Arab Saudi –

Di tiap periode sejarah atau zaman muncul karakter atau ‘masalah’ yang mengganggu dan menimbulkan kecemasan atau ketakutan.  Sesuatu yang ‘menimbukan perasaan tidak aman’ itu disebut “bogeymen” (hantu). Banyak muncul ‘hantu’ seperti itu dalam sejarah.  ‘Hantu’ itu menjadi ancaman karena ‘dianggap’ nyata dan berbahaya.

Tahun 1950 di Amerika Serikat, Komunis adalah bogeymen. Dalam kecemasan luar biasa tentang komunisme, Senator Joseph R. McCarthy menciptakan hantu ‘Merah’, kemudian melakukan perburuan un tuk membersihkan Amerika dari semua elemen Komunis.  Hingga muncul ungkapan “ada merah di bawah tiap tempat tidurmu.”

Kini kecemasan pada Komunisme mengendur. Hari ini, di Amerika, giliran Muslim sebagai bogeymen baru.

Hantu terbaru  yang muncul saat ini adalah Pokémon Go.  Game atau permainan di smartphone baru itu menarik perhatian dunia.  Bahkan di Arab Saudi kecemasan itu demikian besar. Teori konspirasi bermunculan, beberapa orang mengoceh munculnya bagaimana Pokémon dikatakan sebagai trik pemerintah Amerika untuk memata-matai dunia.

Ada fatwa dari ulama yang mencela games itu buang-buang waktu dan tidak Islami!

Seorang pengusaha Jeddah balik bertanya, apakah korupsi juga tidak Islami, jika membayar gaji pekerja dan tunjangannya  tidak tepat waktu serta memperlakukan mereka dengan buruk tidak Islami?

Perdebatan di masyarakat tentang munculnya Pokemon Go menunjukkan, kita harus benar-benar menyadari bahaya nyata yang menghadang  masa depan – kelebihan penduduk, korupsi, intoleransi dan kelangkaan air. Kita benar-benar sudah benar-benar kehilangan akal sehat.

Ini makin rancu, saat pejabat di pemerintahan mengeluarkan aturan yang melarang pegawainya main game Pokemon! Padahal yang mendesak, bagaimana pegawai memperbaiki layanan publik, dan haram korupsi.

Semua ribut-ribut tentang Pokemon hanya membuat saya sedih, karena kita melupakan masalah nyata di sekitar kita. Tiba-tiba, kita lupa masalah nyata negeri ini. Seolah-olah kita hanya punya bahaya tersembunyi dalam game ponsel terbaru.

Artikel ini pertamakali dipublikasikan di Saudi Gazette, 24 July, 2016.

________________________
Khaled Almaeena

adalah veteranwartawan Saudi , komentator, pengusaha dan editor di Saudi Gazette. Almaeena pernah menduduki berbagai posisi di media Saudi selama lebih dari tiga puluh tahun, termasuk CEO dari sebuah perusahaan PR, Saudi televisi berita anchor, talk show, penyiar radio, dosen dan wartawan. Sebagai seorang jurnalis, Almaeena pernah mewakili media Saudi pada KTT Arab di Baghdad, Maroko dan di tempat lain. Pada tahun 1990, ia salah satu dari empat wartawan yang meliput sejarah dimulainya lagi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Rusia. Dia juga melakukan perjalanan ke Cina sebagai bagian dari misi diplomatik ini. kolom politik dan sosial Almaeena ini muncul secara teratur di Gulf News, Asharq al-Aswat, al-Eqtisadiah, Arab News, Times of Oman, Asian Age dan The China Post. KONTAK: kalmaeena@saudigazette.com.sa dan diikuti di Twitter: @KhaledAlmaeena

Last Update: Senin, Juli 25, 2016 KSA 11:12 – 08:12 GMT

Kami orang muslim ingin dipercaya bahwa agama kami adalah “agama damai.” Tapi hari ini Islam tampak lebih seperti agama konflik dan pertumpahan darah.

Dari perang saudara di Suriah, Irak dan Yaman, ketegangan internal di Libanon dan Bahrain. Termasuk persaingan berbahaya antara Iran dan Arab Saudi, maka Timur Tengah menghadapi ancaman perselisihan intra-Muslim.  Ini mengembalikan putaran jarum jam kuno, persaingan jaman lama antara Sunni dan Syiah.

