu mencerminkan pengakuan keragaman budaya dan perlindungan terhadap warisan budaya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, menghargai dan mendukung inovasi dan kreasi dalam produksi budaya, agar tetap aktual, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan dapat terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik.

Sangat penting untuk dikembangkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, dan media dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Dewan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Instrumen-instrumen itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dan masyarakat kebudayaan untuk menggerakkan pemajuan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat.

Senapas dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 menegaskan aspek kebudayaan sebagai indikator kinerja utama. 

Hal ini dilandasi oleh kenyataan dan pengandaian bahwa persoalan-persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya. 

Nilai dan praktik budaya yang berkembang dan bertahan di tengah masyarakat terbukti bekerja sebagai kohesi dan identitas sosial yang menghubungkan dan mengintegrasikan satu masyarakat dengan masyarakat lain. 

Sementara, oindeks pemajuan kebudayaam disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Dari ketujuh dimensi pembentukan indeks pemajuan kebudayaan, menurut Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto yang hadir secara daring, capaian dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya , dan budaya literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melampaui capaian nasional.

BACA JUGA : Marketing yang Dilandasi Prinsip Moralitas dan Nurani

Sementara itu, dimensi indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan upaya penguatan lebih adalah dimensi warisan budaya dan ketahanan sosial budaya .

Fondasi Pembangunan

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia H. M. Fadli Zon menyampaikan beberapa hal penting, sebagai pedoman dan tindak lanjut Dialog Kebudayaan NTB, yaitu:

Pertama, sebagai komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, maka kebudayaan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa. Dari kunjungan kerjanya ke cagar budaya, Taman Narmada, beberapa desa adat, desa budaya Genggelang, desa Prawira dan Musium Negeri NTB, menjadi bukti betapa koleksi warisan dari budaya NTB luar biasa banyaknya.

“Saya melihat naskah lontar saja ada 1.300-an. Itu akuisisi sudah lama berhenti di tahun 2006.  Apalagi kalau terus menerus dilakukan akuisisi terhadap naskah-naskah itu. Jadi manuskrip-manuskrip termasuk mungkin Al Qur’an dan juga kitab-kitab tassawuf, fiqih atau kitab-kitab lain yang banyak ditemukan di NTB, memang perlu satu penanganan. Ini menunjukkan warisan budaya yang luar biasa,” ujar Menbud.

Kedua, Taman Budaya adalah salah satu budaya terobosan di masa lalu dalam rangka untuk menyemarakan kegiatan seni budaya, baik untuk seni pertunjukkan, teater, musik, tari-tarian, dan bagian dari ekspresi kebudayaan.

Harapannya, kegiatan di Taman budaya semakin semarak. Karena di Kementrian Kebudayaan, menurut Fadli Zon juga turut menyalurkan dana alokasi khusus untuk event di Taman Budaya setiap tahun. Perlu juga ada sentuhan perbaikan fisik. 

“Nanti kita bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota agar ada satu skema perbaikan fisik. Sehingga Taman-Taman Budaya ini lebih menarik bagi generasi muda, gen Z, generasi Alpha. Sehingga mereka datang ke sini selain untuk mencari hiburan, juga paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengapresiasi seni budaya, ekspresi-ekspresi seni budaya, baik yang tradisi maupun yang kontemporer,” imbuhnya.

Menteri Kebudayaan sangat terbuka  untuk berkerja sama. Karena sebagaimana diketahui, ada Dana Abadi untuk kebudayaan. Sehingga untuk NTB perlu didesain untuk kegiatan yang sifatnya nasional. 

Ketiga, melihat begitu besarnya potensi warisan budaya tak benda ( intangible culture heritage ) dan upaya untuk merevitalisasi Museum Negeri NTB agar bisa menampung lebih banyak koleksinya dan terutama upaya untuk menghidupkan narasi, maka NTB harus punya Balai Pelestarian Kebudayaan (yang terpisah dari Provinsi Bali).

“Baru saja saya melantik Pengurus Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia Korwil Lombok. Mudah-mudahan ke depan ada katalog-katalog lontar NTB yang begitu banyak. Kita ingin tahu bagaimana kok bisa manuskrip-manuskrip ini lahir di NTB, termasuk yang paling legendaris adalah manuskrip Negara Kertagama,” tutup Menbud yang juga pernah menulis buku tentang Keris Lombok ini. 