                                                            Mustafa Akyol,  Feb. 3, 2016

Agama sesungguhnya tidak berada di jantung konflik ini. Sebenarrnya, politik selalu yang bersalah. Tapi dalam sejarahnya, penyelewengan Islam menjadikan konflik-konflik politik jauh lebih menghawatirkan. Apalagi saat kedua belah pihak yang berselisih mengklaim, mereka berjuang bukan demi kekuasaan atau wilayah, tapi atas nama Allah. Dan ketika musuh dipandang sebagai bid’ah (bukan hanya lawan), perdamaian jauh lebih sulit untuk dicapai.

Mencampuradukkan agama dan politik akan meracuni Islam. Tentu hal ini juga membayangi semua ajaran teologis dan moral agama. Quran yang mengajarkan kerendahan hati dan kasih sayang, terabaikan oleh kesombongan dan agresivitas kelompok yang mengaku membela agama Allah.

Ini bukan masalah baru dalam Islam. Selama kepemimpinan Nabi Muhammad pada abad ketujuh, komunitas Muslim bersatu. Tapi setelah Rasul wafat, ketegangan muncul dan meningkat menjadi pertumpahan darah. Perselisihan itu muncul buan soal bagaimana menafsirkan Quran atau bagaimana memahami ajaran Rasul. Itu tentang kekuatan politik: Siapa sebagai khalifah atau penerus nabi,  atau siapa memiliki hak untuk memerintah?

Masalah politik ini bahkan mengadu domba janda nabi, Siti Aisyah dengan menantunya Ali. Ribuan pengikut mereka saling membunuh satu sama lain. Tahun berikutnya, terjadi lagi Pertempuran Siffin.Pengikut Ali dan Muawiyah, Gubernur Damaskus, menghunus pedang, yang makin membuat sesama muslim terperosok dalam permusuhan. Hingga hari ini perpecahan Sunni-Syiah tetap meruncing.

Kalau orang Kristen awal, pecah dalam sekte-sekte melalui perselisihan teologis tentang sifat Kristus. Namun perpecahan di kalangan Muslim dimulai dari sengketa politik tentang siapa yang harus memerintah mereka.

Seharusnya kita, penganut Islam yang diajarkan Rasul Muhammad, mulai mengevaluasi pencampuradukan agama dan politik. Dalam kenyataan selama ini, politisasi agama yang dilakukan sebagian kelompok Islam bukan hanya tidak membanggakan. Justru hanya  menimbulkan masalah, karena itu perlu dicari solusinya.

Solusi ini harus dimulai dengan perubahan paradigma tentang konsep dari “khalifah.” Ada masalah esensial: pemikiran Islam tradisional memandang khalifah sebagai bagian inheren dari Islam. Hal ini, tanpa sengaja mempolitisasi agama selama berabad-abad. Al-Quran atau ajaran nabi  sama sekali tidak diamanatkan itu. Konsep “khalifah” itu merupakan produk dari pengalaman politik historis dari komunitas Muslim.

Selain itu, saat pemikiran Islam memandang kekhalifahan sebagai bagian integral dari agama, maka pemimpin politik dan ulama Islam akan membangun tradisi politik otoriter. Selama khalifah atau pemimpin itu saleh dan taat hukum, pemikir Islam seharusnya mewajibkan umat Islam mematuhinya.

Tradisi yang memandang kekhalifan bagian integral dari agama tidak mempertimbangkan, bagaimanapun kebajikan itu relatif. Kekuasaan itu sendiri memiliki pengaruh yang merusak, bahkan penguasa yang sah bisa memiliki musuh yang sah.

Pada pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Ottoman (berarti kekhalifahan di Ottoman) , mengambil langkah besar dalam tradisi politik Islam dengan mengimpor lembaga dan norma-norma liberal Barat. Kekuasaan sultan dibatasi, partai politik diizinkan berdiri dan orang-orang di parlemen dipilih. Upaya ini membuat khalifah sebagai kepala monarki demokratis gaya Inggris, hanya setengah-sukses. Hal ini berakhir ketika Republik Turki menghapuskan kekhalifahan setelah Perang Dunia I.

Kelahiran gerakan Islam modern adalah reaksi pasca vakum kekhalifahan ini.  Kelompok Islamis yang dipolitisasi tidak kukuh dengan pandangan tradisional bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Bahkan lebih dari itu, mereka menyusun kembali agama sebagai negara.

“Agama yang benar adalah sistem dari Allah untuk memutuskan dan mengatur urusan kehidupan manusia,” Sayyid Qutb, ideolog Islam terkemuka, menulis pada 1960-an. Dan karena Allah tidak pernah benar-benar turun mengatur urusan manusia, Islam akan melakukannya atas nama-Nya.

Tidak semua pemikir Islam mengambil baris ini. Abad ke-20 sarjana Said Nursi melihat politik bukan sebagai wilayah suci, melainkan zona perselisihan jahat perselisihan.  “Aku berlindung kepada Allah dari setan dan politik,” tulisnya.

Pengikutnya membangun gerakan masyarakat sipil Islam di Turki, tuntutannya hanya meminta kebebasan beragama dari negara. Akademisi Muslim kontemporer, seperti Abdelwahab El-Affendi dan Abdullahi Ahmed An-Na’im mengartikulasikan argumen Islam yang kuat untuk merangkul sekularisme liberal yang menghormati agama.

Mereka meyakinkan bahwa umat Islam perlu sekularisme untuk dapat mempraktekkan agama dengan benar . Perlu ditambahkan bahwa umat Islam juga perlu sekularisme untuk menyelamatkan agama menjadi hamba  yang melayani ‘perang suci’ yang mendominasi kekuasaan negara.

Semua ini berarti bahwa Islam, dengan nilai-nilai inti keadilan, harus benar-benar berpaling dari politik kekuasaan. Agama dapat berperan konstruktif dalam kehidupan politik, seperti ketika menginspirasi orang untuk berbicara kebenaran bagi penguasa. Tapi ketika Islam menyatu dengan kekuasaan, atau menjadi seruan dalam perebutan kekuasaan, nilai-nilainya mulai memudar.

Mustafa Akyol adalah penulis “Islam without Ekstrem: A Case Moslem for Liberty” dan penulis opini kontribusi berbasis Istanbul

editor: Roman emsyair

(sumber: The New York Times/Feb 2016)

Upaya kudeta berdarah di Turki, pekan lalu, yang harus dibayar lebih dari 200 nyawa, menjadi perhatian dunia. Apalagi saat Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan, kelompok komunitas Islam yang dipimpin Fethullah Gulen bertanggung jawab atas percobaan kudeta itu.  Fethullah Gulen adalah ulama Turki yang tinggal di pengasingan di Pennsylvania, Amerika,  sejak akhir 1990-an.

oleh Mustafa Akyol

Mr. Gulen membantah tuduhan tersebut.  Beberapa elit politik di Barat rupanya berpikir, ini adalah satu dari sekian banyak teori konspirasi aneh yang dijajakan Erdogan. Tapi sebenarnya, ini bukan propaganda. Ada alasan untuk mempercayai bahwa tuduhan itu benar.

Fethullah Gulen oleh pengikutnya dianggap bukan hanya sekedar ulama. Mereka secara terbuka menyatakan, seperti saya telah diberitahu secara pribadi, dia adalah Imam Mahdi (versi Islam untuk menyebut Mesias). Kehadiran Mahdi untuk menyelamatkan dunia Muslim, dan itu berarti juga penyelamatan dunia itu sendiri. Banyak pengikutnya percaya bahwa Mr Gulen bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya, dan menerima perintah langsung dari Rasulullah.

Gambaran dari gerakan pengikut Gulen adalah hirarki pemujaan nya. Gerakan Gulen terstruktur seperti piramida: Imam ‘Top-level’ memberi perintah kepada Imam tingkat kedua, yang memberi perintah kepada imam-tingkat ketiga, dan seterusnya hingga ke akar rumput.

Kegiatan kelompok pengikut Gulen di Turki (seperti) tidak ada yang salah. Kegiatan paling menonjol antara lain membuka sekolah, menjalankan amal layanan sosial untuk orang miskin, dan mempertahankan “pusat dialog” yang memberitakan kasih, toleransi dan perdamaian. Tidak ada yang salah dengan itu, tentu saja.  Saya pribadi telah berbicara berkali-kali di lembaga Gulen sebagai tamu, dan bertemu dengan orang-orang yang sederhana, baik, dan mengajarkan cinta sesama.

Tapi suatu saat, salah seorang Gulenist yang kecewa mengatakan kepada saya tahun lalu, “ada sisi gelap dari gerakan ini. Dan beberapa anggotanya tahu soal itu.”

Selama beberapa dekade, gerakannya telah menyusup lembaga negara Turki, seperti di institusi kepolisian, peradilan dan militer. Banyak yang percaya bahwa beberapa Gulenists, menerima perintah dari imam mereka, menyembunyikan identitas mereka, dan mencoba menyusup melalui lembaga-lembaga negara untuk merebut kekuasaan.