Maklumat

Luaran dari rangkaian Dialog Kebudayaan NTB 2025 ini adalah sebuah maklumat dan rekomendasi sebagai berikut ini:

MAKLUMAT DAN REKOMENDASI DIALOG KEBUDAYAAN

NUSA TENGGARA BARAT 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Hari ini, Selasa, 7 Januari 2025 kami segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat sebagai pemilik pemilik dan pelaku utama pemajuan kebudayaan daerah, setelah melalui dialog dan penjaringan pendapat (survey), menyepakati hal-hal sebagai berikut:

  1. Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki khazanah dan potensi budaya yang kaya, baik budaya benda maupun maupun tak benda, berupa adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, tradisi lisan, dan manuskrip.
  2. Meniscayakan kebudayaan sebagai nilai inti yang mengikat kebersamaan seluruh komponen Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang multikultural, menjadi identitas daerah, serta memandu dan mewarnai pembangunan, pemerintahan, dan dinamika sosial.
  3. Di tengah globalisasi budaya, masyarakat dan budaya daerah Nusa Tenggara Barat mengalami ancaman krisis identitas, pergeseran nilai, ketimpangan akses dan keberpihakan, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan, keterbatasan sumberdaya dan dana bagi pengembangan infrastruktur dan dan institusi kebudayaan.
  4. Menyadari potensi, peran penting, dan tantangan kebudayaan sebagaimana di atas, maka Dialog Kebudayaan ini merekomendasikan:
  1. Mendorong partisipasi daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional secara intensif.
  2. Mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB untuk membentuk Dinas Kebudayaan.
  3. Mendorong Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendirikan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan atau Balai Arkeologi (Balar) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  4. Mendorong peningkatan alokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan APBN untuk program pemajuan kebudayaan daerah.
  5. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk mendirikan institusi bagi pusat pemajuan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat berbasis Perguruan Tinggi.
  6. Mendorong lembaga pemerintah yang menaungi pendidikan dasar dan menengah untuk melakukan kolaborasi intensif intensif dalam pemajuan kebudayaan di sekolah/madrasah dengan stakeholders kebudayaan.
  7. Mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal untuk mendukung pemajuan kebudayaan daerah. 
  8. Mendorong standardisasi capaian pemajuan kebudayaan nasional melalui penentuan indikator berbasis potensi, peran, dan tantangan daerah.
  9. Mendorong terbentuknya Kawasan Budaya di dua pulau utama di Nusa Tenggara Barat, yakni Lombok dan Sumbawa sebagai pusat unggulan (centre of excellence) pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

Demikian maklumat dan rekomendasi ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kebudayaan RI. Semoga upaya kita bersama bagi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mataram, 7 Januari 2025

Segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat

#Akuair-Ampenan, 13-01-2025

 




Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2024 Disepakati Rp 522,82 T

Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun

Defisit asnggaran
Penulis : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah dalam satu periode (biasanya satu tahun anggaran) lebih besar daripada pendapatan yang diterima dalam periode yang sama. Artinya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan lebih banyak daripada penerimaan yang diperoleh dari pajak, bea, cukai, atau sumber pendapatan lainnya

BACA JUGA  :  Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusntara di Lombok 

Bagaimana seharusnya memahami defisit anggaran?
Namun, Sebelum lebih jauh membicarakan defisit anggaran, ada baniknya lebih dulu memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).
 APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun penuh untuk sebuah negara.
APBN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab VIII Pasal 23 yang mengatur tentang hal keuangan. Pasal tersebut menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara lebih spesifik, pengertian APBN dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut mendefinisikan APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
Sebelum disahkan menjadi APBN, pemerintah terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara pemerintah dan DPR untuk mendapatkan persetujuan.
BACA JUGA : Aksi Bersih Pantai di Loang Baluq, Awali Tahun 2024 
Penyusunan APBN dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Hal ini akan merujuk dari berbagai faktor, salah satunya yaitu dinamika politik serta kondisi perekonomian domestik ataupun global.
Fungsi APBN
APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat 4, fungsi-fungsi APBN adalah sebagai berikut:
1. Fungsi Otorisasi
APBN menjadi dasar hukum untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun bersangkutan. Dengan adanya APBN, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai yang telah direncanakan. Fungsi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Fungsi Perencanaan
APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran tersebut. Melalui APBN, pemerintah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga secara lebih terstruktur. Fungsi perencanaan membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya keuangan negara secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan
APBN menjadi instrumen untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui APBN, DPR dan masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Fungsi pengawasan ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
4. Fungsi Alokasi
APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi alokasi memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal.
5. Fungsi Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN menjadi instrumen untuk mendistribusikan sumber daya dan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Fungsi distribusi bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal yang tepat.
6. Fungsi Stabilisasi
APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui APBN, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi makro, seperti pengendalian inflasi dan nilai tukar. Fungsi stabilisasi penting untuk menjaga kondisi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan.
Dengan memahami berbagai fungsi APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. APBN tidak hanya sekedar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang strategis bagi pemerintah.
Struktur APBN
APBN terdiri dari tiga komponen, yaitu anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Sumber pendapatan negara berasal dari perpajakan, non perpajakan, dan hibah yang diterima oleh pemerintah. Belanja negara adalah belanja pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut dijelaskan dalam Struktur APBN yang mencerminkan rencana keuangan pemerintah selama satu tahun anggaran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai struktur APBN:
1. Pendapatan Negara
Pendapatan negara merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari berbagai sumber. Komponen pendapatan negara terdiri dari:
Penerimaan Perpajakan: Meliputi pajak dalam negeri (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya.
Penerimaan Hibah: Penerimaan dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Belanja Negara
Belanja negara mencakup semua pengeluaran negara untuk membiayai program-program pemerintah. Komponen belanja negara terdiri dari:
Belanja Pemerintah Pusat: Meliputi belanja kementerian/lembaga dan belanja non-kementerian/lembaga.
Transfer ke Daerah: Dana yang ditransfer ke pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dana Desa: Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
3. Keseimbangan Primer
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, tidak
termasuk pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer positif menunjukkan bahwa pendapatan negara cukup untuk membiayai belanja negara tanpa mengandalkan utang baru.
4. Surplus/Defisit Anggaran
Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara, termasuk pembayaran bunga utang. Jika pendapatan lebih besar dari belanja, terjadi surplus. Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit.
5. Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Komponen pembiayaan anggaran terdiri dari:
Pembiayaan Dalam Negeri: Meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Pembiayaan Luar Negeri: Terdiri dari pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.
6. Postur APBN
Postur APBN merupakan gambaran menyeluruh mengenai rencana keuangan pemerintah yang disajikan dalam format I-account. Postur APBN menampilkan ringkasan dari semua komponen APBN, termasuk asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBN.
Memahami struktur APBN dengan baik sangat penting untuk dapat menganalisis kebijakan fiskal pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian. Struktur APBN yang sehat dan berkelanjutan akan mendukung stabilitas ekonomi makro dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Tujuan Penyusunan APBN
Penyusunan APBN memiliki beberapa tujuan penting yang mengarah pada upaya mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah tujuan utama penyusunan APBN:
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
    Salah satu tujuan utama APBN adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi di          berbagai sektor.
    Misalnya, dengan meningkatkan belanja infrastruktur, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. APBN juga dapat digunakan untuk            memberikan insentif fiskal yang mendorong investasi dan konsumsi.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan
     APBN bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Melalui alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah pusat dapat                     membantu daerah-daerah yang kurang berkembang untuk mengejar ketertinggalan. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan             dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
3.  Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro
     Penyusunan APBN bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah,              dan mengelola defisit anggaran dalam batas yang aman. APBN juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk merespon gejolak ekonomi global dan memitigasi dampaknya                      terhadap perekonomian nasional.
4.   Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
      APBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan                kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. APBN juga digunakan untuk membiayai program-program perlindungan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat,        terutama kelompok rentan.