Dari Sekutu Jadi Musuh

Ketika Erdogan dan Partai Pembangunan dan Keadilan Islam (A.K.P) berkuasa tahun 2002, merasa terancam oleh sekularis garis keras yang mendominasi militer Turki sejak zaman Bapak Republik Turki, Kemal Ataturk, saat itu Erdogan melihat kader Gulenist di negara bagian sebagai aset politik. Sejak itu aliansi lahir antara Erdogan dan Gulen.

Pemerintah Erdogan didukung Gulenist, dan sejak itu secara sistematis petugas polisi, jaksa dan hakim dari kalangan sekuler disingkirkan. Mulai tahun 2007, ratusan aparat dari kalangan sekuler dan sekutu sipilnya dipenjarakan.

Perburuan untuk menyingkirkan kalangan sekuler ini merupakan agenda politik Mr Erdogan.  Namun Gulenists bahkan lebih agresif dari agenda politik partai Endorgan. Dan tindakannya lebih  mengkhawatirkan,  banyak bukti menunjukkan tindakan Gulenist sangat berlebihan. Dua jurnalis sekuler dan seorang kepala polisi yang difitnah menyalahkan “Tentara Imam,” dipenjara atas tuduhan palsu.

“Bagaimana mereka bisa menggunakan bukti palsu untuk menyalahkan orang yang tidak bersalah?” tanya saya kepada teman Gulenist yang kecewa.

“Karena tujuan akhir mereka begitu besar,” katanya. Demi ambisi gerakan apokaliptik, “mereka berpikir segala cara bisa dibenarkan.”

Akhirnya menjadi jelas, mengapa Gulenists begitu kuat mendepak kaum sekuler: Mereka ingin mengganti posisinya. Banyak aparat yang mengambil bagian dalam upaya kudeta pekan lalu, adalah orang-orang yang dipromosikan setelah pembersihan militer tahun 2009, yang konon berjasa menyelamatkan Erdogan dari kudeta.

Pada tahun 2012, kalangan sekuler lama telah disingkirkan, dan yang tersisa tinggal Gulenists bersama A.K.P yaitu Partai yang dikuasai Endorgan yang kemudian menguasai Turki.  Tapi hanya butuh waktu kurang dari dua tahun, dua kelompok Islamis yang menguasai pemerintahan Turki itu mulai berseteru dan saling tidak percaya. Akhirnya saling curiga keduanya berkembang menjadi permusuhan.

Ketegangan itu memuncak pada bulan Desember tahun 2013. Saat itu polisi dan jaksa dari kalangan Gulenist menangkap puluhan pejabat pemerintah dalam penyelidikan korupsi.  Gerakan penyelidikan terhadap korupsi itu diduga kuat sasarannya untuk menjatuhkan Erdogan, yang kemudian mengutuk penyelidikan  itu sebagai aksi percobaan “kudeta.”

Tapi adegan berdarah 15 Juli itu, keadaan di Turki jauh lebih buruk dari yang terllihat beberapa tahun terakhir. Khususnya, Mr Erdogan seharusnya merencanakan pembersihan militer yang diduga dari kelompok Gulenists.  Kepala staf militer, yang menentang kudeta, diidentifikasi  sebagai pemberontak Gulenists.  Satu gerakan komplotan bahkan dilaporkan mengaku bertindak di bawah perintah dari Gulen.

Mengingat struktur hirarkis masyarakat Gulen, membuatnya menjadi tersangka utama. Tentu saja, kebenaran bisa keluar hanya dalam pengadilan yang adil. Sayangnya, peradilan Turki saat ini di bawah kontrol Erdogan,  dan Negara itu dalam polarisasi yang membahayakan musuh-musuh Endorgan.

Namun pemerintah Amerika Serikat sebaiknya bernegosiasi dengan rekan-rekannya di  Turki dalam hal ekstradisi Mr Gulen atas permintaan pemerintah Turki. Agar Mr Gulen dihadapkan pada pengadilan yang adil.

Proses pengadilan yang akan menjamin keadilan, sekaligus meningkatkan hubungan Turki-Amerika. Selain itu ekstradisi Mr Gulen akan membantu memulihkan situasi berbahaya di Turki. Ekstradisi Mr Gulen mungkin diperlukan untuk membantu banyak orang yang tidak bersalah dalam komunitas Gulen.

Pengadilan yang fair akan membuktikan, apa mereka benar-benar terlibat.  Agar mereka bisa kembali memulai kehidupan baru sebagai individu bebas.
Mustafa Akyol adalah penulis “Islam without Ekstrem: A Case Moslem for Liberty” dan penulis opini kontribusi berbasis Istanbul.

(Sumber : The New York Times/July 2016)