5.  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
     Penyusunan APBN bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui proses penyusunan yang transparan dan akuntabel, APBN dapat         meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. APBN juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah.
6.  Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional
      APBN disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional                    (RPJMN). Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan negara untuk membiayai program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi                    pembangunan nasional.
7.   Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
      Penyusunan APBN juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah dapat mendorong pengembangan industri          dalam negeri, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. APBN juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi              dan inovasi yang mendukung kemandirian ekonomi.
      Dengan memahami berbagai tujuan penyusunan APBN tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peran APBN dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan          masyarakat. APBN bukan hanya dokumen anggaran, tetapi juga cerminan dari prioritas dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
 Defisit Anggaran
 Defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dominan terhadap timbulnya           defisit anggaran dapat dilihat sejauhmana pertumbuhan dari setiap komponen pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Defisit anggaran juga dibiayai dengan pinjaman domestik.
 Negara-negara berkembang biasanya mengandalkan pinjaman domestik sebagai sumber pembiayaan defisit (sumber: Wikipedia)
BACA JUGA : Marketing yang Dilandasi Prinsip Moralitas dan Nurani
 Dalam Postur APBN Tahun Anggaran 2024, defisit anggaran disepakati sebesar sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar         Rp 22.830,8 triliun.
 Hal ini pun tak terlepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi             yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent, dan sustainable.
 Bagaimana kenyataannya?
 “Untuk total postur saat ini per 30 November adalah tercatat defisit Rp401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN Rp522,8 triliun ini masih lebih kecil yaitu 1,81 persen dari          GDP. Karena di dalam APBN desainnya defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP,” ungkap Menkeu Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Rabu (11/12).
 Defisit tersebut disebabkan karena pendapatan negara yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan belanja pemerintah. Menkeu Sri menjelaskan penerimaan negara hingga akhir         November mencapai Rp2.492,7 triliun, naik tipis 1,3 persen dari tahun lalu dan sudah mencapai 89 persen dari yang ditargetkan oleh pemerintah.
 Sementara itu, belanja sampai akhir November tahun ini sudah mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu anggaran, naik 15,3 persen dari tahun lalu.
 “Pendapatan negara mendapatkan tekanan yang luar biasa sampai Juli-Agustus, pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cuka semenjak tahun lalu itu tekanannya        luar biasa. Sehingga untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya, ini        adalah suatu momen yang cukup positif,” jelasnya.
 Meskipun postur total APBN mengalami defisit, tapi keseimbangan primer tercatat surplus Rp47,1 triliun.. “Ini sesuatu yang tetap akan kita jaga, meskipun berat karena banyak            tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan baru mau mulai pulih kembali,” tuturnya.
 Keseimbangan primer yang surplus menandakan utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru, atau sederhananya tidak ada kebijakan gali lubang-tutup lubang.
  Secara keseluruhan, Menkeu Sri menegaskan bahwa kinerja APBN masih dalam tren yang cukup positif walaupun defisit meningkat. Mantan managing director Bank Dunia ini juga        meyakini pertumbuhan ekonomi tanah air di kuartal-III akan tetap positif karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang relatif rendah (Instagram                    @smindrawati, Kamis (11/12/2024).
                    Postur APBN 30 November 2024
Postur APBN 2024, defisit per November 2024Sumber: Instagram @smindrawati, Kamis (11/12/2024)
Mengutip VoAindonesia.com (11/12), Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengungkapkan, defisit APBN pada tahun ini kemungkinan melewati target pemerintah yakni lebih dari 2,2 persen terhadap PDB. Pasalnya, ujar Yusuf, berdasarkan kebiasaan yang ada pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menggenjot belanja menjelang akhir tahun.
“Apakah kemudian akan melonjak? Saya melihat peluangnya tetap ada, apabila di akhir tahun ada perubahan terutama terkait dengan realisasi selain belanja, realisasi di sisi pajak. Artinya pajak ini sejak tengah tahun pertumbuhan semakin melambat atau bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kalau seandainya pertumbuhan di Desember ini penerimaan pajaknya lebih rendah secara angka lebih dalam dibandingkan tahun lalu maka bukan tidak mungkin dia (defisit) bisa mencapai 2,5 persen,” ungkap Yusuf ketika berbincang dengan VOA.
Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai defisit yang terjadi hingga November tersebut masih dalam batas aman. Namun, ia menekankan jika belanja negara terus melonjak pada Desember ini, yang mana biasanya menjadi puncak pengeluaran dari berbagai program pemerintah, maka potensi pelebaran defisit masih akan terjadi.
“Proyeksi realistis menunjukkan defisit bisa mencapai sekitar 2,3-2,6 persen terhadap PDB, tetap di bawah ambang batas tiga persen terhadap PDB sesuai dengan UU APBN. Peningkatan defisit ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan, meskipun mengurangi ruang fiskal di masa mendatang,” ungkap Josua melalui pesan singkat kepada VOA.
Kesimpulan
APBN merupakan instrumen kunci dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah, APBN memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui fungsi-fungsinya seperti otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, APBN menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Struktur APBN yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan, mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah dalam merespon tantangan ekonomi dan sosial.
Penyusunan APBN melibatkan proses yang panjang dan kompleks, mulai dari perencanaan hingga penetapan. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, DPR, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa APBN mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komponen bangsa.
Pemahaman yang baik tentang APBN sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan memahami APBN, kita dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran negara dan memastikan bahwa sumber daya keuangan negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Masyarakat (sumber: liputan6.com 16 Des 2024)
#Akuair-Ampenan, 06-01-2025



Marketing yang Dilandasi Prinsip Moralitas dan Nurani

Masyarakat sering mengidentikkan marketing dengan janji-janji yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan

persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen
Catatan manajemen : Agus K. Saputra

lombokjournal.com ~ Dalam bukunya, Hermawan Kartajaya (Aa Gym A Spiritual Marketer, 2006: hal. 5-7) mengembangkan sebuah konsep marketing yang betul-betul berdasarkan prinsip-prinsip moralitas dan nurani.

Baginya marketing bukanlah upaya mengejar keuntungan sepihak secara membabi buta. Marketing bukanlah tipu muslihat. Marketing adalah aktivitas penciptaan nilai ( value creating activities )  yang memungkinkan berbagai pihak menjadi pelakunya bertumbuh dan mendayagunakan kemanfaatan. 

BACA JUGA : Persaingan Bisnis Dinamika Merebut Pelanggan

Marketing haruslah dilandasi kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Marketing haruslah merupakan sebuah compassion .

Compassion berasal dari bahasa Latin dari kata patire dan cum yang berarti “sependeritaan” ( suffer with ). Compassion mengajak kita untuk memberi makan orang yang kelaparan, mengobati mereka yang terluka, ikut merasakan apa yang mereka rasakan, solider atau sepenanggungan dengan mereka yang tidak beruntung.

Compassion adalah suatu gerakan hati yang peduli dan sepenanggungan dengan nasib orang lain. Compassion adalah perwujudan prinsip mencintai dan menyayangi sesama. Ia merupakan kualitas hati dalam berelasi dengan orang lain. Pendek kata, compassion membawa kita untuk menceburkan diri ( immerse ) dan tenggelam dalam rasa kemanusiaan.

Hermawan Kartajaya berpendapat, compassionate marketing adalah sebuah prinsip berbisnis yang didasari kejujuran, keadilan, keikhlasan, rasa simpati, dan empati kepada seluruh stakeholders , baik pelanggan, karyawan, pemegang saham, maupun komponen stakeholders lainnya.

Dengan prinsip berbisnis seperti ini, Hermawan ingin meluruskan kesalapahaman yang selama ini sering terjadi di masyarakat tentang marketing . Masyarakat sering mengidentikkan marketing dengan janji-janji yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.

BACA JUGA : Cafetaria Kokonana & VIP Lounge di Pelabuhan Bangsal Diresmikan 

Marketing telah menjadi rahmat bagi dunia agar orang-orang mendapatkan produk-produk terbaik dan bisa memilih di antaranya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengkonsumsi produk terbaik dengan harga yang sesuai, orang akan benar-benar memperoleh manfaat dan menjadikan hidup mereka lebih baik.

Alangkah indahnya marketing jika ia disikapi sebagai sebuah gerakan hati yang peduli. Kepedulian pada kebaikan dan kemanfaatan sesama. Marketing begitu indah jika disikapi sebagai sebuah compassion .

BACA JUGA : Silaturahmi Olahraga, Optimis PON XXII 2028 di NTB akan Sukses

Konsep ini selanjutnya dikenal sebagai The 10 Credos of Compassionate Marketing (hal. 8-11). Berikut penjabarannya:

Credo #1: Love yout costomer, respect your competitors

Prinsip ini mengajarkan dua hal. Pertama, Anda harus mencintai pelanggan, karena kepada pelangganlah semua tindakan Anda abdikan dan dari pelanggan itu pula Anda memperoleh pendapatan. Kedua, Anda harus menghormati pesaing, karena keberadaan pesaing akan selalu membawa manfaat positif. 

Dengan adanya pesaing, Anda akan dipacu untuk semakin efisien dan produktif, bersama pesaing Anda akan mampu memperbesar pasar, dan keberadaan pesaing akan mendorong Anda untuk semakin kreatif dalam melayani pelanggan.

Credo #2: Be sensitive to change, be ready to transform

Prinsip ini mengajarkan untuk selalu siap berubah. Perubahan yang begitu cepat di luar perusahaan harus selalu diikuti dengan perubahan di dalam, baik perubahan organisasi maupun perubahan dalam diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bisa menyikapi perubahan tersebut, maka tak terelakkan lagi, Anda akan tenggelam ditelan perubahan tersebut.

Credo #3: Guard your name, be clear on who you are

Prinsip ini mengajarkan agar selalu menjaga nama baik dan konsisten menjaga kredibilitas. Prinsip ini juga mengajarkan agar Anda memperjelas positioning di mata pelanggan. Dengan 

positioning yang didukung oleh diferensiasi yang kokoh, maka pelanggan akan 125% –bukan

100%—mempercayai Anda.

Credo #4: Customers are diverse, go first to who really needs you

Prinsip ini mengajarkan kepada Anda untuk tidak memukul rata pasar. Anda harus memilah-milah pasar berdasarkan kesamaan karakter tertentu. Dengan demikian Anda bisa meng- customize apa yang mereka butuhkan. Anda juga harus jujur kepada diri sendiri, untuk tidak memasuki segmen di mana Anda sendiri tidak memiliki resources yang kuat untuk melayani. Jadi Anda harus memberikan pelayanan secara fokus kepada orang-orang yang memang membutuhkan Anda dan pada bidang yang telah menjadi kompetensi Anda.

Credo #5: Always offer a good package at a fair place

Prinsip ini mengajarkan untuk selalu menawarkan produk dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang sesuai pula. Anda tidak boleh menetapkan harga yang tidak sesuai dengan kualitas produk.

Credo #6: Always make yourself available, spread the good news

Prinsip ini mengajarkan agar Anda bisa diakses oleh pelanggan secara mudah. Dengan demikian Anda harus memperbaiki channel yang Anda miliki agar bisa melayani pelanggan secara maksimal. Prinsip ini juga mengajarkan Anda untuk selalu memberikan kabar yang baik kepada pelanggan. Kabar baik itu bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa excellent product yang mampu Anda deliver , bisa customer reward yang Anda tawarkan, bisa juga layanan tepat waktu yang Anda berikan.

Credo #7: Get customers, keep and grow them

Prinsip ini mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Anda jangan hanya bisa mendapatkan pelanggan baru, tetapi harus terus menjaganya dengan memberikan yang terbaik buat mereka, dan berupaya sekeras mungkin agar pelanggan tersebut bisa berkembang. Anda harus menjadi growth-enabler bagi pelanggan Anda.

Credo #8: Whatever your business, it is a service business

Prinsip ini mengajarkan bahwa inti dari segala kegiatan bisnis Anda adalah servis atau layanan kepada pelanggan. Apa pun bisnis yang Anda masuki –apakah itu otomotif, perbankan, komputer, konstruksi, atau makanan—sesungguhnya Anda berada di bisnis servis. Ketika Anda memutuskan untuk berbisnis, maka pelayanan haruslah menjadi alas an keberadaan ( reason for being ) Anda. Hidup Anda adalah sebuah misi pelayanan –pelayanan kepada pelanggan.

Credo #9: Always refine your business process, in terms of quality, cost and delivery 

Prinsip ini mengajarkan kepada Anda untuk selalu meningkatkan quality, cost, delivery (QCD). Ini adalah prinsip yang menyangkut proses, di mana dalam aktivitas sehari-hari Anda harus bisa terus menerus menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Anda, menciptakan efisiensi sehingga bisa mengurangi biaya yang Anda bebankan ke pelanggan, dan selalu menjaga agar Anda bisa men- deliver produk dan layanan tersebut secara tepat waktu.

Credo #10: Gather relevant information, but use wisdom in making your final decision 

Prinsip ini mengajarkan untuk selalu mengikuti informasi yang berkembang. Namun, ketika Anda akan memutuskan sesuatu, Anda harus menggunakan wisdom Anda. Wisdom merupakan endapan pengetahuan dan pengalaman yang selalu menjadi inspirasi ketika Anda akan memutuskan sesuatu. ***

#AkuAir – Perumnas, 30-12-2024